KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
ARAH KEBIJAKAN PROGRAM TKSK
RABU, 27 AGUSTUS 2014
Disampaikan Oleh : Drs. Hasbullah,M.Si Direktur PKKS Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
1
MASALAH NASIONAL Kemiskinan
: 28,07 jt jiwa ( 11,37%) Total Penduduk Indonesia 245.250 jt jiwa Pengangguran : 6,5 % Pertumbuhan : 5,9 % (pada Triwulan ke 2) Inflasi : 8,32 % (Oktober 2013) IPM : 0,629 (Tahun 2012) peringkat 121 dari 187 Negara Laju Pertumbuhan Penduduk : 1,51 % (Tahun 2012)
2
Geografis
: Sangat Luas
Sabang => Merauke Miangas => P. Rote
Jumlah Pulau Suku Bangsa Bahasa
: 13. 466 Pulau : + 1.128 Etnis : + 746 Macam Bahasa
3
Tujuh Prioritas Masalah Kesejahteraan Sosial Tujuh prioritas masalah sosial berdasarkan Undang Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 5 ayat 2, meliputi: 1. Kemiskinan; 2. Ketelantaran; 3. Kecacatan; 4. Keterpencilan; 5. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku; 6. Korban bencana dan/ atau; 7. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
44
Annual gr
4.0 2.0
EMPAT KELOMPOK PENDUDUK DENGAN KEBUTUHAN 0.0
1
BERBEDA
Annual growth rate %
11,37% +Rp 250.000/kap/bl 12%
8.0
6.0
29
43
57
71
85
99
Percentiles
Laju Pertumbuhan Pengeluaran Per Kapita, 2008-2012 10.0
15
2008-2012 growth
+Rp 370.000/kap/bl 40%
+Rp750.000/kap/bl
29
57
Growth in mean
80%
4.87
4.0 2.0 0.0 1
15
43
71
85
99
Percentiles
Miskin 29 juta 28,07 juta
Rentan growth 2008-2012 70 juta
Menengah Growth in mean 100 juta
Penanggulangan & Perlindungan Sosial Kemiskinan
Perlindungan Sosial, Iklim Usaha & Akses Pasar
Pemberdayaan Masyarakat
Atas 50 juta Iklim Usaha
5
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL BERDASARKAN KELOMPOK SASARAN TAHUN 2011 Kelompok Sasaran
Jenis PMKS
Jumlah
Sumber Data
Fakir Miskin , Wanita Rawan Sosial Ekonomi
2,5 juta RTSM
Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2011, BPS (PPLS 2011)
2. Ketelantaran
Anak Telantar, Anak Balita Telantar, Lanjut Usia Telantar
7.191.551 Jiwa
BPS, Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2009
3. Kecacatan
Orang dengan Kecacatan , Anak dengan Kecacatan
2.126.785 Jiwa
BPS, Susenas Tahun 2009
4. Keterpencilan
Komunitas Adat Tepencil
5.
Ketunaan dan Penyimpangan Perilaku
Tuna Susila, Pengemis, Gelandangan, Bekas Warga Binaan Lapas, ODHA , Korban NAPZA
6.
Korban Bencana
Korban Bencana Alam , Korban Bencana Sosial
1.
Kemiskinan
7. KTK, Eksploitasi dan Diskriminasi
Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran Bermasalah Sosial
213.080 KK
Pendataan Dit. PKAT, 2009
3.872.287 Jiwa
Dinas Sosial Provinsi
1.416.744 KK
Dinas Sosial Provinsi
889.987 Jiwa
Dinas Sosial Provinsi
66
DUA PULUH DUA (22) PMKS Dari tujuh prioritas masalah sosial diatas terdapat sejumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial, meliputi : 1. Anak balita terlantar 2. Anak terlantar 3. Anak nakal 4. Anak jalanan 5. Wanita rawan sosial ekonomi 6. Korban Tindak kekerasan 7. Lanjut usia terlantar 8. Penyandang cacat 9. Tuna susila 10. Pengemis 11. Gelandangan 12. Bekas warga binaan lembaga kemasyarakatan 7 7
Lanjutan . . . 13. Korban penyalahgunaan NAPZA 14. Keluarga Fakir miskin 15. Keluarga tinggal di rumah tidak layak huni 16. Keluarga bermasalah sosial psikologis 17. Komunitas adat terpencil 18. Korban bencana alam 19. Korban bencana sosial 20. Pekerja migran terlantar 21. Korban tindak kekerasan 22. Korban eksploitasi dan diskriminasi
88
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERDIRI DARI 4 KLUSTER
I Bantuan dan Perlindungan Sosial
II Pemberdayaan Masyarakat
III Pengembangan/ Kredit Usaha Rakyat
IV Program Pro Rakyat
99
BASIS DATA TERPADU UNTUK PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL Ditetapkan oleh K/L atau Pemerintah Daerah penyelenggara Program
Kriteria Kepesertaan Program Perlindungan Sosial
Kriteria diterapkan kepada Basis Data Terpadu
Basis Data Terpadu Untuk Program Perlindungan Sosial
Jamkesma s
Subsidi Siswa Miskin
Program Keluarga Harapan
Raskin
P4S Kompensasi Khusus
BLSM
Daftar nama dan alamat individu/keluarga/ rumah tangga sasaran masingmasing program
Program Perlindungan Sosial lainnya Dengan Sasaran Individu/Keluarga/Rumah Tangga 1 0
BAGAIMANA BASIS DATA TERPADU MEMBANTU MENCAPAI KOMPLEMENTARITAS PROGRAM? Kriteria dan jumlah sasaran program bantuan sosial ditentukan oleh Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan program.
