KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Perkembangan Perekonomian dan Arah Kebijakan APBN 2014 Jakarta, 10 Juni 2014 Kunjungan FEB UNILA
Outline 1. Peran dan Fungsi APBN
2. Proses Penyusunan APBN 3. APBN dan RAPBNP 2014
4. Penutup
2
Peran dan Fungsi APBN Peran APBN Merupakan alat atau instrumen Pemerintah untuk melakukan intervensi ke dalam perekonomian dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional Pelaksanaan peran ini tercermin antara lain pada pembagian belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi, dan dukungan anggaran terhadap 4 Pro (pro growth, pro job, pro poor, pro environment) pengenaan pajak progresif, kebijakan stimulus fiskal, juga merupakan pencerminan dari peran APBN bagi pelaksanan fungsi Pemerintah Fungsi APBN Anggaran (budgetair) fungsi klasik, yaitu fungsi APBN dalam memenuhi kebutuhan pendanaan untuk penyelenggaraan negara Fiskal (stabilisasi) mulai digunakan tahun 1930-an untuk mengatasi depresi besar 1930-an, fungsi APBN dalam mengatasi masalah atau mencapai berbagai tujuan ekonomi makro (pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menurunkan pengangguran dan kemiskinan, mengendalikan inflasi) dalam perkembangan beberapa tahun terakhir, kebijakan fiskal lebih digunakan untuk mengatasi defisit APBN 3
PROSES PENYUSUNAN RAPBN: SIKLUS APBN Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional (Januari)
PERSETUJUAN DPR (BANGGAR)
1 3
Resource envelope, Rancangan RKP dan Pagu Indikatif (Maret)
Perpres (RKP)
2
4
Pagu Anggaran (Pertengahan Juni)
KMK
SB 8
Rincian Anggaran Belanja Pem Pusat (Akhir November)
PERSETUJUAN DPR (KOMISI)
Pokok-pokok Kebijakan Fiskal, Kerangka Ekonomi Makro dan RKP (Pertengahan Mei)
DIPA K/L (Desember)
7
DIPA
Keppres 6 PERSETUJUAN DPR (KOMISI)
RAPBN (Agustus)
5
RUU & NK
APBN (Akhir Oktober)
UU
PERSETUJUAN DPR (BANGGAR) 4
Format dan Struktur APBN Pendapatan Negara dan Hibah Penerimaan Perpajakan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penerimaan Hibah
Belanja Negara Belanja Pemerintah Pusat Klasifikasi Organisasi, Fungsi dan Jenis Belanja
Semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak negara dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Negara
Semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban negara dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Negara
Transfer ke Daerah
Surplus/Defisit Anggaran Pembiayaan Anggaran Pembiayaan Dalam Negeri Pembiayaan Luar Negeri
semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya
5
Arah Kebijakan Fiskal Tahun 2014 Tema RKP 2014 MEMANTAPKAN PEREKONOMIAN NASIONAL BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG LEBIH BERKEADILAN
4 Pilar Pembangunan Pro Growth
Pro Job
Pro Poor
Pro Environment
Tema Kebijakan Fiskal MEMPERKUAT PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF, BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN MELALUI PELAKSANAAN KEBIJAKAN FISKAL YANG SEHAT DAN EFEKTIF
Strategi MENYEDIAKAN STIMULASI FISKAL SECARA TERUKUR DENGAN TETAP MENJAGA KESINAMBUNGAN FISKAL
6 6
Pokok-pokok Perubahan Kebijakan Fiskal Th 2014 (1) Pengendalian defisit RAPBNP 2014: • Defisit dikendalikan dari skenario terburuk (>3% thd PDB), tapi masih lebih tinggi dari APBN 2014 menjadi maksimal 2,5% thd PDB. • Pengendalian belanja negara: Pemotongan belanja K/L Rp100 triliun Pengendalian subsidi BBM 48 juta kiloliter Pengendalian subsidi listrik.
Langkah-langkah extra effort agar shortfall pendapatan tidak sebesar proyeksi pada skenario terburuk: • Peningkatan lifting minyak bumi 818 ribu barel per hari • Optimalisasi penerimaan perpajakan Rp61,3 triliun • Optimalisasi laba BUMN Rp1,96 triliun 7 7
Pokok-pokok Perubahan Kebijakan Fiskal Th 2014 (2) Perubahan pembiayaan anggaran untuk menutup kenaikan defisit dan pembiayaan Infrastruktur: • Pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL). • Tambahan Surat Berharga Negara (SBN) Rp69,7 triliun. • Tambahan Pinjaman Program Rp13,1 triliun. • Tambahan PMN untuk mendukung infrastruktur.
