II. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

II. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

Kebijakan otonomi daerah menjadi sebuah framework bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan dan memformulasikan penyusunan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan, kebutuhan, dan kemampuan daerah dalam melaksanakan bidang urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan memuat azas desentralisasi dan tugas pembantuan dengan otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai upaya mengaktualisasikan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Bandung telah merumuskan berbagai kebijakan yang memiliki konteks dan fungsi berbeda. Kebijakan Pemerintah Daerah disusun untuk memberikan peningkatan pelayanan, peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Inti dasar proses penyusunan kebijakan yang ada, diarahkan untuk optimalisasi dan pemanfaatan berbagai sumber daya (resources) yang dimiliki Kota Bandung sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, kemampuan, dan kebutuhan daerah. Pertimbangan lainnya adalah dengan memperhatikan kekhasan dan keunggulan yang ada. Dalam konteks dan kerangka waktu jangka panjang, kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung 2005–2025. RPJPD tersebut menguraikan tentang arah pembangunan yang ingin dicapai Kota Bandung dalam kurun waktu 20 tahun, disusun berdasarkan Visi dan Misi Daerah yang dijabarkan ke dalam tujuan, strategi, dan tahapan pembangunan jangka panjang. Selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2009-2013. Namun di tengah proses pelaksanaannya, RPJMD Kota Bandung 2009 – 2013 dirasakan perlu dilakukan penyempurnaan dan penyelarasan (revisi) lebih lanjut, terkait konsep dan substansi yang telah termaktub.

II-1

Adapun pertimbangan Revisi RPJMD Kota Bandung Tahun 2009-2013 secara lebih rinci adalah sebagai berikut: 1.

2.

3. 4. 5. 6.

• Revisi RPJMD Kota Bandung telah disahkan menjadi Perda Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009 - 2013.

Penyusunan RPJMD lama belum secara utuh memperhatikan substansi peraturan-peraturan yang menjadi landasan operasional dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; RPJMD lama pada pelaksanaannya tidak mudah untuk dijabarkan/ diimplementasikan ke dalam dokumen perencanaan/penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berada dibawahnya; Adanya beberapa indikator kinerja yang perlu penyelarasan lebih lanjut; Adanya beberapa target indikator kinerja yang belum sepenuhnya memperhatikan kemampuan sumber daya; Cakupan/nomenklatur program dan sistemisasi pembagian urusan yang perlu disempurnakan lebih lanjut; Keperluan penyelarasan lebih lanjut dengan substansi yang telah termuat dalam RPJPD.

Revisi RPJMD Kota Bandung ini telah disahkan menjadi Perda Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang RPJMD Kota Bandung 2009 - 2013. Dari kerangka pembangunan jangka menengah daerah, kebijakan pembangunan tersebut dijabarkan menjadi kebijakan pembangunan tahunan dalam bentuk RKPD. Kemudian, RKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana program dan penganggaran tahunan, yang selanjutnya tercermin dalam APBD, dan menjadi pedoman bagi Rencana Kerja (Renja) setiap SKPD untuk menjalankan program dan kegiatannya. Penyusunan LKPJ Walikota Bandung Tahun 2012 merupakan laporan pelaksanaan program dan kegiatan yang didasarkan pada Peraturan Walikota Bandung Nomor 487 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2012 yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013 (hasil revisi). Pelaksanaan RKPD Tahun 2012 yang disampaikan dalam LKPJ Tahun 2012 merupakan tahapan tahun ke-4 RPJMD tahun 2009-2013. Oleh karena itu, pencapaian kinerja dalam LKPJ tahun 2012 didasarkan pada target yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Kota Bandung Tahun 2012 serta target pembangunan tahun ke-empat RPJMD 2009-2013 (hasil revisi).

II-2

A.

Visi dan Misi

Visi merupakan penggambaran kondisi ideal yang akan dicapai di masa depan. Visi Kota Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang RPJMD Kota Bandung Tahun 2009-2013 adalah: “Memantapkan Kota Bandung sebagai Kota Jasa Bermartabat” Kota Bermartabat diartikan sebagai kota yang mempunyai jati diri, harga diri, dan kebanggaan bagi seluruh warganya, memiliki pelayanan publik prima tanpa membedakan status. Arah visi tersebut adalah memerankan Kota Bandung sebagai Kota Jasa. Kota Bandung sebagai pusat pertumbuhan sektor jasa yang memberikan manfaat bagi warga Bandung khususnya, Jawa Barat, dan nasional pada umumnya. Kota Jasa Bermartabat memiliki dimensi: 1. 2. 3. 4. 5.

Pemenuhan kondisi lingkungan hidup yang bersih, sehat, indah, hijau, dan berbunga. Pemenuhan kondisi lingkungan sosial yang aman, tertib, stabil, dan dinamis. Pemenuhan kondisi lingkungan ekonomi sehingga tercapai kemakmuran ekonomi warganya. Pemenuhan kondisi lingkungan keagamaan yang penuh toleransi, berakhlak mulia, dan kesadaran perikehidupan majemuk. Pemenuhan kondisi tata ruang yang seimbang dan harmonis.

Dalam mencapai visi tersebut juga dijunjung moto juang “Bermartabat” yaitu; Bersih, Makmur, Taat, Bersahabat. Sebagai penjabaran visi termaksud, telah ditetapkan 6 Misi Kota Bandung Tahun 2009-2013 yang merupakan gambaran mengenai cara bagaimana visi akan dicapai. Misi Kota Bandung Tahun 2009-2013 selengkapnya adalah sebagai berikut: 1. 2.

3. 4. 5. 6.

Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berakhlak, Profesional, dan Berdaya Saing. Mengembangkan Perekonomian Kota yang Berdaya Saing dalam Menunjang Penciptaan Lapangan Kerja dan Pelayanan Publik serta Meningkatkan Peranan Swasta dalam Pembangunan Ekonomi Kota. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Mengembangkan Budaya Kota yang Tertib, Aman, Kreatif, Berprestasi dalam Menunjang Kota Jasa Bermartabat. Menata Kota Bandung Menuju Metropolitan Terpadu yang Berwawasan Lingkungan. Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kota yang Efektif, Efisien, Akuntabel, dan Transparan dalam Upaya Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Kota Metropolitan. Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Pembiayaan Pembangunan Kota yang Akuntabel dan Transparan dalam Menunjang Sistem Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa.

II-3

Tabel II.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Bandung Tahun 2009-2013 NO 1 1.1

1.2

1.3

1.4

2

2.1

MISI / TUJUAN / SASARAN Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berakhlak, Profesional,dan Berdaya Saing Memantapkan Kesehatan Warga Kota Bandung (Agenda Prioritas Bandung Sehat) 1) Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang bermutu, mudah, merata, dan terjangkau 2) Meningkatnya kualitas lingkungan bersih melalui sanitasi dasar dan sanitasi umum 3) Meningkatnya promosi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan 4) Meningkatnya kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan 5) Meningkatnya pengawasan komoditas produk-produk pangan 6) Meningkatnya kualitas hidup melalui pengendalian jumlah penduduk Memantapkan Kecerdasan Warga Kota Bandung (Agenda Prioritas Bandung Cerdas) 1) Tersedianya SDM cerdas sejak dini 2) Meningkatnya kuantitas dan kualitas akses penyelenggaraan pendidikan dasar 3) Meningkatnya SDM yang kreatif dan kompetitif 4) Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan non formal 5) Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan 6) Meningkatnya kualitas pelayanan bidang pendidikan 7) Meningkatnya budaya baca masyarakat 8) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak Mulia (Agenda Prioritas Bandung Agamis) 1) Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama 2) Meningkatnya kerukunan umat beragama Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Kehidupan Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Bernegara 1) Meningkatnya peran dan posisi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat 2) Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak Mengembangkan Perekonomian Kota yang Berdaya Saing dalam Menunjang Penciptaan Lapangan Kerja dan Pelayanan Publik serta Meningkatkan Peranan Swasta dalam Pembangunan Ekonomi Kota Memantapkan Kemakmuran Warga Kota Bandung (Agenda Prioritas Bandung Makmur) 1) Meningkatnya peranan usaha mikro kecil menengah dan koperasi dalam perekonomian kota 2) Meningkatnya akses pelayanan perijinan dan kepastian hukum bagi dunia usaha 3) Meningkatnya kesejahteraan petani dan penguatan ketahanan pangan perkotaan 4) Meningkatnya kemampuan teknologi, sistem produksi, dan penguatan sentra industri 5) Meningkatnya pertumbuhan riil dan kontribusi riil sektor perekonomian kota 6) Menjaga stabilitas harga dan distribusi barang kebutuhan pokok 7) Meningkatnya perluasan kesempatan kerja formal di sektor-sektor yang menjadi core competency kota 8)

