BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH A.

PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 1. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD pada dasarnya

merupakan

perkiraan

penerimaan

daerah

tahun

bersangkutan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan yang ada. Pendapatan daerah yang diperoleh melalui sumber-sumber pendapatan yang ada memiliki posisi yang sangat penting bagi kesinambungan hidup dan kemandirian di suatu daerah, mengingat pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pem-bangunan dan kemasyarakatan di suatu daerah, diperoleh dari hasil pengelolaan sumber pendapatan daerah. Sesuai dengan kondisi faktual yang ada, Kabupaten Pekalongan masih bertumpu pada pendapatan daerah yang bersumber dari luar PAD, terutama dana perimbangan baik Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal tersebut mengindikasikan bahwa kontribusi sumber pendapatan asli daerah dalam pembiayaan daerah masih sangat kecil dibandingkan dengan pendapatan daerah yang bersumber dari pemerintah pusat. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pekalongan melakukan

upaya

khususnya

yang

optimalisasi berasal

dari

pengelolaan

pendapatan

PAD,

dengan

yaitu

daerah

melakukan

intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Upaya ini dilakukan melalui

penyederhanaan

sistem

dan

prosedur

administrasi

pemungutan pajak dan retribusi daerah. Selain itu dilakukan pula upaya penegakan hukum dalam rangka meningkatkan ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Sebagai

upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),

dilaksanakan dengan semakin diintensifkannya pemungutan pajak dan retribusi yang ada, serta ekstensifikasi atas jenis pajak dan retribusi baru,

namun

diupayakan

tidak

menimbulkan

kontraksi

pada

perekonomian daerah maupun pelayanan kepada masyarakat. Selain itu,

upaya

peningkatan

PAD

dilakukan

dengan

upaya-upaya

penyehatan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai sumber pendapatan daerah, serta

menjalin kerja

sama dengan mitra usaha dalam pengembangan potensi daerah. PAD yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah, selain dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi juga perlu dilakukan kaji ulang

terhadap

dasar

pengenaan

pajak/retribusi

daerah

dan

mekanisme pemungutan serta mekanisme pengawasannya. Dalam rangka perumusan

kebijakan umum APBD perlu

memperhatikan asas umum pengelolaan keuangan daerah dan asas umum

APBD. Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah,

sesuai

dengan yang ditetapkan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

adalah

sebagai berikut : a. Keuangan

daerah

dikelola

secara

tertib, taat pada peraturan

perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab

dengan memperhatikan asas keadilan,

kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat ; b. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Asas Umum APBD, sesuai

dengan yang

ditetapkan dalam

Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan

Daerah disebutkan

bahwa :

Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010

43


a. APBD

disusun

sesuai

dengan

kebutuhan

penyelenggaraan

pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah ; b. Penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara ; c. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi ; serta d. APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Sedang pada Pasal 17 disebutkan pula bahwa : a. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD ; b. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan ; c. Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD ; serta d. Pendapatan

daerah

yang

dianggarkan

dalam

APBD

harus

berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 18 disebutkan bahwa : a. Dalam

menyusun

APBD,

penganggaran

pengeluaran

harus

didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan b. Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya. Sedangkan pada Pasal 19 disebutkan bahwa tahun anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahun mulai

tanggal

1 Januari

sampai dengan 31 Desember.


44


Anggaran pendapatan daerah disusun sebagai kesatuan sistem komprehensif dan tersusun atas dasar potensi yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unit penghasil pendapatan daerah. Pendapatan daerah Kabupaten Pekalongan diupayakan akan ada kenaikan setiap tahun. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui kas umum daerah yang menjadi hak pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan secara bruto, hal ini mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang dipergunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Kebijakan alokasi penganggaran dalam rangka mewujudkan pembangunan Kabupaten Pekalongan secara umum ditujukan dalam rangka memecahkan permasalahan penting (important) dan mendesak (urgent) yang dapat menjadi sektor/bidang pengungkit (leverage

sector) dan mengarah pada ektor/bidang pendorong utama (prime move) pembangunan guna tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas, serta penciptaan lapangan kerja yang memadai. Dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar seperti


