BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. VISI DAN MISI 1.

Visi Kabupaten Karanganyar Tahun 2009-2013 Visi merupakan pandangan ke depan yang menyangkut kemana Kabupaten Karanganyar akan dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Berdasarkan kondisi nyata Kabupaten Karanganyar dengan berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan saat ini, dan yang akan datang, serta dengan memperhitungkan modal dasar

yang

dimiliki.

Maka

visi

pembangunan

Kabupaten

Karanganyar sebagaimana visi tahun 2009 – 2013 adalah sebagai berikut:

TERWUJUDNYA

KARANGANYAR

YANG

TENTERAM,

DEMOKRATIS DAN SEJAHTERA

2.

Misi Kabupaten Karanganyar Tahun 2009-2013 Misi pembangunan Kabupaten Karanganyar sebagaimana Misi Tahun 2009 – 2013 adalah sebagai berikut: a) Menciptakan keamanan, ketertiban dan kepatuhan hukum melalui penegakan peraturan perundang-undangan; b) Memperkuat kehidupan demokrasi melalui pemberdayaan partisipasi rakyat untuk pemerintahan daerah yang demokratis; c) mewujudkan

kesejahteraan

rakyat

melalui

keseimbangan

pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan yang bertumpu pada kemandiran, peningkatan kualitas SDM dan penyetaraan gender;

LKPJ Bupati Karanganyar Tahun Anggaran 2013

d) Meningkatkan pola pelayanan birokrasi dengan mengutamakan kepuasan masyarakat secara pasti, cepat dan murah; e) Meningkatkan kualitas kehidupan dan kerukunan antar umat beragama dengan penguatan kesadaran moral dan etika serta kehidupan berbudaya di masyarakat.

3.

Tujuan dan Sasaran Untuk

merealisasikan

pelaksanaan

Misi

Pemerintah

Kabupaten Karanganyar, perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah (goal) dan susunan yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan pembangunan ditetapkan

untuk

memberikan

arah

dan susunan ini

terhadap

pembangunan

kabupaten secara umum. Di samping itu, juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran misi yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dan susunan pada masing-masing misi sebagai berikut :

Tabel 2.1: Visi dan Misi Kabupaten Karanganyar Tahun 2009-2013 No 1

Visi

2

Misi 1

Visi/Misi Tujuan Sasaran Terwujudnya Karanganyar yang Tenteram, Demokratis dan Sejahtera Menciptakan keamanan, ketertiban dan kepatuhan hukum melalui penegakan peraturan perundangundangan

a. Terwujudnya ketertiban dan keamanan secara mantap serta stabilitas daerah,

1. Terwujudnya ketertiban dan 2. 3. 4.

b. Meningkatkan penerapan dan penegakan hukum,

1. 2. 3.

keamanan dan stabilitas masyarakat Pemberdayaan masyarakat untuk menjag ketertiban dan keamanan Peningkatan pemberantasan penyakit msyarakat Pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam Terwujudnya ketaatan aparat pada aturan hukum yang berlaku Terwujudnya masyarakat yang taat pada aturan hukum yang berlaku Terwujudnya tertib administrasi

LKPJ Bupati Karanganyar Tahun Anggaran 2013 By Pemerintahan Umum

No

Visi/Misi

Tujuan

4. c. Terwujudnya

1.

supremasi hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), 2.

3

Misi 2

Memperkuat kehidupan demokrasi melalui pemberdayaan partisipasi rakyat untuk pemerintahan daerah yang demokratis

a. Berkembangnya sistem politik di Daerah yang berkedaulatan rakyat, demokrtis dan terbuka

Misi 3

Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan yang bertumpu pada kemandirian, peningkatan kualitas SDM dan penyeteraan

2. 3. 4.

b. Meningkatnya

4

1.

partisipasi masyarakat dan lembaga sosial dalam pembangunan, c. Meningkatnya pendidikan politik secara intensif kepada masyarakat a. Meningkatnya kualitas pendidikan dan derajat kesehatan

1.

