BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH
A. Visi Dan Misi Pembangunan Daerah Pembangunan di Jawa Barat pada tahun 2012 merupakan tahap kedua RPJP Daerah atau tahun kelima RPJMD 2008-2013 menuntut keberlanjutan, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang. Posisi Jawa Barat yang strategis dan berdekatan dengan ibukota negara, menjadikan Jawa Barat berperan sebagai motor penggerak pembangunan nasional. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Jawa Barat serta budaya yang berkembang dalam masyarakat, maka Visi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2008–2013 adalah: "Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera". Berdasarkan Visi tersebut serta memperhatikan perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi, dengan harapan Provinsi Jawa Barat dapat lebih mengoptimalkan peran dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi baik secara regional, nasional, maupun global. Adapun penjelasan dari Visi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tersebut adalah: Mandiri
:
adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang mampu memenuhi kebutuhannya untuk lebih maju dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan
sendiri,
ketenagakerjaan,
terutama pelayanan
dalam publik
bidang berbasis
pendidikan,
kesehatan,
e-government,
energi,
infrastruktur, lingkungan dan sumberdaya air. Dinamis :
adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara aktif mampu merespon peluang dan tantangan zaman serta berkontribusi dalam proses pembangunan.
Sejahtera :
adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan.
Dalam rangka pencapaian Visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut: 1.
Misi Pertama, Mewujudkan Sumberdaya Manusia Jawa Barat yang Produktif dan Berdaya Saing, dengan sasaran misi: a.
Tuntasnya program pemberantasan buta aksara.
II-1
b.
Meningkatnya akses dan mutu pendidikan terutama untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pencanangan wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah.
c.
Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak.
d.
Meningkatnya pelayanan sosial dan penanggulangan korban bencana.
e.
Meningkatnya kesetaraan gender.
f.
Meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja.
g.
Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat.
2.
h.
Meningkatnya kualitas kehidupan beragama.
i.
Revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.
Misi Kedua, Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal, dengan sasaran misi:
a.
Meningkatnya aktivitas ekonomi regional berbasis potensi lokal.
b.
Meningkatnya
kesempatan
berusaha,
kesempatan
kerja
dan
penyediaan
lapangan kerja.
c.
Meningkatnya
peran
kelembagaan
dan
permodalan
KUMKM
dalam
pengembangan ekonomi lokal yang berdaya saing.
3.
d.
Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja.
e.
Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat.
Misi Ketiga, Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah, dengan sasaran misi:
a.
Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi untuk mendukung pergerakan perhubungan orang, barang dan jasa.
b.
Tersedianya infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang handal untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air.
c.
Meningkatnya
cakupan
pelayanan
dan
kualitas
infrastruktur
energi
dan
ketenagalistrikan di Jawa Barat.
d.
Meningkatnya
akses
masyarakat
terhadap
sarana
dan
prasarana
dasar
pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah).
e. 4.
Terwujudnya keamanan dan keserasian dalam pembangunan infrastruktur.
Misi Keempat, Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Untuk Pembangunan yang Berkelanjutan, dengan sasaran misi:
a.
Terkendalinya pertumbuhan, pertambahan jumlah serta sebaran penduduk.
b.
Berkurangnya tingkat pencemaran, kerusakan lingkungan, dan resiko bencana. II-2
c.
Meningkatnya fungsi kawasan lindung Jawa Barat.
d.
Terlaksananya penataan ruang yang berkelanjutan.
e.
Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan serta energi terbaharukan diantaranya panas bumi, angin, dan surya.
5.
Misi Kelima, Meningkatkan Efektifitas Pemerintahan Daerah dan Kualitas Demokrasi, dengan sasaran misi:
a.
Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi.
b.
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi.
c.
Meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat.
d.
Meningkatnya kinerja pemerintahan desa dan pembangunan perdesaan.
e.
Meningkatnya pembangunan dan pembinaan hukum di daerah.
f.
Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
g.
Meningkatnya kerjasama daerah dalam pembangunan.
h.
Meningkatnya peran dan fungsi partai politik.
i.
Menguatnya peran masyarakat madani dalam kehidupan politik.
j.
Tumbuhnya pembangunan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
B. Kebijakan Pembangunan Daerah Kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2008-2013 dijadikan pedoman dalam menetapkan program dan kegiatan, dengan rincian sebagai berikut: 1. Misi pertama, Mewujudkan Sumberdaya Manusia Jawa Barat Yang Produktif Dan Berdaya Saing, meliputi kebijakan: a. Bidang Pendidikan 1)
Menuntaskan Jabar Bebas Buta Aksara.
