KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KPH
Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan Disampaikan pada Pembahasan Finalisasi RPI Periode 2015-2019
Jakarta, 18 Februari 2014
OUTLINE: • • • •
Mandat Peraturan Perundangan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan KPH Kriteria dan Indikator Perkembangan Pembangunan 120 KPH Model • Rencana Pembangunan KPH pada Renstra 2015-2019 • Kebutuhan Penelitian pada KPH
MANDAT PERATURAN PERUNDANGAN
LANDASAN PEMBANGUNAN KPH Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Pasal 4 ayat (2) UU 41/1999 (1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat. (2) Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk: a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.
UU 41/1999 Tentang KEHUTANAN Pasal 10 Pengurusan hutan meliputi Kegiatan penyelenggaraan:
Pasal 12 Perencanaan kehutanan, meliputi: a. b. c.
a. perencanaan kehutanan,
b. pengelolaan hutan,
d. pembentukan wilayah pengelolaan hutan, dan e.
c. penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, dan d. pengawasan.
inventarisasi hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan,
Pasal 17 Ayat (1) Pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan untuk tingkat: a. propinsi, b. kabupaten/kota, dan
c. unit pengelolaan
penyusunan rencana kehutanan
Pasal 21 (lihat juga penjelasan pasal 21) Pengelolaan hutan, meliputi kegiatan: a. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, b. pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, c. rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan d. perlindungan hutan dan konservasi alam.
KPH: PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UMUM :
UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan PP No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kab/Kota PP No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
KHUSUS :
PP No. 6 Tahun 2007 jo PP No 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan
TEKNIS :
Permenhut No. P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah KPH Permenhut No. P.6/Menhut-II/2010 tentang NSPK Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP Permendagri No. 61 tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja KPHL dan KPHP Permenhut No. P.41/Menhut-II/2011 jo Permenhut No. P.54/2011 tentang Standar Fasilitasi Sarana dan Prasarana pada KPHL dan KPHP Model Permenhut No. P.42/Menhut-II/2011 tentang Kompetensi Teknis Bidang Kehutanan Pada KPHL dan KPHP Permenhut No. P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat setempat Melaluui Kemitraan Kehutanan Permenhut No. P.46/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL dan KPHP Permenhut No. P.47/Menhut-II/2013 tentang Pedoman, Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu pada KPHL dan KPHP Perdirjen No. P.5/VII-WP3H/2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP
KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KPH
KPH dalam RENSTRA KEMENHUT 2010-2014 8 PROGRAM KEMENHUT
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
1. Perencanaan Makro Bidang kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan (Tanggung Jawab Ditjen Planologi Kehutanan)
• Penunjukan kawasan hutan provinsi
2. Peningkatan Usaha Kehutanan 3. Konservasi Keanekaragaman hayati dan Perlindungan Hutan 4. Peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis Pemberdayaan masyarakat 5. Penelitian dan Pengembangan Kemenhut 6. Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan 7. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenhut 8. Dukungan Managemen dan Pelaksanaan Tugas lainnya Kemenhut
• Beroperasinya 120 KPH
• Rencana makro penyelenggaraan kehutanan • Tata batas kawasan hutan
• Pelayanan Ijin pinjam pakai kawasan hutan • Data dan informasi geospasial dasar
KEGIATAN PRIORITAS: PEMBANGUNAN dan OPERASIONALISASI KPH
Target dan Realisasi Pembangunan KPH INDIKATOR
Tiap Tahun 2012
2010
2011
22 Prov (± 403 Unit) (Realisasi 22 Prov 403 unit)
3 Prov (± 78 Unit) (Realisasi 3 Prov, 78 unit)
3 Prov (± 49 Unit) (Realisasi 0)
(Realisasi 0)
Keputusan Menhut tentang Penetapan Wilayah KPHK seluruh Indonesia
20 % (14) (Realisasi 20)
20 % (14) (Realisasi 10)
20 % (14) (Realisasi 8)
20 % (14) (Realisasi 12)
20 % (14)
Beroperasinya 120 KPH (20% wilayah KPH yang telah ditetapkan)
10 % (12) (Realisasi 15)
10 % (12) (Realisasi 27)
30 % (36) (Realisasi 18)
25 % (30) (Realisasi 30)
25 % (30)
2 judul
2 judul
1 Judul
1 Judul
Permenhut: P.6/Menhut-II/2009 Pembentukan Wilayah KPH,P.6/Menhut-II/2010 NSPK pada KPHL/KPHP, Permendagri: 61/2010
(P.41/Menhut-II/2011 jo P.54/Menhut-II/2011 Standar Fasilitasi, P.42/Menhut-II/2011 Standar Kompetensi Bidang Teknis KPHL dan KPHP)
1 Judul (Perdirjen P.5/VIIWP3H/2012 Juknis TH dan RP)
Keputusan Menhut tentang Penetapan wilayah KPHL dan KPHP Provinsi seluruh Indonesia
Peraturan perundangan tentang penyelenggaraan KPH 4 judul.
