PROGRAM DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN 2017 Disampaikan pada Forum SKPD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Tahun 2016 Jaya Pura, 7 Maret 2016
ISI PAPARAN I
• RPJMN 2015 – 2019 DAN RANCANGAN RKP 2017
II
• RANCANGAN REVISI RENSTRA KEMENTERIAN PERTANIAN 2015 – 2019 DAN RANCANGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN
III
• PROGRAM DAN KEGIATAN SUBSEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI PAPUA TAHUN 2016
09/03/16
Kementerian Pertanian
2
www.pertanian.go.id
I
09/03/16
• RPJMN 2015 – 2019 DAN RANCANGAN RKP 2017
Kementerian Pertanian
3
www.pertanian.go.id
VISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2015-2019: "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong" Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN yaitu: 1.
Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara ke pul au an.
2.
Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 4.
Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5.
Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6.
Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7.
Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
09/03/16
Kementerian Pertanian
4
www.pertanian.go.id
9 AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL (NAWA CITA)
09/03/16
Kementerian Pertanian
5
www.pertanian.go.id
SASARAN PEMBANGUNAN RPJMN 2015 - 2019 INDIKATOR MAKRO Pertumbuhan Ekonomi (%)
2014 BASELINE
2015
2016
2017
5,1
5,8
6,6
7,1
(Angka Realisasi & Penyesuaian Target)
(5,0)
(4,8)
(5,3)**
(5,5 - 5,9)
Rasio Pajak terhadap PDB (%)
11,5
13,2
14,2
14,6
(Angka Realisasi & Proyeksi)
2018*
2019*
7,5
8,0
15,2
16,0
4,6 – 5,1
4,0 – 5,0
7,5 – 8,5
7,0 – 8,0
(10,9)
(10,6)
(12,2)**
(12,6-12,8)
Pengangguran (%)
5,6 – 5,9
5,5 – 5,8 (6,18)
5,2 – 5,5
(5,6 – 5,9)
5,0 – 5,3
(5,3 – 5,6)
Angka Kemiskinan
9,0 – 10,0
9,5 – 10,5
9,0 – 10,0
8,5 – 9,5
Gini Ratio (Indeks)
(Angka Realisasi & Penyesuaian Target)
n.a
(0,41)
0,40
0,39
0,38
0,37
0,36
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
73,8
74,8
75,3
75,7
76,1
76,3
Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMAS)***
0,55
n.a
n.a
n.a
n.a
Meningkat
(Angka Realisasi & Penyesuaian Target) (Angka Realisasi & Penyesuaian Target)
(5,94)
(10,96)
(11,13) (0,41)
(10,0-10,8)
(9,5-10,5)
*) Dengan perkembangan saat ini, target-target tersebut perlu dipertimbangkan kembali **) Target APBN 2016 ***) Indeks baru, dengan parameter: gotomg royong, toleransi, dan rasa aman. Konsep ini masih dalam tahap penyempyrnaan dan pematangan, termasuk pembahasan variabel, sehingga target masih belum dapat ditetapkan secara kuantitatif 09/03/16
Kementerian Pertanian
6
www.pertanian.go.id
TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI 2017 Target Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran (Persen)
Target Pertumbuhan Ekonomi Sisi Produksi (Persen)
2014*
2015*
2016**
2017
LAPANGAN USAHA
2014*
2015*
2016**
2017
Konsumsi Rumah Tangga (Persen)
5,2
5,0
5,1
5,4 – 5,5
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
4,2
4,0
4,2
4,2 – 4,3
Investasi (Persen)
4,6
5,1
5,2
6,0 – 6,6
Industri Pengolahan
4,6
4,3
5,4
6,2 – 6,5
Konsumsi Pemerintah (Persen)
1,2
5,4
5,4
5,6 – 6,7
Konstruksi
7,0
6,7
8,0
7,7 – 8,4
Jasa-jasa
6,6
7,9
8,5
8,5 – 8,8
Ekspor (Persen)
1,0
-2,0
1,0
4,5 – 5,0
Lainnya
4,6
2,5
4,3
4,9 – 5,3
Impor (Persen)
2,2
-5,8
1,6
4,3 – 4,8
PDB
5,0
4,8
5,3
5,6 – 5,9
INDIKATOR
*) Realisasi **) Bappenas, data diolah
*) Realisasi **) Bappenas, data diolah
Kebijakan lintas sektor sangat diperlukan untuk menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih kondusif, antara lain: • Peningkatan ketersediaan infrastruktur pendukung, terutama energi, jalan, dan pelabuhan • Penyederhanaan prosedur perijinan, termasuk pengurangan jumlah waktu, prosedur dan biaya perijinan di pusat dan daerah. • Transparansi proses perijinan secara konsisten dan menyeluruh di pusat dan daerah • Penerapan standar pelayanan PTSP di seluruh Indonesia dan pelimpahan kewenangan perijinan • Optimalisasi layanan PTSP-Nasional melalui pengembangan sistem layanan dan informasi PTSP seluruhIndonesia berbasis elektronik secara terintegrasi • Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan tingkat pusat dan daerah 09/03/16
Kementerian Pertanian
7
www.pertanian.go.id
TEMA RKP 2017
09/03/16
Kementerian Pertanian
RKP 2015: Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan
RKP 2016: Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan yang Berkualitas
8
RKP 2017: Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar-wilayah
www.pertanian.go.id
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2017 DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN
§ Kedaulatan Pangan § Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan § Kemaritiman dan Kelautan § Pariwisata § Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
09/03/16
Kementerian Pertanian
9
www.pertanian.go.id
PENDEKATAN PEMBANGUNAN: HOLISTIK, TEMATIK, TERINTEGRASI, DAN SPASIAL • Untuk mencapai sasaran prioritas nasional Kedaulatan Pangan, perlu koordinasi multi kementerian, yaitu antara lain Kementan, KemenPUPR, HOLISTIKKemen ATR, dan Kemen KLH, KemenPerdagangan serta Pemerintah Daerah. TEMATIK • Pencapaian Kedaulatan Pangan perlu dilakukan secara terintegrasi melalui peningkatan produktivitas lahan yang ada, menghentikan konversi lahan produktif, reforma agraria, pencetakan sawah baru, pengembangan pertanian organik, pengendalian harga dan INTEGRATIF impor pangan, dan seterusnya (kombinasi berbagai program/kegiatan).
