Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan

daerah

merupakan

komponen

APBD yang digunakan untuk menutup kekurangan defisit

APBD

atau

untuk

memanfaatkan

surplus

APBD.Anggaran defisit adalah anggaran belanja lebih besar daripada anggaran pendapatan, dan sebaliknya anggaran surplus adalah manakala anggaran belanja lebih kecil daripada anggaran pendapatan.

Kebijakan

pembiayaan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Penerimaan pembiayaan terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan

daerah

yang

dipisahkan,

penerimaan

pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan pada tahun anggaran 2015 adalah sebagai berikut : 1) Sisa

lebih

perhitungan

anggaran

tahun

sebelumnya (SILPA) Besarnya SILPA yang akan diperhitungkan dalam pembiayaan RAPBD Tahun Anggaran 2015 adalah hasil perhitungan SILPA pada pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2014 setelah diaudit BPK dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014, dengan demikian manakala terdapat angka SILPA adalah bersifat

RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2015 - Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2015

III - 26

prediksi yang bisa diakibatkan karena adanya efisiensi belanja maupun kelebihan pendapatan daerah. 2) Penerimaan pinjaman daerah Manakala

terjadi

defisit

anggaran,

sedangkan

SILPA dan pencairan dana cadangan tidak dapat menutup keseluruhan defisit, maka akan dicukupi dengan penerimaan pinjaman daerah. Pada tahun 2015, terdapat penerimaan pinjaman daerah yang bersumber dari Pusat Investasi pemerintah (PIP) yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan Pasar Legi Parakan. 3) Penerimaan pembiayaan yang lain Dapat berupa penerimaan kembali atas invetasi non permanen dan penerimaan perhitungan pihak ketiga berupa retensi.

b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran pembentukan

dana

pembiayaan cadangan,

terdiri

dari

penyertaan

modal

(investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok hutang, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan

yang

lain.

Kebijakan

pengeluaran

pembiayaan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1) Penyertaan modal pemerintah daerah Investasi yang akan dilakukan pemerintah daerah adalah investasi jangka panjang yang bersifat permanen, yaitu bertujuan untuk dimiliki secara


III - 27

berkelanjutan

tanpa

ada

niat

untuk

diperjualbelikan atau ditarik kembali. Penyertaan modal berupa uang dan atau barang daerah dialokasikan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang meliputi PDAM, PD Aneka Usaha, PD Bank Pasar, BKK Temanggung, PD BPR BKK Temanggung, PD BPR BKK Pringsurat, PD Bumi Phala Wisata, PD Apotik Waringin Mulyo dan PT Bank Jateng. 2) Pembayaran pokok hutang Mulai tahun 2015 pengeluaran pembiayaan guna pembayaran pokok hutang pemerintah daerah pada Pusat Investasi Pemerintah 3) Pengeluaran pembiayaan yang lain Pengeluaran

berupa

pengeluaran

perhitungan

pihak ketiga berupa retensi atas pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya.

Gambaran realisasi dan proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Temanggung tahun 2012-2016 secara jelas tercantum pada tabel 3.13.


III - 28

Tabel 3.13. Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012-2016 No

Uraian

3.1 Penerimaan pembiayaan 3.1.1 Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya 3.1.2 Pencairan dana cadangan 3.1.3 Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 3.1.4 Penerimaan pinjaman daerah 3.1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman 3.1.6 Penerimaan piutang daerah 3.1.7 Penerimaan perhitungan pihak ketiga 3.2 Pengeluaran pembiayaan 3.2.1 Pembentukan dana cadangan 3.2.2 Penyertaan modal (investasi) daerah 3.2.3 Pembayaran pokok utang 3.2.4 Pemberian pinjaman daerah 3.2.5 Pengeluaran perhitungan pihak ketiga Jumlah Pembiayaan Netto

Realisasi Tahun 2012 25.473.050.896 23.381.624.341 2.091.426.555 14.963.113.944 7.826.780.813 3.004.945.750 4.131.387.381 10.509.936.952

Sumber : DPPKAD Kabupaten Temanggung, 2013. Keterangan : *) Realisasi APBD sudah diaudit BPK. **) Anggaran sampai dengan proyeksi perubahan APBD tahun 2014


Realisasi Tahun 2013 59.438.956.293 41.776.547.255 12.867.002.883 243.081.070 4.552.325.085 9.444.155.394 4.553.609.000 4.910.546.394 49.994.800.899

