ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Disampaikan dalam Acara:
Musrenbang RKPD Provinsi Kepulauan Riau 2015 Tanjung Pinang, 1 April 2015
KERANGKA PAPARAN
RPJMN 2015-2019 dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
RPJMN 2015-2019 Rancangan Tema RKP 2016
Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau
Sasaran RKP2016
Kinerja Pembangunan Provinsi Kep.Riau
Penutup
Isu Strategis Pembangunan Rekomendasi dan Saran
Slide - 2
RPJMN 2015-2019 3
VISI MISI PEMBANGUNAN 2015 – 2019
"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong" 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN yaitu: 1.
Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2.
Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3.
Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4.
Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5.
Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6.
Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7.
Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Slide - 4
9 AGENDA PRIORITAS – NAWA CITA 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WN 2. Membangun tata kelola Pemerintahan yg bersih, efektif, demokratis dan terpercaya 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dg memperkuat daerah-daerah dan desa dlm kerangka Negara Kesatuan 4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
8. Melakukan revolusi karakter bangsa 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Slide - 5
STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA 1) 2)
3)
Membangun untuk manusia dan masyarakat; Upaya peningkatan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar. Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelakupelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan; Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem
3 DIMENSI PEMBANGUNAN DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA
DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN
DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN
Pendidikan
Kedaulatan Pangan
Antarkelompok Pendapatan
Kesehatan Perumahan Mental / Karakter
Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan Kemaritiman dan Kelautan Pariwisata dan Industri
Antarwilayah: (1) Desa, (2) Pinggiran, (3) Luar Jawa, (4) Kawasan Timur
KONDISI PERLU Kepastian dan Penegakan Hukum
Keamanan dan Ketertiban
Politik & Demokrasi
Tata Kelola & RB
QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA Slide - 6
SASARAN MAKRO RPJMN 2015-2019 2014* (Baseline)
2015
2019
73,83 (metode lama)
69,4 (metode baru)
76,3 (metode lama)
Indeks Pembangunan Masyarakat1
0,55
-
Meningkat
Indeks Gini
0,41
0,40
0,36
Pertumbuhan ekonomi
5,1%
5,7%
8,0 %
Indikator Pembangunan Manusia dan Masyarakat Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar
2010 PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 2000 Tingkat Kemiskinan
43.403 40.785
-
72.217
10,96 % *)
10,3
7,0-8,0%
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
5,94%
5,6%
4,0-5,0%
1
Indeks pembangunan masyarakat merupakan indeks komposit yang mengukur sifat kegotongroyongan, toleransi, dan rasa aman masyarakat *) Tingkat kemiskinan Bulan September 2014, sebelum adanya kebijakan pengurangan subsidi BBM pada Bulan November 2014 *Perkiraan
**Maret 2014
Slide - 7
RKP2016 8
RANCANGAN TEMA RKP 2016 Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan yang Berkualitas
Penghambat percepatan realisasi investasi saat ini adalah adanya keterbatasan infrastruktur, termasuk pasokan listrik.
Pemenuhan ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu prasyarat utama yang harus dilakukan dalam pembangunan yang berkualitas.
Pembangunan berkualitas adalah: Membangun untuk manusia dan masyarakat, yang inklusif dan berbasis luas, dan tidak boleh memperlebar ketimpangan antar golongan dan antar wilayah. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Menghasilkan pertumbuhan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan.