45


pendidikan;

kesehatan

dan

perumahan

pemukiman

serta

penanggulangan kemiskinan. Adapun kebijakan perencanaan pendapatan daerah adalah sebagai berikut : a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat d an Daerah. Sumber Pendapatan Asli

Daerah adalah : -

Pajak Daerah;

-

Retribusi Daerah;

-

Hasil Perusahaan Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;

-

Lain-lain PAD yang sah. Kebijakan

perencanaan

PAD

yaitu

dengan

penggalian

sumber-sumber pendapatan pada sektor pajak dan retribusi Daerah terus

ditingkatkan,

baik

dengan

jalan

intensifikasi

maupun

ekstensifikasi secara selektif dan tidak berpotensi menghambat akselerasi perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pekalongan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Namun demikian proporsinya masih relatif kecil bila dibandingkan dengan APBD secara keseluruhan. Untuk itu perencanaan ke depan harus diusahakan tetap semakin meningkat, sehingga prosentasenya terhadap APBD akan semakin besar. Dalam upaya peningkatan pendapatan hendaknya agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat


46


b. Dana Perimbangan Pendanaan merupakan

pembangunan

bagian

yang

tidak

melalui

Dana

terpisahkan

Perimbangan

dari

pendanaan

pembangunan secara nasional. Sehubungan dengan itu kebijakan pendanaan

perimbangan

tetap

diarahkan

untuk

mendukung

program / kegiatan prioritas nasional dan menjaga konsistensi dan keberlanjutan pelaksanaan desentralisasi fiskal guna menunjang penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Mengingat

Dana

Perimbangan

adalah

kewenangan

Pemerintah Pusat, maka sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 45 Tahun 2007 dapat disampaikan penjelasan bahwa Dana Perimbangan menurut Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah

Pusat

dan

Pemerintah

Daerah,

dan

Peraturan

Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah

dalam

rangka

pelaksanaan

desentralisasi.

Dana

perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil (DBH), dan alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK), merupakan pendanaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena masing-masing jenis dana perimbangan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi.

Langkah-langkah

untuk

penyempurnaan proses penghitungan, penetapan alokasi dan ketepatan waktu penyaluran DBH akan tetap dilanjutkan, antara


47


lain melalui peningkatan koordinasi dan akurasi data sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam rangka mempercepat penyelesaian dokumen transfer yang diperlukan untuk penyaluran DBH ke Daerah dan meningkatkan efektivitas penggunaannya. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari

pendapatan

APBN

yang

dialokasikan

dengan

tujuan

pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah keseluruhan DAU setiap tahun ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu sekurang-kurannya 26 persen dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan dalam APBN dengan terus meningkatkan akurasi data dasar perhitungan DAU yang bersumber dari instansi yang berwenang. Dana

Alokasi

Khusus

(DAK)

merupakan

dana

yang

bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu pendanaan kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program prioritas nasional yang merupakan urusan daerah. Dengan mempertimbangkan kebutuhan anggaran untuk membiayai prioritas-prioritas pembangunan nasional, maka alokasi DAK diestimasikan meningkat dari tahun ke tahun dan tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Secara umum, arah kebijakan pengalokasian DAK adalah sebagai berikut : 1)

Diprioritaskan

untuk

membantu

daerah-daerah

dengan

kemampuan fiskal rendah atau di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah menjadi urusan daerah. Selain itu, alokasi juga dapat diberikan kepada seluruh daerah yang menurut peraturan perundangundangan yang berlaku memiliki status sebagai daerah otonomi khusus.


48


2)

Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah perbatasan darat dengan negara lain, daerah tertinggal/terpencil, daerah rawan banjir dan longsor, serta daerah yang termasuk kategori daerah ketahanan pangan dan daerah pariwisata.

3)

Mendorong peningkatan produktivitas, perluasan kesempatan kerja, dan diversifikasi ekonomi terutama di perdesaan, melalui kegiatan khusus di bidang pertanian, perikanan dan kelautan, serta infrastruktur.

4)

Meningkatna akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar dan prasarana dasar melalui kegiatan khusus di bidang pendidikan, kesehatan dan kependudukan, serta infrastruktur.

