BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH A. VISI DAN MISI 1. Visi Kabupaten Bungo Pelaksanaan pembangunan Tahun 2011 merupakan tahun kelima RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2006–2011, dan setiap tahunnya menunjukkan keberhasilan dan kemajuan dalam pelaksanaan 9 (sembilan) misi pembangunan dalam rangka mewujudkan visi:

MAJU DAN SEJAHTERA BERSAMA Yang bermakna bahwa masyarakat Kabupaten Bungo memiliki semangat untuk menggerakkan pembangunan dengan komitmen yang kuat secara bersama saling bahu-membahu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. 2. Misi Kabupaten Bungo Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang Maju dan Sejahtera Bersama, maka pada setiap tahun sejak tahun 2006 hingga tahun 2011 ditetapkan sasaran yang akan dicapai melalui program dan kegiatan yang mendukung misi sebagai berikut: 1) Pengembangan potensi lokal guna mengembangkan masyarakat baik di perkotaan maupun di perdesaan secara luas. 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia. 3) Meningkatkan dan mengembangkan produk dan potensi unggulan daerah. 4) Meningkatkan upaya pengelolaan sumber daya alam, sumber daya hutan dan mineral yang berwawasan lingkungan. 5) Menurunkan angka pengangguran. 6) Meningkatkan prasarana dan sarana pelayanan publik untuk mendukung kesejahteraan dan kemajuan daerah. 7) Meningkatkan pendapatan daerah. 8) Meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan.

LKPJ Bupati Bungo Tahun Anggaran 2011

15

9) Meningkatkan pengamanan nilai-nilai keagamaan, keamanan dan ketertiban masyarakat serta kepedulian terhadap masalah sosial dan perempuan. B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH Dalam mencapai Visi dan Misi Kabupaten Bungo, maka perlu disusun strategi dan arah kebijakan pembangunan, guna mengoptimalkan pemanfaatan potensi lokal secara efektif dalam menciptakan kondisi perekonomian yang kompetitif dan kondisi sosial yang kondusif serta sarana dan prasarana yang memadai dalam mencapai sasaran pembangunan secara berkelanjutan. 1. Strategi Pertumbuhan Pemerintahan Kabupaten Bungo optimis untuk terus menaikkan pertumbuhan ekonomi, terutama diharapkan dari sumbangan beberapa sektor dominan seperti perdagangan, hotel dan restoran, industri pengolahan serta pengangkutan dan komunikasi yang menunjukkan pertumbuhan lebih tinggi dari sebelumnya. Hal ini karena komitmen Pemerintah Kabupaten Bungo sangat kuat untuk menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif, sehingga menjadi daya tarik bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Bungo. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bungo pada Tahun 2010 mencapai 6,71% (angka sementara dari Badan Pusat Statistik, 2011), angka ini telah berada di atas target pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2010 yang berada pada angka 6,1%. Sedangkan dari sisi struktur perekonomian dan sektor pertanian, terutama dari komoditi dan potensi unggulan berperan dalam memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bungo disusul oleh sektor pertambangan, perdagangan, hotel dan restoran serta jasa. 2. Strategi Koordinasi Dalam rangka menggerakkan seluruh potensi yang memiliki daerah untuk percepatan pembangunan serta wilayah dalam memacu pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, maka dibutuhkan koordinasi, baik yang sifatnya internal maupun


16

eksternal. Koordinasi internal dibutuhkan untuk menggerakkan potensi dan sinergi antar program dalam rangka meningkatkan produktifitas dan kualitas sumber daya yang dimiliki, upaya ini diikuti oleh koordinasi eksternal guna mendorong permintaan produk dari luar Kabupaten Bungo, termasuk koordinasi dalam rangka membuka kesempatan bagi penanam modal baik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing yang dampaknya akan bernuansa pada perluasan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Koordinasi dilakukan secara horisontal dan vertikal. 3. Strategi Pelayanan Strategi pelayanan merupakan faktor penting lainnya dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat dan swasta untuk berusaha. Pelayanan tidak hanya mendorong munculnya investasi, akan tetapi faktor-faktor percepatan pembangunan lainnya diberi porsi yang sama seperti pelayanan di bidang pendidikan untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat, pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan terhadap kebutuhan sarana dan prasarana yang merupakan kunci keberhasilan sektor-sektor lain. 4. Strategi Evaluasi Kinerja Strategi ini merupakan penilaian terhadap berbagai komponen seperti inidikator kinerja dan rencana kinerja yang berkaitan dengan indikator keluaran dan hasil. Program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam RKPD dan dilaksanakan oleh SKPD teknis dengan sasaran dan indikator keluaran serta hasil dan target kinerja yang telah ditetapkan, digunakan untuk mengukur keberhasilan SKPD, sehingga efek manfaat lebih besar dari biaya yang dikeluarkan.

