STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2013-2018

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam perumusan strategi didasarkan pada kriteria : 1. Strategi yang realistis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan 2. Menganalisis dan mengevaluasi faktor faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan 3. Mengevaluasi berbagai faktor internal (kekuatan dan kelemahan), eksertnal (peluang dan tantangan) dalam upaya merumuskan strategi yang tepat Tabel 6. 1 Identifikasi SWOT Internal

Eksternal

(+) Kekuatan - Pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan dengan sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan kontribusi terbesar dalam PDRB Kabupaten Probolinggo - nilai IPM Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan di lima tahun terakhir - posisi geografis yang strategis. - Sumberdaya alam dan manusia sebagai modal pembangunan daerah (-) Kelemahan Perekonomian : - Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur - Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Probolinggo masih relatif tinggi - Masih tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Probolinggo - Terbatasnya pengetahuan dan ketrampilan pengelolaanKelembagaan dan usaha Koperasi dan UKM. - Masih lemahnya hubungan kemitraan antara Pengusaha Besar dengan Koperasi dan UKM. - Kurangnya jaringan pemasaran hasil produk Koperasi dan Usaha Kecil & Menengah Pendidikan : - Angka melek huruf yang masih rendah - Angka rata-rata lama sekolah yang relatif masih rendah

(+) Peluang - Dinamika perekonomian nasional dan regional Jawa Timur yang meningkat - Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN. - Peningkatan peran teknologi dan informasi dalam aktivitas masyarakat - Komitmen dunia berkembang termasuk Indonesia untuk mencapai MDGs tahun 2015

BAB VI

(-) Ancaman - Anomali cauaca yang dapat berakibat pada penurunan produksi pertanian dan keseimbangan lingkungan - Inkonsistensi regulasi pemerintah pusat dan provinsi - Reformasi birokrasi di berbagai level pemerintahan belum sepenuhnya dapat meminimalisir penyimpangan

VI-1



Internal Mutu dan aksesibilitas pendidikan yang masih kurang dan merata di setiap wilayah Kabupaten Probolinggo Kesehatan : - Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Probolinggo tergolong rendah - Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) masih cukup tinggi - Status gizi masyarakat masih memprihatinkan, ditandai dengan penemuan balita gizi kurang dan balita gizi buruk di beberapa kecamatan. - Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang ada belum memadai baik jumlah maupun mutunya. Infrastruktur : - Masih banyak terdapat jalan yang terkondisi rusak - Masih terdapat beberapa desa yang jalannya belum beraspal, kondisi kerikil/makadam, kondisi tanah - Masih adanya wilayah Desa rawan air bersih terutama pada musim kemarau - Kurangnya sarana sanitasi dan MCK, jamban dan SPAL. Lingkungan : - Terbatasnya sumber daya alam, disamping ketersediaannya yang tidak merata, sedangkan pemanfaatan cenderung meningkat. - Kesadaran tentang pentingnya kelestarian fungsi lingkungan hidup yang masih perlu ditingkatkan. - Meningkatnya aktivitas usaha dan/atau kegiatan.

Eksternal

-

Pemetaan SWOT di atas sangat penting untuk memahami kondisi riil daerah termasuk di dalamnya Pemerintah Daerah. Berdasarkan tabel identifikasi SWOT di atas dapat ditentukan alternatif strategi berdasarkan permasalahan yang ada.

BAB VI

VI-2



Tabel 6. 2 Penentuan Alternatif Strategi dan Indikator Sasaran Peluang:

Ancaman:

1. Dinamika perekonomian nasional dan regional Jawa Timur yang meningkat 2. Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN. 3. Peningkatan peran teknologi dan informasi dalam aktivitas masyarakat 4. Komitmen dunia berkembang termasuk Indonesia untuk mencapai MDGs tahun 2015

1. Anomali cauaca yang dapat berakibat pada penurunan produksi pertanian dan keseimbangan lingkungan 2. Inkonsistensi regulasi pemerintah pusat dan provinsi 3. Reformasi birokrasi di berbagai level pemerintahan belum sepenuhnya dapat meminimalisir penyimpangan

Kekuatan:

Alternatif Strategi:


1. Pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan dengan sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan kontribusi terbesar dalam PDRB Kabupaten Probolinggo 2. nilai IPM Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan di lima tahun terakhir 3. posisi geografis yang strategis. 4. Sumberdaya alam dan manusia sebagai modal pembangunan daerah.

1. Meningkatkan pertumbuhan Ekonomi Sektor/Sub sektor dalam PDRB, 2. Meningkatkan ketahanan pangan, 3. Meningkatkan kemandirian usaha koperasi dan UMKM melalui pengembangan komoditas unggulan

1. Meningkatkan iklim investasi melalui system perijinan yang singkat dan tepat waktu 2. Mengoptimalkan pengelolaan SDA yang berkelanjutan serta berwawasan mitigasi bencana alam

Kelemahan:



1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. mengakselerasikan kualitas pembangunan manusia, pengurangan kemiskinan dan pengangguran

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah dan kepegawaian yang partisipatif, transparan dan akuntabel

