BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab. II. Kebijakan Pemerintahan Daerah

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH A. VISI DAN MISI Kebijakan Pemerintahan Daerah telah termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 015 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006-2010, yang secara garis besar adalah : 1. Visi Pembangunan Visi Pembangunan Kalimantan Selatan yang ingin dicapai adalah : “Terwujudnya Masyarakat Kalimantan Selatan yang Tertib, Sejuk, Nyaman, Unggul, dan Maju” (TERSENYUM) 2. Misi Pembangunan Untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan misi-misi pembangunan sebagai berikut : 1

Mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan demokratis.

2

Meningkatkan pengembangan kualitas sumberdaya manusia dan mewujudkan Kalimantan Sehat 2010.

3

Mewujudkan penyelenggaraan sistem dan tata-kepemerintahan lokal yang baik (local good governance).

4

Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan daerah.

5

Meningkatkan pengelolaan sistem usaha yang kompetitif dan profesional.

6

Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

7

Mewujudkan

pengembangan

norma

religius

dalam

sistem

sosial

budaya

kemasyarakatan. B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH Mempertimbangkan konstelasi beragam kecenderungan lokal, nasional, regional, dan global; beragam masalah, potensi, kekuatan kini dan beberapa tahun ke depan, maka visi, misi, agenda pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2006 – 2010 dengan beberapa program kerja unggulan dapat diwujudkan dengan beberapa strategi sebagai berikut: 1. Strategi Revitalisasi dan Reposisi Kalimantan Selatan Strategi revitalisasi dimaksudkan agar pilar-pilar pembangunan, baik yang berdimensi ekonomi, politik dan hukum, sumberdaya manusia, sumberdaya alam, posisi kewilayahan, tata-kepemerintahan, nilai-nilai sosial budaya, maupun energi sosial di luar institusi pemerintah, dapat diidentifikasi dan kemudian ditingkatkan ketahanannya. Intinya adalah, strategi revitalisasi bertujuan mengidentifikasi dan memperkuat sejumlah keunggulan komparatif Provinsi Kalimantan Selatan sebagai pilar-pilar utama pengembangan dan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009

11


peningkatan keunggulan kompetetif atau daya saingnya. Strategi ini sebangun dengan gagasan atau tujuan Agenda Pembangunan pertama dan kedua. Berdasarkan hasil identifikasi dan penguatan beragam keunggulan komparatif tersebut ditetapkankanlah beberapa bidang garapan pokok atau program kerja unggulan khas untuk memposisikan Provinsi Kalimantan Selatan dalam konstelasi hubungan ekonomi dan politik baik antara Provinsi dan Pusat, antara provinsi, maupun dengan wilayah dalam kawasan regional lainnya.

Revitalisasi dan reposisi ini menjadi landasan penyusunan dan

implementasi strategi kedua, yakni transformasi keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif kewilayahan. 2. Strategi Transformasi Keunggulan Komparatif menjadi Keunggulan Kompetitif Strategi ini sebenarnya dimaksudkan untuk memberi arahan dan dasar berpijak perwujudan Agenda Pembangunan Ketiga: Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Selatan yang Unggul dan Maju. Hasil revitalisasi pilar-pilar pembangunan dan reposisi keunggulan komparatif dikelola untuk mewujudkan bukan saja tujuan-tujuan program pembangunan seperti pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan status gizi, kesehatan, dan pendidikan penduduk, tetapi peningkatan daya saing pilar-pilar pembangunan, yang terindikasi misalnya pada beberapa indikator berikut ini: 1. Ketahanan pilar ekonomi keluarga, masyarakat, ekonomi rakyat (mikro, kecil dan menengah), dan dunia usaha menghadapi tekanan eksternal. 2. Ketahanan nilai-nilai sosial budaya Banjar menghadapi pengaruh negatif penetrasi nilainilai sosial budaya lain. 3. Melembaganya kemitraan antar-bentang institusi masyarakat madani (pemerintah, dunia usaha, dan organisasi masyarakat madani) dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 4. Kekuatan keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. 5. Melembaganya sistem pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk menjamin produktivitas nilai dan keterlanjutannya. 6. Melembaganya kesadaran penduduk terhadap hak dan kewajiban sosial, ekonomi, dan politiknya sebagai warga negara dan warga masyarakat. 7. Meningkatnya daya saing ekonomi daerah dan aspek kewilayahan lainnya (prasarana wilayah, keungulan birokrasi pemerintah, dan infrastruktur ekonomi) untuk mendukung percepatan peningkatan kesejahteraan penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan. 8. Menguatnya modal sosial dan kultural untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat. 9. Melembaganya nilai-nilai etika dan agama dalam berbagai kehidupan dan pembangunan.

LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009

12


10. Makin mantapnya sistem implementasi dan evaluasi lintas-ranah local good governance untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan hak milik penduduk. 3. Strategi Keterpaduan pembangunan dalam dimensi lintas wilayah, bidang dan lintas sumber pembiayaan. Strategi keterpaduan pembangunan dalam dimensi Lintas Wilayah dikenal dengan istilah Provinsi Kalimantan Selatan adalah provinsinya Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kotanya Provinsi. Ini berarti bahwa pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan berada di wilayah Kabupaten/Kota, demikian sebaliknya pembangunan di Kabupaten/Kota adalah dalam rangka pembangunan wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan demikian maka pembangunan di Kalimantan Selatan dilakukan dalam rangka meningkatkan wilayah Kabupaten/Kota. Selain itu dalam rangka untuk meningkatkan hasil-hasil pembangunan, perlu dilakukan dengan keterpaduan berbagai bidang. Dalam hal ini perlu ditetapkan bidang tertentu sebagai suatu bidang yang mampu mendorong pembangunan dan menarik bidang lain untuk berkembang. Bidang-bidang yang telah ditetapkan sebagai bidang utama harus didukung oleh bidang lainnya yang memiliki keterkaitan yang erat, sehingga terjadi sinergitas pembangunan antar bidang. Dalam pembangunan diperlukan dana yang berasal dari berbagai sumber pembiayaan. Agar terjadi efisiensi pelaksanaan pembangunan serta adanya peran dari berbagai sumber pembiayaan, diperlukan adanya keterpaduan dalam pembiayaan pembangunan. Keterpaduan ini ditekankan dalam bentuk sharing sumber-sumber pembiayaan, yaitu berasal dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota. Tiga strategi di atas secara konseptual dan politik memayungi dan memberi arah perumusan dan implementasi kebijakan dan program pembangunan pada semua satuan kerja perangkat pemerintahan di Provinsi Kalimantan Selatan.

C.

PRIORITAS DAERAH Berdasarkan visi dan misi pembangunan di atas, kebijakan pembangunan daerah dirumuskan dalam 3 (tiga) agenda pembangunan sebagai berikut: Agenda 1:

Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Selatan yang Tertib.

Agenda 2:

Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Selatan yang Sejuk dan Nyaman.

Agenda 3:

Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Selatan yang Unggul dan Maju.

C.1. Agenda Menciptakan Kalimantan Selatan Yang Tertib Agenda Menciptakan Kalimantan Selatan yang tertib, disusun dengan sasaran pokok, prioritas dan arah kebijakan sebagai berikut: LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009

13


Sasaran pertama adalah terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan demokratis yang ditunjukkan dengan tingginya pemahaman terhadap hukum, nilai-nilai agama dan etika, yang tercermin pada tingkah laku kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai sasaran tersebut, prioritas pembangunan daerah tahun 2006–2010 diletakkan pada: 1. Hukum dan Pemerintahan dengan kebijakan yang diarahkan untuk: 1) Pembentukan peraturan daerah yang diperlukan masyarakat 2) Pembinaan peradilan 3) Penerapan dan penegakan hukum 4) Peningkatan kualitas pelayanan publik. 2. Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup dengan kebijakan yang diarahkan untuk: 1) Pengawasan dan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup 2) Peningkatan usaha penertiban terhadap kegiatan penambangan tanpa ijin (peti), penebangan illegall (bangli) dan penangkapan ikan illegal. Sasaran kedua adalah terwujudnya penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik yang ditunjukkan dengan sistem organisasi pemerintahan yang efisien, perilaku organisasi yang profesional dalam memberikan pelayanan ke masyarakat. Untuk mencapai sasaran tersebut, prioritas pembangunan daerah tahun 2006–2010 diletakkan pada:

Hukum dan Pemerintahan dengan kebijakan yang diarahkan untuk: 1. Mempersiapkan dan merealisasikan proses pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru 2. Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah 3. Optimalisasi sistem pengawasan 4. Peningkatan efektifitas komunikasi pemerintah dalam penyelesaian masalah kebijakan. 5. Peningkatan kualitas manajemen pembangunan daerah.

C.2. Agenda Menciptakan Kalimantan Selatan yang sejuk dan nyaman. Agenda Menciptakan Kalimantan Selatan yang sejuk dan nyaman, disusun dengan sasaran pokok, prioritas dan arah kebijakan sebagai berikut : Sasaran pertama adalah terwujudnya pengembangan norma religius sesuai budaya kemasyarakatan yang ditunjukkan semakin meningkatnya dan semaraknya kehidupan sosial kemasyarakatan yang diwarnai nilai-nilai agama, dan makin semaraknya kehidupan beragama., serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat miskin. Untuk mencapai sasaran tersebut, prioritas pembangunan daerah tahun 2006–2010 diletakkan pada:


14


Agama, Sosial dan Seni Budaya dengan kebijakan yang diarahkan untuk : 1. Mendukung dan menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang agamis 2. Mendorong pemerintah kabupaten dan kota memberikan insentif yang layak pada guru agama, fasilitasi pelayanan kesehatan para alim ulama, dan fasilitas lainnya. 3. Keharusan bagi wanita muslim karyawati instansi pemerintah untuk memakai jilbab, serta penyediaan sarana peribadatan di tempat kerja. 4. Kewajiban khatam Al-Qur’an bagi peserta didik SD, SLTP dan SLTA yang akan diatur dengan Peraturan Daerah. 5. Menerbitkan Peraturan Daerah tentang waktu berjualan, larangan untuk makan, minum dan merokok di siang hari pada Bulan Ramadhan. 6. Pembinaan dan pengembangan pendidikan keagamaan serta sarana peribadatan masyarakat. 7. Peningkatan ketahanan sosial dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah sosial. 8. Pembinaan partisipasi masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan sosial. 9. Peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial. 10. Pengembangan potensi pemuda dan olahraga. 11. Pencegahan generasi muda terhadap penyalahgunaan narkoba. 12. Pengembangan kawasan dan sistem informasi cagar budaya daerah. 13. Pengembangan Pariwisata dan pelestarian seni budaya. 14. Peningkatan perlindungan anak dan perempuan 15. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan 16. Pengelolaan Kemiskinan

Sasaran kedua adalah terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, yang ditunjukkan dengan terkelolanya Sumber Daya Alam dalam rangka untuk pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada RTRW yang digunakan bagi kesejahteraan masyarakat, semakin berkurangnya gangguan terhadap lingkungan. Untuk mencapai sasaran tersebut, prioritas pembangunan daerah tahun 2006–2010 diletakkan pada: Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup dengan kebijakan yang diarahkan untuk: 1. Pengembangan sistem informasi sumberdaya alam dan lingkungan. 2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan. 3. Pengendalian pengelolaan sumber daya alam dan daya dukungnya dalam rangka mencegah kerusakan lingkungan.


