BAB I PENDAHULUAN. - Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah; - Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bogor tahun 2014 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2014. Dokumen ini memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan capaian Rencana Strategis Sekretariat Daerah, Analisis kinerja pelayanan Sekretariat Daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas dan pendanaannya yang bersumber baik dari APBN, APBD Propinsi Jawa Barat, APBD Kota Bogor, dan sumber pendanaan lainnya. Dalam proses penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah tidak terlepas dari tugas, pokok, dan fungsi Sekretariat Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Bogor Nomor 25 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Sekretariat Daerah. Adapun Tugas Pokok Sekretaris Daerah adalah melaksanakan sebagian fungsi pemerintahan daerah di bidang kesekretariatan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretariat Daerah Kota Bogor menyelenggarakan fungsi : - Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah; - Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas daerah dan Lembaga Teknis Daerah; - Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; - Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah; - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas fungsinya. Selain itu penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Tahun 2014 juga memperhatikan Visi dan Misi Sekretariat Daerah yang termuat dalam Rencana Strategis Tahun 2010-2014, yaitu “Terwujudnya Sekretariat Daerah Kota Bogor sebagai penyelenggara Administrasi Pemerintahan dan pelayanan yang profesional dalam menunjang Kota Perdagangan dengan Sumberdaya Manusia yang Produktif dan Pelayanan Prima”, dengan misi : Renja Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun 2014

1

1. Mewujudkan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien dalam menunjang pelayanan publik; 2. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi Sekretariat Daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, penyusunan Rencana Kerja ini merupakan komitmen dari seluruh bagian di lingkungan Sekretariat Daerah untuk melaksanakan

program-program

yang

tertuang

dalam

Rencana

Strategis

Sekretariat Daerah tahun 2010-2014 yang mengakomodir seluruh kegiatan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah. 1.2 Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4.

Undang-Undang

Nomor

15

Tahun

2004

tentang

Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Renja Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun 2014

2

6.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7.

Undang-Undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8.

Peraturan Pemerintah Nomor

68 Tahun 1999 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866); 9.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

sebagaimana

telah

beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12.

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 1 Seri E sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Perda Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);


3

13.

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

14.

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);

15.

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);

16.

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah Kota Bogor

Tahun 2010-2014

(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 3 Seri E);

1.3 Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun 2014, dimaksudkan sebagai : a. pedoman bagi bagian-bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dalam

menyusun program dan kegiatan bagian; b. mensinergikan antara Rencana Kerja Sekretariat Daerah dengan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Srategis Sekretariat Daerah Kota Bogor. 1.3.2 Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun 2014 adalah sebagai acuan bagian-bagian untuk mengoperasionalisasikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok, dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah.


4

1.4 Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun 2014 adalah sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1

Evaluasi Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis SKPD

2.2 2.3

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.

BAB III

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3

Program dan Kegiatan

PENUTUP


5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Hasil dari pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun 2012 dapat disimpulkan sebagai berikut : A. Urusan

Otonomi

Daerah,

Pemerintahan

Umum,

Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian 1) Program ”Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Pemerintah Daerah”, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a) Penyusunan Jabatan di Bawah Eselon IV Kegiatan Penyusunan Jabatan di Bawah Eselon IV telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah. Jabatan

Fungsional

Umum

adalah

kedudukan

yang

menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi. Jabatan tersebut tidak nampak dalam struktur organisasi, namun diperlukan keberadaannya

dalam

organisasi.

Tujuan

penyusunan

jabatan

fungsional umum adalah memberikan kejelasan tugas dan fungsi pegawai dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsi eselon terendah di setiap SKPD sesuai dengan latar belakang pendidikan. Keluaran yang dihasilkan adalah Keputusan Walikota Nomor 821.27.45-395 Tahun 2012 tentang Nama-nama Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Kegiatan tersebut mendapat dukungan dana APBD sebesar Rp 100.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 100.000.000,- .

b) Penyusunan Uraian Tugas Jabatan Fungsional Kegiatan

penyusunan

uraian

tugas

jabatan

fungsional

berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil dan sudah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang


6

Organisasi Perangkat Daerah telah mengatur kelompok jabatan fungsional. Tahapan pelaksanaan kegiatan diantaranya : 1. Menetapkan nama-nama jabatan fungsional dengan Keputusan Walikota Bogor Nomor 821.27.45-222 Tahun 2012 tentang Nama-Nama Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor sebanyak 76 (tujuh puluh enam) Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. 2. Dari 76 (tujuh puluh enam) nama jabatan fungsional tersebut dikelompokkan ke dalam 18 (delapan belas) bidang jabatan fungsional diantaranya: a) Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian; b) Jabatan Fungsional Widyaiswara; c) Jabatan Fungsional Penerjemah; d) Jabatan Fungsional Bidang Kearsipan; e) Jabatan Fungsional Bidang Persandian; f) Jabatan Fungsional Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; g) Jabatan Fungsional Bidang Kebinamargaan dan Sumber Daya Air; h) Jabatan Fungsional Bidang Perhubungan; i)

Jabatan Fungsional Bidang Hukum;

j)

Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan;

k) Jabatan Fungsional Bidang Komunikasi dan Informatika; l)

Jabatan Fungsional Lingkungan Hidup;

m) Jabatan Fungsional Pemberdayaan Masyarakat; n) Jabatan Fungsional Bidang Pendidikan; o) Jabatan

Fungsional

bidang

Pengawasan

Bangunan,

Perumahan dan Penataan Ruang; p) Jabatan Fungsional Bidang Perindustrian dan Perdagangan; q) Jabatan Fungsional Bidang Pertanian; r) Jabatan Fungsional Bidang Ketenagakerjaan dan Sosial. 3. Bidang Jabatan Fungsional tersebut telah ditetapkan Uraian Tugas masing-masing Jabatan Fungsional dengan Keputusan Walikota.


7

Kegiatan ini mendapat dukungan dana APBD Kota Bogor sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.47.250.000,-.

c) Pelaksanaan Analisa Jabatan Kegiatan Pelaksanaan Analisa Jabatan pada SKPD telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Tujuan analisis jabatan adalah sebagai dasar penyempurnaan dan pendayagunaan aparatur pemerintah yang meliputi aspek kelembagaan,

kepegawaian

dan

kediklatan

serta

menyediakan

informasi jabatan sebagai fondasi atau dasar bagi program manajemen kepegawaian, kelembagaan, dan ketatalaksanaan. Keluaran analisis jabatan adalah terlaksananya workshop Analisa Jabatan yang diikuti 20 (dua puluh peserta) sebanyak 4 (empat) kali dan Dokumen Analisa Jabatan sebanyak 50 (lima puluh) buku. Adapun unit kerja yang telah dilaksanakan analisa jabatan yaitu : 1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 2) Dinas Pendapatan Daerah; 3) Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman; 4) Kantor Komunikasi dan Informatika; 5) UPTD Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Alam; 6) Bagian Hukum Sekretariat Daerah; 7) Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah; 8) Bagian Pengendalian Program Sekretariat Daerah; 9) Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah; 10) Bagian Umum Sekretariat Daerah; 11) Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah; 12) Bagian Keuangan Sekretariat Daerah. Kegiatan tersebut mendapat dukungan dana APBD sebesar Rp. 150.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 133.030.000,- .


8

d) Pengkajian Perhitungan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Staf Kegiatan

Pengkajian

Perhitungan

Tunjangan

Tambahan

Penghasilan Bagi Staff dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang mengatur bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai pemerintah daerah dapat memberikan tambahan tunjangan penghasilan kepada PNS berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan pertimbangan objektif lainnya. Keluaran dari kegiatan ini adalah dokumen pengkajian tunjangan tambahan penghasilan bagi staff sebanyak 10 (sepuluh) buku. Isi dari dokumen

tersebut

merekomendasikan

bahwa

dalam

rangka

meningkatkan kesejahteraan pegawai sekaligus meningkatkan kinerja, disiplin dan semangat kerja perlu diberikan Tunjangan Tambahan Penghasilan. Kegiatan tersebut mendapat dukungan dana APBD sebesar Rp. 150.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 148.875.000,-.

e) Evaluasi Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kegiatan Evaluasi Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Kota Bogor dilaksanakan sehubungan dengan adanya Peraturan Perundang-Undangan yang baru serta berkaitan dengan kewenangan pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berimplikasi terhadap tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan harus disesuaikan atau dievaluasi dan direvisi. Peraturan-peraturan tersebut diantaranya : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013. Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengalami perubahan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai berikut : Renja Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun 2014

9

1. Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah terdapat penambahan fungsi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset, yaitu : a) penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB Perkotaan; b) pendataan, penilaian dan penetapan PBB perkotaan; c) pengelolaan data dan informasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB perkotaan; d) pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB perkotaan; e) penagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB perkotaan; f) pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB Perkotaan. 2. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Bogor Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 terdapat perubahan pada Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai yaitu menghilangkan pemberian bantuan-bantuan, tunjangan persalinan, perkawinan, uang kadeudeuh, pensiun dini dan lain-lain. 3. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal terdapat perubahan terhadap Nomenklatur perizinan pada Bidang Perizinan Pembangunan Fisik. 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat penyesuaian Uraian Tugas pada Seksi Dokumentasi. 5. Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah

yang

lainnya

terdapat

penyesuaian dalam konsideran mengingat terdapat perubahan


10

Peraturan Perundang-Undangan dan adanya penyempurnaan pada tugas manajerial di setiap Pemangku Jabatan Struktural. Perubahan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bogor tentang Tugas Pokok Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural, sebanyak 110 (seratus sepuluh) buku. Kegiatan tersebut mendapat dukungan dana APBD sebesar Rp. 150.000.000,-

dengan

realisasi

penyerapan

anggaran

sebesar

Rp.150.000.000,-.

f) Evaluasi Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Bogor Kegiatan Evaluasi Pedoman Pakaian Dinas PNS Kota Bogor dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Evaluasi

Pedoman

Pakaian

Dinas

PNS

di

lingkungan

Pemerintah Kota Bogor diawali dengan menerimanya masukan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengenai pakaian dinas, selanjutnya masukan tersebut dikaji dan dituangkan ke dalam bentuk gambar pakaian dinas SKPD. Keluaran dari kegiatan evaluasi Pedoman Pakaian Dinas PNS tersebut adalah Peraturan Walikota Bogor Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor, sebanyak 111 (seratus sebelas) buku. Kemudian dilaksanakan Sosialisasi Peraturan Walikota Bogor Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor pada tanggal 16 April 2012 yang

dihadiri

oleh

seluruh

SKPD

dengan

Narasumber

dari

Kementerian Dalam Negeri. Kegiatan ini mendapat dukungan dana APBD Kota Bogor sebesar Rp.50.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.48.500.000,-.


11

g) Penyusunan Draft Rancangan Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Penyusunan Draft Rancangan Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah dilaksanakan berkaitan dengan adanya Rancangan Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Berkaitan

dengan

hal

tersebut

Pemerintah

Kota

Bogor

melaksanakan kajian atau evaluasi terhadap beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dikaji/dievaluasi sebagai berikut : 1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor yang berkaitan dengan Pengkajian Pengelolaan Keuangan dan Aset; 2. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Alam pada Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman berkaitan dengan Pengkajian Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Alam; 3. Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bogor berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kerjasama; 4. Bagian Pengendalian Program pada Sekretariat Daerah Kota Bogor yang berkaitan dengan Pengkajian Terhadap Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Hasil dari kegiatan ini adalah Draft Rancangan Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah sebanyak 40 (empat puluh) buku. Kegiatan

ini

mendapat

dukungan

dana

APBD

sebesar

Rp.

175.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 172.120.000,-.

h) Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyusunan Standar Pelayanan Minimal didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal, serta Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 100/676/SJ


12

tanggal 7 Maret 2011 perihal Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah. Hasil dari kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal ditetapkan melalui Keputusan Walikota Bogor untuk 5 (lima) SKPD, yaitu : 

Keputusan Walikota Bogor Nomor 425 Tahun 2012 tentang Penetapan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar;



Keputusan Walikota Bogor Nomor 426 Tahun 2012 tentang Penetapan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenagakerjaan;



Keputusan Walikota Bogor Nomor 427 Tahun 2012 tentang Penetapan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial;



Keputusan Walikota Bogor Nomor 428 Tahun 2012 tentang Penetapan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika;



Keputusan Walikota Bogor Nomor 429 Tahun 2012 tentang Penetapan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan. Kegiatan ini mendapat dukungan dana APBD sebesar Rp.

100.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 99.200.000,-.

i) Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi SOP pada tahun 2012 diawali dengan

sosialisasi yang

dihadiri

oleh

seluruh

SKPD

dengan

Narasumber dari Asisten Deputi Pengembangan Sistem dan Prosedur Kementerian

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

dan

Reformasi

Birokrasi. Setelah itu dibuat pedoman penyusunan SOP dengan Peraturan Walikota Bogor Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor, sebagai bahan untuk mengevaluasi SOP SKPD yang terdiri dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Badan Pelayanan


13

Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, Dinas Pendapatan Daerah, Kantor Komunikasi dan Informatika. Kegiatan ini mendapat dukungan dana APBD sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 97.570.000,-.

j) Pedoman Tata Naskah Elektronik Pedoman

Tata

Naskah

Elektronik

disusun

berdasarkan

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah. Maksud, Tujuan dan manfaat Pelaksanaan Kegiatan Pedoman Naskah Elektronik sebagai berikut : 1. Maksud dilaksanakannya Penyusunan Tata Naskah Elektronik adalah sebagai acuan dalam pengelolaan dan pembuatan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis Tata Naskah Dinas Elektronik. 2. Tujuannya adalah sebagai acuan penyusunan standar minimal pembuatan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis Tata Naskah

Dinas

Elektronik

dalam

mendukung

kelancaran

penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. 3. Manfaat Penyusunan Pedoman Tata Naskah Elektronik adalah : a. Terwujudnya

percepatan

Pemerintahan

Elektronik

(e-

Government); b. Terwujudnya

efektivitas

dan

efisiensi

penyelenggaraan

pemerintahan; c. Terwujudnya percepatan reformasi birokrasi; d. Terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi antar instansi pemerintah; e. Kemudahan

pengelolaan

dokumen

naskah

dinas

dan

penggunaanya. Keluaran dari kegiatan Penyusunan Pedoman Tata Naskah Elektronik adalah tersusunnya Peraturan Walikota Bogor Nomor 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tata Naskah elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor, sebanyak 40 (empat puluh) buku, serta telah dilaksanakan sosialisasi tentang Tata Naskah dengan peserta sebanyak 100 (seratus) orang. Kegiatan tersebut Renja Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun 2014

14

mendapat dukungan dana APBD sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 86.488.000,-.

k) Survei dan Pelacakan serta Penegasan Batas Wilayah antar Kelurahan di Kota Bogor Kegiatan dilaksanakan dengan berbagai tahapan : a. Perencanaan, meliputi kegiatan pengumpulan data-data berupa peta Kota Bogor, Peta Kecamatan, dan Peta Kelurahan yang dijadikan lokasi kegiatan. Data pendukung lainnya berupa informasi-informasi

yang

berhubungan

dengan

keadaan

permasalahan batas wilayah. Pengumpulan data juga dilakukannya koordinasi dengan instansi Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Bogor, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, Kantor Pertanahan Kota Bogor, BAPPEDA Kota Bogor, Diswasbangkim Kota Bogor, Disdukcapil Kota Bogor, Bagian Hukum Setda Kota Bogor, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bogor. b. Validasi data dilakukan dengan mengundang Anggota Tim dan dilakukan pembahasan mengenai data-data yang telah masuk dengan menghadirkan Lurah dan Camat setempat. Rapat Tim dilakukan juga dengan mengundang pihak Pemerintah Kabupaten Bogor dan rapat dipimpin oleh Asisten Tata Praja. c. Survei Lapangan Pelaksanaan peninjauan ke lapangan dilakukan setelah data-data yang masuk dianggap cukup, namun apabila ada perubahan data di lapangan maka akan dijadikan sebagai data penunjang untuk dilakukan validasi kembali. d. Penyusunan hasil survei lapangan Penyusunan hasil survei dilakukan setelah data-data tersebut disinkronkan dengan keadaan lapangan dan dibuat dengan format khusus sesuai aturan yang berlaku serta diolah oleh instansi yang berwenang. e. Monitoring terhadap pelaksanaan pematokan batas daerah. Lokasi kegiatan penataan batas wilayah antar Kelurahan pada tahun 2012 dilakukan di Wilayah Kecamatan Bogor Utara yaitu Kel. Kedunghalang dengan Kel. Ciluar, Kel. Bantarjati dengan Kel. Ciluar, Kel. Cimahpar dengan Kel. Tanah baru, Kel. Tegal Renja Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun 2014

15

Gundil dengan Kel. Bantarjati, Kel. Kedunghalang dengan Kel. Ciparigi dan sebagian wilayah Kecamatan Tanah Sareal yaitu Kel. Kedungbadak dengan Kel. Sukadamai, Kel. Kedungwaringin dengan Kel. Cilendek Timur. Penataan batas di wilayah tersebut dilakukan karena dianggap bahwa lokasi tersebut merupakan lokasi hasil perluasan wilayah Kota Bogor Tahun 1995. Selain itu dilakukan juga monitoring penegasan batas daerah dengan Kabupaten Bogor pada 5 (lima) kecamatan di Kota Bogor yaitu : Kec. Bogor Utara, Kec. Bogor Timur, Kec. Bogor Selatan, Kec. Bogor Barat, dan Kec. Tanah Sareal. Monitoring dilakukan terhadap pemasangan patok yang dilakukan oleh konsultan Kemendagri meliputi 37 patok yang tersebar di kecamatan tersebut. Berdasarkan pengamatan di lapangan, bahwa dari 37 titik tersebut telah ada beberapa titik yang merupakan pilar batas yang telah ada dan beberapa titik belum tersedia pilar. Pelacakan titik yang telah dilakukan dituangkan dalam Berita Acara pelacakan batas dan pemasangan patok batas sementara dengan kayu bercat merah yang disaksikan oleh Tim dari kedua belah pihak serta tokoh masyarakat. Hasil data survei yang diperoleh, diolah oleh BAPPEDA Kota Bogor dan Bakosurtanal untuk dibuat peta dasar hasil survei dalam ukuran A0. Data koordinat tersebut kemudian dituangkan ke dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Tim Penegasan Batas wilayah. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 175.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.173.975.000,00.