2)
Mewujudkan Jabar Bebas Biaya Pendidikan Dasar dalam rangka Penuntasan Wajar Dikdas Sembilan Tahun.
3)
Mewujudkan Jabar Bebas Putus Jenjang Sekolah dalam Rangka Pelaksanaan Wajar Dua Belas Tahun di seluruh Kabupaten/Kota.
4)
Meningkatkan Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.
5)
Meningkatkan Pemerataan dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
6)
Meningkatkan Pemerataan dan Mutu Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
7)
Meningkatkan Pemerataan dan Mutu Pendidikan Luar Biasa (PLB).
8)
Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah.
9)
Meningkatkan Kompetensi dan Kesejahteraan Guru Serta Tenaga Kependidikan. II-3
10) Fasilitasi Peningkatan Pemerataan dan Mutu Pendidikan Tinggi. b. Bidang Perpustakaan 1)
Meningkatkan kemampuan dan budaya baca masyarakat, khususnya pada usia sekolah.
2)
Meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi.
c. Bidang Kesehatan 1)
Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat terutama masyarakat miskin dan KIA (Kesehatan Ibu dan Anak).
2)
Mengembangkan sistem kesehatan.
3)
Meningkatnya upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular.
4)
Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan.
5)
Meningkatnya
dan
mengembangkan
sapras
(sarana
dan
prasarana)
puskesmas; 6)
Meningkatnya jumlah puskesmas PONED (Pelayanan Obsetri Neonatal dan Emergency Dasar);
7)
Mewujudkan Sistem Pembiayaan Kesehatan skala provinsi;
8)
Menyusun kebijakan, standar pelayanan kesehatan provinsi, SPM bidang kesehatan Provinsi, Pedoman dan Regulasi kesehatan.
d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1)
Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan yang berbasis kemandirian berusaha;
2)
Meningkatkan
upaya
perlindungan
terhadap
anak
melalui
pencegahan
kekerasan dalam rumah tangga serta perdagangan perempuan dan anak. e. Bidang Sosial 1)
Meningkatkan
kualitas
dan
kuantitas
perlindungan,
rehabilitasi,
dan
pemberdayaan sosial; 2)
Meningkatkan kualitas dan kuantitas bantuan/jaminan sosial;
f. Bidang Kepemudaan dan Olahraga 1)
Mewujudkan pemuda Jawa Barat yang memiliki semangat dan idealisme kebangsaan, kewirausahaan, kepemimpinan, kepeloporan dan kejuangan;
2)
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang sehat jasmani dan rohani melalui olahraga.
g. Bidang Ketenagakerjaan 1)
Meningkatkan daya saing tenaga kerja;
2)
Meningkatkan perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan.
II-4
h. Bidang Agama 1)
Meningkatkan kualitas kerukunan hidup baik interumat beragama maupun antarumat beragama;
2)
Mengimplementasikan dan mengaktualisasikan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat;
3)
Mendorong peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan;
i. Bidang Kebudayaan Meningkatkan upaya revitalisasi nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal yang relevan bagi peningkatan kemajuan Jawa Barat. 2. Misi 2, Meningkatkan pembangunan ekonomi regional berbasis potensi lokal, meliputi kebijakan: a. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Menguatkan kelembagaan dan usaha, kapasitas SDM, sistem pembiayaan, dan peluang pasar KUMKM yang sejalan dengan perkembangan dunia usaha. b. Bidang Ketenagakerjaan Perluasan kesempatan kerja. c. Bidang Pertanian Meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil pertanian. d. Bidang Pariwisata Meningkatkan keunggulan daya tarik wisata untuk peningkatan daya
beli
masyarakat. e. Bidang Perdagangan Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi serta pengembangan pasar dalam dan luar negeri. f. Bidang Industri Meningkatkan daya saing industri. g. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Meningkatkan pengusahaan dan nilai tambah produksi sumber daya mineral. h. Bidang Kelautan dan Perikanan Meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan terutama perikanan komersil di Pantai Selatan dan Pantai Utara melalui Gerakan Pengembangan Perikanan Pantai Utara dan Pantai Selatan (GAPURA). i. Bidang Ketahanan Pangan Peningkatan ketersediaan, akses, kualitas dan keamanan pangan. j. Bidang Kehutanan Mengembangkan aneka usaha non kayu sekitar hutan.