5)

Menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, serta mencegah kerusakan , lingkungan hidup, dan mengurangi resiko bencana melalui kegiatan khusus di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

6)

Mempercepat penyediaan serta meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan prasarana dan sarana daasr dalam satu kesatuan sistem yang terpadu melalui kegiatan khusus di bidang infrastruktur.

7)

Mendukung penyediaan prasarana pemerintah di daerah yang terkena dampak pemekaran pemerintah kabupaten/kota dan provinsi maupun daerah-daerah lain yang sudah tidak layak melalui kegiatan khusus di bidang prasarana pemerintah.

8)

Meningkatkan keterpaduan dan sinkornisasi kegiatan yang didanai dari DAK dengan kegiatan yang didanai dari anggaran kementrian/lembaga dan kegiatan yang didanai dari APBD.

9)

Mengalihkan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang digunakan untuk mendanai kegiatankegiatan yang telah menjadi urusan daerah ke DAK, setelah


49


ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 10) Bidang atau program yang didanai oleh DAK meliputi Pendidikan, Kesehatan, Kependudukan, Infrastruktur Jalan, Infrastruktur Irigasi, Infrastruktur Air Minum, Pertanian, Kelautan

dan Perikanan, Prasarana

Pemerintah Daerah,

Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2. Target dan Realisasi Pendapatan Target pendapatan dan realisasi pendapatan tahun anggaran 2006 sampai dengan tahun 2010 adalah sebagai berikut : a. Target

Pendapatan

tahun

anggaran

2006

adalah

Rp.463.242.364.000,- dan realisasinya Rp.475.316.078.669,- atau terjadi pelampauan target sebesar Rp.12.073.714.669,- (2,61%). b. Target

Pendapatan

Tahun

anggaran

2007

sebesar

Rp.551.891.316.216,- realisasinya sebesar Rp.556.751.295.875,sehingga terjadi pelampauan target sebesar Rp.4.859.979.659,(0,88%). c. Target

pendapatan

tahun

anggaran

2008

sebesar

Rp.650.951.225.443,- realisasinya sebesar Rp.673.072.590.380,atau terjadi pelampauan target sebesar Rp.22.121.364.937,(3,40%). d. Target

pendapatan

Tahun

Anggaran

2009

sebesar

Rp.662.943.246.583,- dan realisasi sebesar Rp.673.743.830.890,terjadi pelampauan pendapatan sebesar Rp.10.800.584.307,- atau 1,63%.


50


e. Target

pendapatan

Tahun

Anggaran

2010

sebesar

Rp.758.436.134.553,- realisasinya sampai dengan Desember 2010 sebesar Rp.749.729.368.692,-. Realisasi anggaran pendapatan Kabupaten Pekalongan dari Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2010 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar 57,73%. Fakta yang lebih menggembirakan adalah kenaikan pendapatan tersebut seiring dengan pertumbuhan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang selama periode tahun anggaran 2006 sampai dengan tahun anggaran 2010 mengalami kenaikan sebesar 120,04.%, sebagaimana ditunjukkan pada grafik berikut : Grafik 3.1. Kenaikan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2006 – 2010 80,000.00

REALISASI PAD (JUTAAN RUPIAH)

70,000.00 60,000.00 50,000.00 40,000.00 30,000.00 20,000.00 10,000.00 2006

2007

2008

2009

2010

TAHUN

Untuk memberikan deskripsi tentang target dan realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran 2006 - 2010, dapat disajikan dalam tabel berikut ini :


51


Tabel 3.1. Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten Pekalongan Tahun 2006 – 2010 NO

I

2006

URAIAN

2007

TARGET

REALISASI

TARGET

2008 REALISASI

TARGET

REALISASI

PENDAPATAN ASLI DAERAH

26,720,072,000

30,803,316,110

37,117,857,216

42,341,231,906

39,963,278,319

55,278,780,756

1

Pajak Daerah

7,144,628,000

7,783,348,848

7,866,663,000

8,604,584,129

8,775,816,000

9,522,186,889

2

Retribusi Daerah

4,737,345,000

5,303,952,279

21,919,927,500

24,430,217,145

24,343,777,132

36,266,653,562

3

Hasil Perusahaan Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1,125,098,000

