BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH 2.1. Visi Dan Misi LKPJ Gubernur Jawa Barat Tahun 2014 merupakan tahap ketiga RPJP Daerah Tahun 2005-2025 yang terus menuntut adanya keberlanjutan dan terwujudnya seluruh program yang telah direncanakan sejak tahun-tahun sebelumnya. Letak geografis Jawa Barat yang strategis dengan berbagai potensi yang dimiliki, menjadikan Jawa Barat dipandang mampu untuk menjadi daerah terunggul di Indonesia dalam berbagai aspek terutama terutama aspek sumberdaya manusia, ekonomi, pemerintahan, sosial, budaya dan lingkungan hidup. Untuk mewujudkan hal tersebut disusunlah visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, yaitu: "Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua" Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut: Maju
:
adalah sikap dan kondisi masyarakat yang produktif, berdaya saing dan mandiri, terampil dan inovatif dengan tetap dapat menjaga tatanan sosial masyarakat yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan namun tetap berpegang pada nilaibudaya serta kearifan lokal dan berdaulat secara pangan, ketahanan ekonomi dan sosial.
Sejahtera
:
adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara lahirdan batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan.
Untuk Semua
:
adalah kondisi dimana hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan, elemen dan komponen masyarakat
Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut: 1. Misi Pertama, Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya saing. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu Masyarakat Jawa Barat yang agamis, berakhlak mulia, sehat, cerdas, bermoral, berbudaya IPTEK, memiliki spirit juara dan siap berkompetisi. Dengan sasaran misi sebagai berikut: LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
II-1
a. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata; b. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat yang terjangkau dan merata; c.
Meningkatnya
daya
saing
sumberdaya
manusia
dan
kelembagaan
serta
berbudayaIPTEK; d. Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga. 2. Misi Kedua, Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu Perekonomian Jawa Barat yang semakin maju dan berdaya saing, bersinergi antar skala usaha, berbasis ekonomi pertanian dan non pertanian yang mampu menarik investasi dalam dan luar negeri, menyerap banyak tenaga kerja, serta memberikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Dengan sasaran misi sebagai berikut: a. Jawa Barat sebagai Daerah Pertanian Berbasis Agrikultur; b. Meningkatnya daya saing usaha pertanian; c.
Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi;
d. Meningkatnya jumlah dan kualitas wirausahawan; e. Meningkatnya pembangunan ekonomi perdesaan dan regional. 3. Misi Ketiga, Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu Pemerintahan Jawa Barat yang bermutu dan akuntabel, handal dan terpercaya dalam pelayanan yang ditopang oleh aparatur profesional, sistem yang modern berbasis IPTEK menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) serta menerapkan model manajemen pemerintahan hibrida yang mengkombinasikan manajemen berbasis kabupaten/kota dengan manajemen lintas kabupaten/kota. Dengan sasaran misi sebagai berikut: a. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan Pemerintahan; b. Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan berbasis IPTEK; c.
Meningkatnya profesionalisme dan kualitas kehidupan aparatur;
d. Meningkatnya stabilitas trantibum, kesadaran politik dan hukum. 4. Misi Keempat, Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu Pembangunan Jawa Barat yang selaras dengan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan, memiliki infrastruktur dasar yang memadai, serta didukung oleh tersedianya infrastruktur yang mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi. Dengan sasaran misi sebagai berikut: LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
II-2
a. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanganan bencana; b. Meningkatnya kualitas pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat; c.
Meningkatnya percepatan pembangunan infrastruktur strategis.
5. Misi Kelima, Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu kehidupan sosial kemasyarakatan yang kokoh dan berbudaya yang bercirikan tingginya pemanfaatan modal sosial dalam pembangunan, meningkatnya ketahanan keluarga, menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), tingginya peran pemuda dalam
pembangunan, meningkatnya
prestasi olah raga
tingkat
nasional dan
internasional, terpeliharanya seni dan warisan budaya dan industri pariwisata yang berdaya saing dalam bingkai kearifan lokal. Dengan sasaran misi sebagai berikut: a. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); b. Meningkatnya peran pemuda, organisasi kemasyarakatan serta penanganan komunitas tertentu; c.
Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan olah raga, seni, budaya dan pariwisata;
d. Meningkatnya
kualitas
kehidupan
masyarakat
dan
kerukunan
antar
umat
beragama. Berdasarkan kerangka kebijakan pembangunan jangka menengah tersebut, tema pembangunan Tahun 2014, sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat, yaitu: “Pembangunan Jawa Barat yang Lebih Fokus, Efektif dan Efisien Melalui Sinkronisasi dan Sinergi Berderajat Tinggi Berbasis Multi Pihak dan Mitra Strategis Global Untuk Mewujudkan Masyarakat Jawa Barat yang Lebih Maju dan Sejahtera”
Arah kebijakan pembangunan Tahun 2014 memiliki 5 sasaran utama, yaitu : (a) peningkatan kualitas dan daya saing masyarakat Jawa Barat, pelayanan kesehatan bagi semua, kemandirian masyarakat dan pengokohan ketahanan keluarga; (b) memperkuat pembangunan ekonomi perdesaan dan regional, peningkatan kualitas iklim usaha dan investasi, penguatan UMKM dan daya saing usaha; (c) modernisasi pemerintahan dan peningkatan partisipasi publik; (d) peningkatan kualitas infrastruktur strategis Jawa Barat dan mewujudkan Jawa Barat yang nyaman dan melalui pembangunan yang berkelanjutan; LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
II-3
(e) mengembangkan seni, budaya, dan pariwisata dalam bingkai kearifan lokal serta memperkuat peran pemuda dan olahraga. Pencapaian pembangunan dalam urusan pemerintahan tahun 2014 ditetapkan target pencapaiannnya (lihat Tabel 2.1.).
Tabel 2.1. Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Target
Tahun 2013
Tahun 2014
(4)
(5)
Rupiah
640.800
645.000
No.
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Satuan
(1)
(2)
(3)
1.
Daya Beli Masyarakat
2.
PDRB Per Kapita (adhb)
Juta Rupiah
21,25 - 21,50
21,50 – 22,00
3.
PDRB Per Kapita (adhk)
Juta Rupiah
8,5 - 9,0
9,00-9,50
4.
Indeks Gini
Poin
0,4 - 0,39
0,38 – 0,37
5.
Indeks Kesehatan
Poin
72,60
75,60
6.
AHH (Angka Harapan Hidup)
Tahun
68,70 - 68,9
69 - 69,2
7.
Nilai Tukar Petani (NTP)
Poin
109 -110
110 - 111
8.
Pelaku Usaha Produk Pertanian
Buah
130
205
9.
Skor Pola Pangan Harapan
poin
72
74
10.
Pencetakan Sawah Baru
Ha
400
5.000
11.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Persen
63,80 - 64,00
64,00 - 65,00
12.
Tingkat Pengangguran Terbuka
Persen
9,00 - 8,50
8,50 - 8,00
13.
Angka Kemiskinan
Persen
8,8 - 7,8
7,8 - 6,8
14.
Indeks Pembangunan Manusia
Poin
73,40
74,25 - 74,75
15.
Indeks Pendidikan
Poin
82,31
84,65
16.
Angka Melek Huruf
Persen
96,97
97,50 – 98,00
17.
Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten
Tahun
8,09
8,25 - 8,30
18.
Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota
Tahun
9,25 - 11,00
9,50 - 11,25
19.
APK Sekolah Menengah
Persen
67,78
80,48
20.
Jumlah Penerima Manfaat Kredit Modal Usaha
orang
5.750
6.250
21.
Skala Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintahan
Skala 1 - 4
3
3
22.
Skala Komunikasi Organisasi Pemerintahan
Skala 1 - 7
N/A
3
23.
Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum
Persen
57
60
24.
Indeks Persepsi Korupsi
Poin
5,5
6
25.
Indeks Kebahagiaan
Poin
55 - 57
57 – 59
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
II-4
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Target
Tahun 2013
Tahun 2014
(4)
(5)
Poin
3
3
Pencapaian Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar dengan tingkat cemar sedang
Persen
9,6 - 10,4
10,4 - 10,8
28.
Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Provinsi
Persen
15,83
12,03 - 25,90
29.
Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi
Persen
65,98
66 – 67
30.
Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan
Persen
64,7
64 – 65
31.
Cakupan Pelayanan Air Minum
Persen
60,68
58 – 63
32.
Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik Perkotaan
Persen
63,4
63,5 - 64
33.
Rasio Elektrifikasi Rumah
Persen
78 - 80
80 – 82
34.
Jumlah PMKS yang ditangani
Orang
479,255
527,181
35.
Jumlah Pekerja Anak
Orang
562,815
551,558
36.
Indeks Daya Beli
Poin
64,17
64,00
37.
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Persen per Tahun
6,06
5,9 - 6,5
38.
Laju Pertumbuhan Ekspor
Persen
5,5 – 6,0
6,0 - 6,5
39.
Inflasi
Persen
9,15
8,5 - 9,5
40.
Nilai Penanaman Modal Asing (PMA)
Triliun Rupiah
60 - 70
65 – 75
41.
Nilai Investasi/PMTB adhb
Triliun Rupiah
154,18 - 174,2
174,2 - 194,2
42.
Nilai Investasi PMA - PMDN
Triliun Rupiah
76,52 - 85,55
85,55 - 95,81
43.
Nilai Investasi PMDN
Triliun Rupiah
16 - 17
17 – 19
44.
Jumlah Penerbitan Perijinan
Izin
39,029
42,931
45.
Indeks Demokrasi
Poin
N/A
66,20 – 66,50
46.
Indeks Keterbukaan Informasi Publik
Poin
50
60
47.
Pendapatan Asli Daerah
Triliun Rupiah
11,0
14,2
48.
Indikator Daya Saing Provinsi
Rangking
6-5
5–4
49.
APK Pendidikan Tinggi
Persen
17,09
17 – 18
50.
Jumlah Karya IPTEK yang didaftarkan untuk mendapat HAKI
Buah
5
10
51.