SPASIAL
09/03/16
• Pembangunan sawah baru misalnya, harus mempertimbangkan lokasi, berdekatan dengan irigasi, terintegrasi dengan jalan, gudang, pasar, dan lainlain.
Kementerian Pertanian
10
www.pertanian.go.id
PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGAN Sasaran dan Arah Kebijakan Sasaran
2014 (baseline)
2015
2016
2017
2019
75,0
76,2
77,0
82,0
19,8 0,98 2,6*
21,4 1,50 2,8
22,4 1,90 3,0
24,1 2,60 3,8
0,42* 13,6
0,59 14,8
0,64 16,0
0,76 18,8
8,90
9,08
9,17
9,52
9,89
2,71 (2010-2014)
0,48**
0,30**
0,64**
3,01 (2015-2019)
189,75
195,58
203,48
229,45
304,75
16 (on going)
13
8
9
49 (2015-2019)
Produksi DN untuk Kedaulatan Pangan Produksi Pangan Utama: 70,6 - Padi (Juta Ton) Produksi Pangan Lainnya/Diversifikasi Pangan: 19,1 - Jagung (Juta Ton) - Kedelai (Juta Ton) 0,92 - Produksi Gula (Juta Ton) 2,6 Produksi Sumber Protein: 0,45 - Daging Sapi (Juta Ton) - Ikan (Juta ton) 10,6 Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi: - Pembangunan Jaringan irigasi air permukaan , air tanah dan rawa (Juta ha, kumulatif) - Rehabililtasi dan Peningkatan jaringan irigasi permukaan, air tanah dan rawa (Juta ha) - Pembangunan irigasi tambak (Ribu ha, kumulatif) - Pembangunan waduk (groundbreaking)
Arah Kebijakan: 1. Peningkatan produksi padi dan pangan lain: (i) Pencetakan Sawah Baru dan Perluasan Areal Pangan Lain; (ii) Optimasi Lahan dan Pemulihan Kesuburan Lahan; (iii) Pengendalian konversi lahan padi; (iv) Reforma Agraria; (v) Bantuan alat dan mesin pertanian-perikanan; (vi) Penyaluran subsidi pupuk dan benih; pengembangan Desa Mandiri Benih; (vii) Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Rehabilitasi DAS Hulu; Pembangunan waduk dan embung; (viii) Teknologi Peningkatan Produktivitas Pertanian 2. Kelancaran distribusi pangan dan akses pangan masyarakat : (i) Pemantauan dan pengendalian harga pangan; (ii) Cadangan Pangan Pemerintah; (iii) Pengendalian impor dan tata niaga pangan; (iv) Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan; (v) Penyaluran beras sejahtera (Rastra). 3. Peningkatan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat: (i) Peningkatan ketersediaan pangan beragam, aman dan bergizi; (ii) Advokasi diversifikasi Konsumsi (termasuk ikan); (iii) Penanganan rawan pangan dan kurang gizi; (iv) Peningkatan Kualitas dan Keamanan Pangan. 4. Penanganan gangguan terhadap produksi pangan pangan: (i) Bantuan input produksi akibat bencana (puso); (ii) Penanganan dampak Organisme Pengganggu Tanaman (OPT); (iii) Asuransi pertanian; (iv) Pengembangan budidaya adaptif; (v) Penanggulangan Bencana termasuk Banjir pada Daerah Irigasi.
Kebijakan terkait Revolusi Mental: 1. Penurunan pemborosan air, pupuk, pestisida serta “Food Waste” di meja makan 2. Mendorong kreativitas dan inovasi 3. Mendorong diversifikasi produksi/konsumsi pangan yang sehat 4. Penegakan hukum dan disiplin
*) Angka Sementara; **) Angka Tahunan Untuk 3 Tahun Pertama: Fokus pada swasembada padi Untuk kedelai, fokus pada konsumsi Dalam Negeri utamanya untuk tahu dan tempe; gula, daging sapi dan garam fokus pada pemenuhan konsumsi rumah tangga 09/03/16
Kementerian Pertanian
11
www.pertanian.go.id
PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGAN Perencanaan Peningkatan Produksi Padi 1. Pemantauan dan pengendalian harga pangan
KEGIATAN PRIORITAS
Kemenko PMK, Kemensos,
5. Penyaluran beras sejahtera (Rastra)
Kemendag, Kemenhub, KemenPUPR, Kemendes 09/03/16
Kementerian Pertanian
2. Kelancaran Distribusi Pangan dan Akses Pangan Masyarakat
4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan
Kemenko Perekonomian, Kemendag, Kementan, KKP, KPPU
2. Cadangan Pangan Pemerintah
3. Pengendalian impor dan tata niaga pangan
12
PROGRAM PRIORITAS
Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, Perum Bulog, Kemensos. Kemendag
Kemenko Perekonomian, Kemendag, Kementan, KPPU
www.pertanian.go.id
PERMASALAHAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN q
q
q
q
q
Penganggaran selama ini lebih banyak didasarkan pada Tugas dan Fungsi (Tusi) dari K/L daripada pencapaian sasaran pembangunan nasional yang efektif dan efisien. Karena penekanan pada Tusi K/L, suatu proyek terpaksa dilakukan oleh berbagai K/L. Tanpa koordinasi yang efektif, maka suatu bagian proyek yang dikerjakan K/L - A telah selesai, namun bagian lain yang dikerjakan oleh K/L - B belum dimulai atau bahkan belum ada anggarannya. Contoh: Waduk terbangun, namun saluran irigasi belum dimulai; sawah tercetak, namun air tidak pernah sampai. Terjadi inefisiensi anggaran, misalnya duplikasi program. Program yang sama dilaksanakan oleh berbagai K/L dengan tingkat kompetensi dan efektifitas yang berbeda. Contoh: program bedah rumah dilaksanakan oleh belasan K/L, Program Bansos dilakukan oleh 21 K/L. Anggaran tidak fokus dan tersebar tipis pada setiap Tusi dan cenderung dibagi rata tanpa indikator dan formula yang tepat. Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur misalnya, cenderung dibagi rata kepada semua Daerah tanpa dikaitkan dengan pembangunan infrastruktur tertentu yang menjadi prioritas pemerintah. Perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan terpadu adalah kunci untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat pembangunan lebih mudah dapat tercapai.