1,120,144,210

1,168,809,116

1,210,297,659

1,730,228,187

1,773,502,363

4

Lain-lain PAD yang Sah

13,713,001,000

16,595,870,773

6,162,457,600

8,096,132,973

5,113,457,000

7,716,437,942

II

DANA PERIMBANGAN

421,361,009,000

426,996,911,121

480,780,089,000

486,164,793,901

552,230,627,000

563,069,985,047

1

Hasil Bagi Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak

18,072,009,000

23,707,911,121

23,193,089,000

28,577,793,901

28,306,536,000

39,145,894,047

2

Dana Alokasi Umum

377,379,000,000

377,379,000,000

411,159,000,000

411,159,000,000

465,324,091,000

465,324,091,000

3

Dana Alokasi Khusus

25,910,000,000

25,910,000,000

46,428,000,000

46,428,000,000

58,600,000,000

58,600,000,000

17,515,851,438

34,017,427,000

28,378,401,502

58,757,320,124

55,548,807,346

III

LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH

15,161,283,000

1

Pendapatan Hibah

-

-

2

Dana Darurat

-

-

-

-

3

Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak dari Propinsi

-

21,073,222,000

15,434,196,502

16,010,399,874

18,799,683,096

4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

-

-

-

22,036,414,000

9,038,618,000

5

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya

17,515,851,438

12,944,205,000

12,944,205,000

17,710,506,250

17,710,506,250

475,316,078,669

551,915,373,216

556,884,427,309

650,951,225,443

673,897,573,149

JUMLAH PENDAPATAN

15,161,283,000

463,242,364,000


-

-

3,000,000,000 -

10,000,000,000 -

52


NO

I

2009

URAIAN

TARGET

2010 REALISASI

TARGET

REALISASI

PENDAPATAN ASLI DAERAH

51,859,714,150

58,468,319,642

73,663,467,250

67,780,239,029

1

Pajak Daerah

9,364,169,000

10,193,309,783

10,983,929,000

10,686,457,193

2

Retribusi Daerah

34,038,085,025

40,969,783,810

51,842,100,250

48,127,352,464

3

Hasil Perusahaan Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

2,195,383,125

2,273,442,155

2,183,145,000

2,201,201,653

4

Lain-lain PAD yang Sah

6,262,077,000

5,031,783,894

8,654,293,000

6,765,227,719

DANA PERIMBANGAN

571,734,968,000

567,654,080,284

591,252,296,000

592,088,962,367

1

Hasil Bagi Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak

35,813,718,000

31,740,638,284

37,313,718,000

38,204,384,367

2

Dana Alokasi Umum

475,256,250,000

475,248,442,000

490,093,078,000

490,039,078,000

3

Dana Alokasi Khusus

60,665,000,000

60,665,000,000

63,845,500,000

63,845,500,000

LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH

39,348,564,433

47,621,430,964

93,520,371,303

89,860,167,296

1

Pendapatan Hibah

-

-

-

-

2

Dana Darurat

-

-

-

-

3

Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak dari Propinsi

21,845,810,433

23,589,305,964

21,945,482,503

22,704,802,496

4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

4,752,804,000

11,466,675,000

51,230,102,800

47,011,048,800

5

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya

12,749,950,000

12,565,450,000

20,344,786,000

20,144,316,000

662,943,246,583

673,743,830,890

758,436,134,553

749,729,368,692

II

III

JUMLAH PENDAPATAN


53


3. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan 1) Terbatasnya

penggalian

obyek-obyek

pajak

baru

oleh

pemerintah kabupaten/kota karena sebagian besar obyek pajak telah dikenakan pajak, baik oleh provinsi maupun pemerintah pusat karena adanya kriteria yang menyulitkan kabupaten/kota mencari obyek pajak baru; 2) Tidak diperkenankannya biaya/upah pungut dalam pemungutan retribusi daerah; 3) Berubah-ubahnya aturan; 4) Adanya

beberapa

aparatur

desa/pemungut

pajak

yang

menyalahgunakan keuangan; 5) Kurang tertibnya data pajak/retribusi daerah; 6) Kurangnya kesadaran wajib pajak/wajib retribusi. b. Solusi 1) Optimalisasi pengelolaan terhadap obyek-obyek pajak daerah yang ada; 2) Menganggarkan

biaya

kegiatan

pada

RKA-SKPD

sesuai

standarisasi/aturan yang berlaku; 3) Melakukan

pembenahan

administrasi

untuk

menyesuaian

dengan ketentuan yang baru secara bertahap; 4) Pembinaan dan pemeriksaan Inspektorat Kabupaten; 5) Mengadakan inventarisasi wajib pajak/wajib retribusi dan pembuatan data base di SKPD; 6) Sosialisasi secara rutin, operasi yustisi oleh tim terkait dan meningkatkan pelayanan publik; 7) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektivitas dan efisiensi;


