BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

5.1. Prospek Keuangan Daerah Tinjauan terhadap kondisi keuangan daerah akan dilakukan, baik dari aspek pendapatan, aspek belanja maupun aspek pembiayaan. Selanjutnya, dalam

melakukan

tinjauan

tersebut,

akan

ada

sedikit

perbedaan

khususnya dengan periodesasi tinjauan yang akan dilakukan, dimana untuk aspek pendapatan tinjauannya akan dilakukan mulai tahun 2001 hingga tahun 2005, sedangkan untuk aspek belanja dan aspek pembiayaan tinjauannya akan dilakukan mulai tahun 2003 hingga 2005. Hal ini dilakukan karena APBD sendiri telah mengalami suatu perubahan struktur format, yaitu : dari format anggaran berimbang menjadi format anggaran surplus/defisit,

dan

ini

tentunya

memberikan

konsekuensi

adanya

perubahan khususnya untuk sisi belanja yang telah menghilangkan dikotomi istilah belanja rutin dan belanja pembangunan, serta mulai diperkenalkannya istilah pembiayaan. Sedangkan mulai tahun 2006 hingga 2011 dikenalkan format belanja yang baru yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Selanjutnya, untuk sisi pendapatan relatif tidak mengalami perubahan yang cukup berarti antara format lama dengan format yang baru meskipun salah satu komponennya yaitu Sisa Lebih Tahun Anggaran Sebelumnya telah menjadi salah satu bagian dari komponen penerimaan pembiayaan. Terkait dengan sub bahasan yang dikedepankan, maka kondisi keuangan ditinjau dari beberapa aspek yang telah dijelaskan adalah dapat diuraikan lebih lanjut, sebagai berikut : a. Aspek Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah Kabupaten Serang selama 5 tahun terakhir, baik secara absolut maupun relatif cenderung mengalami peningkatan, yaitu

RPJMD KAB.SERANG_2006-2011

V-1

TABEL 1 KOMPOSISI APBD ASPEK PENDAPATAN KABUPATEN SERANG SELAMA TAHUN 2001 S.D 2005 (Dalam Jutaan Rupiah) NO

KOMPONEN

2001

2002

2003

2004

2005

I

Pendapatan Asli Daerah

45,990,

60,183,

61,863,

67,915,

72,882,

1

Pajak Daerah

20,762,

19,695,

21,349,

27,876,

27,680,

2

Retribusi Daerah

21,336,

27,773,

23,672,

33,940,

39,099,

3

Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan/Laba Usaha Daerah

1,640,

2,855,

2,815,

2,937,

3,661,

4

Lain-lain PAD Yang Sah

2,250,

9,858,

14,025,

3,160,

2,441,

II

Dana Perimbangan

283,752,

320,984,

418,993,

439,411,

475,333,

39,435,

56,666,

68,297,

80,045,

44,359,

244,317,

264,318,

327,760,

346,946,

372,524,

Dana alokasi Khusus/Bantuan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Provinsi

-

-

2,000,

5,000,

4,000,

-

-

20,936,

7,420,

54,450,

Lain-lain Pendapatan Yang Sah

-

-

22,959,

22,218,

41,198,

Jumlah (1+II+III)

329,742,

381,168,

503,816,

529,545,

589,414,

1 2 3 4 III

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum/Subsidi

Dari Tabel 1 diatas terlihat APBD Kabupaten Serang trend capaian setiap tahun dari

Rp. 329,742 milyar (2001) meningkat Rp.381,168

milyar (tahun 2002) meningkat lagi Rp

503,816 milyar (Tahun 2003

dan Rp 529,545, (tahun 2004) serta menjadi Rp. 589,41 milyar (2005), atau rata-rata setiap tahunnya mengalami peningkatan sekitar 15,76 %. Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), meskipun selama 5 tahun terakhir peranannya masih pada posisi ke-2 setelah Dana Perimbangan namun memiliki perkembangan (trend) yang terus meningkat dari tahun ke tahun, Dari Tabel 1 terlihat bahwa pada tahun 2001 sebesar Rp 45,990; tahun 2002 sebesar Rp 60,183; tahun 2003 sebesar Rp 61,863, tahun 2004 sebesar Rp 67,915 dan tahun 2005 sebesar Rp 77,295 dengan rata-rata peningkatan sebesar 7,31 %, (Tabel 2)