09/03/16
Kementerian Pertanian
13
www.pertanian.go.id
II
09/03/16
• RANCANGAN REVISI RENSTRA KEMENTERIAN PERTANIAN 2015 – 2019 DAN RANCANGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN
Kementerian Pertanian
14
www.pertanian.go.id
9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (NAWA CITA)
09/03/16
Kementerian Pertanian
15
www.pertanian.go.id
C6.
09/03/16
Kementerian Pertanian
16
www.pertanian.go.id
C7.
Arah Kebijakan Umum Kedaulatan pangan dalam RPJMN 2015-2019 Pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan: - peningkatan produksi pangan pokok, - stabilisasi harga bahan pangan, - terjaminnya bahan pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat serta - meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan.
09/03/16
Kementerian Pertanian
17
www.pertanian.go.id
VISI KEMENTERIAN PERTANIAN 2015-2019
Terwujudnya Kedaulatan dan Kesejahteraan Petani
Makna Visi: • Kedaulatan Pangan merupakan hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang akan memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumberdaya lokal. • Kesejahteraan Petani merupakan kondisi hidup layak bagi petani dan keluarganya sebagai aktor utama pelaku usaha pertanian yang diperoleh dari kegiatan di lahan dan usaha yang digelutinya.
09/03/16
Kementerian Pertanian
18
www.pertanian.go.id
MISI KEMENTERIAN PERTANIAN 2015-2019
Makna Misi:
1.Mewujudkan ketahanan pangan dan gizi
Melaksanakan pembangunan dalam rangka meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan sebagai pemenuhan konsumsi pangan dan gizi masyarakat
2. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian
Mendorong komoditas pertanian memiliki keunggulan bersaing dan nilai yang lebih baik dari hasil produksi, penyimpanan, pengolahan dan distribusi
3. Mewujudkan kesejahteraan petani
Meningkatkan kesejahteraan petani dengan melakukan perlindungan dan pemberdayaan petani
4. Mewujudkan Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel, profesional dan berintegritas tinggi
Meningkatkan tatakelola organisasi Kementerian Pertanian dalam mewujudkan organisasi yang transparan, akuntabel, professional dan berintegritas tinggi dalam memberikan layanan kepada masyarakat .
09/03/16
Kementerian Pertanian
19
www.pertanian.go.id
INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN STRATEGIS DAN TARGET KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN 2015 - 2019 SS
S.1.1.
S.2.2.
S.2.3.
baseline 2015 74,99 19,83 0,98 2,62 555,6 99,41 86,50 15,79
2016
2017
2018
2019
(%/thn)
PIC
juta ton juta ton juta ton juta ton GKP ribu ton karkas % % %
baseline 2014 70,84 19,00 0,95 2,58 533 97,92 84,92 14,04
75,13 21,35 1,50 2,80 589 ≥ 99,5 ≥ 90 ≥ 50
77,03 22,36 1,88 2,95 640 ≥ 99,5 ≥ 95 ≥ 60
80,08 23,48 2,34 3,30 695 ≥ 99,5 ≥ 95 ≥ 70
82,07 24,70 2,61 3,80 755,2 ≥ 99,5 ≥ 95 ≥ 80
3,00 5,39 23,52 8,17 7,23
DJTP DJTP DJTP DJBUN DJPKH DJTP DJTP DJTP
%
75
72
≥ 75
≥ 80
≥ 83
≥ 85
DJPKH
%
43,0 42,33
≥ 43
≥ 45
≥ 48
≥ 52
DJBUN
Kg/Tahun
305,90 331,21
324,81
328,24
331,70
335,15
1,90
DJTP
Kg/Tahun
255,54 264,43
265,71
269,70
273,74
277,81
1,69
DJTP
Kg/Tahun
322,49 326,96
347,37
349,79
352,21
354,61
1,94
DJTP
Kg/Tahun
460,89 466,79
476,71
482,55
488,45
494,36
1,41
DJTP
Kg/Tahun
273,24 292,37
291,47
294,94
298,45
301,97
2,05
DJTP
Kg/Tahun
59,20
61,65
63,37
63,78
64,19
64,59
1,77
DJTP
≥ HPP
≥ HPP
≥ HPP
≥ HPP
≥ HPP
≥ HPP
1.949 2.004 183 191
2.040 200
2.077 208
2.113 217
2.150 225
INDIKATOR produksi padi produksi jagung produksi kedelai produksi tebu produksi Daging Sapi dan Kerbau rasio swasembada beras rasio swasembada jagung rasio swasembada kedelai rasio swasembada daging sapi dan kerbau rasio swasembada gula Produksi padi per kapita wilayah Sumatera rasio produksi padi per kapita wilayah Jawa rasio produksi padi per kapita wilayah Kalimantan rasio produksi padi per kapita wilayah Sulawesi rasio produksi padi per kapita wilayah Bali-Nusa tenggara rasio produksi padi per kapita wilayah Maluku- Papua Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen Konsumsi Kalori perkapita Konsumsi pangan hewani perkapita Penurunan jumlah penduduk rawan pangan
09/03/16
Kementerian Pertanian
SATUAN
Rp/kg Kkal/kap/hari Kkal/kap/hari %/thn
-1,0
20
-1,0
-1,0
-1,0
-1,0
-1,0
BKP 1,98 4,22 -1,0
BKP BKP BKP
www.pertanian.go.id
SS S.3.4.
S.4.5.