Faktor Eksternal

Faktor Internal

Masalah sektor perekonomian Masalah sektor pendidikan Masalah sektor kesehatan Masalah sektor infrastruktur Masalah sektor lingkungan Masalah penyelenggaraan kepemerintahan :

Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-management). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

BAB VI

VI-3



VISI : “Terwujudnya Kabupaten Probolinggo yang Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berwawasan Lingkungan dan Berakhlak Mulia.” Tabel 6. 3 Strategi, Arah dan Kebijakan Kabupaten Probolinggo MISI I :

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah, pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan, dan optimalisasi pengelolaan sumber daya berkelanjutan. Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan

1. Meningkatkan perekonomian daerah yang berbasis kerakyatan.

1. Meningkatnya perekonomian daerah yang didukung oleh sumber daya manusia dan alam yang berorientasi pada kepentingan masyarakat

2. Meningkat dan meratanya pendapatan masyarakat

BAB VI

1. Meningkatkan pertumbuhan Ekonomi Sektor/Sub sektor dalam PDRB, pemantapan ketahanan pangan, dan peningkatan kemandirian usaha koperasi dan UMKM melalui pengembangan komoditas unggulan

1.

Stabilisasi pertumbuhan ekonomi sektor pertanian 2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor pertambangan dan penggalian 3. Peningkatan Pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan 4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor listrik, gas dan air bersih 5. Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor bangunan 6. Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan, 7. Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor hotel dan restoran 8. Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor pengangkutan dan komunikasi 9. Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 10. Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor jasa-jasa 11. Peningkatan koordinasi dlm pemantapan ketahanan pangan 1. Peningkatan kemandirian usaha koperasi 2. Percepatan pemberdayaan UMKM melalui VI-4



MISI I :

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah, pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan, dan optimalisasi pengelolaan sumber daya berkelanjutan. Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan

2. Meningkatkan daya saing daerah

1.

Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Peningkatan iklim investasi dan pengelolaan SDA yang berkelanjutan serta berwawasan mitigasi bencana alam

1.

2.

3.

2.

Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah

1.

2.

3.

4.

3. Meningkatkan Pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan

1.

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

1.

2.

3.

pengembangan ekonomi lokal partisipatif sesuai komoditas unggulan masing-masing wilayah Peningkatan pelayanan prima di bidang perijinan penanaman modal dan investasi Peningkatan pelayanan prima di bidang administrasi kependudukan Peningkatan pelayanan prima di bidang pertanahan Percepatan pembangunan infrastruktur kebinamargaan Peningkatan pembangunan infrastruktur sumber daya air Peningkatan pembangunan sarana/prasarana kawasan permukiman Peningkatan pembangunan sarana/prasarana transportasi/perhubu ngan Peningkatan penataan ruang daerah Peningkatan koordinasi pengelolaan LH secara berkelanjutan Peningkatan koordinasi mitigasi dan adaptasi penanggulangan bencana alam

MISI II : Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia melalui peningkatan kualitas pelaksanaan otonomi daerah dalam penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dan bersih. Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat

BAB VI

1. Meningkatnya kualitas pendidikan,

Percepatan peningkatan kualitas pembangunan manusia,

1. Percepatan peningkatan derajat pendidikan masyarakat 2. Peningkatan mutu VI-5



MISI II : Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia melalui peningkatan kualitas pelaksanaan otonomi daerah dalam penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dan bersih. Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan

2. Meningkatnya kualitas kesehatan dan kondisi sosial masyarakat.

pengurangan kemiskinan dan pengangguran

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Meningkatkan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dan bersih

3. Meningkatnya kualitas sanitasi perumahan dan permukiman. 1. Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dan pembangunan daerah

1.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah dan kepegawaian yang inovatif, partisipatif, transparan dan akuntabel

1.

2.

3.

2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas publik

BAB VI

1.

dan aksesibilitas sarana pendidikan Percepatan peningkatan derajat kesehatan masyarakat Peningkatan koordinasi penyelenggaraan KB dan KS Peningkatan koordinasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Peningkatan koordinasi pemberdayaan masyarakat dan desa dalam percepatan penanggulangan kemiskinan Peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat Peningkatan kualitas ketenagakerjaan dan perluasan lapangan kerja Percepatan peningkatan kualitas dan kuantitas perumahan Peningkatan koordinasi perencanaan pembangunan yang inovatif, partisipatif, transparan dan akuntabel Peningkatan fungsi pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang partisipatif. transparan dan akuntabel Peningkatan pelayanan fungsi legislasi daerah yang partisipatif. transparan dan akuntabel Peningkatan penyelenggaraan administrasi dan tata laksana pemerintahan yang transparan dan VI-6



MISI II : Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia melalui peningkatan kualitas pelaksanaan otonomi daerah dalam penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dan bersih. Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan akuntabel 2. Peningkatan koordinasi penganggaran, pengelolaan keuangan, dan asset daerah yang transparan dan akuntabel 3. Peningkatan koordinasi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel 4. Peningkatan koordinasi penguatan kapasitas kelembagaan dan kualitas SDM aparatur 5. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan arsip daerah 6. Peningkatan koordinasi pemantapan trantibmas dan stabilitas kesbangpol linmas 7. Peningkatan peran dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Berdasarkan tabel di atas, strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

BAB VI

VI-7

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Recommend Documents