KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA
ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN KOPERASI DAN PENINGKATAN DAYA SAING UMKM DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) TAHUN 2015-2019
Oleh : Ir. Bonar Hutauruk, MM Kepala Biro Perencanaan
Disampaikan Dalam Rangka Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Pra-Musrenbangnas Bidang Koperasi dan UMKM Tahun Anggaran 2015
Swiss Belhotel Harbour Bay, Batam Kepulauan Riau Rabu, 18 Juni 2014
Yth.: - Direktur Pemberdayaan Koperasi dan UKM, Kementerian PPN/Bappenas; - Para Eselon II dan Direktur BLU di Kementerian Koperasi dan UKM; - Kepala Dinas/SKPD Yang Membidangi Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Riau; - Kepala
Dinas/SKPD
yang
Membidangi
Koperasi
dan
UMKM
Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah II yang terdiri dari Provinsi Kepulauan Riau, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung, Jambi, Riau dan Bengkulu; - Para Pejabat Eselon III dan IV Pusat dan Daerah; serta - Hadirin dan undangan sekalian yang berbahagia.
Assalamu’alaikum, Wr, Wb. Selamat Pagi dan Salam Sejahtera Pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita semua senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan kuasa-Nya kita semua pada hari ini dapat bersama-sama dalam keadaan sehat wal’afiat, guna menghadiri Rapat Koordinasi Koordinasi Tindak Lanjut Hasil PraMusrenbangnas Bidang Koperasi dan UMKM Tahun Anggaran 2015 di Wilayah II yang meliputi : Provinsi Kepulauan Riau, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung, Jambi, Riau dan Bengkulu yang bertempat di Swiss Belhote ini dan dihadiri sebanyak ...... orang Kepala Dinas/SKPD yang Membidangi Koperasi dan UKM Provinsi/D.I. dan ...... orang Kepala Dinas/SKPD yang Membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota di wilayah II ini. Penyelenggaraan Rakor Tindak Lanjut Hasil Pra-Musrenbangnas Bidang Koperasi dan UKM ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari 4 wilayah/regional yang telah dan sedang dilaksanakan dalam rangka koordinasi, sinkronisasi, konfirmasi dan penyempurnaan penyusunan perencanaan Bidang 1
Penguatan Kelembagaan Koperasi dan Peningkatan Daya Saing UMKM Tahun Anggaran 2015; Rapat koordinasi seperti ini merupakan salah satu tugas pokok kita bersama untuk dapat dilakukan secara periodik yang melibatkan Dinas/SKPD/Instansi terkait baik secara horisontal maupun vertikal dari pusat sampai di tingkat Provinsi/D.I.,/Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia dan khususnya di wilayah II. Rapat Koordinasi dimaksud merupakan salah satu rangkaian dari siklus dan proses guna penyusunan perencanaan program/kegiatan, yang melalui beberapa tahapan dan langkah-langkah antara lain : Pelaksanaan Pra-Trilateral Meeting dan Trilateral Meeting bersama Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas dan Para Unit Deputi/BLU di Kementerian Koperasi dan UKM yang dilaksanakan pada tanggal 27-28 Maret 2014 di Jakarta; Rapat Teknis Perencanaan sebelumnya yang diikuti oleh Kepala Dinas/SKPD yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi/D.I. dan Bappeda Provinsi/D.I. yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2014 bertempat di Ruang Auditorium Lt. II Kementerian Koperasi dan UKM; Pra-Musrenbangnas
pada tanggal 21-25 April
2014
bertempat di
Kementerian PPN/Bappenas dan Musrenbangnas tanggal 30 April 2014 bertempat di Hotel Bidakara bersama Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Koperasi dan UKM serta Bappeda Provinsi/D.I. seluruh Indonesia.. Berkaitan hal tersebut diatas Kementerian Koperasi dan UKM bermaksud melakukan
sinkronisasi,
konfirmasi
dan
penyempurnaan
tentang
program/kegiatan bidang Koperasi dan UKM bersama Unit Deputi/BLU di Kementerian Koperasi dan UKM dengan Dinas yang Membidangi Koperasi dan UKM Provinsi/D.I./Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2015; Pelaksanaan acara tindak lanjut Musrenbangnas dengan masing-masing Unit Deputi/BLU Kementerian Koperasi dan UKM dengan Dinas/SKPD yang 2