Jumlah Penduduk Melek TIK usia 12 tahun ke atas
Orang
11.400.000
12.540.000
52.
Jumlah Penduduk
Jiwa
45.340.800
46.035.927
53.
Capaian Fungsi Kawasan Lindung terhadap Luas Wilayah
Persen
36 – 37
37 – 38
54.
Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
Persen per Tahun
3
5
No.
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Satuan
(1)
(2)
(3)
26.
Tingkat Harmonisasi Kerukunan Antar Umat Beragama
27.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
II-5
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Target
Tahun 2013
Tahun 2014
(4)
(5)
Persen
97,56
97,1 - 97,4
Ribu Orang
800
900
No.
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Satuan
(1)
(2)
(3)
55.
Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi (kondisi baik & sedang)
56.
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara
57.
Jumlah Karya Seni dan Budaya yang didaftarkan untuk memperoleh HAKI/sertifikasi Badan Internasional
Buah
3
3
58.
Jumlah Pemuda Berprestasi Skala Internasional
Orang
1
2
59.
Indeks Pemberdayaan Gender
Poin
69,7
70
Sumber: Pusdalisbang, 2.2. Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah Strategi dan arah kebijakan daerah didasarkan pada rumusan isu strategis dan menjadi dasar dalam penetapan program dan kegiatan. Kebijakan Daerah Jawa Barat mengacu pada RPJMD 2013-2018 adalah sebagai berikut : I.
Misi Pertama, Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya Saing 1.
Bidang Pendidikan melalui strategi pertama, menyelenggarakan pendidikan dasar, menengah dan tinggi dengan biaya terjangkau dengan arah kebijakan (1) pendidikan gratis Dasar dan Menengah (SD,SLTP, dan SLTA) dalam rangka Penuntasan Wajar Dikdas Dua Belas Tahun pada tahun 2018; (2) peningkatan sarana dan kapasitas pendidikan dasar, menengah dan tinggi; (3) pendidikan terjangkau bagi anak-anak buruh dan TKI; (4) penyediaan beasiswa pendidikan untuk pemuda, tenaga medis, keluarga atlit berprestasi dan guru serta mahasiswa di PTN/PTS; (5) peningkatan akses transportasi sekolah didaerah terpencil. Strategi kedua, dengan arah kebijakan meningkatkan jumlah dan kualitas Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSNN) dan Sekolah Standar Nasional (SSN) jenjang SD dan SMP dengan arah kebijakan perwujudan Rintisan SekolahStandar Nasional (RSNN) dan Sekolah Standar Nasional (SSN) jenjang SDdan SMP yang berkualitas. Strategi ketiga, meningkatkan kompetensi guru dengan arah kebijakan peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru serta tenaga
kependidikan. Strategi
keempat, meningkatkan sarana prasarana
pendidikan dan daya tampung SMP/MTS dan SMA/SMK/MA serta Pesantren dengan arah kebijakan peningkatan daya tampung SMP/MTS dan SMA/SMK/MA dan Pesantren melalui pembangunan RKB. Strategi kelima, mengembangkan pendidikan inklusif dengan arah kebijakan peningkatan pemerataan dan mutu LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
II-6
Pendidikan Luar Biasa (PLB) dan berkebutuhan khusus. Strategi keenam, menuntaskan buta aksara dengan arah kebijakan terwujudnya masyarakat Jawa Barat bebas dari buta aksara. 2.
Bidang Kesehatan melalui strategi pertama, menguatkan pemberdayaan masyarakat, kerjasama dan kemitraan serta penyehatan lingkungan dengan arah kebijakan Peningkatan kemandirian masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan kesehatan lingkungan. Strategi
kedua, meningkatkan
pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular dengan arah
kebijakan
Peningkatan
pelayanan
kesehatan,
pencegahan
dan
penanggulangan penyakit menular dan tidak menular termasuk masalah gizi masyarakat. Strategi ketiga, menguatkan pembiayaan, sumber daya manusia kesehatan,
sarana
dan
prasarana
dengan
arah
kebijakan
Peningkatan
ketersediaan sumber daya kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan. Strategi
keempat, meningkatkan manajemen, regulasi, teknologi informasi kesehatan dan penelitian pengembangan kesehatan dengan arah kebijakan Penguatan regulasi, tatakelola dan informasi kesehatan (fungsi stewardship) bidang kesehatan. Strategi kelima, meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit dengan arah kebijakan peningkatan sarana dan prasarana puskesmas dan rumah sakit untuk masyarakat umum dan rakyat miskin. Strategi keenam, meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan dengan arah kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan dan kesejahteraan tenaga kesehatan. 3.
Bidang Ketenagakerjaan melalui strategi pertama, meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dengan arah kebijakan peningkatan daya saing tenaga kerja. Strategi kedua, memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dengan arah kebijakan perlindungan, pengawasan dan memberikan bantuan hukum bagi tenaga kerja Jawa Barat. Strategi ketiga, perluasan lapangan kerja dengan arah kebijakan (a) Peningkatan penempatan tenaga kerja; (b) Penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat berkebutuhan khusus.
4.
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui strategi
pertama,
perempuan
dengan
meningkatkan arah
keterampilan
kebijakan
dalam
peningkatan
berwirausaha
upaya
bagi
pemberdayaan,
pengetahuan, keterampilan dan kemandirian perempuan. Strategi kedua, mewujudkan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan meningkatkan pemberdayaan perempuan
dalam
pembangunan
dengan
arah
kebijakan
pemberdayaan
gender/pemberdayaan perempuan. Strategi ketiga, mencegah perdagangan anak dan perempuan (trafficking) dengan arah kebijakan perlindungan terhadap anak LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
II-7
dan perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga serta perdagangan perempuan
dan
anak
(trafficking).
Strategi
keempat,
mewujudkan
Pengarusutamaan Hak-hak Anak (PUHA) dengan arah kebijakan (1) terwujudnya kota dan kabupaten di Jawa Barat sebagai kota layak anak; (2) pengokohan ketahanan keluarga sebagai basis sosial. 5.
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera melalui strategi meningkatkan kualitas dan kuantitas peserta KB dengan arah kebijakan Revitalisasi Program Keluarga Berencana.
6.
Bidang Perpustakaan melalui strategi mendukungan perpustakaan umum dan khusus di Jawa Barat dan meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan berbasis IT dengan arah kebijakan perwujudan masyarakat Jawa Barat gemar membaca.
7.
Bidang Ketransmigrasian melalui strategi pertama, menata persebaran penduduk baik di dalam maupun keluar wilayah provinsi, dengan arah kebijakan terwujudnya kerjasama bidang ketransmigrasian serta pengembangan kawasan transmigrasi. masyarakat
Strategi
kedua, peningkatan kemampuan dan kemandirian
transmigrasi
lokal
(resettlement)
dengan
arah
kebijakan
meningkatkan kemandirian masyarakat transmigrasi lokal. 8.
Bidang Perumahan melalui strategi meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan dengan arah kebijakan penyediaan rumah untuk rakyat miskin dan buruh (Masyarakat Berpenghasilan Rendah/MBR).
II.
Misi Kedua, Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan 1). Bidang Pekerjaan Umum melalui strategi meningkatkan ekonomi perdesaan dengan arah kebijakan (a) dukungan pembangunan jalan disentra pertanian, wisata dan industri manufaktur, (b) dukungan sarana irigasi di sentra pertanian lahan sawah. 2). Bidang Ketenagakerjaan melalui strategi mempeluas kesempatan kerja dan penempatan dengan arah kebijakan penempatan dan perluasan kesempatan kerja. 3). Bidang Penanaman Modal melalui strategi meningkatkan investasi dengan arah kebijakan penciptaan iklim usaha yang kondusif. 4). Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah melalui strategi pertama, meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM dengan arah kebijakan : (a) peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi dan UMKM, serta perlindungan dan dukungan usaha bagi koperasi dan UMKM; (b) peningkatan akses teknologi, SDM, pasar, kualitas produk dan permodalan bagi Koperasi dan
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
II-8
UMKM. Strategi kedua, meningkatkan produktivitas BUMD dan Lembaga Keuangan lainnya dengan arah kebijakan peningkatan peran kinerja dan daya saing BUMD. 5). Bidang Ketahanan Pangan melalui strategi meningkatkan ketersediaan, akses pangan masyarakat, kualitas, keragaman dan keamanan pangan, dengan arah kebijakan peningkatan ketersediaan, penguatan cadangan, distribusi, akses dan penganekaragaman pangan, serta keamanan konsumsi pangan masyarakat dan penanganan daerah rawan pangan. 6). Bidang Pertanian melalui strategi pertama, meningkatkan produksi, inovasi dan nilai tambah hasil pertanian, perkebunan dan peternakan, dengan arah kebijakan; (a) peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian, perkebunan, dan peternakan; (b) peningkatan kinerja sumber daya dan kelembagaan pertanian, perkebunan dan peternakan; (c) peningkatan kuantitas pengendalian hama dan penyakit tanaman dan ternak; (d) pengembangan usaha dan
sarana
perkebunan,
prasarana dan
pengolahan
peternakan.
