KEBIJAKAN PEMANFAATAN PELABUHAN PERIKANAN
DEPARTEMEN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 28 APRIL 2015
NAMA DOSEN BAGIAN
: :
THOMAS NUGROHO, S.Pi, M.Si KEPELABUHANAN PERIKANAN DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN
KEY QUALIFICATIONS : 1. Socio-Economic Analysis of Fishing. 2. Fishing Policy Analysis. 3. Fishing Port Policy and Management.
CONTACT DETAILS : Ruangan : Departemen PSP FPIK Lantai 5 Email :
[email protected] Telepon : 0852-1629-6585
POKOK BAHASAN 1. TEORI DASAR KEBIJAKAN ➔
➔
➔
Ilmu Kebijakan
3. KEPELABUHANAN PERIKANAN
Rasionalitas Proses Kebijakan
➔
Instrumen Kebijakan
➔
2. KEPELABUHANAN ➔
➔
➔
UU No 17/2008 tentang Pelayaran UU No 32/2014 tentang Kelautan PP No 61/2009 tentang Kepelabuhanan
➔
UU No 31/2004 dan UU No 45/2009 tentang Perikanan PermenKP No 8/2012 tentang Pelabuhan Perikanan PermenKP No 20/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Pelabuhan Perikanan
TEORI DASAR ILMU KEBIJAKAN ILMU KEBIJAKAN : Harold D. Lasswell (1951)
Berorientasi pada Masalah : - konteksnya spesifik
- perlu kehati-hatian dalam analisis dan rekomendasi
Multidisiplin ilmu : PENGETAHUAN
DEMOKRASI
NEGARA PERBAIKAN KETENTUAN/ATURAN PROBLEM POLITIK (Perilaku Manusia) ILMU SOSIAL
- masalah sosial itu multi komponen - memanfaatkan multidisplin ilmu secara terpadu
Normatif atau value oriented - nilai demokrasi - Kewibawaan manusia
RASIONALITAS PROSES KEBIJAKAN ➔ Membuat
kebijakan adalah memilih situasi yang optimal berdasarkan : ✔ Preferensi, yang diasumsikan tetap dan berjenjang; ✔
Pilihan-pilihan yang tersedia untuk aksi;
✔
Harapan mengenai outcomes dari situasi aksi yang berbeda.
➔
Asumsi dalam proses kebijakan : ✔ Kebijakan dibuat dibuat melalui tahap yang bijaksana; proses dan outcome yang rasional didefinisikan dengan baik. ✔ Berbagai tahapan dalam proses kebijakan dapat identifikasi, dianalisis, dan perbaiki.
Bounded rationality : Proses kebijakan dibatasi oleh pengetahuan dan kapasitas pembuat kebijakan dan organisasi (Herbert Simon, 1957). Muddling through : Membuat kebijakan adalah kompleks dan, kontigen; serta bersifat evolusi daripada revolusi. Hambatan rasionalitas : Informasi tidak lengkap, ketidakpastian, keterbatasan administrasi (Togerson, 1999).
INSTRUMEN KEBIJAKAN ➔
➔
➔
Peraturan (command-andcontrol),
Mekanisme pasar (market based),
Kesepakan yang bersifat volunter (voluntary agreements).
Digunakan secara luas sebagai perintah dan kontrol; Terdapat larangan dan standar; Pemerintah mencoba mempengaruhi sikap pelaku usaha, konsumen dan masyarakat.
✔ ✔ ✔
✔ ✔
✔ ✔ ✔
Internalisasi ke dalam harga proses produksi atau biaya eksternal produk; Pajak dan perijinan.
Alternatif instrumen kebijakan; Tidak bersifat perintah/wajib dan eksplisit terkait insentif keuangan. Misalnya kesepakatan antara pemerintah/negara dan pelaku usaha.
KEBIJAKAN KEPELABUHANAN ➔
Peraturan (command-andcontrol),
➔
Mekanisme pasar (market based),
➔
Kesepakan yang bersifat volunter (voluntary agreements).