2) Program

“Peningkatan

dan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan”, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Bogor disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Renja Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun 2014

16

Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah adalah

laporan kinerja tahunan yang berisi mengenai pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kota Bogor dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis. Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut : a. Pendahuluan, menguraikan mengenai gambaran umum Kota Bogor yang terdiri dari : Latar belakang, Landasan Hukum, Struktur Organisasi, Isu-isu Strategis dan Struktur Ekonomi Kota Bogor. b. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menguraikan mengenai dokumen Penetapan Kinerja yang berisikan tentang sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. c. Akuntabilitas

Kinerja,

menguraikan

pencapaian

sasaran-

sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor dan penyajian hasil Pengukuran Kinerja yang menyajikan pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja. Hasil dari kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini terdiri dari : 1. Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Bogor Tahun 2011 sebanyak 50 ( lima puluh) buku. 2. Dokumen Penetapan Kinerja Kota Bogor Tahun 2012 sebanyak 15 ( lima belas ) buku. 3. Dokumen Penetapan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2012 sebanyak 50 (lima puluh) buku. 4. Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun 2011 sebanyak 15 (lima belas) buku. 5. Dokumen Penetapan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun 2012 sebanyak 15 (lima belas) buku. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bogor Tahun 2011 dan Penetapan Kinerja Kota Bogor Tahun 2012 Renja Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun 2014

17

disampaikan kepada Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Barat, serta kepada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat pada 30 Maret 2012. Kegiatan ini mendapat dukungan dana APBD sebesar Rp. 175.000.000,-

dengan

realisasi

penyerapan

anggaran

sebesar

175.000.000,-

b) Penyusunan LPPD, EPPD dan ILPPD Kota Bogor Penyusunan LPPD, ILPPD dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah,

dan

Informasi

Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Permendagri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. LPPD, ILPPD dan EPPD merupakan progress report yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pelaksanaan kegiatan berupa penyusunan Buku LPPD, LPPD dan EPPD

Kota

Bogor

Tahun

2011

yang

berisi

laporan

umum

pemerintahan, laporan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka desentralisasi, pendelegasian wewenang serta pelaksanaan tugas Kecamatan dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan. EPPD dilaksanakan oleh Tim Provinsi Jawa Barat yang melibatkan berbagai unsur diantaranya Inspektorat Provinsi Jawa Barat, BPKP Jawa Barat, dan Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama Provinsi Jawa Barat. Untuk penyampaian Informasi ILPPD kepada masyarakat dilakukan melalui 3 (tiga) media cetak/surat kabar lokal yang meliputi Radar Bogor, Jurnal Bogor dan Pakuan Raya. Pada

tahun

2012

Pemerintah

Kota

Bogor

menerima

Penghargaan Penyelenggara Pemerintah Daerah terbaik peringkat 6 Nasional atas penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bogor Tahun 2010, penghargaan tersebut diserahkan Renja Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun 2014

18

langsung oleh Wakil Presiden RI kepada 10 Walikota penyelenggara Pemerintahan Terbaik se-Indonesia di Hotel Borobudur Jakarta. Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya LPPD, EPPD dan ILPPD Kota Bogor sebanyak 60 (enam puluh) buku. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 175.000.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 174.175.000,00.

c) Rapat Kerja Daerah Rapat Kerja Daerah Pemerintah Kota Bogor Tahun 2012 dilaksanakan sebanyak 2 kali. Pelaksanaan pertama berlangsung pada Triwulan I tanggal 6-7 Maret 2012 bertempat di Hotel Parama Puncak membahas evaluasi Kegiatan SKPD Tahun 2011, capaian kinerja SKPD Tahun 2011, skala prioritas. Pelaksanaan kedua dilaksanakan pada Triwulan IV pada tanggal 3-4 Oktober 2012 bertempat di Hotel Royal Safari Garden Jalan Raya Puncak Cisarua Bogor, dengan agenda evaluasi kegiatan semester I Tahun 2012, persiapan pengalihan PBB-P2 dan capaian kinerja SKPD Tahun 2012. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 275.000.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 269.040.000,00.

d) Penyusunan

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban

(LKPJ)

Walikota Bogor Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Bogor disusun pada akhir tahun anggaran dan masa jabatan Walikota berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan

Perwakilan

Rakyat

Daerah,

dan

Informasi

Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. LKPJ Walikota Bogor tahun 2011

telah diserahkan kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor pada akhir Maret 2012. Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya LKPJ Walikota Bogor Tahun 2011 sebanyak 100 (seratus) buku. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 300.000.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 298.250.000,00.


19

e) Evaluasi Kinerja BUMD Kota Bogor Output dari kegiatan ini adalah Pembuatan Buku Kajian Kinerja BUMD (PDAM Tirta Pakuan, PD. BPR Bank Pasar, PD. Jasa Transportasi dan PD. Pasar Pakuan Jaya). Kajian evaluasi kinerja BUMD ini meliputi kajian perspektif keuangan, perspektif proses bisnis internal, perspektif hubungan pelanggan, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan serta akumulasi hasil

evaluasi

keempat

perspektif

dan

rekomendasi

terhadap

pemerintah Kota Bogor maupun BUMD yang bersangkutan. Adapun hasil dari kegiatan ini adalah kajian ini

diharapkan

sebagai bahan acuan dan evaluasi bagi pengembangan BUMD ke depan. Sasaran pada Kegiatan ini adalah Pemerintah Kota Bogor dan 4 (empat) BUMD di Kota Bogor . Kegiatan ini mendapat dukungan dana APBD sebesar Rp. 150.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 138.697.750,-.

f) Evaluasi Permohonan Hibah Output dari kegiatan ini adalah rekomendasi atas permohonan hibah, pelaksanaan survey evaluasi permohonan penerusan hibah dan terdokumentasinya survey evaluasi permohonan penerusan hibah. Adapun hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya capaian laporan dan ikhtisar evaluasi permohonan penerusan hibah. Sasaran dari kegiatan ini adalah 4 (empat) BUMD. Namun sampai dengan bulan Desember 2012 belum terealisasi dikarenakan belum ada permohonan penerusan hibah dari 4 (empat) BUMD. Kegiatan ini mendapat dukungan dana APBD sebesar Rp. 20.000.000,-. 3) Program “Peningkatan Kerjasama Antar Daerah”, dengan kegiatankegiatan sebagai berikut : a) Penyelenggaraan Seminar Citynet Seminar Citynet Indonesia diselenggarakan pada tanggal 14 – 16 Mei 2012 bertempat di Hotel Aston. Kegiatan Seminar Citynet dan Best

Practices

mengambil

tema

“Pembangunan

Berwawasan

Lingkungan”. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan

realisasi

penyerapan


anggaran

sebesar

Rp. 20

176.506.600,00.dan dilaksanakan pada tanggal 14 – 16 Mei 2012 bertempat di Hotel Aston. Seminar Citynet Indonesia dan best practices mengambil tema “Pembangunan Berwawasan Lingkungan”.

b) Keikutsertaan dalam APEKSI, Citynet dan Forum Kerjasama lainnya Pemerintah Kota Bogor merupakan keanggotaan dari Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Citynet Indonesia, Citynet Asia Pasifik. Beberapa kegiatan APEKSI yang telah diikuti oleh Pemerintah Kota Bogor, diantaranya :  Mengikuti launching Indonesia City Expo 2012 pada tanggal 17 Februari 2012 di Hotel Peninsula, Jl. Jend Sudirman Gunung Wenang, Manado.  RAKERKOMWIL III APEKSI dilaksanakan pada tanggal 20 – 22 April 2012 bertempat di Hotel Crown Plaza Kota Semarang dengan tema “ Penguatan Otonomi Daerah yang didukung Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”.  Musyawarah Nasional (MUNAS) APEKSI diselenggarakan pada tanggal 30 Mei s.d 2 Juni 2012 bertempat di Hotel Peninsula Jl. Jend Sudirman – Manado.  Mengikuti Rakorkomwil III APEKSI dengan tema “Perekonomian Pemerintah dan Sosial Budaya” yang dilaksanakan di Hotel Zuri BSD City Serpong, Banten pada tanggal 14 – 16 September 2012  Mengikuti Rakorkomwil III APEKSI dengan tema “Mewujudkan Infrastuktur

Pendidikan

yang

Memadai

dalam

rangka

Menyongsong Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun” yang dilaksanakan di KARLITA INTERNATIONAL HOTEL, Jalan Brigjen Katamso No.31 Tegal, Jawa Tengah pada tanggal 12 – 14 Desember 2012 ; Beberapa agenda Citynet yang diikuti, yaitu :  Menghadiri acara Citynet Anniversary and executive commite Meeting pada tanggal 9 – 12 Juli 2012 di Kota Surabaya  Menghadiri acara Seminar internasional dengan tema Sharing Experience in Local Disaster Risk Reduction and climate change adaptation and the citynet Disaster Cluster Meeting pada tanggal 13 s.d 14 Juli 2012 di Kabupaten Sidoarjo.  Mengikuti Rapat Kerja II Citynet Indonesia di Hotel Akmani Jl. KH. Renja Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun 2014

21

Wahid Hasyim No.91 Sabang, Jakarta pada tanggal 19 September 2012 ; Agenda JKPI yang diikuti, yaitu :  Menghadiri Undangan Seminar Internasional Kota Pusaka pada tanggal 15 s.d 18 Maret 2012 di Kota Bengkulu  Mengikuti Kongres II JKPI di Kota Surabaya pada tanggal 22 s.d 24 Oktober 2012 di Hotel Majapahit , Jl. Tunjungan No.65 Surabaya; Alokasi anggaran untuk kegiatan ini pada APBD murni sebesar Rp. 350.000.000,00 dan memperoleh tambahan anggaran pada APBD Perubahan sebesar Rp. 15.000.000,00 sehingga total anggaran sebesar Rp. 365.000.000,00, dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 280.677.400,00. Alokasi anggaran tambahan digunakan untuk pembayaran iuran AKOPSI (Assosiasi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi).

c) Kerjasama Daerah dan Luar Negeri Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 425.000.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 201.659.975,00, yang digunakan untuk iuran tahunan keanggotaan ICLEI, keanggotaan Citynet Asia Pasific, perjalanan dinas ke Luar Negeri, koordinasi ke tingkat pusat baik Provinsi Jawa Barat maupun Kementerian Dalam Negeri serta rapat – rapat kerjasama. Perjalanan dinas ke Luar Negeri yang pernah dilaksanakan yaitu perjalanan Dinas dalam rangka “12 th International Congress of Educating Cities of Changwon “ Green Enviroment, Creative education” di Changwon, Republik Korea 25 – 29 April 2012. Beberapa Perjanjian Kerjasama yang telah dilakukan antara lain :

No 1

Tgl. Penandatanganan 9 April 2012

Pihak yang diajak kerjasama Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Melania

Rumah Sakit Bogor Medical Centre (BMC) 2

9 April 2012


Tentang Pengelolaan jaminan kesehatan daerah (jamkesda) program pelayanan kesehatan penduduk miskin Pengelolaan jaminan kesehatan daerah (jamkesda) program pelayanan kesehatan penduduk miskin

22

Rumah Sakit TNI AU Atang Sanjaya 3

9 April 2012

Rumah Sakit Salak 4

9 April 2012

Rumah Sakit Marzoeki Mahdi 5

9 April 2012

PT. Jaya Medika Sejahtera 6

9 April 2012

Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong 7

9 April 2012

Rumah Sakit Palang Merah Indonesia 8

9 April 2012

Rumah Sakit Azra 9

9 April 2012

Rumah Sakit Karya Bhakti 10

9 April 2012

RS. Paru Dr. M. Goenawan Partowidagdo (RSPG) 11

9 April 2012

12

09 Mei 2012

PT. Guna Karya Nusantara

13

29 Juni 2012

PT. Pancakarya Grahatama Indonesia

14

26 Juni 2012

KPP Pratama


Pengelolaan jaminan kesehatan daerah (jamkesda) program pelayanan kesehatan penduduk miskin Pengelolaan jaminan kesehatan daerah (jamkesda) program pelayanan kesehatan penduduk miskin Pengelolaan jaminan kesehatan daerah (jamkesda) program pelayanan kesehatan penduduk miskin Pengelolaan jaminan kesehatan daerah (jamkesda) program pelayanan kesehatan penduduk miskin Pengelolaan jaminan kesehatan daerah (jamkesda) program pelayanan kesehatan penduduk miskin Pengelolaan jaminan kesehatan daerah (jamkesda) program pelayanan kesehatan penduduk miskin Pengelolaan jaminan kesehatan daerah (jamkesda) program pelayanan kesehatan penduduk miskin Pengelolaan jaminan kesehatan daerah (jamkesda) program pelayanan kesehatan penduduk miskin Pengelolaan jaminan kesehatan daerah (jamkesda) program pelayanan kesehatan penduduk miskin Pengakhiran perjanjian pokok kerjasama antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor dengan PT. Guna Karya Nusantara Nomor 644.2/2289-DINPU-1988 tentang Pembangunan Kembali/Peremajaan Pasar Bogor Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Tanggal 5 juli 1988 Beserta Addendumaddendumnya Optimalisasi Aset Terminal Baranangsiang dengan Pola Pemanfaatan Bagun Guna Serah (BGS) Koordinasi Bimbingan dan Pengawasan Wajib Pajak 23

Bendahara dan Kegiatan Lainnya Dalam Rangka Meningkatkan Potensi dan Kepatuhan Perpajakan di Kota Bogor Kerjasama Dalam Pelayanan Perbankan

15

16 Juli 2012

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, TBK

16

20 Juli 2012


17

20 Juli 2012


18

23 Juli 2012

PT. Indonesia Cable Network

Pemanfaatan saluran khusus televise (TV) Kabel dan Jaringan Hybrid Fiber Coax (HFC) Megavision

19

24 Agustus 2012

PT. Bigstarindo Mandiri

20

1 oktober 2012

PT. Carrefour Indonesia dan Kepala BPLH Kota Bogor

Sewa menyewa barang milik Pemerintah Kota Bogor berupa tanah dan bangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) yang terletak di Jalan Pajajaran Kelurahan Baranangsiang Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor untuk dimanfaatkan sebagai Media Informasi Pemanfaatan Limbah Minyak Jelantah

21

2 Oktober 2012

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia

Rintisan Model Pengembangan Pedagang Kaki Lima (PKL) Pangan/Kuliner

22

3 Oktober 2012

Yayasan Danasha

23

Oktober 2012

Tukar menukar barang milik Pemerintah Kota Bogor berupa tanah yang terletak di Perumahan Danau Bogor Raya Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor Dengan Aset Milik Yayasan Danasha  Penanganan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di wilayah Perbatasan Jabodetabekjur  Penyelenggaraan dan Pelayanan Pendidikan di Wilayah Perbatasan Jabodetabekjur  Penyelenggaraan upaya kesehatan lintas batas di wilayah perbatasan Jabodetabekjur

Pemprov. DKI Jakarta, Pemprov Jawa Barat, Pemprov Banten, Pemkab Bogor, Pemerintah Kota Bogor, Pemerintah Kota Depok, Pemkab Tangerang, Pemerintah Kota Tangerang, Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Pemkab Bekasi, Pemerintah Kota Bekasi, Pemkab. Cianjur


Pengelolaan penerimaan pembayaran pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal di Kota Bogor Pengelolaan penerimaan pembayaran pajak daerah

24

24

3 Oktober 2012

PT. KAI (Persero)

25

3 Oktober 2012

PT.KAI

26

16 November 2012

USAID PRIORITAS

27

21 November 2012

Smart Parking System Ltd.