Sasaran pertanahan dan aset Pemerintah Daerah Terwujudnya sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang profesional Tersedianya perangkat hukum / regulasi daerah yang diperlukan sesuai kebutuhan untuk mengatur penyelenggaraan urusan publik Meluasnya masyarakat yang memahami produk hukum yang ada baik Perda maupun Non Perda Terselenggaranya proses politik yang tertib Terciptanya komunikasi publik pemerintah masyarakat yang terbuka Terpublikasikannya informasi kinerja pemerintah terhadap masyarakat Terjaminnya hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik Meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi masyarakat dan lembaga sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

1. Terciptanya mekanisme dan 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

media pendidikan politik kepada masyarakat Meningkatnya pemahaman dan kesadaran politik masyarakat Meningkatnya indeks pembangunan manusia dari komponen pendidikan Meningkatkan jumlah pelayanan PAUD Meningkatnya prestasi olahraga Meningkatnya usaha permasyarakatan olahraga Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan Meningkatnya kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan sesuai


No

Visi/Misi gender

Tujuan

b. Meningkatnya minat baca dan berkembangnya pengetahuan masyarakat, c. Semakin terbuka-luasnya kesempatan kerja dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, d. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia, Keadilan dan Kesetaraan Gender e. Mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan perempuan dan anak f. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan pelayanan KB,

Sasaran kompetensinya 7. Meningkatnya indeks pembangunan manusia dari komponen kesehatan 8. Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan kesehatan dan pengobatan 9. Meningkatnya cakupan layanan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin 10. Meningkatnya kesadaran PHBS 11. Meningkatnya cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit meular/tidak menular 12. Meningkatkan kualitas layanan RSUD 1. Meningkatnya minat baca dari belajar mandiri masyarakat 2. Meningkatnya jumlah perpustakaan di tingkat desa dan kelurahan 1. Terwujudnya perluasan kesempatan kerja 2. Meningkatnya kesejahteraan pekerja dan masyarakat 3. Lembaga kerja layak dan peningkatan jaminan sosial bagi pekerja 1. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan SDM pelaku pertanian baik laki-laki maupun perempuan serta manajemen kelembagaan usaha tani yang baik

2. Terwujudnya perlindungan dan kesejahteraan perempuan dan anak

1. Terlembaganya norma-norma Keluarga Berencana


No

Visi/Misi

Tujuan g. Terwujudnya tertib administrasi keuangan dan adanya peningkatan PAD serta peningkatan kemampuan teknis dan manajerial aparatur

1.

2. 3. 4. 5.

h. Terciptanya wilayah-wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi

i.

Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pengembangan sektor pariwisata dan pertanian

j.

Terwujudnya peningkatan pertumbuhan sektor industri, perdagangan, koperasi dan UMKM k. Terbangunnya sistem ekonomi kerakyatan

l.

Meningkatkan kualitas penanganan

1. 2. 3. 1.

2. 3. 4. 1.

Sasaran Terwujudnya tertib administrasi keuangan yang akuntabel serta aparatur pengelola di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional Meningkatnya pendapatan dengan cara menggali sumber-sumber pendapatan Peningkatan pemberdayaan BUMD Meningkatnya keberdayaan koperasi dan BUMD Meningkatnya pemasaran dan pendapatan UKM Meningkatnya produksi benih padi bersertifikat Menciptakan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi yang berbasis agribisnis Menciptakan sentra-sentra budidaya tanaman / produk unggulan daerah Meningkatnya taraf kehidupan ekonomi masyarakat melalui usaha penganekaragaman pengolahan hasil pertanian Meningkatnya jaringan pemasaran bagi produk-produk pertanian Meningkatnya jumlah kunjungan wisata Peningkatan dan pengembangan obyek wisata Meningkatnya pendapatan daerah dari koperasi dan UMKM

1. Berkembangnya potensi ekonomi daerah

2. Meningkatnya peran UMKM dalam perekonomian daerah 1. Meningkatnya efektivitas penanganan PMKS


No

Visi/Misi

Tujuan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) m. Penanggulangan kemiskinan berkelanjutan

n. Meningkatkan

o.

p.

q.

r.

kesejahteraan aparatur dan perangkat desa Menyediakan Sapras lingkungan perumahan dan pemukiman dengan memperhatikan rencana tata ruang Menyediakan lahan hijau yang memadai dan kawasan lindung serta kawasan strategis yang berwawasan lingkungan Meningkatnya ketertiban pengaturan penggunaan lahan Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup

s. Mewujudkan pemerataan pembangunan

Sasaran

1. Meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin - Status Gizi - Perumahan - Kesehatan - Penghasilan - Pendidikan 1. Meningkatnya kesejahteraan aparatur dan perangkat desa

1. Tersedianya sarana dan prasarana perumahan dan pemukiman

1. Terwujudnya kelestarian SDA di Kabupaten Karanganyar

2. Menguatnya kelembagaan lingkungan hidup

1. Tersedianya perencanaan lingkungan hidup dan penataan ruang yang memadai

1. Terwujudnya Kabupten Karanganyar sebagai daerah industri yang berwawasan lingkungan 2. Terciptanya pelaku usaha yang taat pada peraturan dalam bidang lingkungan hidup 1. Tersedianya Fasilitas Umum yang terjangkau masyarakat


No

Visi/Misi

t.

