BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
5.1. Prospek Keuangan Daerah Tinjauan terhadap kondisi keuangan daerah akan dilakukan, baik dari aspek pendapatan, aspek belanja maupun aspek pembiayaan. Selanjutnya, dalam
melakukan
tinjauan
tersebut,
akan
ada
sedikit
perbedaan
khususnya dengan periodesasi tinjauan yang akan dilakukan, dimana untuk aspek pendapatan tinjauannya akan dilakukan mulai tahun 2001 hingga tahun 2005, sedangkan untuk aspek belanja dan aspek pembiayaan tinjauannya akan dilakukan mulai tahun 2003 hingga 2005. Hal ini dilakukan karena APBD sendiri telah mengalami suatu perubahan struktur format, yaitu : dari format anggaran berimbang menjadi format anggaran surplus/defisit,
dan
ini
tentunya
memberikan
konsekuensi
adanya
perubahan khususnya untuk sisi belanja yang telah menghilangkan dikotomi istilah belanja rutin dan belanja pembangunan, serta mulai diperkenalkannya istilah pembiayaan. Sedangkan mulai tahun 2006 hingga 2011 dikenalkan format belanja yang baru yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Selanjutnya, untuk sisi pendapatan relatif tidak mengalami perubahan yang cukup berarti antara format lama dengan format yang baru meskipun salah satu komponennya yaitu Sisa Lebih Tahun Anggaran Sebelumnya telah menjadi salah satu bagian dari komponen penerimaan pembiayaan. Terkait dengan sub bahasan yang dikedepankan, maka kondisi keuangan ditinjau dari beberapa aspek yang telah dijelaskan adalah dapat diuraikan lebih lanjut, sebagai berikut : a. Aspek Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah Kabupaten Serang selama 5 tahun terakhir, baik secara absolut maupun relatif cenderung mengalami peningkatan, yaitu
RPJMD KAB.SERANG_2006-2011
V-1
TABEL 1 KOMPOSISI APBD ASPEK PENDAPATAN KABUPATEN SERANG SELAMA TAHUN 2001 S.D 2005 (Dalam Jutaan Rupiah) NO
KOMPONEN
2001
2002
2003
2004
2005
I
Pendapatan Asli Daerah
45,990,
60,183,
61,863,
67,915,
72,882,
1
Pajak Daerah
20,762,
19,695,
21,349,
27,876,
27,680,
2
Retribusi Daerah
21,336,
27,773,
23,672,
33,940,
39,099,
3
Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan/Laba Usaha Daerah
1,640,
2,855,
2,815,
2,937,
3,661,
4
Lain-lain PAD Yang Sah
2,250,
9,858,
14,025,
3,160,
2,441,
II
Dana Perimbangan
283,752,
320,984,
418,993,
439,411,
475,333,
39,435,
56,666,
68,297,
80,045,
44,359,
244,317,
264,318,
327,760,
346,946,
372,524,
Dana alokasi Khusus/Bantuan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Provinsi
-
-
2,000,
5,000,
4,000,
-
-
20,936,
7,420,
54,450,
Lain-lain Pendapatan Yang Sah
-
-
22,959,
22,218,
41,198,
Jumlah (1+II+III)
329,742,
381,168,
503,816,
529,545,
589,414,
1 2 3 4 III
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum/Subsidi
Dari Tabel 1 diatas terlihat APBD Kabupaten Serang trend capaian setiap tahun dari
Rp. 329,742 milyar (2001) meningkat Rp.381,168
milyar (tahun 2002) meningkat lagi Rp
503,816 milyar (Tahun 2003
dan Rp 529,545, (tahun 2004) serta menjadi Rp. 589,41 milyar (2005), atau rata-rata setiap tahunnya mengalami peningkatan sekitar 15,76 %. Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), meskipun selama 5 tahun terakhir peranannya masih pada posisi ke-2 setelah Dana Perimbangan namun memiliki perkembangan (trend) yang terus meningkat dari tahun ke tahun, Dari Tabel 1 terlihat bahwa pada tahun 2001 sebesar Rp 45,990; tahun 2002 sebesar Rp 60,183; tahun 2003 sebesar Rp 61,863, tahun 2004 sebesar Rp 67,915 dan tahun 2005 sebesar Rp 77,295 dengan rata-rata peningkatan sebesar 7,31 %, (Tabel 2)