28

27 Desember 2012

Kantor Pertanahan KotaBogor

29

27 Desember 2012

Ikatan Pejabat Pembuat Akta tanah

Rencana Pembangunan Prasarana, Perkeretaapian berupa Stasiun Kereta Api/Stoplate, Stabling dan Jalan Akses di Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor Pembangunan dan pengembangan prasarana kawasan stasiun kereta api di kelurahan Sukaresmi kecamatan Tanah Sareal Penyelenggaraan Bantuan Teknis USAID untuk Peningkatan Kualitas Pembelajaran, Tata Layanan dan Manajemen Pendidikan serta Koordinasi Antar Institute Pendidikan Manajemen perparkiran di Kota Bogor Pengamanan Penerimaan Pajak Daerah BPHTB, PBB dan Tertib Administrasi Pertanahan Di Kota Bogor Pengamanan Penerimaan Pajak Daerah BPHTB, PBB dan Tertib Administrasi Pertanahan Di Kota Bogor

4) Program “Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah”, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a) Pelaporan Keuangan Sekretariat Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan tertib administrasi keuangan yang dapat dilihat dari tersusunnya jurnal umum, jurnal khusus UP/GU/TU, jurnal khusus LS, buku besar, neraca lajur, neraca laporan realisasi anggaran dan rincian asset

yang

merupakan bagian dari terbentuknya laporan keuangan sekretariat. Pada pelaksanaan kegiatan ini telah disusun buku Laporan Keuangan Sekretariat yang terdiri dari 12 kali Laporan Semester dan Laporan Akhir Tahun. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 96.008.000,00.

b) Penelitian Pertanggungjawaban Keuangan Sekretariat Daerah Kegiatan

ini

dilaksanakan

dalam

rangka

meningkatkan

keakuratan penyampaian laporan pertanggungjawaban dari bagianRenja Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun 2014

25

bagian di lingkungan Sekretariat Daerah. Dalam kegiatan ini telah dilakukan verifikasi SPP sebagai dasar terbitnya SPM dan SP2D, verifikasi pengesahan dan laporan pertanggungjawaban dari bagianbagian yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah. Kegiatan ini telah membuat

surat

pertanggungjawaban

(SPJ)

sebagai

bahan

penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat terverifikasi sebanyak 108 (seratus delapan) laporan bulanan. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 96.566.000,00.

c) Pembinaan Administrasi Keuangan Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan

dan

penatausahaan

keuangan

sekretariat

dengan

melaksanakan koordinasi dan konsultasi pada instansi pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah lainnya, mengikuti bimbingan teknis, workshop dan mengadakan sosialisasi terkait dengan kebijakan dan aturan baru yang berhubungan dengan pengelolaan dan penatausahaan keuangan. Hasil dari kegiatan ini yaitu Sinkronisasi kebijakan pengelolaan keuangan antar bagian sekretariat dan terkoordinasinya pelaksanaan kegiatan sehingga berjalan tertib, efektif dan efisien. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 2.200.000.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.937.396.200,00.

5) Program

“Penataan

Peraturan

Perundang-undangan”,

dengan

kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a) Penyusunan Produk Hukum Daerah Kegiatannya meliputi : 1. Melaksanakan penyusunan dan mengkoreksi konsep rancangan produk hukum meliputi : a. Rancangan Peraturan Daerah; b. Peraturan Walikota; c. Keputusan Walikota; d. Instruksi Walikota ; 2. Melaksanakan rapat pembahasan produk-produk hukum daerah dengan Tim Asistensi Penyusunan Raperda dan SKPD terkait;


26

3. Mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian terkait dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat; 4. Mengajukan rancangan Peraturan Daerah ke DPRD dan melaksanakan pembahasan untuk mendapatkan persetujuan; 5. Memproses penetapan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan DPRD untuk ditandatangani oleh Walikota; 6. Melaporkan penetapan Peraturan Daerah ke pemerintah pusat yaitu Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan Kementerian Dalam Negeri; 7. Mengajukan permohonan evaluasi Raperda yang berkaitan dengan retribusi, pajak, APBD dan tata ruang ke pemerintah melalui Gubernur Jawa Barat. Hasil- hasil dari kegiatan tersebut adalah : 1. Penelaahan, Pengkajian, dan Perumusan serta pembahasan Raperda sebanyak 22 (dua puluh dua) antara lain : 2. Raperda yang telah mendapat persetujuan bersama antara DPRD dengan Walikota sebanyak 15 (lima belas) buah, dan yang menjadi Perda 15 (lima belas) buah. 3. Penetapan Produk Hukum Daerah yang berupa : a) Peraturan Daerah sebanyak 15 (lima belas) buah. b) Sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah maupun sebagai tindak lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi telah disusun Peraturan Walikota sebanyak 75 (tujuh puluh lima) buah. 4. Pengkajian, penelaahan dan perumusan Rancangan Keputusan Walikota.

Penetapan

Keputusan

Walikota

yang

bersifat

Penetapan sebanyak 451 (empat ratus lima puluh satu) buah. 5. Pelaksanaan konsultasi ke Biro Hukum Setwilda Propinsi Jawa Barat,

Kementrian

Dalam

Negeri,

Kementrian

Keuangan,

Kementrian Pekerjaan Umum, Kementerian Lingkungan Hidup, Sekretariat Negara, BKN, Kementrian Hukum dan HAM dalam rangka penyusunan Raperda dan pengawasan Raperda. 6. Pelaksanaan peningkatan wawasan dalam rangka konsultasi Peraturan Daerah tentang Raperda Kepariwisataan ke Provinsi Bali serta konsultasi Peraturan Daerah tentang Raperda Pajak dan Retibusi ke Provinsi Sumatra Utara


27

Alokasi

anggaran

untuk

kegiatan

ini

sebesar

Rp.

750.000.000,00, dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 727.155.798,00.

b) Penambahan Sarana JDI Hukum, Pengolahan LD dan BD serta Sosialisasi Sasaran kegiatan ini adalah meningkatkan sarana dan prasarana Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum. Kegiatannya meliputi: 1. Melaksanakan

inventarisasi

Peraturan

Daerah

(Perda),

Peraturan Walikota yang akan dibuat dalam bentuk Lembaran Daerah untuk Peraturan Daerah dan Berita Daerah untuk Peraturan Walikota; 2. Menyusun

dan

mengkoreksi

produk

hukum

yang

akan

diundangkan dalam LD dan BD; 3. Penerbitan Lembaran Daerah (LD) bagi Perda dan Berita Daerah (BD) yang sudah disahkan oleh Sekretaris Daerah; 4. Penggandaan dan penyebarluasan Lembaran Daerah kepada SKPD dan masyarakat; 5. Pembelian Buku-buku hukum dan peraturan. Hasil-hasil dari kegiatan tersebut adalah : 1. Penyusunan dan Pengundangan 15 Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah 2. Penyusunan dan Pengundangan 76 Peraturan Walikota dalam Berita Daerah 3. Pengggandaan Lembaran Daerah sebanyak 500 buku ; 4. Penyusunan Himpunan Lembaran Daerah sebanyak 40 buku ; 5. Pembelian

Buku-buku

peraturan

sebagai

referensi

dalam

pelaksanaan tugas Bagian Hukum khususnya dan Pemerintah Kota Bogor pada umumnya yaitu : a. Buku 3 Undang-Undang Pembangunan b. Buku Permendagri Nomor 37 Tahun 2012 c. Buku Pedoman Bagi PPNS d. Buku Juknis Standar Akuntansi Pemerintah e. Buku Himpunan Peraturan Republik Indonesia jilid 1 tahun 2012


28

f. Buku Himpunan Peraturan Republik Indonesia jilid 2 tahun 2012 g. Buku Himpunan Peraturan Republik Indonesia jilid 3 tahun 2012 ; h. Buku Himpunan Peraturan Republik Indonesia jilid 4 tahun 2012 i. Buku Petunjuk Pelaksanaan Perpres 70 Tahun 2012 j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2011 k. Permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah l. Pepres no 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah 6. Pelaksanaan Petemuan Berkala dan bimbingan teknis Tingkat Nasional Jaringan Dokumentasi Hukum ke Kota Manado. 7. Sosialisasi Produk Hukum Daerah di 6 Kecamatan a) 25 april 2012 di Aula Kecamatan Bogor Selatan b) 25april 2012 di Aula Kecamatan Tanah Sareal c) 26 april 2012 di Aula Kecamatan Bogor Utara d) 26 april 2012 di Aula Kecamatan Bogor Tengah e) 30 april 2012 di Aula Kecamatan Bogor Timur f) 30 april 2012 di Aula Kecamatan Bogor Barat Alokasi

anggaran

untuk

kegiatan

ini

sebesar

Rp.


c) Pengembangan Sistem Informasi Hukum Penyediaan Sistem Informasi Hukum dilakukan dalam rangka percepatan penemuan kembali data dan informasi mengenai peraturan perundang-undangan/produk hukum daerah, yang bertujuan untuk: 1. meningkatkan data dan informasi peraturan; 2. meningkatkan pelayanan informasi peraturan melalui program aplikasi SISKUM. Adapun kegiatannya meliputi: 1. Melaksanakan Entry data peraturan perundang-undangan yang ada di daerah.


29

2. Melaksanakan updating sistem informasi hukum daerah dengan website Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 50.000.000,00, dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 49.700.000,00.

d) Pengkajian dan Analisa Produk Hukum Daerah Kegiatan ini meliputi : 1. Melakukan penyusunan atau mengkoreksi dokumen kerjasama antara Pemerintah Kota Bogor dengan Pemerintah Daerah lain maupun dengan pihak ketiga, bentuk kerjasama dimaksud meliputi Perjanjian, Nota Kesepahaman maupun bentuk hukum lain; 2. Melakukan kajian atas produk hukum daerah untuk memastikan tidak adanya pertentangan dengan peraturan perundangan yang baru. Hasil dari kajian tersebut kemudian diusulkan dalam Program Legislasi Daerah; 3. Melaksanakan konsultasi atas permasalahan hukum yang terjadi di Pemerintah

Kota

Bogor

baik

kepada

Pemerintah

Pusat

(Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat Kabinet RI, Kementerian Hukum dan HAM RI dll), Perguruan Tinggi, maupun ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hasil – hasil dari kegiatan tersebut adalah : 1. Pengkajian dan Analisa Produk Hukum Daerah sebelum dibuat menjadi Peraturan Daerah sebanyak 7 Peraturan Daerah Kota Bogor; 2. Penyusunan Perjanjian kerjasama dan NPHD sebanyak 938 Buah; 3. Kesepakatan bersama sebanyak 15 buah. Alokasi

anggaran

untuk

kegiatan

ini

sebesar

Rp.

200.000.000,00, dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 199.999.500,00. 6) Program “Penerapan dan Penegakan Hukum dan HAM”, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a) Penyuluhan Hukum Pembinaan hukum kepada masyarakat yang dilaksanakan agar kadar kesadaran hukum aparat dan masyarakat meningkat seiring dengan

perkembangan

dinamika

kehidupan

bernegara

dan

bermasyarakat dan sesuai dengan tuntutan reformasi. Dengan adanya Renja Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun 2014

30

peningkatan kesadaran hukum, diharapkan hukum dan keadilan dapat ditegakkan sehingga kepastian hukum dan keadilan dalam semua sektor kehidupan bernegara dan bermasyarakat dapat diwujudkan. Kegiatan tersebut meliputi: 1. Menyusun dan mengoreksi konsep penyelesaian bantuan hukum; 2. Mengkoordinasikan pembelaan hukum bekerjasama dengan pejabat-pejabat dinas terkait lain di lingkungan Pemerintah Kota Bogor; 3. Menyusun bahan penyuluhan dan sosialisasi produk hukum kepada masyarakat dan aparat; 4. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat, pemerintah propinsi serta studi banding dengan daerah kota/kabupaten lain; 5. Melaksanakan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penyelesaian bantuan hukum. Hasil- hasil dari kegiatan tersebut adalah : 1. Telah dilaksanakannya kerjasama dan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Bogor, Kepolisian Resort Kota Bogor dan instansi terkait. 2. Telah dilaksanakannya Penyuluhan Hukum. Kepada masyarakat di

6

kecamatan

Se-Kota

Bogor.

Telah

dilaksanakannya

Penyuluhan Hukum. Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM) di 20 Kelurahan Se-Kota Bogor, meliputi : a. Penyuluhan Hukum Bulan Juni 2012  Kel. Cibuluh, tanggal 18 Juni 2012  Kel. Kedung Halang, tanggal 18 Juni 2012  Kel. Ciluar, tanggal 19 Juni 2012  Kel. Tanah Baru, tanggal 19 Juni 2012 b. Penyuluhan Hukum Bulan Juli Tahun 2012  Kel. Babakan, tanggal 23 juli 2012  Kel. Paledang, tanggal 23 juli 2012  Kel. Panaragan, tanggal 24 Juli 2012  Kel. Pabaton, tanggal 24 Juli 2012 c. Penyuluhan Hukum Bulan Oktober Tahun 2012  Kel. Situ gede, tanggal 17 Oktober 2012  Kel. Balumbang jaya , tanggal 17 Oktober 2012 Renja Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun 2014

31

 Kel. Bubulak, tanggal 18 Oktober 2012  Kel. Margajaya, tanggal 18 Oktober 2012 d. Penyuluhan Hukum Bulan NovemberTahun 2012  Kel. Sukaresmi, tanggal 22 November 2012  Kel. Sukadamai tanggal 22 November 2012  Kel. Cibadak, 23 November 2012  Kel. Kedung waringin 23 November 2012, e. Penyuluhan Hukum Bulan Desember Tahun 2012  Kel. Tajur, tanggal 12 Desember 2012  Kel. Sukasari, tanggal 12 Desember 2012  Kel. Sindangrasa, tanggal 13 Desember 2012  Kel. Sindangsari, tanggal 13 Desember 2012 3. Telah dilaksanakan pembentukan pembinaan kadarkum di kelurahan 4. Telah dilaksanakannya pembinaan SDM kepada PPNS Kota Bogor Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 75.000.000,00, dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 74.700.000,00.

b) Penunjang Rencana Aksi HAM Penunjang Rencana Aksi Nasional dan Hak Asasi Manusia (RANHAM)

diwujudkan

dengan

membentuk

Panitia

RANHAM

berdasarkan Keputusan Bersama antara Bogor dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Barat Nomor

W.8.PH.04.03-932 180.45-150 Tahun 2011

sebagaimana telah diubah dengan

Keputusan Walikota Bogor Nomor 180.45-390 Tahun 2011. Dengan terbentuknya

panitia

RANHAM,

maka

pengkajian

dalam

pengharmonisasian nilai-nilai HAM terhadap produk hukum Daerah dapat terlaksana, sehingga kepastian hukum dapat sesuai dengan asas keadilan dan HAM. Kegiatannya meliputi: 1. Harmonisasi nilai-nilai HAM dengan Perda; 2. Penyusunan rekomendasi hasil kajian HAM terhadap produk hukum yang telah dan akan diterbitkan; 3. Sosialisasi RANHAM. Hasil-hasil dari kegiatan tersebut adalah :


32

1. Merekomendasikan hasil Kajian Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap Peraturan daerah (PERDA) yang telah terbit sebanyak 4 Perda; 2. Telah dilaksanakan pengiriman anggota Tim RANHAM untuk mengikuti Bimbingan Teknik. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 75.000.000,00, dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 74.000.000,00.

c) Fasilitasi Penanganan Perkara Perdata dan TUN Dalam rangka memberikan bantuan penanganan kasus hukum kepada aparatur pemerintah, baik yang menyangkut perkara perdata maupun Tata Usaha Negara (TUN) serta pendampingan terhadap perkara pidana, diperlukan suatu fasilitas yang akan membantu penyelesaian perkara hukum yang terjadi di lingkungan pemerintah. Kegiatan-kegiatannya meliputi : 1. Memberikan fasilitasi terhadap penanganan perkara baik perkara Perdata maupun perkara TUN; 2. Memberikan fasilitas terhadap pendampingan perkara pidana. Hasil dari kegiatan ini adalah fasilitasi penanganan 19 (Sembilan belas) Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) di semua tingkat Peradilan dan Pemantauan Perkara-perkara di luar Perdata dan TUN. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 700.000.000,00, dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 700.000.000,00.

d) Penyelesaian Sengketa Hukum Barang Milik Daerah Dalam rangka penyelesaian sengketa hukum barang milik daerah Kota Bogor perlu pengadaan jasa Konsultan Hukum untuk membuat legal opinion sebagai bahan Pemerintah Kota Bogor dalam melakukan langkah/tindakan hukum agar sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Adapun hasil legal opinion terhadap sengketa barang milik daerah kota bogor, yaitu: 1. Legal Opinion terhadap sengketa hukum barang milik daerah Kota Bogor berupa tanah (lapangan heulang) yang terletak di Jalan Heulang Kelurahan Tanah Sareal Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor yang di klaim oleh ahli waris Nyi. Hj. Asmara. 2. Legal Opinion terhadap sengketa hukum barang milik daerah Kota Bogor berupa tanah yang digunakan untuk POM bensin Renja Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun 2014

33

oleh Hj. Betty Yasin terletak di Jalan Dadali Kelurahan Tanah Sareal Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor. 3. Legal Opinion terhadap sengketa hukum barang milik daerah Kota Bogor berupa bangunan puskesmas merdeka yang terletak di Jalan Merdeka Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor yang diklaim oleh Ferry J. Robertus Tandiono. 4. Legal Opinion terhadap sengketa hukum barang milik daerah Kota Bogor berupa tanah dan bangunan Pasar Kebon Kembang Blok G yang akan diserahkan kepada PD Pasar Pakuan Jaya. Alokasi

anggaran

untuk

kegiatan

ini

sebesar

Rp.