5

Misi 4

Tujuan melalui pengembangan sarana prasarana wilayah yang memadai Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan

Meningkatkan pola a. Terwujudnya pelayanan birokrasi birokrasi dengan pemerintahan mengutamakan yang akuntabel kepuasan dan efisien masyarakat secara melalui pasti, cepat dan pelaksanaan murah sistem pengawasan yang efektif dalam mwujudkan sistem pemerintahan yang baik ( Good Governance) dan bersih (Clean Governance), b. Meningkatnya kemampuan teknis dan managerial perencana; termasuk integrasi, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan, c. Meningkatnya peran dan fungsi Pemerintah Daerah, yaitu

Sasaran

1. Tersedianya aksesibilitas 2. 3. 1. 2. 3. 4.

masyarakat yang memadai Tersedianya sarana perhubungan yang aman Tersedianya sarana dan prasarana komunikasi dan informasi Meningkatny akuntabilitas Pemerintah Meningkatnya mutu SDM pengawasan Meningkatnya kinerja instansi pemerintah Terwujudnya tertib administrasi pelaksanaan pembangunan daerah

1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah dalam perencanaan daerah 2. Tersedianya validitas dokumen informasi perencanaan pembangunan

1. Meningkatnya kualitas pengembangan kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik


No

Visi/Misi

Tujuan fungsi pelayanan, regulasi dan pemberdayaan, d. Mewujudnya peayanan prima bagi masyarakat e. Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan penanaman modal,

Sasaran

1. Terwujudnya pola pengelolaan 1. 2.

3. f. Meningkatkan penyediaan dan penguasaan teknologi di bidang komputer dan jaringan

4. 1. 2.

3. 4. g. Meningkatnya penyediaan dan penguasaan teknologi di bidang komputer dan jaringan,

1. 2.

3. 4. h. Mewujudkan peningkatan manajemen data dan informasi pembangunan daerah

1. 2.

keuangan PPK Badan Layanan Umum Daerah Meningkatnya kualitas petugas pelayanan perijinan Terwujudnya pelayanan perijinan yang transparan berbasis teknologi informasi dan komunikasi Meningkatnya kualitas penyediaan infomasi Meningkatnya peluang investasi Meningkatny kapasitas aparatur dalam optimalisasi fungsi teknologi informasi dan komuniksi (TIK) Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan yang transparan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Meningkatnya kinerja instansi pemerintah Terwujudnya tertib administrasi pelaksanaan pembangunan daerah Meningkatnya kapasitas aparatur dalam optimalisasi fungsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan yang transparan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Meningkatnya kinerja instansi pemerintah Terwujudnya tertib administrasi pelaksanaan pembangunan daerah Meningkatnya kualitas penyediaan informasi melalui ketersediaan data elektronik Terwujudnya database pembangunan sebagai sumber informasi


No

Visi/Misi

i.

6

Misi 5

Meningkatakan kualitas kehidupan dan kerukunan antar umat beragama dengan penguatan kesadaran moral dan etika serta kehidupan berbudaya di masyarakat

Tujuan Meningkatnya pelayanan penyelenggaraa n administrasi daerah Mengkondisikan pelaksanaan ibadah bagi semua umat beragama, menciptakan kesemarakan kehidupan keagamaan dan meningkatkan kerukunan umat beragama demi kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa.

Sasaran 1. Tersedianya sarana prasarana aparatur yang memadai

1. Terciptanya masyarakat yang toleran, tenteram dan peduli sesama 2. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan berbangsa dan bernegara

B. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN DAERAH Masalah dan tantangan yang dihadapi pada tahun 2009-2013, diantaranya adalah: 1. Angka Kemiskinan di Kabupaten Karanganyar, meskipun sudah terjadi penurunan angka kemiskinan tetapi masih diatas target propinsi dan nasional yaitu berkisar antara 15-18%; 2. Masih belum optimalnya produktifitas di sektor pertanian, yang merupakan lapangan usaha terbesar dari penduduk Kabupaten Karanganyar. 3. Masih kurangnya kualitas sarana dan prasarana fisik/infrastruktur sosial ekonomi masyarakat, khususnya jalan, jembatan, irigasi, pendidikan, kesehatan dan pasar rakyat. 4. Jumlah pengangguran masih relatif tinggi, terutama pengangguran yang tersembunyi. 5. Masih belum maksimalnya pelaksanaan pendidikan untuk menuju pendidikan

yang berkualitas seperti harapan semua pihak.


