Siklus APBN. Januari. Penetapan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional. Juli. Agustus. November

1

Siklus APBN Januari

Penetapan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional

Maret

Penyusunan resource envelope, Rancangan RKP dan Pagu Indikatif

Mei

Pengajuan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal, Kerangka Ekonomi Makro dan RKP ke DPR dan dibahas s.d. akhir Juli

Juli

Penetapan Pagu Anggaran oleh Menteri Keuangan dan Penyusunan RKAKL oleh Kementerian/ Lembaga

Agustus

Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka Pengajuan RAPBN (RUU dan Nota Keuangan)

Oktober

Sidang Paripurna pengambilan keputusan persetujuan DPR terhadap RAPBN (paling lambat pada akhir bulan Oktober) setelah dibahas bersama Pemerintah sejak pidato kenegaraan

November

Penetapan Rincian APBN dalam Peraturan Presiden

Desember Penetapan DIPA

Pelaksanaan Anggaran (Januari - Desember)

ADVERTORIAL NOTA KEUANGAN & RAPBN 2017

2

2015

perubahan paradigma pengelolaan keuangan negara dengan mengalihkan sebagian belanja yang bersifat konsumtif menjadi produktif melalui reformasi subsidi energi dan belanja kementerian negara/lembaga (K/L).

2016

tahun percepatan penyerapan anggaran, melalui perubahan regulasi dalam mendorong percepatan lelang pada triwulan IV tahun anggaran sebelumnya, terutama belanja infrastruktur.

TIGA TAHUN KABINET KERJA Tahun

ketiga Kabinet Kerja

2017

tahun konsolidasi fiskal, baik di sisi pendapatan negara dan belanja negara, maupun sisi pembiayaan anggaran yang dirancang agar APBN lebih realistis, kredibel, dan efisien.


3

Tantangan Ekonomi Tahun 2017

Global perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian masih relatif rendahnya harga komoditas

Domestik pertumbuhan ekonomi nasional yang belum optimal sebagai konsekuensi sektor industri manufaktur yang masih lemah perlambatan perekonomian global dan penurunan harga komoditas berdampak nyata pada pencapaian pendapatan negara.


Kebijakan RAPBN tahun 2017 Pertama, optimalisasi pendapatan negara dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi dan dunia usaha. - Penerimaan perpajakan diperkirakan tumbuh 13-15 persen dari basis perhitungan pajak tahun 2016. - Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ditingkatkan dengan tetap memerhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Kedua, peningkatan kualitas belanja produktif dan prioritas, yang difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial dengan tetap menjaga pemenuhan belanja yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan (mandatory spending) - anggaran pendidikan 20 persen dari APBN - anggaran kesehatan 5 persen dari APBN

Strategi lain: - mempertajam sasaran subsidi dan meningkatkan kualitas penyalurannya, serta mengarahkan bantuan sosial ke pola non cash/ voucher. - penguatan desentralisasi fiskal melalui peningkatan dana transfer ke daerah dan dana desa.

Ketiga, pengendalian defisit dan rasio utang untuk memperkuat daya tahan dan mengendalikan risiko, sehingga kesinambungan fiskal dapat terjaga.


4

5

Kebijakan Fiskal 2017 Rencana Kerja Pemerintah Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah

Tema Kebijakan Fiskal

Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Peningkatan Daya Saing dan Mengakselarasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

3

dimensi pembangunan

dimensi pembangunan manusia

meningkatkan kualitas hidup bangsa

Stimulus

pendapatan (insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis) kualitas belanja (infrastruktur untuk peningkatan kapasitas produksi & daya saing pembiayaan (utang untuk produktif)

dimensi pembangunan sektor unggulan

dimensi pemerataan dan kewilayahan

meningkatkan produktivitas dan daya saing, serta mewujudkan kemandirian ekonomi

Daya Tahan

bantalan fiskal (fiscal buffer) meningkatkan fleksibiltas mengendalikan kerentanan fiskal (fiscal vulnerability)

memperbaiki distribusi pendapatan dan pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah

Keberlanjutan

menjaga defisit mengendalikan rasio utang mengendalikan keseimbangan primer


6

Perkembangan Terkini APBN 2012-2016 dan RAPBN 2017 (triliun rupiah)