serta
Strategi
pemasaran
kedua,
produk
pertanian,
mempertahankan
dan
menggantikan luas baku lahan sawah yang beralih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian dengan arah kebijakan mencetak lahan sawah baru untuk mencapai lahan pertanian berkelanjutan. 7). Bidang Perikanan dan Kelautan melalui strategi, meningkatkan produksi dan pengolahan hasil perikanan budidaya dan tangkap serta pengelolaan dan pengawasan potensi sumber daya kelautanterutama perikanan komersil di Pantai Selatan dan Pantai Utara melalui gerakan pengembangan perikanan pantai utara dan pantai selatan (GAPURA) dengan arah kebijakan (a) peningkatan produksi perikanan dan kelautan; (b) peningkatan hasil pengolahan dan nilai tambah produk perikanan dan kelautan. 8). Bidang Kehutanan, melalui strategi, meningkatkan produktivitas hutan dan pengembangan aneka usaha kehutanan, dengan arah kebijakan peningkatan produktivitas
hutan
dan
pengembangan
aneka
usaha
kehutanan,
serta
pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. 9). Bidang Pariwisata melalui strategi, meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata untuk peningkatan daya beli masyarakat, dengan arah kebijakan pengembangan pariwisata dan produk wisata (alam, budaya, ziarah) dalam konteks destinasi wisata Jawa-Bali. 10). Bidang Perindustrian melalui strategi, meningkatkan daya saing industri, dengan arah kebijakan (a) peningkatan unit usaha industri kecil menengah dan LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
II-9
kemitraan antar industri; (b) peningkatan produksi dan kualitas industri unggulan (industri agro, industri kreatif dan industri teknologi informasi komunikasi). 11). Bidang Perdagangan melalui strategi, meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar dalam negeri dan luar negeri, serta perlindungan
konsumen
dan
pasar
tradisional,
dengan
arah
kebijakan
(a) peningkatan perdagangan ekspor dan pengembangan pasar luar negeri; (b) peningkatan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis serta menata distribusi barang yang efektif dan efisien; (c) Penggunaan produk dalam negeri, peningkatan pengembangan dan perlindungan sarana dan prasarana perdagangan dan pasar tradisional; 12). Bidang Penataan Ruang melalui strategi menguatkan ekonomi regional, dengan arah kebijakan (a) pengembangan Metropolitan Bodebek Karpur, Metropolitan Bandung Raya, dan Metropolitan Cirebon Raya; (b) pengembangan pusat pertumbuhan Pangandaran, Palabuhanratu, dan Rancabuaya. 13). Bidang Perhubungan melalui strategi meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar dalam negeri dan luar negeri, serta perlindungan
konsumen
dan
pasar
tradisional,
dengan
arah
kebijakan
pengembangan sistem transportasi laut, sungai, danau, dan angkutan perairan lainnya. III.
Misi Ketiga, Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik 1)
Bidang Perencanaan Pembangunan melalui strategi pertama, mewujudkan perencanaan
yang
berkualitas
dan
akuntabel
dengan
arah
kebijakan
(a) Peningkatan kualitas perencanaan daerah, (b) Peningkatan pengendalian dan evaluasi
pembangunan
serta
sistem
pengawasan
yang
akuntabel,
(c) Mensinergikan perencanaan pembangunan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas. Strategi kedua, Meningkatkan kerjasama pembangunan, dengan arah kebijakan : (a) Peningkatan Kerjasama Kemitraan Strategis
lintas
provinsi,
pemerintahan
pusat,
dan
kabupaten/kota,
(b) Peningkatan Kualitas pengelolaan kerjasama Jawa Barat melalui aliansi strategis multi pihak dalam dan luar negeri. 2)
Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil melalui strategi mengendalikan dan menata kependudukan, dengan arah kebijakan: (1) penataan pengelolaan administrasi kependudukan; (2) peningkatan kualitas data kependudukan; (3) peningkatan kerjasama pengelolaan kependudukan.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
II-10
3)
Bidang Komunikasi dan Informatika melalui strategi meningkatnya kualitas pelayanan publik serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, dengan arah kebijakan peningkatan penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi dalam pelayanan publik menuju cyber province.
4)
Bidang Pertanahan melalui strategi menata dan mengelola aset pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan arah kebijakan penataan dan penertiban administrasi pengelolaan aset daerah.
5)
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri melalui strategi
pertama, Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Hak dan kewajiban politik sebagai warga Negara, dengan arah kebijakan (a) Peningkatan fungsi partai politik dalam pendidikan politik, (b) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik, (c) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemilu. Strategi kedua, Memantapkan semangat kebangsaan dan bernegara, dengan arah kebijakan Peningkatan pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa dan negara. 6)
Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, melalui strategi
pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia pemerintahan daerah, dengan arah kebijakan (a) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur berbasis kompetensi, (b) Peningkatan kesejahteraan aparatur berbasis kinerja, (c) Peningkatan kapasitas lembaga legislatif, (d) Peningkatan intensitas komunikasi
antara
pemerintah
daerah
dengan
DPRD.
Strategi
kedua,
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, dengan arah kebijakan (a) Penataan struktur organisasi yang proporsional, (b) Peningkatan pelayanan administrasi organisasi, (c) Penuntasan kejelasan batas administrasi daerah, (d) Percepatan Penanganan dan Pelayanan kepada masyarakat, (e) Peningkatan transparansi
dan
akuntabiltas
melalui
pengembangan
zona
integritas,
(f) Pengelolaan kearspipan yang mendukung pengelolaan kerarsipan daerah; (g) Pengaturan teknis pengelolaan keuangan daerah, (g) Peningkatan pelayanan, pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah, (h) Mempertahankan status laporan pertanggungjawaban perhitungan APBD Wajar Tanpa Pengecualian, (i) Peningkatan penerimaan daerah sesuai dengan potensi, (j) Peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal dalam menyelesaikan aset-aset daerah yang bermasalah. Strategi ketiga, Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung
pelayanan
kepada
masyarakat,
dengan
arah
kebijakan
(a) Peningkatan kualitas pelayanan bergerak (Mobile Services) (b) Peningkatan sarana dan prasrana untuk mendukung kinerja aparat. Strategi keempat, menata LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
II-11
sistem hukum di daerah, dengan arah kebijakan (a) Menyediakan produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, (b) Peningkatan Penyelarasan peraturan daerah, (c) Peningkatan sinergitas penanganan perkara dengan lembaga lainnya. Strategi kelima, Meningkatkan budaya taat hukum, dengan arah kebijakan Peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturanperaturan
hukum
dan
HAM.
keenam,
Strategi
Meningkatkan
sinergitas
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dengan arah kebijakan
(a)
Peningkatan
pembinaan
tramtibmas,
satuan
perlindungan
masyarakat, dan unsur rakyat terlatih lainnya, (b) Peningkatan kuantitas dan kualitas Pol PP dan PPNS Se Jawa Barat. Strategi ketujuh, meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban politik sebagai warga negara dengan arah kebijakan (a) peningkatan fungsi partai politik dalam pendidikan politik, (b) peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik; (c) peningkatan peran serta masyarakat dalam pemilu. Strategi kedelapan, memantapkan semangat kebangsaan dan bernegara dengan arah kebijakan peningkatan pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa dan negara. 7)
Bidang
Pemberdayaan
Masyarakat
dan
Desa,
melalui
strategi
meningkatkan kapasitas Pemerintahan desa berbasis partisipasi masyarakat, dengan arah kebijakan (a) Peningkatan kinerja pemerintahan Desa melalui pemberian insentif dan fasilitas kerja bagi aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan se-Jawa Barat, (b) Peningkatan pembinaan bagi aparat desa, (c) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, (d) Meningkatkan Infrastruktur Perdesaan. 8)
Bidang Statistik, melalui strategi meningkatkan pengelolaan satu data pembangunan dengan arah kebijakan mewujudkan pengelolaan data yang akurat,
relevan
dan
terkini
untuk
mendukungan
proses
perencanaan
pembangunan Jawa Barat. 9)
Bidang Kearsipan, melalui strategi mewujudkan pengelolaan kearsipan daerah dengan arah kebijakan penataan arsip daerah.
IV.
Misi Keempat, Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan 1)
Bidang Lingkungan Hidup dengan strategi pertama, menurunkan beban pencemaran
lingkungan
dan
risiko
bencana
dengan
arah
kebijakan
(a) peningkatan pengendalian pencemaran air, udara dan tanah serta pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3 secara terpadu; (b) peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Strategi LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
II-12
kedua, meningkatkan kualitas dan fungsi kawasan lindung dengan arah kebijakan peningkatan kualitas pengelolaan kawasan lindung hutan dan non hutan. Strategi ketiga, meningkatkan upaya rehabilitasi dan konservasi lingkungan hidup dengan arah kebijakan: (a) peningkatan upaya rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, dan (b) peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi kawasan pesisir dan laut. 2)
Bidang Pekerjaan Umum dengan strategi pertama, meningkatkan kondisi infrastruktur jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang dan barang, dengan arah kebijakan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat. Strategi
kedua, meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air dengan arah kebijakan : (a) peningkatan konservasi sumber daya air; (b) peningkatan pendayagunaan sumber daya air, dan (c) peningkatan pengendalian daya rusak air. Strategi ketiga, meningkatkan kondisi sarana dan prasarana
dasar
permukiman
dengan
arah
kebijakan
(a)
peningkatan
ketersediaan sarana dan prasarana air minum di wilayah rawan air bersih, dan wilayah tertinggal; (b) peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana air minum diwilayah metropolitan; (c) peningkatan cakupan pelayanan air limbah domestik; (d) peningkatan teknologi pengolahan dan cakupan layanan persampahan; (e) peningkatan ketersediaan drainase perkotaan, dan (f) pengembangan lingkungan permukiman sehat. Strategi keempat, meningkatkan pelayanan jasa konstruksi dan kinerja pengelolaan bangunan gedung/rumah Negara dengan arah kebijakan : (a) peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi,dan (b) peningkatan pengelolaan bangunan gedung/rumah negara. 3)
Bidang Penataan Ruang melalui strategi, meningkatkan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan berdaya saing dengan arah kebijakan: (a) perwujudan harmonisasi dalam pemanfaatan, penataan dan pengendalian (b)
ruang
peningkatan
pada
kinerja
seluruh
Kawasan
perencanaan
Strategis
ruang;
(c)
Provinsi
(KSP);
peningkatan
kinerja
pemanfaatan ruang; dan(d) peningkatan kinerja pengendalian pemanfaatan ruang. 4)
Bidang Perumahan melalui strategi, meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan dengan arah
kebijakan peningkatan
aksesibilitas masyarakat
terhadap hunian. LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
II-13
5)
Bidang
Perhubungan
melalui
strategi
mengembangkan
infrastruktur
transportasi perhubungan dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang dan barang serta mengembangkan sistem transportasi publik regional yang nyaman dengan arah kebijakan: (a) pengembangan sistem transportasi darat dan perkeretaapian serta sistem transportasi massal (Mass Rapid Transport); (b) pengembangan sistem transportasi udara; (c) pengembangan sistem transportasi laut, sungai, danau, dan angkutan perairan lainnya, dan (d) peningkatan sarana dan prasarana dasar perhubungan. 6)
Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, melalui strategi pertama meningkatkan penyediaan infrastruktur energi ketenagalistrikan, dengan arah kebijakan
meningkatkan
ketenagalistrikan.
cakupan
Strategi
kedua,
dan
akses
masyarakat
mengembangkan
sumber
terhadap
energi
baru
terbarukan dan konservasi energi, sumber daya mineral, geologi dan air tanah, dengan arah kebijakan (a) meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan; (b) meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber energi panas bumi; (c) Meningkatkan upaya pengelolaan sumber daya mineral, geologi, dan air tanah; (d) meningkatkan pengusahaan dan nilai tambah produksi sumber daya mineral. Strategi ketiga, optimalisasi penanganan dan mitigasi bencana
alam
geologi,
dengan
arah
kebijakan
pengembangan
upaya
penanganan dan mitigasi bencana alam geologi. V.
