BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

Pemerintah Kabupaten Paser - Paser Buen Kesong

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH Pembangunan Kabupaten Paser sebagai bagian integral dari pembangunan regional dan nasional pada hakekatnya merupakan suatu proses yang bersifat integratif baik dalam tatanan perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian yang

dilakukan

secara

berkesinambungan

dalam

rangka

mewujudkan

kesejahteraan masyarakat. Mengingat ruang lingkupnya yang sangat luas, kegiatan pembangunan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan harus dilakukan dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu, hubungan kemitraan pemerintah dengan masyarakat merupakan kata kunci yang sangat strategis dan harus menjadi fokus perhatian terutama untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam pembangunan. Kemitraan yang dijalin dan dikembangkan tentunya harus berdasar pada aspek dan posisi kesejajaran yang bersifat demokratis dan proporsional. Implikasinya adalah bahwa pembangunan kota harus direncanakan, dilaksanakan dan dikendalian oleh seluruh warga masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.

VISI DAN MISI KEPALA DAERAH 1.

VISI Bupati dan Wakil Bupati Paser, hasil pemilihan kepala daerah tahun 2010, menetapkan visi yang akan menjadi arah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam lima tahun ke depan, yaitu: “Menuju Masyarakat Kabupaten Paser yang Agamais, Sejahtera dan Berbudaya”. Visi di atas mengandung pengertian: a. Penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pelaksanaan

pembangunan

ditujukan bagi kepentingan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Paser.

LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

21


b. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang merupakan upaya meletakkan landasan bagi terwujudnya masyarakat Kabupaten Paser yang agamis, sejahtera dan berbudaya. c. Masyarakat

agamis mengandung pengertian bahwa masyarakat yang

ingin diwujudkan adalah masyarakat yang religius, yakni masyarakat yang menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur agama yang dianutnya. d. Masyarakat sejahtera mengandung pengertian masyarakat yang telah mencapai kemajuan dalam seluruh aspek kehidupannya dan seluruh potensi hidupnya telah berkembang, baik dipandang dari aspek material maupun spiritual. e. Masyarakat berbudaya mengandung pengertian bahwa masyarakat yang ingin diwujudkan adalah masyarakat yang memiliki kekuatan dan ketahanan sosial yang ditandai oleh tertanamnya nilai-nilai budaya pada setiap warganya, yaitu nilai-nilai yang mencerminkan ketakwaan, kedisiplinan, ketaatan pada norma-norma hukum, kesetiakawanan dan tenggang rasa, demokratis, gemar bekerja keras, gemar memperdalam pengetahuan dan meningkatkan penguasaan teknologi.

2.

MISI Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah beserta komponen-komponennya agar visi yang ditetapkan berhasil diwujudkan dengan baik. Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka disusunlah misi sebagai berikut: a. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan; b. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia; c. Menumbuhkembangkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya; d. Mewujudkan Kabupaten Konservasi; e. Meningkatkan Pelayanan Prasarana Wilayah.


22


STRATEGI PENCAPAIAN MISI KEPALA DAERAH A. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH Tabel II.2. Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Paser 2011-2015 Bidang Ekonomi

Strategi Mengoptimalkan

Arahkebijakan

keunggulan

daerah

a)

Revitalisasi

Kabupaten Paser disektor pertanian melalui

pertanian

peningkatan

produktivitas

secara luas

serta pengembangan lembaga pendukung

(pertanian,

pra

perkebunan,pet

dan

produksi pasca

dan

panen,

dengan

arah

kebijakan

ernakan dan perikanan) melalui pendekatan sistem agribisnis dan penerapan teknologi tepat guna; b)

Meningkatkan ketersediaan pangan daerah secara berkelanjutan;

c)

Meningkatkan kualitas

SDM

petani

dan

nelayan,

serta

penguatan kelembagaan pendukung baik pra-panen maupun panen


pasca seperti

23


lembaga keuangan, pemasaran dan penyuluhan. Sosial, Budaya, Mensinerjikan Kelembagaan

komitmen

fasilitasi swasta

kelembagaan

dan

masyarakat

pemerintah, kekuatan dalam

a) Meningkatkan akses masyarakat di

pengembangan kelembagaan dan sistem

berbagai

pelayanan kesehatan masyarakat, dengan

pelapisan sosial

arah kebijakan

terhadap kelembagaan dan sistem pelayanan kesehatan; b) Mengembangka n Lembaga Kesehatan Desa/Kelurahan (LKD) berbasis community development dan corporate social responsibility (CSR); c) Mengembangka n

jaringan

(network) pelayanan kesehatan yang berpusat

pada

rumah

sakit

pemerintah dan swasta.