INDIKATOR rasio konsumsi pangan lokal non-beras terhadap beras Produksi cabai besar Produksi cabai rawit Produks Bawang Merah koefisien variasi produksi cabe besar koefisien variasi produksi cabe rawit koefisien variasi produksi bawang Koefisien variasi harga produk cabe Koefisien variasi harga produk bawang merah produksi mangga produksi nenas produksi manggis produksi salak produksi kentang produksi jeruk siam/keprok produksi karet
S.5.6.
produksi kopi produksi kakao produksi lada produksi pala produksi cengkeh produksi kelapa produksi teh Produksi susu Produksi daging kambing dan domba Produksi daging babi Rasio volume ekspor terhadap produksi pertanian strategis Penurunan volume impor produk pertanian strategis
09/03/16
Kementerian Pertanian
SATUAN
baseline baseline 2014 2015
2016
2017
2018
2019
(%/thn)
PIC
%
4,06 5,69
7,44
9,08
10,86
12,54
ribu ton ribu ton ribu ton nilai varian (cv) % nilai varian (cv) % nilai varian (cv) % nilai varian (cv) %
1.041 735 1.061 13 18 26 30
1.082 751 1.125 ≤ 13 ≤ 18 ≤ 20 ≤ 29
1.209 890 1.291 ≤ 12 ≤ 17 ≤ 18 ≤ 28
1.246 917 1.330 ≤ 11 ≤ 16 ≤ 17 ≤ 27
1.283 944 1.370 ≤ 10 ≤ 15 ≤ 16 ≤ 26
1.322 973 1.411 ≤ 10 ≤ 15 ≤ 15 ≤ 25
nilai varian (cv) %
20
≤ 19
≤ 18
≤ 17
≤ 16
≤ 15
ribu ton ribu ton ribu ton ribu ton ribu ton ribu ton karet kering ribu ton kopi berasan ribu biji kering ribu ton
2.236 1.851 142 1.028 1.296 1.587
2.285 1.888 144 1.059 1.322 1.640
2.340 1.926 147 1.080 1.348 2.005
2.399 1.964 150 1.102 1.375 2.050
2.460 2.003 152 1.124 1.403 2.100
2.519 2.042 155 1.146 1.431 2.152
2,41 1,98 1,77 2,20 2,00 6,55
DJHORTI DJHORTI DJHORTI DJHORTI DJHORTI DJHORTI
3.153
3.320
3.438
3.559
3.683
3.810
3,86
DJBUN
685 725 738 709 773 831 l ada keri ng ri bu ton 92 93 94 biji kering ribu ton 26 28 29 ribu ton 111 113 115 ribu ton 3.031 3.309 3.355 ribu ton 144 160 160 ribu ton 801 800 851 ribu ton 109 115 117 ribu ton 302 335 355
751 872 95 30 117 3.401 161 911 120 376
765 916 96 32 119 3.446 162 981 122 398
778 961 97 33 121 3.491 163 1.064 125 422
2,59 6,28 1,06 4,90 1,74 2,91 2,59 5,88 2,79 6,90
DJBUN DJBUN DJBUN DJBUN DJBUN DJBUN DJBUN DJPKH DJPKH DJPKH
% %/thn
BKP 4,95 5,95 5,96
DJHORTI DJHORTI DJHORTI DJHORTI DJHORTI DJHORTI BKP BKP
80,3
80,6
81,1
80,6
80,9
80,6
All
4,3
-4,9
-9,2
-18,9
-9,5
-2,9
All
21
www.pertanian.go.id
SS S.6.7.
INDIKATOR produksi kelapa sawit
produksi komoditas ubi kayu jumlah petani yang meningkat kapasitasnya melalui pelatihan S.7.8. jumlah kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya PDB pertanian sempit/jumlah TK S.7.9. pertanian Persentase petani miskin Nilai reformasi birokrasi
SATUAN
09/03/16
Kementerian Pertanian
2017
2018
2019
(%/thn)
PIC
CPO ribu ton
29.344 30.798
30.845
32.657
34.515
36.420
4,44
DJBUN
ribu ton
26,4 26,5
27,1
27,6
28,2
28,8
1,76
DJTP
orang
4.062 10.680
14.420
17.748
18.103
18.465
45,00
SDM
unit
19.308 17.808
21.220
32.250
32.500
32.700
12,95
SDM
Rp juta
8,0 8,3
8,6
9,0
9,4
9,8
4,14
SDM
% poin
13,8 13,3 65,02 70
12,8 73
12,4 74
11,9 75
11,5 76
IKM S.8.10. Nilai layanan perkarantinaan Jumlah teknologi yang didiseminasikan paket teknologi ke pengguna S.8.11. Opini Laporan Keuangan
baseline baseline 2016 2014 2015
opini
82,99 83,62
≥ 78
≥ 79
80 96 165 231 WTP
22
WTP
WTP
WTP
≥ 80
≥ 81
-3,58
SDM SETJEN Barantan
254
280
Litbang
WTP
WTP
ITJEN
www.pertanian.go.id
INDIKATOR MAKRO
PEMBANGUNAN PERTANIAN 2015-2019 Target Pertumbuhan PDB
Tahun
Tanaman Pangan
Hortikultura
Perkebunan
Peternakan
Pertanian sempit
Nasional
(%) 2014 perkiraan
3,64
4,15
4,93
4,76
3,51
5,3
2015
3,10
5,44
3,72
3,62
3,90
5,80
2016
3,15
5,5
3,81
3,71
3,98
6,60
2017
2,75
5,56
3,91
3,8
3,89
7,10
2018
2,51
5,51
3,89
3,79
3,79
7,50
2019
2,34
5,57
3,98
3,88
3,80
8,00
rerata
2,34 - 3,15
5,44 – 5,57
3,72 – 3,98
3,62 – 3,88
3,79-3,98
5,8 - 8,0
09/03/16
Kementerian Pertanian
23
www.pertanian.go.id
Lanjutan……… Sasaran Tenaga Kerja Pertanian Tenaga Kerja Jumlah (ribu orang) Pertumbuhan (%)
Baseline 2014
2015
2016
2017
2018
2019
35.769
35.359
35.099
34.890
34.736
34.686
-0,77
-1,15
-0,74
-0,60
-0,44
-0,14
Rerata
(-0,14) – (-0,77)
Sasaran Investasi Tahun Baseline 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Rerata 09/03/16
Kementerian Pertanian
Nilai investasi PMDN (Rp Milyar) PMA (US$ Juta) 9.437,7
1.358,4
10.023,1 10.647,1 10.991,5 11.678,2 12.066,4
1.438,2 1.523,0 1.567,4 1.660,2 1.710,1
24
Pertumbuhan Investasi PMDN (%) PMA (%)
6,2 6,2 3,2 6,2 3,3 3,2 – 6,2
5,9 5,9 2,9 5,9 3,0 2,9 – 5,9 www.pertanian.go.id
Lanjutan………
Sasaran Ekspor Impor Nilai (juta US$) No. 1
2
3
4
5
09/03/16
SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN - Ekspor - Impor - Neraca HORTIKULTURA - Ekspor - Impor - Neraca PERKEBUNAN
Baseline 2014
2015
2016
2017
2018
2019
Rerata Pertumbuhan (%)
560 6.481 -5.921
199 5.993 -5.794
219 6.293 -6.074
241 6.607 -6.366
265 6.938 -6.672
292 7.285 -6.993
10,0 5,0 4,8
752 1.929 -1.176
555 1.788 -1.233
611 1.877 -1.267
672 1.971 -1.300
739 2.070 -1.331
813 2.173 -1.361
10,0 5,0 2,5
- Ekspor
37.123
35.656
39.221
43.143
47.457
52.203
10,0
- Impor
5.926
2.929
3.075
3.229
3.390
