Penyampaian LKPJ Walikota Bandung Tahun 2012, merupakan wujud akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) kepada Masyarakat. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Bandung Tahun 2012 yang disampaikan kepada DPRD Kota Bandung merupakan hasil Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bandung selama Tahun 2012 yang memuat tentang capaian kinerja pembangunan baik berupa capaian indikator kinerja makro maupun mikro yang diukur berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2012 yang merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD Kota Bandung Tahun 2009-2013 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang RPJMD Kota Bandung 2009-2013. LKPJ Walikota Bandung Tahun 2012 yang merupakan laporan hasil kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, disusun berdasarkan hasil evaluasi secara obyektif dan transparan terhadap pelaksanaan target kinerja yang telah dicapai selama Tahun 2012 atau merupakan pelaksanaan capaian kinerja tahun ke 4 dari RPJMD 2009-2013 setelah dilakukan revisi. Pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja lebih difokuskan pada pelaksanaan dari berbagai urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Semua hal yang berkaitan dengan tiga pilar tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas telah diupayakan implementasinya secara simultan oleh Pemerintah Kota Bandung melalui penyampaian LKPJ kepada DPRD Kota Bandung. Hal ini merupakan salah satu ekspresi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menyikapi kewenangan otonomi daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008,. Adapun rangkuman pokok-pokok pikiran yang termuat dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Bandung tahun 2012 menyangkut hal-hal sebagai berikut:
VII-1
1.
Kebijakan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2009 tentang RPJMD Kota Bandung Tahun 2009-2013, telah ditetapkan bahwa Visi Kota Bandung adalah “Memantapkan Kota Bandung sebagai Kota Jasa Bermartabat”. Dalam pencapaian visi tersebut Pemerintah Kota Bandung telah merumuskan berbagai kebijakan yang dijabarkan dalam 6 Misi Pembangunan Kota Bandung, yaitu: 1) mengembangkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak, professional, dan berdaya saing; 2) mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dalam menunjang penciptaan lapangan kerja dan pelayanan publik, serta meningkatkan peranan swasta dalam pembangunan ekonomi kota; 3) meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengembangkan budaya kota yang tertib, aman, kreatif, berprestasi dalam menunjang Kota Jasa Bermartabat; 4) menata Kota Bandung menuju metropolitan terpadu yang berwawasan lingkungan; 5) meningkatkan kinerja pemerintah kota yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan dalam upaya meningkatkan kapasitas pelayanan kota metropolitan; 6) meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan dan pembiayaan pembangunan kota yang akuntabel dan transparan dalam menunjang sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja 6 misi tersebut, selanjutnya dirumuskan strategi dan arah kebijakan yang disesuaikan dengan tujuan dan sasaran dari misi masing-masing. Selanjutnya untuk lebih memfokuskan dan mempertajam capaian kinerja 6 misi tersebut di atas, Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan 7 agenda prioritas, yang meliputi: 1) memantapkan kecerdasan warga kota Bandung (Bandung Cerdas), untuk merespon isu strategis peningkatan kualitas pendidikan yang didukung oleh program-program prioritas terkait serta dukungan melalui Bantuan Walikota untuk pendidikan (Bawaku Sekolah); 2) memantapkan kesehatan warga Kota Bandung (Bandung Sehat), untuk merespon isu strategis peningkatan kualitas kesehatan yang didukung dengan program-program prioritas terkait serta dukungan melalui Bantuan Walikota untuk kesehatan (Bawaku Sehat); 3) meningkatkan kemakmuran warga Kota Bandung (Bandung Makmur), untuk merespon isu strategis pertumbuhan ekonomi kreatif kota serta penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dengan dukungan programprogram prioritas terkait dan dukungan melalui Bantuan Walikota untuk kemakmuran (Bawaku Makmur), ketahanan pangan (Bawaku Pangan), dan penduduk lanjut usia (Bawaku Lansia); 4) memantapkan pembangunan Kota Bandung berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (Bandung Hijau dan Harmonis), untuk merespon isu strategis peningkatan kualitas dan pencegahan degradasi lingkungan hidup kota serta penyediaan dan pengelolaan infrastruktur serta penataan kota, yang didukung dengan program-program strategis terkait dan 5 gerakan yaitu
VII-2
5)
6)
7)
Penghijauan dan Hemat Menabung Air, Cikapundung Bersih, Sejuta Bunga Untuk Bandung, Udara Bersih dan Gerakan pembibitan, penanaman, Pemeliharaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup (P4LH); memantapkan pembinaan seni dan meningkatkan budaya Kota Bandung (Bandung Kota Seni Budaya), untuk isu strategis pengembangan seni budaya lokal yang didukung dengan program prioritas Pengembangan Nilai Budaya Daerah; meningkatkan prestasi olah raga dan kepemudaan Kota Bandung (Bandung Berprestasi), untuk merespon isu strategis peningkatan capaian prestasi dan kualitas kegiatan kepemudaan, yang didukung dengan program-program prioritas terkait; memantapkan toleransi dan pembinaan umat beragama (Bandung Agamis), untuk merespon isu strategis peningkatan kualitas kehidupan umat beragama, yang didukung dengan program prioritas peningkatan toleransi dan kerukunan umat beragama;
Bersamaan dengan pelaksanaan 7 Agenda Prioritas tersebut dilakukan juga upaya peningkatan kinerja aparat menuju good governance dengan melanjutkan tahapan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan melekat dengan 7 Agenda Prioritas tersebut. 2.