Total data Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011: + 25 juta rumah tangga / + 96 juta jiwa
Jamkesmas: + 86,4 juta jiwa (atau + 19 juta rumah tangga) Raskin: + 15,5 juta rumah tangga
PKH: + 3 juta rumah tangga 11
PERSENTASE PENDUDUK DENGAN KARAKTERISTIK SOSIAL EKONOMI YANG HAMPIR SAMA (25% RTSPM RASKIN) 60% Exclusion Error
40%
25%
Hampir Miskin/ Rentan
Mencakup 24,7 Juta Rumah Tangga atau 96,4 juta jiwa Jamkesmas (PP 111/2012) PBI 86,4 jt jiwa ( 34,56% ) Mencakup 15,5 Juta Rumah Tangga atau 65,6 Juta Jiwa Inclusion error Mencakup 5,7 Juta Rumah Tangga atau 28,6 Juta Jiwa
11.66%
Miskin SUMBER : TNP2K Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
12 12
KEBIJAKAN TEKNIS PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 1.
Peningkatan Jangkauan dan Kualitas Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.
2.
Peningkatan upaya mengurangi dan mengendalikan permasalahan (Kemiskinan perkotaan dan Kemiskinan Perdesaan, Komunitas Adat Terpencil dan Keluarga)
3.
Peningkatan jaringan dan peran kelembagaan masyarakat dan perangkat pelayanan sosial tingkat lokal
4.
Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Kemitraan Dunia Usaha.
5.
Peningkatan pendayagunaan Nilai Dasar Kesejahteraan Sosial
13 13
Jumlah Penduduk Miskin Tahun
Jumlah Penduduk Miskin (juta)
Prosentase
2006
39,30
17,75
2007
37,17
16,58
2008
34,96
15,42
2009
32,53
14,15
2010
31,02
13,33
2011
30,02
12,49
2012
28,59
11,96
Maret 2013
28,07
11,37
September 2013
?
Target Akhir 2014 RPJMN 2009 - 2014
8 s.d. 10% 14 14
Sumberdaya dan Sumber Dana Sumber daya
: tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial, dan tenaga pendamping (UU No. 13 tahun 2011 pasal 33)
Sumber dana (UU No. 13 tahun 2011, pasal 56): 1. 2. 3. 4. 5.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dana yang disisihkan perusahaan perseroan Dana hibah baik dari dalam maupun luar negeri dan Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat 15 15
STRATEGI PENANGANAN
116 6
1717
1818
1919
2020
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
• Bahwa penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah (pasal 24 ayat 1 UU No. 11 tahun 2009) dan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk beperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. • Pasal 41 UU No 11 tahun 2009 – Pemerintah memberikan penghargaan dan dukungan masyarakat yang berperan dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. 21
PMKS
PSKS 1. 2. 3. 4. 5.
1. 2. 3. 4. 5.
