Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional 2010-2014 Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian Tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2014 berada pada tahap jangka menengah yang kedua yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dengan visi INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN. Sebagai penjabaran terakhir dari RPJMN 2010-2014, RKP 2014 memiliki arti yang penting dalam menuntaskan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Kabinet Indonesia Bersatu yang Kedua. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam RKP Tahun 2014 disusun berdasarkan arahan visioner Presiden di berbagai kesempatan, perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal, serta program-program pembangunan yang pencapaian sasarannya membutuhkan kerja keras. Sesuai dengan berbagai arahan tersebut dirumuskan tema pembangunan tahun 2014 yang penjabarannya dituangkan dalam berbagai prakarsa untuk menjawab isu strategis pembangunan nasional. Selanjutnya, kebijakan pembangunan yang digariskan dalam RKP 2014 dibagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu pertama, yang diarahkan untuk mencapai sasaransasaran prioritas pembangunan nasional, kedua untuk memperkuat pembangunan di berbagai bidang pembangunan, serta ketiga untuk memperkokoh kesatuan wilayah pembangunan seluruh Indonesia. Selanjutnya beberapa rangkaian kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014 Bidang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM adalah sebagai berikut : 1.
Surat Edaran (SE) Usulan Inisiatif Baru Inisiatif Baru adalah kebijakan baru atau perubahan kebijakan berjalan yang menyebabkan adanya konsekuensi anggaran, baik pada anggaran baseline maupun anggaran ke depan. Inisiatif Baru dapat berupa penambahan Program (Fokus Prioritas)/Outcome/Kegiatan/Output baru, Penambahan Volume Target, atau Percepatan Pencapaian Target. 1
Berdasarkan Surat Edaran Usulan Inisiatif Baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Perencanaan di awal tahun, yang memuat Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional untuk tahun direncanakan, Kementerian/Lembaga melakukan pendalaman terhadap Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional tersebut, untuk menentukan apakah diperlukan adanya kebijakan baru atau perubahan terhadap kebijakan berjalan. 2.
Proposal Kegiatan Inisiatif Baru (New Initiative) Inisiatif Baru merupakan salah satu mekanisme yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sistem perencanaan dan penganggaran yang lebih baik, utamanya dalam penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah. Setelah Kementerian/Lembaga memutuskan untuk mengajukan proposal Inisiatif Baru, maka Kementerian/Lembaga kemudian harus mengisi formulir proposal sesuai yang telah ditetapkan dari Kementerian PPN/Bappenas.
3.
Kompilasi dan Evaluasi Langkah-langkah dalam penetapan proposal pada Pengusulan adalah sebagai berikut: a) Proposal yang telah dibuat oleh Kementerian/Lembaga, disampaikan pada Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan, untuk dikompilasi. b) Kementerian Perencanaan melakukan evaluasi dan penilaian atas kualitas proposal sesuai dengan aspek dan ketentuan yang telah ditetapkan. c)
Kementerian Keuangan melakukan evaluasi dan penilaian atas kualitas proposal denagn mengacu pada aspek dan ketentuan yang ada.
d) Kedua hasil evaluasi dikompilasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Hasil akhir proposal terdiri dari 3 (tiga) kemungkinan, yaitu: (1) Layak; (2) Dipertimbangkan; atau (3) Tidak layak. 4.
Daftar Usulan Inisiatif Baru Proposal yang Layak akan dimasukkan dalam Daftar Usulan Inisiatif Baru, yang kemudian akan menjadi bagian dari Pagu Indikatif. Proposal yang 2
Dipertimbangkan, akan digabungkan dengan proposal pada Pengusulan II untuk ditentukan mana yang akan didanai. Sedangkan proposal yang Tidak Layak, tidak akan diikutkan lagi dalam mekanisme penentuan Inisiatif Baru. 5.
Pertemuan Trilateral Trilateral meeting dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah (RKP) bidang pemberdyaan koperasi dan UKM tahun 2014 yang telah dilaksanakan tanggal 15 April 2013. Program kegiatannya diarahkan pada terpenuhi pencapaian program nasional, program bidang, dan program K/L, kesemuanya harus mengacu pada sasaran target ouptput/outcome dalam dokumen perencanaan yang ada (RPJMN dan/atau RENSTRA). Penyusunan RKP tahun 2014 sangat strategis, karena merupakan tahun terakhir dari RPJMN/Renstra tahun 2010 - 2014, sehingga tentunya harus optimal dalam pencapaiannya, mengingat RPJMN 2010 - 2014 diterbitkan dengan Perpres, dan Renstra yang telah diterbitkan dengan Permen Koperasi dan UKM.
6.
Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Sebagai upaya memberikan salah satu alternatif solusi dan sekaligus meningkatkan akselerasi pembangunan guna mendorong tumbuh dan berkembangnya Koperasi dan UMKM, maka dipandang perlu melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan (Rakortekcan) guna membangun integrasi perencanaan antara pusat dan daerah secara gradual, integral dan komprehensif. Hal tersebut merupakan implementasi dan pelaksanakan rangkaian proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014 di bidang Koperasi dan UMKM, maka Kementerian Koperasi dan UKM akan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan (Rakortekcan) Tahun 2013 bersama SKPD/Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM dan Bappeda Provinsi/D.I seluruh Indonesia. Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan dimaksud, terutama dalam rangka sinergi dan memperoleh masukan terhadap tencana program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di daerah. Rakortekcan dihadiri oleh Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM beserta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi/D.I. setempat.