2.2

Meningkatnya penertiban dan penataan pedagang kaki lima serta pedagang asongan 9) Mengembangkan kota sebagai kota kreatif Mewujudkan Pariwisata yang Berdaya Saing

II-4

NO 2.3

3 3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4 4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

MISI / TUJUAN / SASARAN Meningkatnya Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata Mewujudkan Kerjasama Ekonomi dengan Daerah Lain Meningkatnya sinergitas kegiatan ekonomi antar wilayah Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Mengembangkan Budaya Kota yang Tertib, Aman, Kreatif, Berprestasi dalam Menunjang Kota Jasa Bermartabat Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Agenda Prioritas Bandung Makmur) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan kelembagaan dan partisipasi dan ekonomi masyarakat Meningkatkan Sinergitas Pelestarian Budaya Lokal antar Pemerintah, Pelaku Budaya, dan Masyarakat (Agenda Prioritas Bandung Kota Seni Budaya) Meningkatnya sinergitas pelestarian budaya lokal antara pemerintah, pelaku budaya, dan masyarakat Meningkatkan Prestasi Kepemudaan (Agenda Prioritas Bandung Berprestasi) 1) Meningkatnya peranserta pemuda dalam pembangunan 2) Meningkatnya prestasi olahraga dan bidang lainnya Meningkatkan Kepekaan dan Kepedulian Masyarakat terhadap Lingkungan Sosial 1) Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial 2) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial Meningkatkan Mutu Kerjasama diantara Semua Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan Kota Bandung Terbukanya akses informasi tentang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kota Menata Kota Bandung Menuju Metropolitan Terpadu yang Berwawasan Lingkungan Mewujudkan Kualitas Udara, Air, dan Tanah Sesuai Baku Mutu Lingkungan 1) Terkendalinya pencemaran udara 2) Terkendalinya pencemaran air 3) Terkendalinya pencemaran tanah Menjamin Tersedianya Kuantitas dan Kualitas Air (Air Permukaan, Air Tanah Dangkal, dan Air Tanah Dalam) 1) Pengembangan sumber air baku untuk penyediaan air bersih 2) Meningkat dan terkendalinya kawasan berfungsi lindung (berfungsi hidrologi) Mewujudkan Pengelolaan Limbah Padat yang Efektif dan Bernilai Ekonomi Berkurangnya limbah padat melalui pemanfaatan kembali sehingga memiliki nilai ekonomi Menyediakan Ruang Kota yang Aman, Nyaman, Produktif, dan Berkelanjutan 1) Terbentuknya struktur ruang kota yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan 2) Tersedianya lahan pemakaman sesuai kebutuhan kerjasama dengan pengembang 3) Terarahnya hunian vertikal dan teremajakannya kawasan kumuh Memantapkan Pembangunan Kota Bandung yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan 1) Tertatanya ruang terbuka publik secara berkualitas 2) Terkendalinya pemanfaatan ruang Menyediakan Sistem Transportasi yang Aman, Efisien, Nyaman, Terjangkau, dan Ramah Lingkungan 1) Berkembangnya sistem prasarana transportasi yang mendukung struktur ruang kota 2) Terkendalinya aspek-aspek penyebab kemacetan dan kecelakaan 3) Berkembangnya Sarana Angkutan Umum Masal (SAUM) dan terbatasnya penggunaan kendaraan bermotor

II-5

NO

MISI / TUJUAN / SASARAN

4.7

Mewujudkan Sarana dan Prasarana Lingkungan yang Memenuhi Standar Teknis/Standar Pelayanan Minimal (SPM) 1) Tersedianya air bersih dengan kualitas dan kuantitas yang baik 2) Tersedianya tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah yang berkelanjutan 3) Tersedianya sistem drainase kota yang tertata 4) Tersedianya sistem penanganan air limbah dan IPAL Kota 5) Tersedianya prasarana energi dan komunikasi yang handal

4.8

Mewujudkan Mitigasi Bencana yang Handal 1) Tumbuh dan meningkatnya pengelolaan bencana alam (gempa, longsor, banjir, gunung meletus, angin topan, dan lain sebagainya) 2) Tumbuh dan meningkatnya pengelolaan bencana alam kecelakaan (kebakaran, dan lain sebagainya) 3) Penanggulangan infrastruktur pasca bencana

5 5.1

6 6.1

Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kota yang Efektif, Efisien, Akuntabel, dan Transparan dalam Upaya Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Kota Metropolitan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Melalui Pemantapan Reformasi Birokrasi 1) Meningkatnya kapasitas lembaga perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien untuk menghasilkan produk perencanaan yang aspiratif, antisipatif, aplikatif, dan akuntabel 2) Meningkatnya kesadaran dan ketaatan hukum dan HAM bagi masyarakat dan aparat 3) Meningkatnya profesionalisme aparatur menuju pemerintahan yang akuntabel 4) Mantapnya pelaksanaan reformasi birokrasi 5) Terwujudnya pelayanan publik yang prima 6) Terwujudnya kehidupan masyarakat yang demokratis 7) Meningkatnya transparansi pengelolaan pemerintahan 8) Meningkatnya ketertiban serta terciptanya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan stabilitas keamanan daerah Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Pembiayaan Pembangunan Kota yang Akuntabel dan Transparan dalam Menunjang Sistem Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa Mewujudkan Anggaran Pemerintahan yang Optimal 1) Meningkatnya pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel 2) Meningkatnya sinergitas APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota (fiskal antar pemerintahan) 3) Berkembangnya instrumen pembiayaan pembangunan non konvensional

6.2

Mewujudkan Peran Serta Aktif Masyarakat dan Swasta dalam Pembiayaan Pembangunan Kota Meningkatnya sinergitas pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan

Sumber:

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang RPJMD Kota Bandung Tahun 2009-2013

B.

Strategi Daerah

Strategi pembangunan daerah secara umum ditetapkan dengan fokus kepada masyarakat, pemerintahan, dan kerjasama strategis dengan pihak lain yang meliputi:

II-6

1. 2.

3. 4. 5. 6.

7.

C.

Mengendalikan pertumbuhan kota sehingga terjadi keseimbangan antara daya dukung dan aktivitas dengan peningkatan dan pemerataan sarana prasarana kota. Menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan situasi sosial kependudukan dan Sumber Daya Manusia serta mengantisipasi masalah-masalah sosial kependudukan, kepadatan penduduk, patologi sosial perkotaan, dan lain sebagainya. Mendorong usaha ekonomi kreatif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan. Mengkondisikan lingkungan fisik tata ruang yang memenuhi kaidah amenities, keindahan kota, ekosistem, kesehatan, daya saing kota, dan kebersihan. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi birokrasi melalui reformasi kelembagaan (institutional reform) dan reformasi manajemen publik (public management reform). Mengembangkan kerjasama dengan daerah Bandung Raya dan pihak lain dalam upaya optimalisasi daya dukung kota dan pelayanan umum terhadap pertumbuhan aktivitas yang ada di dalamnya. Menekankan pada masalah yang layak ditangani dalam jangka menengah serta mempersiapkan landasan bagi penyelesaian permasalahan jangka panjang.