Misi Kelima, Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal 1)
Bidang Pemuda dan Olah Raga melalui strategi pertama, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana olahraga dengan arah kebijakan pendukungan pembangunan gelanggang olah raga di kota/kabupaten. Strategi kedua, meningkatkan
kualitas
dan
kuantitas
olahragawan
berprestasi
secara
berkelanjutan dengan arah kebijakan peningkatan pembinaan olahragawan. Strategi ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga dengan arahkebijakan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga. Strategi
keempat, meningkatkankualitas sarana dan prasarana aktivitas kepemudaan dalam
rangka
perwujudan
pemuda
mandiri
dengan
arah
kebijakan
(a) Peningkatan peran serta organisasi kepemudaan dalam pembangunan; (b) peningkatan pembinaan karakter pemuda yang mandiri dan kreatif. 2)
Bidang
Kebudayaan
melalui
strategi
pertama,
peningkatan
apresiasi
masyarakat terhadap bahasa, sastra dan aksara daerah dengan arah kebijakan LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
II-14
perlindungan budaya lokal. Strategi kedua, peningkatan apresiasi masyarakat terhadap aspek kesejarahan, nilai-nilai tradisi, permusiuman, dan kepurbakalaan bagi pengembangan budaya daerah, dengan arah kebijakan terwujudnya jawa barat sebagai pusat budaya. Strategi ketiga, peningkatan perlindungan dan pengelolaan keragaman dan kekayaan budaya Jawa Barat; dengan arah kebijakan mengembangkan Pusat Gelar Karya Seni dan Budaya Berkelas Dunia untuk Berbagai Pentas Karya Seni. Strategi keempat, peningkatan pengelolaan dan pengakuan atas Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam bidang seni dan budaya dengan arah kebijakan meningkatnya perlindungan seni dan budaya daerah. Strategi kelima, peningkatan apresiasi seni dan budaya daerah di kalangan pemerintah, masyarakat dan swasta dengan arah kebijakanterwujudnya Jawa Barat sebagai pusat kreasi bangsa. 3)
Bidang Sosial melalui strategi pertama, mengurangi permasalahan sosial dan memberikan pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS) dalam meningkatkan keberfungsian sosialnya, dengan arah kebijakan (a) meningkatkan rehabilitasi sosial, pemberdayaan social, jaminan sosial dan perlindungan sosial terhadap PMKS dan penghargaan kepada para Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia (PKRI)/Janda PKRI dan keluarga pahlawan serta terpeliharanya nilai-nilai keperintisan kepahlawanan, kejuangan dan kesetiakawan social; (b) Peningkatan kualitas dan kuantitas bantuan/jaminan sosial; Strategi kedua, meningkatkan peran dan fungsi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penanganan PMKS, dengan arah kebijakan pendayagunaan dan pemberdayaan PSKS dalam penanganan PMKS dan pembangunan kesejahteraan sosial.
4)
Bidang Agama melalui strategi pertama, meningkatkan kerukunan antar agama dan pemahaman pengamalan agama dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas
kerukunan
meningkatkan
peran
hidup
baik
inter
lembaga-lembaga
umat sosial
beragama. keagamaan
Strategi dan
kedua, lembaga
pendidikan keagamaan dalam pembangunan dengan arah kebijakan penguatan lembaga keagamaan. 2.3. Prioritas Daerah Tahun 2014 merupakan tahapan awal pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018. Untuk mendukung pencapaian tema pembangunan dilakukan melalui pendekatan 10 (sepuluh) Common Goals dan kegiatan tematik sektoral serta kegiatan tematik kewilayahan, sebagai berikut: LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
II-15
1. Common Goals 1
:
Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan,
Kepemudaan serta kependudukan a. Sasaran 1 : Menyelenggarakan Pendidikan Formal Dasar dan Menengah. 1) Kegiatan Tematik 1 : Jabar bebas putus jenjang sekolah, Output: a)
Tersedianya Beasiswa siswa miskin untuk SMA/SMK,
b)
Terwujudnya Wajar Dikdas 9 tahun dan Pendidikan Menengah Universal 12 tahun secara massal di Jawa Barat dengan dukungan skema pendanaan gratis bagi jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA,
c)
Terlaksananya Pendidikan terjangkau bagi anak-anak buruh dan TKI, Menyelenggarakan sertifikasi guru,
d)
Terbangunnya 6000 - 9000 RKB negeri dan swasta serta asrama pesantren,
e)
Tersedianya Beasiswa mahasiswa miskin dan berprestasi serta bantuan tugas akhir,
f)
Tersedianya Beasiswa pendidikan untuk guru, pemuda, atlet berprestasi, tenaga medis dan teknisi, Terfasilitasinya Bantuan kesejahteraan guru, sukwan dan honorer,
h)
Terfasilitasinya Bantuan dana bagi guru madrasah diniyah/penyuluh agama,
i)
Terlaksananya Merehabilitasi gedung sekolah.
b. Sasaran 2 : Menyelenggarakan Pendidikan Non formal Paket A,B, dan C plus Kewirausahaan dan keaksaraan fungsional (KF) 2) Kegiatan Tematik 2 : Peningkatan pelayanan pendidikan non formal plus kewirausahaan dengan sasaran usia 15 tahun ke atas, Output: a)
Terselenggaranya transformasi pendidikan non formal Paket B dan Paket C menjadi SMP-IPM dan SMK-IPM untuk penduduk usia 15 tahun keatas,
b)
Terlaksananya Pendidikan kewirausahaan,
c)
Terlaksananya Pendidikan pola hidup berperilaku baik dan berkarakter,
d)
Tersedianya sarana transportasi sekolah di daerah terpencil,
e)
Terlaksananya Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF),
f)
Terselenggaranya Pendidikan Kesetaraan Plus Kewirausahaan,
g)
Tersedianya Insentif bagi Tutor dan Tenaga Kependidikan,
h)
Pendidikan Kesetaraan di Daerah Terpencil.
c. Sasaran 3 : Mengembangkan pendidikan luar biasa dan pendidikan inklusif 3) Kegiatan Tematik 3 : Pendidikan Berkebutuhan Khusus LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
II-16
Output : a)
Terlaksananya Penyelenggaraan dan Pengembangan Sekolah Luar Biasa,
b)
Terlaksananya Pengembangan sekolah sekolah inklusi,
c)
Terselenggaranya dan mengembangkan Sekolah Luar Biasa,
d)
Tersedianya sarana Pendidikan Luar Biasa yang memadai,
e)
Terlaksananya
Pengembangan
Kurikulum
Pendidikan
Luar
Biasa,
Terlaksananya Advokasi dan Pembentukan Sekolah Dasar Inklusif Percontohan di Jawa Barat, g)
Terlaksananya Pengembangan Sekolah Dasar Inklusif di Jawa Barat.
d. Sasaran 4 : Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi 4) Kegiatan Tematik 4 : Peningkatan Relevansi dan Kualitas Pendidikan Tinggi Output: a)
Terlaksananya Penegerian Perguruan Tinggi,
b)
Terlaksananya
Pembangunan
kampus,
sarana
dan
prasarana
laboratorium, c)
Terlaksananya Penyelenggaraan kerjasama Kuliah Kerja Nyata tematik, Kerjasama penelitian dan studi,
d)
Terlaksananya Pengembangan IPTEK dan seni untuk meningkatkan daya saing Jawa Barat,
e)
Terfasilitasinya Kewirausahaan bagi mahasiswa semester akhir,
f)
Tersedianya Beasiswa Perguruan Tinggi untuk mahasiswa sesuai kriteria,
g)
Terlaksananya Pengembangan kerjasama Perguruan Tinggi dengan Perusahaan.
e. Sasaran 5 : Mengembangkan infrastruktur sarana dan prasarana Olahraga bertaraf internasional dan kepemudaan serta kependudukan 5) Kegiatan Tematik 5 : Pengembangan fasilitas pendidikan olahraga, kepemudaan dan pengelolaan kependudukan serta kependudukan Output : a)
Terlaksananya Penyelenggaraan PORPROV Tahun 2014 dan PON XIX Tahun 2016,
b)
Terlaksananya Pembangunan Plasa Terbuka untuk Kreatifitas dan Gelar Budaya di kabupaten/kota,
c)
Terlaksananya Pembangunan stadion olahraga di kabupaten/kota,
d)
Terfasilitasinya
Pelayanan
Pencegahan
dan
Pertolongan
Korban
Trafficking Pemberdayaan perempuan, e)
Terkendalinya migrasi penduduk Jawa Barat.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
II-17
2.