3.560
- Neraca
31.197
32.727
36.146
39.914
44.067
48.643
5,0 10,4
PETERNAKAN - Ekspor - Impor - Neraca PERTANIAN
1.330 3.029 -1.699
1.390 3.332 -1.942
1.529 3.498 -1.969
1.682 3.673 -1.991
1.850 3.857 -2.007
2.035 4.050 -2.014
10,0 5,0 0,9
- Ekspor
39.765
37.800
41.580
45.738
50.312
55.343
10,0
- Impor
17.365
14.041
14.743
15.481
16.255
17.067
5,0
22.400
23.759
25
26.837
30.257
34.057
38.276
www.pertanian.go.id 12,7
Kementerian Pertanian - Neraca
Lanjutan……… Sasaran Nilai Tukar Petani 105.00 104.00 103.00 102.00 101.00
102.00
102.72
103.38
103.99
104.56
101.21
100.00 99.00 baseline 2014
2015
2016
2017
2018
2019
Sasaran PDB per Kapita Sektor Pertanian
09/03/16
11.641,88 12.157,66 12.721,36 13.311,19 13.928,37 14.574,16
PDB Pertanian Luas/ Kapita Pertanian Luas 9.032,85 9.352,05 9.682,53 10.024,69 10.378,94 10.745,71
PDB Pertanian Sempit/ Kapita Pertanian Sempit 7.966,07 8.306,62 8.661,72 9.032,01 9.418,13 9.820,76
4,6%
3,5%
4,3%
Tahun
PDB Total/Kapita
Baseline 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Pertumbuhan Rerata
Kementerian Pertanian
26
www.pertanian.go.id
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN VII
Pangan strategis orientasi ekspor: Kelapa Sawit, Kakao, Kopi, Karet
Pangan strategis yang masih impor: Padi, Jagung, Kedelai, Gula, Daging, Cabai, dan Gula
Berdaulat Pangan VI Kendalikan Impor Dorong Ekspor
Fokus Pangan Strategis
V Tata Niaga Domestik
IV
I
Regulasi
09/03/16
II
III
Hilirisasi
PRODUKSI
Infra-struktur
Kementerian Pertanian
27
www.pertanian.go.id
INFRASTRUKTUR PERTANIAN MASALAH INFRASTRUKTUR:
3,000,000
Ø Irigasi rusak 53% Ø Potensi Lahan Tegal/Kebun 12 Jt Ha, Ladang/Huma 5 Jt Ha, Sementara Tidak Diusahakan 11 Jt ha Ø Lahan baku sawah 8,1 Jt Ha Ø Alsintan traktor, pompa dll Kurang
Realisasi Perbaikan Jaringan Irigasi 2010 - 2015 2,478,000
Hektar
2,500,000
Naik 730 %
2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000
102,298
212,126
2010
2011
531,129
489,888
2012
2013
443,836
-
2014
2015*)
*) Realisasi uang s/d Des 2015 : 2,455.980 Ha (99,08%)
1,200,000
Realisasi Optimasi Lahan 2010 - 2015 945.000
1,000,000
Naik 763 %
Hektar
800,000
NOMOR PATEN: S-00201500614
• Produksi tenaga kerja 70-80% • Hemat biaya olah tanah 30%
• •
600,000 400,000
Susut panen 6,7 jt ton GKG (Rp 25 T / th) Hemat biaya panen 30 % (Rp 8,8 T / th)
200,000
196,694 33,352
48,813
2010
2011
253,321 142,773
-
2012
2013
2014
2015*)
*) Realisasi s/d Des 2015 : 932.715 Ha (98,7%) 70,000
Realisasi Bantuan Alat dan Mesin Pertanian 2010 - 2015
60,000
NOMOR PATEN: S-00201500619
Produksi naik 10,6 jt ton GKG (Rp 48 T / th) Hemat biaya tanam 30% (Rp 8,6 T / th)
• •
Unit
50,000
• •
Kecepatan menyiang 3 kali manual Hemat biaya penyiang Rp 7 T/ th
Kementerian Pertanian
40,000 30,000 20,000 10,000
21,145 8,220
6,292
12,036
2013
2014
3,087
-
5
65,431
Naik 617 %
2010
2011
*) Realisasi s/d Des 2015 : 65,051 unit (99%)
2012
www.pertanian.go.id 2015*)
PERTANIAN MODERN DENGAN PENGGUNAAN VARIETAS UNGGUL Benih Unggul Padi
• Produksi naik 10,6 jt ton GKG (Rp 48 T / th) • Hemat biaya tanam 30% (Rp 8,6 T / th) • Rendemen naik 9% • (Rp 28 T / th)
• Produksi beras naik 26 jt ton • Pendapatan naik Rp 191 T / th
Potensi Pendapatan: Meningkat Rp 292 T / th Hemat Rp 24 T / th
• Susut panen 6,7 jt ton GKG (Rp 25 T / th) • Hemat biaya panen 30 % (Rp 8,8 T / th)
NOMOR PATEN: S-00201500614
Rice Processing Complex
Kementerian Pertanian
• Kecepatan menyiang 3 kali manual • Hemat biaya penyiang Rp 7 T / th
29
www.pertanian.go.id
RODUKSI PANGAN Perkembangan Produksi Padi Tahun 2010 - 2015 (Ton)
Produksi Padi naik 5,85%
78,000,000
74.991.788
76,000,000 74,000,000 71,279,709
72,000,000 69,056,126
70,000,000 68,000,000
Nilai Rp 20,7 T
70,846,465
66,469,394 65,756,904
66,000,000 64,000,000 62,000,000 60,000,000
2010
*) ARAM II 2015
(Ton)
2011
2012
2013
2014
2015*)
Perkembangan Produksi Jagung Tahun 2010 - 2015 21,000,000 20,500,000 20,000,000 19,500,000 19,000,000 18,500,000 18,000,000 17,500,000 17,000,000 16,500,000 16,000,000
19.833.289
Nilai Rp 2,47 T
19,387,022 19,008,426 18,511,853 18,327,636 17,643,250
2010
*) ARAM I 2015 *) ARAM II 2015
Produksi Jagung naik 4,34%
2011
2012
2013
2014
2015*)
Perkembangan Produksi Kedelai Tahun 2010 - 2015
(Ton)
Produksi Kedelai naik 2,93%
1,200,000 1,000,000
907,031
954,997 851,286
843,153
800,000
982.967
779,992
600,000 400,000 200,000 -
2010
2011
2012
2013
2014
2015*)
Nilai Rp 0,23 T
PERKIRAAN LUAS PANEN DAN PRODUKSI PADI JANUARI – APRIL 2016 Prod Beras Maret-April 14,52 Jt ton, Konsumsi 5,32 Jt ton
14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 Jan
Feb Luas Panen (Ha)
Uraian Luas Panen (Ha) Prod Gabah (Ton) Beras Siap di konsumsi (Ton)
Mar Prod Gabah (Ton)
Jan 462,511 2,417,778 1,406,179
Feb 969,998 5,070,667 2,949,099
Apr Beras Siap di Konsumsi (Ton)
Mar 2,411,159 12,604,333 7,330,678
Apr 2,341,194 12,361,509 7,189,451
Ket. Perkiraan Produksi Padi GKG Jan-April 2016 dari data luas tanam Okt-Des 2015 dan Jan 2016
Kementerian Pertanian
31
www.pertanian.go.id
HILIRISASI PRODUK PERTANIAN Ø MASALAH HILIR: a. b. c. d.