II-5
k. Bidang Penanaman Modal 1)
Menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam rangka mempertahankan keberadaan investasi yang ada serta menarik investasi baru;
2)
Membentuk forum investasi serta meningkatkan promosi dan kerjasama investasi.
3. Misi 3, Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah, meliputi kebijakan: a. Bidang Pekerjaan Umum 1)
Memantapkan
kondisi
transportasi
jalan
guna
mendukung
pelayanan
pergerakan orang, barang, dan jasa; 2)
Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk mendukung konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air;
3)
Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah;
4)
Meningkatkan pelayanan jasa konstruksi.
b. Bidang Perhubungan Mengembangkan infrastruktur transportasi perhubungan dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang, barang dan jasa. c. Bidang Perumahan 1)
Meningkatkan kinerja pengelolaan bangunan gedung/rumah negara;
2)
Meningkatkan ketersediaan perumahan serta sarana dan prasarana dasar permukiman.
d. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Meningkatkan pasokan, cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan. e. Bidang Lingkungan Hidup Meningkatkan penanganan persampahan perkotaan. 4. Misi 4, Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan, meliputi kebijakan: a. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Menata
database
penduduk
dan
penyelenggaraan
sistem
administrasi
kependudukan; b. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Revitalisasi Program Keluarga Berencana. c. Bidang Ketransmigrasian Menata persebaran penduduk, baik di dalam maupun keluar wilayah provinsi.
II-6
d. Bidang Penataan Ruang 1)
Menyiapkan pranata pelaksanaan penataan ruang provinsi;
2)
Mengembangkan infrastruktur data spasial daerah yang terintegrasi dalam jaringan data spasial nasional;
3)
Meningkatkan peran serta masyarakat, dunia usaha, pemerintah daerah dalam pelaksanaan penataan ruang;
4)
Memantapkan peran provinsi dalam koordinasi penataan ruang.
e. Bidang Kehutanan Meningkatkan pengamanan dan pencegahan kerusakan kawasan hutan. f. Bidang Lingkungan Hidup 1)
Meningkatkan upaya pemulihan dan konservasi sumberdaya air, udara hutan dan lahan;
2)
Mengurangi resiko bencana;
3)
Meningkatkan fungsi dan luas kawasan lindung dalam rangka mewujudkan provinsi yang hijau (Green Province) didukung upaya menciptakan provinsi yang bersih (Clean Province)
g. Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral Mengembangkan energi alternatif dan gerakan hemat energi bagi masyarakat dan pelaku usaha. 5. Misi 5, Meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dan kualitas demokrasi, meliputi kebijakan: a. Bidang Perencanaan Pembangunan 1)
Mewujudkan
kerjasama
pembangunan
antar
daerah
yang
saling
menguntungkan; 2)
Meningkatkan kualitas perencanaan dan mengembangkan perencanaan yang pro publik;
3)
Meningkatkan
pengendalian
pembangunan
dan
mengembangkan
sistem
pengawasan. b. Bidang Komunikasi dan Informatika 1)
Mengembangkan dan menerapkan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2)
pemanfaatan IPTEK untuk peningkatan daya saing daerah melalui sinkronisasi kegiatan dan kerjasama strategis perguruan tinggi/ lembaga riset bersama mitranya dengan kegiatan pemerintah daerah secara melembaga
c. Bidang Pertanahan Mewujudkan tertib administrasi pertanahan.
II-7
d. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1)
Melaksanakan reformasi birokrasi melalui penataan struktur yang proporsional, mengembangkan profesionalisme, menerapkan insentif berbasis kinerja, dan pengadaan secara elektronik;
2)
Meningkatkan dan mengembangkan kualitas setiap unit kerja dalam pelayanan publik untuk mewujudkan clean government and good governance;
3)
Menata sistem hukum di daerah;
4)
Meningkatkan kapasitas lembaga legislatif;
5)
Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel;
6)
Meningkatkan pembinaan tramtibmas, satuan perlindungan masyarakat, dan unsur rakyat terlatih lainnya;
7)
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
e. Bidang Statistik Meningkatkan kualitas data dan informasi pendukung perencanaan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan. f. Bidang Kearsipan Meningkatkan
kinerja
pengelolaan
kearsipan
daerah
dan
penyelenggaraan
pemerintahan. g. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1)
Meningkatkan partisipasi dan peran kelembagaan masyarakat desa dalam pembangunan;
2)
Mewujudkan Desa Membangun.
h. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1)
Meningkatkan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
C.
2)
Melibatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik;
3)
Memfasilitasi peningkatan peran dan fungsi partai politik.