Infrastruktur diperlukan, utamanya untuk mendukung agenda prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri dengan sasaran kelompok sosial yang luas dan sasaran wilayah yang memperhatikan pemerataan. Slide - 9
SASARAN NASIONAL RKP 2016
5,7
5,6 10,3
Slide - 10
II. PEMBANGUNAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
11
PENYELARASAN RPJMD DENGAN RPJMN 2015-2019 Untuk pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat menyelaraskan RPJMD Provinsi/Kabupten/Kota dengan RPJMN 2015-2019. i. Bagi Provinsi, Kabupaten dan Kota yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, penyusunan RPJMD Provinsi, Kabupaten dan Kota 2015-2019 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJMN 2015-2019. ii. Bagi Provinsi, Kabupaten dan Kota yang telah menetapkan RPJMD sebelum ditetapkannya RPJMN 2015-2019, penyelarasan RPJMD masing-masing dilakukan dalam penyusunan RKPD yang diselaraskan dengan RKP mulai tahun 2015 dan tahun-tahun berikutnya sampai dengan berakhirnya periode RPJMN 2015-2019. Slide - 12
SASARAN LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH PULAU SUMATERA PER PROVINSI TAHUN 2015-2019
Wilayah
Pertumbuhan Ekonomi (Persen) 2015
2016
2017
2018
2019
Aceh
5.6
5.8
6.0
6.2
6.2
Sumatera Utara
6.1
6.7
7.2
7.6
8.1
Sumatera Barat
5.4
6.0
6.4
7.0
7.8
Riau
4.6
4.9
5.1
5.8
6.8
Kepulauan Riau
6.7
7.4
7.0
7.5
7.5
Jambi
6.5
7.0
7.4
8.1
8.9
Sumatera Selatan
5.8
6.1
6.2
6.7
7.5
Kep. Bangka Belitung
5.5
6.1
6.8
7.1
7.5
Bengkulu
5.9
6.7
7.3
7.7
8.4
Lampung
6.2
6.8
7.2
7.7
8.2
Sumber: Perhitungan Bappenas ,2014
Slide - 13
SASARAN TINGKAT KEMISKINAN WILAYAH PULAU SUMATERA PER PROVINSI TAHUN 2015-2019
Wilayah
Tingkat Kemiskinan (Persen) 2015
2016
2017
2018
2019
Aceh
16.2
14.9
13.7
12.5
11.3
Sumatera Utara
9.2
8.7
8.1
7.4
6.7
Sumatera Barat
6.7
6.2
5.8
5.3
4.8
Riau
7.0
6.4
5.8
5.3
4.7
Kepulauan Riau
5.1
4.6
4.3
3.8
3.4
Jambi
5.9
5.4
5.0
4.6
4.2
Sumatera Selatan
12.2
11.3
10.4
9.5
8.6
Kep. Bangka Belitung
3.9
3.6
3.3
3.0
2.7
Bengkulu
14.7
13.6
12.5
11.4
10.3
Lampung
14.1
13.6
12.6
11.5
10.5
Sumber: Perhitungan Bappenas ,2014
Slide - 14
SASARAN TINGKAT PENGANGGURAN WILAYAH PULAU SUMATERA PER PROVINSI TAHUN 2015-2019
Wilayah
Tingkat Pengangguran (Persen) 2015
2016
2017
2018
2019
Aceh
8.5
8.2
7.9
7.5
7.2
Sumatera Utara
6.0
5.8
5.6
5.3
5.2
Sumatera Barat
6.1
5.9
5.7
5.4
5.2
Riau
3.8
3.7
3.5
3.3
3.1
Kepulauan Riau
5.1
4.8
4.6
4.3
4.1
Jambi
3.0
2.9
2.8
2.7
2.6
Sumatera Selatan
5.5
5.3
5.1
4.9
4.7
Kep. Bangka Belitung
3.3
3.1
3.0
2.9
2.7
Bengkulu
3.4
3.3
3.1
3.0
2.9
Lampung
4.9
4.7
4.6
4.4
4.3
Sumber: Perhitungan Bappenas ,2014
Slide - 15
LAJU PERTUMBUHAN PDRB PROVINSI KEP. RIAU TAHUN 2014 Perbandingan dengan PDRB Provinsi Lain
Perbandingan dengan PDRB Nasional
8,00 7,00
6,47
6,57
6,78
6,00
6,35
5,69
5,00 4,00
7,01
5,03
5,50
7,19 6,63
6,01
6,49
6,23
7,32 6,13 5,78 5,02
3,52
3,00 % PDRB Kep. Riau
2,00 2004
Sumber: BPS, 2015
4,63
6,22
6,66
6,82
2005
2006
2007
2008
% PDRB Nasional 2009
2010
2011
2012
2013
2014 Slide Slide -- 16 16
PDRB PER KAPITA PROVINSI KEP. RIAU TERHADAP NASIONAL 60.000
Ribu Rupiah
50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012*
2013**
Kepulauan Riau
33.200
35.485
38.276
39.578
42.305
45.881
50.174
53.891
Nasional
14.892
17.361
21.365
23.860
27.029
30.659
33.531
36.508
Pencapaian PDRB per kapita Kep. Riau dari 2006 s.d 2013 selalu berada di atas PDB per kapita Nasional
Slide - 17
PRESENTASE TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) KEPULAUAN RIAU Perbandingan dengan TPT Provinsi Lain (Agustus 2014)
Perbandingan dengan TPT Nasional
14,00
12,24
Kepulauan Riau
12,00 10,00 8,00
11,24 9,86
9,01 10,28
9,11
8,01
8,11 6,90
8,39
6,00
7,87
7,14
7,80
0,00
0,00
2004
2005
6,25
6,69
6,14
6,25
5,94
2012
2013
2014
