BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH Penyelenggaraan

otonomi

daerah

sebagai

wujud

implementasi

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memunculkan

berbagai

konsekuensi

berupa

peluang,

tantangan

dan

hambatan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah. Konsekuensi tersebut muncul

seiring

dengan

berkembangnya

kompleksitas

permasalahan

pembangunan. Guna menghadapi kondisi tersebut, maka diperlukan adanya kesamaan komitmen dan pandangan sebagai acuan ke depan dalam kerangka strategis pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dengan didasarkan pada isu-isu strategis pembangunan, kondisi internal dan eksternal yang terkait, kinerja masa lalu serta mempertimbangkan arah kebijakan nasional maka, Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah merumuskan visi dan misi Kabupaten Pekalongan yang tertuang dalam RPJM Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2006-2011. A. VISI DAN MISI Pembangunan adalah suatu proses perubahan struktural untuk mewujudkan kondisi ideal yang diharapkan, melalui pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan melalui tahapan yang direncanakan dengan mendasarkan pada kondisi yang ada. Untuk mewujudkan kondisi ideal tersebut telah ditetapkan Visi Kabupaten Pekalongan, yaitu ”Terwujudnya masyarakat Kabupaten

Pekalongan

yang

Demokratis,

Maju,

Adil

dan

Sejahtera”. Visi tersebut mengandung 4 (empat) sifat yang tidak dapat dipisahkan karena merupakan rangkaian proses yang tidak dapat dihindari yaitu bermula dari penciptaan modal kondisi masyarakat yang demokratis. Visi ini membrikan pengertian bahwa pembangunan harus dijalankan

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

dengan benar, baik prosedur maupun orientasinya, adanya keseimbangan pemenuhan nilai/moralitas maupun manfaat material dengan mengacu pada tujuan negara dan cita-cita bangsa dalam konteks jamannya. Guna mewujudkan visi yang telah ditetapkan maka dijabarkan melalui misi yang merupakan agenda pokok pembangunan Kabupaten Pekalongan. Misi juga menggambarkan tugas-tugas yang diemban oleh instansi pemerintah sesuai dengan kewenangan yang ada padanya yang ditetapkan berdasarkan peraturan. Misi yang ditetapkan diharapkan mampu menggerakkan seluruh komponen organisasi dan dapat memicu tindakan dan peran serta masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan positif yang mengarah pada pencapaian misi dan visi yang telah ditetapkan. Adapun misi yang merupakan penjabaran daripada visi Kabupaten Pekalongan,

merupakan

agenda

pokok

pembangunan

Kabupaten

Pekalongan selama 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut : a. Meningkatkan prilaku pemerintah dan masyarakat yang demokratis, dinamis dan agamis serta adanya penguatan lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan b. Meningkatkan

pelaksanaan

good

governance

yang

menjamin

peningkatan kualitas publik, menjamin rasa keadilan dan tumbuhnya kepercayaan dan partisipasi masyarakat c. Meningkatkan penyediaan, pemerataan sarana dan prasarana publik d. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan) dan sara pengembangan e. Menegakkan perundangan dan peraturan daerah yang mencerminkan adanya supremasi hukum dan keadilan serta perlindungan terhadap HAM f. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi ekonomi lokal dan dunia usaha

Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010

33


g. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam yang berorientasi pada pelestarian

lingkungan

dan

pemanfaatan

sebesar-besarnya

bagi

kesejahteraan rakyat h. Mengembangkan pariwisata dan budaya lokal . B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH Penetapan strategi dan prioritas yang dirumuskan secara efektif akan mampu memberikan banyak manfaat dan keuntungan bagi daerah. Dukungan

data

dan

informasi

menjadi

mutlak

diperlukan

untuk

merumuskan strategi dan prioritas yang efektif. Dalam penetapan strategistrategi tersebut biasa dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi lokal. Mengingat dan menyadari bahwa implementasi