KEBIAJAKAN PEMANFAATAN PELABUHAN
X
PERATURAN KEPELABUHANAN UU No 17/2008 TENTANG PELAYARAN PP 61 17/2009 TENTANG KEPELABUHANAN
UU PELAYARAN
1. Tatanan Kepelabuhanan Nasional
BAB VII
2. Penyelenggaraan Kegiatan di Pelabuhan
KEPELABUHANAN Pasal 67 - 115
3. Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri 4. Penarifan 5. Pelabuhan yang Terbuka bagi Perdagangan Luar Negeri 6. Peran Pemerintah Daerah
KEBIJAKAN KEPELABUHANAN
TATANAN KEPELABUHANAN NASIONAL 1) PERAN, FUNGSI, JENIS, DAN HIERARKI PELABUHAN; 2) RENCANA INDUK PELABUHAN NASIONAL; DAN 3) LOKASI PELABUHAN.
KEBIJAKAN KEPELABUHANAN
Peran, Fungsi, Jenis, dan Hierarki Pelabuhan ●
PERAN
● ● ● ● ●
FUNGSI
● ●
●
JENIS
●
Simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya; Pintu gerbang kegiatan perekonomian; Tempat kegiatan alih moda transportasi; Penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan; Tempat distribusi, produksi, dan konsolidasi muatan atau barang; dan Mewujudkan Wawasan Nusantara dan kedaulatan negara. Pemerintahan; dan Pengusahaan. Pelabuhan laut; dan Pelabuhan sungai dan danau. ●
HIERARKI
● ●
Pelabuhan utama; Pelabuhan pengumpul; dan Pelabuhan pengumpan. KEBIJAKAN KEPELABUHANAN
Rencana Induk Pelabuhan Nasional ●
MEMPERHATIKAN ● ● ●
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; Potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah; Potensi sumber daya alam; dan Perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional.
●
LOKASI PELABUHAN
●
●
Penggunaan wilayah daratan dan perairan tertentu sebagai lokasi pelabuhan ditetapkan oleh Menteri Lokasi pelabuhan disertai Rencana Induk Pelabuhan; Daerah Lingkungan Kerja (DLKr); dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan. Kelayakan teknis, ekonomi, dan lingkungan.
KEBIJAKAN KEPELABUHANAN
Rencana Induk Pelabuhan Nasional RENCANA INDUK PELABUHAN
● ●
> 15 – 20 tahun > 10 – 15 tahun 5 – 10 tahun
● ●
● ●
Rencana Induk Pelabuhan Nasional; Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain terkait di lokasi pelabuhan; Kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan; dan Keamanan dan keselamatan lalu lintas kapal.
DLKr + DLKp ● ●
DITETAPKAN : ● Pelabuhan utama : Menteri setelah mendapat rekomendasi gubernur dan bupati/walikota ● Pelabuhan Pengumpan : gubernur atau bupati/walikota. ● Pelabuhan sungai dan danau : bupati/walikota
● ●
Wilayah daratan; dan Wilayah perairan.
Fasilitas pokok; dan Fasilitas penunjang.
KEBIJAKAN KEPELABUHANAN
PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI PELABUHAN PEMERINTAHAN
● ● ● ●
Pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan Pengawasan kegiatan kepelabuhanan; Keselamatan dan keamanan pelayaran; dan/atau Kepabeanan, Keimigrasian, Kekarantinaan.
TUGAS DAN KEWAJIBAN ● Menyediakan lahan daratan dan perairan; ● Menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam, alurPENYELENGGARA pelayaran, dan jaringan jalan; PELABUHAN ● Menyediakan dan memelihara Sarana Bantu NavigasiPelayaran; ● Menjamin keamanan dan ketertiban; OTORITAS PELABUHAN ● Menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan; ● Menyusun Rencana Induk Pelabuhan, serta DLKr dan DLKp; ● Mengusulkan tarif; dan menjamin kelancaran arus barang.
UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN
Konsesi
BADAN USAHA PELABUHAN
PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI PELABUHAN PENGUSAHAAN PELABUHAN
BADAN USAHA PELABUHAN
● ●
Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan; dan Jasa terkait dengan kepelabuhanan.
TUGAS DAN KEWAJIBAN • Menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas pelabuhan; • Memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah; • Menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban pada fasilitas pelabuhan yang dioperasikan; • Ikut menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban yang menyangkut angkutan di perairan; • Memelihara kelestarian lingkungan; • Memenuhi kewajiban sesuai dengan konsesi dalam perjanjian; dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, baik secara nasional maupun internasional.
PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN Perijinan
● ●
Menteri Gubernur, bupati/walikota
TERMINAL KHUSUS DAN PENARIFAN TERMINAL KHUSUS
PENARIFAN
PERSYARATAN ● Sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional; ● Layak secara ekonomis dan teknis operasional; ● membentuk atau mendirikan Badan Usaha Pelabuhan; ● Mendapat konsesi dari Otoritas Pelabuhan; ● Keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran; dan ● Kelestarian lingkungan.
JASA KEPELABUHANAN • Otoritas Pelabuhan dengan konsultasi Menteri. ● Badan Usaha Pelabuhan dengan Keputusan Pemerintah. ● Non Komersial dengan PP (PNBP). ● Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Perda (PAD).
KEBIJAKAN KEPELABUHANAN
PELABUHAN UTAMA TERBUKA UNTUK PERDAGANGANAN LUAR NEGERI PERSYARATAN
• ● ● ●
●
PERTIMBANGAN
• • • • • • • •
Aspek administrasi, & ekonomi; Aspek keselamatan dan keamanan pelayaran; Aspek teknis fasilitas kepelabuhanan; Fasilitas kantor dan peralatan penunjang bagi instansi pemegang fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran, instansi bea cukai, imigrasi, dan karantina; dan Jenis komoditas khusus. Pertumbuhan dan pengembangan ekonomi nasional; Perdagangan internasional; Pengembangan kemampuan angkutan llaut nasional; Posisi geografis yang terletak pada lintasan pelayaran internasional; Tatanan Kepelabuhanan Nasional; Fasilitas pelabuhan; Keamanan dan kedaulatan negara; dan Kepentingan nasional lainnya. KEBIJAKAN KEPELABUHANAN
PERAN PEMERINTAH DAERAH ●
Mendorong pengembangan kawasan perdagangan, kawasan industri, dan pusat kegiatan perekonomian lainnya;
●
Mengawasi terjaminnya kelestarian lingkungan di pelabuhan;
●
Menjamin keselamatan dan keamanan pelabuhan;
●
●
Menyediakan dan memelihara infrastruktur yang menghubungkan pelabuhan dengan kawasan perdagangan, kawasan industri, dan pusat kegiatan perekonomian lainnya; Membina masyarakat di sekitar pelabuhan dan memfasilitasi masyarakat di wilayahnya untuk dapat berperan serta secara positif terselenggaranya kegiatan pelabuhan;
●
Menyediakan pusat informasi muatan di tingkat wilayah;
●
Memberikan izin mendirikan bangunan di sisi daratan; dan
●
Memberikan rekomendasi dalam penetapan lokasi pelabuhan dan terminal khusus. KEBIJAKAN KEPELABUHANAN
SISTEM INFORMASI PELABUHAN ●
Kedalaman alur dan kolam pelabuhan;
●
Kapasitas dan kondisi fasilitas pelabuhan;
●
Arus peti kemas, barang, dan penumpang di pelabuhan;
●
Arus lalu lintas kapal di pelabuhan;
●
Kinerja pelabuhan;
●
Operator terminal di pelabuhan;
●
Tarif jasa kepelabuhanan; dan
●
Rencana induk pelabuhan dan/atau pembangunan pelabuhan.
KEBIJAKAN KEPELABUHANAN
SISTEM PELABUHAN DALAM PERHUBUNGAN LAUT
UU No 32/2014 TENTANG KELAUTAN
●
Efisien dan berstandar internasional;
●
Bebas monopoli;
●
●
●
●
Mendukung konektivitas antarpulau, termasuk antara pulau-pulau kecil terluar dengan pulau induknya; Ketersediaan fasilitas kepelabuhanan di pulau-pulau kecil terluar; Ketersediaan fasilitas kepelabuhanan, termasuk fasilitas lingkungan dan pencegahan pencemaran lingkungan; dan Keterpaduan antara terminal dan kapal.
KEBIJAKAN KEPELABUHANAN
PERATURAN KEPELABUHANAN PERIKANAN UU No 31/2004 TENTANG PERIKANAN Pasal 41 Ayat 2
MENTERI MENETAPKAN : ● Rencana induk pelabuhan perikanan secara nasional; ● Klasifikasi pelabuhan perikanan; ● Persyaratan dan/atau standar teknis dan akreditasi kompetensi dalam perencanaan, pembangunan, operasional, pembinaan, dan pengawasan; ● Wilayah kerja dan pengoperasian; dan ● Pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh Pemerintah.
