BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH
A. VISI DAN MISI Penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2012 merupakan periode tahun kedua dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2010-2015. Visi yang ditetapkan --”menuju Wonosobo lebih maju dan sejahtera”, merupakan perkembangan lebih lanjut dari visi periode lima tahun sebelumnya yaitu ”membangun bersama rakyat, sejahtera bersama rakyat”. Untuk mewujudkan Wonosobo lebih maju dan sejahtera tersebut, ada lima misi yang diemban yaitu : 1. Melanjutkan praktik pemerintahan partisipatif dan demokratis menuju masyarakat yang lebih sejahtera. 2. Meningkatkan kemajuan pembangunan menuju kemandirian daerah 3. Meningkatkan pelayanan sosial dasar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 4. Meningkatkan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah. 5. Meningkatkan dimensi keadilan dan meniadakan kekerasan dalam semua bidang.
B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 – 2015 dilaksanakan mulai masa transisi dari akhir RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2005 – 2010. Oleh karena itu strategi dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 – 2015 dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu: 1. Tahap Perencanaan dilaksanakan pada tahun 2010 – 2012 dengan melakukan konsolidasi seluruh potensi yang dimiliki daerah baik potensi sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia (birokrasi, dunia usaha, dan masyarakat) serta mengintegrasikan pokok-pokok kebijakan tahap awal RPJMD dengan perencanaan pembangunan daerah sebelumnya. 2. Tahap Pelaksanaan dilakukan secara berkelanjutan pada tahun 2012, 2013, dan 2014 dalam rangka percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan daerah dengan mengarahkan seluruh potensi yang dimiliki daerah untuk tercapainya target kinerja pada setiap prioritas pembangunan daerah. 3. Tahap Evaluasi, yaitu merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD pada tahun 2015 dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan prioritas pembangunan daerah dan melakukan langkah-langkah pemantapan pada target kinerja yang belum tercapai. Melalui tahapan ini diharapkan visi Kabupaten Wonosono telah tercapai. Guna mendukung strategi tersebut, maka dalam rangka pencapaian kinerja, maka diterapkan sistem manajemen pembangunan daerah yang bersifat lebih terbuka dan akuntabel, melalui: 1. Meningkatkan kerjasama (networking) guna mewujudkan pembangunan daerah. 2. Mengembangkan kemitraan antara pemerintah dengan swasta guna meningkatkan investasi. 3. Membangun birokrasi yang efisien dan berorientasi pada kinerja.
LKPJ 2012 Bab II – Kebijakan Pemerintahan Daerah
8
4. Menetapkan target kinerja pada setiap tahun dan menuangkan dalam bentuk Penetapan Kinerja (performance agreement).
C. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2012 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanan tahunan daerah sebagai penjabaran dari program kerja RPJMD. Sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. Sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintahan daerah (RKPD) Tahun 2012, maka prioritas pembangunan daerah yaitu :
1. Percepatan penyediaan dan perbaikan Infrastruktur untuk mendukung terciptanya kemandirian daerah. Dalam mewujudkan penyediaan dan berbaikan infrastruktur dilaksanakan oleh SKPDSKPD yang mempuyai kewenangan melaksanakan urusan pemerintahan, yang terbagi dalam 6 urusan yaitu : a.
Urusan Pekerjaan Umum, diarahkan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, dengan sasaran yaitu : 1) meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan kabupaten; 2) meningkatnya kapasitas pelayanan infrastruktur jalan desa; 3) meningkatnya layanan irigasi teknis; 4) meningkatnya kualitas cakupan layanan Infrastruktur lingkungan; 5) meningkatnya kualitas layanan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi; 6) meningkatnya kualitas pengelolaan dan pengendalian persampahan dan 7) terbangunnya kemitraan staregis bidang infrastruktur.
b. Urusan Perhubungan, diarahkan untuk menyediakan fasilitas perhubungan darat dengan sasaran yaitu : 1) meningkatnya layanan angkutan umum dan jalur trayek; 2) meningkatnya jumlah kendaraan laik jalan; 3) meningkatnya kelancaran lalu lintas; 4) meningkatnya pengelolaan perparkiran; 5) meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan. c.
Urusan Perumahan, diarahkan untuk menyediakan layanan dan perbaikan fasilitas berupa sarana dan prasarana perumahan dengan sasaran yaitu 1) meningkatnya akses penduduk terhadap kepemilikan rumah; 2) menurunnya luas permukiman kumuh; 3) meningkatnya luasan ruang terbuka hijau di lingkungan permukiman; 4) meningkatknya pelayanan penanggulangan kebakaran.
d. Urusan Tata Ruang, diarahkan untuk meningkatkan perencanaan dan pengendalian tata ruang, dengan sasaran yaitu terwujudnya perencanaan ruang sesuai arahan. e.