Common Goals 2 : Peningkatan Kualitas Kesehatan a. Sasaran 1 : Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana serta prasarana kesehatan pada Puskesmas dan RSUD 1)
Kegiatan Tematik 1 : Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, Puskesmas PONED dan pemenuhan Sumber Daya Kesehatan Output : a)
Terfasilitasinya pembangunan PONED sebanyak 100 unit,
b)
Terfasilitasinya Penyediaan dokter, bidan dan tenaga medis di Puskesmas dan RSUD,
c)
Terfasilitasinya Penyediaan alat kesehatan,
d)
Terfasilitasinya pelayanan kesehatan bagi PMKS dan masyarakat lanjut usia,
e)
Terlaksananya Penanggulangan gizi buruk, Layanan kesehatan khusus di kawasan industri,
f)
Terfasilitasinya Insentif bagi Dokter, Dokter Gigi dan Bidan PTT Provinsi Jawa Barat,
g)
Terlaksananya Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan rumah sakit.
b. Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kesertaan dalam Program KB 2)
Kegiatan Tematik 2 : Peningkatan Ketahanan Keluarga dan Program Keluarga Berencana Output: a)
Tersusunnya rencana besar ketahanan keluarga dan keluarga berencana;
b)
Terlaksananya Penguatan Kelembagaan KB, meningkatnya peserta KB aktif,
c)
Tersusunnya Regulasi Terkait Kemitraan Dengan Fasilitas Kesehatan Swasta Dalam Pelayanan KB,
d)
Terfasilitasinya Pelayanan Masyarakat Miskin Dengan Pelayanan KB Permanen,
e)
Terlaksananya Peningkatan ekonomi Keluarga Pra Sejahtera dan KS I serta Pengembangan Bina Keluarga.
c. Sasaran 3 : Menurunnya angka kematian ibu dan angka kematian bayi 3)
Kegiatan Tematik 3 : Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak Output: a)
Terlaksananya
Gerakan
Penyelamatan
Masa
Depan:
gizi
buruk,
posyandu, dan penyediaan fasilitas Rawat Gakin pada rumah sakit di 4 wilayah, LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
II-18
b)
Terfasilitasinya Pelayanan Posyandu,
c)
Terlaksananya Perlindungan pada ibu hamil, ibu nifas, bayi, anak dan masyarakat resiko tinggi,
d)
Terfasilitasinya Rawat Keluarga Miskin pada Rumah Sakit di 4 Wilayah.
d. Sasaran 4 : Terwujudnya sistem rujukan pelayanan kesehatan dan penunjang 4)
Kegiatan Tematik 4 : Peningkatan Layanan Rumah Sakit Rujukan dan Rumah Sakit Jiwa Output: a)
Terfasilitasinya pelayanan bagi penderita HIV/AIDS, TBC, Flu Burung, Narkoba, dan kesehatan jiwa,
b)
Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan TBC,
c)
Terlaksananya Peningkatan dan Perluasan Fungsi RSP Provinsi,
d)
Terlaksananya Peningkatan pelayanan kesehatan jiwa.
e. Sasaran 5 : Meningkatnya Upaya Pencegahan, Pemberantasan, Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 5)
Kegiatan Tematik 5 : Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular serta Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Output : a)
Terlaksananya Peningkatan pelayanan bagi penderita penyakit Kusta, Filariasis dan penyakit andemik lainnya,
b)
Terlaksananya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Tidak Menular,
c)
Terfasilitasinya pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi PHBS,
d)
Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan KLB Penyakit,
e)
Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan,
f)
Teroptimalisasinya Fungsi Rujuk an pelayanan kesehatan,
g)
Terlaksananya Peningkatan upaya Promotif dan Preventif dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
f. Sasaran 6 : Menuju Universal Coverage JPKM 6)
Kegiatan Tematik 6 : Pembiayaan kesehatan masyarakat Output: a)
Terlaksananya Penyelenggaraan integrasi jaminan pelayanan kesehatan multi pihak,
b)
Terfasilitasinya Pengelolaan JPKM,
c)
Terfasilitasinya Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Ber KTP Jawa Barat,
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
II-19
d) 3.
Terfasilitasinya Subsidi premi masyarakat miskin 40 % oleh provinsi.
Common Goals 3 : Peningkatan Kualitas Perekonomian dan Daya Beli Masyarakat a. Sasaran 1 : Meningkatnya perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha dan peningkatan kemampuan tenaga kerja. 1)
Kegiatan Tematik 1 : Peningkatan budaya masyarakat bekerja, perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha UMKM serta pengurangan kemiskinan, Output: a)
Terlaksananya Program Jabar Mengembara,
b)
Terlaksananya penyelenggaraan koperasi, revitalisasi pasar tradisional, operasi pasar sembako,
c)
Terlaksananya penyediaan lapangan kerja bagi penyandang cacat,
d)
Terlaksananya pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat lanjut usia,
e)
Terfasilitasinya bantuan perijinan UMKM,
f)
Terlaksananya penyediaan tenaga kerja berbasis kompetensi,
g)
Terlaksananya penyediaan peluang usaha bagi UMKM.
b. Sasaran
2
:
Meningkatnya
perbaikan
iklim
usaha
yang
kondusif
untuk
mempertahankan dan menumbuhkan investasi 2)
Kegiatan Tematik 2 : Perkuatan peran BUMD dalam pembangunan dan mewujudkan Jawa Barat sebagai tujuan investasi, Output: a)
Terlaksananya peningkatan peran dan kinerja BUMD,
b)
Terlaksananya dukungan infrastruktur transportasi di sentra industri manufaktur, sentra pertanian dan kawasan wisata,
c)
Terfasilitasinya proses penanaman modal PMA/PMDN,
d)
Terfasilitasinya bantuan promosi produk unggulan daerah,
e)
Terlaksananya pembangunan pusat gelar produk ekonomi unggulan di kabupaten/kota,
f)
Terlaksananya pembangunan pusat pusat klaster perdagangan komoditi unggulan dan pusat logistik berbasis kewilayahan,
g)
Terlaksananya peningkatan kualitas iklim usaha yang kondusif dan kepastian hukum bagi aktifitas dunia usaha di Jawa Barat,
h)
Tersusunnya dokumen proyek berstandar internasional yang akan dikerjasamakan dengan investor,
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
II-20
i)
Terlaksananya peningkatan utilisasi kawasan industri di Jawa Barat,
j)
Terlaksananya realisasi kawasan ekonomi khusus.
c. Sasaran 3 : Meningkatnya peran kelembagaan keuangan perbankan dan non perbankan dalam memacu pertumbuhan ekonomi Jawa Barat 3)
Kegiatan Tematik 3 : Pengembangan skema pembiayaan alternatif Output: a)
Terfasilitasinya bantuan permodalan melalui Kredit Cinta Rakyat (KCR),
b)
Terlaksananya pendukungan operasionalisasi lembaga penjamin kredit Jawa Barat,
c)
Terfasilitasinya pengelola lembaga keuangan non perbankan.
d. Sasaran 4 : Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah yang Bernilai Tambah dan Berdaya Saing 4)
Kegiatan Tematik 4 : Pengembangan agribisnis, forest bisnis, marine bisnis, agroindustri, dan industri manufaktur Output: a)
Terlaksananya
Industrialisasi
perikanan
Pansela
dan
Pantura,
Pembangunan sentra agroindustri di perbatasan DKI Jakarta, b)
Terlaksananya Kerjasama/kemitraan/networking hulu hilir (supply chain) antar pelaku usaha.
e. Sasaran 5 : Meningkatnya industri kreatif dan penumbuhan wirausahawan muda kreatif 5)
Kegiatan Tematik 5 : Pengembangan Industri Kreatif dan Wirausahawan Muda Kreatif Output: a)
Terlaksananya pencetakan 20.000 wirausahawan baru,
b)
Terlaksananya
pembangunan
pusat-pusat
inkubator
bisnis
bagi
pengusaha pemula, mahasiswa dan masyarakat, c)
Terlaksananya pendukungan pencetakan 400.000 serapan tenaga kerja baru,
d)
Terlaksananya peningkatan gizi siswa SD dan balita melalui kemitraan dengan peternak sapi perah setempat,
e)
Terlaksananya penumbuhan pelaku usaha dan wirausahawan muda dibidang industri kreatif.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
II-21
4. Common Goals 4 : Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Lahan Pertanian Berkelanjutan a. Sasaran 1 : Meningkatnya Ketersediaan dan Kesinambungan Input Produksi Bahan Pangan 1)
Kegiatan Tematik 1 : Jabar sebagai Sentra Produksi Benih/Bibit Nasional Output : a)
Terlaksananya Penyediaan benih ikan air tawar dan benih padi,
b)
Terlaksananya Peningkatan produksi dan produktivitas agro input, melalui teknologi tepat guna,
c)
Terlaksananya Pelestarian sumberdaya dan pemanfaatan potensi plasma nutfah,
d)
Terlaksananya Pengendalian ketersediaan dan pasokan input/sarana produksi pertanian di wilayah Jawa Barat.
b. Sasaran 2 : Terwujudnya pengelolaan luas lahan pertanian berkelanjutan dan pengendalian stok pangan serta keanekaragaman bahan pangan pada sentra produksi 2)
Kegiatan Tematik 2 : Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, Tercapainya 13 juta ton GKG dan swasembada protein hewani, Output: a)
Terlaksananya Pengendalian alih fungsi lahan pertanian,
b)
Terlaksananya Pendukungan Program Peningkatan Beras Nasional (P2BN) surplus 10 juta ton betas Tahun 2014,
c)
Terwujudnya Pencetakan sawah Baru,
d)
Terlaksananya Pengembangan fasilitas pusat perberasan Pantura,
e)
Terlaksananya
Pendukungan
program
swasembada
daging
(sapi,
kambing, dan unggas), f)
Terlaksananya
Peningkatan
kemampuan
penggerak
dan
penyuluh
pertanian, g)
Terlaksananya Peningkatan produksi dan produktivitas padi,
h)
Terlaksananya Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian tanaman pangan dan peternakan,
i)
Terlaksananya Penguatan kelembagaan dan kompetensi SDM/pertanian dan peternakan,
j)
Terlaksananya Pengendalian pas ca panen dan pengolahan hasil produksi pertanian/peternakan
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
II-22
c. Sasaran 3 : Terkendalinya Tingkat Kerawanan
Pangan dan Kecukupan Gizi
Masyarakat 3)
Kegiatan Tematik 3 : Jawa Barat Bebas Rawan Pangan Output: a)
Terwujudnya
Penurunan
jumlah
desa
rawan
pangan
bersama
kabupaten/kota, b)
Terlaksananya Penjaminan ketersediaan pangan pokok, bahan olahan pangan,
c) Terlaksananya Peningkatan penganekaragaman, konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, aman dan halal, d)
Terlaksananya Pemanfaatan sistem resi gudang pada sentra produksi padi,
e)
Terlaksananya Pengawasan keamanan pangan segar dan perdagangan bahan pangan berbahaya,
f)
Terlaksananya Distribusi pangan masyarakat,
g)
Terlaksananya Penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
d. Sasaran 4 : Meningkatnya Dukungan Infrastruktur di Sentra Produksi Pangan 4)
Kegiatan Tematik 4 : Peningkatan Dukungan Infrastruktur (Jalan, Jembatan & Irigasi) di Sentra Produksi Pangan Output: a)
Terlaksananya Peningkatan fungsi jaringan tingkat usaha tani dan jaringan irigasi desa;
b)
Terlaksananya Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur (jalan, jembatan dan irigasi) di kawasan produksi pangan
5.