8 8
Indikator Ekonomi Makro & Pembangunan Th 2014 2013 Indikator
2014
Realisasi
APBN
Realisasi Trw I
RAPBNP
a. Pertumbuhan ekonomi (%, yoy)
5,8
6,0
5,2
5,5
b. Inflasi (%, yoy)
8,4
5,5
7,3
5,3
c. Tingkat bunga SPN 3 bulan (%)
4,5
5,5
5,9
6,0
10.460
10.500
11.842
11.700
e. Harga Minyak Mentah Indonesia (US$/barel)
106
105
106
105
f. Lifting Minyak (ribu barel per hari)
825
870
797
818
1.213
1.240
1.301
1.224
d. Nilai tukar (Rp/US$)
g. Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari) Indikator Kesejahteraan
APBNP 2013
APBN 2014
RAPBNP 2014
Tingkat pengangguran (%)
5,8 – 6,1
5,7 – 5,9
5,6 – 5,9
Angka Kemiskinan (%)
9,5 – 10,5
9,0 – 10,5
9,0 – 10,5 9 9
Pengendalian Defisit RAPBNP 2014 : maksimal 2,5% terhadap PDB RAPBNP 2014 (Triliun Rupiah)
APBN
RAPBNP
Selisih
PENDAPATAN NEGARA I. PENDAPATAN DALAM NEGERI 1. Penerimaan Perpajakan 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak II. PENERIMAAN HIBAH
1.667,1 1.665,8 1.280,4 385,4 1,4
1.597,7 1.595,4 1.232,1 363,3 2,3
(69,4) (70,4) (48,3) (22,1) 1,0
BELANJA NEGARA I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT II. TRANSFER KE DAERAH
1.842,5 1.249,9 592,6
1.849,4 1.265,8 583,7
7,0 15,8 (8,9)
KESEIMBANGAN PRIMER SURPLUS DEFISIT ANGGARAN % Defisit terhadap PDB PEMBIAYAAN (I + II) I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto)
(54,1) (175,4) (1,69)
(115,8) (251,7) (2,50)
(61,8) (76,4)
175,4 196,3 (20,9)
251,7 265,4 (13,7)
76,4 69,2 7,2 10
Pendapatan Negara 2014 (triliun rupiah) I.
APBN
RAPBNP
Selisih
PENDAPATAN DALAM NEGERI 1. PENERIMAAN PERPAJAKAN a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri a.l. 1) Pajak Penghasilan 2) Pajak pertambahan nilai b. Pendapatan Pajak Perdagangan Intl 2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK a. Penerimaan SDA b. Pendapatan Bagian Laba BUMN c. PNBP Lainnya d. Pendapatan BLU II. PENERIMAAN HIBAH
1.665,8 1.280,4 1.226,5 586,3 493,0 53,9 385,4 226,0 40,0 94,1 25,3 1,4
1.595,4 1.232,1 1.176,9 562,5 475,6 55,2 363,3 221,2 38,0 83,2 20,9 2,3
(70,4) (48,3) (49,5) (23,8) (17,4) 1,3 (22,1) (4,7) (2,0) (10,8) (4,5) 1,0
JUMLAH
1.667,1
1.597,7
(69,4)
Kebijakan Optimalisasi Pendapatan Negara: 1. Extra effort penerimaan perpajakan non-migas. 2. Optimalisasi penerimaan migas melalui pemenuhan lifting minyak dan pengendalian cost recovery . 3. Optimalisasi Bagian Pemerintah atas laba BUMN. 11
BELANJA NEGARA 2014 (triliun rupiah) I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT
APBN
RAPBNP
Selisih
1.249,9
1.265,8
15,8
1. Belanja K/L
637,8
539,3
(98,5)
2. Belanja Non K/L a.l. - Pembayaran Bunga Utang - Subsidi
612,1 121,3 333,7
726,4 135,9 444,9
114,3 14,6 111,2
592,6 487,9 104,6
583,7 479,1 104,6
(8,9) (8,9) 0,0
1.842,5
1.849,4
7,0
II. TRANSFER KE DAERAH 1. Dana Perimbangan 2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian JUMLAH
Kebijakan Pengendalian Belanja Negara: 1. 2. 3. 4.
Pengendalian growth sales listrik . Pengendalian volume konsumsi BBM bersubsidi menjadi max 48 juta kl. Penjadwalan pembayaran Subsidi & Dana Bagi Hasil. Pemotongan belanja K/L Rp100 T. 12
Perubahan Belanja Kementerian Negara/Lembaga • Belanja K/L mengalami penurunan sebesar Rp98,5 T (15,4%) dari pagu dalam APBN 2014 sebesar Rp637,8 T menjadi Rp539,3 T dalam RAPBNP 2014. • Perubahan anggaran tersebut berkaitan dengan: 1. Pemotongan anggaran belanja K/L sebesar Rp100,0 Triliun. 2. Realokasi rupiah murni dari BA BUN ke BA K/L sebesar Rp4.183,2 Miliar. 3. Luncuran DIPA PNPM Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp29,2 Miliar. 4. Penurunan pagu PNBP sebesar Rp405,6 Miliar. 5. Penurunan pagu BLU pada 7 PTN eks BHMN di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (implementasi UU No 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi) sebesar Rp4.486,0 Miliar. 6. Tambahan anggaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah sebesar Rp2.162,0 Miliar. 13 13
Pelebaran Defisit ke 2,5% terhadap PDB dibiayai dengan penambahan SBN Neto dan pinjaman program. PEMBIAYAAN ANGGARAN 2014 (triliun rupiah)
APBN
RAPBNP
Selisih
SURPLUS DEFISIT ANGGARAN % Defisit terhadap PDB
(175,4) (1,69)
(251,7) (2,50)
(76,4)
PEMBIAYAAN (I + II)
175,4
251,7
76,4
I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI 1. Perbankan dalam negeri 2. Non-perbankan dalam negeri
196,3 4,4 191,9
265,4 5,8 259,7
69,2 1,4 67,8
II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto) 1. Penarikan Pinjaman LN (bruto) 2. Penerusan Pinjaman (SLA) 3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN
(20,9) 39,1 (1,2) (58,8)
(13,7) 54,3 (3,4) (64,5)
7,2 15,1 (2,2) (5,7) 14
Penutup 1. APBN memiliki peran Strategis sebagai instrument pemerintah dalam
pencapaian sasaran pembangunan nasional. 2. APBN tahun 2014 mendapat tekanan berat karena risiko penerimaan negara tidak tercapai, beban subsidi BBM meningkat Defisit
Meningkat . 3. Saat ini RAPBN Perubahan Tahun 2014 masih dalam proses pembahasan bersama DPR.
15
TERIMA KASIH
16 16