Urusan Lingkungan Hidup, diarahkan untuk pengendalian dampak perubahan iklim dan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dengan sasaran yaitu : 1) meningkatnya kualitas dan kuantitas air; 2) meningkatnya kualitas udara ambien; 3) berkurangnya resiko pencemaran B3 dan limbah B3; 4) pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup; 5) meningkatnya peran serta dunia usaha dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan; 6) adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim.
LKPJ 2012 Bab II – Kebijakan Pemerintahan Daerah
9
f.
Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral, diarahkan untuk pengembangan ketenagalistrikan dan energi, melalui percepatan penyediaan jaringan listrik pada kawasan-kawasan yang belum berlistrik dan pengembangan energi alternatif tepat guna, melalui peningkatan pengembangan energi terbarukan termasuk energi alternatif tenaga surya dan microhydro dengan sasaran yaitu terpenuhinya kebutuhan energi listrik.
2. Peningkatan potensi ekonomi kerakyatan melalui pendekatan komoditas serta kawasan dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat, yang dilakukan melalui urusan : a.
Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan koperasi dan UMKM, dengan sasaran yaitu : 1) meningkatnya akses pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM; 2) meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM.
b. Urusan Penanaman Modal, dengan sasaran yaitu meningkatnya investasi daerah. c.
Urusan Pariwisata dan Kebudayaan, diarahkan untuk meningkatkan peran pariwisata dalam meningkatkan perekonomian daerah dan meningkatnya kelestarian budaya daerah dengan sasaran yaitu : 1) meningkatnya internalisasi nilai-nilai budaya; 2) meningkatnya kreatifitas dan produktifitas pelaku budaya; 3) terwujudnya penetapan dan pengelolaan terpadu benda cagar budaya; 4) meningkatnya kontribusi pariwisata pada perekonomian daerah.
d. Urusan Pertanian, diarahkan pada upaya untuk menambah nilai produk pertanian dengan sasaran yaitu : 1) meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan hortikultura; 2) meningkatnya produksi dan produktifitas komoditas perkebunan rakyat; 3) meningkatnya populasi ternak, kuantitas dan kualitas produk ternak. e.
Urusan Ketahanan Pangan, diarahkan untuk pengembangan produksi dan ketersediaan pangan serta pengembangan konsumsi pangan beragam, bergizi dan berimbang, dengan sasaran yaitu : 1) meningkatnya ketersediaan bahan pangan utama; 2) meningkatnya konsumsi protein hewani dan nabati.
f.
Urusan Perikanan, dengan sasaran yaitu meningkatnya produksi ikan.
g. Urusan Kehutanan, diarahkan untuk meningkatkan kelestarian sumberdya hutan dengan sasaran yaitu : 1) berkurangnya lahan kritis; 2) menertibkan izin usaha industri primer hasil hutan kayu. h. Urusan Perdagangan, dengan sasaran : 1) meningkatnya ketersediaan bahan pokok dan kelancaran distribusi; 2) meningkatnya ekspor ke LN; 3) meningkatnya kemampuan pelaku ekspor; 4) meningkatnya kualitas dan kuantitas usaha dagang kecil menengah (UDKM). i.
Urusan Perindustrian, diarahkan untuk meningkatkan dan memperluas pemanfaatan teknologi serta peningkatan kompetensi pelaku IKM untuk meningkatkan produktivitas dalam menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi dengan sasaran yaitu : 1) meningkatnya kapasitas kelembagaan industri kecil menengah (IKM; 2) meningkatnya akses permodalan industri kecil pada lembaga keuangan; 3) berkembangnya industri kecil menengah (IKM) berbasis sumberdaya lokal; 4) berkembangnya klaster IKM; 5) tumbuh dan berkembangnya IKM baru; 6)
LKPJ 2012 Bab II – Kebijakan Pemerintahan Daerah
10
meningkatnya pemanfaatan teknologi produksi yang efisien dan ramah lingkungan; 7) meningkatnya pemanfaatan informasi dan sarpras pendukung.
3. Peningkatan Akses Pelayanan Sosial Dasar untuk memenuhi hak dasar masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan a.
Urusan Pendidikan, dengan sasaran yaitu : 1) meningkatnya pemerataan akses, mutu dan tata kelola pada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD); 2) meningkatnya pemerataan, mutu, relevansi dan daya saing serta perluasan akses pendidikan dasar; 3) meningkatnya pemerataan akses, mutu, relevansi dan tata kelola serta daya saing publik pada jenjang pendidikan menengah; 4) meningkatnya pemerataan, akses, mutu , relevansi, daya saing layanan pendidikan non formal; 5) meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan; 6) meningkatnya tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam penyelenggaraan pendidikan.
b.
Urusan Kesehatan, diarahkan pada upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan sasaran yaitu : 1) meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan; 2) meningkatnya status gizi masyarakat; 3) menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit; 4) meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup bersih dan sehat; 5) terpenuhinya tenaga kesehatan strategis di desa; 6) terpenuhinya obat dan perbekalan kesehatan; 7) terwujudnya lingkungan sehat.
c.