Nilai tambah pasca panen dan pengolahan belum dinikmati petani Industri hilir belum tumbuh Ekspor masih dalam bentuk mentah Potensi besar hilirisasi produk pertanian
Ø SOLUSI:
Rice Processing Complex
a. Rice Miling Unit 2015: 666 unit b. Corn Sheller 2015: 2.000 unit c. Investasi industri gula 15 PG Existing, 19 PG baru perlu lahan 800 ribu ha d. Industri jagung 2 investor perlu 500 ribu ha e. Pengembangan sapi 9 investir perlu 1,0 juta ha f. Hilirisasi produk ekspor: sawit, kopi, kakao, pala, cengkeh, teh, karet, dan lainnya
Kementerian Pertanian
• Rendemen naik 9% • (Rp 28 T / th)
11
Pabrik Gula
www.pertanian.go.id
TATA NIAGA DOMESTIK MASALAH TATA NIAGA DOMESTIK vRantai Pasok Tata Niaga Panjang 7-8 Step vProfit Marjin Pedagang Tinggi, Petani Rugi, Konsumen Menderita vHarga Berfluktuasi dan Mahal vPasar Bersaing Tidak Sempurna
RANTAI PASOK SOLUSI TATA NIAGA
Kementerian Pertanian
RANTAI PASOK MENJADI PENDEK v Semula 7-8 step menjadi 3-4 step v Harga pangan stabil v Stock Bulog memadai v Toko Tani Indonesia kuat
DISPARITAS HARGA RENDAH
HARGA
v Produsen menikmati keuntungan wajar v Pedagang tetap eksis v Konsumen mendapat harga murah v INFLASI TERKONTROL
STRUKTUR PASAR
STRUKTUR PASAR BERUBAH v Terjadi struktur pasar BARU pangan strategis v Kesimbangan produsen-pedagang-konsumen v Pedagang tidak lagi price-maker dan petani price taker
33
www.pertanian.go.id
KENDALIKAN IMPOR DAN MENDORONG EKSPOR APBN&APBD Rp233,59T
Profit Marjin Yang Dinikmati Petani dan Pedagang Komoditas Pangan Strategis Yang Masih Impor Setiap tahun Pemerintah memberikan subsidi bagi petani, tetapi sebagian besar margin profitnya pindah dinikmati pedagang/pengusaha
Rp. 87,9 T
Profit marjin lebih banyak dinikmati pedagang
104 juta Petani
1 : 1.116
PROFIT PETANI
PROFIT PEDAGANG
Rp.297 T 318 ribu Pedagang
Rp 100 Triliun Kementerian Pertanian
34
www.pertanian.go.id
BILA IMPOR PANGAN TIDAK DIKENDALIKAN BERDAMPAK HARGA DI PETANI JATUH PRODUKSI GABAH
74,9 juta ton
PRODUKSI JAGUNG
19,8 juta ton
PRODUKSI BAWANG MERAH
1,29 juta ton
Kementerian Pertanian
Harga Turun Rp 1.100/kg
Harga Turun Rp 1.200/kg
Harga Turun Rp 3.000/kg
PETANI PADI RUGI
Rp.82,49 triliun
PETANI JAGUNG RUGI
Rp. 23,76 triliun
Rp 107 T
PETANI BAWANG MERAH RUGI
Rp. 3,89 triliun 35
www.pertanian.go.id
INDIKATOR KESEJAHTERAAN PETANI 2014-2015 v NTP : Nilai Tukar Petani, indeks yang diterima petani dibagi indeks yang dibayarkan untuk seluruh pengeluaran rumah tangga petani v NTUP: Nilai Tukar Usaha Pertanian, indeks diterima petani dibagi indeks yang dibayarkan untuk usaha pertanian
NTP dan NTUP tahun 2015 meningkat, kecuali subsektor perkebunan rakyat menurun karena komoditas orientasi ekspor (sawit, karet, kopi, kakao, dll) akibat harga dan krisis global
2014
NTP
NTUP
2015
Nasional 102,03 1. Tan Pangan 98,89 2. Hortikultura 102,55 3. Perkebunan 101,30 4. Peternakan 106,65
Nasional 101,59 1. Tan Pangan 100,37 2. Hortikultura 101,63 3. Perkebunan 97,18 4. Peternakan 107,40
Nasional 106,04 1. Tan Pangan 102,12 2. Hortikultura 107,00 3. Perkebunan 105,85 4. Peternakan 111,00
Nasional 107,44 1. Tan Pangan 105,03 2. Hortikultura 108,35 3. Perkebunan 103,71 4. Peternakan 113,03
Sumber : BPS, 2015 diolah Pusdatin
Kementerian Pertanian
36
www.pertanian.go.id
RANCANGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN 2017 1. Masih tetap melanjutkan kebijakan pembangunan tahun 2016, seperti membenahi regulasi terkait pembangunan pertanian; 2. Fokus pada pengembangan komoditas strategis: • Komoditas strategis yang masih impor: padi, jagung, kedelai, gula, daging sapi, cabai, bawang merah. • Komoditas strategis berorientasi ekspor: kelapa sawit, kopi, kakao, karet. 3. Mekanisasi kegiatan pertanian (modernisasi pertanian) dan penggunaan varietas unggul serta integrasi pertanian (sapi – sawit; sapi – hutan); 4. Hilirisasi produk pertanian untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian; 5. Pembenahan tata niaga pangan (memperpendek rantai pasok, menjaga disparitas harga, dan menciptakan struktur pasar baru – keseimbangan petani/produsen – pedagang - konsumen); 6. Mengendalikan impor pangan dan mendorong ekspor komoditas pertanian; 7. Mendorong investasi dan pembiayaan pertanian (KUR). 09/03/16
Kementerian Pertanian
37
www.pertanian.go.id
III
09/03/16
• PROGRAM DAN KEGIATAN SUBSEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI PAPUA TAHUN 2016
Kementerian Pertanian
38
www.pertanian.go.id
V