perencanaan

pembangunan jangka menengah memerlukan persiapan dan kesiapan semua pihak yang terkait, maka penetapan strategi dan prioritas dilakukan dengan mengkombinasikan pola-pola perencanaan yang selama ini telah ada. Keberhasilan implementasi akan ditentukan oleh adanya dukungan dan komitmen dari semua pihak untuk konsekuen menjalankannya. Kabupaten Pekalongan merupakan daerah yang dinaungi segenap sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan segala ragam karakteristik dan heterogenitasnya. Oleh karena itu untuk dapat dibangun dan dikembangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan memberi rasa nyaman pada masyarakatnya diperlukan upaya pengelolaan kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang terencana dengan baik, sehingga dapat membawa masyarakatnya menjadi masyarakat yang demokratis, maju, adil dan sejahtera. Melihat tantangan dan peluang Kabupaten Pekalongan yang merupakan salah satu wilayah strategis di pantura Jawa Tengah, maka roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan akan semakin komplek. Cara untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana dimaksud, diperlukan rumusan dalam bentuk strategi. Untuk mendukung


34


tercapainya misi, dilakukan melalui beberapa strategi. Strategi-strategi tersebut adalah : 1.

Strategi Optimalisasi Manajemen pemerintahan Strategi pembangunan ini mencakup upaya pembentukan kelembagaan Pemerintah Kabupaten yang dinamis dan demokratis disertai

dengan pengembangan aparatur

Pemerintah

Kabupaten

berdasarkan kompetensi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan mendorong

perilaku masyarakat yang demokratis dan

religius . 2.

Strategi Pemerataan Strategi

ini

bertujuan

untuk

mengurangi

kesenjangan

pembangunan , baik ditinjau dari sarana prasarana kewilayahan, ekonomi, dan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan,

pemenuhan

kebutuhan

dasar

masyarakat

mendorong

pertumbuhan ekonomi secara merata bagi tumbuhnya partisipasi masyarakat. 3. Strategi Percepatan

Strategi ini memfokuskan pada percepatan penyelenggaraan pembangunan terutama pada sektor-sektor unggulan yang dapat memberikan nilai tambah yang besar bagi pertumbuhan sektor-sektor lainnya. Hal ini dimaksudkan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat

Strategi ini mencakup upaya pendayagunaan potensi

sumber-sumber masyarakat

pendapatan

daerah

dengan

tidak

memberatkan

dengan disertai alokasi pembiayaan pembangunan

berdasarkan skala prioritas kebutuhan. 4. Strategi Pemberdayaan

Strategi

ini

bertujuan

untuk

mewujudkan

pemberdayaan

masyarakat sesuai dengan peran dan fungsinya didalam kelompok


35


masyarakat dan lembaga pemerintah. Strategi ini merupakan upaya penciptaan situasi dan kondisi agar masyarakat berperan aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan serta untuk medorong masyarakat yang kurang beruntung agar dapat meningkatkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 5. Strategi Kesinambungan

Strategi

ini

bertujuan

mewujudkan

serangkaian

kegiatan

pembangunan yang berkelanjutan, strategi ini mencakup upaya penciptaan keterkaitan yang tepat antara pembangunan berdimensi fisik alam dengan pembangunan sosial kemasyarakat yang berlandasan pada system dengan mempertahankan daya dukung lingkungan. 6. Strategi Pengembangan

Strategi ini bertujuan mengembangkan kegiatan pembangunan secara

menyeluruh,

dengan

harapan

akan

mampu

memberikan

kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, membuka kesempatan berusaha, penciptaan lapangan kerja. menjunjung nilai-nilai luhur sejarah budaya daerah dan menciptakan kehidupan yang lebih demokratis. Kebijakan

umum

sebagai

penjabaran

dari

misi

pemerintah

Kabupaten Pekalongan dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Pekalongan tahun 2006 – 2011 adalah sebagai berikut : 1. Misi

Pertama

:

Meningkatkan

perilaku

pemerintah

dan

masyarakat yang demokratis, dinamis dan agamis serta adanya penguatan

lembaga

pemerintahan

dan

lembaga

kemasyarakatan. Misi ini masuk dalam fungsi pelayanan umum. Kebijakannya


36


diarahkan pada peningkatan institusi pemerintahan baik unsur eksekutif maupun legislatif agar mampu mengakomodir tuntutan masyarakat dan dinamika

yang

berkembang,

serta

lebih

mengembangkan

pola

kerjasama yang berkelanjutan, dengan semakin memperluas cakupan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan. 2. Misi Kedua : Meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang baik yang menjamin peningkatan kualitas pelayanan publik, menjamin

rasa

keadilan

dan

tumbuh

kepercayaan

dan

partisipasi masyarakat. Pada misi kedua ini juga pada fungsi pelayanan umum. Kebijakan pada fungsi ini ditujukan pada perwujudan terjalinnya komunikasi yang harmonis antar komponen pemangku kepentingan pembangunan Kabupaten Pekalongan, serta memantapkan pelaksanaan tata

pemerintahan

yang

baik

melalui

penataan

kelembagaan,

peningkatan kemampuan aparatur, akuntabilitas dan kemandirian masyarakat.

Serta

mendorong

penerapan

teknologi

informasi

pemerintahan, sehingga hasil yang diharapkan adalah adanya kepuasan masyarakat. 3. Misi Ketiga : Meningkatkan penyediaan dan pemerataan sarana dan prasarana publik. Misi ketiga terkait dengan fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum.

Kebijakan

diarahkan

pada

upaya-upaya

optimalisasi

pemanfaatan dan pemenuhan kebutuhan ruang kabupaten, serta pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah yang mampu membuka isolasi daerah, membuka kawasankawasan baru, serta dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor produksi. Sedangkan kebijakan pada fungsi ini juga diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas


37


perumahan dan permukiman dengan fasilitas pendukungnya, agar nyaman, tertib, dan teratur dengan penyediaan ruang publik yang cukup dan memadai. 4. Misi Keempat : Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan) dan sarana pengembangan. 4.1

Fungsi kesehatan. Kebijakan pada fungsi ini diarahkan pada upaya-upaya peningkatan

kualitas

pelayanan

pada

pemerataan

menitikberatkan peningkatan

gizi

masyarakat,

kesehatan,

dengan

pelayanan

serta

kesehatan,

Pencegahan

dan

pemberantasan penyakit menular dengan penekanan pada Revitalisasi Posyandu dan penanganan gizi buruk maupun peningkatan derajat kesehatan. 4.2

Fungsi pendidikan. Kebijakan

diarahkan

pemerataan

pelayanan

pendidikan,

peningkatan

pada

upaya-upaya

pendidikan, peran

peningkatan

peningkatan

pemuda

kualitas

dalam

proses

pembangunan dan peningkatan budaya olah raga dengan menitikberatkan pada pengembangan pendidikan dasar dan menengah serta pemberian kesempatan bagi golongan kurang beruntung,

peningkatan

pemberdayaan

kualitas

organisasi

tenaga

pemuda

pendidikan

serta

dan

pembinaan

keolahragaan. 4.3

Fungsi perlindungan sosial. Kebijakan pada perlindungan sosial diarahkan pada upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan masalah-masalah


38


sosial, dengan menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,

peningkatan

penanggulangan Sehingga

bencana

memastikan

pelayanan

serta

setiap

sosial,

pengentasan

masyarakat

serta

kemiskinan.

dapat

menikmati

kehidupan yang bermutu dan sejahtera melalui peningkatan kualitas hidupnya. 5. Misi Kelima : Menegakkan perundangan dan peraturan daerah yang mencerminkan adanya supremasi hukum dan keadilan serta perlindungan tehadap HAM. Misi