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH Kebijakan pembangunan daerah merupakan rujukan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan bidang tugas masing-masing, adalah sebagai berikut:


17

1. Mewujudkan ekonomi Kabupaten Bungo yang maju dan berdaya saing, melalui: 1) Pembangunan pertanian yang terpadu, dengan sistem agrobisnis yang kokoh setiap komoditi unggulan. 2) Pembangunan bidang peternakan yang mampu menjadi pemasok kebutuhan antar daerah di Provinsi Jambi. 3) Terwujudnya ketersediaan infrastruktur fisik yang memadai. 4) Terwujudnya pusat pertumbuhan perdagangan yang didukung oleh jaringan perdagangan tingkat nasional dan global. 5) Terciptanya perkembangan industri yang ditopang oleh keterpaduan antar program dan antar sektor. 6) Terwujudnya peningkatan arus dan jumlah investasi di daerah. 7) Meningkatnya akses masyarakat miskin terhadap sumber daya ekonomi. 2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, melalui : 1) Pembangunan kependudukan, mengurangi laju pertumbuhan penduduk, melalui peningkatan pelayanan KB menuju keluarga kecil yang berkualitas. 2) Penataan penyebaran dan mobilitas penduduk melalui pemerataan pembangunan. 3) Pembangunan pendidikan Peningkatan layanan pendidikan yang meliputi semua jaringan secara bermutu dan terjangkau, termasuk pendidikan non formal. 4) Pembangunan kesehatan. Penyediaan layanan kesehatan secara bermutu dan terjangkau oleh masyarakat melalui layanan sarana dan prasarana kesehatan, tenaga kesehatan, pengembangan budaya hidup sehat, peningkatan upaya promotif dan preventif serta peningkatan pendidikan bidang kesehatan. 5) Pemberdayaan perempuan, anak, pemuda dan olahraga. Peningkatan kesejahteraan, kualitas hidup, perlindungan anak dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan. Di sisi lain dilaksanakan pula peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, antara lain: iptek, ekonomi, sosial budaya dan politik serta meningkatkan budaya olah raga yang berorientasi pada peningkatan prestasi olah raga.


18

3. Mewujudkan tatanan masyarakat yang tertib, demokratis, dan menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM. Dalam rangka mewujudkan tatanan masyarakat yang tertib, demokratis dan menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM, maka dilaksanakan pembangunan politik, hukum, keamanan dan ketertiban serta tata pemerintahan yang baik. 1) Pembangunan politik. Proses politik dititikberatkan pada peningkatan kualitas mekanisme seleksi publik yang lebih terbuka dan aspiratif, memperhatikan kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat setiap warga berdasarkan aspirasi politik masing-masing. Di samping itu proses pencerdasan masyarakat dalam kehidupan politik terus dikembangkan melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pers, pemerataan informasi dan komunikasi serta menjamin hak masyarakat untuk berpendapat dan mengontrol jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah secara cerdas dan demokratis. 2) Pembangunan hukum dan peraturan perundang-undangan daerah. Pembentukan materi hukum dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai sosial, adat istiadat, agama dan kepentingan masyarakat luas serta perlindungan HAM. Selain itu terus dilaksanakan pengembangan budaya hukum yang diarahkan kepada terciptanya ketaatan terhadap hukum melalui penyuluhan hukum secara intensif, keteladanan, penerapan dan pelayanan hukum, penegakan hukum yang tegas untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum serta perlindungan terhadap HAM. Begitu pula terhadap peningkatan eksistensi hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum di daerah melalui penggalian nilai-nilai kearifan lokal dan perkembangan hukum adat terutama di tingkat pemerintahan desa. 3) Pembangunan keamanan dan ketertiban. Pembangunan keamanan dan ketertiban diarahkan pada terciptanya situasi keamanan masyarakat yang kondusif, melalui pengembangan sistem kemitraan antara institusi keamanan pemerintah daerah dan masyarakat. Peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban terus ditingkatkan. Begitu juga terhadap dukungan sarana dan prasarana yang memadai di bidang keamanan dan ketertiban menjadi fokus perhatian yang serius dari Pemerintah Kabupaten Bungo.