V-2

TABEL 2 KOMPOSISI PERTUMBUHAN APBD ASPEK PENDAPATAN KABUPATEN SERANG SELAMA TAHUN 2001 S.D 2005 KOMPONEN

2001

2002

2003

2004

2005

I


13.95

15.79

12.28

12.83

12.37

1

Pajak Daerah

6.30

5.17

4.24

5.26

4.70

2

Retribusi Daerah Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan/Laba Usaha Daerah Lain-lain PAD Yang Sah

6.47

7.29

4.70

6.41

6.63

0.50

0.75

0.56

0.55

0.62

0.68

2.59

2.78

0.60

0.41

-

-

-

-

-

Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum/Subsidi

86.05

84.21

83.16

82.98

80.65

11.96

14.87

13.56

15.12

7.53

74.09

69.34

65.06

65.52

63.20

Dana alokasi Khusus/Bantuan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Provinsi Banten

-

-

0.40

0.94

0.68

-

-

4.16

1.40

9.24


-

-

4.56

4.20

6.99

Jumlah (1+II+III)

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

3 4 II 1 2 3 4 III

dan kenaikan tersebut lebih didorong oleh adanya kenaikan yang dialami oleh hampir seluruh sub-sub komponen yang ada dalam PAD, yaitu : Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Perusahaan Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah meskipun untuk sub komponen yang disebutkan terakhir memiliki peranan yang relatif kecil. Untuk komponen Dana Perimbangan, peranannya selama 5 tahun terakhir dalam ikut membentuk total Pendapatan Daerah cenderung menunjukan penurunan, (lihat Tabel 2) kecenderungannya adalah 86.05 % tahun 2001; 84.21% tahun 2002; 83.16% tahun 2003; 82.98% tahun 2004; 80.65% menjadi 80.65 % tahun 2005 dan penurunan tersebut lebih disebabkan oleh adanya penurunan peranan DAU ( 74.09 % pada tahun 2001.; 63.94 % pada tahun 2002 ;65.06% pada tahun 2003 ; 65.52%; pada tahun 2004 menjadi 63.20 % pada tahun 2005) dan peranan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak ( 11.96 %


tahun 2001

V-3

14.87%

tahun 2002 ; 13.56% tahun 2006 ; 15.12%

tahun 2004

menjadi 7.53 % pada tahun 2005), sedangkan untuk peranan Bagi Hasil dari Provinsi cenderung meningkat,

;

Dana

dari 4.16 % (2003)

menjadi 9.24 % (2005). Selanjutnya untuk komponen Lain-lain Pendapatan yang Sah yang dalam hal ini dikelola melalui Bantuan Dana Kontijensi/Penyeimbang dari Pemerintah, meskipun dalam 5 tahun terakhir menunjukan adanya perkembangan peranan yang semakin meningkat (dari 4.56 % pada tahun 2003 menjadi 6.99 % pada tahun 2005), namun peranan tersebut masih relatif

kecil

dalam ikut menyumbang

pembentukan total

pendapatan daerah. Beberapa

kesimpulan

yang

dapat

ditarik

dari

perkembangan

fenonema pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut : 

PAD, meskipun mengalami peningkatan peranan tidak begitu besar namun peningkatan peranan tersebut tampaknya memperlihatkan adanya suatu kecenderung yang konsisten dari tahun ke tahun, dan ini tampaknya harus tetap dijaga untuk dapat lebih berperan dalam ikut menentukan besaran perolehan pendapatan daerah untuk masa-masa yang akan datang.