Prioritas Daerah Kebijakan pembangunan Jawa Barat Tahun 2012 lebih menekankan pada peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan produktivitas sumber daya manusia; pengembangan kemampuan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah; pengendalian keseimbangan daya dukung lingkungan dan peningkatan mitigasi bencana serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance). II-8
Berdasarkan kebijakan tersebut ditetapkan prioritas pembangunan Tahun 2012, sebagai berikut: 1. Peningkatan kualitas pendidikan. 2. Peningkatan kualitas kesehatan. 3. Peningkatan daya beli masyarakat. 4. Kemandirian pangan. 5. Peningkatan kinerja aparatur. 6. Pengembangan infrastruktur wilayah. 7. Kemandirian energi dan kecukupan air baku. 8. Penanganan bencana dan pengendalian lingkungan hidup. 9. Pembangunan perdesaan. 10.Pengembangan budaya lokal dan destinasi wisata. Dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan tersebut, ditetapkan tema pembangunan Tahun 2012 adalah “Mengintegrasikan Peran Investasi Dunia Usaha Dalam Menghela Pembangunan Sektoral Dan Kewilayahan Bersifat Monumental Untuk Mempercepat Terwujudnya Masyarakat Jawa Barat Yang Mandiri, Dinamis Dan Sejahtera” Guna mendukung pencapaian tema pembangunan di atas melalui pendekatan 10 (sepuluh) Common Goals dan Kegiatan Tematik Sektoral serta Kegiatan Tematik Kewilayahan, yaitu: 1. Common Goals dan Kegiatan Tematik Sektoral
Common Goals merupakan kegiatan-kegiatan yang membutuhkan sinergitas lintas bidang dan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, antar tingkatan pemerintahan baik pusat, kabupaten/kota maupun desa/kelurahan, dan antar pelaku pembangunan baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat, sebagai berikut: a.
Common Goals 1, Peningkatan Kualitas Pendidikan, dengan sasaran: 1) Penyelenggaraan pendidikan formal dasar dan menengah; 2) Penyelenggaraan pendidikan nonformal paket A, B dan C plus kewirausahaan; 3) Penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah bertaraf internasional; 4) Penyelenggaraan pendidikan luar biasa; 5) Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi; 6) Pengembangan infrastruktur olahraga dan pemuda.
b.
Common Goals 2, Peningkatan Kualitas Kesehatan, dengan sasaran: 1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana serta prasarana kesehatan pada Puskesmas dan RSUD; 2) Meningkatnya kualitas dan kuantitas kesertaan dalam program KB; 3) Menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi; II-9
4) Terwujudnya sistem rujukan pelayanan kesehatan dan penunjang; 5) Meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta pningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat; 6) Menuju Universal coverage JPKM. c.
Common Goals 3, Peningkatan Daya Beli Masyarakat, dengan sasaran: 1) Meningkatnya perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha; 2) Meningkatnya perbaikan iklim usaha yang kondusif untuk mempertahankan dan menumbuhkan investasi; 3) Meningkatnya peran kelembagaan keuangan perbankan dan non perbankan dalam memacu pertumbuhan ekonomi Jawa Barat; 4) Meningkatnya produksi dan produktiivitas komoditas unggulan daerah yang bernilai tambah dan berdaya saing; 5) Tumbuhnya Industri Kreatif dan wirausahawan muda.
d.
Common Goals 4, Kemandirian Pangan, dengan sasaran: 1) Meningkatnya ketersediaan dan kesinambungan input produksi bahan pangan; 2) Terkendalinya stock pangan dan keanekaragaman bahan pangan pada sentra produksi; 3) Terkendalinya tingkat kerawanan pangan dan kecukupan gizi masyarakat; 4) Meningkatnya dukungan infrastruktur di sentra produksi pangan.
e.
Common Goals 5, Peningkatan Kinerja Aparatur, dengan sasaran: 1) Meningkatnya kinerja aparatur dalam mewujudkan Good Governance; 2) Meningkatnya pelayanan informasi kepada masyarakat; 3) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan hukum, ketertiban dan keamanan masyarakat serta peran kelembagaan masyarakat dalam pembangunan; 4) Meningkatnya
harmonisasi
pembangunan
antar
wilayah
dan
wilayah
perbatasan; 5) Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas dalam pembangunan. f.