19

4) Pembangunan tata pemerintahan yang baik. Pembangunan diarahkan kepada penataan kelembagaan dan aparatur secara efektif dan efisien, meningkatnya kualitas dan profesionalisme aparatur agar fungsi pelayanan birokrasi dan akuntabilitas dapat terlaksana. Di samping itu penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik terus diupayakan untuk dapat memenuhi kebutuhan yang optimal. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik tidak terlepas dari sistem pengawasan yang intensif dan ketat, maka dalam hal ini peningkatan intensitas dan efektifitas pengawasan aparatur melalui pengawasan internal, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat senantiasa terus dilakukan. 4. Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa dan berbudaya. Pembangunan masyarakat yang beriman, bertaqwa dan berbudaya dilakukan melalui pembangunan kehidupan beragama yang berkualitas, pengembangan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. 1) Pembangunan kehidupan beragama yang berkualitas. Meningkatkan pembinaan pendidikan agama, baik dalam pendidikan formal, maupun non formal, guna memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral, spiritual dan etika dalam kehidupan individu, masyarakat dan pemerintah. Selain itu terus dibina dan dikembangkan rasa saling percaya dan harmonisasi hubungan antar umat beragama, guna menciptakan kehidupan yang toleran, tenggang rasa dan harmonis.

5. Pengembangan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Pengembangan dan pelestarian yang diarahkan pada upaya menggali nilai-nilai budaya lokal, adat istiadat yang konstruktif untuk dijadikan modal sosial dalam pembangunan daerah, disamping terus mengapresiasikan nilai kesenian tradisional menjadi kesenian daerah yang lebih kreatif dan inovatif untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap seni budaya sendiri.


20

6. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

yang

merata,

berkeadilan

dan

Pemerataan pembangunan dilaksanakan dengan pendekatan pembangunan wilayah tertinggal, keserasian ekonomi desa dan kota, pembangunan kesejahteraan sosial dan ketahanan pangan serta pengelolaan Sumber Daya Alam yang mendukung kelestarian dan kesejahteraan masyarakat. 1) Pembangunan wilayah tertinggal. Dalam upaya percepatan pembangunan wilayah tertinggal difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar, antara lain listrik, akses jalan, air minum, irigasi, kesehatan dan telekomunikasi. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui penguatan terhadap permodalan dan pelatihan teknik serta menciptakan keterkaitan yang erat antara kegiatan ekonomi dengan kawasan strategis dalam satu sistem wilayah pengembangan ekonomi. 2) Peningkatan keterkaitan dan keserasian ekonomi desa dan kota. Peningkatan keterkaitan diarahkan pada perluasan dan diversifikasi aktifitas ekonomi di pedesaan dalam meningkatkan produk dan keragaman produk untuk memenuhi kegiatan ekonomi di perkotaan atau terkait dengan permintaan pasar di perkotaan. 3) Peningkatan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi menjadi pilihan strategis untuk meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dalam rangka mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan melalui peningkatan kapasitas usaha dan keterampilan pengelolaan usaha dan pembinaan usaha. 4) Pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Pembangunan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui peningkatan koordinasi penanggulangan kemiskinan berbasis kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin, antara lain melalui