Jumlah Tahun 2014 107.522.418.350 27.022.418.350 76.500.000.000 4.000.000.000 8.500.000.000 4.500.000.000 4.000.000.000 99.022.418.350

RKPD Tahun 2015 83.285.379.159 27.000.000.000 52.285.379.159 4.000.000.000 27.000.000.000 5.000.000.000 18.000.000.000 4.000.000.000 56.285.379.159

Proyeksi Tahun 2016 31.000.000.000 27.000.000.000 40.500.000.000 7.500.000.000 5.000.000.000 24.000.000.000 4.000.000.000 (9.500.000.000)

III - 29

Sumber pendanaan pembangunan lainnya yang diterima Pemerintah Pendapatan

Kabupaten Belanja

Temanggung

Negara

(APBN)

adalah berupa

Anggaran

dana

Tugas

Pembantuan (TP) dan Dana Urusan Bersama (DUB). Besarnya APBN yang diterima setiap tahunnya mengalami fluktuasi, secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.14. Tabel 3.14. Alokasi Dana TP dan DUB Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2014 NO.

KEMENTERIAN DAN SKPD

PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN

JUMLAH (Rp.)

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan; Kegiatan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan PNPM Perdesaan dengan Kecamatan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; Kegiatan Cakupan Penerapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PnpmMp) dan Penguatan Pnpm Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM)

2010

30.450.855.000

2011

28.856.109.000

2012

29.509.009.000

2013

25.775.486.000

2014

24.863.289.000

Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Pemukiman (PIP), kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara

2010

-

URUSAN BERSAMA DEPDAGRI 1

BAPERMADES Kab. Temanggung

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM 2

DPU Kabupaten Temanggung


2011

-

2012

4.180.000.000

2013

6.108.750.000

2014

4.108.750.000

III - 30

TUGAS PEMBANTUAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM 1

2

Dinas Pekerjaan Umum Kab. Temanggung

Dinas Pekerjaan Umum Kab. Temanggung

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan, kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)

2010

4.520.000.000

2011

-

2012

-

2013

-

2014

-

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya kegiatan Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP)

2010 2011

475.000.000 -

2012

-

2013

-

2014

-

Program Peningkatan Ketahanan Pangan kegiatan Mekanisasi Pertanian Pra dan Pasca Panen dan kegiatan Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian, serta Pengembangan Kawasan (TP); Dan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, kegiatan Penerapan dan Pemantapan Prinsip Good Governance Penyelesaian Daerah Konflik Bencana Alam Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

2010

1.012.375.000

2011

1.774.205.000

2012

2.528.400.000

2013

3.728.762.000

2014

1.645.000.000

2010

-

2011

4.336.500.000

2012

-

2013

1.168.500.000

2014

-

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; Kegiatan Pemberdayaan Petani Pelaku gribisnis dan Penyuluhan Pertanian

2010

2.527.370.000

2011

2.339.011.000

2012

905.079.000

2013

223.660.000

Tahun ini beralih ke Dekonsentrasi yang menangani SKPD Provinsi Program Peningkatan Ketahanan Pangan kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan dan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, kegiatan Penerapan dan Pemantapan Prinsip Good Governance Penyelesaian Daerah Konflik Bencana Alam

2014

-

2010

343.000.000

2011

-

2012

-

2013

-

2014

-

DEPARTEMEN PERTANIAN 3

4

5

6

Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Temanggung

Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Temanggung

BAPELUH Kab. Temanggung / Badan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Temanggung

Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung


III - 31

DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 7

8

Dinas Nakertrans Kabupaten Temanggung

UPTD BLK, Dinas Nakertrans Kabupaten Temanggung

Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja; Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja

2010

926.887.000

2011

528.000.000

2012

784.000.000

2013

796.931.000

2014

969.055.000

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; Kegiatan Peningkatan Fungsi dan Revitalisasi BLK Menjadi Lembaga Pelatihan Berbasis Kompetensi Tahun ini beralih ke Dekonsentrasi yang menangani SKPD Provinsi -

2010

926.887.000

2011

446.190.000

2012

-

2013

-

-

2014

-

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, kegiatan Pembantuan Pembinaan IKM (Tugas Pembantuan) -

2010

550.000.000

2011

-

-

2012

-

Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negri, kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan -

2013

6.277.398.000

2014

-

-

2010

-

Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan; Kegiatan Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan dan Kegiatan Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2Hp