Common Goals 6, Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dengan sasaran: 1) Meningkatnya efektivitas pergerakan orang, barang dan jasa di pusat kegiatan ekonomi; 2) Tersedianya infrastruktur strategis pendukung pengembangan wilayah dan kegiatan ekonomi; 3) Meningkatnya kondisi infrastruktur di wilayah perbatasan; 4) Tersedianya infrastruktur sumber daya air dan irigasi sebagai penyedia air baku serta pengendali banjir dan kekeringan. II-10
Common Goals 7, Kemandirian Energi dan Kecukupan Air Baku, dengan
g.
sasaran: 1) Tersedianya energi untuk mendukung pembangunan Jawa Barat; 2) Pemenuhan kecukupan air baku untuk mendukung pembangunan Jawa Barat.
Common Goals 8, Penanganan Bencana dan Pengendalian Lingkungan
h.
Hidup, dengan sasaran: 1) Meningkatkan efektivitas mitigasi dan percepatan penanganan bencana; 2) Meningkatnya luas dan fungsi kawasan lindung dan pengendalian luasan lahan kritis; 3) Meningkatnya kualitas lingkungan udara dan air.
Common Goals 9, Pembangunan Perdesaan, dengan sasaran:
i.
1) Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam pembangunan; 2) Meningkatnya peran aparat desa dalam pembangunan
Common Goals 10, Pengembangan Budaya Lokal dan Destinasi Wisata,
j.
dengan sasaran: 1) Terkelolanya eksplorasi dan pengembangan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal; 2) Terfasilitasinya Gelar Karya serta kreativitas seni dan budaya lokal; 3) Terintegrasinya sistem pengembangan kepariwisataan daerah dalam rangka peningkatan kesiapan kepariwisataan di Jawa Barat. Sedangkan kegiatan Non-Common Goals (Diferensial Goals) merupakan rencana kerja
penunjang
yang
dikategorikan
bukan
merupakan
kegiatan
prioritas
pembangunan. Rencana kerja Non Common Goals diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung operasional dan peningkatan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD. 2. Kegiatan Tematik Sektoral Dari 10 (sepuluh) Common Goals dengan fokus dan sasaran, maka ditetapkan 40 (empat puluh) kegiatan tematik sektoral dilaksanakan untuk menangani masalah kronis dan meningkatkan performance pembangunan di Jawa Barat, serta menjadi prioritas kegiatan pembangunan dalam setiap bidang pembangunan, sebagai berikut: a)
Common Goals 1, terdiri dari 6 (enam) kegiatan tematik: Kegiatan Tematik 1 : Jabar Bebas Putus Jenjang Sekolah Pendidikan Fokus Pendidikan 9 Tahun di Kabupaten dan 12 Tahun untuk Kota.
II-11
Kegiatan Tematik 2 : Peningkatan
Pelayanan
Pendidikan
Non
Formal
Plus
Kewirausahaan dengan Sasaran Usia 15 Tahun Ke Atas Dan Pendidikan Berbasis Masyarakat. Kegiatan Tematik 3 : Pengembangan
Pendidikan
Kejuruan
dan
Pendidikan
Bertaraf Internasional. Kegiatan Tematik 4 : Pendidikan Berkebutuhan Khusus. Kegiatan Tematik 5 : Peningkatan Relevansi dan Kualitas Pendidikan Tinggi. Kegiatan Tematik 6 : Pengembangan
Fasilitas
Pendidikan
Olahraga
dan
Kepemudaan. b)
Common Goals 2, terdiri dari 5 (lima) kegiatan tematik: Kegiatan Tematik 1 : Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas, Puskesmas
PONED
dan
Pemenuhan
Sumber
Daya
Kesehatan. Kegiatan Tematik 2 : Peningkatan Program Keluarga Berencana. Kegiatan Tematik 3 : Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar Ibu dan Anak (Gerakan Penyelamatan Masa Depan/GEMAMAPAN: gizi buruk, Posyandu, Jamkesnas Provinsi dan Penyediaan Fasilitas Rawat Gakin pada Rumah Sakit di 5 (lima) wilayah). Kegiatan Tematik 4 : Peningkatan Layanan Rumah Sakit Rujukan HIV/AIDS, TBC, Flu Burung dan Narkoba. Kegiatan Tematik 5 : Pemberantasan
Penyakit
Menular
dan
Penyakit
Tidak
Menular serta Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. c)
Common Goals 3, terdiri dari 5 (lima) kegiatan tematik, yaitu: Kegiatan Tematik 1 : Peningkatan Budaya Masyarakat Bekerja dan Perluasan Lapangan Kerja serta Kesempatan Berusaha UMKM serta pengentasan kemiskinan. Kegiatan Tematik 2 : Jawa Barat sebagai daerah tujuan investasi. Kegiatan Tematik 3 : Pengembangan Skema Pembiayaan alternatif. Kegiatan Tematik 4 : Pengembangan agribisnis, forest bisnis, marine bisnis, agroindustri, dan industri manufaktur. Kegiatan Tematik 5 : Pengembangan Industri Kreatif dan Wirausahawan Muda Kreatif.