21

Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dengan kegiatan berupa bantuan pengembangan ekonomi bergulir, pembangunan sarana dan prasarana serta bantuan sosial. Selain itu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) terus diupayakan agar semua kecamatan mendapat program tersebut secara bertahap, melalui cost sharing dengan dana Kabupaten Bungo. Program ini dinilai cukup mampu memberdayakan masyarakat melalui bantuan usaha ekonomi produktif. 5) Pembangunan kesejahteraan sosial. Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada penyediaan sarana pelayanan kesehatan rujukan bagi keluarga miskin, sarana gratis di rumah sakit dan bantuan sosial untuk masyarakat korban bencana alam serta peningkatan pelayanan sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk anak terlantar, lanjut usia dan penyandang cacat. Untuk menjamin ketersediaan beras dan kebutuhan pokok bagi rumah tangga miskin, maka penyaluran beras bersubsidi untuk keluarga miskin (raskin) terus dilakukan, termasuk kebutuhan pokok lainnya. 6) Pembangunan ketahanan pangan. Pembangunan diarahkan pada penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian dalam mendukung ketahanan pangan melalui pengadaan dan rehabilitas jaringan irigasi, pembangunan jalan usaha tani dan cetak sawah baru, serta pengadaan bibit unggul berkualitas baik tanaman pangan maupun perkebunan. Sedangkan untuk subsektor peternakan adalah pengembangan pembibitan sapi, penggemukan dan Inseminasi Buatan (IB). Selain itu juga dilakukan pengadaan bibit ternak kecil dan unggas, untuk mendukung potensi unggulan Kabupaten Bungo. Subsektor perikanan diarahkan pada pengembangan budidaya ikan, penyebaran benih ikan dalam rangka peningkatan produksi dan pelestarian ikan khas lokal, terutama bagi ikan-ikan langka.


22

7) Pengembangan potensi agribisnis. Pembangunan agribisnis sebagai salah satu upaya untuk mendorong pertumbuhan agroindustri yang merupakan subsistem hilir. Kegiatan yang diharapkan dapat memicu potensi agribisnis adalah peningkatan produksi pertanian, penyediaan mekanisasi pasca panen dan pengembangan industri pengolahan berbasis hasil perkebunan. 8) Pengelolaan Sumber Daya Alam yang mendukung kelestarian dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini mengarah pada dukungan terhadap kelestarian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui pemanfaatan batu bara, dan SDA lainnya, baik dengan peningkatan produksi maupun pengembangan briket batu bara dan penelitian terhadap Sumber Daya Alam lainnya untuk kepentingan produksi atau pengolahannya, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

D. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011 Berdasarkan visi, misi dan sasaran yang harus dicapai dalam tahun 2011, serta dengan memperhatikan berbagai masalah dan tantangan yang harus diatasi, serta sinergi antar program dan kegiatan yang saling terkait cukup tinggi, maka prioritas pembangunan Kabupaten Bungo pada tahun 2011 adalah sebagai berikut: 1. Prioritas pembangunan bidang ekonomi, dengan titik berat pada sektor pertanian, perkebunan, industri dan koperasi, sektor ini diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dengan fokus kegiatan prioritas antara lain: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Peningkatan produksi, produktifitas, dan mutu produksi pertanian dan perkebunan. Pengembangan perbenihan atau pembibitan. Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil. Pengembangan intensifikasi tanaman padi dan palawija. Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan lahan tidur. Penyediaan sarana produksi pertanian dan perkebunan. Pengembangan agribisnis peternakan. Peremajaan kebun karet rakyat. Pembinaan dan pengembangan perikanan.


23

10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18)

Pembangunan jalan produksi perkebunan rakyat. Peningkatan iklim yang kondusif bagi usaha kecil dan menengah. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan UKM. Pembinaan dan pengawasan KUPEM. Peningkatan kesejahteraan petani. Pengembangan sentra-sentra produksi potensial. Pembinaan dan pengawasan pertambangan. Pengembangan pasar dan distribusi barang dan produk. Peningkatan produk dalam negeri.