Permasalahan lainnya, masih adanya siswa yang putus sekolah atau tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tingkat partisipasi pendidikan, khususnya pendidikan lanjutan masih sangat rendah. Sarana dan prasarana pendidikan kondisinya juga banyak yang mengalami kerusakan. Demikian juga kualitas guru juga masih perlu mendapatkan perhatian. 6. Masih belum maksimalnya pelayanan kesehatan utamanya yang dapat

menjangkau

seluruh

masyarakat

miskin

dan

masih

terdapatnya kasus kekurangan gizi dan wabah penyakit seperti tuberkulosa (TBC) dan demam berdarah. Masih dijumpai adanya anak-anak yang mengalami gizi buruk serta sarana dan prasarana kesehatan yang perlu mendapatkan perhatian. 7. Masih rendahnya pendapatan petani, yang merupakan bagian terbesar dari penduduk Kabupaten Karanganyar. 8. Meningkatnya kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup baik secara kuantitas maupun kualitas. 9. Masih rendahnya daya beli masyarakat, salah satunya akibat pengaruh harga minyak di tingkat dunia yang tidak stabil dan pengaruh globalisasi. 10. Masih rendahnya penerapan hukum dan penegakan hukum secara konsisten. 11. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan

yang

baik

(good

governance)

akibat

belum

optimalnya kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintahan di masing-masing unit kerja serta belum optimalnya penegakan hukum dan pemberantasan KKN. 12. Struktur perekonomian daerah belum secara optimal mendorong dinamisasi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.


C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH Dalam RPJMD 2009-2013 telah ditetapkan indikator makro program prioritas pembangunan antara lain adalah: 1) Pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 6,75 persen 2) Laju inflasi diharapkan dapat dikendalikan pada tingkat 7 persen. 3) PDRB perkapita (ADHK) diperkirapakan mencapai Rp.7.000.000,4) Tingkat kemiskinan diperkirakan turun menjadi 23,03 persen 5) Angka Pengangguran diperkirakan turun menjadi 3,7 persen Strategi dan Arah Kebijakan Daerah untuk mencapai target indikator makro RPJMD sebagai berikut: 1) Penanggulangan penyelenggaraan

kemiskinan bantuan

dan

dengan jaminan

mengefektifkan sosial

pemenuhan

kebutuhan dasar masyarakat dan mengoptimalkan pelibatan masyarakat

dalam

pelaksanaan

program

penanggulangan

kemiskinan. 2) Menciptakan pertumbuhan ekonomi dengan memperbaiki iklim investasi,

mendorong

masyarakat,

daya

pengembangan

saing,

meningkatkan

pariwisata,

dan

iptek

daya

beli

sehingga

mendukung pertumbuhan ekomoni dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan 3) Penurunan tingkat pengangguran dengan menyediakan lapangan kerja . 4) Pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan Fokus : - Peningkatan

kualitas

penyelenggaraan

Pemerintahan

dan

Pelayanan Publik - Penyediaan Data / Informasi yang Akurat dan Valid - Meningkatkan Kondusifitas Wilayah - Meningkatkan Sinergi dan Harmonisasi Perencana Program/ Kegiatan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten Adapun Capaian kinerja indikator makro pembangunan daerah 2009-2013 sebagai berikut :


1. Pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kranganyar dari tahun ke tahun meningalami peningkatan sebagaimana

digambarkan

berikut ini : Tabel 2.2. : Pertumbuhan ekonomi NO

Tahun

ADHK

ADHB

1

2009

4,38 %

9,10 %

2

2010

5,42 %

10,10 %

3

2011

5,50 %

11,53 %

4

2012

5,71 %

11,71 %

5

2013

5,34%

10,87%

Sumber : BPS Karanganyar

2. Inflasi Inflasi Kabupaten Karanganyar dari tahun ke tahun sangat fluktuatif . dengan sandang

penyumbang inflasi terbesar dari kelompok

sedangkan kelompok terendah adalah kelompok

kesehatan . Tabel 2.3 : Inflasi Kabupaten Karanganyar Kelompok 2009 Pengeluaran 1. Bahan Makanan 4,93 2. Makanan Jadi, 9,33 Minuman, rokok dan tembakau 3. Perumahan, air, 13,65 listrik, gas dan BBM 4. Sandang 11,97 5. Kesehatan 7,85 6. Pendidikan, Rekreasi 1,57 dan OR 7. Transport dan -2,46 Komunikasi Umum 3,14 Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar No.