54


8) Penegakan hukum dalam upaya membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah. B.

PENGELOLAAN BELANJA DAERAH 1. Kebijakan Umum Belanja Daerah Kebijakan

belanja

daerah

Kabupaten

Pekalongan

yakni

kebijakan alokasi anggaran untuk membiayai/membelanjai semua kegiatan pemerintah daerah. Penyusunan belanja daerah akan diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah dalam rangka melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Kebijakan mellaksanakan

belanja

fungsi

pada

tahun

pemerintahan

2006

diarahkan

yang menjadi

untuk

kewenangan

dengan meliputi belanja aparatur dan publik. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan

prestasi kerja yang berorientasi pada

pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan belanja pada tahun 2007 – 2010 berpedoman pada prinsip –prinsip penganggaran, dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dan berimbang yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, terutama terhadap target kinerja yang harus dipenuhi sebagai konsekuensi tahun terakhir pelaksanaan RPJMD. Belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yaitu meningkatkan pelayanan dasar, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Adapun Kebijakan Belanja Daerah adalah sebagai berikut :


55


a. Belanja Tidak Langsung disediakan untuk membiayai belanja tidak langsung untuk kegiatan non investasi berupa belanja pegawai/personalia, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja

bantuan

sosial,

belanja

bagi

hasil

kepada

propinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, serta belanja tidak terduga. b. Belanja Langsung, disediakan untuk membiayai kegiatan non investasi berupa belanja begawai/personalia, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas dan belanja pemeliharaan serta belanja modal yang disediakan untuk membiayai kegiatan investasi yang mempunyai sifat menambah aset daerah. Kebijakan perencanaan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD tahun 2007 - 2010 sebagai berikut : a. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas

sosial

dan

fasilitas

umum

yang

layak

serta

mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan. b. Belanja daerah disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan capaian kinerja RKPD tahun lalu yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. c. Dalam

rangka

mendorong

pertumbuhan

ekonomi

daerah,

pemerintah daerah memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya

peningkatan

investasi

di

daerah


yang

benar-benar

56


bermanfaat bagi masyarakat secara luas, termasuk investasi bidang pendidikan. d. Penyusunan

belanja

daerah

diprioritaskan

untuk

menunjang

efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus mempunyai tolok ukur yang jelas,

diikuti dengan

peningkatan kinerja pelayanan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. e. Penggunaan dana perimbangan diprioritaskan untuk kebutuhan sebagai berikut: 1) Penerimaan dana bagi hasil pajak diprioritaskan untuk mendanai perbaikan

lingkungan

pemukiman

di

perkotaan

dan

di

perdesaan, pembangunan irigasi, jaringan jalan dan jembatan; 2) Penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam diutamakan pengalokasiannya untuk mendanai pelestarian lingkungan areal pertambangan, perbaikan dan penyediaan fasilitas umum, sosial, pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya standar

pelayanan

minimal

yang

ditetapkan

peraturan

perundang -undangan; 3) Dana alokasi umum ditujukan untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai negeri sipil daerah dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum; 4) Dana

alokasi

khusus

(DAK)

digunakan

untuk

mendanai

kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program dan kegiatan pendidikan, kesehatan dan lain-lain sesuai dengan petunjuk teknis yang