200.000.000,00, dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 197.379.500,00. 7) Program “Pembinaan dan Penataan Perangkat Kecamatan dan Kelurahan”, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a) Pembinaan Terhadap Perangkat Kecamatan dan Kelurahan Pembinaan yang dilakukan oleh Bagian Pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan meliputi Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural

di

Lingkungan

Kecamatan

dan

Kelurahan,

sasaran

pembinaan terhadap Aparatur Pemerintah, Administrasi Kecamatan dan Kelurahan serta Sarana dan Prasarana pendukung kinerja aparat di wilayah. Pada tahun 2012 telah dilaksanakan pembinaan terhadap perangkat Kecamatan dan Kelurahan sebanyak 24 (dua puluh empat) kali. Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemerintahan Kecamatan

dan

Kelurahan

didukung

dengan

anggaran

yang

bersumber dari APBD Kota Bogor Tahun 2012 sebesar Rp. 200.000.000,00 dan penambahan dari Perubahan APBD Kota Bogor sebesar Rp. 75.000.000,00 dengan total anggaran keseluruhan

Rp.


b) Evaluasi Kinerja Kecamatan Kegiatan Evaluasi Kinerja Kecamatan dilaksanakan sesuai dengan amanat Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan lomba Kecamatan. Renja Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun 2014

34

Pelaksanaan Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan Tingkat Kota Bogor dapat dilihat pada tabel berikut : No

Hari /

Kecamatan

Waktu

Tempat

Bogor Utara

09.00 WIB

Aula Kantor

s/d selesai

Kecamatan Bogor

Tanggal 1

Rabu, 11 April 2012

Utara 2

Kamis, 12

Bogor

09.00 WIB

Aula Kantor

April 2012

Selatan

s/d selesai

Kecamatan Bogor Selatan

3

Jum’at, 13

Bogor Timur

April 2012

09.00 WIB

Aula Kantor

s/d selesai

Kecamatan Bogor Timur

4

Senin, 16

Bogor Barat

April 2012

09.00 WIB

Aula Kantor

s/d selesai

Kecamatan Bogor Barat

5

Selasa, 17

Bogor

09.00 WIB

Aula Kantor

April 2012

Tengah

s/d selesai

Kecamatan Bogor Tengah

6

Rabu, 18

Tanah

09.00 WIB

Aula Kantor

April 2012

Sareal

s/d selesai

Kecamatan Tanah Sareal

7

Kamis, 19

Rechecking

April 2012 8

Jum’at, 20 April 2012

09.00 WIB s/d selesai

Rechecking

09.00 WIB s/d selesai

Dari hasil penilaian oleh Tim Penilai Evaluasi Kinerja Kecamatan Tingkat Kota Bogor telah terpilih Kecamatan yang meraih peringkat terbaik I (satu) sampai peringkat VI (enam) yang dituangkan dengan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor: 147.45 – 149 Tahun 2012 tentang Penetapan Kecamatan Terbaik Tingkat Kota Bogor Tahun 2012, sebagai berikut :


35

No

Nama Kecamatan

Peringkat

1


Terbaik I

2

Kecamatan Bogor Utara

Terbaik II

3

Kecamatan Bogor Selatan

Terbaik III

4

Kecamatan Bogor Barat

Terbaik IV

5

Kecamatan Tanah Sareal

Terbaik V

6

Kecamatan Bogor Tengah

Terbaik VI

Dengan terpilihnya Kecamatan Bogor Timur sebagai peringkat Terbaik I pada Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan Tingkat Kota Bogor, maka berhak untuk mewakili Kota Bogor dalam Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2012. Untuk mendukung kegiatan tersebut telah ditetapkan Keputusan Walikota Bogor Nomor 147.45-147 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Pembina Evaluasi Kinerja Kecamatan Tingkat Propinsi Jawa Barat Tahun 2012. Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Tingkat Provinsi Jawa Barat dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2012 bertempat Kantor Kecamatan Bogor Timur. Dalam penilaian tersebut, setiap Kecamatan dibagi ke dalam dua klaster dimana Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten masuk ke dalam kategori klaster I sedangkan Kecamatan yang berada di wilayah Kota masuk dalam kategori klaster II. Hasil Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan tingkat Propinsi Jawa Barat tersebut, Kecamatan Bogor Timur masuk ke dalam 6 (Enam) besar, dengan demikian Kecamatan Bogor Timur berhak mengikuti penilaian Rechecking Sinergitas Kinerja Kecamatan. Dalam rangka mempersiapkan diri menjelang pelaksanaan Rechecking Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 tentunya harus lebih maksimal melaksanakan Pembinaan. Pembinaan Evaluasi Kinerja Kecamatan dalam rangka persiapan Rechecking dapat dilihat pada tabel berikut: No 1

2

Hari / Tanggal

Waktu

Senin, 04 Juni

09.00 WIB s/d

2012

selesai

Rabu, 06 Juni

09.00 WIB s/d

2012

selesai


Tempat Kecamatan Bogor Timur


36

3

4

5

6

Senin, 11 Juni

09.00 WIB s/d

2012

selesai

Rabu, 13 Juni

09.00 WIB s/d

2012

selesai

Senin, 18 Juni

09.00 WIB s/d

2012

selesai

Rabu, 20 Juni

09.00 WIB s/d

2012

selesai





Pelaksanaan Rechecking Sinergitas Kinerja Kecamatan Tingkat Provinsi Jawa Barat dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2012 bertempat di Kantor Kecamatan Bogor Timur. Dari hasil Penilaian Rechecking Sinergitas Kinerja Kecamatan tingkat Propinsi Jawa Barat Tahun 2012 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 138/Kep.873-Otdaksm/2012 tanggal 23 Agustus 2012 perihal KecamatanTerbaik Tingkat Propinsi Jawa Barat Tahun 2012 dimana Kecamatan Bogor Timur yang mewakili Kota Bogor berhasil meraih predikat Kecamatan Terbaik III pada kategori Klaster II. Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Kinerja Kecamatan didukung oleh

anggaran

sebesar

Rp.

150.000.000,00,

dengan

realisasi

penyerapan anggaran sebesar Rp. 144.780.000,00.

c) Kajian Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tetang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Pelaksanaan Kegiatan Kajian Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) bertujuan untuk mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor/badan pelayanan terpadu di Kabupaten/Kota. Kegiatan kajian PATEN di Kota Bogor dilaksanakan melalui kegiatan kajian khusus untuk melakukan rancangan kebijakan dan petunjuk umum yang dibutuhkan dalam rangka penerapan PATEN. Kegiatan ini melibatkan tim yang beranggotakan dari berbagai lintas SKPD yang terkait. Selain itu dalam upaya memperoleh masukan dan saran serta perbandingan dari daerah lain, telah dilaksanakan kegiatan konsultasi dan koordinasi dengan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Renja Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun 2014

37

Hasil dari kegiatan ini adalah penerbitan Buku Pedoman Kajian PATEN di Kota Bogor yang memberikan pedoman khusus tentang tata cara penerapan dan pendelegasian kewenangan-kewenangan apa saja yang dapat dilimpahkan kepada Camat. Kegiatan ini mendapat dukungan dana APBD sebesar Rp. 100.000.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 97.500.000,00. 8) Program “Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah”, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a) Penyelenggaraan tugas-tugas kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah b) Rapat Koordinasi Muspida c) Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya d) Kunjungan Kerja Inspeksi e) Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara f) Dialog/Audiensi dengan Tokoh Masyarakat, Organisasi Sosial 9) Program “Pelayanan Administrasi Perkantoran”, dengan kegiatankegiatan sebagai berikut : a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat merupakan kegiatan rutin pada Sub Bagian TU Pimpinan, Protokol dan Santel yang antara lain berupa kegiatan pemilahan arsip, pengetikan pertelaan arsip, pemilahan arsip, pengetikan dan pendistribusian undangan kegiatan HUT Bogor, HUT RI dan Halal Bihalal. Selain itu juga ada kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yakni tata persuratan elektronik atau pekerjaan alih media arsip. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 86.095.000,00

dengan

realisasi

penyerapan

anggaran

sebesar

Rp.85.160.000,00.

b) Pengelolaan Rumah Tangga SKPD Pengelolaan Rumah Tangga SKPD adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Urusan Dalam yang antara lain belanja ATK (Alat Tulis Kantor), belanja Makanan dan Minuman, belanja Cetakan, belanja alat listrik dan elektronik, belanja perangko, materai dan benda pos lainnya, belanja alat kebersihan dan alat pembersih, Renja Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun 2014

38

belanja dekorasi, belanja pembuatan promosi, miniatur ikon, lambang Kota Bogor, belanja bahan kimia atau non kimia, belanja bahan makanan, belanja peralatan dan perlengkapan dapur, upacara, rumah tangga, protokoler dan pengantar surat, belanja kawat/faximile/internet, belanja

transportasi

dan

akomodasi,

belanja

PBB,

belanja

penggandaan, belanja sewa gedung KPU, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor serta belanja pemeliharaan kesehatan KDH dan WKDH.

Alokasi

anggaran

untuk

kegiatan

ini

sebesar

Rp.

13.334.193.788,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 12.288.777.192,00.

c) Piket Urdal dan Santel Kegiatan piket Urusan Dalam (Urdal) dan Santel merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas PNS maupun Non PNS pada Bagian Umum selama 24 jam secara bergiliran yang terdiri dari piket kebersihan dan pelayanan, piket pengemudi, piket Santel dan piket Hari Besar Nasional. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 275.000.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 271.605.000,00.

d) Peringatan Hari Jadi Bogor Kegiatan Hari Jadi Bogor (HJB) merupakan kegiatan yang diperuntukkan untuk kebutuhan penyelenggaraan Hari jadi Bogor yang setiap tahunnya diselenggarakan terdiri dari belanja dokumentasi dekorasi, belanja akomodasi hotel, belanja cetak, belanja sewa meja dan kursi, belanja sewa genset, belanja sewa tenda, belanja sewa sound system, belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.480.817.350,-. 10) Program “Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur”, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a) Pemeliharaan Rutin/Berkala Inventaris Kantor Kegiatan

Pemeliharaan

rutin/berkala

Inventaris

kantor

dilaksanakan oleh Sub Bagian Urusan Dalam yang terdiri dari pemeliharaan

suku

cadang

bermotor,

pemeliharaan

alat

komunikasi, pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor, Renja Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun 2014

39

pemeliharaan meubelair, pemeliharaan komputer, pemeliharaan instalasi listrik dan telepon, perbaikan Rumah Dinas Walikota, perbaikan Ruang Kerja Walikota, perbaikan Ruang Kerja Wakil Walikota, perbaikan Ruang Kerja Sekda, perbaikan Ruang Rapat Tengah dan Ruang Rapat 3 serta perbaikan Ruang Gedung Induk Balaikota dan Gedung Sekretariat Lantai 1 s/d 4. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 2.434.500.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.2.303.119.228,-.

a) Pengadaan Kendaraan Roda 4 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda 4 berupa pembelian kendaraan roda 4 (empat), terdiri dari 15 unit kendaraan untuk Wakil Walikota, Sekretaris Daerah Kota Bogor, 3 (tiga) unit untuk Staf Ahli, para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bogor dan Bagian Umum (kendaraan operasional). Kegiatan

ini

mendapat

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.2.924.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.2.866.289.640,-.

b) Pengadaan kendaraan Roda 2 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda 2 sebanyak 4 unit yang dipergunakan sebagai sarana mobilisasi untuk kegiatan kedinasan di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bogor (Asisten Tata Praja 1 unit, Asisten Administrasi Kemasyarakatan dan Pembangunan 1 unit, Asisten Administrasi Umum 1 unit, Bagian Pengendalian Program 1 unit).

Kegiatan

ini

mendapat

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

66.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 54.390.000,-.

c) Pengadaan Alat / Perlengkapan Kantor Dalam rangka meningkatkan efektivitas kegiatan pemerintahan di lingkungan Sekretariat Daerah maka perlu ketersediaan sarana dan prasarana operasional pada masing-masing unit kerja, maka dari itu kegiatan pengadaan alat/perlengkapan kantor menjadi kegiatan rutin pada Sub Bagian Perlengkapan. Pengadaan tersebut antara lain : pengadaan kursi kerja, meja kerja, komputer, printer, AC dan lain-lain.


40

Kegiatan ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.854.361.212,dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.2.668.287.750,-.

d) Penyusunan Standar Harga Kegiatan Penyusunan Standar Harga dilaksanakan sebagai pedoman Standar Harga untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Kegiatan ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 125.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 123.028.955,-.

e) Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan Seiring dengan berkembangnya penilaian Kota Bogor sebagai salah satu kota yang strategis di Jawa Barat oleh beberapa daerah di Indonesia dan Luar Negeri, berdampak pada meningkatnya frekwensi kunjungan kerja, acara dan undangan untuk Walikota Bogor dan pejabat Pemerintah Kota Bogor dari berbagai instansi dan organisasi baik dari dalam maupun luar negeri. Oleh karenanya dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan profesional dalam mengantisipasi hal tersebut, sehingga perlu kiranya Sub Bagian TU Pimpinan, Protokol dan Santel melaksanakan kegiatan Peningkatan Pelayanan Keprotokolan yang merupakan kegiatan rutin setiap tahunnya. Kegiatan ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 411.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 377.364.200,-.

f) Pengelolaan Santel Kegiatan pengelolaan Sandi dan Telekomunikasi ( Santel ) merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian TU Pimpinan, Protokol dan Santel, yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan komunikasi dan persandian dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bogor. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 89.000.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.87.050.000,00.

g) Penyusunan RKBU dan RKPBU Sekretariat Daerah Dalam rangka perencanaan kebutuhan barang/pemeliharaan barang milik daerah di lingkungan Sekretariat Daerah maka perlu Renja Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun 2014

41

diadakan kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bogor. Kegiatan ini juga untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang. Kegiatan ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 45.000.000,- dengan

realisasi penyerapan

anggaran sebesar Rp. 44.800.000,-.

h) DED Pembangunan Lift Kegiatan

ini dilaksanakan

sebagai

perencanaan

kegiatan

pembangunan lift Sekretariat sebagai sarana prasarana aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bogor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.49.005.000,-. 11) Program “Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik”, dengan kegiatankegiatan sebagai berikut : a) Pembinaan dan Penilaian Terhadap Pelayanan Publik SKPD Kegiatan ini ditujukan untuk mempersiapkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) dalam penilaian Citra Pelayanan Publik. Pembinaan ini dilaksanakan oleh Bagian Pelayanan Publik Biro Organisasi Provinsi Jawa Barat dan/dari Deputi Pengembangan

dan

Sistem

dan

Prosedur

Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi. Dari hasil pembinaan dari Biro Organisasi Provinsi Jawa Barat mendapatkan total nilai 83 % (delapan puluh tiga) dengan perincian penilaian sebagai berikut : 1. Penilaian Karakteristik Umum terdiri dari : a. Bentuk Kelembagaan b. Dasar Hukum Pembentukan c. Waktu BPPT mulai beroperasi d. Jumlah Izin yang dilayani Dengan nilai score yang harus dicapai 200 dan pencapaian score 145 hasil persentase 73 %. 2. Penilaian Kegiatan/Kinerja PPTSP terdiri dari : a. Pemberian Izin Renja Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun 2014

42

b. Batas Waktu c. Standar Pelayanan d. Besaran Biaya e. Pelatihan untuk Pegawai Dengan nilai score yang harus dicapai 500 dan pencapaian score 480 hasil persentase 82 %. 3. Penilaian Infrastruktur dan teknologi informal terdiri dari : a. Ketersediaan sarana prasarana b. Laporan Kinerja Pelayanan Perizinan c. Tempat dan Bangunan d. Tempat dan Ruang-ruang yang dimiliki e. Kendaraan Operasional f. Sarana Komputer g. Sambungan Internet Dengan nilai score yang harus dicapai 300 dan pencapaian score 276 hasil persentase 92 %. Kegiatan ini didukung APBD sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 97.000.000,-.

b) Fasilitasi Penyusunan ISO 9001:2008 Pada

tahun

2012

telah

dilaksanakan

kegiatan

fasilitasi

penyusunan Dokumen International Organization Of Standarization (ISO) 9001:2008 yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yaitu CV. Inovasi Kreasi Mandiri pada Kecamatan Bogor Utara, dengan pelayanan yang di ISO kan antara Lain : 

Prosedur pengelolaan Fasilitas Umum.