24


Lingkungan

Mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang terintegrasi guna mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan, dengan arah kebijakan.

Mewujudkan pencegahan kerusakan dan pengendalian pencemaran, sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup, dengan arah kebijakan yaitu :

Mengembangkan

kapasitas

kelembagaan

dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup

secara

terintegrasi,

dengan arah kebijakan.

Pemerintahan

Mengalokasikan

dan Pelayanan meningkatkan Umum

pemerintahan

SDM

yang

kualitas agar

efisien

SDM

dapat

dan

aparatur

memberikan

a) Meningkatkan penataan lingkungan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan; b) Meningkatkan kualitas data dan akses informasi lingkungan. a) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan pada air, udara, Lahan, pesisir dan keanekaragama n hayati; a) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan institusi pengelola lingkungan hidup; a) Meningkatkan kinerja SDM aparatur Pemerintahan

pelayanan yang optimum pada masyarakat serta

meningkatkan

kemampuan

teknis

aparatur pelayanan publik Menyediakan dan memeratakan sarana dan prasarana publik dengan pola perawatan


a) Meningkatkan kondisi infrastruktur

25


terencana.

Menyusun

transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah; b) Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dalam rangka pembangunan pertanian; c) Meningkatkan kualitas sistem permukiman dan infrastruktur dasarnya; d) Meningkatkan kualitas penataan ruang. system

perencanaan

pembangunan yang didukung dengan data yang

akurat

berdasarkan

kebutuhan

masyarakat dan prioritas pembangunan


a) Mengembangka n basis data dan informasi pembangunan daerah; b) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang berkelanjutan; c) Mengembangka n sistem administrasi pertanahan yang terintegrasi dengan penataan ruang; d) Meningkatkan kecerdasan masyarakat dalam 26


pembangunan politik; e) Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan; f) Mengembangka n sistem hukum yang mendukung pembangunan daerah; g) Meningkatkan kinerja pengelolaan kearsipan daerah.

B. KEBIJAKAN UMUM Kebijakan umum daerah selain merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan, sekaligus juga merupakan penjabaran visi dan misi kepala daerah agar dapat mencapai tujuan dan sasaran pembangunan secara efektif dan terarah dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu (2010-2015). Penyusunan kebijakan umum daerah harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang dan kendala serta ancaman yang mungkin timbul. Oleh karena itu kebijakan umum disusun atas dasar kebutuhan nyata daerah seperti

revitalisasi

perkebunan,peternakan

pertanian dan

perikanan)

secara melalui

luas

(pertanian,

pendekatan

sistem

agribisnis dan penerapan teknologi tepat guna, meningkatkan ketersediaan pangan daerah secara berkelanjutan, mengembangkan Lembaga Kesehatan Desa/Kelurahan (LKD) berbasis community development dan corporate social responsibility (CSR), mengembangkan jaringan (network) pelayanan kesehatan, meningkatkan pengawasan dan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan, meningkatkan kondisi infrastruktur transportasi


27


untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah, dan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan. Untuk merumuskan arah dan tujuan dilakukan pembangunan daerah, maka dalam menyusun kebijakan umum daerah melalui sinergi top down dan bottom up planning sehingga program nasional dan regional tersinergikan dengan keinginan masyarakat, setidaknya aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai cara atau sistem dapat terakomodasi, sehingga dalam melaksanakan kebijakan umum daerah tidak ada pihak yang dirugikan

atau

ditinggalkan

kepentingannya.