7.
Renja K/L Renja K/L merupakan dokumen perencanaan yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian/Lembaga sebagai penjabaran dari Rencana Strategis K/L (Renstra K/L) yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran. Penyusunan Renja K/L oleh Kementerian/Lembaga dilaksanakan setelah 3
dikeluarkannya surat yang ditandatangani oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas bersama Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga yang merupakan pagu anggaran yang didasarkan atas kebijakan umum serta tema dan prioritas pembangunan nasional. 8.
Pra-Musrenbangnas Pra-Musrenbangnas merupakan agenda awal dari rangkaian Musrenbangnas yang membahas secara teknis, mensinergikan kebutuhan pembangunan daerah dengan rencana pembangunan pusat di daerah maupun kebijakan pembangunan nasional dalam implementasinya di daerah. Untuk menyelaraskan kebutuhan pusat dan daerah dengan menyandingkan Usulan Kegiatan dan Pendanaan Pemerintah Daerah (UKPPD) dan Rancangan Kerja (Renja) K/L dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Ada tiga aspek yang dibahas atau didiskusikan dalam Pra-Musrenbangnas ini agar terdapat sinkronisasi. Aspek yang pertama yakni isu strategis provinsi dan isu strategis nasional dan Direktif Presiden. Kedua, lokasi, target dan anggaran untuk tugas pembantuan serta ketiga, kegiatan pendukung dan partisipasi APBD provinsi terhadap program yang disinergikan dan penyelarasan pusat dan daerah bisa diwujudkan dengan meyandingkan Usulan Kegiatan dan Pendanaan Pemerintah Daerah (UKPPD) dan Rancangan Kerja K/L dalam RKP tahun 2014.
9.
Musrenbangnas Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanat kan penyelenggaraan Musrenbang dalam penyusunan RKP Musrenbang adalah wahana untuk mempertemukan hasil perencanaan teknokratis-partisipatif yang dilakukan K/L dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lainnya dalam rangka menyerasikan perencanaan nasional dan daerah. Upaya-upaya penyempurnaan dari setiap penyelenggaraan musrenbang telah dilakukan. Hasil penyempurnaan dalam penyelenggaraan Musrenbang , yaitu: (1) Mempertajam tujuan dan sasaran yang akan dicapai.Rencana yang baik dimulai dengan tujuan yang jelas (spesifik), sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam tenggat waktu tertentu; (2) Memperjelas kriteria penetapan prioritas program dan kegiatan K/L yang akan dilaksanakan di setiap provinsi; (3) Memperjelas arahan kebijakan nasional oleh Pemerintah Pusat. Dalam rangka penguatan sinergi nasional, arahan dari Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri kepada Pemerintah Provinsi dan 4
Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan dapat lebih konsisten, memiliki kepastian, dan tidak lagi bersifat normatif (4) Mengevaluasi dan pendampingan lanjut sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja K/L dan RKA K/L sebagai tindaklanjut hasil pelaksanaan Musrenbang 10.
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2014 RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional yang memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKP kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L).
PROSES PENYUSUNAN RKP BIDANG PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM TAHUN 2014
5
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) BIDANG PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UKM TAHUN 2014
I. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN KERANGKA EKONOMI MAKRO
6
I. Kondisi Umum Koperasi dan UMKM Tinjauan paruh waktu RPJMN untuk kegiatan prioritas lainnya di bidang perekonomian mencakup industri pengolahan, kerjasama ekonomi internasional khususnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), tenaga kerja Indonesia, serta koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Secara garis besar dapat dikatakan bahwa dibutuhkan kerja keras untuk dapat mencapai sasaran RPJMN. Pemantapan perekonomian nasional melalui pengembangan koperasi dan UMKM telah berkontribusi pada peningkatan pelaku ekonomi di kelompok akar rumput sehingga lebih merata dan berkeadilan. Di bidang koperasi kemajuan yang dicapai ditunjukkan oleh peningkatan jumlah koperasi sebesar 3,3 persen sehingga secara akumulatif menjadi 194.295 unit pada tahun 2012. Jumlah anggota koperasi juga meningkat sebesar 9,8 persen yaitu dari 28,1 juta orang pada tahun 2011 menjadi 30,8 juta orang pada tahun 2012. Perbaikan kinerja koperasi juga ditunjukkan dari peningkatan proporsi koperasi aktif dari 71,0 persen pada tahun 2011 menjadi 71,7 persen pada tahun 2012. Proporsi koperasi aktif yang menjalankan rapat anggota tahunan (RAT) sebagai bentuk akuntabilitas koperasi juga meningkat dari 43,4 persen pada tahun 2011 menjadi 47,4 persen pada tahun 2012. Perkembangan positif pada tahun 2012 juga ditunjukkan dari pertumbuhan volume usaha menjadi Rp.119,2 triliun (25,4 persen) dan peningkatan selisih hasil usaha (SHU) menjadi Rp.6,7 triliun (5,1 persen). Penyerapan tenaga kerja oleh koperasi juga meningkat 13,9 persen sehingga jumlah tenaga kerja di koperasi sampai November 2012 tercatat sebanyak 429.678 orang. Sementara itu perkembangan UMKM ditunjukkan oleh peningkatan jumlah UMKM sebesar 2,4 persen sehingga mencapai 56,5 juta unit usaha pada tahun 2012 dan jumlah tenaga kerja UMKM juga meningkat sebesar 5,8 persen menjadi sekitar 107,7 juta orang. Peningkatan jumlah unit usaha dan tenaga kerja terbesar tercatat pada kelompok usaha menengah, yaitu masing-masing 10,7 persen dan 14,7 persen. Sementara itu, pertumbuhan unit usaha dan tenaga kerja usaha kecil juga terus meningkat. Pengembangan kinerja usaha mikro masih membutuhkan kerja keras, hal ini penting karena pertumbuhan unit usaha dan tenaga kerja yang rendah. Padahal usaha mikro masih dominan yaitu 98,8 persen unit usaha dengan menampung 92,8 persen tenaga kerja.