Arah Kebijakan Daerah

Berdasarkan strategi pembangunan daerah, disusun arah kebijakan daerah yang dijabarkan melalui arah kebijakan dan program berdasarkan Misi 1 sampai dengan Misi 6, sebagai berikut: Tabel II.2 Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Kota Bandung Tahun 2009-2013 Arah Kebijakan

Program

MISI-1: Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berakhlak, Profesional, dan Berdaya Saing. 1.

Pengembangan pendidikan formal dan informal dalam semua strata pendidikan.

1.

2.

Pengembangan kewirausahaan dengan membangun kompetensi dan kemampuan daya saing dan kreatif.

2.

3.

Peningkatan kesehatan masyarakat, termasuk di dalamnya pencegahan dan penanganan HIV dan narkoba terutama di kalangan generasi muda.

4. 5.

4.

Peningkatan kualitas penduduk melalui pengendalian jumlah penduduk.

3.

6. 7. 8. 9. 10.

5.

Pengembangan peningkatan fungsi tempat ibadah sebagai tempat meningkatkan keimanan dan moral.

6.

Peningkatan lingkungan hidup di perkotaan dan disiplin hidup di perkotaan.

11.

7.

Peningkatan peran swasta dalam pendidikan.

12.

8.

Penguasaan teknologi informasi bagi

13. 14.

II-7

Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Program Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Peningkatan Sarana, Prasarana dan Manajemen Kesehatan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program Keluarga Berencana Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program Pemberdayaan Keluarga Program Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas Program Pengembangan Sistem Informasi dan Mikro Keluarga Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pengembangan Budaya Baca dan

Arah Kebijakan

Program

masyarakat kota. 9.

Penguatan institusi masyarakat dalam membangun modal sosial, perilaku, dan kebudayaan melalui peran serta masyarakat sehingga terbentuk solidaritas masyarakat yang kokoh dan dinamis.

15. 16. 17. 18. 19.

20. 21. 22.

Pembinaan Perpustakaan Program Pendidikan Non Formal/PAUD Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

MISI-2: Mengembangkan Perekonomian Kota yang Berdaya Saing dalam Menunjang Penciptaan Lapangan Kerja dan Pelayanan Publik serta Meningkatkan Peranan Swasta dalam Pembangunan Ekonomi Kota. 1.

2.

Penataan dan optimalisasi prosedur investasi dalam meningkatkan kesempatan kerja di Kota Bandung melalui pelayanan satu pintu.

1.

Program Peningkatan Ekonomi Masyarakat

2.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

3.

Program Peningkatan Investasi

4.

Program Peningkatan Ketenagakerjaan

Penataan Pedagang Kaki Lima dan meningkatkan kemitraan dengan sentrasentra produk lokal dalam mengembangkan industri kreatif tradisional.

5.

Program Peningkatan Ketransmigrasian

6.

Program Peningkatan Pariwisata

3.

Perbaikan infrastruktur ekonomi dalam menunjang pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dalam mengembangkan ketahanan pangan kota.

4.

Pendukungan sektor swasta dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.

5.

Pendukungan perubahan pola konsumsi masyarakat melalui diversifikasi pangan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan kota.

6.

Penataan struktur ekonomi perkotaan melalui penataan ruang aktivitas maupun pola konsumsi, distribusi, dan produksi yang baik.

7.

Pengembangan kemitraan usaha koperasi/usaha kecil, menengah, dan besar dalam menunjang pengembangan ekonomi kreatif.

8.

Penguatan promosi daerah dalam menarik wisatawan dan investasi dalam bidang pariwisata.

MISI-3: Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Mengembangkan Budaya Kota yang Tertib, Aman, Kreatif, Berprestasi dalam Menunjang Kota Jasa Bermartabat. 1.

Pembinaan seni budaya daerah dalam

1.

II-8

Program Pengembangan Nilai Budaya

Arah Kebijakan

Program

menunjang pariwisata.

Daerah

2.

Pengembangan kelompok-kelompok Karang Taruna/generasi muda.

2.

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

3.

Peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan.

3.

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

4.

Pembinaan secara komprehensif kelompok multietnis dalam menunjang Bandung sebagai Kota Metropolitan.

4.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

5.

5.

Pengembangan LSM yang berorientasi pada pembangunan dan lingkungan kota.

Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan

6.

Peningkatan peran lembaga dakwah dalam meningkatkan kerukunan umat beragama.

6.

7.

Pembinaan anak jalanan sehingga memiliki kesempatan dalam berkreasi, produktif, dan berdayaguna di masa depan.

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

7.

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

8.

Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat

9.

Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

10.

Program Pemantapan Kelembagaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

11.

Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat

12.

Program Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban

13.

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

14.

Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa

8.

Peningkatan peran media dalam penyebarluasan informasi pembangunan.

MISI-4: Menata Kota Bandung Menuju Metropolitan Terpadu yang Berwawasan Lingkungan. 1.

Pengelolaan tata ruang secara konsisten, efisien, produktif, dan dinamis sesuai dengan RTRW Kota Bandung.

1.

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

2.

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

2.

Pengelolaan lingkungan yang sehat, bersih, hijau, dan berbunga.

3.

Program Penyediaan Air Baku

4.

3.

Pengelolaan transportasi secara efisien dalam mengurangi kemacetan dan polusi dengan mempersiapkan konsep Rapid Mass Transportation yang handal sesuai dengan kemampuan/potensi Kota Bandung.

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

5.

Program Peningkatan Pengelolaan Sampah Perkotaan

6.

Program Optimalisasi Sistem Pengelolaan Persampahan

7.

Program Perencanaan Tata Ruang

8.

Program Peningkatan Kualitas dan Penertiban Bangunan dan Bangun Bangunan

9.

Program Pemanfaatan Ruang

10.

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

4.

Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan sekunder.

5.

Penghijauan, perbaikan, dan penambahan taman kota dan ruang terbuka untuk publik serta perbaikan dan pemanfaatan Daerah Aliran Sungai yang dapat memperbaiki

II-9

Arah Kebijakan 6.

7.

Program

kualitas kehidupan.

11.

Pelaksanaan program Urban Renewal dan Urban Redevelopment dalam meningkatkan pelayanan sektor jasa.

Program Pengembangan dan Lingkungan Sehat Perumahan

12.

Program Pengelolaan Areal Pemakaman

13.

Program Penyediaan Sarana Pembibitan RTH

14.

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

15.

Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

16.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

17.

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

18.

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

19.

Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Perhubungan

20.

Program Pengembangan Kinerja Air Minum dan Air Limbah

21.

Program Pengendalian Banjir

22.

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong – Gorong

23.

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

24.

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

25.

Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan

Penguatan SKPD yang terkait dalam menunjang peningkatan pelayanan pada masyarakat, dalam mewujudkan pelayanan satu pintu.

MISI-5: Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kota yang Efektif, Efisien, Akuntabel, dan Transparan dalam Upaya Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Kota Metropolitan. 1.

2.

Peningkatan pemerintahan yang Good Governance disertai prinsip efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Peningkatan pelayanan publik yang optimal dan prima dengan menciptakan kondisi nyaman, ramah, dan produktif.

1.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

2.

Program Penyusunan dan Pengembangan Statistik Daerah

3.

Program Pembangunan Hukum Daerah

4.

Program Penegakan Peraturan Perundangundangan

3.

Pengembangan manajemen kota yang efisien, produktif, dan berdayaguna.

5.

Program Pengelolaan Aset Daerah

4.

Peningkatan fungsi pengawasan baik internal maupun eksternal sehingga tercipta suatu mekanisme birokrasi yang sehat dan terpercaya.

6.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

7.

Program Organisasi Perangkat Daerah

8.

Program Pengelolaan Kearsipan

Peningkatan peran kecamatan dan kelurahan dalam meningkatkan kinerja pemerintahan melalui desentralisasi kebijakan pemerintahan kota.

9.

Program Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur

10.