Urusan Keluarga Berencana, diarahkan untuk mengendalikan kelahiran dan menciptakan keluarga sejahtera dengan sasaran yaitu : 1) menurunnya laju pertumbuhan penduduk; 2) meningkatnya cakupan kepesertaan KB; 3) meningkatnya kualitas pembinaan kepada keluarga; 4) meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kesehatan reproduksi remaja (KRR) dan pencegahan HIV/AIDS.
d.
Urusan Sosial, diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, dengan sasaran yaitu : 1) meningkatnya pemberdayaan dan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial-PMKS; 2) meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial; 3) meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi sosial.
e.
Urusan Ketenagakerjaaan, diarahkan untuk mengurangi tingkat pengangguran dengan sasaran yaitu : 1) meningkatnya kesempatan kerja; 2) meningkatnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja; 3) meningkatnya perlindungan tenaga kerja.
f.
Urusan Kepemudaan dan Olahraga, diarahkan untuk meningkatkan peran pemuda dalam pembangunna dan meningkatkan prestasi olahraga, dengan sasaran yaitu ; 1) 1) meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan; 2) meningkatnya prestasi olahraga; 3) meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana olahraga.
g.
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang diarahkan untuk tercapainya kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan perempuan dan anak, dengan sasaran yaitu meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan dan kesejahteraan anak.
h.
Urusan Ketransmigrasian, dengan penempatan transmigrasi.
i.
Urusan Perpustakaan, dengan sasaran meningkatnya minat baca masyarakat.
LKPJ 2012 Bab II – Kebijakan Pemerintahan Daerah
sasaran untuk
meningkatkan
kerjasama
11
4. Peningkatan dan perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dalam pelaksanaan reformasi birokrasi a.
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, kepegawaian dan Persandian, diarahkan untuk terwujudnya tatakelola pemerintahah yang baik dengan sasaran yaitu : 1) meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan daerah; 2) optimalisasi sistem pengawasan dan evaluasi kinerja; 3) meningkatnya kinerja DPRD; 4) optimalisasi pelaksanaan kerjasama daerah dengan pihak ketiga; 5) peningkatan kualitas dan otentisitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) 6) peningkatan akuntablitas penyelenggaraan pemerintahan daerah; 7) optimalisasi koordinasi perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (HAM); 8) optimalisasi pengelolaan perbatasan daerah; 9) optimalisasi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; 10) meningkatnya efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah; 11) optimalisasi pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan APB Desa; 12) meningkatknya pendapatan asli daerah; 13) meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah; 14) terbentuknya OPD yang tepat fungsi dan ukuran; 15) meningkatnya kualitas pelayanan publik; 16) terselenggaranya pengembangan kapasitas PNS; 17) meningkatnya kinerja aparatur.
b.
Urusan Perencanaan Pembangunan, dengan sasaran yaitu meningkatnya kualitas sistem perencanaan pembangunan.
c.
Urusan Pertanahan, dengan sasaran yaitu meningkatnya kualitas tata kelola pertanahan.
d.
Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan sasaran yaitu : 1) Meningkatnya kualitas administrasi kependudukan dan catatan sipil; 2) adanya kesesuaian kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil.
e.
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, diarahkan pada upaya untuk Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, meningkatkan keberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa, dengan sasaran yaitu : 1) berfungsinya lembaga kemasyarakatan desa sesuai kedudukan, tugas dan wewenangnya; 2) berkembangnya BUMDesa; 3). meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa; dan 4) meningkatnya keberdayaan masyarakat miskin.
f.
Urusan Statistik, diarahkan untuk menyediakan data statistik sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan dan mudah diakses oleh pihak-pihak yang membutuhkan.
g.
Urusan Kearsipan, diarahkan pada upaya untuk mengela dan mengndalikan arsip yang sistemetis dan efektif sehingga mampu menyediakan data dan informasi secara cepat dan tepat kepada yang memerlukan, dengan sasaran meningkatnya kualitas sistem kearsipan.
h.
Urusan Komunikasi dan Informatika, diarahkan pada upaya untuk menyedikan informasi secara cepat dan efektif kepada publik, dengan sasaran yaitu : 1) tersedianya media informasi publik; 2) terselenggaranya pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
i.
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, diarahkan pada upaya untuk menciptakan kondisi dan situasi aman dan tenteram baik sosial maupun politik,
LKPJ 2012 Bab II – Kebijakan Pemerintahan Daerah
12
dengan sasaran: 1) mencegah ancaman terhadap ideologi negara; 2) terjaganya ketentraman dan ketertiban umum; 3) meningkatnya kerukunan hidup masyarakat; 4) meningkatnya kapasitas organisasi keagamaan dan kemasyarakatan; 5) berjalannya proses pemilihan umum secara aman dan demokratis; 6) berkembangnya kelembagaan demokrasi; dan 7) berkurangnya resiko bencana.
LKPJ 2012 Bab II – Kebijakan Pemerintahan Daerah
13