Dana perimbangan, dalam 5 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan peranan, dan penurunan tersebut lebih disebabkan oleh adanya penurunan peranan Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam). Lebih jauh lagi, penurunan ini tampaknya tidak bisa dilepaskan dari fenomena yang saat ini tengah berkembang dan sangat mungkin akan terus berlanjut untuk masa-masa yang akan datang yaitu semakin terbatasnya keuangan negara yang didorong oleh semakin besarnya beban keuangan negara untuk melunasi hutang negara yang jatuh tempo dan pembiayaan masyarakat,

berbagai serta

subsidi

adanya

dalam

tuntutan

meringankan

untuk

lebih

beban

memelihara

pelestarian lingkungan (konservasi SDA). Berpijak dari hal tersebut, kedepan komponen dana perimbangan akan sangat ditentukan oleh pos Bagi Hasil Pajak dan Penerimaan dari Provinsi, dimana kedua komponen tersebut tidak akan bisa dilepaskan dari usaha keras


V-4

yang

harus

dijalankan

oleh

pemerintah

kota

untuk

dapat

memperoleh dana sharing sesuai dengan kebutuhan yang ada. b.

Aspek Belanja Daerah Hampir sama dengan kondisi yang ditunjukan pada aspek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah selama tiga tahun (2003-2005) pengaplikasian format anggaran surplus/defisit baik secara absolut maupun relatif menunjukan adanya suatu peningkatan, TABEL 3 KOMPOSISI BELANJA DAERAH KABUPATEN SERANG PERIODE TAHUN 2003 S/D 2005 KOMPONEN

2003

2004

2005

122,355,690,456.31

144,249,327,189.00

136,829,376,422.00

65,564,234,696

88,301,160,041

82,966,062,915

25,326,824,438

31,887,396,648

28,020,591,173

31,464,631,322

24,060,770,500

25,842,722,334

381,751,505,629

418,205,610,475

493,575,384,787

196,306,894,494

223,610,298,463

270,198,496,397

76,483,388,380

60,469,126,116

81,839,960,190

66,836,971,543

80,150,481,721

75,496,388,000

34,616,347,612

48,975,704,175

62,040,540,200

7,507,903,600

5,000,000,000

4,000,000,000

504,107,196,085.31

562,454,937,664.00

630,404,761,209.00

Defisit/Surplus

(39,891,709,304.56)

(54,066,268,743.00)

(40,990,000,916.00)

PEMBIAYAAN

39,891,709,304.56

54,066,268,743.00

40,990,000,916.00

543,998,905,389.87

616,521,206,407.00

589,414,760,293.00

BELANJA APARATUR Belanja Administrasi Umum Belanja Operasional dan Pemeliharaan Belanja Modal BELANJA PUBLIK Belanja Admimistrasi Umum Belanja Operasional dan Pemeliharaan Belanja Modal Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Belanja Tidak Tersangka Total Belanja

Total Pendapatan

dari Tabel 3 diatas terlihat perkembangan belanja selama tiga tahun yaitu Rp. 504.107 milyar (tahun 2003); Tahun 2004 menjadi Rp 562.454 dan tahun 2005 menjadi Rp. 630,045 milyar

(2005) atau mengalami

pertumbuhan sekitar 24.98%.


V-5

TABEL 4 PERTUMBUHAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SERANG PERIODE TAHUN 2003 S/D 2005 KOMPONEN

2003

2004

2005

BELANJA APARATUR Belanja Administrasi Umum Belanja Operasional dan Pemeliharaan Belanja Modal

24.27 13.01 5.02 6.24

25.65 15.70 5.67 4.28

21.71 13.16 4.44 4.10

BELANJA PUBLIK Belanja Admimistrasi Umum Belanja Operasional dan Pemeliharaan Belanja Modal Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Belanja Tidak Tersangka

75.73 38.94 15.17 13.26

74.35 39.76 10.75 14.25

78.29 42.86 12.98 11.98

6.87 1.49 -

8.71 0.89 -

9.84 0.63 -

100.00

100.00

100.00

Defisit/Surplus

(7.91)

-

(6.50)

PEMBIAYAAN

-

-

-

107.91

109.61

93.50

Total Belanja

Total Pendapatan

Ditinjau

dari

komposisi

penggunaannya,

komponen

Belanja

Pelayanan Publik merupakan komponen yang cukup besar menyerap belanja daerah yaitu apabila pada tahun 2003 menyerap sekitar 75,73% begitu pula tahun 2004 sebesar 74.35 % maka pada tahun 2005 direncanakan menyerap sekitar 78,29 %. Selanjutnya dari besaran penggunaan dana belanja tersebut 28.43% (2003) dan