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah atau struktur APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2012 terdiri atas: (1) Penerimaan Daerah yang di dalamnya terdapat Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah; serta (2) Pengeluaran Daerah yang di dalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Dalam implementasinya, tingkat realisasi pendapatan pemerintah Kota Bandung tahun 2012 mencapai 101,57 % atau sebesar Rp3.666.703.946.900,00 dari target pendapatan sebesar Rp3.609.909.735.354,63. Sedangkan belanja daerah realisasinya mencapai 90,31% atau sebesar Rp3.490.099.865.059,00 dari target belanja sebesar Rp3.864.669.570.886,63.
3.
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. Pada Tahun 2012, Pemerintah Kota Bandung melaksanakan 26 Urusan Wajib dan 6 Urusan Pilihan, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung, dimana urusan wajib yang dilaksanakan yaitu: (1) Pendidikan, (2) Kesehatan, (3) Lingkungan Hidup, (4) Pekerjaan Umum, (5) Penataan Ruang, (6) Perencanaan Pembangunan, (7) Perumahan, (8) Kepemudaan dan Olahraga, (9) Penanaman Modal, (10) Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, (11) Kependudukan dan Catatan Sipil, (12) Ketenagakerjaan, (13) Ketahanan Pangan, (14) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (15) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, (16) Perhubungan, (17) Komunikasi dan Informatika, (18) Pertanahan, (19) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, (20) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, (21) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan, (22) Sosial, (23) Kebudayaan, dan (24) Kearsipan, dan (25) Perpustakaan. Sedangkan urusan pilihan yang dilaksanakan, yaitu: (1) Kelautan dan Perikanan, (2) Pertanian, (3) Pariwisata, (4) Industri, (5) Perdagangan, dan (6) Ketransmigrasian. Adapun realisasi capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah pada Tahun 2012 yang diukur berdasarkan target capaian indikator RPJMD 2009-2013
VII-3
sejumlah 267 indikator dengan rincian: tercapai target sebesar 87,64% (234 indikator) dan tidak tercapai target sebesar 12,36% (33 indikator), dimana tingkat capaian Tahun 2012 merupakan capaian tertinggi dibandingkan dengan tingkat capaian tahun-tahun sebelumnya. Di samping melakukan pengukuran terhadap tingkat capaian indikator mikro sebagaimana diatas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan pengukuran terhadap tingkat capaian indikator makro yang terdiri atas 14 indikator, dimana secara umum tingkat capaian indikator makro Kota Bandung relatif baik dan meningkat terus dari tahun ke tahun dan jika dibandingkan dengan capaian tingkat Provinsi Jabar dan Nasional, maka angka capaian Kota Bandung relatif jauh lebih tinggi, sehingga perlu dipertahankan dan terus ditingkatkan, terkecuali untuk capaian angka tingkat kemiskinan dan inflasi yang masih perlu akselerasi perbaikan dan penanganan. 4.