2013
2014
3 Prov
3 Prov
Permenhut No.46/MenhutII/2013 Pemanfaatan Wilayah tertentu, Permenhut 47/Menhut-II/2013 Pengesahan RPHJP KPH.
Gambaran Wilayah KPH KPHP TN HL
TN REGENCY B
HP
HL
KPHK HL
KPHK HL KPHL CA
TB
HP REGENCY A
KPHL
TUPOKSI KPH Pasal 9 PP No 6 Tahun 2007 TUGAS DAN FUNGSI KPH 1. Menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi : Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan; Pemanfaatan hutan; Penggunaan kawasan hutan; Rehabilitasi hutan dan reklamasi; dan Perlindungan hutan dan konservasi alam. 2. Menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan; 3. Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, serta pengendalian; 4. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya; 5. Membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan.
KRITERIA DAN INDIKATOR
KRITERIA DAN INDIKATOR KPH BEROPERASI Kriteria Wilayah
Indikator/Sub Indikator Penetapan Wilayah
SK Menhut
Organisasi
Perda/Pergub/Perbup/Perwakot Kantor
Kelembagaan
Keluaran
Sarana dan Kendaraan Roda 4 Prasarana Kendaraan Roda 2
Bangunan Mobil Motor
Alat Kantor/Survey Peralatan Kantor/Survey
SDM
SDM terlatih
Tata Hutan
Dokumen Tata Hutan
Rencana Pengelolaan
Dokumen RP Jangka Panjang
Rencana
FASILITASI SARPRAS KPH III
ORGANISASI KPHP GULARAYA
14
PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN 120 KPH MODEL
Progres Pembangunan dan Operasionalisasi 120 KPH Model Sampai dengan Januari 2014 No
Kriteria
1. Wilayah
Indikator/Sub Indikator Penetapan Wilayah
Keterangan
120 SK
Kendaraan Roda 4 Mobil setiap KPH Kendaraan Roda 2 Beberapa Motor (Unit KPH)
88 Unit KPH
Alat Kantor/ Survey
90 Unit KPH
Perda /Pergub/ Perbup/ Perwakot
Kantor
Bangunan
Peralatan (Unit KPH)
Tata Hutan
Tenaga Terlatih a. Diklat Calon KKPH b. DIklat Perencanaan KPH c. Lokalatih Tata Hutan d. SDM Lulusan SMKK Buku dan Peta
2 kali 215 orang 87 Draf
Rencana Pengelolaan
Buku dan Peta
82 Draf
SDM
3. Rencana
SK Menhut KPH Model
Hasil
42 KPHL: 3.990.456 Ha 78 KPHP: 12.367.820 Ha Jumlah : 16.358.276 9 Perda (6 SKPD, 2 8 Unit sementara proses UPTD, 1 Seksi (KPH: Malinau, pada Dinas) Memberamo, Minas 103 Pergub / Tahura, Lintas Sumut, Perbup / Bukit Barisan, Wae Tina, Perwakot Flores Timur, Barsel ) 2 Unit Gagal : KPHL 74 bangunan Sungai Beram Hitam dan KPHP Kayan :lanjut 2014 KPHL Maria ((2014) 89 mobil
2. Kelembagaan Organisasi
Sarana dan Prasarana
Keluaran
4 Angkatan 1 Angkatan
KPHL Maria dan KPHL Sorong Selatan (2014
SDM Lulusan SMKK: lulus tes CPNS Kemenhut, dan pindah antar KPH. 120 Basarhut dalam proses kontrak
17 Dokumen disyahkan
Pemanfaatan Hutan pada KPH Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu (Permenhut 47/2013) HD HKM HTR
IUPHHK-HT
IUPHHK-HA
WILAYAH TERTENTU
A. Melaksanakan Kegiatan Pemanfaatan Hutan B. Kemitraan dengan pihak Ketiga (Masyarakat setempat, BUMN/D/S, Koperasi, UMKM). C. Kerjasama dengan pihak Ketiga dalam rangka kemitraan maupun membuka peluang usaha.