Dengan

demikian

pembangunan daerah dapat berjalan lancar dan masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan. Dalam rangka pencapaian visi – misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser 2010-2015 yang merupakan penjabaran visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser 2010-2015 perlu disusun kebijakan umum pembangunan daerah yakni kebijakan yang berkaitan dengan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser 20102015 sebagai arahan dalam merumuskan kebijakan setiap SKPD maupun yang bersifat lintas SKPD guna mencapai kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sejalan hal tersebut disusun rumusan kebijakan umum pembangunan daerah Kabupaten Paser 2010-2015 yang

mencakup tujuan, sasaran dan

kebijakan sebagai berikut: Tabel II.1. Hubungan Visi/Misi Dan Tujuan/Sasaran Pembangunan Tujuan

Sasaran

Misi I. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan 1. Memperbaiki

perekonomian a. Pembangunan pertanian terpadu;

masyarakat, khususnya masyarakat b. Pengembangan golongan ekonomi lemah yang pada

usaha

kecil

dan

menengah;

umumnya berdomisili di perdesaan, c. Pengembangan industri kecil; melalui peningkatan kuantitas dan d. Peningkatan peran koperasi; dan


28


kualitas lapangan usahanya.

e. Peningkatan

2. Pengembangan

ekonomi

berskala

menengah

besar

dilakukan

dan

sebagai

upaya

penguasaan

keterampilan masyarakat sehingga masyarakat dan

menunjang

memanfaatkan

memberikan

terhadap

pengembangan ekonomi lemah.

dapat potensi

nilai

tambah

ekonomi

yang

tersedia di lingkungannya. Misi II. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan kapasitas dan kompetensi a. Terpenuhinya pelayanan kesehatan sumber

daya

manusia

agar

masyarakat Kabupaten Paser

warga

yang bermutu;

memiliki b. Tersedianya pelayanan pendidikan

daya saing yang tinggi sehingga mampu menghadapi

persaingan

hidup

dasar yang bermutu dan merata;

yang c. Tersedianya

cenderung makin keras pada masa yang akan datang.

pusat-pusat

latihan

keterampilan; d. Terbangunnya sistem perlindungan sosial; dan e. Meningkatnya

kesejahteraan

keluarga. Misi III.Menumbuhkembangkan Kehidupan Masyarakat Yang Berbudaya Mewujudkan ketahanan sosial sehingga Tertanamnya nilai-nilai budaya yang masyarakat Kabupaten Paser mampu sanggup mengantarkan setiap warga berkembang dan meraih kemajuan di masyarakat Kabupaten Paser memasuki atas landasan nilai-nilai kepribadiannya dunia modern dan era globalisasi, yaitu sendiri

yang

sanggup

menghadapi nilai-nilai ketakwaan kepada Tuhan

berbagai tantangan perubahan zaman.

Yang Mahaesa, taat terhadap normanorma hukum, berdisiplin, setiakawan dan tenggang rasa, demokratis, gemar bekerja keras, gemar memperdalam pengetahuan

dan

meningkatkan

penguasaan teknologi. Misi IV. Mewujudkan Kabupaten Konservasi Menjadikan

Kabupaten

kabupaten

yang

prinsip-prinsip

Paser

sebagai Terjaganya

menjunjung konservasi,

tinggi sehingga

kawasan kawasan

sehingga berperan

dan

dalam memanfaatkan sumber daya untuk meningkatkan pembangunan senantiasa

konservasi

tersebut berfungsi

dapat dalam

kesejahteraan

berlandaskan masyarakat.


29


kepada

pemanfaatan

perlindungan

sistem

kehidupan,

dan

berkelanjutan, penyangga pengawetan

keanekaragaman hayati. Misi V. Meningkatkan PelayananPrasarana Wilayah Mewujudkan Kabupaten Paser sebagai a. Meningkatnya kabupaten yang mempunyai infrastruktur

peran

ekonomi

kerakyatan;

yang secara riil dapat menggerakkan b. Berkurangnya ekonomi.

kesenjangan

pembangunan

antar

kawasan

(pedalaman, tengah dan pantai); c. Terbukanya

wilayah

yang

terbelakang, terpencil dan daerah pedalaman;

C. PRIORITAS DAERAH 1) Perluasan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan. Pada bidang pendidikan, terus diupayakan

pada pemerataan

pendidikan untuk mendorong tercapainya penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata dan bermutu, dengan mengoptimalkan biaya pendidikan /program sekolah gratis tingkat dasar dan menengah, bantuan beasiswa yang terbatas bagi pelajar berprestasi dan kurang mampu. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dilaksanakan dengan meningkatkan ketersediaan dan kualitas tenaga pendidik secara merata diseluruh wilayah Kabupaten Paser, serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang layak. Prioritas lainnya adalah meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru

serta

melengkapi

sarana

dan

prasarana

belajar

mengajar.