7
II. Penanggulangan Kemiskinan Program-program untuk memfasilitasi koperasi dan UMKM untuk mengakses permodalan, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masuk pada Klaster 3. Hasil pelaksanaan pada tahun 2012 yaitu penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp.34,2 triliun untuk lebih dari 1,9 juta debitur, dengan ratarata kredit/pembiayaan sebesar Rp.17,5 juta. Volume penyaluran KUR tersebut telah melampaui target tahun 2012 sebesar Rp.30 triliun. Tingkat non-performing loan (NPL) KUR pada tahun 2012 cukup rendah yaitu 3,6 persen. Sebagian besar KUR disalurkan ke sektor perdagangan (37,5 persen), sektor pertanian dan perikanan (17,1 persen), dan sektor perdagangan terintegrasi dengan sektor hulu (14,2 persen). Hasil pelaksanaan kegiatan di Klaster 3 lainnya pada tahun 2012 mencakup: 1. pendampingan bagi 27.520 calon debitur KUR dan sosialisasi KUR di 33 provinsi; 2. penyediaan 425 penyuluh perkoperasian bagi masyarakat dan perkoperasian bagi 600 orang;
diklat
3. pemasyarakatan dan pelatihan kewirausahaan bagi 2.100 orang; 4. peningkatan kapasitas 360 KSP/KJKS dan 360 orang pengelola KSP/KJKS; 5. fasilitasi transformasi 100 LKM menjadi KSP/KJKS; 6. fasilitasi bagi 500 koperasi untuk membangun kerja sama pembiayaan melalui linkage; 7. fasilitasi pembentukan lembaga penjaminan kredit daerah; 8. peningkatan kapasitas 150 konsultan keuangan mitra bank (KKMB) untuk memberikan layanan bagi koperasi dan usaha mikro dan kecil, serta fasilitasi 50 koperasi untuk memanfaatkan layanan KKMB; dan 9. revitalisasi tiga unit pasar tradisional yang dikelola koperasi di daerah tertinggal/perbatasan. III. Bidang Perekonomian Lainnya Permasalahan utama yang dihadapi dalam pengembangan koperasi dan UMKM yaitu daya saing koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang rendah. Saat ini, koperasi belum berperan secara optimal dalam meningkatkan efisiensi usaha dan posisi tawar UMKM yang menjadi anggotanya. Hal tersebut tercermin dari skema bisnis yang masih terbatas, posisi tawar koperasi produksi yang masih rendah, kapasitas SDM yang rendah, serta kerja sama usaha yang masih terbatas. 8
Sementara itu daya saing UMKM yang rendah ditunjukkan oleh produktivitas UMKM (Rp.86,1 juta/unit) yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan produktivitas usaha besar (Rp.678,8 miliar/unit). Pada tahun 2012 kesenjangan juga tampak pada sektor manufaktur, dimana produktivitas industri skala mikro, kecil dan menengah (Rp.153,1 miliar/unit) yang lebih rendah dibandingkan dengan produktivitas industri skala besar (Rp.553,6 miliar/unit). Kontribusi UMKM terhadap nilai ekspor non migas masih berfluktuasi antara 14-18 persen pada periode 20052011, meskipun terdapat peningkatan dalam satu tahun terakhir. Tantangan yang dihadapi dalam peningkatan daya saing koperasi dan UMKM yaitu perlunya keterpaduan program dan kegiatan mulai dari hulu sampai hilir. Khusus terkait dengan koperasi, program dan kegiatan perlu diarahkan untuk menjadikan koperasi sebagai badan usaha yang mandiri, dan mampu memfasilitasi usaha anggotanya, serta berkontribusi dalam pengurangan angka kemiskinan, pembangunan ekonomi lokal dan penguatan pasar domestik. Akselerasi peningkatan kapasitas UMKM juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuannya dalam memanfaatkan peluang usaha yang diciptakan dari pertumbuhan ekonomi, perdagangan yang semakin terbuka, dan peningkatan investasi. Kedua upaya tersebut sangat penting bagi koperasi dan UMKM terutama dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin tinggi, termasuk terkait rencana penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015. IV. Sasaran dan Arah Kebijakan Koperasi dan UMKM SASARAN 1. Meningkatnya daya saing UMKM yang ditunjukkan antara lain oleh: a. Peningkatan produktivitas UMKM; b. Peningkatan penyerapan tenaga kerja; c.
Peningkatan sumbangan UMKM pada pembentukan PDB;
d. Peningkatan nilai ekspor produk UMKM; dan e. Peningkatan nilai investasi UMKM. 2. Meningkatnya kapasitas dan daya saing koperasi yang ditunjukkan antara lain oleh: a. Peningkatan jumlah koperasi aktif dari total koperasi; b. Peningkatan jumlah koperasi yang melaksanakan rapat anggota tahunan; dan c.