Kemiskinan Keterlantaran Kecacatan Keterpencilan Ketunaan sosial dan penyimpangan prilaku 6. Korban Bencana dan/atau 7. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi
Karang Truna Organisasi Sosial TKSK PSM WKSBM
Gugus Tugas Sosial
DUNIA USAHA
22
TKSK (Permensos No. 03 Th 2013) adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan
23
A. PEKERJA SOSIAL PROFESIONAL
Kepedulian dalam pekerjaan sosial
Memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan social/sertifikat (tersertifikasi LSPS) Diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial Seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta Untuk melaksanakan tugastugas pelayanan dan penanganan masalah sosial
B. TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL
Seseorang yang bekerja sukarela baik perorangan, di lembaga pemerintah maupun swasta
Kepedulian dalam pekerjaan sosial
Diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial Untuk melaksanakan tugastugas pelayanan dan penanganan masalah sosial
Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pekerja Sosial Profesional Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Taruna Siaga Bencana (Tagana) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Karang Taruna Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK-3) 7. Keluarga Pioner (fcu) 8. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) 9. Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS) 10. Penyuluh Sosial (Fungsional dan Masyarakat) 11. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 12. Dunia Usaha (Permensos RI No. 8/2012 : Pedoman Pendataan 26 dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS)
Meningkatkan peran serta masy dlm penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan
Tujuan pembentukan dan penugasan TKSK
Terwujudnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan
Terjalinnya kerja sama dan sinergi antara program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan program-program pembangunan lainnya di tingkat kecamatan 27
Kedudukan
Tugas
Fungsi
•TKSK berkedudukan di tingkat kecamatan yang mempunyai wilayah kerja di satu wilayah kecamatan yang meliputi desa atau kelurahan
•Melakukan pemetaan sosial berupa pendataan PMKS, PSKS dan/atau data dan informasi lainnya yg dibutuhkan dlm penyelenggaraan kesos •Melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesos yg ditugaskan oleh Kemensos, dinas/instansi sosial provinsi/kab/kota dan kecamatan •Melakukan koordinasi dengan PSKS dan SDM kesos lainnya dlm penyelenggaraan kesos •Melakukan sinergi, integrasi, dan sinkronisasi dengan camat dan/atau perangkat organisasi dibawahnya antara penyelenggara kesos dan penyelenggara tugas umum pemerintahan dan/atau pemberdayaan masy di tingkat kecamatan •Melakukan kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial baik atas inisiatif sendiri maupun atas penugasan dari berbagai pihak •Mengembangkan partisipasi sosial masyarakat dan jejaring kerja dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan kesos
•Koordinator, yaitu melaksanakan fungsi-fungsi koordinasi yang berkaitan dengan kerjasama, sinergi, integrasi, dan sinkronisasi dengan PSKS, SDM kesos dan berbagai pemangku kepentingan dlm penyelenggaraan kesos di wilayah kecamatan tempat penugasan •Administrator, yaitu melaksanakan fungsi-fungsi administasi yg berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pemantauan penyelenggaraan kesos di wilayah kecamatan tempat penugasan. •Fasilitator, yaitu melaksanakan fungs-fungsi fasilitasi dan/atau pendampingan sosial secara langsung maupun tdk langsung dlm penyelenggaraan kesos di wilayah kecamatan tempat penugasan.
28
Tantangan TKSK Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial • Jml PMKS yang terus meningkat dan berkembang (Fakir miskin, keterlantaran, kecatatan, ketunaan) • Perkembangan teknologi dan informasi komunikasi, menuntut kesiapan dari TKSK memanfaatkan teknologi tersebut. • Kesiapan dan profesionalisme SDM TKSK dalam menangani perkembangan PMKS. • Jangkauan PMKS yg belum tertangani sampai ke daerah terpencil sehingga belum seluruh PMKS terlayani • Keterbatasan anggaran pemerintah (pusat/daerah) sehingga belum sepenuhnya memberikan bantuan stimulan yang memadai 29
Menyelesaikan PMKS dengan mendayagunakan peran dan fungsi PSKS sebagai penyelenggara kesos (PSKS as a center point of solution).