Program Pemantapan Reformasi Birokrasi

11.

Program Penataan Administrasi Kependudukan

12.

Program Pengawasan Pembangunan

5.

6.

Pengembangan sistem informasi dalam manajemen pemerintahan yang dapat memonitor permasalahan kota sehingga

II-10

Arah Kebijakan

Program

dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan Pemerintah Kota.

Daerah 13.

Program Pendidikan Politik Masyarakat dan Wawasan Kebangsaan

14.

Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

MISI-6: Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Pembiayaan Pembangunan Kota yang Akuntabel dan Transparan dalam Menunjang Sistem Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa. 1.

Peningkatan dan menggali sumber pendapatan daerah berdasarkan asas proporsionalitas, adil, dan merata.

Program Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

2.

Peningkatan peran swasta dalam pembiayaan pembangunan sebagai bagian dari deregulasi dalam pengembangan pelayanan publik.

3.

Pemanfaatan dana secara efisien dan produktif yang didasarkan pada pendekatan hasil/output dengan dilandasi asas manfaat.

4.

Peningkatan pengelolaan aset Pemerintah Kota untuk meningkatkan PAD dan peningkatan pelayanan publik.

5.

Pengelolaan keuangan secara transparan dalam meningkatkan akuntabilitas publik.

Sumber: Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang RPJMD Kota Bandung Tahun 2009-2013

D.

Prioritas Daerah

1.

Agenda Prioritas Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 20092013

Program prioritas daerah di Kota Bandung yang telah ditetapkan, merupakan kesinambungan substansi program-program yang sudah berjalan pada periode sebelumnya dan mempertimbangkan kampanye Walikota. Program-program pembangunan lima tahunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Bandung 2009-2013, disusun berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 • Agenda Prioritas diartikan sebagai tentang Perubahan atas Peraturan penjabaran pelaksanaan misi dalam Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun pencapaian visi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan 2006 tentang Pedoman Pengelolaan program dan kegiatan Walikota Keuangan Daerah. Program prioritas di Bandung 5 tahun ke depan. Kota Bandung tahun 2009-2013 dikenal Penetapan agenda prioritas mencerminkan urgensi dengan 7 Agenda Prioritas. permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan Agenda Prioritas diartikan sebagai penyelesaian permasalahan lain. penjabaran pelaksanaan misi dalam

II-11

pencapaian visi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan program dan kegiatan Walikota Bandung 5 tahun ke depan. Penetapan agenda prioritas mencerminkan urgensi permasa-lahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan penyelesaian perma-salahan lain. Adapun 7 agenda tersebut adalah: a.

Memantapkan Kecerdasan Warga Kota Bandung (Bandung Cerdas) untuk merespon isu strategis peningkatan kualitas pendidikan, yang didukung dengan program-program prioritas sebagai berikut: 1) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; 2) Program Pendidikan Menengah; 3) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan; 4) Program Pendidikan Non Formal/PAUD; 5) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan; 6) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; serta melalui Bantuan Walikota untuk Pendidikan (Bawaku Sekolah).

b.

Memantapkan Kesehatan Warga Kota Bandung (Bandung Sehat) untuk merespon isu strategis peningkatan kualitas kesehatan, yang didukung dengan program-program prioritas sebagai berikut: 1) Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan; 2) Program Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat; 3) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit; 4) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan; 5) Program Peningkatan Sarana, Prasarana dan Manajemen Kesehatan; 6) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak; 7) Program Keluarga Berencana; 8) Program Kesehatan Reproduksi Remaja; 9) Program Pemberdayaan Keluarga; 10) Program Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas; 11) Program Pengembangan Sistem Informasi dan Mikro Keluarga; serta melalui Bantuan Walikota untuk Kesehatan (Bawaku Sehat).

c.

Meningkatkan Kemakmuran Warga Kota Bandung (Bandung Makmur) untuk merespon isu strategis penumbuhan ekonomi kreatif kota serta penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, yang didukung dengan program-program prioritas sebagai berikut: 1) Program Peningkatan Ekonomi Masyarakat; 2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan; 3) Program Peningkatan Investasi; 4) 5)

Program Peningkatan Ketenagakerjaan; Program Peningkatan Ketransmigrasian;

serta melalui: a)

Bantuan Walikota untuk Kemakmuran (Bawaku Makmur);

II-12

b) c)

d.

Bantuan Walikota untuk Ketahanan Pangan (Bawaku Pangan); Bantuan Walikota untuk Penduduk Lanjut Usia (Bawaku Lansia) melalui Gerakan Sayang Orang Tua (Gerakan Nyaah Ka Kolot) yang terdiri atas: Bina Perumahan, Bina Usaha, dan Bina Lingkungan (Benah Imah, Benah Usaha, Benah Lingkungan).

Memantapkan Pembangunan Kota Bandung Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan (Bandung Hijau dan Harmonis) untuk merespon isu strategis peningkatan kualitas dan pencegahan degradasi lingkungan hidup kota serta penyediaan dan pengelolaan infrastruktur serta penataan kota, yang didukung dengan program-program prioritas sebagai berikut: 1) Program Penyediaan Sarana Pembibitan RTH; 2) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Yang dimaksud dengan Bandung Hijau dan Harmonis adalah suatu keadaan yang mencerminkan adanya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam memantapkan pembangunan Kota Bandung berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang didukung oleh 5 gerakan: 1) 2) 3) 4) 5)

Penghijauan dan Hemat serta Menabung Air; Cikapundung Bersih; Sejuta Bunga untuk Bandung; Udara Bersih; Gerakan Pembibitan, Penanaman, Pemeliharaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup (P4LH).

e.

Memantapkan Pembinaan Seni dan Meningkatkan Budaya Kota Bandung (Bandung Kota Seni Budaya) untuk merespon isu strategis pengembangan seni dan budaya lokal, yang didukung dengan Program Prioritas Pengembangan Nilai Budaya Daerah.

f.

Meningkatkan Prestasi Olah Raga dan Kepemudaan Kota Bandung (Bandung Berprestasi)untuk merespon isu strategis peningkatan capaian prestasi dan kualitas kegiatan kepemudaan, yang didukung dengan program-program prioritas sebagai berikut: 1) Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga; 2) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga; 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga; 4) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan; 5) Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda.

g.

Memantapkan Toleransi dan Pembinaan Umat Beragama (Bandung Agamis) untuk merespon isu strategis peningkatan kualitas kehidupan umat beragama, yang didukung dengan Program Prioritas Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama.

II-13

Bersamaan dengan pelaksanaan 7 Agenda Prioritas tersebut dilakukan juga upaya peningkatan kinerja aparat menuju Good Governance dengan melanjutkan tahapan Reformasi Birokrasi yang akan dilaksanakan melekat pada pelaksanaan 7 Agenda Prioritas tersebut. Pemantapan Reformasi Birokrasi untuk merespon isu strategis penyediaan pelayanan umum kota yang prima, optimalisasi manajemen pemerintahan kota, serta efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, yang didukung dengan program-program prioritas sebagai berikut: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n.