5,37 6,56
4,00 2,00
Indonesia
0,00
Sumber: BPS, 2015
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Slide - 18
PRESENTASE PENDUDUK MISKIN PROV. KEP. RIAU TERHADAP PROVINSI LAIN 30,00
%_Kemiskinan Provinsi
Perbandingan dengan % Kemiskinan Provinsi Lain (Sept. 2014)
% Kemiskinan Nasional
25,00 20,00 15,00
Indonesia 10,96
10,00
6,40
5,00 0,00
Perbandingan dengan % Kemiskinan Nasional
% 20,00
16,66 16,69
15,00
10,97
17,75 12,16
16,58 10,30
10,00
15,42 9,18
14,15 13,33 8,27
8,05
12,36 11,66
11,47 10,96
6,79
6,83
6,35
6,40
2011
2012
2013
2014
5,00
0,00 0,00 2004
Sumber: BPS, 2015
2005
2006
2007
2008
% Kemiskinan Kepulauan Riau
2009
2010
% kemiskinan Indonesia Slide - 19
1,00 2,36 2,47 2,56 2,68 2,78 2,80
Aceh Maluku Utara Jambi Sulawesi Barat Banten Maluku
3,71 3,81
Papua Barat Kalimantan Timur Papua
5,39
4,95
6,00
Kepulauan Riau
3,58
Riau
3,14
2,26
Gorontalo
4,00
Bangka Belitung
2,15
Sumatera Selatan
Bali
Kalimantan Tengah
2,08
Bengkulu
Sulawesi Tenggara
INDONESIA
2,07
DKI Jakarta
Nusa Tenggara Timur
Sulawesi Utara Sumatera Barat
1,99
Lampung
Kalimantan Selatan
Sulawesi Selatan
1,95
1,41
Nusa Tenggara Barat
1,90
1,34
Sumatera Utara
Jawa Barat
1,28
DI Yogyakarta
3,00
Sulawesi Tengah
1,17 1,24
1,85
1,10 1,17
1,79
1,04
1,67
0,91
1,49
0,76
0,00 Jawa Timur
0,37
2,00
Kalimantan Barat
Jawa Tengah
Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun Menurut Provinsi (2000-2010)
5,00
• Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Kep. Riau masih sangat tinggi (4,95%) dan merupakan kedua tertinggi dari seluruh provinsi • Angka tersebut jauh lebih tinggi dibanding rata-rata laju pertumbuhan penduduk nasional (1,49%) Slide - 20
2,6 2,6 2,6
Sulawesi Selatan Gorontalo INDONESIA
2,8 2,8 2,8 2,8
Sumatera Selatan Nusa Tenggara Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Timur
3,7 3,7
Papua Barat Papua
3,6
4,0
Sulawesi Barat
3,3
3,2 Maluku Nusa Tenggara Timur
3,2
3,1 Maluku Utara Sulawesi Tengah
3,1
3,0 Sulawesi Tenggara
3,5
Kalimantan Barat
3,0 Sumatera Utara
2,9
2,8 Sumatera Barat
Riau
2,8 Aceh
2,7
2,6
Sulawesi Utara
Lampung
2,6
2,5
Kalimantan Selatan Kepulauan Riau
2,5
Banten
2,6
2,5
Jawa Tengah
3,0
Bangka Belitung
2,5
2,3
Bali Jawa Barat
2,3
0,0 Jawa Timur
0,5
2,3
1,0
DKI Jakarta
1,5
2,3
2,0
Jambi
2,2
2,1
2,5
Bengkulu
DI Yogyakarta
Angka Fertilitas Total (TFR) Menurut Provinsi (2012)
Angka fertilitas total/TFR = Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan sampai dengan akhir masa reproduksinya Slide - 21
Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010 dan proyeksinya s/d tahun 2035
• Jumlah penduduk Kepulauan Riau diproyeksikan meningkat sebanyak 1,37 juta dalam kurun waktu 25 tahun kedepan • Peningkatan jumlah penduduk ini perlu menjadi perhatian dalam perencanaan daerah termasuk dalam menjamin ketersediaan pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial dasar lainnya. Slide - 22
PROYEKSI KEMISKINAN PROVINSI KEP. RIAU TERHADAP NASIONAL 65,0 60,0 55,0 50,0 45,0 40,0 35,0 2010 Aceh Jambi
2015
2020 Sumatera Utara Sumatera Selatan
2025 2030 Sumatera Barat Bengkulu
2035 Riau Lampung
• Saat ini Provinsi Kepulauan Riau telah memasuki periode dimana rasio ketergantungan telah mencapai angka dibawah 50%. Periode ini menjadi peluang untuk meraih bonus demografi, yaitu tambahan bersih pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh meningkatnya proporsi penduduk usia produktif. • Rasio ketergantungan dibawah 50% ini diproyeksikan akan terus terjadi hingga tahun 2035 dan mencapai titik rendah pada 38,0 di tahun 2035. Perlu upaya sungguhsungguh untuk memastikan terjadinya penurunan rasio ketergantungan ini, termasuk upaya menurunkan laju pertumbuhan penduduk dan TFR. Slide - 23
Papua
Sumber: BPS, 2015
Perbandingan dengan IPM Nasional 76