RPJMD KAB.SERANG_2006-2011
V-2
TABEL 2 KOMPOSISI PERTUMBUHAN APBD ASPEK PENDAPATAN KABUPATEN SERANG SELAMA TAHUN 2001 S.D 2005 KOMPONEN
2001
2002
2003
2004
2005
I
Pendapatan Asli Daerah
13.95
15.79
12.28
12.83
12.37
1
Pajak Daerah
6.30
5.17
4.24
5.26
4.70
2
Retribusi Daerah Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan/Laba Usaha Daerah Lain-lain PAD Yang Sah
6.47
7.29
4.70
6.41
6.63
0.50
0.75
0.56
0.55
0.62
0.68
2.59
2.78
0.60
0.41
-
-
-
-
-
Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum/Subsidi
86.05
84.21
83.16
82.98
80.65
11.96
14.87
13.56
15.12
7.53
74.09
69.34
65.06
65.52
63.20
Dana alokasi Khusus/Bantuan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Provinsi Banten
-
-
0.40
0.94
0.68
-
-
4.16
1.40
9.24
Lain-lain Pendapatan Yang Sah
-
-
4.56
4.20
6.99
Jumlah (1+II+III)
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
3 4 II 1 2 3 4 III
dan kenaikan tersebut lebih didorong oleh adanya kenaikan yang dialami oleh hampir seluruh sub-sub komponen yang ada dalam PAD, yaitu : Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Perusahaan Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah meskipun untuk sub komponen yang disebutkan terakhir memiliki peranan yang relatif kecil. Untuk komponen Dana Perimbangan, peranannya selama 5 tahun terakhir dalam ikut membentuk total Pendapatan Daerah cenderung menunjukan penurunan, (lihat Tabel 2) kecenderungannya adalah 86.05 % tahun 2001; 84.21% tahun 2002; 83.16% tahun 2003; 82.98% tahun 2004; 80.65% menjadi 80.65 % tahun 2005 dan penurunan tersebut lebih disebabkan oleh adanya penurunan peranan DAU ( 74.09 % pada tahun 2001.; 63.94 % pada tahun 2002 ;65.06% pada tahun 2003 ; 65.52%; pada tahun 2004 menjadi 63.20 % pada tahun 2005) dan peranan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak ( 11.96 %
RPJMD KAB.SERANG_2006-2011
tahun 2001
V-3
14.87%
tahun 2002 ; 13.56% tahun 2006 ; 15.12%
tahun 2004
menjadi 7.53 % pada tahun 2005), sedangkan untuk peranan Bagi Hasil dari Provinsi cenderung meningkat,
;
Dana
dari 4.16 % (2003)
menjadi 9.24 % (2005). Selanjutnya untuk komponen Lain-lain Pendapatan yang Sah yang dalam hal ini dikelola melalui Bantuan Dana Kontijensi/Penyeimbang dari Pemerintah, meskipun dalam 5 tahun terakhir menunjukan adanya perkembangan peranan yang semakin meningkat (dari 4.56 % pada tahun 2003 menjadi 6.99 % pada tahun 2005), namun peranan tersebut masih relatif
kecil
dalam ikut menyumbang
pembentukan total
pendapatan daerah. Beberapa
kesimpulan
yang
dapat
ditarik
dari
perkembangan
fenonema pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut :
PAD, meskipun mengalami peningkatan peranan tidak begitu besar namun peningkatan peranan tersebut tampaknya memperlihatkan adanya suatu kecenderung yang konsisten dari tahun ke tahun, dan ini tampaknya harus tetap dijaga untuk dapat lebih berperan dalam ikut menentukan besaran perolehan pendapatan daerah untuk masa-masa yang akan datang.