2010

2011

2012

2013

24,25 3,87

1,81 0,47

2,41 5,20

14,10 4,19

2,70

0.27

2,31

10,23

1,39 1,50 1,83

0.05 0.0 0.11

9,34 1,94 3,53

7,13 4,72 3,97

0,37

0,01

2,53

4,98

7,26

0,64

3,29

7,05


3. Indek Pembangunan Manusia Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan salah satu indicator kinerja pembangunan untuk mengukur tiga dimensi pokok

pembangunan

manusia

yang

mencerminkan

status

kemampuan dasar penduduk yaitu angka usia harapan hidup, capaian tingkat pendidikan ( angka rata rata lama sekolah dan angka melek hurup) serta pengeluaran riil perkapita guna mengukur akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak IPM Kabupaten Karanganyar mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sbb :

Tabel 2.4 : Nilai IPM Tahun 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

IHH(angka harapan hidup) 78,00 78,00 78,08 78,17 78,25 78,33 78,42 78,50 78,58 78,58

IP( indek pendidikan)

PPP(indek daya beli)

69,69 69,40 70,36 71,32 72,30 73,30 73,99 74,69 75,48 75,48

60,50 60,48 62,52 64,59 66,70 68,85 71,03 73,25 75,52 75,52

IPM(indek pembangunan Manusia) 69,40 69,29 70,32 71,36 72,42 73,49 74,48 75,48 76,53 76,53

Sumber : Bappeda Karanganyar

Sedangkan indikator kinerja pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2009-2013 disajikan dalam matrik sebagai berikut :


MATRIK INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DALAM RPJMD KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2009 - 2013

No.

Misi / Tujuan

(1) A

(2)

(3)

CAPAIAN INDIKATOR PEMBANGUNAN 2009 Realisasi (4)

2010 Realisasi (5)

2011 Realisasi (6)

2012

2013

realisasi (7)

realisasi (10)

22

20

1

1

140

150

-

-

100

100

885

1,062

140

150

-

-

69,000

72,000

SKPD (11)

Misi 1. Menciptakan Kemanan, Ketertiban dan Kepatuhan Hukum Melalui Penegakan Peraturan Perundang-undangan. 1

Jumlah Demo

Buah/ Tahun

2

Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja

Orang/10.000 Penddk

3

Jumlah Perkara yang Diselesaikan

Buah/ Tahun

4

Jumlah Tenaga Kerja dibawah Umur Rasio Jml TK PPNS/Jml Perda yg hrs Ditegakkan

Orang

5

B

Satuan

Persen

18.00

15.00

0.54

0.52

142.00

101.00

-

15.00 0.54 125.00

-

30.65

30.65

30.65

Satpol PP Satpol PP Satpol PP DSTKT BKD

Misi 2. Memperkuat Kehidupan Demokrasi Melalui Pemberdayaan Partisipasi Rakyat untuk Pemerintahan Daerah yang Demokratis. 1

Rata-rata Jumlah Klp Binaan LPM

Unit/ LPM

177.00

177.00

2

Rata-rata Jumlah Klp Binaan PKK

Unit/ PKK

34.00

34.00

3

Partisipasi Peremp di Lembaga Legislatif

Persen

16.60

16.60

4

Nilai Swadaya Masyarakat

Juta Rupiah

63,144.00

63,531.00

LKPJ Bupati Karanganyar Tahun Anggaran 2013

177.00 34.00 65,000.00

BPMD BPMD Setwan BPMD

C

Misi 3. Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat Melalui Keseimbangan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan yang Bertumpu pada Kemandirian, Peningkatan Kualitas SDM dan Penyetaraan Gender. 1

Angka Melek Huruf

2

Angka Rata-rata Lama Sekolah

3

4

5

Persen

a. Sekolah Dasar / MI

Tahun

b. SMP/ MTs.