2011

425.738.000

2012

-

2013

-

2014

-

-

2010

-

-

2011

-

Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak; Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (Bok)

2012

2.107.200.000

2013

2.085.600.000

2014

2.229.600.000

DEPARTEMEN PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 9

Dinas Perindagkop dan UMKM Kab. Temanggung

DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN 10

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Temanggung

DEPARTEMEN KESEHATAN 11

Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung


III - 32

12

RSUD DJOJONEGORO Kabupaten Temanggung

-

2010

-

-

2011

-

Program Pembinaan Upaya Kesehatan; Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan

2012

5.000.000.000

2013

8.000.000.000

2014

30.450.855.000

1 DIPA

2010 2011

2 DIPA

2012

33.689.009.000

2 DIPA

2013

31.884.236.000

2 DIPA

2014

28.972.039.000

8 DIPA

11.281.519.000

6 DIPA

2010 2011

5 DIPA

2012

11.324.679.000

7 DIPA

2013

22.280.851.000

3 DIPA

2014

4.843.655.000

9 DIPA

41.732.374.000

7 DIPA

2010 2011

7 DIPA

2012

45.013.688.000

9 DIPA

2013

54.165.087.000

5 DIPA

2014

33.815.694.000

1 DIPA REKAP UB

REKAP APBN TP

REKAP APBN TP DAN DUB

Sedangkan

untuk

dana

alokasi

khusus

28.856.109.000

9.849.644.000

38.705.753.000

(DAK)

di

Kabupaten Temanggung tahun 2010-2014 sebagaimana tersebut pada tabel 3.15.

Tabel 3.15. Alokasi Dana DAK Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2014 NO 1

BIDANG

SKPD

TAHUN

DAK ( Rp.)

PENDAMPING AN ( Rp.)