Dana perimbangan, dalam 5 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan peranan, dan penurunan tersebut lebih disebabkan oleh adanya penurunan peranan Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam). Lebih jauh lagi, penurunan ini tampaknya tidak bisa dilepaskan dari fenomena yang saat ini tengah berkembang dan sangat mungkin akan terus berlanjut untuk masa-masa yang akan datang yaitu semakin terbatasnya keuangan negara yang didorong oleh semakin besarnya beban keuangan negara untuk melunasi hutang negara yang jatuh tempo dan pembiayaan masyarakat,
berbagai serta
subsidi
adanya
dalam
tuntutan
meringankan
untuk
lebih
beban
memelihara
pelestarian lingkungan (konservasi SDA). Berpijak dari hal tersebut, kedepan komponen dana perimbangan akan sangat ditentukan oleh pos Bagi Hasil Pajak dan Penerimaan dari Provinsi, dimana kedua komponen tersebut tidak akan bisa dilepaskan dari usaha keras
RPJMD KAB.SERANG_2006-2011
V-4
yang
harus
dijalankan
oleh
pemerintah
kota
untuk
dapat
memperoleh dana sharing sesuai dengan kebutuhan yang ada. b.
Aspek Belanja Daerah Hampir sama dengan kondisi yang ditunjukan pada aspek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah selama tiga tahun (2003-2005) pengaplikasian format anggaran surplus/defisit baik secara absolut maupun relatif menunjukan adanya suatu peningkatan, TABEL 3 KOMPOSISI BELANJA DAERAH KABUPATEN SERANG PERIODE TAHUN 2003 S/D 2005 KOMPONEN
2003
2004
2005
122,355,690,456.31
144,249,327,189.00
136,829,376,422.00
65,564,234,696
88,301,160,041
82,966,062,915
25,326,824,438
31,887,396,648
28,020,591,173
31,464,631,322
24,060,770,500
25,842,722,334
381,751,505,629
418,205,610,475
493,575,384,787
196,306,894,494
223,610,298,463
270,198,496,397
76,483,388,380
60,469,126,116
81,839,960,190
66,836,971,543
80,150,481,721
75,496,388,000
34,616,347,612
48,975,704,175
62,040,540,200
7,507,903,600
5,000,000,000
4,000,000,000
504,107,196,085.31
562,454,937,664.00
630,404,761,209.00
Defisit/Surplus
(39,891,709,304.56)
(54,066,268,743.00)
(40,990,000,916.00)
PEMBIAYAAN
39,891,709,304.56
54,066,268,743.00
40,990,000,916.00
543,998,905,389.87
616,521,206,407.00
589,414,760,293.00
BELANJA APARATUR Belanja Administrasi Umum Belanja Operasional dan Pemeliharaan Belanja Modal BELANJA PUBLIK Belanja Admimistrasi Umum Belanja Operasional dan Pemeliharaan Belanja Modal Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Belanja Tidak Tersangka Total Belanja
Total Pendapatan
dari Tabel 3 diatas terlihat perkembangan belanja selama tiga tahun yaitu Rp. 504.107 milyar (tahun 2003); Tahun 2004 menjadi Rp 562.454 dan tahun 2005 menjadi Rp. 630,045 milyar
(2005) atau mengalami
pertumbuhan sekitar 24.98%.
RPJMD KAB.SERANG_2006-2011
V-5
TABEL 4 PERTUMBUHAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SERANG PERIODE TAHUN 2003 S/D 2005 KOMPONEN
2003
2004
2005
BELANJA APARATUR Belanja Administrasi Umum Belanja Operasional dan Pemeliharaan Belanja Modal
24.27 13.01 5.02 6.24
25.65 15.70 5.67 4.28
21.71 13.16 4.44 4.10
BELANJA PUBLIK Belanja Admimistrasi Umum Belanja Operasional dan Pemeliharaan Belanja Modal Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Belanja Tidak Tersangka
75.73 38.94 15.17 13.26
74.35 39.76 10.75 14.25
78.29 42.86 12.98 11.98
6.87 1.49 -
8.71 0.89 -
9.84 0.63 -
100.00
100.00
100.00
Defisit/Surplus
(7.91)
-
(6.50)
PEMBIAYAAN
-
-
-
107.91
109.61
93.50
Total Belanja
Total Pendapatan
Ditinjau
dari
komposisi
penggunaannya,
komponen
Belanja
Pelayanan Publik merupakan komponen yang cukup besar menyerap belanja daerah yaitu apabila pada tahun 2003 menyerap sekitar 75,73% begitu pula tahun 2004 sebesar 74.35 % maka pada tahun 2005 direncanakan menyerap sekitar 78,29 %. Selanjutnya dari besaran penggunaan dana belanja tersebut 28.43% (2003) dan