Common Goals 5
:
Peningkatan
Kinerja
Aparatur
dan
Tata
Kelola
Pemerintahan yang Melibatkan Komunitas a. Sasaran 1 : Meningkatnya Kinerja Aparatur Dalam Mewujudkan Good Governance 1)
Kegiatan Tematik 1 : Modernisasi Pemerintahan dan Profesionalisme Aparatur untuk Mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel Output: a)
Terlaksananya Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih melalui peran Cyber System,
b)
Terlaksananya Reformasi Birokrasi berkelas dunia,
c)
Terlaksananya Percepatan pelayanan kepada masyarakat,
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
II-23
d)
Terlaksananya Penerapan Sistem Manajemen Mum seluruh OPD/Biro Provinsi Jawa Barat,
e)
Terlaksananya Peningkatan kualitas SDM dan revitalisasi serta aktualisasi UPTD/UPTB/Instalasi,
f)
Terlaksananya Penyelenggaraan Program 300 Doktor Research Assistant,
g)
Transparansi dan kemudahan dalam pelayanan perijinan,
h)
Terlaksananya Jaminan kesejahteraan bagi aparatur Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
b. Sasaran 2: Meningkatnya Pelayanan data Informasi Kepada Masyarakat 2) Kegiatan Tematik 2: Peningkatan kualitas komunikasi organisasi dan komunikasi publik Output: a)
Terlaksananya Peningkatan keterbukaan informasi publik, Pola kerja
paperless office, b)
Terlaksananya Satu Data Pembangunan Jawa Barat, Mengembangkan
Decision Support System (DSS) Km-0 Pro Poor, c)
Terlaksananya Sertifikasi organisasi kemasyarakatan,
d)
Terlaksananya Penyelenggaraan koordinasi, komunikasi Informasi dan Kemitraan Media, dialog Interaktif masyarakat serta pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat dan Forum Komunikasi Media Tradisional dan Pekan Informasi Nasional.
c. Sasaran 3 : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan politik, hukum,
ketertiban
dan
keamanan
masyarakat
serta
peran
kelembagaan
masyarakat dalam pembangunan 3)
Kegiatan Tematik 3 : Penataan Sistem Hukum di Daerah Dan Penegakan Hukum Output: a)
Terlaksananya
Peningkatan
peran
masyarakat/institusi
dalam
penyusunan peraturan, b)
Terfasilitasinya proses administrasi penyelesaian daerah otonomi baru kabupaten di Jawa Barat,
c)
Terlaksananya Peningkatan wawasan kebangsaan bagi masyarakat,
d)
Perlindungan dan bantuan hukum bagi TKI asal jawa Barat,
e)
Tersusunnya Produk Hukum Yang Mengakomodasi Nilai-Nilai Agama, Kearifan Lokal Dan Nilai-Nilai Hidup Lainnya Yang Berkeadilan
f)
Tersusunnya Produk Hukum Sebagai Pelaksanaan Peraturan Daerah Baik Dalam Bentuk Peraturan Kepala Daerah Maupun Keputusan Kepala
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
II-24
Daerah
Yang
Bersifat
Penetapan
(Beschikking)
atau
Pengaturan
(Regeling). d. Sasaran 4 : Meningkatnya harmonisasi pembangunan antar wilayah dan wilayah perbatasan 4)
Kegiatan Tematik 4 : Kerjasama Program Pembangunan dan Pendanaan Multi Pihak Output: a)
Terlaksananya Peningkatan kerjasama kemitraan strategis lintas provinsi, pemerintah pusat dan kabupaten/kota dan luar negeri,
b) Terlaksananya
Peningkatan
kualitas
kerjasama
komunikasi
dan
pendanaan pembangunan multi pihak, c)
Terlaksananya Reaktualisasi BKPP,
d)
Terfasilitasinya Manajemen Pengembangan Metropolitan di Jawa Barat,
e)
Tersusunnya Kerjasama Pembangunan Wilayah Perbatasan,
f)
Terwujudnya
Pengembangan
Kerjasama
Pembangunan
Ekonomi
Regional antar Kab/Kota di Jabar. e. Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas pembangunan 5)
Kegiatan Tematik 5 : Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Akuntabilitas Pembangunan serta pengelolaan asset dan keuangan Output: a)
Terlaksananya Penerapan sistem RKPD JABAR Online,
b)
Terlaksananya Penerapan prinsip Survey, Investigation, Land Acquisition,
Contruction, Operation and Maintenance (SIDLACOM), c)
Terfasilitasinya pengembangan wilayah Jawa Barat bagian selatan dan wilayah Jawa Barat bagian utara;
d)
Terlaksananya Pengelolaan barang milik daerah,
e)
BUMD quick profit untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),
f)
Tersusunnya dan terfasilitasinya Perencanaan Yang Partisipatif dan Akuntabel serta berbasis penelitian,
g) Terlaksananya Sinergitas perencanaan, pengendalian program dan pengelolaan administrasi keuangan. f. Sasaran 6 : Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana Pemerintahan 6)
Kegiatan Tematik 6 : Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Output: a)
Terlaksananya Pembangunan gedung Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan kabupaten/kota.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
II-25
b)
Terfasilitasinya Kabupaten
Pendukungan
Bandung
Barat,
pembangunan Kabupaten
Pusat
Pemerintahan
Sumedang,
Kabupaten
Tasikmalaya, dan Kabupaten Pangandaran. 6.
Common Goals 6 : Peningkatan Infrastruktur Wilayah a. Sasaran 1 : Meningkatnya Efektivitas Pergerakan Orang, Barang dan Jasa di Pusat Kegiatan Ekonomi 1) Kegiatan Tematik 1: Penanganan kemacetan lalu lintas di Metropolitan Bodebek-Karpur dan Bandung Raya, Output: a)
Terlaksananya pembangunan Bandung Infra Urban Toll Road (BIUTR) dan Tol Soroja,
b)
Terlaksananya pembangunan Jalan lintas cepat
Banjaran,
Majalaya,
Parakanmuncang, c)
Terlaksananya pembangunan fly over Kopo, Buah Batu, Cimareme,
underpass Padalarang, d)
Terlaksananya peningkatan infrastruktur transportasi ke sentra industri, sentra pertanian dan wisata,
e)
Terlaksananya pengembangan transportasi massal perkotaan di kawasan perbatasan Jabar-DKI Jakarta dan Kawasan Metropolitan Bandung Raya;
b. Sasaran 2 : Tersedianya Infrastruktur Strategis Pendukung Pengembangan Wilayah dan Kegiatan Ekonomi 2)
Kegiatan Tematik 2 : Infrastruktur strategis di koridor Bandung-Cirebon, Cianjur-Sukabumi-Bogor, Jakarta-Cirebon, Bandung-Tasikmalaya serta Jabar Selatan, Output : a)
Terlaksananya percepatan pembangunan Jalan Tol Cisumdawu, Tol Ciawi-Sukabumi-Padalarang,
b)
Terlaksananya pembangunan Tol Cileunyi-Tasikmalaya (CITAS),
c)
Terlaksananya pembangunan jalan lintas cepat Kadungora-Leles,
d)
Terlaksananya pembangunan jalan Poros Timur Puncak Sentul-Kota Bunga dan Simpang Sukamakmur Cariu,
e)
Terlaksananya pembangunan Jalan Horisontal Poros Tengah JonggolPangkalan-Purwakarta,
f)
Terlaksananya peningkatan dan pelebaran jalan vertikal Poros Timur Pangandaran-Ciamis-Cikijing-Cirebon,
jalur
vertical
Poros
Barat
Palabuhanratu — Cikidang — Cibadak — Bogor — Depok - Jakarta, LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
II-26
g)
Terlaksananya Pembangunan Jalur horisontal Tengah Selatan-Selatan Jabar Selatan (Palabuhanratu — Kiaradua — Tanggeung — Cukul — Cikajang — Karangnunggal Banjar sari - Pangandaran),
h)
Terlaksananya Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati dan Aerociy,
i)
Terlaksananya Peningkatan dan pelebarkan jalan poros horisontal Jabar Selatan,
j)
Terlaksananya Pembangunan Pelabuhan Laut Internasional Cilamaya,
k)
Terlaksananya Pengembangan Pelabuhan Laut Cirebon sebagai pintu gerbang ekonomi Jawa Barat bagian timur,
l)
Terlaksananya Pengembangan terminal angkutan umum regional terpadu dan modern,
m) Terlaksananya Penangandampak sosial dan lingkungan pembangunan Waduk Jatigede, n)
Terlaksananya Pengembangan dan memfungsikan Bandara Nusawiru;
c. Sasaran 3 : Meningkatnya Kondisi Infrastruktur jalan dan perhubungan 3)
Kegiatan Tematik 3 : Infrastruktur Jalan dan Perhubungan Output: a)
Terwujudnya kemantapan jalan provinsi diatas 95% dan jalan kabupaten/ kota diatas 75%,
b)
Terlaksananya peningkatan fasilitas perhubungan (rambu, marka dan penerangan jalan umum)
d. Sasaran 4 : Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi sebagai Penyedia Air Baku serta Pengendali Banjir dan Kekeringan 4)
Kegiatan Tematik 4 : Infrastruktur sumber daya air dan irigasi strategis Output: a)
Terwujudnya kondisi baik jaringan irigasi diatas 70%;
b)
Terlaksananya Perlindungan dan pengelolaan situ dan mata air;
c)
Terfasilitasinya
pembangunan
Bendung
Rengrang
di
Kabupaten
Sumedang; Waduk Sadawarna, Waduk Kuningan, Waduk Matenggeng, dan Daerah Irigasi Leuwigoong e. Sasaran 5 : Terwujudnya pengembangan Kawasan Industri Terpadu dan pengembangan infrastruktur permukiman dan perumahan 5)
Kegiatan Tematik 5 : Kawasan Industri terpadu, infrastruktur permukiman dan perumahan. Output:
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
II-27
a)
Terlaksananya pengembangan Zonasi pembangunan kawasan industri terpadu,
b)
Terlaksananya penataan dan pengendalian Kawasan Cepat Tumbuh,
c)
Terlaksananya pembangunan hunian vertikal di perkotaan,
d)
Terlaksananya rehabilitasi minimal 20.000 Rumah Tidak Layak Huni per tahun bagi masyarakat miskin dan buruh,
e)
Terlaksananya penataan kota layak anak dan lanjut usia serta penyandang cacat,
f)
Terlaksananya peningkatan cakupan pelayanan air minum dan air limbah di metropolitan;
g)
Terwujudnya konsistensi dalam pelaksanaan RTRW dan RDTR,
h) Tersusunnya dokumen perencanaan wilayah metropolitan, growth center, RTRW Kabupaten Pangandaran serta Kawasan Strategis Provinsi (KSP). 7.