d)
Common Goals 4, terdiri dari 4 (empat) kegiatan tematik: Kegiatan Tematik 1 : Jabar sebagai Sentra Produksi Benih/Bibit Nasional Tahun 2013. Kegiatan Tematik 2 : Tercapainya 13 Juta Ton GKG dan Swasembada Protein Hewani Tahun 2013. II-12
Kegiatan Tematik 3 : Jawa Barat Bebas Rawan Pangan Pada Tahun 2013. Kegiatan Tematik 4 : Meningkatnya Dukungan Infrastruktur (Jalan, Jembatan dan Irigasi) di Sentra Produksi Pangan. e)
Common Goals 5, terdiri dari 5 ( lima) kegiatan tematik: Kegiatan Tematik 1 : Profesionalisme Aparatur Dalam Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Akuntabel. Kegiatan Tematik 2 : Peningkatan Kualitas Komunikasi Organisasi dan Komunikasi Publik yang berkualitas berbasis IT melalui Jabar Cyber
Province. Kegiatan Tematik 3 : Penataan sistem hukum di daerah dan penegakan hukum, pengawalan implementasi produk hukum serta peningkatan peran serta dalam penyusunan dan penerapan kebijakan. Kegiatan Tematik 4 : Kerjasama
Pembangunan
Antar
Wilayah
dan
Wilayah
Perbatasan. Kegiatan Tematik 5 : Peningkatan
Kualitas
Perencanaan,
Pengendalian
dan
Akuntabilitas Pembangunan. f)
Common Goals 6 terdiri dari 4 (empat) kegiatan tematik: Kegiatan Tematik 1 : Peningkatan Kemantapan Jalan dan Penanganan Kemacetan Lalu Lintas di Pusat Kegiatan Ekonomi di Tanjungsari, Nagreg, Padalarang, Cicurug, Cisarua – Puncak, serta Kota Bandung dan sekitarnya Kegiatan Tematik 2 : Penyediaan Infrastruktur Strategis di Koridor Bandung Cirebon, Cianjur – Sukabumi – Bogor, Jakarta - Cirebon, Bandung - Tasikmalaya serta Jabar Selatan. Kegiatan Tematik 3 : Peningkatan kondisi infrastruktur jalan dan perhubungan di wilayah perbatasan antar provinsi dan antar Kabupaten/Kota serta penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru. Kegiatan Tematik 4 : Pembangunan infrastruktur sumber daya air dan irigasi strategis di Jawa Barat.
g)
Common Goals 7, terdiri dari 2 (dua) kegiatan tematik, yaitu: Kegiatan Tematik 1 : Jabar mandiri energi perdesaan untuk listrik dan bahan bakar kebutuhan domestik. Kegiatan Tematik 2 : Infrastruktur Air Bersih Perkotaan dan Perdesaan di Jawa Barat.
h)
Common Goals 8 , terdiri dari 3 (tiga) kegiatan tematik: Kegiatan Tematik 1 : Penanganan Banjir lintas wilayah di Cekungan Bandung, Pantura dan Bodebek. II-13
Kegiatan Tematik 2 : Konservasi dan rehabilitasi kawasan hulu DAS prioritas (Citarum, Cimanuk, Ciliwung, Citanduy) dan Kawasan Pesisir serta Pulau Kecil melalui Jabar Green Province. Kegiatan Tematik 3 : Pengendalian
Pencemaran
Limbah
Industri,
Limbah
Domestik dan Pengelolaan Sampah Regional. i)
Common Goals 9, terdiri dari 2 (dua) kegiatan tematik: Kegiatan Tematik 1 : Pembangunan Perdesaan dengan Menerapkan Prinsip Desa Mandiri. Kegiatan Tematik 2 : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa.
j)
Common Goals 10, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan tematik: Kegiatan Tematik 1 : Pelestarian seni budaya tradisional dan benda cagar budaya serta kearifan lokal sebagai jati diri masyarakat Jawa Barat. Kegiatan Tematik 2 : Gelar karya dan kreativitas seni budaya Jawa Barat. Kegiatan Tematik 3 : Pengembangan destinasi wisata dengan fokus ekowisata, wisata budaya dan heritage serta wisata IPTEK yang terintegrasi dalam rangka destinasi wisata Jawa Bali.