25% (Tahun
2004) serta 24.96 % (2005) adalah berasal dari Belanja Operasi dan Pemeliharaan serta
Belanja
Modal
yang telah
digunakan untuk
mendukung belanja program dan selebihnya adalah digunakan untuk Belanja Administrasi Umum. Demikian halnya untuk Belanja Aparatur Daerah yang telah menyerap dana belanja sekitar 24.27 % (2004) 25.65 % Tahun 2004 dan 21.71 % (2005) adalah juga telah digunakan untuk mendukung belanja program yaitu sekitar 11.26 % tahun 2003 ; 90.95 % (2004) dan 8.54 % (2005) yang dalam hal ini disumbang dari Belanja Operasi dan
RPJMD KAB.SERANG_2006-2011
V-6
Pemeliharaan serta Belanja Modal, sedangkan sisanya adalah masingmasing sekitar 13.01% yahun 2003 ; ; 15.70 % (2004) dan 13.16 % (2005) yang telah digunakan untuk Belanja Administrasi Umum. Selain itu, untuk 2 komponen lainnya seperti Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Tersangka, masing-masing menunjukan persentase penyerapan belanja, yaitu : sekitar 6.87 dan sekitar 1.49 % Tahun 2003 ; 8.71% dan 089 % pada tahun 2004, dan pada tahun 2005 persentase penyerapan penggunaan dan untuk belanja adalah sekitar 9.84 % dan sekitar 0.63%. c. Aspek Pembiyaan Daerah Besaran kebutuhan belanja yang terjadi pada tahun 2004 dan 2005 apabila dibandingkan dengan Pendapatan Daerah pada tahun yang sama, tampaknya telah memberikan kondisi defisit sekitar 7,91 % (2003) dan deficit sekitar 6.50 % (2005). Adanya hal tersebut setidaknya telah
memberikan
konsekuensi
adanya
komponen
pengeluaran
pembiyaan yang harus ditutup dan/atau dimanfaatkan sebagai akibat dari adanya selisih lebih dan/atau kurang antara belanja daerah dengan pendapatan daerah yang ada. Berdasarkan data APBD tahun 2004 dan tahun 2005, komponen penerimaan pembiyaan yang digunakan untuk menutup pengeluaran pembiayaan adalah lebih banyak ditentukan oleh Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu yaitu masing-masing mencapai sekitar 100%, 5.2
Arah Kebijakan Keuangan Daerah Seperti halnya yang dipergunakan dalam memproyeksi ekonomi kota, maka dengan menggunakan pendekatan analisis pertumbuhan elastisitas khususnya dalam menghitung proyeksi PAD dan Belanja Daerah, serta dengan meletakkan beberapa asumsi, seperti : a. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serang diperkirakan akan sama dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu : 6,1% (2006) ; 6,7% (2007) ; 7,2% (2008) ; 7,6% (2009); dan 7,6% (2010); b. Selama periode proyeksi, tingkat inflasi diperkirakan akan mencapai sekitar 8,37% untuk setiap tahunnya;
RPJMD KAB.SERANG_2006-2011
V-7
c. Tax Ratio (PAD terhadap PDRB) selama periode proyeksi diperkirakan akan mencapai sekitar 0,59% untuk setiap tahunnya; d. Selama periode proyeksi, komponen DAU, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dan
Dana
Perimbangan,
serta
Lain-lain
Pendapatan
yang
Sah
diperkirakan tetap sebagaimana angka pada tahun 2006/2007. 1. Aspek Pendapatan Daerah Pendapatan daerah Kabupaten Serang sampai dengan tahun 2010 nanti diperkirakan akan mengalami peningkatan setiap tahunnya dan pertumbuhan tersebut lebih disebabkan oleh adanya peningkatan pada komponen PAD dan komponen Dana Perimbangan. Secara riil besaran PAD untuk proyeksi dari tahun 2006 s/d tahun 2010 seperti pada Tabel 5 pada tahun 2006 PAD diproyeksi sebesar Rp 90.486.910.395; tahun 2007
sebesar
96.586.772.380 ;
Rp
93.431.204.000,
tahun
2008
sebesar
Rp
tahun 2009 sebesar Rp 99.990.983.811, dan tahun
2010 sebesar Rp 103.694.462.941. Pertumbuhan komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Perusahaan Daerah akan menjadi faktor
yang
penting
dalam
mendorong
pertumbuhan
PAD
nanti.