Peningkatan volume usaha koperasi. 9
ARAH KEBIJAKAN 1. Penguatan badan hukum dan pengawasan koperasi; 2. Peningkatan kapasitas usaha bagi koperasi di sektor-sektor produktif; 3. Penguatan akses keuangan bagi UMKM dan penguatan KSP/KJKS; 4. Peningkatan akses dan jaringan/kemitraan usaha dan pemasaran bagi KUMKM; 5. Peningkatan jangkauan diklat KUMKM; dan 6. Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
10
LAMPIRAN 1 MATRIK PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN KERANGKA EKONOMI MAKRO
PRIORITAS 4
PROGRAM AKSI BIDANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Tema Prioritas
Meningkatkan kualitas program -program penangulangan kemiskinan dan memperluas program pro-rakyat untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan termajinalkan demi peningkatan dan perluasan kesejahteraanrakyat dalam rangka mencapai target sasaran pada tahun 2014 menjadi 8,0-10,0 persen
Penanggungjawab
Wakil Presiden
Bekerjasama dengan
Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Menteri Sosial;Kepala Badan Pertanahan Nasional; Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Menteri Dalam Negeri; Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal; Menteri Perumahan Rakyat; Menteri Energi dan SDM; Menteri Kelautan dan Perikanan; Menteri Keuangan; Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
11
NO.
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2014
PAGU TAHUN 2014 (RP.MILYAR)
INSTANSI PELAKSANA
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
I. 1.
2.
3.
4.
KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) Pelaksanaan penyempurnaan mekanisme penyaluran Dukungan Penjaminan Tersedianya anggaran Kredit Usaha Rakyat penjaminan Kredit (KUR) Usaha Rakyat (KUR) Koordinasi Kebijakan Meningkatnya Kredit Usaha Rakyat koordinasi kebijakan (KUR) Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pengembangan Menyebarluaskan dan keanggotaan koperasi meningkatkan melalui peningkatan pemahaman masyarakat kerjasama koperasi dan umum mengenai penyuluhan dalam koperasi dan praktek rangka gerakan berkoperasi yang benar masyarakatsadar sesuai prinsip dan jati koperasi (GEMASKOP) diri koperasi
Pengembangan dan pemantapan program pendanaan bagi koperasi dan UMKM
Meningkatnya kapasitas pembiayaan KSP/KJKS bagi UMKM
KUR mulai 2010 dan perluasan cakupan KUR mulai 2011 Persentase tersedianya anggaran penjaminan KUR Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan KUR yang terimplementasikan 1. Jumlah pelaksanaan sosialisasi program Gemaskop kepada tokoh masyarakat/kelompok strategis kelompok ekonomi produktif, dan gerakan koperasi 2. Jumlah petugas lapangan koperasi yang direkrut, dilatih, dan melaksanakan tugas penyuluhan perkoperasian bagi masyarakat 1. Jumlah lembaga keuangan bukan bank yang ditingkatkan kapasitas dan
100
2.000,
Kemenkeu
75
1,5
Menko Perekonomian
4 Event/ Provinsi
3,3
Kemen KUKM
690 Orang
22,8
Kemen KUKM
100 KSP/KJKS
0,8
Kemen KUKM
12
NO.
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2014
PAGU TAHUN 2014 (RP.MILYAR)
INSTANSI PELAKSANA
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
jangkauan layanannya untuk menyediakan pembiayaan usaha 2. Fasilitas pendayagunaan skim pendanaan bagi usaha mikro dan kecil Jumlah LKM yang terdaftar dan berbadan hukum koperasi
1 Skim
0,5
Kemen KUKM
100 LKM
0,5
Kemen KUKM
500 UMKM
0,4
Kemen KUKM
1.100 Koperasi
55,0
Kemen KUKM
150 KKMB
0,4
Kemen KUKM
5.
6.
Pengembangan, pengendalian dan pengawasan KSP/USPKoperasi, KJKS/UJKS-Koperasi dan LKM Peningkatan dan perluasan akses permodalan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah
Meningkatnya kualitas kelembagaan KSP/USP-Koperasi, KJSK/UJKS-Koperasi dan LKM Meningkatnya kapasitas dan jangkauan penyediaan modal/pembiayaan bagi koperasi dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah
1. Jumlah koperasidan UMKM yang dapat mengakses kredit/pembiayaan bank melalui linkage 2. Jumlah koperasi perkotaan dan perdesaan yang menerima bantuan dana 3. Jumlah KKMB yang ditingkatkan kapasitasnya
13
NO.
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2014
PAGU TAHUN 2014 (RP.MILYAR)
INSTANSI PELAKSANA
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
50 Koperasi
0,4
Kemen KUKM
1.651 Wirausaha Pemula
41,3
Kemen KUKM
100 LKM
0,6
Kemen KUKM
2 Provinsi
0,3
Kemen KUKM
2 Provinsi, 2 PPKD
0,3
Kemen KUKM
7.
8.
Pengembangan asuransi, jasa keuangan dan perpajakan bagi koperasi dan UMKM Pengembangan pembiayaan, penjaminan kredit dan pengembangan
Meningkatnya kapasitas koperasi dan UMKM dalam pemanfaatan asuransi dan jasa keuangan, serta administrasi perpajakan Meningkatnya kapasitas penjaminan kredit dan pengembangan sektor strategis bagi
4. Jumlah koperasi dan UMK yang memanfaatkan jasa pendampingan 5. Jumlah wirausaha pemula yang mendapatkan start up capital Jumlah lembaga keuangan mikro (bank, LKBB, dan LKM) yang memberikan kredit/ pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM 1. Jumlah Provinsi yang difasilitasi untuk proses pembentukan PPKD 2. Jumlah Provinsi yang difasilitasi untuk proses pembentukan PPKD untuk mengembangkan coguarantee dengan Lembaga Penjaminan Kredit Nasional
14
NO.