296,7

332,8

323,1

248,9 237,4

245,0

776,3

175,2 398,6 354,7 351,8

573,7

255,6

1.010,6

1.495,9

1.310,4

513,3 1.539,2 1.306,7

1.077,3

760,0

623,1

480,6 1.240,4

980,5

240,3

1.137,6

1.146,9

1.183,3

1.203,6

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Pendapatan Negara

Perpajakan

PNBP

Belanja Negara

Belanja Pemerintah Pusat

Transfer ke Daerah & Dana Desa

Pembiayaan Anggaran


7

Ringkasan RAPBN 2017 Pendapatan Negara

Target penerimaan perpajakan sebesar Rp1.495,9 T atau 10,6% dari PDB. Target tersebut turun 2,9% dari APBNP 2016. Untuk target PNBP sebesar Rp240,4 T atau 1,7% dari PDB. Target tersebut turun 2,0% dari APBNP 2016

Belanja Pemerintah Pusat

Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.310,4 T yang terdiri atas Belanja K/L sebesar Rp758,4 T dan Belanja Non K/L Rp552,1 T. Volume belanja pemerintah pusat tersebut relatif tetap dibandingkan APBNP 2016

Transfer Ke Daerah & Dana Desa Transfer ke Daerah & Dana Desa sebesar Rp760,0, yang terdiri atas Transfer ke Daerah Rp700,0 T dan Dana Desa Rp60,0 T. Target tersebut turun 2,1% dari APBNP 2016

Pembiayaan Anggaran

Terdapat defisit Rp332,8 T atau 2,41 % dari PDB. Defisit RAPBN 2017 naik sebesar Rp36,1 T dibandingkan dengan defisit dalam APBNP 2016


8

Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN 2017

Pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama akan didukung atas kuatnya permintaan domestik dan investasi ditengah dorongan belanja infrastruktur pemerintah dan dampak transmisi tax amnesty terhadap perekonomian

Pertumbuhan Ekonomi

Inflasi

5,2 --5,3

4,0 --4,0

(%, yoy)

(%, yoy)

Tingkat Bunga SPN 3 Bulan (%)

5,5 --5,3

APBNP 2016

Nilai Tukar Rupiah (Rp/US$)

13.500 ------13.300

Harga Minyak

Lifting Minyak

Lifting Gas

40 --45

820 ---780

1.150 ---1.150

(US$/barel)

RAPBN 2017


(ribu barel/hari)

(MPOEPD)

9

POSTUR RAPBN 2017 APBN (triliun Rupiah)

2016

2017

APBNP

RAPBN

A. PENDAPATAN NEGARA I. PENDAPATAN DALAM NEGERI 1. PENERIMAAN PERPAJAKAN 2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK II. PENERIMAAN HIBAH

1.786,2 1.784,2 1.539,2 245,1 2,0

1.737,6 1.736,3 1.495,9 240,4 1,4

B. BELANJA NEGARA I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT

2.082,9 1.306,7

2.070,5 1.310,4

767,8

758,4

776,3

760,0

729,3

700,0

47,0

60,0

416,6 20,0

414,5 20,0

104,1 5,0 (105,5) (296,7) (2,35)

103,5 5,0 (111,4) (332,8) (2,41)

1.

2.

Belanja K/L

Belanja Non K/L

II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 1.

Transfer ke Daerah

2.

Dana Desa

Anggaran Pendidikan Rasio Anggaran Pendidikan thd Belanja Negara (%) Anggaran Kesehatan Rasio Anggaran Kesehatan thd Belanja Negara (%) C. KESEIMBANGAN PRIMER D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN % Surplus/ (Defisit) terhadap PDB

538,9

552,1

E. PEMBIAYAAN ANGGARAN (I + II + III + IV+V) 296,7 I. PEMBIAYAAN UTANG 371,6 II. PEMBIAYAAN INVESTASI (94,0) III. PEMBERIAN PINJAMAN 0,5 IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN (0,7) V. PEMBIAYAAN LAINNYA 19,3 - Dana Antisipasi untuk Pembayaran kepada Masyarakat Terdampak (0,1) Lumpur


332,8 389,0 (49,1) (6,4) (0,9) 0,3 Sidoarjo 0,0

10

Pendapatan Negara

Perbaikan perhitungan perpajakan tahun 2017 agar sejalan dengan perhitungan pendapatan perpajakan yang lebih rasional di tahun 2016

Rp1.737,6 T Penerimaan Perpajakan

Rp1.495,9 T

PNBP

Rp240,4 T

Penerimaan Hibah

Rp1,4 T


11

Penerimaan Perpajakan (triliun rupiah)