Meningkatkan pemerataan dan perluasan pendidikan serta mendorong partisipasi masyarakat. Meningkatkan kapasitas perpustakaan sebagai upaya menarik minat baca masyarakat.


30


Selanjutnya di bidang kesehatan, diprioritaskan pada pelayanan kesehatan yang merupakan pembangunan utama baik ditingkat Nasional maupun di Kabupaten Paser, mengingat pelayanan kesehatan merupakan hak dasar warga negara. Pembangunan kesehatan harus dilakukan secara komprehensif

baik

dari

sisi

pembangunan

lingkungan,

perilaku

masyarakat, peningkatan status gizi masyarakat, sarana kesehatan dan sumberdaya kesehatan. Prioritas lainnya dalam bidang kesehatan adalah pemberdayaan masyarakat

melalui

meningkatkan

peran

penyebarluasan Posyandu

dan

informasi UKS

kesehatan

sebagai

ujung

dan

tombak

pembangunan kesehatan masyarakat. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai standar, khususnya peningkatan peranan puskesmas.

Memperluas

jaringan

pelayanan

Rumah

Sakit

melalui

penyediaan layanan spesialis. Peningkatan upaya pencegahan dan penyembuhan penyakit melalui penemuan kasus, imunisasi, pengobatan dan

penurunan

dampak

penyakit.

Peningkatan

ketersediaan

dan

pemanfaatan obat generik dan bahan habis pakai lainnya. Memberantas penyakit menular (DBD, TBC, Flu Burung) serta melanjutkan pengobatan dan pelayanan gratis Rumah Sakit Kelas III dan diseluruh puskesmas bagi masyarakat Kabupaten Paser yang tidak mampu. 2) Peningkatan

Pelayanan

Infrastruktur

Kabupaten,

khususnya

segi

kualitas dan fungsional Prioritas pembangunan pada bidang sarana dan prasarana Kabupaten Paser dengan meningkatkan aksesibilitas wilayah, kualitas penyediaan air baku dan meningkatkan pelayanan air bersih. Prioritas pembangunan daerah

lainnya

adalah

pembangunan

prasarana

jalan,

prasarana

jembatan, sarana fasilitas pelayanan, jaringan irigasi, perpipaan, sarana air bersih, prasarana perhubungan udara, perkantoran dan rumah sakit serta hotel.


31


3) Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Pengembangan

ekonomi

kerakyatan

dan

ekonomi

lokal

ini

diupayakan untuk menumbuhkan sektor-sektor ekonomi yang berbasis kepentingan masyarakat dan potensi daerah Kabupaten Paser, serta sesuai dengan karakteristik daerah. Perekonomian Kabupaten Paser lebih didominasi sektor industri, perdagangan dan jasa yang didukung oleh sector pertanian. Peningkatan kapasitas, kemampuan UMKM, penyediaan infrastruktur

dan jaringan

pendukung bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan prioritas pembangunan ekonomi kerakyatan. Selanjutnya untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan, Pemerintah Daerah telah melakukan dengan pembangunan dan pengembangan sarana/prasarana pertanian dalam arti luas berupa : 1) Pembinaan/pembangunan terhadap sub sektor perkebunan, baik yang dilakukan swasta maupun masyarakat ; 2) Intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian dengan pencetakan sawah baru dan komoditas pertanian tanaman pangan lainnya seperti pisang, dll, pemeliharaan jaringan irigasi dengan membuat pintu air, pemeliharaan saluran, bantuan mekanisasi pertanian, pupuk dan obat-obatan yang dalam pelaksanaannya khususnya pupuk mengalami persoalan distribusi akibat keterbatasan pupuk subsidi; 3) Disamping