1. Infrastruktur Pednukung termasuk fasilitas dalam upaya percepatan pembangunan pertanian di daerah pedalaman/tertinggal dan perbatasan. 2. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dan koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah dalam pengarusutamaan percepatan pembangunan pertanian. Perlu percepatan pembangunan berbasis pemberdayaan petani untuk mempercepat kesejahteraan petani di daerah pedalaman, terpencil, terluar termasuk SDM Pelaku sektor Pertanian
09/03/16
Kementerian Pertanian
39
www.pertanian.go.id
Program dan Kegiatan T. Pangan dan Hortikultura yang Danai Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan PROPINSI
KABKOTA KEGIATAN KAB. BIAK-NUMFOR Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Buah Ramah Lingkungan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Sayuran dan Tanaman Obat Ramah Lingkungan KAB. JAYAPURA Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati KAB. MERAUKE Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Sayuran dan Tanaman Obat Ramah Lingkungan KAB. MIMIKA Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati KAB. NABIRE Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Buah Ramah Lingkungan KOTA JAYAPURA Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati
09/03/16
Kementerian Pertanian
40
DITJEN T. PANGAN
DITJEN HORTI 140.000.000
1.531.640.000 1.324.700.000
140.000.000 290.640.000 3.491.600.000 14.993.160.000
2.839.400.000
140.000.000 1.590.820.000
www.pertanian.go.id
Program dan Kegiatan T. Pangan dan Hortikultura yang Danai Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan PROPINSI
DITJEN T. PANGAN
KEGIATAN
DITJEN HORTIKULTURA
DITJEN PSP
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
13.742.740.000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura
2.146.180.000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan
5.980.162.000
Fasilitas Pupuk dan Pestisida
2.959.420.000
Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)
1.163.000.000
Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan
13.528.000.000
Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian
9.819.460.000
Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi
12.035.300.000
Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia
8.861.640.000
Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan
2.797.165.000
Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian
34.000.000
Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura
1.990.000.000
Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura Ramah Lingkungan
1.227.440.000
Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan Dari Gangguan OPT dan DPI
3.597.144.000
Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Buah Ramah Lingkungan
2.087.460.000
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Florikultura Ramah Lingkungan
850.000.000
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Sayuran dan Tanaman Obat Ramah Lingkungan 09/03/16
Kementerian Pertanian
41
8.306.400.000
www.pertanian.go.id
Dukungan Anggaran Melalui Alokasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (BA.18) No Lokasi
KAB/KOTA
Diten TP
Ditjen Horti
Ditjen PSP
Balitbangtan
BPSDMP
Grand Total
65.574.811
24.314.040
156.774.560
15.472.366
17.791.580
279.927.357
13.973.471
6.110.440
20.237.540
-
17.791.580
58.113.031
-
-
-
15.472.366
-
15.472.366
51.601.340
18.203.600
136.537.020
-
-
206.341.960
KAB. BIAK-NUMFOR
-
-
-
-
-
-
1
KAB. JAYAPURA
-
-
-
-
-
-
2
KAB. MERAUKE
-
-
-
-
-
-
3
KAB. MIMIKA
-
-
-
-
-
-
4
KOTA JAYAPURA
-
-
-
-
-
-
5
PAPUA
-
-
-
15.472.366
-
15.472.366
KAB. BIAK-NUMFOR
-
2.996.340
-
-
-
2.996.340
18.775.400
2.979.400
-
-
-
21.754.800
-
1.730.820
-
-
-
1.730.820
32.825.940
10.497.040
136.537.020
-
-
179.860.000
A DK KD TP KD
B
TP
C 1
KAB. MERAUKE
2
KAB. NABIRE
3
PAPUA
09/03/16
Kementerian Pertanian
42
www.pertanian.go.id
Dukungan Kegiatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2016 I. KEGIATAN DAK SUB BIDANG PERTANIAN PROVINSI A. Pembangunan/Renovasi UPTD/Balai Diklat Pertanian dan SMK Pertanian dan Penyediaan Sarana Pendukungnya 1. Pembangunan/Renovasi UPTD/Balai Diklat Pertanian serta Penyediaan Sarana Pendukungnya B. Pembangunan/ Renovasi UPTD/ Balai Perbenihan dan Balai Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan penyediaan sarana pendukungnya C. Pembangunan/ Renovasi UPTD/Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak, Laboratorium Kesehatan Hewan, Laboratorium Pakan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya D. Pembangunan Unit Pelaksana Teknis Badan/Dinas (UPTB/UPTD) Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Anggaran DAK Tahun 2016 diprioritaskan untuk pembangunan kantor Unit Pelaksana Teknis Badan/Dinas (UPTB/UPTD) Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah dan sarana pendukungnya antara II. KEGIATAN DAK SUB BIDANG PERTANIAN KABUPATEN/KOTA A. B. C. D. E.