• Bersamaan dengan pelaksanaan 7 Agenda Prioritas dilakukan juga upaya peningkatan kinerja aparat menuju Good Governance dengan melanjutkan tahapan Reformasi Birokrasi yang akan dilaksanakan melekat pada pelaksanaan 7 Agenda Prioritas tersebut.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Penyusunan dan Pengembangan Statistik Daerah Program Pembangunan Hukum Daerah Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Program Pengelolaan Aset Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Organisasi Perangkat Daerah Program Pengelolaan Kearsipan Program Pembinaan, Pengembangan, dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Program Pemantapan Reformasi Birokrasi Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Pengawasan Pembangunan Daerah Program Pendidikan Politik Masyarakat dan Wawasan Kebangsaan Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Reformasi birokrasi dimaksud adalah upaya yang sistematis, terpadu dan komprehensif yang ditujukan untuk merealisasikan tata kepemerintahan yang baik (Good Governance) untuk melakukan perubahan pola pikir (change of Mindset), budaya (change of Culture) dan peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur melalui penataan aparatur dan manajemen pemerintahan. Oleh karena itu, reformasi birokrasi mutlak harus dilaksanakan pada setiap peranan melalui perwujudan dan interaksi yang sinergis, sistematis dan terencana atas dasar kemitraan. Reformasi yang dilakukan merupakan perubahan tatanan yang lebih baik bukan perubahan secara parsial. Dengan demikian tidak semua perubahan dapat dikategorikan sebagai reformasi. Kriteria reformasi hanya dapat disandangkan apabila terjadi perubahan sistematis dan terencana (sistematic and planned change) yang diarahkan untuk melakukan transformasi secara mendasar dengan outcomes yang lebih baik. Reformasi Birokrasi yang telah dilaksanakan pada periode Tahun 2003-2008 adalah restrukturisasi birokrasi. Selanjutnya kelanjutan Reformasi Birokrasi untuk Tahun 2009-2013 merupakan tahapan pemantapan setelah pada Tahun 2003-2008 dilakukan strukturisasi. Untuk itu tahapan pemantapan ini dibagi menjadi beberapa tahapan rinci setiap tahun, yaitu:

II-14

1. 2. 3. 4.

Tahun 2009: Institusionalisasi; Tahun 2010: Pertumbuhan; Tahun 2011: Pengembangan; Tahun 2012-2013: Percepatan-Pemantapan (Pemantapan Akhir).

Adapun isu-isu strategis birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung meliputi: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur; Penataan Kelembagaan (institutional reform); Penerapan Pola Pelayanan Satu Pintu; Optimalisasi Potensi Pendapatan; Peningkatan Investasi; Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Government).

Komunikasi (e-

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan reformasi birokrasi ini adalah terciptanya birokrasi bermartabat di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Birokrasi bermartabat adalah sosok birokrasi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam penyelenggaraan roda pemerintah di Kota Bandung yang memiliki karakteristik sebagai berikut: Bersih dalam arti bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); Makmur dalam arti mampu memenuhi kebutuhan dasar dan berkeinginan untuk mencapai kehidupan dan penghidupan yang lebih baik; Taat dalam arti birokrasi yang memahami dan mentaati serta menjalankan norma-norma agama dan budaya serta peraturan-peraturan yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan; Bersahabat dalam arti mampu bersosialisasi, memberikan teladan, dan menjadi panutan masyarakat serta ramah dan bersahabat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Parameter yang digunakan untuk mencapai hasil 7 Agenda Prioritas dapat diuraikan sebagai berikut. Tabel II.3 Indikator Kinerja Agenda Prioritas Agenda Prioritas Bandung Cerdas

Indikator Capaian

Target Capaian 2013

Indeks Pendidikan

92,78

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

11,85

Angka Melek Huruf (AMH)

Bandung Sehat

99,67%

Tingkat Penerapan SPM di Lembaga Pendidikan

50%

Tingkat Sertifikasi Tenaga Pendidik

100%

Indeks Kesehatan

81,55

Usia Harapan Hidup

73,93

Angka Kematian Bayi

32,87 - 31,12/1000 Kelahiran Hidup

Jumlah Kematian Ibu Melahirkan

12 Orang/Tahun

Tingkat Pemenuhan SPM Kesehatan dalam Fasilitas Kesehatan Pemaparan Zoonosis

80% Kurang dari 12% di Wilayah Kota Bandung 1,60% (Jumlah Penduduk Maksimal 2.570.310 Jiwa) 1.91

Pertumbuhan Penduduk Angka Fertilitas Total Rata-Rata Jumlah Jiwa Dalam Keluarga

II-15

4.00

Agenda Prioritas

Indikator Capaian

Target Capaian 2013

(Orang) Bandung Makmur

Laju Pertumbuhan Ekonomi

9,33%

Indeks Daya Beli

68,88

PDRB Per Kapita ADHK (Konstan) (Rp)

16.000.000

Tingkat Pemerataan Pendapatan (Versi Bank Dunia)

15,00% (Kategori Ketimpangan Sedang)

Perkembangan Jumlah Sentra Binaan Perdagangan dan Industri

14 Sentra Binaan

Nilai Ekspor

US$ 672.225.723

Persentase Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang Dapat Bantuan Pangan

100%

Tingkat Subsidi Pangan Miskin untuk Rumah Tangga Miskin (Hibah untuk Harga Raskin)

37,5 % Per Kg

Nilai Investasi Berskala Nasional (Rp) Tingkat Inflasi

4.390.335.544.086 Satu Digit (di Bawah 10%)

Tingkat Pengangguran Terbuka

13,57%

Tingkat Kesempatan Kerja

86,43% (1.047.952/ 1.212.470)

Tingkat Kemiskinan

< 14,03%

Bandung Hijau dan Harmonis

Tingkat Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik dan Privat yang Efektif Menunjang Fungsi Hidroorologi (dalam Bentuk Taman, Hutan Kota, Sempadan Sungai, Kawasan Konservasi dan RTH Lainnya)

Bandung Kota Seni Budaya

Tingkat Perwujudan Pusat-Pusat Kebudayaan Sebagai Sarana Pelestarian Pembangunan Budaya

Meningkatnya Fungsi Pusat-Pusat Kebudayaan, Kesadaran Masyarakat dan Komunitas Seni Budaya dalam Rangka Pelestarian Seni Budaya Secara Profesional dan Berkesinambungan

Tingkat Perwujudan Sinergitas Pelestarian Budaya Lokal antara Pemerintah, Pelaku Budaya dan Masyarakat

Meningkatnya Hubungan Pemerintah dengan Pelaku Budaya dalam Perlindungan dan Pelestarian Budaya

Jumlah Penghargaan (Prestasi/Juara) di Bidang Olahraga Tingkat Internasional, Nasional dan Regional

Meningkatnya Jumlah Penghargaan/Juara di Bidang Olahraga Tingkat Internasional, Nasional dan Regional

Jumlah Kegiatan Kepemudaan dan Prestasi Pemuda

Meningkatnya Jumlah Kegiatan dan Prestasi Kepemudaan Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan Agama Sesuai dengan Agama dan Keyakinan Masing-Masing 90%

Bandung Berprestasi

Bandung Agamis

Tingkat Pelanggaran Terhadap NormaNorma Agama Tingkat Penyelenggaraan Perda yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Kepariwisataan dan Pembangunan Sarana Ibadah di Tempat Umum

13,50% dari Luas Wilayah Kota Bandung

Tingkat Perbaikan Kualitas Sarana dan Prasarana Ibadah di Tempat Umum dan Kantor Pemerintah

70%

Tingkat Sosialisasi dan Pembinaan Pengamalan Keagamaan serta Kualitas Lingkungan Peribadatan

100%

Tingkat Sikap Toleransi dan Kerukunan

II-16

Meningkatnya Sikap Toleransi dan

Agenda Prioritas Reformasi Birokrasi

Indikator Capaian

Target Capaian 2013

Antar Umat Beragama

Kerukunan Antar Umat Beragama

Tingkat Perwujudan Perencanaan Sesuai dengan Aspirasi Masyarakat, Bersifat Antisipatif, Aplikatif, Akuntabel Berdasarkan Basis Data yang Akurat

Terbangunnya Pola Perencanaan dan Pengelolaan Data

Tingkat Akomodasi Program RKPD ke Dalam APBD

90%

Kesesuaian Produk Hukum Daerah dengan Kondisi dan Potensi Daerah

Meningkatnya Pemahaman Masyarakat dan Aparat dalam Penetapan Produk Hukum yang Sinergi dengan Perkembangan Kebutuhan Masyarakat serta Sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku

Sumber: Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang RPJMD Kota Bandung Tahun 2009-2013

E.