RENCANA PEMBANGUNAN KPH PADA RENSTRA 2015-2019
ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KPH • BAPPENAS dalam menyusun draf RPJMN Subsektor Kehutanan menetapkan pembangunan KPH sebagai Prioritas Nasional, sehingga harus menjadi pertimbangan Kemenhut dalam menyusun Rencana Strategis 2015-2019. • Latar belakang pembangunan KPH menjadi Prioritas Nasional adalah dalam rangka menyiapkan Integrated Forest Base Clustering Industry, yang diharapkan dapat lebih mendistribusikan usaha-usaha kehutanan (mengurangi praktek monopoli dan oligopoli). Bappenas memandang bahwa KPH yang operasional dapat menjadi pengungkit dalam membangkitkan kembali industri kehutanan hulu-hilir pada ruang yang efektif, sehingga dapat memacu perkembangan perekonomian lokal. • Semangat Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya pasal 66, dalam rangka penyelenggaraan kehutanan Pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada Pemerintah Daerah. Pembangunan KPH sebagai salah satu instrumen penguatan desentralisasi dalam pengelolaan hutan. • Percepatan pembentukan dan penguatan kelembagaan KPH merupakan kebijakan dalam RKTN 2011-2030 dan harus diselesaikan pada tahun 2020. • Pembangunan KPH diprioritaskan pada Pemerintah Daerah yang telah siap dan berkomitmen untuk membangun KPH dan pada wilayah yang diprioritaskan sebagai lokasi penurunan emisi gas rumah kaca.
PENGALAMAN PEMBANGUNAN KPHL/KPHP pada RENSTRA KEMENHUT Tahun 2010-2014 Pembangunan KPH : a.
Penetapan sebagai KPH Model, merupakan wujud awal KPH yang secara bertahap dikembangkan menuju situasi dan kondisi aktual organisasi di tingkat tapak, yang diindikasikan oleh suatu kemampuan menyerap tenaga kerja, investasi, memproduksi barang dan jasa kehutanan yang melembaga dalam sistem pengelolaan hutan secara efisien dan lestari. Dengan skema KPH Model memungkinkan kontribusi Pemerintah Pusat lebih optimal. b. Fasilitasi Pembangunan KPH Penugasan kepada UPT BPKH sebagai pelaksana fasilitasi sarana dan prasarana KPH dan fasilitasi Tata Hutan dan Penyusunan RPHJP KPH Pelatihan SDM KPH bekerjasama dengan BP2SDM Pengalokasian sarana fisik KPH dalam DAK Bidang Kehutanan. c. Konvergensi Kegiatan Eselon I Kementerian Kehutanan dengan lokus KPH Model d. Pelibatan Mitra dalam pembangunan KPH Model e. Pembentukan Sekretariat Nasional Pembangunan KPH f. Dukungan Regulasi terkait operasionalisasi KPH
Kendala yang dihadapi : a. Belum optimalnya keselarasan kebijakan antar Eselon I Kementerian Kehutanan dalam mendukung operasionalisasi KPH b. Sosialisasi Pembangunan KPH yang sudah didekonsentrasikan kepada Dinas Kehutanan di Provinsi belum efektif c. Mekanisme pendanaan APBN dalam mendukung pembangunan KPH kurang fleksibel d. Dinamika politik lokal sangat berpengaruh terhadap konsistensi komitmen daerah.