Pengembangan Sumber-sumber Air (irigasi Air Tanah, Embungh, Dam Parit dan long storage) Pengembangan Jalan Pertanian (JUT dan Jalan Produksi) Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan/atau Lantai jemur Pembangunan/Renovasi BPP dan Penyedeiaan Sarana Pendukungnya Pembangunan/Renovasi Balai Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan ternak, Puskeswan, RPH Ruminansia Reguler dan RPH Unggas, RPH Babi dan Penyedeiaan Sarana Pendukungnya
09/03/16
Kementerian Pertanian
43
www.pertanian.go.id
Dukungan Anggaran DAK Bidang Pertanian 2016 Provinsi Papua (BA. Non 18) Alokasi DAK Alokasi DAK No Lokasi No Lokasi (juta) (juta) A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
09/03/16
PROVINSI Biak Numfor Jayapura Jayawijaya Merauke Mimika Nabire Paniai Puncak Raya Kepulauan Yapen Kota Jayapura Sarmi Keerom Yakuhimo Peg. Bintang
Kementerian Pertanian
2.472,14 13.010,81 2.728,38 14.291,38 52.909,59 15.260,74 1.054,06 8.020,43 5.951,17 2.697,00 2.697,17 2.697,00 978,25 7.755,44 19.677,15
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 44
Tolikara Bovendigul Mappi Asmat Waropen Supiori Mamberamo Raya Mamberamo Tengah Yalimo Lanijaya Nduga Dogiyai Intan Jaya Deiyai
17.938,92 5.752,77 16.450,52 9.184,06 26.454,05 978,25 1.177,02 59.536,67 17.554,44 16.039,22 5.429,52 1.962,60 12.174,48 3.382,27 www.pertanian.go.id
REKAP EPROPOSAL 2016 No
Provinsi
Dekon Provinsi TP Kab/Kota (yang sudah memiliki NOREG) (yang sudah memiliki NOREG) Jumlah Jumlah Jumlah Anggaran (Rp) Jumlah Anggaran (Rp) Proposal Proposal 42 404,628,398,000 793 3,060,517,955,369
No
Provinsi
Dekon Provinsi TP Kab/Kota (yang sudah memiliki NOREG) (yang sudah memiliki NOREG) Jumlah Jumlah Jumlah Anggaran (Rp) Jumlah Anggaran (Rp) Proposal Proposal 51 88,220,924,000 345 2,496,443,139,975
18
Nusa Tenggara Barat
2,848,311,720,750
19
Nusa Tenggara Timur
38
109,235,099,000
657
1,820,685,927,110
495
1,249,044,678,231
20
Kalimantan Barat
48
247,318,208,900
476
1,424,888,363,431
142,587,502,000
336
880,246,162,700
21
Kalimantan Tengah
33
110,123,750,000
414
841,193,852,550
75
996,465,551,000
399
747,820,185,578
22
Kalimantan Selatan
36
107,643,220,000
271
672,013,913,832
Sumatera Selatan
45
1,421,889,344,000
430
1,825,620,365,802
23
Kalimantan Timur
40
42,260,020,000
208
361,894,544,850
7
Bengkulu
43
134,402,818,000
298
1,089,998,965,260
24
Kalimantan Utara
34
253,254,340,000
58
94,245,027,600
8
Lampung
29
64,348,918,000
522
2,611,611,521,822
25
Sulawesi Utara
63
91,213,349,000
446
1,328,435,888,974
9
Kepulauan Bangka Belitung
58
78,718,794,000
134
671,245,994,850
26
Sulawesi Tengah
54
2,061,042,474,000
444
2,400,650,812,076
27
Sulawesi Selatan
117
155,841,638,000
1030
6,401,404,887,881
10
Kepulauan Riau
32
19,117,860,000
54
41,452,234,175
28
Sulawesi Tenggara
57
417,444,086,680
681
5,258,920,998,700
11
Dki Jakarta
7
31,126,222,000
5
1,135,000,000
29
Gorontalo
48
48,260,059,000
297
1,200,355,119,848
12
Jawa Barat
78
126,268,983,000
778
1,919,731,084,421
30
Sulawesi Barat
31
86,054,178,000
228
3,283,133,263,774
13
Jawa Tengah
43
124,229,135,000
1171
2,482,083,087,727
31
Maluku
46
137,920,683,640
267
675,044,858,420
14
Di Yogyakarta
72
86,672,954,000
227
314,986,568,253
32
Maluku Utara
34
269,148,931,540
254
947,585,050,800
15
Jawa Timur
21
950,676,816,000
952
3,489,337,516,229
33
Papua Barat
47
106,913,967,000
294
555,816,466,627
16
Banten
37
28,822,258,000
151
541,689,176,168
34
Papua
52
49,966,438,000
497
1,446,584,605,312
17
Bali
52
180,690,712,000
250
512,026,881,670
1
Aceh
2
Sumatera Utara
60
276,275,800,000
729
3
Sumatera Barat
43
103,881,940,000
4
Riau
64
5
Jambi
6
09/03/16
Kementerian Pertanian
JUMLAH 45
1,630
9,552,665,371,760
14,591
55,496,155,820,765
www.pertanian.go.id
ARAHAN E-PROPOSAL UNTUK PERENCANAAN 2017 •
• •
• • •
Selaras dengan kebijakan nasional (Tujuan Pembangunan Nasional dan Nawacita) dan kebijakan Menteri Pertanian (Renstra Kementerian Pertanian; Pembangunan kawasan pertanian/memperhatikan basis-basis kawasan sesuai Permentan 50/2012; kebijakan penganggaran; dll) Selaras dengan kebijakan daerah (RPJMD/RTRW Daerah) SKPD Kab/kota, SKPD Provinsi, UPT-Pusat dan Eselon-II Pusat mengajukan eproposal untuk perencanaan 2017 s/d akhir 31 Maret 2016 (http://eproposal.pertanian.go.id/eprop17) Pengusulan berbasis komoditas dengan maksimal usulan 3 komoditas per subsektor Narasi e-proposal agar dibuat baru disesuaikan dengan kegiatan yang akan diusulkan Kelompok penerima manfaat sudah terintegrasi dengan aplikasi SIMLUHTAN (sesuai Permentan No. 16/2013 tentang Pedoman Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian di Lingkungan Kementerian Pertanian)
09/03/16
Kementerian Pertanian
46
www.pertanian.go.id
09/03/16
47