Prosedur Pengesahan Surat Pengantar KTP dan KK.



Prosedur Pemberian Surat Keterangan tidak mampu.



Prosedur Pengurusan Izin Lingkungan.



Prosedur Pengurusan Izin Gangguan (HO).



Prosedur Pengesahan Surat Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Sebelum

pelaksanaan

International

Organization

Of

Standarization (ISO) 9001 : 2008 pada Kecamatan Bogor Utara dilaksanakan pelatihan (Training) untuk seluruh karyawan Kecamatan dan Kelurahan dengan hasil yang dicapai berupa : Renja Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun 2014

43



Sertifikasi

Pelatihan

Audit

ISO

9001-2008

dan

Peserta

mendapat Sertifikat Training sebanyak 21 orang. 

Audit Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2008



Prosedur Operasional / Kecamatan Bogor Utara Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 250.000.000,00

dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 247.785.000,00.

c) Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengacu kepada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) unit pelayanan instansi Pemerintah. Pada tahun 2012, kegiatan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat dilaksanakan pada Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor. Kegiatan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang pelaksanaannya bekerjasama dengan Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor, maka hasil dari Survey IKM Tingkat Kepuasan Masyarakat Kota Bogor terhadap Pelayanan Publik yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor, berupa : 1. Pembuatan AK I (Kartu Kuning) Tanda untuk Pencari Kerja 2. Pembuatan AK III Pendaftaran Adanya Lowongan Kerja 3. Pembuatan AK IV Surat Panggilan kepada pencari kerja, Dengan nilai score yang harus dicapai baik berdasarkan nilai IKM (Kepmen PAN) maupun CSI (Metode IPA), adalah dikategorikan “Baik”dan Memuaskan”. Indikator penilaian dalam kepuasan Masyarakat di lihat dari : 1. Prosedur pelayanan 2. Persyaratan pelayanan 3. Kejelasan Petugas Pelayanan 4. Tanggungjawab petugas pelayanan 5. Kemampuan petugas pelayanan 6. Keadilan mendapat pelayanan 7. Kesopanan dan Keramahan petugas pelayanan 8. Keamanan lingkungan Kantor/Dinas Renja Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun 2014

44

Saran dari hasil survey IKM dalam jangka pendek diperlukan insentif kelembagaan dan fasilitasi

pendanaan untuk peningkatan

kualitas sumberdaya manusia pada instansi-instansi atau SKPD yang berdasarkan Tugas Pokok Fungsinya melaksanakan pelayanan publik. Keluaran Masyarakat

dari

Kegiatan

tersebut

adalah

Penyusunan tersusunnya

Indeks

buku

Kepuasan

Laporan

Akhir

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor sebanyak 25 (dua puluh lima) buku. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 75.000.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 70.605.000,00. 12) Program “Pengendalian Pembangunan”, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a) Penyusunan Standar Biaya Kegiatan

Penyusunan

Standar

Biaya

dimaksudkan

untuk

menciptakan standarisasi biaya untuk kegiatan belanja langsung di SKPD Lingkungan Pemerintah Kota Bogor, sehingga di dalam pelaksanaannya akan memiliki keseragaman di dalam besaran biaya pengelolaan kegiatan serta bertujuan agar dalam pelaksanaan penyusunan

Rencana

Kerja

Anggaran

(RKA)

dan

Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor, menggunakan prinsip efisien dan efektif sesuai dengan standar pengelolaan kegiatan yang telah ditetapkan . Hasil dari kegiatan ini berupa : 1. Penyusunan

Standar

biaya,

biaya

pengelolaan

kegiatan

sebanyak 180 buku standar biaya pelaksanaan kegiatan tahun 2013 bagi SKPD; 2. Sosialisasi Standar biaya pengelola kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebanyak 200 PPTK yang mengikuti sosialisasi standar biaya. Sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 24 September 2012. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Penyusunan standar biaya berlangsung selama 12 bulan, dimana alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Ribu Rupiah)

dengan

realisasi


penyerapan

anggaran

sebesar 45

Rp.88.300.000,- (Delapan Puluh Delapan Juta Tiga ratus Ribu Rupiah).

b) Evaluasi Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Maksud dari kegiatan evaluasi pelaporan dan monitoring adalah untuk mengevaluasi dan memonitor kegiatan di seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor apakah dalam pelaksanaannya sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah disahkan, termasuk dari segi anggaran , realisasi fisik dan jadwal pelaksanaan. Tujuan : 1. Mengetahui tingkat Kemajuan Kegiatan Tahun 2012, baik yang sedang ataupun yang telah selesai; 2. Mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi di lapangan dan tindak pemecahan masalah yang dilakukan; 3. Melakukan pencegahan secara dini kemungkinan terjadinya penyimpangan lebih lanjut berdasarkan indikasi permasalahan yang ada; 4. Menyediakan umpan balik sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan/tindakan

yang

diperlukan

dalam

rangka

penyempurnaan di tahun yang akan datang; 5. Mengetahui sejauh mana kegiatan dapat dilaksanakan serta hasil/manfaat yang dirasakan. Lingkup Kegiatan : 1. Penyusunan laporan bulanan realisasi kegiatan Tahun Anggaran 2012, sebanyak 70 buku laporan bulanan pelaksanaan kegiatan 2012; 2. Penyusunan Laporan tahunan realisasi kegiatan Tahun Anggaran 2012, sebanyak 55 buku laporan tahunan pelaksanaan kegiatan 2012; 3. Monitoring pelaksanaan kegiatan ke 45 SKPD; Pelaksanaan Kegiatan evaluasi dan monitoring dilaksanakan oleh tim yang dibagi sesuai bidangnya yaitu bidang pemerintahan, ekonomi, sosial-budaya, dan fisik, selanjutnya tim mengevaluasi berdasarkan laporan realisasi kegiatan yang disampaikan oleh SKPD sesuai format yang ditentukan kemudian dilakukan pembahasan dalam rapat evaluasi kegiatan. Untuk diketahui bahwa jumlah seluruh Renja Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun 2014

46

kegiatan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor berjumlah 1055 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 712.122.153.214,- ( Tujuh Ratus Dua Belas Milyar Seratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Empat Belas Rupiah), dimana terdapat 7 kegiatan yang tidak dilaksanakan. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 12 bulan, dari anggaran sebesar Rp. 220.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah), terealisasikan sebesar Rp

200.400.000,- (Dua Ratus Juta

Empat Ratus Ribu Rupiah).

c) Penyelenggaraan e-Procurement Maksud diadakannya kegiatan penyelenggaraan e-Procurement adalah

Untuk

meningkatkan

efisiensi,

efektivitas,

transparansi,

persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan sistem aplikasi layanan pengadaan secara elektronik. Sementara itu tujuan dari penyelenggaraan e-Procurement adalah: 1. Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden

Nomor

54

Tahun

2010

tentang

Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah; 2. Untuk menciptakan tertib administrasi, dengan memusatkan kegiatan

kesekretariatan

Layanan

Pengadaan

Secara

Elektronik; Lingkup Kegiatan : 1. Pelaksanaan Pelelangan SKPD melalui Sistem e-Procurement di LPSE Kota Bogor; 2. Pelatihan dan Verifikasi kepada penyedia barang/jasa secara kontinyu; 3. Penyusunan Buku Laporan Tahunan e-Procurement; 4. Pembangunan Aplikasi SMS Gateway (1 Aplikasi); 5. Pengadaan server (1 unit); 6. Pengadaan Hard Disk internal (1 unit); 7. 1 Unit Pengadaan Hard Disk eksternal (1 unit). Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kota Bogor :


47

1. Pada Tahun 2012 LPSE Kota Bogor telah memfasilitasi proses pengadaan

barang/jasa

secara

elektronik

baik

untuk

Lingkungan Pemerintah Kota Bogor maupun untuk lembaga dan instansi vertikal lain yang menginduk (service provider) ke LPSE Kota Bogor. Selama tahun 2012, LPSE Kota Bogor telah menayangkan proses lelang sebanyak 417 paket pengadaan, dengan

jumlah

total

pagu

anggaran

sebesar

Rp.

232.802.787.702 (Dua Ratus Tiga Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Depalan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Dua Rupiah). Total paket tersebut merupakan jumlah keseluruhan paket baik paket-paket pengadaan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor maupun paket milik Admin Agency LPSE Kota Bogor. Jumlah paket terbagi kedalam 4 kategori berdasarkan jenis pengadaannya yaitu pekerjaan konstruksi, pengadaan barang, jasa konsultansi serta jasa lainnya. Pekerjaan konstruksi merupakan paket lelang yang paling banyak dilelangkan pada LPSE Kota Bogor yaitu mencapai 64,99% dari total jumlah paket keseluruhan.

Tabel 1 Rekap Paket Lelang Berdasarkan Kategori Lelang No 1. 2. 3. 4.

Kategori Jumlah Jumlah Pagu % Lelang Paket Pekerjaan 271 169.284.112.652,00 64,99 Konstruksi Pengadaan 61 38.063.696.600,00 14,63 Barang Jasa 59 11.257.160.650,00 14,15 Konsultansi Jasa Lainnya 26 14.197.817.800,00 6,24 Total 417 232.802.787.702,00 100%

2. Khusus

di

Lingkungan

Pemerintah

Kota

Bogor,

paket

pengadaan yang berhasil ditayangkan pada LPSE Kota Bogor sebanyak 395 paket dari seluruh SKPD dengan total paket selesai sebanyak 386 paket, beberapa paket diantaranya mengalami gagal lelang.Total pagu anggaran paket tersebut sejumlah Rp.217.545.202.302 (Dua Ratus Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Ribu Tiga Ratus

Dua

Rupiah)

dengan

total

penawaran

sebesar

Rp.201.456.306.258 (Dua Ratus Satu Milyar Empat Ratus Lima Renja Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun 2014

48

Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah), sehingga diperoleh efisiensi sisa hasil lelang sebesar Rp.13.796.249.044,00 (Tiga Belas Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Empat Rupiah) atau setara dengan 6,41%. 3. Selain itu pada tahun 2012, pada kegiatan pengembangan eProcurement juga dilakukan kastemasi /penambahan menu/fitur pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berupa pembangunan ”APLIKASI SMS GATE WAY” yang diberi nama “SMS REMINDER”

yang dibangun untuk menciptakan suatu

sistem yang dapat digunakan untuk mengingatkan panitia tentang jadwal pengadaan secara otomatis yang terkoneksi dengan SPSE dan bertujuan untuk menciptakan kondisi system kerja yang dapat mendukung panitia/anggota pokja yang tergabung dalam Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik sehingga anggota pokja dapat secara maksimal menggunakan SPSE. 4. Pendokumentasian seluruh kegiatan pelelangan di Kota Bogor melalui Laporan

Buku

Tahunan

yang berisikan

laporan

pelaksanaan pengadaan barang/jasa tahun 2012 melalui SPSE, dan laporan tiap bidang yang tergabung dalam Tim LPSE yaitu bidang verifikasi, Helpdesk, Traineer, Administrator, jaringan dan Kesekretariatan LPSE. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan eProcurement selama 12 bulan, dari sisi anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 336.480.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus

Delapan

Puluh

Ribu

Rupiah)

terserap

sebesar

Rp.

325.546.500,- (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah).

d) Penyelenggaraan ULP Kegiatan

penyelenggaraan

Unit

Layanan

Pengadaan

diselenggarakan dengan maksud untuk menciptakan optimalisasi tertib administrasi layanan pengadaan, serta bertujuan agar Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Renja Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun 2014

49

Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan untuk menciptakan tertib

administrasi,

barang/jasa

dengan

memusatkan

kegiatan

pengadaan

yang dilaksanakan melalui e-Procurement di Unit

Layanan Pengadaan (ULP). Adapun manfaat dengan adaya kegiatan “Penyelenggaraan unit Layanan Pengadaan” adalah: 1. Proses pengadaan bisa dilaksanakan lebih efisien, efektif, menghemat waktu, biaya dan tenaga; 2. Lelang dilaksanakan secara terpusat dan terpadu; 3. Panitia lebih tenang dan fokus dalam bekerja; 4. Dokumen lelang seragam. Pelaksanaan Kegiatan: 1. Pada Tahun 2012 Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Bogor melelangkan paket pengadaan barang/jasa yang dilelangkan melalui SPSE sebesar 417 paket pekerjaan , dengan jumlah paket pekerjaan yang selesai sebesar 408 paket pekerjaan dengan jumlah pagu sebesar Rp. 232.802.787.702,- (Dua Ratus Tiga Puluh Dua Milyar

Delapan Ratus Dua Juta Tujuh Ratus

Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Dua Rupiah), dan pagu selesai sebesar Rp. 230.510.140.702,- (Dua Ratus Tiga Puluh Milyar Lima Ratus Sepuluh Juta Seratus Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus

Dua

Rupiah).

Dari

total

pagu

tersebut

dihasilkan

penawaran sebesar Rp. 213.095.560.907,- (Dua Ratus Tiga Belas Milyar Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Rupiah),

atau selisih Rp.

17.414.579.794,- (Tujuh Belas Milyar Empat Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) atau sebesar 8.17%. 2. Pada

tanggal

25

Oktober

2012,

melalui

kegiatan

penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan ini dilaksanakan “ Sosialisasi Sistem Pengadaan secara Elektronik Bagi PPK, Anggota ULP, dan Auditor di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor, dengan jumlah peserta sebanyak 130 orang. 3. Pendokumentasiaan

pelaksanaan

kegiatan

penyelenggaraan

ULP Tahun 2012 dilaksanakan melalui Penyusunan buku laporan tahunan ULP. Renja Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun 2014

50

Pelaksanaan kegiatan berlangsung selama 12 bulan. Dari sisi anggaran, anggaran sebesar Rp. 687.199.000,- (Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) terealisasikan sebesar Rp. 676.587.500,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

e) Pengendalian Administrasi Pembangunan Kegiatan pengendalian administrasi pembangunan dimaksudkan untuk mengendalikan pelaksanaan administrasi kegiatan. Sementara itu manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini adalah : 1. Mempermudah

pemetaan

kegiatan

SKPD

sesuai

Output,

Outcome, dan benefit yang ditetapkan; 2. Mempermudah proses updating data progress kegiatan fisik secara real time; 3. Mendukung terciptanya tertib administrasi pembangunan; 4. Mempermudah data dan informasi perkembangan kegiatan SKPD. Lingkup kegiatan: 1. Penyusunan buku berita acara

penyerahan pertama FST-1(10

Buku berita acara penyerahan pertama); 2. Penyusunan buku laporan hasil monitoring lapangan (14

Buku

laporan hasil monitoring lapangan); 3. Penyusunan buku serah terima pekerjaan (10 Buku serah terima pekerjaan); 4. Penyusunan buku laporan tahunan (5 buku laporan tahunan). Pada tahun 2012, pelaksanaan pengendalian administrasi pembangunan

dipermudah

dengan

adanya

“Sistem

Aplikasi

Pengendalian Administrasi Pembangunan”, dimana dari hasil verifikasi Berita Acara kegiatan yang dipihakketigakan yang diinput dalam sistem tersebut

dihasilkan jumlah berita acara konsultasi sebesar 321

kegiatan, konstruksi 475 kegiatan, dan pengadaan barang/jasa sebesar 1096 kegiatan dengan jumlah total kegiatan yang dipihak ketigakan sebesar 1892 kegiatan. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 75.000.000,(Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), terserap sebesar Rp. 51.750.000,(Lima Puluh Satu Juta Tujuh ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).