Optimisme yang Berkembang: a. Mulai terbangun antusiasme pembangunan KPH pada beberapa Eselon I Kemenhut, dengan catatan tetap diperlukan internalisasi substansi KPH. b. Wacana memperkuat KPH sebagai salah satu mekanisme resolusi konflik, skema penyelesaian tenurial, percepatan penanganan permasalahan kehutanan dll, mulai berkembang. c. Mulai tumbuh pemahaman pentingnya KPH di beberapa Pemerintah Daerah, sehingga timbul komitmen untuk membangun KPH dan mengusulkan wilayah KPH sebagai KPH Model.
USULAN STRATEGI PEMBANGUNAN KPH TAHUN 2015-2019
Penguatan 120 KPH Model yang sudah dirintis, dan sekaligus mentransformasi program operasionalisasi KPH kepada Eselon I terkait. Pembangunan KPH baru (di luar KPH Model), dilakukan untuk minimal satu KPH lintas Kabupaten/Kota pada setiap Provinsi dan satu KPH Kabupaten/Kota pada setiap Kabupaten/Kota yang memiliki unit KPH sesuai Penetapan Menteri, dengan Kriteria dan Indikator yang sama sebagaimana KPH Model. Terminologi KPH Model tidak akan dipakai lagi dan mengingat KPHL/KPHP merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, maka diperlukan pengubahan mekanisme pendanaan, dengan alternatif : Melalui mekanisme DAK Bidang Kehutanan dengan perubahan jenis dan volume Melalui mekanisme model kebijakan pendanaan BPDAS-PS. KPA di BPDAS-PS dengan PPK di luar BPDAS-PS KPA di BPKH dengan PPK di KPH (?)
USULAN KINERJA PEMBANGUNAN KPH 2015-2019 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SASARAN STRATEGIS
TAHUN PELAKSANAAN KLASIFIKASI PROGRAM
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
2015
2016
2017
2018
2019
Volume
Volume
Volume
Volume
Volume
PELAKSANA (ESELON III/UPT)
Tersedianya draf Peraturan terkait PWPH/Infor 1. Penguatan 1 judul 1 judul 1 judul 2 judul 1 judul masi/PAM Kebijakan terkait Wilayah Pengolaan Hutan, 6 judul Wilayah 120 KPH 120 KPH 120 KPH 120 KPH 120 KPH PWPH dan Penguatan KPH Model, 120 KPH *) Pengelolaan *)) *)) *)) *)) *)) BPKH Fasilitasi Pembangunan KPH, 34 PWPH dan 34 Prov *)) 34 Prov *)) 34 Prov *)) 34 Prov *)) 34 Prov *)) Provinsi BPKH Tersedianya Peta Areal 34 Prov *)) 34 Prov *)) 34 Prov *)) 34 Prov *)) 34 Prov *)) PAM Pemanfaatan Hutan, 34 Provinsi 1 design 2. Penguatan Sistem Tersedianya Sistem Komunikasi 1 siskom 1 sisinfo komnks 2 design Komunikasi dan dan Basis Data Informasi Wilayah 2 sistem 2 sisinfo TerinteInformasi 2 design sisinfo Basis Data Penguatan Pengelolaan, 3 sistem basis data grasi basis data Informasi Pengelolaan Wilayah Hutan berbasis PWPH dan Sosialisasi Pembangunan KPH 34 Prov *)) 34 Prov *)) 34 Prov *)) 34 Prov *)) 34 Prov *)) Pengelolaan KPH, 34 Provinsi Dekon Tersedianya SDM Terdidik pada 1 1 1 1 1 3. Peningkatan PWPH KPH, 5 Angkatan *) Angkatan Angkatan Angkatan Angkatan Angkatan Kapasitas Kelembagaan Tersedianya SDM