Tahun

c. SMA/ MA

Tahun

d. SMK

Tahun

99.24

99.73

100.00

6.21

6.20

6.19

3.00

3.00

3.00

3.00

3.02

3.00

3.00

3.01

3.00

106.18

101.62

102.20

71.09

73.62

72.36

30.07

31.75

28.99

115.92

117.60

117.15

96.35

101.18

99.95

42.48

69.66

42.20

98.32

98.34

6.21

6.21

3.01

3.01

3

3

3.01

3.01

98.6

98.62

74.07

74.21

38

40

Dikpora

Dikpora Dikpora Dikpora Dikpora

Angka Partisipasi Murni a. Sekolah Dasar / MI

Persen

b. SMP/ MTs.

Persen

c. APM SMA/SMK/MA

Persen

Dikpora Dikpora Dikpora

Angka Partisipasi Kasar a. Sekolah Dasar / MI

Persen

b. SMP/ MTs.

Persen

c. APK SMA/SMK/MA

Persen

Angka Pendidikan yang Ditamatkan a. Sekolah Dasar / MI

Persen

115.92 96.35 42.48


99.72

115.99 96.77 52 99.92


99.72 b. SMP/ MTs.

6

Persen

c. SMA/ SMK/ MA

Persen

Rasio Ketersediaan Sekolah Dasar

Buah/10.000 Penddk

7

Rasio Guru/ Murid Sekolah Dasar

Permil

8

Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata2 SD

Permil

9

Angka Anak Putus Sekolah SD/MI

Persen

Angka Anak Putus Sekolah SMP/MTs

Persen

Angka Anak Putus Sekolah SMA/MA

Persen

Angka Anak Putus Sekolah SMK

Persen

1 0 1 1 1 2 1 3

1 4

95.31

100.00 96.29

96.29

97.70

99.00 93.67

93.67

98.38

98.00 7.29

7.29

6.79

7.86 16

16.00

14.00

15.00

0.69

0.59

0.65

0.07

0.01

0.68

0.04

0.04

1.04

0.17

0.09

1.00

0.68

1.14

0.06

33.00

33.00

34.00

22.00

22.00

22.00

-

-

-

-

1.00

1.00

1.00

2.00

2.00

2.00

0.69 0.07 0.04

97.17 96.72 6.79 16 1.33 0.07 0.1

0.09

0.08

0.08

0.08

18

20

35

40

-

9

9

-

12

15

1

1

2

2

Dikpora Dikpora Dikpora Dikpora Dikpora Dikpora Dikpora Dikpora Dikpora

SSN : a. SD

Unit

b. SMP

Unit

c. SMA

Unit

d. SMK

Unit


RSBI/SBI : a. SD

Unit

b. SMP

Unit


Dikpora Dikpora

1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3

c. SMA

Unit

d. SMK

Unit

Kabupaten Vokasi Siswa SMK-SMA

Persen

Kelayakan Guru SD

Persen

Kelayakan Guru SMP

Persen

Kelayakan Guru SMA

Persen

Kelayakan Guru SMK

Persen

Jumlah Perpustakaan

Unit

Jumlah Pengunjung Perpustakaan

Orang/Tahun

Angka Kematian Bayi

Permil

Angka Kematian Balita

Permil

Angka Kematian Ibu

Per 100000

Angka Usia Harapan Hidup

Tahun

Tingkat Kesempatan Kerja

Persen

91.74

93.38

Tingkat Pengangguran

Persen

8.26

6.62

Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Persen

70.23

75.03

Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja

Permil

62.89

66.06

Rasio Lulusan S1/S2/S3

Orang/10.000

1.00

1.00

1.00

2.00 54-46

2.00 56-44

2.00 58-42

90.82

42.06

90.06

91.77

87.05

94.43

82.53

90.53

92.14

83.53

91.57

74.67

218.00

245.00

376.00

19,248.00

15,661.00

16,911.00

8.30

9.45

8.10

0.13

1.21

2.10

64.90

128.60 -

-

119.40

-

-

93.67 6.33 77.66 46.62 -


1

1

2

2

38

36

75

80

88

90

94.5

95

92

93

772

1,082

33,650

38,700

9.6

9.6

1.15

1.15

107.35

107.35

71.8

71.8

96.3

96.8

3.7

3.2

78.36

80.36

31.38

28.38

394

404

Dikpora Dikpora Dikpora Dikpora Dikpora Dikpora Dikpora Perpusda Perpusda DKK DKK DKK DKK DSTKT DSTKT DSTKT DSTKT DSTKT