25% (Tahun

2004) serta 24.96 % (2005) adalah berasal dari Belanja Operasi dan Pemeliharaan serta

Belanja

Modal

yang telah

digunakan untuk

mendukung belanja program dan selebihnya adalah digunakan untuk Belanja Administrasi Umum. Demikian halnya untuk Belanja Aparatur Daerah yang telah menyerap dana belanja sekitar 24.27 % (2004) 25.65 % Tahun 2004 dan 21.71 % (2005) adalah juga telah digunakan untuk mendukung belanja program yaitu sekitar 11.26 % tahun 2003 ; 90.95 % (2004) dan 8.54 % (2005) yang dalam hal ini disumbang dari Belanja Operasi dan


V-6

Pemeliharaan serta Belanja Modal, sedangkan sisanya adalah masingmasing sekitar 13.01% yahun 2003 ; ; 15.70 % (2004) dan 13.16 % (2005) yang telah digunakan untuk Belanja Administrasi Umum. Selain itu, untuk 2 komponen lainnya seperti Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Tersangka, masing-masing menunjukan persentase penyerapan belanja, yaitu : sekitar 6.87 dan sekitar 1.49 % Tahun 2003 ; 8.71% dan 089 % pada tahun 2004, dan pada tahun 2005 persentase penyerapan penggunaan dan untuk belanja adalah sekitar 9.84 % dan sekitar 0.63%. c. Aspek Pembiyaan Daerah Besaran kebutuhan belanja yang terjadi pada tahun 2004 dan 2005 apabila dibandingkan dengan Pendapatan Daerah pada tahun yang sama, tampaknya telah memberikan kondisi defisit sekitar 7,91 % (2003) dan deficit sekitar 6.50 % (2005). Adanya hal tersebut setidaknya telah

memberikan

konsekuensi

adanya

komponen

pengeluaran

pembiyaan yang harus ditutup dan/atau dimanfaatkan sebagai akibat dari adanya selisih lebih dan/atau kurang antara belanja daerah dengan pendapatan daerah yang ada. Berdasarkan data APBD tahun 2004 dan tahun 2005, komponen penerimaan pembiyaan yang digunakan untuk menutup pengeluaran pembiayaan adalah lebih banyak ditentukan oleh Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu yaitu masing-masing mencapai sekitar 100%, 5.2

Arah Kebijakan Keuangan Daerah Seperti halnya yang dipergunakan dalam memproyeksi ekonomi kota, maka dengan menggunakan pendekatan analisis pertumbuhan elastisitas khususnya dalam menghitung proyeksi PAD dan Belanja Daerah, serta dengan meletakkan beberapa asumsi, seperti : a. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serang diperkirakan akan sama dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu : 6,1% (2006) ; 6,7% (2007) ; 7,2% (2008) ; 7,6% (2009); dan 7,6% (2010); b. Selama periode proyeksi, tingkat inflasi diperkirakan akan mencapai sekitar 8,37% untuk setiap tahunnya;


V-7

c. Tax Ratio (PAD terhadap PDRB) selama periode proyeksi diperkirakan akan mencapai sekitar 0,59% untuk setiap tahunnya; d. Selama periode proyeksi, komponen DAU, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dan

Dana

Perimbangan,

serta

Lain-lain

Pendapatan

yang

Sah

diperkirakan tetap sebagaimana angka pada tahun 2006/2007. 1. Aspek Pendapatan Daerah Pendapatan daerah Kabupaten Serang sampai dengan tahun 2010 nanti diperkirakan akan mengalami peningkatan setiap tahunnya dan pertumbuhan tersebut lebih disebabkan oleh adanya peningkatan pada komponen PAD dan komponen Dana Perimbangan. Secara riil besaran PAD untuk proyeksi dari tahun 2006 s/d tahun 2010 seperti pada Tabel 5 pada tahun 2006 PAD diproyeksi sebesar Rp 90.486.910.395; tahun 2007

sebesar

96.586.772.380 ;

Rp

93.431.204.000,

tahun

2008

sebesar

Rp

tahun 2009 sebesar Rp 99.990.983.811, dan tahun

2010 sebesar Rp 103.694.462.941. Pertumbuhan komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Perusahaan Daerah akan menjadi faktor

yang

penting

dalam

mendorong

pertumbuhan

PAD

nanti.