itu

juga

pengadaan/distribusi

dengan ternak

pengembangan

sapi,

itik

kepada

ternak rakyat

berupa dalam

menunjang peningkatan ekonomi, serta rencana pengembangan kawasan peternakan dibeberapa kecamatan, yang sudah mulai dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Selain itu di kawasan Petangis telah dibangun sarana/prasarana pendukung pengembangan sistema peternakan di Kabupaten Paser, dimana telah dibangun tempat pemeliharaan, pembelajaran, perawatan khususnya sapi; 4) Sub sektor perikanan dilaksanakan dengan pembangunan BBU, pembinaan terhadap nelayan serta bantuan sarana prasarana lainnya yang sangat dibutuhkan oleh nelayan;


32


5) Program Pemberian bantuan dana baik dengan memfasilitasi dengan pihak perbankan maupun dengan KPMU, ataupun pembinaan dan bantuan yang dilakukan melalui perindustrian, perdagangan dan koperasi,

berupa

sarana/prasarana

yang

dibutuhkan

dalam

meningkatkan mutu UKM/UKMK. 4) Penanggulangan

Kemiskinan,

Perluasan

Kesempatan

Kerja

dan

Berusaha Angka kemiskinan di Kabupaten Paser cenderung menurun dari tahun ketahun, namun masih perlu diupayakan penurunan angka kemiskinan sampai pada angka minimal. Penanggulangan terpadu

melalui

kemiskinan

program

dilaksanakan secara

lintas

sektoral

seperti

simultan bidang

dan

industri

perdagangan, ketenagakerjaan, bidang sosial kemasyarakatan dan lain sebagainya. Kebijakan yang ditempuh Pemerintah Kabupaten dalam menanggulangi

kemiskinan

adalah

“Meningkatkan

Kesejahteraan

Masyarakat Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Melalui Pembinaan dan Bantuan Permodalan”. Pertambahan jumlah angkatan kerja yang lebih besar dari pada jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia, rendahnya kualitas dan keterampilan tenaga kerja, serta adanya PHK menjadi meningkatnya jumlah pengangguran, sehingga upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dalam menanggulangi masalah ketenagakerjaan adalah dengan “Meningkatkan daya saing dan keterserapan tenaga kerja serta upaya perlindungan tenaga kerja”. 5) Peningkatan

Kualitas

Pelayanan

Publik

dan

Administrasi

Umum

Pemerintahan Prioritas peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi isu yang sangat penting, bahkan Pemerintah Pusat maupun Provinsi menjadikan isu lemahnya pelayanan publik sebagai prioritas yang harus dibenahi. Pemerintah Kabupaten Paser menetapkan bahwa pelayanan publik menjadi prioritas pembangunan, dan program-program yang menyangkut


33


peningkatan pelayanan publik harus disediakan secara berkesinambungan. Prioritas lainnya adalah meningkatkan kemudahan akses informasi dan komunikasi bagi masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. 6) Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang Diprioritaskan pada peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui penataan ruang, reboisasi, tata guna air, pengelolaan persampahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Bidang

pembangunan

desa,

Pemerintah

Kabupaten

Paser

mengucurkan belanja bantuan keuangan berupa ADD (Alokasi Dana Desa) dan Biaya Operasional Pembina Kabupaten dan Kecamatan, yang bertujuan untuk percepatan pembangunan di desa, kesejahteraan dan tunjangan perangkat desa secara menyeluruh serta peningkatan ekonomi kerakyatan, yang jumlahnya pada tahun ini cukup besar dan akan ditingkatkan pada tahun tahun mendatang. Semua ini bertujuan untuk akselerasi pembangunan di Desa secara mandiri, terarah dan berdasarkan kebutuhan di desa itu sendiri. 7) Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Diprioritaskan pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang damai melalui upaya peningkatan kesadaran hukum, terlaksananya pembinaan terhadap lembaga-lembaga sosial dan politik yang memiliki kesadaran terhadap kesadaran terhadap keseimbangan antara hak dan kewajiban, terwujudnya ketertiban dan keamanan dalam kehidupan dimasyarakat.


34

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

Recommend Documents