3. Kegiatan Tematik Kewilayahan Rencana program dan kegiatan tematik kewilayahan merupakan rencana pembangunan yang didasarkan pada keberadaan potensi unggulan di setiap wilayah koordinasi pemerintahan dan pembangunan (WKPP) Jawa Barat, sebagai berikut: a) Kegiatan Tematik Kewilayahan di WKPP-I Bogor: 1)
Integrasi sentra pengembalaan ternak sapi potong dan domba di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten/Kota Sukabumi. Dengan ruang lingkup kegiatan: tumbuh kembangnya sentra peternakan sapi dan domba dalam rangka swasembada protein hewani, mencakup pengembangan teknologi budidaya, fasilitasi kelembagaan dan permodalan pembudidaya, pengendalian distribusi, mutu, pengolahanh ternak serta pengembangan industri agro input peternakan.
2)
Pengembangan destinasi wisata Bogor, Puncak, Sukabumi dan Cianjur dengan mempertahankan fungsi konservasi air dan tanah. Dengan ruang lingkup kegiatan: tertatanya ODTW berbasis ekowisata yang melibatkan aktivitas perekonomian masyarakat setempat, serta meningkatnya upaya rehabilitasi kualitas lingkungan.
3)
Pengembangan aktivitas ekonomi berbasis agribisnis teh, karet, bisnis kelautan dan pertambangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dalam rangka perintisan PKN Pelabuhanratu. Dengan ruang lingkup kegiatan: mendorong tumbuh kembangnya aktivitas perekonomian berbasis agribisnis, II-14
bisnis kelautan dan pertambangan di kawasan Pelabuhan Ratu dan sekitarnya, melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal serta memacu keterlibatan perekonomian masyarakat sekitar. 4)
Pusat pengembangan benih ikan air tawar dan ikan hias untuk memenuhi pasar regional dan internasional. Dengan ruang lingkup kegiatan: mendorong tumbuh kembangnya aktivitas agribisnis hulu-hilir di bidang perikanan budidaya air tawar dan ikan hias, meliputi peningkatan teknologi budidaya, pembenihan ikan, pengolahan basil perikanan serta pengembangan industri agro input budidaya perikanan.
5)
Pengembangan sistem agribsnis beras berkualitas (varietas pandan wangi). Dengan ruang lingkup kegiatan: mendorong tumbuh kembangnya industri perberasan hulu-hilir varietas unggul Pandan Wangi, meliputi: sertifikasi benih, perluasan areal budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil.
b) Kegiatan Tematik Kewilayahan di WKPP-II Purwakarta: 1) Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Industri Karawang dan Bekasi. Dengan ruang lingkup kegiatan: mendorong tumbuh kembangnya aktivitas perekonomian di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bekasi, Karawang dan sekitarnya, dengan memberikan fasilitas dan inovasi kepada investor yang menanamkan modalnya di KEK, mengusulkan kawasan Bekasi-Karawang sebagai KEK, menyiapkan inrastruktur dan tenaga kegiatan dapat memenuhi kesempatan menjadi KEK 2) Pengembangan
Industri
Manufaktur.
Dengan
ruang
lingkup
kegiatan:
mendorong tumbuh kembangnya industri manufaktur hulu hilir, berbasis industri makanan dan minuman, dengan optimalisasi kemitraan industri inti dan IKM. 3) Pengembangan
Industri
Perberasan.
Dengan
ruang
lingkup
kegiatan:
mendorong tumbub kembangnya industri perberasan sebagai andalan cadangan perberasan nasional, meliputi fasilitasi pengendalian areal budidaya (lahan sawah), pengembangan teknologi perbenihan, intensifikasi, pengendalian hama penyakit, pasca panen dan distribusi. 4) Pengembangan perikanan budidaya ikan air tawar dan air payau serta mangrove. Dengan ruang lingkup kegiatan: revitalisasi usaha penangkapan dan budidaya ikan berwawasan lingkungan (bio scurity), meliputi penataan areal budidaya terpadu tambak-mangrove (silvo fisheries), peningkatan produktivitas, diversifikasi
komoditas
unggulan,
pengendalian
hama
penyakit
ikan,
pengolahan, pemasaran, fasilitasi dukungan sarana-prasarana (irigasi tambak, tempat pelelangan ikan, cold strorage), fasilitasi kelembagaan pembudidaya dan pembiayaan. II-15
5) Pengembangan wisata sejarah dan wisata pilgrimage (ziarah). Dengan ruang lingkup kegiatan: Optimalisasi pemanfaatan potensi-potensi ODTW sejarah dan wisata jiarah, melalui upaya destinasi dan promosi wisata yang melibatkan perekonomian masyarakat setempat. c) Kegiatan Tematik Kewilayahan di WKPP-III Cirebon: 1) Pengembangan
agribisnis
mangga.