Prioritas pembangunan Sumber Daya Manusia, yang dilakukan dengan titik berat pada peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan. Kenaikan APK terjadi pada semua jenjang pendidikan mulai dari SD/MI, SMP/MIS sederajat serta jenjang pendidikan SMA sederajat. Fokus dan kegiatan prioritas pada tahun 2011, antara lain : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

8) 9) 10) 11) 12) 13)

Pembangunan gedung sekolah Penambahan ruang kelas dan laboratorium Pengadaan meubeler sekolah Pengadaan alat peraga Rehabilitasi sedang dan berat bangunan sekolah Penyediaan buku pelajaran SD/MI dan SDLB, SMP/MTS serta SMA/SMK Penyelenggaraan pendidikan alternatif untuk memberi pelayanan bagi anak-anak yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal melalui penyetaraan Paket A setara SD, Paket B setara SMP dan Paket C setara SMA. Pembangunan mutu program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Pembangunan prasarana pendukung yang mencakup perpustakaan, laboratorium, dan komputer. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan usia dini. Peningkatan mutu pendidikan non formal Peningkatan manajemen pelayanan pendidikan. Pengembangan budaya baca

Sedangkan untuk peningkatan aksesibilitas, pemerataan dan keterjangkauan serta kualitas pelayanan kesehatan difokuskan pada kegiatan prioritas antara lain:


24

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Peningkatan kesehatan masyarakat Penanggulangan KEP, anemi gizi besi dan Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY). Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging Pengadaan vaksin penyakit menular Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Peningkatan Imunisasi Peningkatan Surveilance Epidemilogi dan penanggulangan wabah Pembangunan puskesmas Peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas Rehabilitasi sedang dan berat puskesmas pembantu Peningkatan sarana rumah sakit Pengadaan obat–obatan untuk pelayanan kesehatan dasar Pengadaan alat-alat rumah sakit Pengadaan obat dan perlengkapan rumah sakit Pengawasan obat dan makanan Pembinaan pola hidup sehat Perbaikan gizi masyarakat Pengadaan asuransi kesehatan

Potret keberhasilan bidang kesehatan terlihat dari Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Balita (AKB). Pada tahun 2011 angka kematian ibu menurun dari 4 orang dari 4.568 kelahiran menjadi 7 orang dari 8.481, balita 38 orang dari 27.400 anak menjadi 1 dari 29.399 anak dan 34 bayi dari 7.063 kelahiran menjadi 6 bayi dari 2.993 kelahiran. Sedangkan angka harapan hidup, masyarakat Kabupaten Bungo sebesar 67 tahun masih berada di bawah angka harapan hidup Provinsi Jambi sebesar 68,6 tahun dan nasional sebesar 68,1 tahun. 2. Prioritas pembangunan prasarana dan sarana Dengan meningkatnya aksesibilitas pelayanan transportasi, maka tercipta iklim yang kondusif bagi investasi dan peran masyarakat dalam meningkatkan produksi yang didukung oleh kelancaran dan efisiensi distribusi barang dan jasa ke wilayah pemasaran. Hal ini sekaligus dapat memicu percepatan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, dan akan semakin terbuka peluang pemasaran bagi potensi atau produksi Kabupaten Bungo termasuk peluang investasi dengan akan dilaksanakannya pembangunan arus transportasi udara.


25

Kegiatan prioritas pada tahun 2011 antara lain: 1) Pembangunan jalan dan jembatan 2) Rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan 3) Peningkatan jalan 4) Rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi 5) Pembangunan jalan perdesaan dan perkotaan 6) Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana air bersih perkotaan dan perdesaan 7) Pembangunan pasar perdesaan Sedangkan prioritas pembangunan yang dimuat dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAAPBD) Tahun 2011 adalah mendukung program dan kegiatan APBD Tahun 2011 yang membutuhkan dukungan finansial dalam mencapai target dan sasaran. Beberapa Agenda Utama, antara lain: a. Mengakomodir Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-12/PB/2007 tentang Prosedur dan Tata Cara Permintaan Serta Pembayaran Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil pada pasal 3 ayat 1 (satu) terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008 dimana besarnya uang makan yang diberikan kepada PNS adalah sebesar Rp. 15.000,- setiap hari kerja, dan ayat 2 menyatakan bahwa uang makan diberikan dalam bentuk uang. b. Melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk mengakomodir aspirasi masyarakat yang terjaring melalui forum Musrenbang, dan disesuaikan dengan kemampuan sumber daya yang ada serta waktu pelaksanaan yang dibutuhkan oleh SKPD teknis untuk melaksanakannya, dan menyelesaikan kegiatan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat hasil yang dicapai, antara lain: • Kegiatan pengembangan pertanian pada lahan kering. • Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian dan perkebunan tepat guna. • Penyediaan sarana produk pertanian. • Penyuluhan sumber pangan alternatif. • Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit zoonosis dan kesmovet. • Pembelian dan distribusi vaksin dan pakan ternak.