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2012

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan jangka menengah daerah, kebijakan perencanaan pembangunan Kota Bandung Tahun 2009-2013 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang RPJMD Kota Bandung Tahun 2009-2013 dijabarkan ke dalam kebijakan perencanaan pembangunan tahunan yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 487 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2012. RKPD Kota Bandung Tahun 2012 merupakan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada Tahun 2012. Dalam RKPD Kota Bandung Tahun 2012, terdapat tema pembangunan, prioritas pembangunan, dan program-program prioritas pembangunan daerah Tahun 2012. Untuk mendukung arah pembangunan Kota Bandung Tahun 2012, ditetapkan tema pembangunan sebagai berikut: “Percepatan pembangunan ekonomi dan infrastruktur kota melalui pengembangan kerjasama daerah dengan dukungan good governance menuju pembangunan berkelanjutan untuk memantapkan Kota Bandung sebagai kota jasa bermartabat” Sesuai tema pembangunan tersebut, ditetapkan prioritas pembangunan dengan memperhatikan isu-isu strategis pada masing-masing bidang pembangunan dan dijabarkan ke dalam program dan kegiatan pembangunan untuk mewujudkan prioritas pembangunan daerah.

• Tema Pembangunan Tahun 2012 "Percepatan pembangunan ekonomi dan infrastruktur kota melalui pengembangan kerjasama daerah dengan dukungan good governance menuju pembangunan berkelanjutan untuk memantapkan Kota Bandung sebagai kota jasa bermartabat”

Berdasarkan kondisi serta permasalahan yang dihadapi, terdapat 13 fokus pembangunan Kota Bandung pada Tahun

II-17

2012 yang termasuk pada 4 bidang pembangunan. Adapun prioritas dan sasaran pembangunan pada Tahun 2012 adalah sebagai berikut.

1.

Prioritas Bidang Fisik

Difokuskan pada pembangunan sarana olah raga di Pusat Primer Gedebage, pengembangan transportasi massal, peningkatan kualitas jaringan jalan dan drainase, pemanfaataan dan pengendalian ruang serta penataan kawasan perumahan dan permukiman, dan penanganan bencana dan resiko perubahan iklim. Sasaran yang ingin dicapai meliputi: a. b. c.

d. e.

f. g. h. i. j. k.

2.

Optimalisasi pembangunan Sarana Olah Raga pada Kawasan Pusat Primer Gedebage. Tersedianya sistem transportasi massal yang layak dan terjangkau oleh masyarakat. Tersedianya luas jaringan jalan untuk pengembangan BIUTR (Bandung Inter Urban Toll Road) di WP Bojonegara, WP Cibeunying, WP Ujungberung, dan WP Gedebage. Meningkatnya kualitas pemeliharaan jaringan jalan dan sistem drainase di seluruh Kota Bandung. Tersedianya kualitas dan kuantitas jalur pejalan kaki yang dapat digunakan pula oleh penyandang cacat, terutama di pusat perdagangan dan jasa di WP Bojoneganegara, WP Tegallega, dan WP Karees. Tertatanya sempadan Sungai Cikapundung sebagai kawasan strategis kota. Pengembangan rumah susun dan penataan permukiman kumuh. Tercapainya target ruang terbuka hijau sesuai RTRW Kota. Pemanfaatan dan pengendalian ruang tata ruang kota. Meningkatnya pelayanan sanitasi, air bersih, dan persampahan kota di seluruh Kota Bandung. Terselenggaranya penanganan banjir dan pencegahan longsor dan kebakaran, terutama di WP Gedebage, WP Ujungberung, WP Karees, WP Tegallega; dan wilayah Bandung Utara, WP Cibeunying, dan WP Bojonegara.

Prioritas Bidang Ekonomi

Difokuskan pada peningkatan ketahanan pangan masyarakat kota, pengembangan sentra industri, dan pemasaran produk wisata. Sasaran yang ingin dicapai meliputi: a. b. c.

Terjadinya peningkatan ketahanan pangan untuk menjaga stok ketersediaan bahan pangan dan sistem distribusi. Pengembangan pariwisata daerah melalui peningkatan daya tarik wisata dan peningkatan pemasaran pariwisata daerah Pengembangan ekonomi kreatif dan sentra industri untuk meningkatkan potensi dan daya saing ekonomi lokal.

II-18

3.

Prioritas Bidang Sosial Budaya

Difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan, penanggulangan kemiskinan, perlindungan bagi anak dan kesetaraan gender, dan pengembangan apresiasi budaya daerah. Sasaran yang ingin dicapai meliputi: a. b. c. d. e.

Meningkatnya kualitas pendidikan dasar melalui pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang merata dan terjangkau pada seluruh Kota Bandung. Meningkatnya akses yang mudah dan terjangkau dalam pelayanan kesehatan terutama bagi keluarga miskin. Terlaksananya percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Meningkatnya kualitas perlindungan bagi anak dan gender. Terselenggaranya apresiasi dan pengembangan budaya daerah pusat seni dan budaya Ujungberung.

4. Prioritas Bidang Pemerintahan Difokuskan pada reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Sasaran yang ingin dicapai meliputi: a. b. c.

Pemantapan reformasi birokrasi dan supremasi hukum serta demokrasi. Optimalisasi penggunaan sistem informasi menuju Bandung Cyber City. Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan sinergitas pembangunan kerjasama antar daerah.

Pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung, sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2009-2013, dapat diwujudkan melalui penjabaran visi dan misi tersebut pada prioritas pembangunan dan program prioritas Kota Bandung. Prioritas pembangunan dan program prioritas sebagaimana diuraikan di atas yang dikelompokkan dalam bidang pembangunan/kluster pembangunan, jika dikaitkan dengan misi pembangunan Kota Bandung, maka keterkaitannya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar II.1 Keterkaitan Misi Pembangunan dengan Kluster/Bidang Pembangunan Kota Bandung

II-19

Misi 1

KLUSTER PENDIDIKAN

Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berakhlak, Profesional dan Berdaya Saing

Misi 2 Mengembangkan Perekonomian Kota yang Berdaya Saing dalam Menunjang Penciptaan Lapangan Kerja dan Pelayanan Publik serta Meningkatkan Peranan Swasta dalam Pembangunan Ekonomi Kota

KLUSTER KESEHATAN

MISI 3

KLUSTER EKONOMI

Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Mengembangkan Budaya Kota yang Tertib, Aman, Kreatif, Berprestasi dalam Menunjang Kota

KLUSTER INFRASTRUKTUR

MISI 4 Menata Kota Bandung Menuju Metropolitan Terpadu yang Berwawasan Lingkungan.

MISI 5 Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kota yang Efektif, Efisien, Akuntabel dan Transparan dalam Upaya Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Kota Metropolitan

KLUSTER SUPRASTRUKTU R

MISI 6 Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Pembiayaan Pembangunan Kota yang Akuntabel dan Transparan dalam Menunjang Sistem Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa

Sumber: Peraturan Walikota Bandung Nomor 487 Tahun 2011 tentang RKPD Kota Bandung Tahun 2012

Adapun rincian dari misi, bidang pembangunan, prioritas pembangunan, program prioritas beserta urusan wajib, dan SKPD utama/pendukung, dapat dilihat pada tabel berikut.