Penerimaan Perpajakan tetap tumbuh 13 - 15% dari perbaikan basis perhitungan pajak tahun 2016

Kepabeanan dan Cukai 184,0

Kebijakan Perpajakan tetap diarahkan untuk mengoptimalkan potensi pajak, namun tetap dijaga untuk mendorong iklim investasi dan dunia usaha PBB 17,7

PPH Migas 36,3

APBNP 2016

Pajak Lainnya 7,4

PPN 474,2

Bea Masuk 33,4 PPh Nonmigas 819,5

Bea Keluar 2,5

Cukai 148,1

Pajak NonMigas 1.318,9

184,0

1.318,9

1.539,2

Kepabeanan & Cukai

Pajak Nonmigas

Penerimaan Perpajakan Kepabeanan dan Cukai 191,2

Didukung dengan kebijakan tax amnesty dan rencana revisi regulasi Perpajakan yang dilakukan di 2016 & 2017 (UU KUP, UU PPh, UU PPN)

PBB 17,3

PPH Migas 33,0

Pajak Lainnya 8,7

PPN 493,9

PPh Nonmigas 751,8

Bea Masuk 33,7

Bea Keluar 0,3

Cukai 157,2

Pajak NonMigas 1.271,7

RAPBN 2017

1.217,7 1.495,9


191,2

Arah Kebijakan Umum Perpajakan

12

Melanjutkan kebijakan pengampunan pajak s.d 31 Maret 2017 guna meningkatkan penerimaan Peningkatan tax base dan kepatuhan WP melalui: - Kebijakan amnesti pajak - Ekstensifikasi dan penguatan basis data perpajakan - Intensifikasi melalui penggunaan teknologi informasi - Implementasi konfirmasi Status Wajib Pajak bagi pelayanan publik Pemberian insentif perpajakan a.l. Keringanan tarif untuk industri tertentu untuk meningkatkan iklim investasi, daya saing industri, dan mendorong hilirisasi industri dalam negeri Perbaikan regulasi perpajakan antara lain, RUU KUP ditargetkan di tahun 2016, RUU PPh ditargetkan di tahun 2017 Pengenaan cukai atau pajak lainnya untuk pengendalian konsumsi barang tertentu dan negative externality, termasuk kebijakan tarif, penegakan hukum dan penindakan Perpajakan internasional yang diarahkan untuk mendukung transparansi dan pertukaran informasi, pertumbuhan investasi, peningkatan perdagangan dan perlindungan industri DN


13

Penerimaan Negara Bukan Pajak (triliun rupiah)

Pendapatan SDA 90,5

Pendapatan BLU 36,3

PNBP Lainnya 84,1

245,1

Pendapatan BLU 37,3

PNBP Lainnya 84,4 Pendapatan Laba Bagian BUMN 34,2

APBNP 2016

Pendapatan SDA 80,3

240,4 Pendapatan Laba Bagian BUMN 38,0

RAPBN 2017

Potensi PNBP harus digali dengan tetap menjaga pelayanan dan kelestarian lingkungan Kontribusi PNBP K/L dapat lebih ditingkatkan: - ESDM : mengurangi inefisiensi dan kebocoran sumber Migas & Minerba, serta pengendalian cost recovery - Kelautan & Perikanan : pengelolaan hasil laut yang lebih seimbang - KemenBUMN : meningkatkan kinerja BUMN - K/L lain pengelola PNBP : memperbaiki tarif dan jenis PNBP agar lebih realistis, namun tetap perhatikan pelayanan publik


14

Arah dan Kebijakan Umum PNBP

Monitoring proyek pengembangan lapangan onstream tahun 2017 agar dapat berjalan tepat waktu Optimalisasi pemanfaatan Gas Bumi ke stakeholders domestik

Kebijakan Penetapan Harga Gas Bumi tertentu untuk mendorong pertumbuhan industri dalam negeri

Koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi pemeriksa guna peningkatan kepatuhan wajib bayar PNBP Pertambangan

Sistem penatausahaan hasil hutan berbasis teknologi informasi untuk memantau pengelolaan hutan secara online

Mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan melalui pemberantasan illegal, unreported and unregulated fishing Meningkatkan dan mengoptimalkan PNBP K/L

Meningkatkan kinerja BUMN dan peranannya kepada APBN


15

Belanja Negara

Efisiensi pada belanja operasional, namun tetap fokus pada pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial, serta penciptaan lapangan kerja