51

f) Sosialisasi Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tujuan diadakannya kegiatan Sosialisasi Perpres No. 70 Tahun 2012 adalah untuk mensosialisasikan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK), Panitia Lelang, dan Assosiasi Penyedia Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Manfaat dari diadakannya kegiatan ini adalah: 1) Peserta mampu memahami Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 2) Peserta

mampu

mempertanggungjawabkan

mengelola pengelolaan

kegiatan kegiatan

dan

pengadaan

barang/jasa sesuai ketentuan. Sementara itu pelaksanaan

Kegiatan Sosialisasi

Peraturan

Presiden nomor 70 Tahun 2012 dilaksanakan selama tiga hari dari tanggal 12 s/d 14 Desember 2012. Hari pertama tanggal 12 Desember 2012 dengan jumlah peserta sebanyak 106 orang yang terdiri dari Pengguna Anggaran(PA), Pejabat Pembuat komitmen (PPK), dan Kuasa Pengguna anggaran (KPA). Hari Kedua tanggal 13 Desember 2012 dengan jumlah peserta sebanyak 174 orang terdiri dari seluruh PPTK, dan hari terakhir tanggal 14 Desember 2012 terdiri dari 40 orang yang merupakan penyedia barang/jasa anggota assosiasi di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 94.452.000,00.

B. Urusan Komunikasi 1) Program “Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa”, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a) Dialog Pembangunan dan Iklan Layanan Publik Kegiatan ini terdiri dari : 1. Dialog di Radio Pelaksanaan dialog melalui radio, merupakan bagian upaya memperkuat

sosialiasi

berbagai

kegiatan

dan

kebijakan

Pemerintah Kota Bogor. Di tahun 2012, terjadi kenaikan Renja Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun 2014

52

signifikan pelaksanaan dialog di radio dibandingkan tahun 2011. Kenaikannya mencapai 328,57 % karena di tahun 2012, pelaksanaan dialog di radio dilaksanakan 23 kali, sedangkan di tahun 2011, dialog di radio hanya terlaksana 7 kali. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh adanya kebutuhan untuk memperkuat layanan kehumasan melalui radio. Peningkatan

tersebut

diharapkan

mampu

meningkatkan

jangkauan informasi ke lebih banyak elemen masyarakat Kota Bogor dalam upaya penyebarluasan informasi publik. Berikut rekapitulasi pelaksanaan dialog radio di tahun 2012: 2. Iklan Layanan Masyarakat di Radio Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan untuk memperkuat informasi yang disampaikan dalam pelaksanaan dialog di radio. Setiap bulan, setidaknya ada dua tema yang disampaikan dalam bentuk ILM di radio.Tema-tema tersebut lebih banyak berkisar tentang pemberitahuan seperti sosialisasi agenda HJB 2012, Tarhib Muharam 1434 H, atau pelaksanaan Hari Menanam Pohon 2012. Selain itu, tema ILM pun berkisar tentang ajakan kepada masyarakat untuk melakukan program 3R, mewaspadai DBD, atau siaga bencana. 3. Dialog di Televisi Pelaksanaan

dialog

Televisi

(TV)

baru

menjangkau

Megaswara TV sebagai satu-satunya TV lokal di Kota Bogor. Di tahun 2012, ada sembilan kali dialog yang dilaksanakan dengan mengangkat berbagai tema. Jumlah ini meningkat 225% dibandingkan pelaksanaan dialog TV di tahun 2011 yang baru dilaksanakan 4 kali. Peningkatan ini terutama didorong oleh adanya kebutuhan untuk memperkuat layanan kehumasan melalui

televisi.

Peningkatan

kegiatan

dialog

di

televisi

diharapkan mampu maningkatkan jangkauan informasi lebih luas ke elemen masyarakat kota Bogor dalam upaya penyebarluasan informasi publik. Alokasi

anggaran

untuk

kegiatan

ini

sebesar

Rp.



53

b) Pendokumentasian Bidang Kehumasan Pendokumentasian mendokumentasikan

bidang

berbagai

kehumasan

data

terkait

dilakukan produk

untuk

kehumasan

mengenai aktivitas Pemerintah Kota Bogor yang dikelola oleh Bagian Humas. Selama tahun 2012, telah tersusun 24 Buku Kumpulan Sambutan Walikota Bogor, 60 Buku Kumpulan Rilis Pers Pemerintah Kota Bogor, 24 Buku Kliping Berita, dan 6 Buku Kumpulan Berita Peringatan Hari Jadi Bogor (HJB) ke-530 Tahun 2012. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 50.000.000,00, dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00.

c) Pengelolaan Media Publikasi Internal Kegiatan ini meliputi : 1. Kalawarta Kalawarta adalah media internal yang diterbitkan Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Bogor untuk memperkuat pelaksanaan sosialiasi kebijakan dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Di tahun 2012, Kalawarta telah terbit sebanyak 12 edisi dengan mengangkat berbagi tema di lingkungan Pemerintah kota Bogor. Frekuensi penerbitan ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2011 yang mencapai 24 edisi. Penurunan tersebut terjadi untuk mendukung kebijakan meningkatkan jumlah eksemplar pada setiap edisi Kalawarta. Jika di tahun 2011, jumlah eksemplar setiap edisi kalawarta mencapai 275 buah, maka di tahun 2012 jumlah eksemplar per edisi mencapai 550 buah. Dengan penambahan eksemplar per edisi ini diharapkan mampu memenuhi distribusi ke berbagai SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Kalawarta telah didistribusikan kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. 2. Spanduk dan Selebaran Sepanjang

tahun

2012,

telah

dilakukan

pencetakan

selebaran sebanyak 2000 lembar dengan tema Agenda Hari Jadi Bogor ke-530 dan Agenda Ramadhan 1433 H. Sedangkan spanduk telah dicetak sebanyak 53 buah, untuk kegiatan Hari Jadi Bogor ke-530, Lomba P2WKSS, Lomba Kelurahan di Renja Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun 2014

54

Kelurahan

Ciparigi,

dan

kegiatan

Lokakarya

Kehumasan.

Pelaksanaan kegiatan ini untuk memperkuat dan mendukung pelaksanaan sosialisasi di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Alokasi

anggaran

untuk

kegiatan

ini

sebesar

Rp.


d) Pengelolaan Informasi Publik Pada Website Kota Bogor Salah satu fokus utama kehumasan di tahun 2012 adalah memperkuat up dating berita di website Kota Bogor. Dengan up dating yang dilakukan secara berkesinambungan tersebut diharapkan akan menarik minat banyak orang untuk mengunjungi website kota Bogor. Oleh karena itu, Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Bogor menjaga kesinambungan berita yang termuat di website kota Bogor. Secara keseluruhan di tahun 2012, ada 878 berita yang dihasilkan dan dimuat

melalui

website

kota

Bogor.

Berita-berita

di

website

www.kotabogor.go.id telah menjadi bahan yang diperlukan masyarakat termasuk para wartawan untuk mendapatkan berita dan ikut menyebarluaskan berita-berita tentang aktivitas Pemerintah Kota Bogor, maupun aktivitas masyarakat. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 50.000.000,00, dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00. 2) Program “Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi”, dengan kegiatan Peningkatan Pelayanan Kehumasan. Kegiatan ini meliputi : a) Rapat Bakohumas Tema utama yang diangkat dalam setiap pelaksanaan rapat Bakohumas belum bergeser dari upaya menguatkan fungsi dan peran Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) sebagai jawaban kesiapan memenuhi amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Untuk menyesuaikan dengan tema tersebut, narasumber yang hadir adalah praktisi kehumasan, jurnalis, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, dan Kabag Humas Setda Provinsi Jawa Barat.


55

b) Lokakarya Kehumasan Sama seperti Rapat Bakohumas, isu utama yang diangkat dalam pelaksanaan lokakarya adalah penguatan pemahaman peran dan fungsi utama PPID sebagai ujung tombak implementasi Undang Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bedanya, lokakarya membahas lebih mendalam tentang penguatan fungsi dan peran PPID. Oleh karena itu, lokakarya pada tahun 2012 mengangkat tema tentang Implementasi UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP Menuju Open Government Initiative. Perbedaan lainnya, peserta lokakarya adalah PPID di lingkungan Pemerintah Kota Bogor, termasuk aparat wilayah. Untuk tahun 2012, hadir sebagai pembicara adalah Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi yang mengangkat tema tentang penguatan transpransi publik. Pada pelaksanaan kegiatan yang berlangsung 12 Juli 2012 ini, turut pula hadir sebagai pembicara adalah : 

Direktur Komunikasi Publik Kementerian Kominfo RI Tulus Subardjono



Kabid Pelayanan Informasi, Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat,

Sekretariat

Jenderal,

Kementerian

Kominfo,

Soekartono Sukartono Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 80.000.000,00, dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 71.700.000,00. 3) Program “Kerjasama Informasi dan Media Massa”, dengan kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah. Kegiatan ini meliputi : a) Jumpa Pers Jumpa pers dilakukan dalam rangka mensosialisasikan berbagai kebijakan yang akan dan telah dilakukan Pemerintah Kota Bogor. Sepanjang tahun 2012, telah dilaksanakan 4 kali jumpa pers dengan mengangkat berbagai tema yang rata-rata dihadiri 100 jurnalis dari berbagai media. Narasumber yang hadir adalah perwakilan dari SKPD terkait tema. b) Advertorial Pemuatan advertorial merupakan bagian tak terpisahkan sebagai langkah untuk mensosialisasikan secara luas kebijakan dan langkah Pemerintah Kota Bogor dalam mengurai berbagai masalah di kota Bogor. Di tahun 2012, ada peningkatan frekuensi pemuatan Renja Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun 2014

56

advertorial di berbagai media jika dibandingkan tahun 2011. Sepanjang tahun 2012, pemuatan advertorial telah dilaksanakan sebanyak 82 kali di berbagai media massa lokal, regional, maupun nasional. Sedangkan di tahun 2011, pemuatan advertorial baru mencapai 41 kali.Dengan demikian, jumlah pemuatan advertorial tahun 2012 naik hampir 100 % dibandingkan tahun 2011.Selain jumlah, tema yang diangkat dalam advertorial sepanjang tahun 2012 lebih beragam dibandingkan tahun 2011. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 600.000.000,00, dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 590.335.400,00.

C. Urusan Pertanahan 1) Program

“Penyelesaian

Konflik-Konflik

Pertanahan”,

dengan

kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a) Fasilitasi dan Mediasi Permasalahan Pertanahan dan Pengaduan Masyarakat Kegiatan

ini

dilaksanakan

dalam

rangka

mengoptimalkan

pelayanan kepada masyarakat untuk memfasilitasi permasalahan pertanahan yang terjadi khususnya di Kota Bogor. Mengingat permasalahan pertanahan ini sangat kompleks, selain melibatkan SKPD yang berada di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor untuk fasilitasi dan mediasi masalah pertanahan dan pengaduan masyarakat mengenai pertanahan juga bekerjasama dengan instansi vertikal yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hasil dari kegiatan ini yaitu terfasilitasinya penanganan masalah pertanahan public sector dan private sector. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 50.000.000,00. Untuk menangani permasalahan pertanahan yang ada di Kota Bogor dibentuk Tim Fasilitasi dan Mediasi Permasalahan Pertanahan dan Pengaduan Masyarakat Tahun 2012 melalui Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 591.45 – 21

Tahun 2012. Tugas Tim

sebagaimana dimaksud adalah : 1. Melaksanakan fasilitasi penanganan masalah pertanahan di kota Bogor; 2. Mengoptimalkan penanganan masalah pertanahan;


57

3. Memfasilitasi penanganan masalah pertanahan berdasarkan aduan dari masyarakat; 4. Melaporkan

hasil penanganan

masalah pertanahan berdasarkan

pengaduan yang masuk. Dari beberapa pembahasan yang telah dilakukan melalui fasilitasi dan

mediasi,

permasalahan

atau

pembahasan

yang

belum

terselesaikan yakni berasal dari penyelesaian penggunaan lahan tanah fasos/fasum oleh pengembang di Kota Bogor, hal ini karena disebabkan penyelasaian dilakukan langsung oleh dinas terkait sehingga masih terdapat kendala teknis. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 50.000.000,00, dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00.

b) Pembakuan Nama Rupa Bumi di Kota Bogor Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menetapkan nama rupabumi sesuai kaidah pembakuan nama rupabumi yang dilakukan setelah

melalui

proses

dan

persyaratan

tertentu.

Mengingat

permasalahan pertanahan ini sangat kompleks, selain melibatkan SKPD yang berada di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor untuk pembakuan nama rupabumi juga bekerjasama dengan instansi vertikal yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hasil dari kegiatan ini yaitu : 1. Mewujudkan tertib administrasi di bidang pembakuan nama rupabumi di Kota Bogor khususnya, dan di Propinsi Jawa Barat secara umumnya; 2. Menjamin tertib administrasi wilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3. Mewujudkan adanya gasetir Kota Bogor yang sinkron dan bertautan dengan gasetir Propinsi dan Nasional sehingga ada kesamaan pengertian mengenai nama rupabumi di Indonesia; 4. Mewujudkan

data dan

informasi akurat mengenai nama

rupabumi di seluruh wilayah Kota Bogor, baik untuk kepentingan pembangunan Daerah, Nasional maupun Internasional. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 250.000.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 249.598.000,00.


58

c) Sosialisasi Peraturan tentang Pertanahan Kegiatan Sosialisasi Peraturan tentang Pertanahan Kota Bogor Tahun 2012 didorong karena adanya permasalahan tanah yang berkembang semakin kompleks, maka kiranya aparatur di wilayah khususnya, harus mendapatkan pembekalan pengetahuan dan wawasan seputar hukum-hukum pertanahan, supaya aparatur di wilayah memiliki kepercayaan diri yang baik di dalam menjalankan tugas mengatasi masalah pertanahan. Kemampuan aparatur di wilayah khususnya dalam menangani masalah pertanahan, tentu akan sangat membantu untuk mencegah berkembangnya suatu masalah pertanahan, seperti sengketa lahan menjadi masalah yang kompleks. Kasus seperti sengketa lahan dapat ditekan, apabila sejak awal permasalahan itu muncul, bisa segera dihadapi dan diatasi secara tuntas di tingkat wilayah. Kegiatan Sosialisasi Peraturan tentang Pertanahan Tahun 2012 diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2012 di Gedung Bale Binarum, dengan jumlah peserta 210 (dua ratus sepuluh) yang terdiri dari : 

6 Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan se-Kota Bogor;



68 Lurah se-Kota Bogor;



68 Kasi Pemerintahan Kelurahan se-Kota Bogor;



68 Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan se-Kota Bogor. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 75.000.000,00

dengan realisasi sebesar realiasi anggaran sebesar Rp 74.850.000,00.

D. Urusan Perdagangan 1) Program “Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan”, dengan kegiatan Evaluasi Kota Halal. Output dari kegiatan ini adalah pembuatan buku saku produk pangan halal di Kota Bogor, pelaksanaan sosialiasi program Kota Bogor menuju Kota Halal melalui media cetak ( Indonesia Halal Directory 2012 – 2013 yang diterbitkan oleh LPPOM MUI dalam 2 (dua) bahasa, Laporan perkembangan Kota Bogor menuju Kota Halal tahun 2012, Pelaksanaan Rakor Program Kota Bogor menuju Kota Halal)


59

Adapun hasil dari kegiatan ini adalah adanya kejelasan produk pangan halal dengan adanya logo/tanda halal yang jelas sehingga memudahkan masyarakat untuk mengenalinya melalui penyebaran media cetak (Indonesia Halal Directory 2012 – 2013 dan buku saku produk pangan halal di Kota Bogor) serta terkoordinasinya kegiatankegiatan di SKPD terkait yang mendukung Kota Bogor menuju Kota Halal. Sasaran Kegiatan ini adalah Sebagai acuan bagi SKPD terkait dan Masyarakat. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 75.000.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 73.945.750,00.

E. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1) Program “Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a) Peningkatan dan Promosi Hasil Produk Dekranasda Kota Bogor Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mempromosikanhasil produk pengrajin binaan Dekranasda Kota Bogor baik melalui media pameran (skala regional, nasional dan internasional), media cetak (buku profil) dan media elektronik (website dan DVD) sehingga dapat meningkatkan skala usaha dan pendapatan pengrajin tersebut. Disamping

itu,

terjadi

peningkatan

terhadap

pengrajin

binaan

Dekranasda Kota Bogor sebanyak 7 pengrajin dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2011, jumlah capaian pengrajin binaan sebanyak 74 pengrajin, sedangkan pada tahun 2012 jumlah capaian pengrajin binaan sebanyak 81 pengrajin. Untuk mencapai tujuan tersebut telah pula dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut: 

Mengikuti Pameran MTQ pada bulan April di Karawang; Pameran Fashion & Craft pada bulan Agustus di JCC Jakarta dan Pameran InTrade pada bulan November di Kuala LumpurMalaysia;



Pembuatan Video Profil Dekranasda Kota Bogor;



Pemuktahiran Website Dekranasda Kota Bogor;



Pembuatan Buku Profil Pengrajin Binaan Dekranasda Kota Bogor Tahun 2012 sebanyak 350 Buku; dan


60



Pembuatan Buku Laporan Tahunan Dekranasda Kota Bogor Tahun 2012 sebanyak 10 Buku. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 400.000.000,00

dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 395.191.000,00.

b) Evaluasi Perkembangan Ekonomi Kreatif Tahun 2012 Tujuan dari kegiatan ini adalah tersedianya Buku Perkembangan Ekonomi Kreatif Tahun 2012 yang menggambarkan pencapaian pengembangan ekonomi kreatif di Kota Bogor tahun 2012 sesuai dengan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Bogor Tahun 2009-2015. Dari kegiatan ini diketahui bahwa perkembangan ekonomi kreatif di Kota Bogor sampai dengan tahun 2012 masih di dominasi oleh sektor kerajinan diantara 13 subsektor ekonomi kreatif lainnya. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 75.000.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 71.988.250,00.

c)

Optimalisasi Data Sarana Perekonomian dan Produksi Tujuan dari kegiatan ini adalah tersedianya Buku Database Sarana Perekonomian dan Produksi Tahun 2012. Buku ini berisi data sarana perekonomian dan produksi yang mengacu kepada kriteria dasar yang dikeluarkan oleh BPS serta data perkembangan harga sembako dan barang-barang strategis lainnya

sebagai bahan

kebijakan dalam mendukung pengendalian inflasi di Kota Bogor. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 99.048

d) Optimalisasi Kinerja Pokja Kemitraan dan Program Pengentasan Kemiskinan Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyusun Buku Kinerja Pokja Kemitraan Program Pengentasan Kemiskinan yang dijadikan acuan

dalam

mengkoordinasikan

sumber

pendanaan

untuk

penanggulangan program kemiskinan baik yang bersumber dari APBD, dunia usaha dan masyarakat. Selain itu, dilaksanakan Rapat Koordinasi CSR dan PKBL Kota Bogor pada bulan September 2012 yang diikuti oleh 31 perusahaan swasta untuk melakukan sinkronisasi


61

kepedulian perusahaan dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Bogor. Melalui rapat koordinasi ini diketahui bahwa selama tahun 2012 telah dilaksanakan 36 kegiatan CSR perusahaan di berbagai wilayah di Kota Bogor, dengan rincian sebagai berikut : Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 75.000.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 74.874.500,00.

F. Urusan Sosial 1) Program “Pemberdayaan Lembaga Sosial”, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a) Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) Kegiatan ini meliputi : 1. Sholat Shubuh berjamaah yang disatukan dengan Peringatan Hari Besar Agama Islam (1 Muharram, Maulud Nabi, Isra Mi’raj, Nuzulul Qur’an, Idul Fitri, dan Idul Adha). Manfaat dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : 

Sebagai ajang silaturahmi anatar aumaro, ulama, dan masyarakat;



Meningkatkan ukhuwah islamiyah;



Terciptanya suasana yang kondusif, aman, dan tertib di Kota Bogor, sehingga diharapkan dapat mengindari gejolak anarkis yang mengarah pada gejolak sosial.

2. Fasilitasi pemberian bantuan kegiatan dan sarana keagamaan untuk proses pengajuan proposal dari warga masyarakat untuk masjid, mushola, majelis ta’lim, pondok pesantren (ponpes), madrasah, Tempat Pendidikan Al-Quran (TPA), dan organisasi keagamaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bogor Nomor 37 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor.


62

3. Kegiatan Tarawih Keliling (Tarling) Pejabat Pemerintah Kota Bogor dan Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Kota Bogor ke Masjid yang tersebar di 68 (enam puluh delapan) Kelurahan seKota Bogor dengan memberikan stimulant bantuan untuk sarana keagamaan (Masjid yang dikunjungi) sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) / Masjid dengan total bantuan sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah). Tujuan yang diharapkan adalah untuk lebih mendekatkan diri antara pejabat Pemerintah Kota Bogor dengan masyarakat Kota Bogor. 4. Pelaksanaan penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) Tahun 2012, dengan tujuan terciptanya kondisi masyarakat sejahtera lahir dan batin khususnya di Kota Bogor. Kegiatan MTQ meliputi Pelaksanaan keikutsertaan dalam pengiriman Kafilah Kota Bogor dalam MTQ Tingkat Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung. 5. Pelaksanaan penyaluran hewan qurban Tahun 1433 Hijriyah yang terlebih dahulu dilakukan Sosialisasi Optimalisasi Pendistribusian Hewan Qurban dan Sosialisasi Hewan Qurban yang sehat dan memenuhi syariat syar’i, dilaksanakan dengan sasarannya daerahdaerah yang surplus dalam jumlah orang yang berqurban. Tujuan dari kegiatan tersebut yaitu diharapkan pejabat Pemerintah Kota Bogor mulai berqurban secara terorganisir dan disalurkan melalui Masjid Raya Kota Bogor dan DKM yang surplus pun diharapkan memberikan sebagian hewan qurban ke Masjid Raya Kota Bogor untuk didistribusikan kembali ke DKM-DKM minus se-Kota Bogor dengan alokasi bantuan hewan qurban sebanyak 80 (delapan puluh) ekor kambing dan 6 (enam) ekor sapi. Alokasi

anggaran

untuk

kegiatan

ini

sebesar

Rp.

1.330.000.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 1.203.741.800,00.

b) Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara serta menanamkan kembali nilai-nilai perjuangan para pahlawan yang terdahulu melalui Peringatan Hari Besar Nasional yang terdiri dari : 1. Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei; Renja Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun 2014

63

2. Hari Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei; 3. Hari Anti Madat pada tanggal 26 Juni; 4. Hari Anak Nasional pada tanggal 23 Juni; 5. Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus; 6. Hari Olahraga Nasional pada tanggal 9 September; 7. Hari Kesaktian Pancasia pada tanggal 1 Oktober; 8. Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober; 9. Hari Pahlawan pada tanggal 10 November; dan 10. Hari Ibu pada tanggal 22 Desember. Alokasi

anggaran

untuk

kegiatan

ini

sebesar

Rp.


c) Fasilitasi Pemberangkatan Jemaah Haji (TPHD) Kota Bogor Kegiatan ini meliputi : 1. Bantuan penyelenggaraan ibadah haji, pada pelaksanaannya bekerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Kota Bogor, dengan tujuan agar terjadi peningkatan kualitas pelayanan ibadah haji terlihat dari terlayaninya dengan baik calon jamaah haji Kota Bogor. 2. Bantuan Tim Pembimbing Haji Daerah (TPHD) dengan bentuk bantuan biaya pemberangkatan haji kepada TPHD yang terdiri dari Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) sebanyak 6 (enam) orang, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor sebanyak 2 (dua) orang, MUI sebanyak 1 (satu) orang, Muspida sebanyak 2 (dua) orang, Pegawai Negeri Sipi (PNS) Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) sebanyak 4 (empat) orang, Kementerian Agama sebanyak 1 (satu) orang, dokter dan paramedic sebanyak 2 (dua) orang, DHC 45 sebanyak 2 (dua) orang, tokoh masyarakat sebanyak 3 (tiga) orang. Keseluruhan berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang dengan tujuan untuk memberikan apresiasi dan penghargaan (reward) kepada jamaah haji TPHD yang diberangkatkan oleh Pemerintah Kota Bogor baik dari masyarakat, PNS, maupun yang lainnya.


64

Alokasi

anggaran

untuk

kegiatan

ini

sebesar

Rp.


d) Pembinaan Lembaga Keagamaan dan Kemasyarakatan Kegiatan ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Hibah Bansos Dalam kegiatan ini, Bagian Kemasyarakatan memiliki tugas untuk

mengelola,

memfasilitasi

dan

verifikasi

data

pengajuan

permohonan bantuan sosial dari lembaga keagamaan dan lembaga kemasyarakatan yang berlokasi di Kota Bogor. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 50.000.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down, yang disebut dengan istilah dari shopping list ke working plant.Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan Sekertaris Daerah yang mempunyai fungsi : Renja Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun 2014

65

1) Penyusun Kebijakan Pemerintahan Daerah; 2) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah; 3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah; 4) Pembinaan administrasi dan aparatur daerah, yang berperan dalam meningkatkan kualitas aparatur dan sikap aparatur sehingga menciptakan aparatur yang profesional dalam bidang tugasnya yang pada akhirnya menentukan dalam mewujudkan good governance. Selain berusaha meningkatkan kualitas aparatur dan sikap aparatur, untuk mewujudkan good governance yaitu dengan peningkatan kualitas pelayanan. Beberapa indikator yang mendukung Sekertaris Daerah dalam peningkatan pelayanan Sekretariat Daerah sesuai dengan fungsinya, dijabarkan kedalam indikator program/kegiatan dari masing-masing bagian/ unit kerja yang ada di lingkungan Sekertariat Daerah sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2. Namun permasalahan

demikian, yang

tidak

dihadapi

dipungkiri Sekertaris

masih Daerah

terdapat dalam

beberapa

menjalankan

fungsinya, yaitu antara lain: 1) Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas; 2) Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi; 3) Belum tersedianya prosedur standar operasional untuk mendukung pelaksanaan tupoksi; 4) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait dengan tupoksi; 5) Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang masih kurang; 6) Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, dengan keterbatasan dan kekuatan yang dimiliki, Sekretariat Daerah Kota Bogor berusaha untuk menciptakan berbagai peluang positif untuk meningkatkan kinerja pelayanan organisasi. Dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan juga mengatasi kendala dan kelemahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, maka Sekretariat Daerah Kota Bogor berusaha untuk meningkatkan koordinasi perencanaan kegiatan dan anggaran di lingkup Pemerintah Kota Bogor, berupaya Renja Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun 2014

66

mengoptimalkan kualitas dan distribusi sumber daya manusia agar lebih proporsional

dengan

beban

kerja

yang

ada

dalam

merespon

berbagai

kepentingan, memaksimalkan perencanaan yang matang dan cermat agar dalam pelaksanaannya meningkatkan

lebih

tepat

pembinaan

dan

karier

penyerapan agar

anggaran

menunjang

lebih

kinerja

dan

optimal, untuk

pengembangan kompetensi. Adapun isu-isu strategis tahun 2014 adalah: 1. Memperbanyak pemuatan advertorial di media massa dalam rangka mendukung sosialisasi PILKADA. 2. Penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik dalam upaya menghadapi permintaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). 3. Penataan lahan parkir Balaikota 4. Revitalisasi masjid Tahap II 5. Pengelolaan tenaga kebersihan lingkup secretariat yang akan dilaksanakan oleh pihak ke tiga 6. Sistem Administrasi secara Digital 7. Pengadaan Mobil Dinas Untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 8. Kelembagaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang menangani pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dapat diwadahi dalam unit struktural tersendiri/mandiri; 9. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) diintegrasikan /dilekatkan pada unit struktural yang secara fungsional melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan data dan/atau pengelolaan informasi. 10. Pengendalian Inflasi di Kota Bogor 11. Kota Bogor menuju kota halal 12. Persiapan Kota Bogor dalam menghadapi / menuju masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 (Pasar Tunggal ASEAN) 13. Evaluasi kinerja BUMD di Kota Bogor 14. Pertumbuhan Ekonomi Kreatif di Kota Bogor 15. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Bogor 16. Penataan batas wilayah Kota Bogor 17. Peningkatan kerjasama antar negara 18. Pelaksanaan forum muspida kota bogor 19. Pembuatan produk hukum 20. Bantuan Hukum 21. Pengkajian Produk Hukum Renja Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun 2014

67

22. Penataan Organisasi Perangkat Daerah Sehubungan dengan adanya rancangan Peraturan Pemerintah pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka diperlukan penyesuaian dan penyempurnaan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Dengan adanya peraturan yang baru, diharapkan organisasi perangkat daerah dapat lebih tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing), sehingga organisasi perangkat daerah

nantinya

dapat

meningkatkan

pelayanan

dan

kesejahteraan

masyarakat, percepatan pembanguan serta optimalisasi potensi daerah, meningkatkan daya saing daerah, mengoptimalkan peran serta masyarakat dan pengembangan inovasi daerah menghadapi tantangan globalisasi. 23. Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi bermakna sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Apabila berhasil dilaksanakan, reformasi birokrasi diharapkan dapat mencapai tujuan sebagai berikut : 

Mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan public oleh pejabat di instansi yang bersangkutan



Menjadikan Negara yang memiliki birokrasi yang bersih, mampu, danmelayani



Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat



Meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi



Meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi



Menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Pelaksanaan reformasi birokrasi mengacu kepada Peraturan Presidan Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 20102025, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. 24. Pembinaan Keagamaan dan Kemasyarakatan Kota Bogor 25. Pelaporan keuangan berbasis elektronik 26. Penataan ruang kerja


68

BAB III

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI Penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekertaris Daerah yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional adalah sebagai berikut : a) Prioritas I : REFORMASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN Tema Prioritas : Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa dan transparan. Untuk melaksanakan prioritas tesebut di dukung oleh : 1. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, yang didasari atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,

Instruksi Presiden

Nomor

7

Tahun

1999

tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 2. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; 3. ProgramPemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah; 4. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan; 5. Program Penerapan, Pengegakan Hukum dan HAM; 6. Program Peningkatan, dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 10. Prgram Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 11. Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah 12. Program

Pembinaan dan

Penataan

Perangkat

Kecamatan dan

Kelurahan; 13. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Pangan di Kota Bogor; 14. Program Pemberdayaan Lembaga Sosial; 15. Pogram Pengembangan Komunkasi Informasi Media Masa; Renja Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun 2014

69

16. Program Fasiitasi Peningkatan SDM Bidang Kominfo; 17. Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa; 18. Program Pengendalian Pembangunan;

b) Prioritas 2 : PROGRAM AKSI BIDANG PENDIDIKAN Tema Prioritas : Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnyakesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Pembangunan bidang pendidikan diarahkan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang didukung keselarasan antara ketersediaan tenaga terdidik dengan kemampuan: 1) menciptakan lapangan kerja atau kewirausahaan dan 2) menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja Untuk melaksanakan prioritas tesebut belum di dukung oleh program yang ada di Sekretariat Daerah, baru terdapat di Lingkup SKPD yang melaksanakan urusan pendidikan.

c) Prioritas 3: RENCANA AKSI BIDANG KESEHATAN Tema Prioritas : Penitikberatan pembangunan bidang kesehatan melalui pendekatan preventif, tidak hanya kuratif, melalui peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan diantaranya dengan perluasan penyediaan air bersih, pengurangan wilayah kumuh sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan angka harapan hidup dari 70,7 tahun pada tahun 2009 menjadi 72,0 tahun pada tahun 2014, dan pencapaian keseluruhan sasaran Millenium Development Goals (MDGs) Tahun 2015. Untuk melaksanakan prioritas tesebut belum di dukung oleh program yang ada di Sekretariat Daerah, baru terdapat di Lingkup SKPD yang melaksanakan urusan pendidikan.

d) Prioritas 4 : PENANGGULANGAN KEMISKINAN Tema Prioritas : Penrunan Tingkat Kemiskinan Absolut dari 14,1% pada 2009 menjadi 8-10% pada 2014 dan Perbaikan Distribusi pendapatan dengan perlindungan sosial yang berbasis keluarga, pemerdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah. Untuk melaksanakan prioritas tesebut di dukung oleh Program Sistem Pendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah


70

e) Prioritas lainnya : BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN Untuk melaksanakan prioritas tesebut di dukung oleh: 1. Program Pendidikan Politik Masyarakat; 2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Berdasarkan pada visi“ Terwujudnya Sekretariat Daerah Kota Bogor sebagai penyelenggara Administrasi Pemerintahan dan pelayanan yang

profesional

Sumberdaya

dalam

Manusia

menunjang

yang

Produktif

Kota dan

Perdagangan Pelayanan

dengan Prima”dan

misi“Mewujudkan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien dalam menunjang pelayanan publik serta Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi Sekretariat Daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)” maka tujuan yang ingin dicapai adalah : 1. Meningkatkan profesionalisme aparatur; 2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur; 3. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien; 4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik; 5. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur; 6. Mewujudkan supremasi hukum; 7. Meningkatkan kerjasama daerah; Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indicator sasaran. Yang dimaksud dengan indicator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indicator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya masing-masing.