75
73
74,54
71,76
2009
60
77
75,07
74
72,27
70
2010 2011
75,78
72,77
Dki Jakarta
D I Yogyakarta
Sulawesi Utara
Kalimantan Timur
Riau
Indonesia 73,81
Kepulauan Riau
80
Kalimantan Tengah
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kalimantan Utara
Bengkulu
Sumatera Selatan
Jambi
Kepulauan Bangka…
Bali
IPM Provinsi
Jawa Tengah
Jawa Barat
Jawa Timur
Sulawesi Selatan
Aceh
Lampung
Maluku
Sulawesi Tengah
Banten
Gorontalo
Kalimantan Selatan
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Barat
Kalimantan Barat
Maluku Utara
Papua Barat
Nusa Tenggara Timur
75
Nusa Tenggara Barat
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA (IPM) PROVINSI KEPULAUAN RIAU IPM Nasional 76,56
Perbandingan dengan IPM Provinsi Lain (2013)
70
65
76,2
73,29
IPM Kepulauan Riau 2012
76,56
73,81
72
71
IPM INDONESIA
69 2013 Slide - 24
INDEKS RASIO GINI PROVINSI KEP. RIAU Indonesia 0,41
0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00
Rasio Gini_Provinsi
Perbandingan dengan Indeks Rasio Gini Provinsi Lain (2013)
Rasio Gini_INDONESIA
0,45
Rasio Gini_INDONESIA
Papua
Gorontalo
DI Yogyakarta
DKI Jakarta
Papua Barat
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Utara
Jawa Barat
Bali
Sulawesi Tengah
Banten
Kalimantan Barat
Jawa Tengah
Bengkulu
Sumatera Selatan
Riau
Kalimantan Timur
Maluku
Nusa Tenggara Barat
Jawa Timur
Sumatera Barat
Kep. Riau
Lampung
Perbandingan dengan Indeks Rasio Gini Nasional
Kalimantan Selatan
Sumatera Utara
Nusa Tenggara Timur
Sulawesi Barat
Kalimantan Tengah
Jambi
Aceh
Maluku Utara
Kep. Bangka Belitung
0,36
Rasio Gini_Kepulauan Riau
0,40
0,41 0,35
0,36
0,36 0,30
0,31
0,36
0,33
0,25
0,35
0,30
0,30
2007
2008
0,27
0,37
0,41
0,38 0,35
0,41 0,36
0,32 0,29
0,29
2009
2010
0,20 1996
1999
2002
2005
2011
2012
2013
Sumber: BPS, 2015 Slide - 25
PERKEMBANGAN NILAI PDRB PERKAPITA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2007-2012 (Atas Dasar Harga Berlaku dengan Migas)
Kabupaten/Kota Karimun Kepulauan Riau Natuna Lingga Kepulauan Anambas Kota Batam Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau
2007 15.157 26.338 59.464 8.738 42.999 19.927 35.485
2008 16.603 27.844 64.223 9.817 46.383 22.634 38.276
2009 18.368 29.284 57.456 10.864 69.364 45.736 24.954 39.578
2010 20.085 30.939 59.593 11.815 71.877 49.555 27.493 42.305
2011 22.270 33.606 62.126 13.053 72.591 52.600 30.112 45.881
2012 24.862 36.011 67.715 14.438 73.502 55.045 32.579 50.174
2013 27.658 39.049 73.539 16.434 87.345 59.891 33.358 53.891
Sumber: BPS Ket: dalam 000/jiwa
Kesenjangan antardaerah di Kep. Riau dapat dilihat dari perbedaan antara pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas hampir 6 kali lipat pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Lingga. Slide - 26
STRUKTUR PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA 2013 PROVINSI KEP. RIAU
NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
LAPANGAN USAHA PERTANIAN PERTAMBANGAN & PENGGALIAN INDUSTRI PENGOLAHAN LISTRIK, GAS & AIR BERSIH KONSTRUKSI PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI KEUANGAN, REAL ESTAT & JASA PERUSAHAAN JASA-JASA KONTRIBUSI
DISTRIBUSI PERSENTASE (%) 2005 2013 5,32 4,28 9,95 7,09 46,32 47,70 0,31 0,58 3,77 8,35 22,71 20,08 3,84 4,46 5,51 4,85 2,26 2,60 100,00 100,00
Sumber: BPS
Kontribusi PDRB didominasi oleh sektor industri pengolahan (47,70%) dan perdaggangan, hotel, dan restoran (20,08%) Kontribusi sektor sektor pertanian, pertambangan, jasa dan keuangan, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2005 Slide - 27
PERUBAHAN JUMLAH ORANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN 2010-2014 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lapangan Pekerjaan Pertanian Pertambangan Industri Pengolahan Listrik, Gas, Air Bangunan Perdagangan, Hotel, Restoran Angkutan & Telekomunikasi Keuangan Jasa-Jasa Total