Common Goals 7 : Kemandirian Energi dan Kecukupan Air Baku a. Sasaran 1 : Terwujudnya pengembangan energy baru terbarukan 1)
Kegiatan Tematik 1 : Jabar Mandiri Energi Perdesaan untuk Listrik dan Bahan Bakar Kebutuhan Domestik Output: a)
Terlaksananya peningkatan rasio elektrifikasi rumah tangga,
b)
Terlaksananya pengembangan energy baru dan terbarukan,
c)
Terlaksananya pengembangan desa mandiri energi berbasis potensi lokal,
d)
Terlaksananya peningkatan kerjasama pengembangan teknologi di bidang energi terbarukan
b. Sasaran 2 : Terwujudnya Pengembangan Penyediaan Air Baku 2)
Kegiatan Tematik 2 : Pemenuhan kecukupan air baku dan pembangunan Infrastruktur air bersih perkotaan dan perdesaan di Jawa Barat. Output: a)
Terlaksananya Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Metropolitan Bandung Raya, Metropolitan Cirebon, Metropolitan BodebekKarpur dan wilayah rawan air,
b)
Terlaksananya peningkatan penyediaan air bersih di ibukota kecamatan dan perdesaan.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
II-28
8.
Common Goals 8
: Penanganan Bencana dan Pengendalian Lingkungan
Hidup a. Sasaran 1 : Meningkatnya Efektivitas Mitigasi dan Percepatan Penanganan Bencana 1)
Kegiatan Tematik 1 : Penanganan Bencana Longsor dan Banjir Output: a)
Terlaksananya
Pengendalian
pemanfaatan
ruang
kawasan
Bodebekpunjur dan Kawasan Bandung Utara, b)
Terlaksananya peningkatan manajemen air untuk penanganan banjir dan kekeringan,
c)
Terlaksananya percepatan penanganan korban bencana alam,
d)
Terlaksananya peningkatan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bencana dengan bantuan early warning system kebencanaan;
b. Sasaran 2 : Meningkatnya Luas dan Fungsi Kawasan Lindung serta Berkurangnya Luasan Lahan Kritis 2) Kegiatan Tematik 2 : Konservasi dan Rehabilitasi Kawasan Lindung 45% Output: a)
Terlaksananya Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK) dan Gerakan Rehabilitasi Lahan (Gerhan),
b)
Terlaksananya penerapan pola hidup Green Province,
c)
Terlaksananya Penyediaan Lahan untuk Konservasi,
d)
Terlaksananya kolaborasi penanganan konservasi non struktur DAS Citarum, Cimanuk, Ciliwung dan Citanduy,
e)
Terlaksananya peningkatan luas area Ruang Terbuka Hijau (RTH)
c. Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Air dan Pengelolaan Per sampahan 3)
Kegiatan Tematik 3 : Pengendalian Pencemaran Limbah Industri, Limbah Domestik Dan Pengelolaan Sampah Regional Output: a)
Terlaksananya penanganan secara terpadu pencemaran limbah industri di Rancaekek, Trusmi, Dukupuntang dan Sukaregang,
b)
Terlaksananya Pembangunan TPPAS Regional Legoknangka, Nambo, serta TPPAS Regional kewilayahan,
c) Terlaksananya Peningkatan fungsi TPA Sarimukti dan TPA Leuwigajah.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
II-29
9. Common Goals 9 : Pembangunan Perdesaan a. Sasaran 1 : Meningkatnya peran Aparat Desa dalam pembangunan dan peran kelembagaan tingkat desa 1)
Kegiatan Tematik 1 : Pembangunan perdesaan dengan menerapkan prinsip desa membangun dan Bakti Bina Lingkungan (BBL) Pemprov Jabar, Output: a)
Terlaksananya Pembangunan/ Peningkatan infrastruktur dasar perdesaan serta Penumbuhan BUMDES,
b)
Terlaksananya Pendukungan program PNPM Membangun Desa Mandiri,
c)
Terlaksananya Revitalisasi Posyandu multifungsi (50.000 — 60.000 unit) dan insentif kader posyandu,
d)
Terlaksananya Bakti Bina Lingkungan (BBL) di sekitar kantor Pemprov di Jawa Barat.
b. Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa 2)
Kegiatan Tematik 2 : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Desa Output: a)
Terlaksananya
Pembangunan
dan
peningkatan
infrastruktur
dasar
pemerintahan desa, b)
Terlaksananya Peningkatan kesejahteraan aparatur desa.
c)
Terlaksananya Peningkatan Kinerja/Kapasitas Pemerintahan
10. Common Goals 10
: Pengembangan Budaya Lokal dan Destinasi Wisata
a. Sasaran 1 : Mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal 1)
Kegiatan Tematik 1 : Pelestarian Seni Budaya Tradisional Dan Benda Cagar Budaya di Jawa Barat Output: a)
Terwujudnya Jawa Barat sebagai pusat kreasi budaya bangsa, Perolehan Hak Paten atas Seni dan Budaya Jawa Barat,
b)
Terlaksananya Pendukungan untuk Keraton Sultan Kasepuhan, Sultan Kanoman, Sultan Kacirebonan, Keraton Sumedang Larang, Revitalisasi Budaya Jawa Barat yang hampir punch,
c)
Terlaksananya Penguatan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat, Perlindungan budaya dan Bahasa daerah
d)
Terlaksananya Pelestarian Dan Pengembangan Situs/Cagar Budaya Nilai Budaya, Bahasa dan Aksara Daerah, Kepurbakalaan, Permuseuman, Sejarah dan Nilai Tradisional
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
II-30
e)
Termanfaatkannya Nilai-Nilai Kearifan Budaya Lokal Dalam Mendukung Proses Pembangunan Jawa Barat.
b. Sasaran 2 : Mengembangkan Kreativitas Seni dan Budaya Lokal 2)
Kegiatan Tematik 2 : Gelar karya dan Kreativitas Seni Budaya Jawa Barat Output: a)
Terlaksananya Revitalisasi Gedung Kesenian Bertaraf Internasional;
b)
Terlaksananya Apresiasi seni, pembinaan dan pengembangan seni budaya daerah,
c)
Terwujudnya Kemandirian Seniman Tradisional.
c. Sasaran 3 : Meningkatnya kepariwisataan di Jawa Barat 3)
Kegiatan Tematik 3 : Pengembangan Destinasi Wisata Output: a)
Terlaksananya Pembangunan pusat seni dan budaya di kabupaten/kota,
b)
Terlaksananya Pengembangan Situs Gunung Padang, Goa Pawon, Situs Candi Bojong Menje, Candi Cangkuang,
c)
Terlaksananya Penataan sistem dan objek wisata pada koridor Jabar Selatan (Barat-Timur), Koridor Bandung - Pangalengan - Rancabuaya, Koridor Bogor — Puncak — Cianjur - Bandung, Koridor Bandung — Sumedang — Majalengka — Cirebon - Kuningan;
d)
Terlaksananya Pengembangan agrowisata Rancabuaya, Pembangunan kawasan Meeting Events,Conventions and Exhibitions (MECE) berskala internasional pada koridor Bandung - Kertajati dan kawasan Metropolitan serta ikonisasi Jawa Barat sebagai Destinasi Wisata Dunia.
Kegiatan yang menjadi pendukung bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemenuhan belanja tetap dan mengikat OPD, serta kegiatan yang bersifat sektoral atau rintisan adalah Non-Common Goals (Differential Goals).
2.4. Janji Gubernur Berikut adalah janji Gubernur Jawa Barat masa jabatan 2013 – 2018 : 1.
Pendidikan gratis SD, SLTP dan SLTA di seluruh Jawa Barat.
2.
Beasiswa pendidikan untuk pemuda, tenaga medis, serta keluarga atlit berprestasi dan guru.
3.
Revitalisasi posyandu dan dana operasional kader posyandu.
4.
Membuka 2 juta lapangan kerja baru dan mencetak 100.000 wirausahawan baru Jawa Barat.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
II-31
5.