Sedangkan untuk Dana Perimbangan terdiri dari komponen : Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
RPJMD KAB.SERANG_2006-2011
V-8
TABEL 5 PROYEKSI APBD KABUPATEN SERANG ASPEK PENDAPATAN PERIODE TAHUN 2006 S/D 2010 (Dalam Jutaan Rupiah) KOMPONEN I
Pendapatan Asli Daerah
1 2 3
2006
2007
2008
2009
2010
90.486.910.395
93.431.204.000
96.586.772.380
99.990.983.811
103.694.462.941
Pajak Daerah
32.207.000.000
33.260.000.000
34.357.580.000
35.505.123.172
36.712.297.360
Retribusi Daerah
49.346.692.395
50.519.021.000
51.731.477.504
52.993.725.555
54.318.568.694
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
4.736.300.000
4.736.300.000
4.736.300.000
4.736.300.000
4.736.300.000
4
Lain-lain PAD Yang Sah
4.196.918.000
4.915.883.000
5.761.414.876
6.755.835.084
7.927.296.887
II
Dana Perimbangan
628.313.290.512
730.081.290.512
730.081.290.512
730.081.290.512
730.081.290.512
1
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
66.383.290.512
66.383.290.512
66.383.290.512
66.383.290.512
66.383.290.512
2
Dana Alokasi Umum/Subsidi
548.390.000.000
605.720.000.000
605.720.000.000
605.720.000.000
605.720.000.000
3
Dana alokasi Khusus/Bantuan
13.540.000.000
57.978.000.000
57.978.000.000
57.978.000.000
57.978.000.000
III
Lain-lain Pendapatan Yang Sah
64.089.518.026
64.100.000.000
64.100.000.000
64.100.000.000
64.100.000.000
1 2 3
Hibah Dana Darurat Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Dari Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
44.089.518.026
44.100.000.000
44.100.000.000
44.100.000.000
44.100.000.000
-
-
-
-
-
Bantuan Keuangan Dari Provinsi dan Dari Pemerintah Daerah Lainnya
20.000.000.000
20.000.000.000
20.000.000.000
20.000.000.000
20.000.000.000
782.889.718.933
887.612.494.512
890.768.062.892
894.172.274.323
897.875.753.453
4 5
PENDAPATAN DAERAH
Ditinjau dari komposisi Pendapatan Daerah, trend kenaikan peranan PAD dan peranan Dana Perimbangan yang cenderung tetap sampai dengan tahun 2010 nanti diperkirakan akan terus berlangsung meskipun dalam kaitan tersebut diperkirakan dominasi peranan Dana Perimbangan dalam membentuk total perolehan Pendapatan Daerah akan tetap diatas peranan PAD. Sedangkan untuk komponen Lain-lain Pendapatan yang Sah peranannya dipengaruhi oleh dua komponen yaitu Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya serta Bantuan Keuangan dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya. 2. Aspek Belanja Daerah Proyeksi belanja daerah tahun 2006 hingga 2010 terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Untuk komponen belanja tidak langsung
RPJMD KAB.SERANG_2006-2011
V-9
diantaranya belanja bantuan social, belanja bantuan keuangan kepada provinsi / Kab. / Kota & Pemerintah Desa dan belanja tidak terduga cenderung tetap. Selain komponen tersebut sampai dengan tahun 2010 nanti diperkirakan mengalami peningkatan (lihat Tabel 6). TABEL 6 PROYEKSI APBD KABUPATEN SERANG ASPEK BELANJA PERIODE TAHUN 2006 S/D 2010
KOMPONEN BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
2006
2007
2008
2009
2010
375.616.342.168
491.216.682.004
488.762.400.000
490.807.650.000
492.863.126.250
312.870.977.232
411.504.282.004
413.561.803.414
415.629.612.431
417.707.760.493
-
-
-
-
-
1.420.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
41.303.042.736
40.115.250.000
40.115.250.000
40.115.250.000
40.115.250.000
-
-
-
-
-
16.022.322.200
35.597.150.000
35.597.150.000
35.597.150.000
35.597.150.000
4.000.000.000
4.000.000.000
4.000.000.000
4.000.000.000
4.000.000.000
401.541.032.253
396.016.544.512
399.976.709.957
401.976.593.507