15


C.3. Agenda Menciptakan Kalimantan Selatan Yang Unggul Dan Maju. Agenda Menciptakan Kalimantan Selatan yang unggul dan maju, disusun dengan sasaran pokok, prioritas dan arah kebijakan sebagai berikut. Sasaran pertama adalah Terwujudnya kualitas SDM dan Kalimantan Selatan sehat, yang ditunjukkan dengan tingkat pendidikan dan keterampilan meningkat, penguasaan ilmu dan teknologi meningkat, serta meningkatnya angka IPM. Untuk mencapai sasaran tersebut, prioritas pembangunan daerah tahun 2006–2010 diletakkan pada: a. Bidang Pendidikan dengan kebijakan yang diarahkan untuk: 1. Penuntasan wajib belajar 9 tahun 2. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan 3. Peningkatan kualitas pengelolan jalur sekolah dan luar sekolah 4. Peningkatan profesionalisme, kompetensi, dan kesejahteraan tenaga pendidik 5. Menciptakan sistem pendidikan yang sehat dan berbasis kompetensi 6. Rehabilitasi, revitalisasi, serta pengembangan sarana dan prasarana pendidikan 7. Pengembangan perpustakaan b. Bidang Kesehatan dengan kebijakan yang diarahkan untuk : 1. Peningkatan status gizi masyarakat dan mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat 2. Peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam pembangunan bidang kesehatan 3. Peningkatan manajemen dan sistem informasi kesehatan 4. Peningkatan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya 5. Peningkatan dan pengawasan pelayanan kesehatan dan rujukan kepada pasien sesuai standar pelayanan medis yang bermutu, merata dan terjangkau. 6. Peningkatan fasilitas penunjang dan sistem penyelenggaraan pendidikan kesehatan. 7. Peningkatan profesionalisme dan kompetensi aparatur, tenaga medis dan tenaga pengajar pendidikan kesehatan 8. Pembangunan dan peningkatan prasarana fisik bidang kesehatan. Sasaran kedua adalah Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan Pembangunan daerah yang merata yang ditunjukkan dengan Tingkat pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun 2010 mencapai 6 % per tahun, Berkurangnya angka pengangguran, Meningkatnya daya saing produk unggulan Kalimantan Selatan, Daerah berkembang secara merata berdasarkan pada unggulan masing-masing, Pengelolaan sistem usaha yang kompetitif dan profesional yang ditunjukkan dengan berkembangnya usaha-usaha ekonomi yang kecil, menengah dan besar dalam pengembangan komoditas unggulan yang dikelola secara profesional serta mulai berlakunya kegiatan perdagangan skala regional. Untuk mencapai sasaran tersebut, prioritas pembangunan daerah tahun 2006–2010 diletakkan pada: LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009

16


a. Bidang Ekonomi dengan kebijakan yang diarahkan untuk : 1. Pengembangan sistem ketahanan pangan. 2. Pengembangan sektor unggulan potensi Daerah. 3. Mekanisasi usaha pertanian. 4. Pengembangan agribisnis. 5. Pemberian fasilitas subsidi bunga kredit bagi pengusaha kecil dan menengah. 6. Pengembangan produk unggulan berorientasi ekspor. 7. Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur terutama daerah terisolir dan kawasan sentra produksi. 8. Mendorong pengembangan usaha investasi. 9. Pemberdayaan kelembagaan ekonomi masyarakat. 10. Peningkatan keterampilan dan kewirausahaan masyarakat. 11. Pengembangan kawasan ekonomi berupa kawasan industri, budidaya perikanan laut dan pengembangan usaha perkebunan dan kehutanan. 12. Pengembangan potensi wisata Daerah. 13. Peningkatan sistem informasi penanaman modal. 14. Perluasan lapangan kerja. 15. Peningkatan kualitas dan perlindungan tenaga kerja. b. Bidang Prasarana Wilayah dengan kebijakan yang diarahkan untuk: 1. Konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air. 2. Pengendalian daya rusak air. 3. Pembangunan dan peningkatan serta rehabilitasi jalan dan jembatan. 4. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana umum. 5. Peningkatan sarana dan prasarana permukiman. 6. Pembangunan Perkotaan.


17

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

Recommend Documents