Rp2.070,5 T Belanja Pemerintah Pusat

Rp1.310,4 T

Transfer ke Daerah & Dana Desa

Rp760,0 T


16

Belanja Pemerintah Pusat (triliun rupiah)

Dilakukan penyesuaian Pagu Anggaran K/L tahun 2017 dari yang telah ditetapkan di Pagu Indikatif, utamanya pada belanja Operasional Barang, agar lebih efisien dan efektif

Lainnya 169,9

Lainnya 155,8

Subsidi 177,8

Belanja K/L 767,8

Pembayaran Bunga Utang

191,2

Subsidi 174,9

Belanja K/L 758,4

Pembayaran Bunga Utang

1.306,7 APBNP 2016

221,4

1.310,4 RAPBN 2017


17

Pokok-Pokok Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat Konsisten mendorong belanja produktif dan prioritas : - Mendukung pembangunan infrastruktur untuk peningkatan kapasitas produksi dan daya saing; - Mendukung pembangunan mencakup tiga dimensi (manusia, sektor unggulan, serta pemerataan dan kewilayahan) Melanjutkan efisiensi belanja operasional dan belanja non prioritas serta penajaman belanja non operasional Melanjutkan kebijakan efisiensi subsidi yang lebih tepat sasaran melalui perbaikan mekanisme penyaluran dan akurasi basis data penerima Meningkatkan kualitas dan efektifitas program perlindungan sosial (al. KIP, KIS, PKH, Rastra, Bidik Misi) melalui perbaikan sistem dan akurasi data Meningkatkan efektifitas pelayanan dan keberlanjutan program SJSN melalui perbaikan mutu layanan dan manajemen program Memantapkan reformasi birokrasi dengan menjaga kesejahteraan aparatur negara Memperkuat kepastian dan penegakan hukum, stabilitas pertahanan dan keamanan, politik dan demokrasi Mengantisipasi ketidakpastian perekonomian melalui dukungan cadangan risiko


18

15 K/L Terbesar

(triliun rupiah)

1-5 Kementerian PU Pera 97,1 105,6

Kementerian Pertahanan 108,7 104,4

Polri 79,3

72,4

Kementerian Agama 56,2 60,7

Kementerian Kesehatan 62,7 58,3

6-10 Kementerian Perhubungan 42,9 48,7

Kementerian Keuangan 38,1 42,2

Kementerian Pendidikan & Kebudayaan 43.6 39,8

Kementerian Kementerian Ristek & Dikti Pertanian 40,6 39,4 27,6 23,9

11-15 Pasport

Kementerian Sosial 13,1 18,3

Kementerian Kelautan & Perikanan 10,6 10,1

Kementerian Hukum & HAM 11,3 9,3

Mahkamah Agung 8,8 8,5

RAPBN 2017 APBNP 2016 ADVERTORIAL NOTA KEUANGAN & RAPBN 2017

Kementerian Luar Negeri 7,0 7,7

19

Sasaran Pembangunan RAPBN 2017 Pembangunan Bidang Infrastruktur pembangunan 815,0 km ruas jalan pembangunan 9.399 m jembatan pembangunan jalur kereta api (tahap pertama & tahap penyelesaian) sepanjang 550 kilometerspoor; pembangunan/pengembangan fasilitas pelabuhan laut di 55 lokasi pembangunan 14 bandara baru

Kedaulatan Pangan dan Energi produksi padi sebanyak 77 juta ton dan jagung sebanyak 22,4 juta ton rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi tersier untuk 200.000 ha areal sawah perluasan areal pertanian/cetak sawah seluas 144.613 ha produksi perikanan tangkap 6,67 juta ton dan perikanan budidaya 9,41 juta ton; produksi garam rakyat 3,2 juta ton; rasio elektrifikasi 92,75%; pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga/jaringan gas kota sebanyak 64.200 sambungan rumah tangga; pembangunan 128 unit pembangkit listrik dari aneka energi baru terbarukan (EBT)


20

Sasaran Pembangunan RAPBN 2017 Pendidikan

Sertifikasi 101,1 ribu guru dan 10,2 ribu dosen Kartu Indonesia Pintar untuk 19,5 juta siswa Bantuan Bidikmisi bagi 360,5 ribu mahasiswa Bantuan Operasional Sekolah untuk 8,5 juta siswa Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri pada 107 PTN Rehabilitasi 41.128 ruang kelas