keempat

ini

masuk

dalam

fungsi

ketertiban

dan

ketentraman. Kebijakanya diarahkan pada upaya-upaya peningkatan supermasi

hukum

daerah

dan

perlindungan

HAM

dengan

menitikberatkan pada penyempurnaan produk-produk hukum daerah, peningkatan kualitas aparat hukum daerah, serta penegakan peraturan daerah .untuk mewujudkan tatanan sosial, budaya yang religius dan politik. 6. Misi Keenam : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi ekonomi lokal dan dunia usaha. Misi kelima ini merupakan fungsi ekonomi. Kebijakan dalam fungsi ekonomi ini diarahkan pada pemberdayaan kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas manajemen, permodalan, produksi dan peningkatan kemampuan dalam mengakses sumber-sumber bahan baku, teknologi, pasar dan faktor lainnya. Serta meningkatkan kerjasama antar pemerintahan. masyarakat dan swasta dengan seluruh kekuatan ekonominya baik itu pengusaha kecil, menengah, besar dan koperasi sebagai wujud pengembangan ekonomi kabupaten yang mandiri. Serta mendorong penyebaran


39


investasi pada seluruh bagian wilayah kabupaten. 7. Misi Ketujuh : Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Alam yang

berorientasi

pada

pelestarian

lingkungan

dan

pemanfaatan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Misi ketujuh berkenaan dengan fungsi lingkungan hidup. Kebijakan pada fungsi lingkungan hidup diarahkan pada menselaraskan pemanfaatan ruang untuk mengembangkan fungsi setiap kawasan sesuai dengan peruntukannya dan meningkatkan aksebilitas dan mobilitas antar wilayah kabupaten sehingga tercapai pertumbuhan yang seimbang dan harmonis antar wilayah dengan memanfaatkan sumber daya alam di tiap wilayah. Serta diarahkan pada upaya-upaya peningkatan pengelolaan Sumber Daya Alam dengan menitikberatkan pada pengembagan potensi secara terpadu. 8. Misi Kedelapan : Mengembangkan pariwisata dan budaya lokal. Dalam misi kedelapan ini masuk kedalam Fungsi pariwisata dan budaya.

Kebijakan

fungsi

ini

diarahkan

pada

upaya-upaya

pengembangan pariwisata dengan menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepariwisataan dan peningkatan pemasaran kepariwisataan, serta dukungan penyediaan sarana dan prasarana wisata dengan melibatkan para pelaku bisnis dan masyarakat secara intensif. Kebijakan dalam fungsi ini tekanannya pada memperkuat, mengembangkan dan melestarikan potensi budaya lokal dalam rangka membentuk karakteristik masyarakat Kabupaten Pekalongan yang demokratis, dinamis dan agamis. Dimana pada fungsi ini, pemanfaatan peran dan kedudukan agama dijadikan sebagai landasan moral spiritual, peningkatan kualitas dan kemantapan kerukunan beragama, serta untuk meningkatkan fungsi lembaga keagamaan dalam rangka memperkuat jati diri guna mengatasi dampak perubahan.


40


C. PRIORITAS DAERAH Berdasar visi dan misi serta memperhatikan arah kebijakan umum daerah

yang

Pekalongan,

merupakan maka

arah

kebijakan

pembangunan

pembangunan

Kabupaten

Kabupaten

Pekalongan

daerah

diprioritaskan pada beberapa program yang mempunyai dampak paling besar dan menentukan serta menunjang pencapaian tujuan rencana strategik pembangunan Kabupaten Pekalongan selama lima tahun. Adapun prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan mutu pelayanan publik. 2. Peningkatan pendidikan dan kebudayaan. 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat 4. Peningkatan dan pemerataan pembanguan Infrastruktur yang mendorong percepatan pembangunan sektor-sektor lain. 5. Peningkatan penanganan potensi ekonomi lokal dan mendorong pertumbuhan sektor riil dan dunia usaha. 6. Peningkatan penanggulangan Kemiskinan, ketenagakerjaan dan penyandang masalah-masalah kesejahteraan sosial. 7. Penegakan Hukum dan peningkatan ketertiban masyarakat. 8. Peningkatan pengelolaan SDA dan lingkungan yang sehat. Berdasarkan prioritas pembangunan tersebut diatas, maka suatu prioritas dapat bersifat serial tahapan atau simultan dan dilaksanakan secara komprehensif.


41

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

Recommend Documents