PMKS
PSKS
30
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI • Memperkuat Keberdayaan dan Kemandirian TKSK • Memfasilitasi dan Mengadvokasi Dinas/Instansi Sosial dalam memberdayakan TKSK • Memperkuat sinergitas dan kerjasama Kementerian Sosial dengan kementerian/lembaga lainnya di tingkat pusat untuk mendukung pemberdayaan TKSK dalam berbagai aspek • Memperkuat sinergitas dan kerjasama dengan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga penyelenggara kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan dan desa untuk menjadikan TKSK sebagai bagian integral dari pembangunan nasional di daerahnya • Meningkatkan kesadaran dan komitmen pemangku kepentingan lain di tingkat nasional, regional dan lokal dalam pemberdayaan TKSK • Peningkatan kapasitas dan komitmen TKSK secara terarah dan terprogram dalam jangka menengah dan jangka pendek • Penatakelolaan sistem informasi manajemen TKSK di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota sampai penyelenggaraan kesejahteraan sosial tingkat kecamatan dan desa • Pengintegrasian dan sinkronisasi pemberdayaan TKSK dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara komprehensif • Advokasi keberadaan dan pendayagunaan TKSK melalui penggagasan dan perluasan kesepakatan dan kerjasama dengan instansi/lembaga lain dari tingkat pusat sampai penyelenggaraan kesejahteraan sosial tingkat kecamatan dan desa 31
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI PROGRAM • Penguatan kapasitas pribadi dan kelembagaan TKSK • Pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis secara berjenjang dan berjangka waktu serta terprogram • Asistensi teknis dan pembinaan secara terprogram di tingkat Kementerian Sosial, Dinas/Instansi Sosial Provinsi, Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di tingkat kecamatan • Apresiasi atas kinerja TKSK • Bantuan atau fasilitasi dan penyediaan alat kerja TKSK • Bantuan fasilitas lainnya disesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas yang ada di masing-masing lembaga pembina teknis fungsional TKSK
32
STRATEGI Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas TKSK
Mengembangkan sumber daya TKSK Meningkatkan jenis, jangkauan, dan kualitas program Mempertajam spesifikasi dan spesialisasi TKSK Meningkatkan advokasi sosial bagi pengembangan peran TKSK
Memperkuat jaringan kerja koordinasi TKSK, asosiasi dan forum komunikasi Mendorong tumbuh dan perkembangan prakarsa dan peran aktif pemda, masyarakat dan dunia usaha dalam pemberdayaan, pendayagunaan dan kemitraan dengan kelembagaan sosial
Melakukan reflikasi model pemberdayaan TKSK Meningkatkan kesiapan untuk akreditasi dan sertifikasi
33
HAL YANG PERLU DILAKUKAN Membangun jejaring kerja dan kemitraan dengan sesama TKSK atau dengan instansi terkait lainnya Memiliki “data” PMKS di wilayah kerjanya Azas keseimbangan, tidak pilih kasih dan kesamaan dalam pemberian bantuan/pelayanan
Meningkatkan dan menggali potensi yang ada di TKSK (SDM, SDA/sarana dan lain-lain) Mencatat dan melaporkan setiap aktivitas dan bantuan yang diterima sebagai wujud akuntabilitas pelayanan 34
SAJUTA
SABAR
JUJUR
TAWAKAL 35
SIAP MELAYANI SIAP MEMBANTU SIAP BEKERJA 36
37
Permasalahan Kesejahteraan Sosial yang cenderung meningkat dan semakin kompleks, berdampak pada berbagai aspek kehidupan perlu diimbangi dengan komitmen dan kesiapan pilar-pilar partisipan masyarakat dengan gerak langkah yang lebih teroganisasi dan terintegrasi dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Pembangunan kesos tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah namun juga menjadi tanggung jawab masyarakat, dunia usaha serta komitmen, dukungan, dan kerjasama regional, Internasional dengan pemerintah negara lain dan lembaga kemanusiaan internasional yang bergerak dibidang kemanusiaan. Saat ini keberadaan pilar-pilar partisipan baik ditingkat akar rumput/desa, kecamatan, kab/kota dan provinsi diseluruh Indonesia belum didukung dengan database yang memadai serta kurangnya dukungan pemerintah daerah pada alokasi penganggaran APBD untuk program peningkatan kualitas dan penguatan kapasitas kelembagaan bagi penyelenggara kesos
38
Disisi lain keberadaan pilar-pilar partisipan secara fungsional telah banyak memberikan dukungan terhadap proses penanggulangan PMKS karenanya keberadaannya masih sangat dibutuhkan dan diharapkan mampu berada pada barisan terdepan ditengah masyarakat. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 menyebutkan perlunya memperkuat masyarakat sipil untuk menumbuhkan masyarakat tanggap yang mendorong semangat sukarela masyarakat sipil yang dimaksud adalah peran ruang gerak individu-individu dan kelembagaan masyarakat. Dalam perubahan paradigma pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat tidak lagi menjadi objek tetapi menjadi subjek/pelaku pembangunan dimana masyarakat diharapkan semakin meningkatkan partisipasinya dan mendapatkan kepercayaan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sehingga kedepannya akan menggeser peran pemerintah kepada masyarakat dalam upaya pengentasan PMKS.
39
Isu Global • Sustainable Development Goals 1. Mengakhiri Kemiskinan 2. Pembangunan Perempuan dan Kesetaraan Gender 3. Pendidikan yang Berkualitas dan Pembelajaran seumur hidup 4. Memastikan kehidupan yang sehat 5. Menjamin ketahanan dan gizi 6. Akses minimal terhadap air dan sanitasi 7. Ketahanan energi 8. Menciptakan lapangan kerja 9. Mengelola aset SDA yang berkelanjutan 10. Memastikan good governance 11. Masyarakat yang stabil dan damai 12. Lingkungan Hidup 40