Sedangkan untuk Dana Perimbangan terdiri dari komponen : Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.


V-8

TABEL 5 PROYEKSI APBD KABUPATEN SERANG ASPEK PENDAPATAN PERIODE TAHUN 2006 S/D 2010 (Dalam Jutaan Rupiah) KOMPONEN I


1 2 3

2006

2007

2008

2009

2010

90.486.910.395

93.431.204.000

96.586.772.380

99.990.983.811

103.694.462.941

Pajak Daerah

32.207.000.000

33.260.000.000

34.357.580.000

35.505.123.172

36.712.297.360

Retribusi Daerah

49.346.692.395

50.519.021.000

51.731.477.504

52.993.725.555

54.318.568.694

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

4.736.300.000

4.736.300.000

4.736.300.000

4.736.300.000

4.736.300.000

4

Lain-lain PAD Yang Sah

4.196.918.000

4.915.883.000

5.761.414.876

6.755.835.084

7.927.296.887

II

Dana Perimbangan

628.313.290.512

730.081.290.512

730.081.290.512

730.081.290.512

730.081.290.512

1

Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak

66.383.290.512

66.383.290.512

66.383.290.512

66.383.290.512

66.383.290.512

2

Dana Alokasi Umum/Subsidi

548.390.000.000

605.720.000.000

605.720.000.000

605.720.000.000

605.720.000.000

3

Dana alokasi Khusus/Bantuan

13.540.000.000

57.978.000.000

57.978.000.000

57.978.000.000

57.978.000.000

III


64.089.518.026

64.100.000.000

64.100.000.000

64.100.000.000

64.100.000.000

1 2 3

Hibah Dana Darurat Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Dari Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

44.089.518.026

44.100.000.000

44.100.000.000

44.100.000.000

44.100.000.000

-

-

-

-

-

Bantuan Keuangan Dari Provinsi dan Dari Pemerintah Daerah Lainnya

20.000.000.000

20.000.000.000

20.000.000.000

20.000.000.000

20.000.000.000

782.889.718.933

887.612.494.512

890.768.062.892

894.172.274.323

897.875.753.453

4 5

PENDAPATAN DAERAH

Ditinjau dari komposisi Pendapatan Daerah, trend kenaikan peranan PAD dan peranan Dana Perimbangan yang cenderung tetap sampai dengan tahun 2010 nanti diperkirakan akan terus berlangsung meskipun dalam kaitan tersebut diperkirakan dominasi peranan Dana Perimbangan dalam membentuk total perolehan Pendapatan Daerah akan tetap diatas peranan PAD. Sedangkan untuk komponen Lain-lain Pendapatan yang Sah peranannya dipengaruhi oleh dua komponen yaitu Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya serta Bantuan Keuangan dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya. 2. Aspek Belanja Daerah Proyeksi belanja daerah tahun 2006 hingga 2010 terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Untuk komponen belanja tidak langsung


V-9

diantaranya belanja bantuan social, belanja bantuan keuangan kepada provinsi / Kab. / Kota & Pemerintah Desa dan belanja tidak terduga cenderung tetap. Selain komponen tersebut sampai dengan tahun 2010 nanti diperkirakan mengalami peningkatan (lihat Tabel 6). TABEL 6 PROYEKSI APBD KABUPATEN SERANG ASPEK BELANJA PERIODE TAHUN 2006 S/D 2010

KOMPONEN BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai

2006

2007

2008

2009

2010

375.616.342.168

491.216.682.004

488.762.400.000

490.807.650.000

492.863.126.250

312.870.977.232

411.504.282.004

413.561.803.414

415.629.612.431

417.707.760.493

-

-

-

-

-

1.420.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41.303.042.736

40.115.250.000

40.115.250.000

40.115.250.000

40.115.250.000

-

-

-

-

-

16.022.322.200

35.597.150.000

35.597.150.000

35.597.150.000

35.597.150.000

4.000.000.000

4.000.000.000

4.000.000.000

4.000.000.000

4.000.000.000

401.541.032.253

396.016.544.512

399.976.709.957

401.976.593.507

403.986.476.474

35.294.899.038

55.412.896.291

55.679.728.150

56.237.917.425

56.519.107.012

Belanja Barang dan Jasa

158.653.052.672

176.367.670.049

177.267.697.770

179.044.806.440

179.940.030.473

Belanja Modal

207.593.080.543

164.235.978.172

165.049.201.314

166.703.819.557

167.537.338.655

777.157.374.421

887.233.226.516

891.270.830.649

895.328.622.802

899.406.703.916

5.732.344.512

379.267.996

(502.767.757)