26

• Pengadaan sarana dan prasarana teknologi perternakan tepat guna. • Pendampingan kelompok tani budidaya ikan. • Pengawasan dan peningkatan kelestarian sumber perikanan. • Pendampingan kelompok nelayan perikanan tangkap. • Pemberdayaan penyuluhan pertanian lapangan. • Pembangunan jalan usaha tani. • Pembangunan jalan produksi perkebunan • Pembangunan kebun karet rakyat. • Pembangunan kebun bibit entres. • Pembinaan Masyarakat Pengelola Hutan Adat dan Kawasan Kelola Rakyat Lainnya. • Revitalisasi perkebunan. • Fasilitasi bagi IKM. • Pembangunan gedung kantor dengan pekerjaan Rehabilitas Kawasan Souvenir Shop. • Pembinaan usaha pertambangan umum Bahan Galian Gol. A, B dan C. • Pengawasan pelaksanaan penambangan. • Pengadaan peralatan teknis pertambangan dan energi. • Pengembangan ketenagalistrikan. • Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi. • Optimalisasi fungsi jaringan irigasi. • Pemberdayaan petani pemakai air. c. Melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan SDM. • Pembangunan gedung sekolah. • Penambahan ruang kelas sekolah. • Pengadaan alat praktek dan peraga siswa. • Rehabillitasi sedang/berat bangunan Sekolah. • Pembangunan pagar sekolah dan perpustakaan umum. • Operasional sekolah, terkait dengan penyelenggaraan Sekolah Madrasah. • Penyediaan buku pelajaran SD/SMP • Penyelenggaraan Paket A , B dan C. • Penyelenggaraan minat, bakat dan kreativitas siswa melalui berbagai lomba. • Penyelenggaran akreditasi sekolah, untuk guru dan murid. • Mendukung pelaksanaan pekan Olah raga Daerah.


27

• Pemasyarakatan minat dan budaya baca masyarakat di Perpustakaan Umum Daerah. • Penyediaan bahan pustaka Perpustakaan Umum Daerah. • Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. • Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas Keliling. • Pengadaan peralatan RSUD. • Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit. • Pengadaan perlengkapan dan alat-alat rumah sakit. • Pembinaan Keluarga Berencana. • Pemberdayaan teknologi tepat guna. d. Melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung penyediaan sarana dan prasarana, antara lain: • Pembangunan jembatan. • Rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong. • Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan. • Pemeliharaan berkala Jalan Kabupaten. • Reahabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih dan perkotaan. • Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur Kecamatan Bungo Dani dan Tanah Sepenggal Lintas. • Pembangunan Bandara Bungo: Pekerjaan pembangunan Box Culvert, Menara Pengawas, Gedung Terminal Penumpang dan Run Away Strip (pekerjaan dilakukan mulai tahun 2009). • Penyediaan sarana dan prasarana LH, termasuk sarana laboratorium. • Rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana BLK. • Pemeliharaan sarana dan prasarana BLK. • Pengadaan kendaraan dinas/operasional roda empat dan roda dua. • Peningkatan sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja. • Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. e. Melaksanakan program dan kegiatan yang menangani permasalahan sosial, fakir miskin dan pengangguran. • Pengembangan akses sarana dan prasarana bagi penyandang cacat dan lansia. • Fasilitasi usaha bagi keluarga miskin. • Rehabilitasi sarana dan prasarana keluarga miskin (rumah tidak layak huni).


28

• Penanganan masalah tanggap cepat darurat (Bantuan Korban Bencana). • Pelayanan orang terlantar di perjalanan. • Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat. • Pembinaan Eks Penyandang penyakit sosial. • Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial. • Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja. f. Melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan serta ketertiban. • Pengendalian kebisingan dan gangguan kegiatan masyarakat. • Kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan. • Peningkatan keamanan dilingkungan masyarakat (penyediaan pakaian dinas lapangan linmas). • Operasional satlak penanggulangan bencana. • Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah.


29

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

Recommend Documents