II-20

Tabel II.4 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Misi/Bidang/Prioritas/Sasaran/Program Prioritas

SKPD

Misi 1 : Mengembangkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak, profesional, dan berdaya saing Pembangunan Sosial Budaya Fokus pada peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia, perlindungan bagi anak dan gender, penanggulangan kemiskinan dan penanganan pengangguran, pengembangan apresiasi budaya daerah. 1

2

Peningkatan Kualitas Pendidikan Meningkatnya kualitas pendidikan dasar Program Prioritas: 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini Urusan Wajib: 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 3. Program Pendidikan Menengah 4. Program Pendidikan Non Formal 5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 6. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 7. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 8. Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan 9. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda 10. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 11. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga 12. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 13. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

SKPD Utama: Dinas Pendidikan SKPD Pendukung: Dinas Pemuda dan Olah Raga Kantor Pusarda BAPPEDA

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan kepada keluarga miskin dan meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan Program Prioritas: 1. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Urusan Wajib: 2. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 3. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 4. Program Pengawasan Obat dan Makanan 5. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 6. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 7. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 8. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 9. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 10. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 11. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 12. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata 13. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah

II-21

SKPD Utama: Dinas Kesehatan RSKGM RSUD RSKIA BPPKB

Misi/Bidang/Prioritas/Sasaran/Program Prioritas

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 3

SKPD

Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Program Keluarga Berencana Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program Pelayanan Kontrasepsi Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Program Pengembangan Model Operasional BKBPosyandu-PADU

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Bidang Perlindungan Anak dan Perempuan (Gender) Meningkatnya Perlindungan Anak dan Pengarusutamaan Perempuan (Gender) Program Prioritas: 1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 2. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Urusan Wajib: 3. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 4. Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam Pembanguan

SKPD Utama: Dinas Sosial SKPD Pendukung: BAPPEDA

MISI 2: Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dalam menunjang penciptaan lapangan kerja dan pelayanan publik serta meningkatkan peranan swasta dalam pembangunan ekonomi kota Pembangunan Ekonomi Difokuskan pada peningkatan dan pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan 7 sentra industri, peningkatan dan optimalisasi kerjasama daerah dan peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat kota. 1

Peningkatan dan pengembangan ekonomi kreatif a.

Terjadinya peningkatan kegiatan ekonomi kreatif berbasis sumber daya lokal Urusan Wajib: 1. Program Penyiapan Perda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif 2. Program Pelestarian, Pengembangan dan Komersialisasi Budaya Kreatif dan Pariwisata 3. Program Pembentukan dan Penguatan Pusat-Pusat Kebudayaan 4. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Mudah

II-22

SKPD Utama: Disbudpar SKPD Pendukung: Distarcip Dinas Pendidikan Bagian Hukum dan HAM

Misi/Bidang/Prioritas/Sasaran/Program Prioritas

SKPD

Diakses oleh Pelaku Seni dan Budaya b.

Pengembangan Pilot Project pengembangan sentra industri Program Prioritas: Program Penataan Kawasan Sentra Industri Urusan Wajib: Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat

2

SKPD Utama: Dinas KUKM dan Indag SKPD Pendukung: Distarcip

Pengelolaan Pariwisata Perkotaan Optimalnya pengelolaan pariwisata perkotaan Program Prioritas: Program Pengembangan Potensi Sentra Industri Pariwisata Urusan Wajib: 1. Program Promosi Potensi Pariwisata Secara Nasional dan Internasional 2. Program Penyelenggaraan Event Pariwisata Tingkat Nasional

3

Peningkatan Pelayanan Investasi a.

Optimalisasi peningkatan investasi melalui pengembangan sistem penanaman modal terpadu Program Prioritas: Program Pengembangan SIM Penanaman Modal Urusan Wajib: 1. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Investasi 2. Program Peningkatan Kualitas Infrastruktur Ekonomi

b.

SKPD Utama: BPPT

Meningkatnya kinerja Badan Usaha Milik Daerah Urusan Wajib: Program Peningkatan Kinerja Sistem Kelembagaan, Pengelolaan BUMD

4

SKPD Utama: Dinas KUKM dan Indag Disbudpar

SKPD Utama: Bagian Perekonomian

Optimalisasi Pengelolaan UMKM dan Koperasi Optimalisasi dukungan kelembagaan, permodalan, pengelolaan dan pemasaran bagi UMKM dan koperasi Urusan Wajib: 1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 3. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM

5

SKPD Utama: Dinas KUKM dan Indag

Peningkatan Daya Beli Pangan Masyarakat Miskin Meningkatnya daya beli pangan bagi masyarakat miskin Program Prioritas: 1. Program Peningkatan Akses dan Daya Beli Pangan Masyarakat Miskin 2. Program Pemberian Raskin kepada Masyarakat Miskin

6

Peningkatan Daya Saing Pasar Tradisional a.

Meningkatnya ketersediaan dan daya saing infrastruktur bagi pasar tradisional;

SKPD Utama: Dinas Sosial SKPD Pendukung: Dinas KUKM dan Indag PD. Pasar Dispertapa

Urusan Wajib : 1. Program Peningkatan Kapasitas Pedagang Pasar Tradisional 2. Program Revitalisasi Infrastruktur Pasar Tradisional b.

Meningkatnya daya saing ketenagakerjaan dalam menghadapi persaingan ekonomi global

II-23

Misi/Bidang/Prioritas/Sasaran/Program Prioritas Urusan Wajib: 3. Program Peningkatan Pelatihan Tenaga Kerja 4. Program Pembukaan Bursa Kerja

SKPD SKPD Utama: Disnaker

Misi 3: Meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengembangkan budaya kota yang tertib, aman, kreatif, berprestasi dalam menunjang Kota Jasa Bermartabat Pembangunan Sosial Budaya Fokus pada peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia, perlindungan bagi anak dan gender, penanggulangan kemiskinan dan penanganan pengangguran, pengembangan apresiasi budaya daerah. 1

Percepatan Penanggulangan Kemisikan dan Pengangguran Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran Program Prioritas: 1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya 2. Program Pembinaan Anak Terlantar Urusan Wajib: 3. Program Penataan Administrasi Kependudukan 4. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 5. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 6. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 7. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 8. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 9. Program Pembinaan Panti Asuhan/Jompo 10. Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya 11. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

2

Apresiasi dan Pengembangan Budaya Daerah Apresiasi dan pengembangan budaya daerah Program Prioritas: 1. Program Pengembangan Pusat Seni dan Budaya Ujungberung Urusan Wajib: 2. Program Pengembangan Nilai Budaya 3. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 4. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 5. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

SKPD Utama: Dinsos SKPD Pendukung: Disnaker

SKPD Utama: Disbudpar SKPD Pendukung: Bappeda

Misi 4: Penataan Kota Bandung menuju mertropolitan terpadu yang berwawasan lingkungan Pembangunan Fisik Difokuskan pada pengembangan transportasi massal dan prasarana pejalan kaki yang dapat juga digunakan oleh penyandang cacat, pengembangan pusat primer Gede Bage, penataan sempadan Sungai Cikapundung, penyediaaan ruang terbuka hijau. pemeliharaan prasarana jalan serta penambahan jaringan jalan baru, pemanfaatan dan pengendalian ruang, penyediaan dan pengembangan rumah susun dan penataan permukiman kumuh, penanganan bencana. 1

Pengembangan Sistem Transportasi Massal Tersedianya sistem transprotasi massal yang layak dan terjangkau oleh masyarakat Program Prioritas: Program Pengembangan Sistem Transportasi Massal dalam Kota Urusan Wajib: Program Sosialisasi Blue Print (Cetak Biru) Transportasi Massal

II-24

SKPD Utama: Dishub SKPD Pendukung:

Misi/Bidang/Prioritas/Sasaran/Program Prioritas Kota Bandung

2

Pengembangan Pusat Primer Gede Bage Optimalisasi Pembangunan SOR Kawasan Pusat Primer Gede Bage Program Prioritas: Program Penyelesaian Pembangunan SOR Gede Bage

3

SKPD Utama: Distarcip

Peningkatan Kualitas Jaringan Jalan dan Sistem Drainase Meningkatnya kualitas pemeliharaan jaringan jalan dan sistem drainase

Program Prioritas: Program Peningkatan Kualitas Jaringan Jalan dan Sistem Drainase 4

SKPD Bappeda Distarcip DBMP

SKPD Utama: DBMP

Penanganan Banjir, Pencegahan Longsor, dan Kebakaran Terselenggaranya penanganan banjir dan pencegahan longsor dan kebakaran Program Prioritas: SKPD Utama: Program Penanganan Banjir, Pencegahan Longsor, dan DBMP Kebakaran Dinas Kebakaran SKPD Pendukung: Bappeda