Kesehatan

Anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap sebanyak 92 persen Peserta PBI melalui JKN/KIS sebanyak 94,4 juta jiwa Kecamatan dengan puskesmas terakreditasi di 700 kecamatan Peserta KB baru 6,97 juta jiwa

Perlindungan Sosial

Pemberian bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 6 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS); Penyaluran subsidi pangan (Rastra) kepada 14,3 juta rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS PM); dan Pengalihan sebagian subsidi Rastra menjadi bantuan pangan dengan mekanisme nontunai/voucher di 44 kota besar dengan target sasaran sebanyak 1,2 juta RTS PM


21

Subsidi Energi (triliun rupiah)

Subsidi Listrik

50,7

Subsidi BBM

43,7

Subsidi Listrik

48,6

Subsidi BBM

42,3

Subsidi Energi Baru Terbarukan

1,3

APBNP 2016

94,4

RAPBN 2017

92,2


Perbaikan Kebijakan Subsidi Energi

Melanjutkan subsidi yang lebih tepat sasaran untuk BBM dan LPG Tabung 3 kg . - Mereview kembali harga jual LPG Tabung 3 kg - Subsidi tetap untuk minyak solar Rp500/liter

Melanjutkan pemberian subsidi yang lebih tepat sasaran untuk pelanggan 450 VA dan 900 VA rumah tangga miskin dan rentan

Memulai kebijakan Subsidi Energi Baru Terbarukan (EBT)


22

23

Subsidi Nonenergi (triliun rupiah)

Subsidi Pangan

10,2

22,5

Subsidi Pajak DTP

15,8

82,7 Subsidi Pupuk

Subsidi PSO

3,8

19,8

Subsidi Pajak DTP

83,4 Subsidi Bunga Kredit Program

Subsidi Pangan

10,3

30,1

Subsidi Benih

1,0

APBNP 2016

Subsidi Bunga Kredit Program

15,8

Subsidi Pupuk Subsidi PSO

4,3

31,2

Subsidi Benih

1,3

RAPBN 2017


24

Perbaikan Kebijakan Subsidi Nonenergi Mendorong sinergi penyaluran subsidi pangan dengan program bantuan sosial lainnya untuk Rumah Tangga Miskin (sinergi Rastra dan PKH); - Konversi bertahap Subsidi Pangan (Rastra) menjadi Bantuan Pangan (nontunai/ voucher di tahun 2017) Menata kembali mekanisme penghitungan alokasi subsidi pupuk dan benih melalui pembenahan basis data dan mekanisme penyaluran agar lebih tepat sasaran Melanjutkan subsidi bunga kredit program dan penjaminan KUR dengan cakupan sektor yang lebih luas, serta bantuan uang muka dan subsidi bunga rumah murah;


25

Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (triliun rupiah)

18,8

Dana Insentif Daerah

Dana Otsus & DIY

47,0

Dana Desa

20,5 Dana Insentif Daerah

60,0

Dana Otsus & DIY

Dana Desa

7,5

5,0

Dana Perimbangan

776,3 705,5 APBNP 2016

Dana Perimbangan

760,0 672,0 RAPBN 2017


26

Pokok-Pokok Kebijakan Transfer Ke Daerah & Dana Desa Mengkonsolidasikan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sejalan dengan anggaran Kementerian/ Lembaga; Memperbaiki pengalokasian dan optimalisasi penggunaan Dana Transfer Umum a.l melalui: Perbaikan bobot Alokasi Dasar dan/atau variabel dalam formulasi alokasi DAU. Perbaikan pengalokasian, penyaluran, dan arah penggunaan DBH secara proporsional, transparan dan akuntabel.

Transfer Ke Daerah

Memperbaiki pengalokasian Dana Transfer Khusus untuk mempercepat peningkatan pelayanan dasar publik, a.l. melalui alokasi DAK fisik berdasarkan proposal based dan prioritas nasional dan afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan dan transmigrasi. Mengalokasikan anggaran DID untuk memberikan penghargaan kepada daerah yang berkinerja baik dalam pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik serta perekonomian dan kesejahteraan daerah; Melakukan efisiensi dan efektivitas Dana Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua, Papua Barat, Aceh dan Dana Keistimewaan DIY

Mengalokasikan Dana Desa secara bertahap untuk memenuhi amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Dana Desa ADVERTORIAL NOTA KEUANGAN & RAPBN 2017

27

Pembiayaan Anggaran (triliun rupiah)