Pasal 41 Ayat 3&4
•
•
Setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan harus mendaratkan ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan; Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang tidak melakukan bongkar muat ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin, atau pencabutan izin.
PERATURAN KEPELABUHANAN PERIKANAN UU No 45/2009 TENTANG PERIKANAN Pasal 41A Ayat 2
● ● ● ● ●
FUNGSI :
●
● ● ● ● ●
● ● ●
Pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan; Pelayanan bongkar muat; Pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan; Pemasaran dan distribusi ikan; Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan; Tempat dan pelaksanaan penyuluhan pengembangan masyarakat nelayan; Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan; Tempat pelaksanaan pengawasan pengendalian sumber daya ikan; Pelaksanaan kesyahbandaran; Tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan; Publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan; Tempat publikasi hasil riset kelautan dan perikanan; dan Pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari; dan/atau Pengendalian lingkungan.
PELABUHAN PERIKANAN Pemerintahan/Administrasi
PEMANFAATAN
Ekonomi Sosial Lingkungan Pengawasan dan Kontrol
KEBIJAKAN KEPELABUHANAN PERIKANAN
KLASIFIKASI PELABUHAN PERIKANAN PermenKP No 8/2012
TIPE
PermenKP No 20/2014
PENYELENGGARA
LEVEL PEMERINTAHAN
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA
UPT
PUSAT
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA
UPT
PUSAT
PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
UPTD
PROPINSI
PANGKALAN PENDARATAN IKAN
UPTD
KABUPATEN/KOTA
PERATURAN KEPELABUHANAN PERIKANAN PermenKP No 8/2012 ● ● ●
●
FUNGSI Pemanfaatan Untuk Administrasi Kegiatan Kepemerintahan
●
● ● ●
● ● ● ● ●
Pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan; Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan; Tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan; Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan; Tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan; Pelaksanaan kesyahbandaran; Tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan; Publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan; Tempat publikasi hasil penelitian kelautan dan perikanan; Pemantauan wilayah pesisir; Pengendalian lingkungan; Kepabeanan; dan/atau Keimigrasian.
PERATURAN KEPELABUHANAN PERIKANAN PermenKP No 8/2012 FUNGSI Pemanfaatan Untuk Kegiatan Ekonomi
●
Pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan;
●
Pelayanan bongkar muat ikan;
●
Pelayanan pengolahan hasil perikanan;
●
Pemasaran dan distribusi ikan;
●
Pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan;
●
Pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan;
●
Pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan;
●
Wisata bahari; dan/atau
●
FUNGSI Pemanfaatan Untuk Kegiatan Sosial
PermenKP No 20/2014
Penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
• Pelaksanaan fasilitasi penyuluhan dan pengembangan masyarakat; • Pembinaan mutu, pengolahan, dan pemasaran, serta distribusi hasil perikanan; • Pelaksanaan bimbingan teknis tata kelola dan pelayanan usaha.
PERATURAN KEPELABUHANAN PERIKANAN PermenKP No 8/2012
Ke sy ah ba nd ara n
FUNGSI Pemanfaatan Untuk Kegiatan Pengawasan & Kontrol
PermenKP No 3/2013
PermenKP No 20/2014
• Menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar; ● Mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan; ● Memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan; ● Memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan dan memeriksa alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan; ● Memeriksa dan mengesahkan perjanjian kerja laut; ● Memeriksa log book penangkapan dan pengangkutan ikan; ● Mengatur olah gerak dan lalulintas kapal perikanan di pelabuhan perikanan; dan Mengawasi pemanduan; ● Mengawasi pengisian bahan bakar; ● Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan; ● Melaksanakan bantuan pencarian dan keselamatan; ● Memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan perikanan; dan mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim; ● Memeriksa pemenuhan persyaratan pengawakan kapal; ● Menerbitkan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan; dan memeriksa sertifikat ikan hasil tangkapan.
PERATURAN KEPELABUHANAN PERIKANAN PermenKP No 8/2012
Ke pa la Pe lab uh an
Pe rik
an an
• • • • FUNGSI Koordinasi dengan• • Lembaga Lain • • • • • • •
Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota; TNI/POLRI; Imigrasi; Bea dan Cukai; Kesehatan Pelabuhan; Perhubungan Laut; Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan; Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan; Karantina Ikan; BUMN dan/atau BUMD; dan/atau Instansi terkait lainnya.
SEKIAN TERIMA KASIH