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan. Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2012 melaksanakan tugas pembantuan dari 3 kementerian yaitu, Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Pertanian RI, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dengan sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) Tahun 2012 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Adapun total bantuan anggaran yang diterima Pemerintah Kota Bandung dari 3 Kementerian tersebut sejumlah Rp15.957.150.000,00, dengan rincian sebagai berikut: dari Kementerian Kesehatan RI sejumlah Rp13.774.650.000,00; dari Kementerian Pertanian sejumlah Rp1.082.500.000,00;, dan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sejumlah Rp1.100.000.000,00. Adapun SKPD yang melaksanakan tugas pembantuan pada tahun 2012 adalah Dinas Kesehatan melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan realisasi sebesar 84,19%, Rumah Sakit Umum Daerah melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan realisasi sebesar 99,13%, Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan realisasi sebesar 99,08%, dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan realisasi rata-rata sebesar 93,64%.
5.
Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan: Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, bahwa Pemerintah Kota Bandung pada Tahun 2012 melaksanakan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan dalam kerangka Tugas Pokok dan Fungsi serta pelaksanaan program dan kegiatan pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) sebagai berikut: 1) kerjasama antar daerah; 2) kerjasama daerah dengan pihak ketiga; 3) koordinasi dengan instansi vertikal di daerah; 4) pembinaan batas wilayah; 5) pencegahan dan penanggulangan bencana; 6) pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah; 7) penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; dan 8) tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 195 disebutkan bahwa “dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi, dan saling menguntungkan”, dalam konteks Kota Bandung, substansi kerjasama antara daerah dan
VII-4
kerjasama daerah dengan pihak ketiga merupakan bagian dari substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah Kota Bandung, yang merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah. Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tersebut maka lingkup kerjasama yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung pada Tahun 2012 meliputi: a.
b.
c.
d.
Kerjasama dengan Pemerintah Daerah lain. Pada Tahun 2012, Pemerintah Kota Bandung telah melakukan kerjasama dengan beberapa kota/kabupaten lain, yaitu Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, dan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur; Kerjasama dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian atau sebutan lain. Pada Tahun 2012, Pemerintah Kota Bandung telah melakukan kerjasama dengan 2 kementerian yaitu Kementerian Perhubungan dan Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, serta dengan Badan Pusat Statistik Kota Bandung yang merupakan instansi vertikal; Kerjasama dengan Badan Hukum. Pada Tahun 2012, Pemerintah Kota Bandung telah melakukan kerjasama dengan beberapa Perguruan Tinggi yaitu Universitas Pasundan Bandung, Universitas Islam Sunan Gunung Jati, Universitas Islam Bandung, Institut Teknologi Bandung, Universitas Padjadjaran Bandung dan kerjasama dengan badan hukum lain yaitu PT. ASKES, PT JAMSOSTEK Tbk, PT. BANK BUKOPIN Tbk; Kerjasama dengan pihak luar negeri. Pada Tahun 2012, Pemerintah Kota Bandung telah menjalin kerjasama dengan Petaling Jaya, Malaysia dan Shenzhen, Republik Rakyat China (RRC), serta melakukan Sister City dengan Kota Fort Worth, Texas-USA; Kota Suwon, Republik Korea; Kota Liuzhou, RRC; serta terealisasinya penerimaan kunjungan dari beberapa kota di luar negeri.
Berdasarkan hal-hal tersebut, kiranya dapat disimpulkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Bandung Tahun 2012 merupakan laporan hasil evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan (progress report) pada tahun ke-4 RPJMD Kota Bandung 2009-2013 dan merupakan bagian dari rangkaian pelaksanaan 5 tahunan yang berkesinambungan dan tidak terpisahkan. Tingkat capaian kinerja pada tahun 2012 diukur berdasarkan target indikator kinerja yang sudah ditetapkan di dalam RPJMD Kota Bandung 2009-2013 pada tahun ke-4 sehingga merupakan bahan refleksi dan evaluasi terhadap tingkat capaian kinerja RKPD Tahun 2012 yang juga merupakan penjabaran dari RPJMD 2009-2013. Kita sadari bersama, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan ini tentunya masih dijumpai adanya permasalahan dan kendala yang merupakan kekurangan yang harus kita sikapi bersama, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Oleh karena itu, segala masukan yang bersifat konstruktif, inovatif dan solutif sangat dibutuhkan bagi perbaikan kinerja ke depan, guna lebih meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah serta fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan.
Bandung,
Maret 2013
WALIKOTA BANDUNG
VII-5
DADA ROSADA
VII-6