0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7

penddk. Rasio Ketergantungan

Persen

Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga

Orang

Rasio Akseptor KB

Persen

Nilai Realisasi PAD

Juta Rupiah

Ratio Pengumpulan PAD

-

51.90

54.22

1.89

1.97

1.98

79.90

78.78

79.25

66,967.50

80,483.00

Persen

100.54

102.00

Kemampuan Keuangan Daerah

Persen

9.00

10.50

Kemandirian Keuangan Daerah

Persen

89.00

93.20

Tax Effort

Persen

75.00

72.00

Jumlah Jenis Pajak & Retrib Daerah

Jenis

10.00

Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)

Persen

Laju Inflasi

85,099.00 100.00 11.00 98.00 80.75

52.15

51

1.71

1.71

83.85

83.85

74,162

7,870

105

105

12

15

104.09

109.29

84.9

89.1

-

-

10

10

-

-

-

6.75

7

Persen

-

-

-

7

7.5

PDRB Per kapita

Ribu Rupiah

-

-

-

10,000

10,500

Jumlah Pengunjung Wisata

Orang

-

-

-

765,049

879,806

Angka Kemiskinan

Persen

-

21.76

20.56

Rasio Ruang Terbuka

Persen

-

82.79

84.66

Persentase Lahan Bersertifikat

Persen

86

100

Penanganan Sampah

Persen

85.09

89.34

20.64

20.72

78.00

80.00 72.50

74.20

73.72 75.30


PP,PA & KL PP,PA & KL PP,PA & KL DP2KAD DP2KAD DP2KAD DP2KAD DP2KAD DP2KAD BAPPEDA BAPPEDA BAPPEDA Diparta BPMD, DSTKT DKP PEMAN UM DKP

4 8 4 9 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4

5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 6 0 6 1 6 2 6 3

Luas Pemukiman Tertata

Persen

9.00

10.30

Panjang Jaringan Jalan Baik

Persen

471.35

38.80

Rasio Jaringan Irigasi

Persen

10.60

35.38

Tempat Pemakaman Umum

Ha

TPS

M3

Rasio Rumah Layak Huni

Persen

1.20

1.50

a. Rasio Permukiman Layak Huni

Persen

59.00

60.00

b. Rasio Permukiman Layak Huni

Persen

33.00

20.00

Jumlah Arus Penumpang Angk Umum

Orang

Rasio Ijin Trayek

Persen

Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Unit

Jumlah Terminal Bus

Unit

Rasio Panjang Jalan Per Kendaraan

M/unit

Jumlah Orang terangkut Kendaraan Umum

Org/Unit

Jumlah Orang melalui terminal per tahun

Org/tahun

Jumlah BPR/ LKM Aktif

Unit

-

-

Desa Berstatus Swasembada

Persen

-

-

305.00

206.00

125.00

160.00

10.5

12.2

72

75

75

80

308

309

115.76

121.55

87

90

63

65

15

10

180,000

180,000

20

20

814

826

12

12

5.46

5.46

112,987

112,985

3,389,67 0

3,389,55 0

-

34

34

-

100

100

11.20 33.80 44.16 200.00 1.60 65.00 19.00 202,200.00

276,000.00

270,000.00

20.00

20.00

20.00

703.00

854.00

928.00

11.00

11.00

12.00

2.23

2.58

2.53

130,434.00

135,451.00

3,900,000.00

4,050,000.00

92,560.00 2,770,800.0 0


DPU DPU DPU DKP DKP DPU DPU BPMD Dishubkominfo Dishubkominfo Dishubkominfo Dishubkominfo Dishubkominfo Dishubkominfo Dishubkominfo BPMD BPMD

6 4 6 5 6 6 6 7 6 8 6 9 7 0 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7 7 7 8 7 9

Luas wilayah Produktif

Persen

29.00

29.00

Luas Wilayah Kebanjiran

Persen

0.03

0.02

Luas Wilayah Kekeringan

Persen

Luas Lahan Kritis

Ha

Jml Persh yg laksanakan Pengelolaan LH

Unit

Jml Instalasi Pengolah Limbah Cair IK (IPAL/RB)