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2014
PAGU TAHUN 2014 (RP.MILYAR)
INSTANSI PELAKSANA
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
9.
Pengembangan sarana usaha pemasaran KUMKM
Berkembangnya sarana usaha pemasaran KUMKM
25 Unit
25,0
Kemen KUKM
Pemasyarakatan dan pengembangan kewirausahaan
Meningkatnya motivasi dan budaya berwirausaha serta berkembangnya kewirausahaan
3.000 Orang
3,3
Kemen KUKM
-
0,0
Kemen KUKM
1.200 Orang
2,0
Kemen KUKM
250 Orang
0,8
Kemen KUKM
33 Provinsi
3,0
Kemen KUKM
27.520 UMKM
14,3
Kemen KUKM
350 KUMKM
2,6
Kemen KUKM
10.
11.
12.
13.
14.
Revitalisasi sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pengelola LKM/KSP/USP Perluasan KUR
Peningkatan produktivitas dan mutu KUMKM
Jumlah dukungan revitalisasi sarana pemasaran di daerah tertinggal/perbatasan melalui koperasi 1. Jumlah peserta pemasyarakatan kewirausahaan 2. Jumlah peserta diklat kewirausahaan
Tersusunnya sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM pengelola LKM/KSP/USP
Jumlah peserta peningkatan pemahaman perkoperasian
Meningkatnya penyaluran KUR
1. Jumlah provinsi yang mendapat sosialisasi program KUR 2. Jumlah KUMKM yang didampingi untuk mengakses KUR Jumlah KUMKM yang memahami dan menerapkan inovasi dan
Meningkatnya produktivitas dan mutu KUMKM
Diklat pengelola LKM
15
NO.
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2014
PAGU TAHUN 2014 (RP.MILYAR)
INSTANSI PELAKSANA
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
21.500 Orang
140,5
teknologi tepat guna
15.
Revitalisasi dan pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan KUMKM
Tersedianya sistem dan lembaga penyelenggaraan diklat KUMKM yang berkualitas
Jumlah SDM koperasi dan UMKM yang mengikuti diklat
Kemen KUKM
16
LAMPIRAN 1 MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN KERANGKA EKONOMI MAKRO
PRIORITAS 10
DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DAN PASCA-KONFLIK
Tema Prioritas
Pengutamaan dan penjaminan pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar serta keberlangsungan kehidupan damai di wilayah pasca-Konflik
Penanggungjawab
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Bekerjasama dengan
Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal; Menteri Pendidikan Nasional; Menteri Kesehatan; Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Perhubungan; Menteri Negara Komunikasi dan Informatika; Menteri Pertahanan; Menteri Kelautan dan Perikanan; Menteri Luar Negeri; Menteri Sosial; Menteri Dalam Negeri; Menteri Pertahanan; Kepala Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional; Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
17
NO.
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2014
PAGU TAHUN 2014 (RP.MILYAR)
INSTANSI PELAKSANA
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
9
15,0
Kemen KUKM
5 Koperasi
5,0
Kemen KUKM
I. 1.
II.
PROGRAM PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM Pemberdayaan Usaha koperasi dan UMKM di Bidang Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha
Meningkatnya jumlah koperasi dalam pengembangan energi dan tersusunnya konsep pemberian insentif bidang ketenagalistrikan dan aneka usaha
Jumlah koperasi yang mendapat dukungan pengembangan usaha melalui pemanfaatan energi baru terbarukan
PEMBERDAYAAN KOPERASI, UMKM, DAN IKM 1.
Pemberdayaan Usaha KUKM di Bidang Kehutanan dan Perkebunan
Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana produksi KUKM dan tersusunnya konsep pemberian insentif bidang kehutanan dan perkebunan
Jumlah koperasi di bidang produksi pala di Papua dan Papua Barat yang diperkuat
18
LAMPIRAN 1 MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN KERANGKA EKONOMI MAKRO
PRIORITAS LAINNYA
BIDANG PEREKONOMIAN
Tema Prioritas
-
Penanggungjawab
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Bekerjasama dengan
Kemenperin, Kemenakertrans, Kem KUKM, KemESDM, KemenPU, Kemkominfo, BNP2TKI, Kemensos, Kemenlu
19
NO.
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2014
PAGU TAHUN 2014 (RP.MILYAR)
INSTANSI PELAKSANA
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
I.
PENGEMBANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL, MIKRO DAN MENENGAH (UMKM) Penataan peraturan perundang-undangan, peningkatan iklim usaha yang kondusif, pengembangan produk dan pemasaran, peningkatan daya saing SDM, penguatan kelembagaan dan revitalisasi koperasi, serta peningkatan akses ke pembiayaan yang mendukung peningkatan daya saing koperasi dan UMKM
1.
2.
3.
4.