APBNP 2016 Pembiayaan Anggaran 296,7

RAPBN 2017 Pembiayaan Anggaran 332,8

Pembiayaan Utang 371,6

Pembiayaan Utang 389,0

Pembiayaan Investasi (94,0)

Pembiayaan Investasi (49,1)

Pemberian Pinjaman 0,5 Kewajiban Penjaminan (0,7)

Pemberian Pinjaman (6,4)

Kewajiban Penjaminan (0,9)

Pembiayaan Lainnya 19,3

Pembiayaan Lainnya 0,3

Angka negatif menunjukkan nilai komponen pengeluaran pembiayaan di dalamnya lebih besar dari pada komponen penerimaannya. Y

€

Rp

Y

€

Rp

Y

€

Rp


Y

€

Rp

Kebijakan Pembiayaan Anggaran

28

Terdapat perubahan klasifikasi pembiayaan anggaran, dari kelompok besar pembiayaan utang dan pembiayaan nonutang, menjadi kelompok besar pembiayaan utang, pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, kewajiban penjaminan, dan pembiayaan lainnya. Tujuan dari klasifikasi baru tersebut agar pembiayaan anggaran menjadi lebih informatif, transparan, dan mudah dimengerti oleh pemangku kepentingan. Kebijakan pembiayaan anggaran: (1) mengendalikan rasio utang terhadap PDB dalam batas yang terkendali (manageable) (2) memanfaatkan utang untuk kegiatan produktif dan menjaga keseimbangan ekonomi makro (3) menggunakan SAL untuk mengantisipasi ketidakpastian perekonomian (4) mengembangkan dan mengoptimalkan pembiayaan yang kreatif dan inovatif untuk mengakselerasi pembangunan serta meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM (5) menyempurnakan kualitas perencanaan investasi Pemerintah (6) mendukung pemenuhan kewajiban negara sebagai anggota organisasi/LKI (7) mendukung upaya peningkatan ekspor antara lain melalui program National Interest Account (8) membuka akses pembiayaan pembangunan dan investasi kepada masyarakat secara lebih luas (9) mendukung program peningkatan akses terhadap pendidikan dan penyediaan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)


29

Pembiayaan Investasi antara lain:

Investasi kepada BUMN

PMN pada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Rp1,0 triliun digunakan untuk meningkatkan kapasitas dalam melakukan penjaminan proyek PMN pada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Rp1,0 triliun digunakan untuk meningkatkan kapasitas dalam mendukung program satu juta rumah melalui fungsi pembiayaan sekunder perumahan PMN pada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Rp2,0 triliun digunakan untuk mendukung pembiayaan proyek-proyek infrastruktur strategis nasional, proyek prioritas, atau KPBU

Investasi kepada Badan/ Lembaga Lainnya

PMN pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Rp3,2 triliun digunakan untuk meningkatkan kapasitas lembaga dalam memberikan pembiayaan khususnya mendorong ekspor ke negara-negara non tradisional dan melaksanakan penugasan khusus Pemerintah kepada LPEI (National Interest Account)


30

Pembiayaan Investasi antara lain:

Investasi kepada BLU

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Rp9,7 triliun digunakan mendukung program satu juta rumah dengan target pembiayaan bagi KPR MBR sebanyak 120.000 unit

Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM Rp500,0 miliar digunakan untuk menyalurkan pembiayaan dana bergulir bagi 137.231 UMKM, melalui kurang lebih 600 koperasi mitra dan 240 UKM mitra Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) Rp500,0 miliar digunakan untuk memfasilitasi dana bergulir bagi 3.500 s.d. 4.200 kelompok usaha, yaitu kelompok usaha nelayan, kelompok usaha pembudidaya ikan, kelompok usaha pengolah dan pemasar, kelompok usaha garam rakyat dan usaha masyarakat pesisir lainnya Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) Rp2,5 triliun digunakan untuk membiayai 12.748 mahasiswa melalui beasiswa pendidikan serta mendanai 1.140 tesis, 521 disertasi, dan 110 judul riset Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Rp21,7 triliun digunakan untuk memenuhi kebutuhan lahan untuk beberapa proyek strategis nasional meliputi 22 proyek ruas tol, tiga proyek rel kereta api, satu proyek Light Rail Transit (LRT), lima proyek pengembangan bandar udara, satu proyek pembangunan pelabuhan laut, dan 24 proyek bendungan.


Siklus APBN. Januari. Penetapan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional. Juli. Agustus. November

Recommend Documents