PENDIDIKAN a

b

PENDIDIKAN SD

PENDIDIKAN SMP

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

2010

11.403.201.000

1.140.319.000

2011

20.321.700.000

-

2012

45.365.509.680

4.542.695.520

2013

8.696.360.000

916.638.000

2014

8.185.610.000

1.743.714.000

2010

13.222.499.000

1.322.251.000

2011

4.736.100.000

-

2012

4.118.550.000

410.450.000

2013

5.367.250.000

536.450.000

2014

5.594.160.000

-


III - 33

c

d

PENDIDIKAN SMA

PENDIDIKAN SMK

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

JUMLAH DAK BIDANG PENDIDIKAN

2

KESEHATAN a PELAYANAN DASAR

b

c

d

PELAYANAN FARMASI

PELAYANAN RUJUKAN

BIAYA PENUNJANG

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

RSUD Djojonegoro

Dinas Kesehatan

2010

-

-

2011

-

-

2012

-

-

2013

1.369.140.000

140.960.000

2014

3.011.030.000

1.427.500.000

2010

-

-

2011

-

-

2012

-

-

2013

4.689.730.000

463.870.000

2014

6.671.410.000

-

2010

24.625.700.000

2.462.570.000

2011

25.057.800.000

2.505.780.000

2012

49.484.059.680

4.953.145.520

2013

20.122.480.000

2.057.918.000

2014

23.462.210.000

3.171.214.000

2010

5.684.800.000

568.480.030

2011

2.455.100.000

245.510.000

2012

3.106.620.000

310.662.000

2013

2.610.870.000

261.087.000

2014

2.968.640.000

-

2010

-

-

2011

3.708.400.000

370.866.000

2012

3.057.180.000

305.718.000

2013

1.953.060.000

198.306.000

2014

2.329.580.000

-

2010

-

-

2011

-

-

2012

-

-

2013

1.546.500.000

3.775.050.000

2014

1.412.630.000

29.730.000

2010

-

-

2011

-

-

2012

-

154.510.000

2013

-

-

2014

JUMLAH DAK BIDANG KESEHATAN

3

750.000.000

2010

5.684.800.000

568.480.030

2011

6.163.500.000

616.376.000

2012

6.163.800.000

770.890.000

2013

6.110.430.000

4.234.443.000

2014

6.710.850.000

779.730.000

2010

3.533.800.000

353.380.000

2011

5.550.600.000

555.060.000

2012

15.066.800.000

1.510.300.000

2013

4.644.120.000

480.000.000

2014

6.068.710.000

467.000.000

INFRASTRUKTUR JALAN DPU


III - 34

4

INFRASTRUKTUR IRIGASI DPU

5

6

7

8

9

INFRASTRUKTUR AIR MINUM DPU

INFRASTRUKTUR SANITASI DPU

PRASARANA PEMERINTAHAN DAERAH DPU

KELAUTAN DAN PERIKANAN Dinas Peternakan dan Perikanan

261.160.000

2011

6.163.700.000

616.370.000

2012

3.896.150.000

443.320.000

2013

2.754.020.000

275.042.000

2014

3.335.190.000

314.905.000

2010

758.200.000

77.902.000

2011

900.300.000

90.030.000

2012

711.010.000

71.101.000

2013

1.105.270.000

110.527.000

2014

1.383.770.000

125.695.200

2010

639.200.000

63.920.000

2011

846.600.000

84.660.000

2012

769.290.000

161.970.000

2013

685.026.400

391.444.600

2014

2.055.190.000

68.870.000

2010

-

-

2011

-

-

2012

1.530.050.000

2013

-

-

2014

-

-

2010

2.323.000.000

232.300.000

2011

2.336.500.000

343.733.900

2012

1.828.010.000

243.110.000

2013

2.010.680.000

252.947.000

2014

2.411.010.000

381.600.000

2010

3.900.000.000

390.000.000

2011

5.187.100.000

524.288.003

2012

4.236.620.000

423.662.000

2013

4.642.800.000

464.280.000

2014

5.304.230.000

615.000.000

2010

871.500.000

87.150.000

153.005.000

LINGKUNGAN HIDUP Badan Lingkungan Hidup

11

2.611.600.000

PERTANIAN Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan

10

2010

2011

935.500.000

93.550.000

2012

1.092.840.000

109.284.000

2013

1.308.370.000

169.711.000

2014

1.420.980.000

180.000.000

2010

900.600.000

105.483.500

2011

1.035.700.000

583.807.300

2012

960.680.000

124.284.000

2013

1.387.627.188

127.279.250

2014

1.156.370.000

179.519.000

KELUARGA BERENCANA Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan


III - 35

12

KEHUTANAN Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan

Penunjang DAK 13

Pasar

15

944.200.000

169.956.000

2011

1.011.700.000

314.406.000

2012

1.183.780.000

196.600.500

2013

1.147.440.000

164.670.000

2014

1.012.640.000

115.000.000

2014

-

90.000.000

2010

-

-

2011

-

-

2012

-

-

2013

-

-

2014

1.881.980.000

-

2010

-

-

2011

243.600.000

24.350.000

2012

339.930.000

45.738.000

2013

446.390.000

68.000.000

2014

499.680.000

70.000.000

2010

-

-

2011

1.614.200.000

161.420.000

2012

-

-

2013

-

-

2014

-

-

2010

46.792.600.000

4.772.301.530

2011

55.432.600.000

6.352.411.203

2012

87.263.019.680

9.206.410.020

2013

46.364.653.588

8.796.261.850

2014

56.702.810.000

6.468.533.200

PERDAGANGAN Disperindagkop

14

2010

KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi

PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN

DPU

JUMLAH SEMUA BIDANG

3.2.2.4. Deviasi Proyeksi RPJMD dengan RKPD 2015 Proyeksi pendapatan yang tertuang di dalam RPJMD 2013-2018 sebesar Rp. 1.248.007.531.136, sedangkan rencana pendapatan dalam RKPD 2015 adalah

Rp.

1.256.122.513.386

deviasi

sebesar

Rp.

sehingga

8.114.982.250.

Hal

terdapat tersebut

dikarenakan rencana pendapatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Keuangan disesuaikan dengan Belanja. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2015 - Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2015

III - 36

Proyeksi belanja yang tertuang di dalam RPJMD 2013-2018 sebesar Rp. 1.265.507.530.000, sedangkan rencana pendapatan dalam RKPD 2015 adalah deviasi

Rp.

1.312.407.892.545

sebesar

Rp.

sehingga

46.900.362.545.

terdapat Hal

ini

disebabkan adanya kenaikan usulan belanja bantuan keuangan dan kenaikan usulan belanja lainnya di beberapa SKPD. Proyeksi pembiayaan netto yang tertuang di dalam

RPJMD

2013-2018

sebesar

Rp.

17.500.000.000, sedangkan rencana pembiayaan netto dalam

RKPD

2015

adalah

Rp.

56.285.379.159,

sehingga terdapat deviasi sebesar Rp. 38.785.379.159.


III - 37

Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Recommend Documents