Alokasi 4 triliyun untuk infrastruktur desa dan perdesaan.
6.
Rehabilitasi 100.000 rumah rakyat miskin.
7.
Pembangunan pusat seni dan budaya Jawa Barat di Kabupaten/Kota.
8.
Pembangunan gelanggang olahraga di Kabupaten/Kota.
2.5. Prioritas Kewilayahan Rencana Program dan Kegiatan Tematik Kewilayahan merupakan rencana pembangunan yang didasarkan pada keberadaan potensi unggulan di setiap Wilayah Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (WKPP) Jawa Barat, dengan perincian sebagai berikut : 1.
Kegiatan Tematik Kewilayahan di WKPP- I Bogor : a.
Integrasi sentra pengembalaan ternak sapi potong dan domba di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten/Kota Sukabumi, yang diarahkan pada tersedianya kawasan pengembangan ternak terpadu (sapi dan domba) di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi;
b.
Pengembangan destinasi wisata Bogor, Puncak, Sukabumi dan Cianjur, yang diarahkan pada tertatanya daerah tujuan wisata unggulan berbasis wisata alam (Gunung Padang di Kabupaten Cianjur, Palabuhanratu/Cimaja di Kabupaten Sukabumi dan Puncak di Kabupaten Bogor);
c.
Pengembangan aktivitas ekonomi berbasis agribisnis, bisnis kelautan dan pertambangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dalam rangka perintisan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Palabuhanratu, yang diarahkan pada : 1)
Tersedianya sarana dan prasarana pelabuhan ikan di Palabuhanratu dan Cisolok;
2)
Rencana peningkatan jalan lintas selatan Jawa Barat menjadi jalan nasional;
3)
Terbangunnya terminal Tipe A di Kota Sukabumi;
4)
Terbangunnya Terminal Tipe B di Palabuhanratu.
d.
Pusat pengembangan benih ikan air tawar dan ikan hias untuk memenuhi pasar regional dan internasional, yang diarahkan dengan tersedianya benih ikan air tawar dan ikan hias berkualitas sesuai permintaan pasar regional maupun internasional;
e.
Pengembangan sistem agribisnis beras berkualitas (varietas pandan wangi), yang diarahkan dengan tersedianya benih bibit unggul varietas pandan wangi yang bersertifikat.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
II-32
2.
Kegiatan Tematik Kewilayahan di WKPP- II Purwakarta : a.
Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Industri (KEKI) Karawang-Bekasi, yang diarahkan dengan diusulkannya penetapan kawasan industri yang akan diarahkan menjadi KEKI Karawang-Bekasi;
b.
Pengembangan industri manufaktur, yang diarahkan pada tersedianya rencana pengembangan klaster industri komponen otomotif di Kabupaten Bekasi;
c.
Pengembangan
industri
perberasan,
yang
diarahkan
pada
terbangunnya
Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) 10 Gapoktan per Kabupaten; d.
Pengembangan perikanan budidaya ikan air tawar dan air payau serta mangrove, yang diarahkan dengan : 1)
Meningkatkan produktivitas, produksi dan ragam/macam usaha perikanan (Kota Bekasi-ikan hias, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang).
2)
Terehabilitasinya ekosistem pantai dan muara melalui penataan kawasan mangrove, tata letak lahan pertambakan serta jaringan infrastruktur tambak (irigasi dan jalan produksi distribusi) di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang.
e.
Pengembangan wisata sejarah dan wisata pilgrimage (ziarah), dengan ruang lingkup: Optimalisasi pemanfaatan potensi-potensi Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) sejarah dan wisata ziarah, melalui upaya destinasi dan promosi wisata yang melibatkan perekonomian masyarakat setempat.
3.
Kegiatan Tematik Kewilayahan di WKPP- III Cirebon : a.
Pengembangan agribisnis mangga, yang diarahkan pada meningkatnya produksi dan industri pengolahan mangga;
b.
Pengembangan sistem perdagangan komoditas beras dan palawija, yang diarahkan pada tersedianya system resi gudang komoditi beras, jagung dan kedelai;
c.
Pengembangan destinasi wisata pilgrimage (ziarah) dan cagar budaya, yang diarahkan pada tertatanya destinasi wisata berbasis wisata pilgrimage (ziarah) dan cagar budaya;
d.
Pengembangan Taman Hutan Raya Ciremai (Kebun Raya Kuningan) dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Taman Nasional Gunung Ciremai yang diarahkan pada terbangunnya infrastruktur pendukung dan koleksi tumbuhan yang tertata serta diversifikasi usaha masyarakat sekitar hutan;
e.
Pengembangan batik, industri makanan dan minuman olahan, yang diarahkan pada terjalinnya kerjasama pelaku usaha (hulu-hilir) dalam industri batik dan makanan olahan.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
II-33
4.
Kegiatan Tematik Kewilayahan di WKPP-IV Priangan: a.
Pusat pengembangan pendidikan dan riset, yang diarahkan pada : 1)
Tersusunnya
rencana
tata
ruang Kawasan Strategis
Provinsi (KSP)
Jatinangor melalui pengembangan kawasan pendidikan dan riset terpadu; 2)
Tersedianya sarana dan prasarana kawasan pendidikan terpadu Jatinagor yang mengacu pada master plan selaras dengan pengembangan kawasan perdagangan dan pemukiman di sekitarnya.
b.
Integrasi pengembangan agribisnis jagung dan ternak unggas, budidaya ikan dan kelautan di Kabupaten Ciamis, Kabupaten/Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Bandung Barat; pengembangan ternak sapi perah di Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Sumedang dan Garut; serta pengembangan domba Garut di Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung Barat, yang diarahkan pada :
c.
1)
Terbentuknya sentra pemurnian bibit domba Garut;
2)
Terkoneksinya klaster jagung dan ayam;
3)
Meningkatnya sentra-sentra benih untuk gurame;
4)
Tersedianya kecukupan pakan ternak;
5)
Terwujudnya multiaktivitas agribisnis (jagung dan unggas);
6)
Tersedianya pabrik pakan ternak sapi potong di Kabupaten Garut;
7)
Meningkatnya kelompok peternak domba di Kabupaten Garut.
Pengembangan produksi sayuran dan tanaman hias di Kabupaten Bandung, Bandung Barat dan Kota Cimahi, yang diarahkan pada tersedianya bibit sayuran dan tanaman hias yang berkualitas unggul;
d.
Pengembangan jasa perdagangan dan industri kreatif di Kota Bandung, Cimahi, Tasikmalaya dan Kabupaten Bandung Barat, yang diarahkan pada tersusunnya rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kota Tasikmalaya;
e.
Pengembangan
aktivitas
ekonomi
melalui
destinasi
wisata
internasional,
agribisnis dan bisnis kelautan dalam rangka perintisan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Pangandaran yang diarahkan pada : 1)
Tersusunnya master plan dan pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) Pangandaran dan zoning kawasan pesisir;
2)
Optimalisasi fungsi Bandara Nusa Wiru di Kabupaten Ciamis;
3)
Peningkatan jalur jalan poros Cirebon-Cikijing-Ciamis-Pangandaran;
4)
Pengembangan terminal Tipe B di Pangandaran.
Adapun
perkuatan
kerjasama
pelaksanaan
kegiatan
tematik
kewilayahan
berpedoman kepada Dokumen Kesepakatan Gubernur dan Bupati/Walikota Nomor 912/05/Bapp/2010 dan hasil Pra Musrenbang Provinsi Tahun 2013, yang mengamanatkan LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
II-34
untuk mengaktualisasi peran Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (BKPP) dalam perkuatan realisasi kerjasama pelaksanaan 20 kegiatan tematik kewilayahan, yaitu : WKPP I (BOGOR), yaitu : Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan Kota Depok, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut: (1) integrasi sentra penggembalaan ternak sapi potong dan domba di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten/Kota Sukabumi, (2) pengembangan destinasi wisata Bogor, Puncak, Sukabumi dan Cianjur, (3) pengembangan aktivitas ekonomi berbasis agribisnis, bisnis kelautan dan pertambangan dalam rangka perintisan PKN Palabuhanratu, (4)
pusat pengembangan benih ikan air tawar dan ikan hias untuk memenuhi pasar
regional dan internasional, dan (5) pengembangan sistem agribisnis beras berkualitas (varietas pandan wangi). WKPP II (PURWAKARTA), yaitu : Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut : (1) pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Industri Karawang-Bekasi, (2)
pengembangan industri
manufaktur, (3)
pengembangan industri
perberasan,
(4) pengembangan perikanan budidaya ikan air tawar dan air payau serta mangrove, (5) pengembangan wisata sejarah dan wisata pilgrimage (ziarah). WKPP III (CIREBON), yaitu : Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu,
Kabupaten
Majalengka,
dan
Kabupaten
Kuningan
dengan
prioritas
pembangunan sebagai berikut: (1) pengembangan agribisnis mangga dan industrialisasi perikanan, (2) pengembangan sistem perdagangan komoditi (3)
pengembangan
destinasi
wisata
pilgrimage
(ziarah)
beras dan palawija, dan
cagar
budaya,
(4) pengembangan Taman Hutan Raya Ciremai dengan fokus Kebun Raya Kuningan, dan (5) pengembangan batik, industri makanan dan minuman olahan. WKPP IV (PRIANGAN), yaitu : Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut : (1) pengembangan Kawasan Pendidikan dan Riset Terpadu di Jatinangor, (2) integrasi pengembangan agribisnis jagung dan ternak unggas, budidaya ikan air tawar di Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya serta ternak sapi perah di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut, domba Garut di Kabupaten Garut dan jejaringnya serta pengembangan sentra produksi pakan ternak di Kabupaten Garut, (3) pengembangan produksi sayuran dan tanaman hias di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, (4) pengembangan jasa perdagangan dan industri kreatif di Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Tasikmalaya, dan (5) pengembangan aktivitas ekonomi melalui destinasi wisata internasional, agribisnis dan bisnis kelautan dalam rangka perintisan PKN Pangandaran. LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
II-35