5

Penataan Sempadan Sungai Cikapundung Tertatanya sempadan Sungai Cikapundung sebagai kawasan strategis kota Program Prioritas: 1. Program Revitalisasi Sungai Cikapundung 2. Program Pengembalian Fungsi Sempadan Sungai

SKPD Utama: DBMP Distarcip BPLH Disbudpar

Urusan Wajib: Program Penyelenggaraan event pariwisata pada sungai Cikapundung

SKPD Pendukung: Bappeda

6

Peningkatan Luas Jaringan Jalan Tersedianya luas jaringan jalan untuk pengembangan BIUTR (Bandung Inter Urban Toll Road) Program Prioritas: SKPD Utama: Program Peningkatan Luas Jaringan Jalan DBMP

7

Penghijauan dan Revitalisasi Taman Kota Terlaksananya penghijauan dan revitalisasi taman kota Program Prioritas: Program Penghijauan dan Revitalisasi Taman Kota

8

Peningkatan Pelayanan Sanitasi, Air Bersih, dan Persampahan Kota Meningkatnya pelayanan sanitasi, air bersih, dan persampahan kota Program Prioritas: Program Peningkatan Pelayanan Sanitasi, Air Bersih, dan Persampahan Kota

9

SKPD Utama: Diskamtam SKPD Pendukung: Dispertapa

SKPD Utama: Distarcip BPLH SKPD Pendukung: PDAM PD. Kebersihan

Pengembangan Rumah Susun dan Penataan Kawasan Kumuh Terlaksananya pengembangan rumah susun dan penataan kawasan kumuh

II-25

Misi/Bidang/Prioritas/Sasaran/Program Prioritas Program Prioritas: Program Pengembangan Rumah Susun dan Penataan Kawasan Kumuh 10

12

Peningkatan Tingkat Pelayanan Jalan Meningkatnya tingkat pelayanan (level of service) jalan Urusan Wajib: Program Peningkatan tingkat pelayanan (level of service) jalan

SKPD Utama: Distarcip Bappeda

SKPD Utama: DBMP

Pengembangan Prasarana Parkir, Jembatan Penyeberangan, Traffic Light Tersedianya prasarana parkir untuk kegiatan komersil, pendidikan, dan kesehatan Urusan Wajib: Program Pengembangan Prasarana Parkir, Jembatan Penyeberangan, Traffic Light untuk Kegiatan Komersil, Pendidikan, dan Kesehatan

13

SKPD Utama: Distarcip

Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Terlaksananya pengendalian dan pemanfaatan ruang Urusan Wajib: Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang

11

SKPD

SKPD Utama: Dishub

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Jalur Pejalan Kaki Tersedianya kualitas dan kuantitas jalur pejalan kaki yang dapat digunakan pula oleh penyadang cacat, terutama di pusat perdagangan dan jasa Program Prioritas: Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Jalur Pejalan Kaki

SKPD Utama: DBMP

Misi 5: Meningkatkan kinerja pemerintah kota yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan dalam upaya meningkatkan kapasitas pelayanan kota metropolitan Pengembangan Pemerintahan Difokuskan pada pemantapan reformasi birokrasi, hukum serta demokrasi, keamanan, dan perlindungan masyarakat. Optimalisasi penggunaan sistem informasi menuju Bandung Cyber City serta peningkatan sinergitas kerjasama pembangunan antardaerah. 1

Pemantapan Reformasi Birokrasi, Hukum serta Demokrasi, Keamanan, dan Linmas. a. Meningkatnya kondusivitas ketertiban umum b. Tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum c. Tegaknya Perda, Perwal dan Kepwal Urusan Wajib: 1. Program Penegakan Perda dan Perwal d. e. f. g.

Terevaluasi dan tertatanya kelembagaan perangkat daerah Tersusunnya analisis jabatan dan analisa beban kerja Tertatanya kinerja pelayanan publik Terselenggaranya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Program Prioritas: 2. Program Peningkatan kinerja pelayanan publik Urusan Wajib: 3. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan perangkat Daerah

h. i.

SKPD Utama: BKD SKPD Pendukung: Setda

Meningkatnya aparatur cerdas intelektual, emosional dan spiritual Meningkatnya kualitas dan kompetensi sumberdaya aparatur Urusan Wajib: 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur 5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

j.

SKPD Utama: Setda

SKPD Utama: BKD SKPD Pendukung: Setda Terbentuknya produk hukum daerah yang dapat memenuhi aspek yuridis, sosiologis, dan

II-26

Misi/Bidang/Prioritas/Sasaran/Program Prioritas

SKPD

filosofis dalam rangka menunjang terwujudnya masyarakat dan aparatur yang sadar dan taat hukum dan HAM Program Prioritas: 6. Program Pembangunan Produk Hukum Daerah 7. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Urusan Wajib: 8. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan k. l.

SKPD Utama: Setda

Optimalisasi dan akselerasi implementasi otonomi daerah Akurasi tapal batas Kota Bandung dengan Kabupaten/Kota sekitarnya Urusan Wajib: 9. Program Pemantapan Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah

m. n.

Terpenuhinya aspirasi/pengaduan masyarakat Tersosialisainya program-program pemerintah kepaada masyarakat Urusan Wajib: 10. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa 11. Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa

o. p. q. r.

Terkoordinasikannya lembaga-lembaga politik di Kota Bandung Meningkatnya pemahaman aparatur dan ormas tentang perundang-undangan Berkembangnya wawasan kebangsaan Implementasi peraturan perundang-undangan bidang politik bagi aparatur dan ormas/ LSM/ lembaga nirlaba lainnya Urusan Wajib: 12. Program Peningkatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 13. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

s. t.

SKPD Utama: Diskominfo SKPD Pendukung: Bappeda

SKPD Utama: BKBPPM SKPD Pendukung: Setda Satpol PP

Berfungsinya ormas sebagai mitra pemda Terpenuhinya standar pelayanan linmas Urusan Wajib: 14. Program Peningkatan Kemitraan Kerjasama Ormas/LSM/ Lembaga Nirlaba lainnya 15. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

u. v. w. x. y.

Cakupan pemeriksaan reguler (%) Cakupan evaluasi/lakip Jumlah laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan Prosentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Tingkat pelayanan pengaduan masyarakat Urusan Wajib: 16. Program Peningkatan Pengawasan Pembangunan Daerah

z. aa.

Tertatanya arsip pemerintahan daerah Tersedianya prasarana dan sarana kearsipan Urusan Wajib: 17. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kearsipan

2

SKPD Utama: Inspektorat

SKPD Utama: Pusarda

Penggunaan system informasi menuju Bandung Cyber City Penggunaan sistem informasi menuju Bandung Cyber City yang optimal Program Prioritas: Program Operasionalisasi Bandung Integrated Resources Management System

II-27

SKPD Utama: Diskominfo SKPD Pendukung:

Misi/Bidang/Prioritas/Sasaran/Program Prioritas

SKPD Setda

3

Peningkatan sinergitas kerjasama pembangunan antardaerah a. Meningkatnya sinergisitas perencanaan kerjasama pembangunan b. Meningkatnya kerjasama sister city dan Apeksi Program Prioritas: 1. Program Peningkatan Kerjasama Daerah 2. Program Kerjasama Pembangunan

SKPD Utama: Bappeda Setda

Misi 6: Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan dan pembiayaan pembangunan kota yang akuntabel dan transparan dalam menunjang sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa Pengembangan Pemerintahan Difokuskan pada pemantapan reformasi birokrasi, hukum serta demokrasi, keamanan, dan perlindungan masyarakat. Difokuskan pada Pemantapan Reformasi Birokrasi Reformasi birokrasi dan pemantapan pengelolaan keuangan daerah Program Prioritas: Program Percepatan Pemberantasan KKN

SKPD Utama: Setda

Sumber: Peraturan Walikota Bandung Nomor 487 Tahun 2011 tentang RKPD Kota Bandung Tahun 2012

II-28