403.986.476.474
35.294.899.038
55.412.896.291
55.679.728.150
56.237.917.425
56.519.107.012
Belanja Barang dan Jasa
158.653.052.672
176.367.670.049
177.267.697.770
179.044.806.440
179.940.030.473
Belanja Modal
207.593.080.543
164.235.978.172
165.049.201.314
166.703.819.557
167.537.338.655
777.157.374.421
887.233.226.516
891.270.830.649
895.328.622.802
899.406.703.916
5.732.344.512
379.267.996
(502.767.757)
(1.156.348.479)
(1.563.430.426)
-
-
-
-
-
Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab./Kota & Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab./Kota & Pemerintah Desa Belanja Tidak Terduga
BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai
BELANJA DAERAH
Surplus/Defisit
PEMBIAYAAN
PENDAPATAN DAERAH
782.889.718.933
RPJMD KAB.SERANG_2006-2011
887.612.494.512
890.768.062.892
894.172.274.323
897.875.753.453
V-10
Selanjutnya ditinjau dari komposisi masing-masing belanja, maka belanja tidak langsung diperkirakan akan cukup mendominasi dalam menyerap penggunaan dana untuk belanja yaitu rata – rata sekitar 53,93% dari total belanja daerah. Sedangkan untuk belanja langsung diperkirakan menyerap rata – rata sebesar 46,07% dari total belanja daerah. 3. Aspek Pembiayaan Daerah Tidak seperti yang terjadi pada APBD tahun 2005, kondisi keuangan daerah diperkirakan akan mengalami surplus anggaran pada tahun 2006 dan tahun 2007 namun pada tahun 2008 hingga 2010 kondisi keuangan daerah diperkirakan akan mengalami defisit anggaran dan seperti halnya pada tahun 2005, maka alternative penerimaan pembiayaan
dari
Sisa
Lebih
Perhitungan
Anggaran
Tahun
Lalu
diperkirakan akan menjadi komponen yang cukup penting untuk menutup pengeluaran pembiayaan yang akan terjadi – disamping alternatif penerimaan pembiayaan lainnya yang bisa dikembangkan, seperti : pinjaman daerah, penerbitan surat obligasi dan penjualan asset – baik
yang
akan
dipergunakan
untuk
penyertaan
modal
maupun
pembayaran angsuran utang pokok yang akan jatuh tempo, ataupun program pengeluaran pembiayaan lainnya yang timbul sebagai akibat dari pengembangan alternatif penerimaan pembiayaan. Terdapat beberapa hal yang cukup penting terkait dengan prospek keuangan daerah kedepan yang antara lain adalah :
Bahwa peranan sektor Pajak Daerah dan BUMD dalam memberikan sumbangan ke PAD, kedepan tampaknya akan semakin penting. Untuk itu, upaya untuk terus melakukan baik ekstensifikasi melalui perluasan
basis
pajak
tanpa
harus
menambah beban
kepada
masyarakat maupun intensifikasi melalui upaya yang terus menerus dalam melakukan perbaikan kedalam dan senantiasa meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi dalam memenuhi kewajibannya adalah hal yang mutlak untuk tetap dilanjutkan secara konsisten termasuk dalam upaya untuk terus meningkatkan efisiensi, baik di tubuh
penyelenggara
pemerintahan
daerah
Kabupaten
Serang
maupun pada setiap perusahaan daerah. RPJMD KAB.SERANG_2006-2011
V-11
Upaya ekstensifikasi pajak sebagaimana yang telah disampaikan, tampaknya
tidak
cukup
hanya
mengandalkan
kondisi
sarana-
prasarana kota yang ada seperti saat ini. Untuk itu, kedepan prioritas pembangunan kota harus benar-benar fokus pada sektor-sektor yang mampu menarik investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat yang dalam hal ini tentunya
harus
dilakukan
dengan
tanpa
mengesampingkan
konsistensi dalam menekan ketimpangan pendapatan masyarakat sebagai bentuk upaya untuk menekan angka kemiskinan, serta tahap memperhatikan
keseimbangan
dalam
segala
aspek
kehidupan
masyarakat yang ada di Kabupaten Serang
RPJMD KAB.SERANG_2006-2011
V-12