Unit

Jml Sumber Mata Air Terkonservasi

Unit

Penggunaan Energi Alternatif

Kecamatan

Penataan & Pemeliharaan RTH

Persen

Jumlah Sumur Resapan

Unit

Panjang Sub DAS Terkonservasi

Km

Rasio Pengush taati Aturan LH

Persen

Luas Daerah Rawan Bencana Terkonservasi

Ha

Jml Peran Serta Kelembagaan LH

Kelompok

Peningkatan Kapasitas SDM LH

Orang

Jml Sekolah yg Melaksanakan Prog Adiwiyata

Unit

-

1.03 37,641.85

26,712.53

28.80 0.06 25,790.53

25.00

30.00

16.00

6.00

10.00

10.00

3.00

2.00

1.00

2.00

2.00

2.00

20.00

-

17.00 -

8.00

15.00 -

55.00

65.00

-

10.00

15.00

17.00

19.00

-

3.00

20.00

7.00

10.00

45.00 -


34.4

34.4

-2.50

-3.20

0.34

0.34

20,924

20,909

80

95

63

93

16

18

2

2

80

100

3,000

3250

15

18

75

90

55

65

23

25

36

41

8

10

Dipertan DPU Dipertan LH LH LH LH LH LH LH LH LH LH LH LH LH

D

Misi 4. Meningkatkan Pola Pelayanan Birokrasi dengan Mengutamakan Kepuasan Masyarakat Secara Pasti, Cepat, dan Murah. 1

Jumlah Investor Berskala Nasional

Buah

42.00

44.00

2

Jumlah Nilai Invest Berskala Nasional

Juta Rupiah

3,641.00

3,457.00

3

Rasio Daya Serap TK

Orang

26,619.00

32,927.00

4

a. Jumlah Perda yang dapat disusun

Buah

20.00

17.00

b. Jumlah Perda mendukung Iklim Usaha

Buah

2.00

10.00

5

Rata-rata Lama Proses Perijinan

Hari

12.00

12.00

6

Jumlah Jaringan Komunikasi Titik

60.00

195.00

a. Jaringan Telekomunikasi & Kom Radio 1) Jaringan VOIP

= 24 titik

24.00

24.00

2) Jaringan PABX

= 15 titik

15.00

150.00

3) Jaringan Kom Radio

= 19 titik

21.00

21.00

b. Jaringan Hotspot

Titik

1.00

1.00

c. Jaringan Wide Area Network (WAN)

Titik

31.00

31.00

15.00

15.00

16.00

16.00

43.00

43.00

1) Jaringan WAN Setda

= 15 titik

2) Jaringan Tele Conference = 16 titik d. Jrngan Wireless Local Area Network (WLAN)

Titik

49.00

47

48

3,188.00

2928

3128

36,469.00

35,887

38,387 1

1.00 17.00

17

17

15.00

15

15

195.00

78

84

BPPT&PM BPPT&PM BPPT&PM Setwan BPPT&PM BPPT&PM

24.00

Dishubkominfo

150.00

Dishubkominfo

21.00

Dishubkominfo

1.00

Dishubkominfo

31.00

47

47

15.00

Dishubkominfo

16.00

Dishubkominfo

43.00


47

51

Dishubkominfo

E

7

e. Bandwith Internet Website www.karanganyar.go.id Rasio Wartel/Warnet thd Penduduk

8

Jumlah Siaran Radio/TV masuk daerah

Unit

16.00

16.00

9

Rasio Jml Apr Daerah/Jml Kebutuhan Formasi

Persen

94.36

93.32

Kelompok Unit Orang Unit

16.00

10.00

800.00 -

440.00 -

5

Jumlah Grup Kesenian Jumlah Gedung Kesenian Jumlah Seniman Pembentukan Dewan Kesenian Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

kali/th

37.00

40.00

6

Penyelesaian masalah konflik Agama

kali/th

9.00

7.00

kbps Persen

256.00

1,000.00

0.40

0.40

7

Up to 2.000 7

6

6

-

97.76

100

-

5 25 -

5 25 -

-

50

60

-

4

2

2,000

2,500.00 16.00

Dishubkominfo Dishubkominfo Dishubkominfo Dishubkominfo

Misi 5. Meningkatkan Kualitas Kehidupan dan Kerukunan Antar Umat Beragama dengan Penguatan Kesadaran Moral dan Etika Serta Kehidupan Berbudaya di Masyarakat. 1 2 3 4


Diparta Diparta Diparta Diparta Kesbangpollinma s Kesbangpollinma s


BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

Recommend Documents