Penataan Peraturan Perundangundangan di bidang Koperasi dan UMKM
Tersedianya peraturan perundangan yang mendukung iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan koperasi dan UMKM
Pengembangan Sarana Usaha Koperasi dan UMKM
Berkembangnya sarana usaha pemasaran KUMKM
Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)-KUMKM Pengembangan dan Perluasan Pasar Ekspor Koperasi dan UKM
Berkembangnya pusat layan usaha terpadu (PLUT)-KUMKM Berkembangnya pasar ekspor Koperasi dan UMKM
1. Jumlah Rancangan Undangundang tentang Perkoperasian 2. Jumlah rancanga peraturan pelaksanaan UU tentang Koperasi Jumlah dukungan sarana usaha pemasaran revitalisasi pasar tradisional melalui koperasi
-
Kemen KUKM
4 RPP
4,0 Kemen KUKM
40 unit pasar tradisional yang dikelola koperasi
40,0
Jumlah pusat layanan usaha terpadu (PLUT) KUMKM
15 unit PLUTKUMKM
75,0
Konsep sistem informasi konsolidasi kargo UMKM ekspor, dan jumlah ujicoba di pelabuhan laut utama
Ujicoba di 2 pelabuhan
2,0
Kemen KUKM
Kemen KUKM
Kemen KUKM
20
NO.
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2014
PAGU TAHUN 2014 (RP.MILYAR)
INSTANSI PELAKSANA
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
5.
Pengembangan Data dan Informasi Koperasi dan UMKM
Tersedianya data dan informasi KUMKM sebagai landasan peraturan dan kebijakan Berkembangnya kemitraan koperasi dan UMKM Meningkatnya produktivitas dan mutu KUMKM
-
0,0
Kemen KUKM
200 KUMKM
6,0
Kemen KUKM
1.000 KUKM
8,5
Kemen KUKM
300 Koperasi
8,0
Kemen KUKM
6.
7.
8.
Pengembangan Kemitraan Koperasi dan UMKM Peningkatan Produktivitas dan Mutu KUMKM
Peningkatan Kualitas Ketatalaksanaan Koperasi dan UMKM
Meningkatnya kinerjakelembagaan di bidang pengendalian dan akuntabilitas koperasi berkoperasi yang benar sesuai prinsip dan jati diri koperasi
Peningkatan ketersediaan data dan informasi UMKM Jumlah koperasi dan UMKM yang difasilitasi menjadi mitra investasi Jumlah KUKM yang mendapatkan sosialisasi dan menerapkan standardisasi ISO/SNI/HACCP, HKI dan kehalalan produk Jumlah koperasi yang direvitalisasi
21
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) BIDANG PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UKM TAHUN 2014
II. PRIORITAS PEMBANGUNAN BIDANG
22
I. Pelaksanan Program Tahun 2012 dan Rencana Pelaksanaan Tahun 2013 Penurunan tingkat kemiskinan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan sosial yang meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, penyerapan tenaga kerja, dampak bencana dan iklim, serta ketersediaan pangan dan energi. Pertumbuhan ekonomi 2012 sekitar 6,23 persen dengan laju pertumbuhan di sektor pertanian sebesar 3,97 persen, yang dinilai relatif stabil mengingat kondisi ekonomi global yang tidak menentu Hal ini memberikan dampak positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan pada tahun 2012. Pertumbuhan di sektor pertanian berperan dalam mempertahankan mata pencaharian petani dan menjaga pendapatan petani agar tidak jatuh ke kemiskinan.Tingginya inflasi pada tahun 2012, yaitu mencapai 4,30 persen, dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 3,79 persen dinilai menjadi salah satu penyebab perlambatan penurunan kemiskinan pada tahun 2012. Hal ini terjadi terutama pada kelompok masyarakat hampir miskin/rentan miskin yang sangat mudah menjadi kembali miskin akibat fluktuasi harga yang berpengaruh terhadap penurunan dayabeli mereka. Untuk itu, kestabilan kondisi perekonomian terutama harga-harga bahan makanan perlu dijaga, mengingat proporsi Garis Kemiskinan Makanan (GKM) terhadap Garis Kemiskinan (GK) pada tahun 2012 ini masih 73,5 persen. Penyerapan tenaga kerja yang merupakan salah satu faktor utama dalam mengurangi jumlah pengangguran dan tingkat kemiskinan juga terus ditingkatkan. Selama bulan Agustus 2011 sampai dengan Agustus 2012 telah dapat diciptakan 1,1 juta kesempatan kerja. Sejalan dengan berbagai upaya perbaikan kondisi ekonomi makro, meliputi stabilisasi ekonomi termasuk penciptaan lapangan kerja, penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat pemihakan (affirmative) kepada masyarakat miskin melalui 4 (empat) klaster program penanggulangan kemiskinan, yaitu: klaster 1 adalah program perlindungan sosial berbasis keluarga, klaster 2 adalah program yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat, klaster 3 adalah program berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil, serta klaster 4 adalah program pro-rakyat yang ditujukan untuk meningkatkan serta memperluas cakupan program-program penanggulangan kemiskinan lainnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan
23