(1.156.348.479)

(1.563.430.426)

-

-

-

-

-

Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab./Kota & Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab./Kota & Pemerintah Desa Belanja Tidak Terduga

BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai

BELANJA DAERAH

Surplus/Defisit

PEMBIAYAAN

PENDAPATAN DAERAH

782.889.718.933


887.612.494.512

890.768.062.892

894.172.274.323

897.875.753.453

V-10

Selanjutnya ditinjau dari komposisi masing-masing belanja, maka belanja tidak langsung diperkirakan akan cukup mendominasi dalam menyerap penggunaan dana untuk belanja yaitu rata – rata sekitar 53,93% dari total belanja daerah. Sedangkan untuk belanja langsung diperkirakan menyerap rata – rata sebesar 46,07% dari total belanja daerah. 3. Aspek Pembiayaan Daerah Tidak seperti yang terjadi pada APBD tahun 2005, kondisi keuangan daerah diperkirakan akan mengalami surplus anggaran pada tahun 2006 dan tahun 2007 namun pada tahun 2008 hingga 2010 kondisi keuangan daerah diperkirakan akan mengalami defisit anggaran dan seperti halnya pada tahun 2005, maka alternative penerimaan pembiayaan

dari

Sisa

Lebih

Perhitungan

Anggaran

Tahun

Lalu

diperkirakan akan menjadi komponen yang cukup penting untuk menutup pengeluaran pembiayaan yang akan terjadi – disamping alternatif penerimaan pembiayaan lainnya yang bisa dikembangkan, seperti : pinjaman daerah, penerbitan surat obligasi dan penjualan asset – baik

yang

akan

dipergunakan

untuk

penyertaan

modal

maupun

pembayaran angsuran utang pokok yang akan jatuh tempo, ataupun program pengeluaran pembiayaan lainnya yang timbul sebagai akibat dari pengembangan alternatif penerimaan pembiayaan. Terdapat beberapa hal yang cukup penting terkait dengan prospek keuangan daerah kedepan yang antara lain adalah : 

Bahwa peranan sektor Pajak Daerah dan BUMD dalam memberikan sumbangan ke PAD, kedepan tampaknya akan semakin penting. Untuk itu, upaya untuk terus melakukan baik ekstensifikasi melalui perluasan

basis

pajak

tanpa

harus

menambah beban

kepada

masyarakat maupun intensifikasi melalui upaya yang terus menerus dalam melakukan perbaikan kedalam dan senantiasa meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi dalam memenuhi kewajibannya adalah hal yang mutlak untuk tetap dilanjutkan secara konsisten termasuk dalam upaya untuk terus meningkatkan efisiensi, baik di tubuh

penyelenggara

pemerintahan

daerah

Kabupaten

Serang

maupun pada setiap perusahaan daerah. RPJMD KAB.SERANG_2006-2011

V-11



Upaya ekstensifikasi pajak sebagaimana yang telah disampaikan, tampaknya

tidak

cukup

hanya

mengandalkan

kondisi

sarana-

prasarana kota yang ada seperti saat ini. Untuk itu, kedepan prioritas pembangunan kota harus benar-benar fokus pada sektor-sektor yang mampu menarik investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat yang dalam hal ini tentunya

harus

dilakukan

dengan

tanpa

mengesampingkan

konsistensi dalam menekan ketimpangan pendapatan masyarakat sebagai bentuk upaya untuk menekan angka kemiskinan, serta tahap memperhatikan

keseimbangan

dalam

segala

aspek

kehidupan

masyarakat yang ada di Kabupaten Serang


V-12

BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Recommend Documents