Dengan
ruang
lingkup
kegiatan:
pengembangan agribisnis hulu-hilir berbasis komoditas unggulan wilayah (mangga), meliputi pengembangan teknologi pembibitan, perluasan areal budidaya, peremajaan tanaman, peningkatan produksi, teknologi pasca panen, pengolahan dan pemasaran. 2) Pengembangan sistem perdagangan komoditas beras dan palawija. Dengan ruang
lingkup
kegiatan:
pengembangan
pengolahan,
pergudangan
dan
pengendalian distribusi beras dalam rangka menjaga cadangan beras provinsi dan pasokan beras nasional, serta pengembangan budidaya palawija jagung dan kedelai) untuk menunjang pasokan industri agro. 3) Pengembangan destinasi wisata pilgrimage (ziarah) dan cagar budaya. Dengan ruang lingkup kegiatan optimalisasi pemanfaatan ODTW berbasis wisata ziarah (pilgrimage) dan cagar budaya (Keraton Cirebon). 4) Pengembangan Taman Hutan Raya Ciremai. Dengan ruang lingkup kegiatan pengendalian tata ruang dan penggunaan lahan di Taman Hutan Raya Ciremai dan sekitarnya, pemberdayaan magarakat sekitar hutan, pengembangan wisata alam hutan raya ciremai. 5) Pengembangan batik, industri makanan dan minuman olahan. Dengan ruang lingkup kegiatan Pengembangan industri pengolahan makanan dan minuman olahan berbahan baku lokal, dengan menjalin kemitraan antara pelaku usaha hulu-hilir (IKM-UKM).
d) Kegiatan Tematik Kewilayahan di WKPP-IV Priangan: 1) Pengembangan kawasan pendidikan dan riset terpadu di Jatinangor. 2) Integrasi pengembangan agribisnis jagung dan ternak unggas, budidaya ikan tawar di Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, serta ternak sapi perah di Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Sumedang dan Garut; domba garut di Kabupaten Garut dan jejaringnya, serta pengembangan sentra produksi di kabupaten
Garut
dengan
ruang
lingkup
kegiatan
mendorong
tumbuh
kembangnya siklus agribisnis hulu-hilir berbasis komoditas jagung yang dikaitkan dengan kebutuhan pakan ternak unggas, serta pengembangan ternak domba untuk mendukung terwujudkan swasembada protein hewan.
II-16
3) Pengembangan produksi sayuran dan tanaman hias di Kabupaten Bandung dan Bandung
Barat.
Dengan
ruang
lingkup
kegiatan
mendorong
tumbuh
kembangnya aktivitas agribisnis berdasarkan potensi unggulan setempat, mencakup peningkatan pemanfaatan. sumber daya alam, peningkatan teknologi pembibitan/budidaya, fasilitasi pembiayaan, pasca panen dan peningkatan nilai tambah. 4) Pengembangan jasa perdagangan dan industri kreatif di Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Tasikmalaya. Dengan ruang lingkup kegiatan pengembangan industri kreatif hulu-hilir berbasis IT, craft, fashion dan agro, dengan mendorong pemberdayaan kelompok komunitas masyarakat kreatif
termasuk
pendukungan
peningkatan
teknologi,
kelembagaan,
permodalan serta pemasarannya. 5) Pengembangan aktivitas ekonomi melalui destinasi wisata internasional, agribisnis dan bisnis kelautan dalam rangka perintisan PKN Pangandaran. Dengan
ruang
perekonomian
lingkup di
kegiatan
kawasan
mendorong
Pangandaran
dan
berkembangnya sekitarnya,
aktivitas
dengan
fokus
pengembangan pada sektor kepariwisataan berikut aktivitas pendukungnya, mencakup penataan ODTW pada jalur wisata Priangan Timur ke Pangandaran, peningkatan sarana-prasarana pendukung kepariwisataan (lapangan udara, jalan raya, jalur kereta api wisata, terminal, perhotelan, restoran, rest area, pasar, rumah sakit, keamanan), serta pengembangan aktivitas penunjang kepariwisataan (agribisnis dan bisnis kelautan).
II-17