71

Sasaran

diupayakan

untuk

dapat

dicapai

dalam

kurun

waktu

tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Adapun sasaran yang ingin dicapai yaitu : 1. Meningkatnya Sumber Daya Manusia dalam memberikan pelayanan public; 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur; 3. Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan; 4. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang memadai; 5. Tersedianya produk hokum daerah yang diperlukan; 6. Terciptanya pelayanan prima pada masyarakat; 7. Terciptanya sinergitas kerjasama antar daerah, pusat dan luar negeri.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN Beberapa

program

dan

kegiatan

Sekretariat

Daerah

yang

akan

dilaksanakan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1) Program “Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah”. Kegiatan yang termasuk dalam program ini adalah : Prakiraan No

Nama Kegiatan

2014

Maju 2015

Instansi

(n+1) 1

Pelaksanaan Analisa

100%

Bagian

Jabatan pada SKPD dan

Organisasi

Evaluasi Kajian Kelembagaan 2

Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

3

Survey dan Pelacakan

100%

Bagian

(3 SPM)

Organisasi

91%

-

Bagian Pemerintahan

68

68 kelurahan

Bagian Pemerintahan

15 titik

Bagian Pemerintahan

Serta Penegasan Batas Daerah/ Wilayah Kota Bogor 4

Pembakuan Nama Rupabumi di Kota Bogor

5

Perbaikan tugu batas Renja Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun 2014

kelurahan 10 titik

72

wilayah 6

Evaluasi Tupoksi SKPD

100%

100%

Bag. Organisasi

2) Program “Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan”. Kegiatan yang termasuk dalam program ini adalah : N o 1

Prakiraan Nama Kegiatan

2014

Instansi

Maju 2015 (n+1)

Penyusunan Laporan

100%

100%

Akuntabilitas Kinerja Instansi

Bagian Organisasi

Pemerintah Kota Bogor 2

Penyusunan

Perencanaan 100%

100%

dan Pelaporan SKPD 3

Penyusunan

Keuangan

Perencanaan 100%

100%

dan Pelaporan SKPD 4

Bagian Keuangan

Penyusunan LPPD , EPPD 1 kali/thn

1 kali/thn

dan ILPPD Kota Bogor 2012 5

Penyusunan LPPD AMJ

6

Penyusunan Keterangan

Bagian

Bagian Pemerintahan

100% (1 Dok, 100 Buku) (3 media ILPPD)

Laporan 100% (100 buku)

Bagian Pemerintahan

100% (100 buku)

Bagian Pemerintahan

80%, 2 kali/thn

Bagian Pemerintahan

100%

Bagian Perekonomian

100%

Bagian Perekonomian

Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Bogor 7

Rapat

Kerja

(Rakerda) 8

Daerah 80%, 2 kali/thn

Evaluasi Kinerja BUMD Kota 100% Bogor

9

Kajian Persiapan Kota Bogor 100% menuju masyarakat ekonomi ASEAN Tahun 2015


73

3) Program

“Peningkatan

Kualitas

Pelayanan

Publik”.

Kegiatan

yang

termasuk dalam program ini adalah : Prakiraan No Nama Kegiatan

2014

Maju

Instansi

2015

(n+1) 1

Fasilitasi

Dokumen

ISO 2

9001:2008 2

Bagian

Dokumen

Penyusunan Kepuasan

Organisasi

Indeks 2 SKPD

Bagian

Masyarakat

Organisasi

(IKM) 3

Pembinaan dan Penilaian 1 SKPD

Bagian

Terhadap Pelayanan Publik

Organisasi

SKPD 4

5

Implementasi Pelaksanaan

Bagian

Reformasi Birokrasi

Organisasi

Pengkoordinasian

100%

100%

Pelaksanaan Tugas Dinas Daerah

dan

Bagian Keuangan

Lembaga

Teknis Daerah 4) Program “Penataan Peraturan Perundang undangan”. Kegiatan yang termasuk dalam program ini adalah : No Nama Kegiatan 1.

2014

Produk -7 perda -30 perwali Hukum Daerah -150 kepwali -80 kepsekda Penyusunan

-2 instruksi walikota 2.

3.

Prakiraan Maju 2015 Instansi (n+1) -15 perda -30 perwali -200 kepwali -100 kepsekda

Bagian Hukum

-2 instruksi walikota

dan -30 perjanjian -12 kajian Analisa Produk -20 himpunan Hukum Daerah

-30 perjanjian -12 kajian -20 himpunan

Penambahan Sarana -21 buku peraturan -650 LD dan BD JDI Hukum -50 himp LD dan BD -562 orang Pengolahan sosialisasi perda Lembaran Daerah

-20 buku peraturan Bagian -600 LD dan BD Hukum -40 himp LD dan BD -562 orang sosialisasi perda

Pengkajian


Bagian Hukum

74

dan

Berita

Daerah

serta Sosialisasi 4.

Pengembangan Sistem

Informasi

-37 entry data -7 perda -30 perwali

Hukum

-45 entry data -10 perda -30 perwali

Bagian Hukum

5) Program “Penerapan, Penegakan Hukum dan HAM”. Kegiatan yang termasuk dalam program ini adalah : No Nama Kegiatan 1.

(n+1)

4 harmonisasi raperda

Penunjang rencana aksi HAM

2.

Prakiraan Maju 2015 Instansi

2014

Penyuluhan

dan 3

bantuan hukum

kali

4 raperda

pembinaan 3

kadarkum

harmonisasi Bagian Hukum

kali

pembinaan Bagian

kadarkum

Hukum

20 kali pembinaan 20 kali pembinaan masyarakat taat masyarakat taat hukum hukum 3.

Pembinaan PPNS

40 PPNS

40 PPNS

Bagian Hukum

4.

Fasilitasi

10

Perkara

perdata 10 Perkara perdata Bagian

penanganan

dan TUN

dan TUN

Hukum

-4 paket

-4 paket

Bagian

perkara perdata 5.

Penyelesaian Sengketa Barang

Hukum

Hukum

Milik

Daerah

6) Program “Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah”. Kegiatan yang termasuk dalam program ini adalah : Prakiraan No

Nama Kegiatan

2014

Maju

Instansi 2015

(n+1) 1

Pembinaan administrasi keuangan

100%

100%

Bagian Keuangan

sekretariat Renja Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun 2014

75

2

100% (108 100% (108 laporan/thn) laporan/thn)

Penelitian Pertanggungjawaban keuangan

Bagian Keuangan

sekretariat

daerah 3

Pelaporan

Keuangan

Sekretariat Daerah

100% - Laporan semester 1 buku - Laporan Tahunan 1 buku

100% - Laporan semester 1 buku - Laporan Tahunan 1 buku

Bagian Keuangan

7) Program “Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah”. Kegiatan yang termasuk dalam program ini adalah : Prakiraan No Nama Kegiatan

2014

Maju

Instansi 2015

(n+1) 1

Penunjang Kepala

Kedinasan 100%

Daerah

/

100%

Bagian

Wakil

Keuangan

Kepala Daerah 2

Pengadaan

Inventaris

Bagian Umum

Rumah Dinas KDH/WKDH 8) Program “Pelayanan Administrasi Perkantoran”. Kegiatan yang termasuk dalam program ini adalah : Prakiraan No Nama Kegiatan

2014

Maju

Instansi 2015

(n+1) 1

Penyedia

jasa

Surat 100%

Bagian Umum

Menyurat 9) Program “Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur”. Kegiatan yang termasuk dalam program ini adalah : N o


2014

Maju

Instansi 2015

(n+1) 1

Pengelolaan Rumah Tangga

Bagian Umum

SKPD


76

2

Pemeliharaan

rutin/berkala

Bagian Umum

inventaris kantor 3

Penyusunan

RKBMD

RKPBMD

Bagian Umum

dan

Sekretariat

Daerah 4

Pengadaan

Bagian Umum

Inventaris

Kantor 5

Pengelolaan

Sandi

Bagian Umum

dan

Telekomunikasi Bagian Umum

6

Piket Urdal dan Satel

7

Penyusunan Standar Harga

8

PeningkatanKualitas

Bagian Umum Bagian Umum

Pelayanan Keprotokolan

10) Program “Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan”. Kegiatan yang termasuk dalam program ini adalah : Prakiraan No Nama Kegiatan

2014

Maju

Instansi 2015

(n+1) 1

Fasilitasi

dan

Permasalahan

Mediasi 80%

80%

Pertanahan

Bagian Pemerintahan

dan Pengaduan Masyarakat 11)Program “Peningkatan Kerjasama Antar Daerah”. Kegiatan yang termasuk dalam program ini adalah : N o 1

Nama Kegiatan Keikutsertaan APEKSI,

2014 dalam 100% (10 kali)

Prakiraan Maju Instansi 2015 (n+1) 100% (10 kali)

Citynet

Bagian Pemerintahan

Indonesia dan Forum Kerjasama Lainnya 2

Kerjasama Luar Negeri

- 3 kota/NGO

- 3 kota/NGO

- 4 event

- 4 event (80%)

Bagian Pemerintahan

(80%) Renja Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun 2014

77

3

Kabupaten, 1 Kabupaten, dan 40n dan 40n Kerjsama dgn Kerjsama dgn Pihak lain

Bagian Pemerintahan

1

Optimalisasi Kerjasama Daerah

Pihak lain 100%

Optimalisasi CSR Kota 100%

4

Bagian Perekonomia n

Bogor

12) Program “Pembinaan dan Penataan Perangkat Kecamatan Kelurahan”. Kegiatan yang termasuk dalam program ini adalah : Prakiraan No Nama Kegiatan

2014

Maju

dan

Instansi

2015

(n+1) 1

Pembinaan

terhadap

100%

100%

Bagian

Perangkat Kecamatan dan

Pemerintahan

Kelurahan 2

Evaluasi Kinerja Kecamatan

100%

-

Bagian Pemerintahan

13) Program “pendidikan politik masyarakat”. Kegiatan yang termasuk dalam program ini adalah : Prakiraan No Nama Kegiatan

2014

Maju

Instansi

2015

(n+1) 1

Fasilitasi kegiatan Pemilu 100% (Legislatif

dan

-

Bagian

Presiden,

Pemerintahan

wakil presiden) 14) Program “Pengembangan Wawasan Kebangsaan”. Kegiatan yang termasuk dalam program ini adalah : N o 1


2014

Maju

Instansi

2015

(n+1) Penyelenggaraan Komunikasi

Forum 80% (15 kali 80% (15 kali pertemuan) Pimpinan pertemuan)

Bagian Pemerintahan

Daerah


78

15) Program “Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”. Kegiatan yang termasuk dalam program ini adalah :

Prakiraan No Nama Kegiatan

2014

Maju

Instansi

2015

(n+1) 1

Promosi dan Peningkatan 100% Kinerja

Dekranasda

100%

Bagian

Kota

Perekonomian

Bogor 2

Optimalisasi Data Sarana 100%

100%

Bagian

Perekonomian dan Produksi 3

Perekonomian

Promosi dan Peningkatan 100%

100%

Bagian

Ekonomi Kreatif 4

Perekonomian

Evaluasi efektifitas lembaga 100% Penjamin

Kredit

(PT

100%

Bagian

.

Perekonomian

Jamkrida Jabar) terhadap penyaluran

kredit

Bank

kepada UMKM 16) Program “Perlindungan Konsumen dan Pengamanan di Kota Bogor”. Kegiatan yang termasuk dalam program ini adalah : Prakiraan No Nama Kegiatan

2014

Maju

Instansi

2015

(n+1) 1

Optimalisasi

Produk 100%

Pangan halal di Kota Bogor

100%

Bagian Perekonomian

17) Program “Pemberdayaan Lembaga Sosial”. Kegiatan yang termasuk dalam program ini adalah : Prakiraan Instansi N Nama Kegiatan 2014 Maju 2015 o (n+1) 1

Pembinaan Keagamaan dan 100%

Bagian

Kemasyarakatan

Kemasyarakat an

2

Penyelenggaraan PHBI dan 100% Renja Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun 2014

Bagian 79

Kegiatan

Keagamaan

Kemasyarakat

Lainnya 3

an

Penyelenggaraan

Ibadah 100%

Bagian

Haji dan Umroh

Kemasyarakat an

4

Penyelenggaran PHBN

100%

Bagian Kemasyarakat an

5

Sertifikasi Tanah Wakaf

100%

Bagian Kemasyarakat an

18) Program “Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa”. Kegiatan yang termasuk dalam program ini adalah : No

Nama Kegiatan

1

Pengelolaan

Media

Publikasi Internal

2

Pendokumentasian Bidang Kehumasan

3

Pengelolaan

2014 90% -6000 eksemplar kalawarta -2000 buah selebaran -50 buah spanduk -1 film dokumenter 90% -24 buku sambutan walikota -60 buku press release -24 buku kliping berita -6 buku kumpulan berita HJB 90%

Informasi Publik Pada

Prakiraan

Maju Instansi

2015 (n+1) 90% -6000 eksemplar kalawarta -2000 buah selebaran -50 buah spanduk -1 film dokumenter 90% -24 buku sambutan walikota -60 buku press release -24 buku kliping berita -6 buku kumpulan berita HJB 90%

Bagian Humas

Bagian Humas

Bagian Humas

Website Kota Bogor 4

80% - 12 kali dialog di Layanan TV - 16 kali dialog di Radio

Dialog Pembangunan dan Publik

Iklan

80% Bagian - 12 kali dialog di Humas TV - 16 kali dialog di Radio

19) Program “Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Kominfo”. Kegiatan yang termasuk dalam program ini adalah : Renja Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun 2014

80

No 1

Nama

Prakiraan Maju 2015 Instansi

2014

Kegiatan

(n+1)

85% -4 kali rapat Bakohumas -1 kali Lokakarya Kehumasan -6 kali rapat PPID Utama Kota Bogor

Peningkatan Pelayanan Kehumasan

85% Bagian -4 kali rapat Humas Bakohumas -1 kali Lokakarya Kehumasan -6 kali rapat PPID Utama Kota Bogor

20) Program “Kerjasama Informasi dengan Media Massa”. Kegiatan yang termasuk dalam program ini adalah : Prakiraan Maju 2015 Instansi

No Nama Kegiatan 2014 1

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

(n+1)

85% -60 kali pemuatan advertorial -4 kali jumpa pers -1 kali penyusunan laporan Informasi Publik

85% -60 kali pemuatan advertorial -4 kali jumpa pers -1 kali penyusunan laporan Informasi Publik

Bagian Humas

21) Program “Pengendalian Pembangunan”. Kegiatan yang termasuk dalam program ini adalah :

No Nama Kegiatan

2014

1

95%

2

Pengendalian

Prakiraan Maju Instansi 2015 (n+1) 95%

Bagian

administrasi

Pengendalian

Pembangunan

Program

Evaluasi Pelaporan dan -130 buku Monitoring Kegiatan

-130 buku

Pelaksanaan -4 kali rapat -4 kali rapat Evaluasi Evaluasi

Bagian Pengendalian Program

- 1 aplikasi 3

Penyusunan

standar -100 buku

-100 buku

Biaya


4

Penyelenggaraan

e- 95%

Procurement

95%



81

5

Penyelenggaraan

unit 95%

95%

Layanan Pengadaan


6

7

Workshop

Penyusunan 95%

95%

Bagian

Dokumen Kontrak Bagi

Pengendalian

PPK

Program

Workshop

Mutu 95%

95%

konstruksi Bagi PPK


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah S.W.T atas rahmat dan karunianya yang masih memberikan kesehatan dan kekuatan lahir dan batin sehingga penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun 2014 dapat diselesaikan meskipun masih banyak kekurangan-kekurangan didalamnya. Rencana Kerja ini disusun sebagai salah satu kelengkapan yang harus dipenuhi dalam kerangka perwujudan system perencanaan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sehingga nantinya dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan seluruh kegiatan di Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) Sekretariat Daerah Kota Bogor guna meningkatkan kinerja organisasi. Renja Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun 2014

82

Guna memperlancar pembangunan dan pelayanan publik maka perlu meningkatkan pelayanan administrasi secara optimal dan profesional kepada legislatif, meningkatkan kwalitas aparatur, memupuk kerjasama antar instansi terkait, sehingga dapat terwujud tertib administrasi secara efektif dan efisien serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN sebagai dambaan masyarakat. Kami menyadari sepenuhnya apabila dalam penyusunan RENJA Sekretariat Daerah ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan baik disebabkan oleh berbagai keterbatasan yang bersifat manusiawi maupun hal yang bersifat teknis lainnya. Akhirnya ucapan terima kasih kami haturkan kepada semua pihak yang telah turut membantu dalam penyusunan RENJA Sekretariat Daerah ini. Semoga Allah S.W.T senantiasa memberikan perlindungan-Nya kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Bogor,

April 2013

Sekretaris Daerah,

Aim Halim Hermana Pembina Utama Muda NIP. 19580702 198003 1 007


83

BAB I PENDAHULUAN. - Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah; - Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;

Recommend Documents