termarjinalkan. Secara umum, pelaksanaan berbagai kegiatan di dalam keempat klaster tersebut berjalan dengan baik. Klaster 3 Dilaksanakan untuk memfasilitasi rakyat yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar, namun masih membutuhkan bantuan untuk meningkatkan akses permodalan dan mengembangkan usaha melalui pemberdayaan koperasi, dan usaha mikro dan kecil. Hasil-hasil pelaksanaan pada tahun 2012 mencakup penyaluran KUR dan bantuan permodalan lainnya, pendidikan dan pelatihan kewirausahaan, penguatan lembaga pembiayaan dan sarana usaha, serta penyuluhan perkoperasian. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2012 mencapai sebesar Rp.34,23 triliun untuk lebih dari 1,96 juta debitur, dengan rata-rata kredit/pembiayaan sebesar Rp.17,45 juta. Volume penyaluran KUR tersebut telah melampaui target tahun 2012 sebesar Rp.30 triliun. Tingkat NonPerforming Loan (NPL) KUR pada tahun 2012 cukup rendah yaitu 3,60 persen. Sebagian besar KUR disalurkan ke sektor perdagangan (37,49 persen), sektor pertanian dan perikanan (17,08 persen), dan sektor perdagangan terintegrasi dengan sektor hulu (14,16 persen). Hasil pelaksanaan kegiatan di Klaster 3 lainnya pada tahun 2012 mencakup: 1. pendampingan bagi 27.520 calon debitur KUR dan sosialisasi KUR di 33 provinsi; 2. penyediaan 425 penyuluh perkoperasian bagi masyarakat dan diklat perkoperasian bagi 600 orang; 3. pemasyarakatan dan pelatihan kewirausahaan bagi 2.100 orang; 4. peningkatan kapasitas 360 Koperasi Simpan Pinjam/Koperasi Jasa keuangan Syariah (KSP/KJKS) dan 360 orang pengelola KSP/KJKS; 5. fasilitasi transformasi 100 LKM menjadi KSP/KJKS; 6. fasilitasi bagi 500 koperasi untuk membangun Ckerja sama pembiayaan melalui linkage; 7. fasilitasi pembentukan lembaga penjaminan kredit daerah; 8. peningkatan kapasitas 150 konsultan keuangan mitra bank (KKMB) untuk memberikan layanan bagi koperasi dan usaha mikro dan kecil, serta fasilitasi 50 koperasi untuk memanfaatkan layanan KKMB; dan 9. revitalisasi tiga unit pasar tradisional yang dikelola koperasi di daerah tertinggal/perbatasan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di Klaster 3 akan terus dilanjutkan pada tahun 2013 melalui penajaman sasaran dan 24
target, serta perluasan kegiatan yang tidak saja ditujukan untuk meningkatkan akses usaha mikro dan kecil ke sumber permodalan, namun juga untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM), akses pemasaran, kualitas produksi, dan kelembagaan koperasi dan usaha mikro dan kecil. Beberapa target yang ditetapkan untuk tahun 2013 di antaranya: a. dukungan penjaminan Pemerintah untuk penyaluran KUR sebesar Rp 36 triliun; b. pendampingan bagi 27.520 usaha mikro dan kecil untuk mengakses KUR; c.
penguatan permodalan bagi 1.320 koperasi di perkotaan dan perdesaan;
d. penguatan kapasitas KSP/KJKS untuk memberikan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil; e. revitalisasi 25 unit sarana pemasaran di daerah tertinggal/perbatasan; dan f.
peningkatan kapasitaskewirausahaan bagi perkoperasian bagi 600 orang.
4.600
orang dan diklat
II. Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Upaya-upaya pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diharapkan dapat mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berdaya saing. Hal ini diwujudkan melalui peningkatan kontribusi koperasi dan UMKM dalam mendorong perkembangan usaha-usaha produktif, penciptaan lapangan kerja dan perbaikan pendapatan masyarakat. Peran dan kontribusi koperasi pada tahun 2012 dapat dilihat dari perbaikan usaha dan kelembagaannya. Volume usaha koperasi meningkat sebesar 25,37 persen sehingga mencapai Rp.119,18 triliun pada tahun 2012. Pada tahun yang sama, selisih hasil usaha (SHU) yang merupakan indikator kemanfaatan koperasi bagi anggota koperasi juga meningkat sebesar 5,14 persen. Perkembangan koperasi tersebut didukung oleh peningkatan jumlah koperasi sebesar 3,25 persen, dan jumlah anggota koperasi sebesar 9,79 persen. Sampai akhir tahun 2012, jumlah unit koperasi mencapai 194.295 unit, dengan jumlah anggota koperasi mencapai 30,8 juta orang. Perbaikan kelembagaan juga ditunjukkan oleh penurunan jumlah koperasi tidak aktif, dan peningkatan proprosi koperasi aktif yang menjalankan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dari 43,4 persen pada tahun 2011 menjadi 47,36 persen pada tahun 2012. Penyerapan tenaga kerja oleh koperasi juga meningkat sehingga secara akumulatif sampai akhir 2012 mencapai 429.678 orang.
25
Peran UMKM pada tahun 2012 juga terus meningkat. Jumlah UMKM pada tahun 2012 diperkirakan mencapai 56,53 juta unit usaha, dengan jumlah tenaga kerja 107,66 juta orang. Perkembangan tersebut menunjukkan peningkatan jumlah unit usaha dan tenaga kerja masing-masing sebesar 2,41 persen, dan 5,83 persen dibandingkan posisi pada tahun 2011. Sumbangan UMKM terhadap pembentukan PDB nasional pada tahun 2012 (harga berlaku) tercatat sebesar 59,08 persen, sehingga produktivitas UMKM pada tahun 2012 tercatat sebesar Rp 86,13 juta/unit. Usaha mikro masih mendominasi struktur UMKM baik dari sisi populasi unit usaha (98,80 persen), jumlah tenaga kerja (92,75 persen), dan sumbangan pada PDB UMKM (60,60 persen). Sementara itu pangsa nilai ekspor non migas UMKM meningkat dari 15,81persen pada tahun 2010 menjadi 16,44 persen pada tahun 2011. Peningkatan juga tercatat pada pangsa investasi UMKM dari 48,34 persen pada tahun 2010 menjadi 49,11 persen pada tahun 2011. Perbaikan kinerja UMKM ini didorong oleh pertumbuhan usaha menengah selama tahun 2012 yang tercatat paling tinggi yaitu kenaikan 10,65 persen untuk jumlah unit, dan 14,67 persen untuk tenaga kerja. Sektor lain yang penting perananya dalam perekonomian dan menunjang perkembangan sektorsektor lainnya adalah sektor keuangan. III.
Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
Pemberdayaan koperasi dan UMKM pada tahun 2014 diarahkan untuk mendorong peningkatan produktivitas usaha mikro dalam rangka memperkuat usaha-usaha masyarakat, dan untuk meningkatkan kapasitas koperasi dan UKM untuk menjadi usaha yang berdaya saing tinggi. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan peran peran koperasi dan UMKM dalam pemerataan pembangunan, penanggulangan kemiskinan, dan penguatan daya saing perekonomian nasional. Arah kebijakan pembangunan pemberdayaan koperasi dan UMKM pada tahun 2014 merupakan rangkaian arahkebijakan yang berkelanjutan sesuai RPJMN 2010-2014 dan dilengkapi dengan beberapa arah kebijakan untuk menjawab kebutuhan terkini dan dinamika perubahan pasar sebagai berikut: 1. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM, yang mencakup penataan peraturan perundang-undangan di bidang koperasi dan UMKM, serta pengembangan, pengendalian dan pengawasan koperasi;
26
2. Mengembangkan produk dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM, yang mencakup penyediaan dukungan pemasaran, produksi, kemitraan, investasi dan pengembangan produk unggulan; 3. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM) koperasi dan UMKM, yang mencakup pemasyarakatan dan pengembangan kewirausahaan, kapasitas dan kompetensi SDM, penyediaan layanan pengembangan bisnis, revitalisasi pendidikan dan pelatihan koperasi dan UMKM, serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan SDM koperasi dan UMKM; 4. Meningkatkan akses usaha mikro dan kecil kepada sumberdaya produktif, yang meliputi peningkatan askes permodalan, pengembangan dan pengendalian koperasi simpan pinjam yang disertai dengan peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelolanya, pengembangan jasa keuangan bagi koperasi dan UMKM, perluasan KUR; dan 5. Memperkuat kelembagaan koperasi, yang mencakup peningkatan kualitas organisasi dan badan hukum koperasi, ketatalaksanaan koperasi, dan keanggotaaan koperasi, serta penguatan kapasitas koperasi sesuai dengan amanat Undang-undang No. 17 tahun 2012 tentang perkoperasian. IV. Desentralisasi Hubungan Pusat Daerah dan Antardaerah Dalam pelaksanaan pembagian urusan, sudah dilakukan inventarisasi perundang-undangan sektoral yang belum sejalan dengan peraturan perundang-undangan otonomi daerah di pusat dan di daerah. Hingga tahun 2012 terdapat 10 bidang yang telah dilakukan inventarisasi yaitu Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Bidang Kehutanan; Bidang Koperasi UKM; Bidang Perindustrian; Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil; Bidang Perhubungan; Bidang Kesbangpol; Bidang Kepegawaian; Bidang Arsip dan Perpustakaan. Selain inventarisasi, dilakukan juga harmonisasi peraturan perundang-undangan sektoral dengan peraturan perundang-undangan desentralisasi dan otonomi daerah.
27
LAPORAN REKAPITULASI ANGGARAN T.A 2014 (DALAM RIBUAN RUPIAH) Halaman : KODE/NAMA UNIT 1
BELANJA BELANJA BARANG PEGAWAI Non Ops (Operasional Operasional ) 2 3 4
BELANJA MODAL Operasional
Non Ops
BANTUAN SOSIAL
JUMLAH
5
6
7
8
1
044
KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH
56.432.318
37.900.842
952.050.267
15.736.658
109.950.211
263.320.000
1.435.390.296
044.01
KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH
56.432.318
37.900.842
952.050.267
15.736.658
109.950.211
263.320.000
1.435.390.296
044.01.01
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
56.432.318
0
177.447.437
0
4.291.560
0
238.171.315
0
53.637.500
Kementerian Koperasi dan UKM
044.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Negara
0
37.900.842
0
15.736.658
0
Koperasi dan UKM
044.01.06
Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
RUPIAH MURNI
0
56.432.318
0
37.900.842
774.602.830
828.512.717
0
15.736.658
105.658.651
263.320.000
1.143.581.481
105.446.943
263.320.000
1.307.349.478
PINJAMAN LUAR NEGERI
0
0
0
0
0
0
0
RUPIAH MURNI PENDAMPING
0
0
0
0
0
0
0
PNBP
0
0
0
0
0
0
0
PINJAMAN DALAM NEGERI
0
0
0
0
0
0
0
BADAN LAYANAN UMUM
0
0
STIMULUS
0
0
0
0
0
0
0
HIBAH DALAM NEGERI
0
0
0
0
0
0
0
HIBAH LUAR NEGERI
0
0
0
0
0
0
0
HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI
0
0
0
0
0
0
0
HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI
0
0
0
0
0
0
0
PINJAMAN DALAM NEGERI
0
0
0
0
0
0
0
SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL
56.432.318
37.900.842
123.537.550
952.050.267
0
15.736.658
4.503.268
109.950.211
0
263.320.000
128.040.818
1.435.390.296