2010 (orang) 88.439 4.786 208.080 3341 29.932 122.627 42.557 18.227 135.023 653.012
2014 (Feb) Perubahan Orang % (orang) 117.978 5,82 29.539 28.003 1,38 23.217 126.575 6,25 -81.505 2.741 0,14 -600 107.909 5,32 77.977 190.031 9,38 67.404 51.525 2,54 8.968 35.093 1,73 16.866 185.233 9,14 50.210 845.088 41,70 192.076
Sumber: BPS
Sebagian besar penduduk bekerja pada sektor pertanian (42,41%), perdagangan, hotel dan restoran (20,50%), dan jasa (17,91%). Selama 4 tahun, pekerja di sektor industri pengolahan dan listrik, gas dan air bersih masing-masing mengalami penurunan sebanyak 81.505 orang (39,17%) dan 600 orang (17,96%) Sementara itu, pekerja di sektor industri pengolahan hanya menyerap tenaga kerja 6,25% dan tingkat pertumbuhan penyerapan tenaga kerja relatif stagnan. Slide - 28
KOMPOSISI APBD PROVINSI KEP. RIAU AGREGAT PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA
Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu
Hampir 53,84% dana APBD digunakan untuk belanja pegawai (28,28%) dan belanja barang jasa (25,57%).
Sementara itu, porsi belanja modal yang merupakan investasi publik masih rendah sekitar 17,76%. Slide - 29
III. PENUTUP 30
RANGKUMAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN PROVINSI KEP. RIAU
Tingkat pengangguran terbuka yang cenderung meningkat dalam tiga tahun terakhir dan berada di atas rata-rata nasional. Kesenjangan antar golongan maupun antar wilayah semakin meningkat yang ditunjukan dari Indeks Rasio Gini yang tidak berubah, dan tingkat kesenjangan ekonomi antarwilayah yang tinggi. Kontribusi PDRB sebagian besar dari sektor indusrti pengolahan, namun jumlah penyerapan tenaga kerja mengalami penurunan dalam lima tahun terkahir. Sebagian besar pinjaman masyarakat yang dilakukan di Kep. Riau adalah bersifat konsumtif sehingga perlu didorong ke dalam investasi yang bersifat produktif. Porsi belanja modal yang merupakan investasi publik masih rendah sekitar 17,76%. Slide - 31
ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN PROVINSI KEP. RIAU
Peningkatan investasi industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah dan memperluas lapangan kerja, terutama untuk meningkatkan pendapatan per kapita.
Peningkatan fungsi intermediasi perbankan untuk mendorong akses permodalan usaha (investasi).
Peningkatan porsi belanja modal pemerintah daerah untuk menstimulasi kegiatan perekonomian masyarakat.
Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan suplai kelistrikan serta ketersediaan air. Slide - 32
REKOMENDASI DAN SARAN
Mendorong peningkatan investasi industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah dan memperluas lapangan kerja, terutama untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi khususnya dalam hal akses permodalan dan penguasaan teknologi tepat guna. Peningkatan kemudahan perijinan usaha dan penyederhanaan prosedur perijinan, melalui PTSP dan pengurangan biaya untuk memulai usaha. Peningkatan kualitas infrastruktur terutama jaringan jalan dan listrik serta ketersediaan air. Peningkatan porsi belanja modal APBD untuk pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan daerah. Menerapkan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif dengan tetap mempertimbangkan peningkatan produktivitas untuk menarik investor. Peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan otoritas moneter di tingkat wilayah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif: peningkatan fungsi intermediasi perbankan di daerah, penjaminan kredit dan pengendalian inflasi daerah. Membatalkan perda yang bermasalah untuk meningkatkan kepastian berusaha. Slide - 33
Terima Kasih 34