Membidangi Koperasi dan UKM Provinsi/D.I./Kabupaten/Kota guna melakukan penyempurnaan penyusunan program/kegiatan pusat dan daerah dengan menyandingkan Rencana Kerja (Renja) Kementerian Koperasi dan UKM dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta akan dintegrasikan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 bidang Penguatan Kelembagaan Koperasi dan Peningkatan Daya Saing UMKM; Oleh karena itu dalam kesempatan Rapat Koordinasi ini kepada SKPD/Dinas yang
membidangi
Koperasi
dan
UKM
Provinsi/D.I./Kab/Kota
diberikan
kesempatan yang lebih banyak untuk dapat berbicara menyampaikan pandangan, gagasan maupun solusi atas persoalan yang terkait dengan pelaksanaan program/kegiatan bidang Koperasi dan UKM di daerah untuk Tahun Anggaran 2015. Sesuai dengan hasil Trilateral Meeting Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian Koperasi dan UKM yang merupakan salah satu bagian dari siklus penyusunan perencanaan terdapat perubahan pada Program Kementerian Koperasi dan UKM yang Semula terdiri atas Tiga (3) Program Menjadi Empat (4) Program dan Rencana Alokasi Anggaran sebesar Rp.1,45 triliun, dengan rincian sebagai berikut ; 1) Program Penguatan Kelembagaan Koperasi sebesar Rp. 141,6 miliar; 2) Program Peningkatan Daya Saing UMKM sebesar Rp. 1,07 triliun; 3) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp. 166,5 miliar; dan 4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp. 66,63 miliar. Dari Program Penguatan Kelembagaan Koperasi dan Peningkatan Daya Saing UMKM, telah dirancang beberapa Kegiatan Unggulan dalam RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut: 1. Program Penguatan Kelembagaan Koperasi; (1) Penataan Badan Hukum dan Akuntabilitas Koperasi
3
(2) Pemasyarakatan, Penyuluhan dan Kaderisasi Perkoperasian; (3) Penguatan Kelembagaan Koperasi Simpan Pinjam dan Infrastruktur Pendukungnya. 2. Program Peningkatan Daya Saing UMKM (1) Diklat Kewirausahaan dan Manajemen Teknis; (2) Pengembangan Technopreneur; (3) Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu; (4) Inovasi Skema Pembiayaan : Penjaminan dan Clearing House, Sistem Informasi Debitur UMKM dan linkage/kerjasama pembiayaan; (5) Pengembangan Produk Unggulan Berbasis Pemanfaatan Inovasi dan Teknologi; (6) Standardisasi Proses dan Produk; (7) Peningkatan Fasilitasi Ekspor Produk UMKM; (8) Pengembangan Kemitraan Berbasis Investasi dan Rantai Nilai; (9) Pengembangan Sistem Registrasi UMKM Online; (10) Pengembangan Skema Restrukturisasi Usaha Bagi UMKM. Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Pra Musrenbangnas Tahun Anggaran 2015 akan dilakukan dengan format "Desk" antara masing-masing Perwakilan Unit Deputi/BLU Kementerian Koperasi dan UKM yang melakukan pembahasan dengan setiap Dinas/SKPD yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi/D.I. dan
Kabupaten/Kota
untuk
menyempurnakan
hasil
kesepakatan
Pra-
Musrenbangnas khususnya Kegiatan, Volume/Target, Anggaran dan Lokus Kegiatan pada Provinsi/D.I./Kab/Kota; Output atau Keluaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Matrik Sinkronisasi Program/Kegiatan Penguatan Kelembagaan Koperasi dan Peningkatan Daya Saing UMKM yang terdiri atas Program/Kegiatan, Volume/Target, Lokus Kegiatan 4
dan Alokasi Anggaran pada Tahun 2015. Dapat diinformasikan untuk program/kegiatan TA. 2014, berdasarkan hasil reviu pelaksanaan program/kegiatan bidang Koperasi dan UMKM Tahun Anggaran 2014 khususnya kegiatan Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga, maka perlu diperhatikan dan dipastikan untuk kegiatan harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut: a. Anggaran yang Tepat Sasaran; Anggaran yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 81/PMK.05/2012 tanggal 1 Juni 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada K/L b. Anggaran yang Tidak tumpang Tindih; Anggaran yang direncanakan untuk membiayai kegiatan tidak boleh memiliki kesamaan baik secara subtansi maupun penerimanya diantara eselon 1 pada K/L yang bersangkutan dan/atau diantara 11 K/L yang direviu. c. Anggaran yang Transparan dan Akuntabel. (1) Rencana pelaksanaan harus didukung dengan Pedoman Penyaluran yang jelas; dan/atau (2) Program, Kegiatan, dan Pedomannya harus dipublikasikan secara luas; dan/atau (3) Daftar penerimanya dan jumlahnya harus ditetapkan secara jelas dan diumumkan secara terbuka. Draft: 1. Deputi 5 : ....../......
Batam, 18 Juni 2014 Kepala Biro Perencanaan
2. Sesmen : ...../.......
Ir. Bonar Hutauruk, MM
5