terlatih pada 1 1 1 1 1 Wilayah proses Pembangunan KPH, 5 PWPH Angkatan Angkatan Angkatan Angkatan Angkatan Pengelolaan angkatan Tersedianya SDM Terlatih pada 1 1 1 1 1 proses Penyiapan Areal Kerja Informasi Angkatan Angkatan Angkatan Angkatan Angkatan Pemanfaatan Hutan, 5 Angkatan Terselenggarakannya kerjasama 2 2 2 3 3 4. Optimalisasi PWPH Kemitraan KPH KPH dengan Mitra, 12 Kerjasama Kerjasama Kerjasama Kerjasama Kerjasama Kerjasama *) Transformasi kepada Eselon I Teknis dan Ditjen Planologi Kehutanan menyiapkan mekanisme *)) Volume pada akhir Renstra bukan merupakan akumulasi dari volume tahunan
KEBUTUHAN PENELITIAN PADA KPH
Identifikasi Kebutuhan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Pada KPH No 1
2 3
Permasalahan Kebijakan Pengarusutamaan peraturan perundang-undangan yang belum berpihak pada KPH untuk mendorong percepatan operasionalisasi KPH Model dan menuju KPH Mandiri (Self Financing). Kelembagaan Struktur Kementerian Kehutanan yang belum menjadikan KPH sebagai “Roh” pengelolaan hutan Impelementasi KPH yang belum menjawab permasalahan ekologi, sosial, dan ekonomi masyarakat
Topik Penelitian Kajian peraturan perundangan untuk percepatan pembangunan kehutanan berbasis KPH Kajian struktur organisasi KPH mengacu pada UU 41 Tahun 1999 Desain dan Rancang Bangun Implementasi KPH untuk pengelolaan hutan lestari dari aspek ekologi, sosial dan ekonomi
4
Tata Hubungan Kerja Pemerintah Pusat, Pemerintah Kajian Tata Hubungan Kerja Pemerintah Pusat, Daerah, Dinas Kehutanan, KPH, Pemegang Ijin dan Pemerintah Daerah, Dinas Kehutanan, KPH, investor serta masyarakat yang belum sinkron Pemegang Ijin dan investor serta masyarakat
5
Keterbatasan Kapasitas SDM Pengelola KPH.
Kajian tentang kriteria, standar kompetensi SDM KPH dan kebutuhannya serta analisis implementasinya
No
6 7
Permasalahan
Topik Penelitian
Perencanaan Kajian studi kelayakan KPHP dan KPHL menjadi KPH Studi kelayakan kemandirian KPH Mandiri Sistem informasi KPH yang belum terintegrasi
Desain model sistem informasi KPH
Operasionalisasi 8
Belum terintegrasinya kegiatan di Kementerian Kehutanan untuk mendukung KPH
Model Integrasi program dan kegiatan untuk operasionalisasi KPH
9
Standar Operasional dan Prosedur Pengelolaan Hutan di tingkat tapak belum terformulasikan
Desain Model SOP pengelolaan hutan pada tingkat tapak
10
Pengembangan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu Model Pengembangan pemanfaatan hasil hutan dan jasa lingkungan pada KPH yang belum optimal bukan kayu dan jasa lingkungan pada KPH
Pengembangan rencana bisnis pada KPH yang belum terformulasikan Standar operasional dan prosedur perlindungan dan 12 konservasi alam di KPH belum terbangun 11
Model pengembangan rencana bisnis KPH Model SOP perlindungan dan konservasi alam di KPH