57


ditetapkan oleh menteri teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang -undangan; 5) Pemerintah daerah

menyediakan dana pendamping/ cost

sharing pada program/kegiatan yang berasal dari pusat maupun Provinsi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. f. Belanja Pegawai. 1) Besarnya penyediaan gaji pokok/tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) mempedomani ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil dan diproyeksikan tidak ada kenaikan gaji PNS ; 2) Penganggaran gaji dan tunjangan ketiga belas PNSD dan tunjangan jabatan struktural/fungsional dan tunjangan lainnya dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan ; 3) Untuk mengantisipasi pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD), pemerintah daerah menganggarkan dalam APBD sesuai dengan jumlah CPNSD dan formasi pegawai; 4) Dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan produktivitas PNSD, khususnya bagi PNSD yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional atau yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan, diberikan Tunjangan Umum setiap bulan. Besarnya Tunjangan Umum dimaksud tetap berpedoman pada Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil ; 5) Dalam merencanakan belanja pegawai diperhitungkan "accres" gaji yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan


58


keluarga, dan penambahan jumlah pegawai akibat adanya mutasi ; g. Belanja Hibah 1) Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan,

yang

secara

spesifik

telah

ditetapkan

peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus. Uang dan barang yang diberikan dalam bentuk hibah harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah. 2) Hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dapat diberikan dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah dan layanan dasar umum sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 3) Hibah diberikan kepada perusahaan daerah dalam rangka menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan hibah

kepada

kelompok

badan/lembaga/organisasi

masyarakat/perorangan

swasta

sepanjang

dan/atau

berpartisipasi

dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. 4) Pemberian hibah dalam bentuk barang dilakukan apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh pemerintah daerah tetapi dibutuhkan oleh kelompok masyarakat/perorangan. h. Bantuan Sosial 1) Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan

dalam

bentuk

uang

dan/atau

barang

kepada

masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan


59


masyarakat. Pemberian bantuan sosial tersebut tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya. 2) Untuk optimalisasi fungsi APBD sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pengalokasian bantuan sosial tahun demi tahun diupayakan semakin berkurang agar APBD berfungsi sebagai instrument pemerataan dan keadilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengurangan jumlah bantuan sosial bertujuan agar dana APBD dapat dialokasikan mendanai program dan kegiatan pemerintahan daerah yang dapat dinikmati

oleh

seluruh

lapisan

masyarakat,

menciptakan

lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian.

Dengan

demikian

dapat

dihindari

adanya

diskriminasi pengalokasian dana APBD yang hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu saja. i. Belanja Bantuan Keuangan 1) Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah

kabupaten

kepada

pemerintah

desa

atau

pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan desa penerima bantuan. 2) Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan, sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan

oleh

pemerintah/pemerintah

daerah.

Untuk pemberi bantuan bersifat khusus dapat mensyaratkan


60


penyediaan dana pendamping atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan. 3) Dalam rangka menghindari duplikasi penganggaran, dalam APBD kabupaten, urusan pemerintahan daerah yang bukan merupakan kewenangan kabupaten tidak dapat dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD Kabupaten, namun dapat dianggarkan pada Belanja Bantuan Keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus. Bantuan keuangan tersebut disalurkan ke desa yang bersangkutan. j. Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan terhadap gangguan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahuntahun sebelumnya yang didukung dengan bukti-bukti yang sah. Dalam

penggunaannya,

belanja

daerah

harus

tetap

mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan programprogram strategis daerah. Pengelolaan belanja daerah yang diarahkan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, adalah dengan mengingat bahwa Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan

aspirasi

masyarakat

setempat

guna

meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dalam pengelolaan belanja daerah

harus

dapat

mencerminkan


upaya-upaya

dalam

61


mengembangkan dan meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka mengelola belanja daerah yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat tersebut, maka dalam pelaksanaannya memperhatikan output atas input yang telah dialokasikan sesuai target kinerja dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 2. Target dan Realisasi Belanja Target belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp.488.753.225.203,-

dan

dapat

direalisasikan

sebesar

Rp.446.989.523.789,- atau 91,46% terdiri dari belanja aparatur daerah Rp.134.717.119.931,- atau 88,17% dan belanja pelayanan publik Rp.312.272.403.585,- atau 92,95%. Target belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp.606.732.295.847,-

dan

dapat

direalisasikan

sebesar

Rp.550.217.963.554,- atau 90,69%, terdiri dari kelompok belanja tidak langsung sebesar Rp.355.813.571.483,- (90,90%) dan kelompok belanja langsung sebesar Rp.194.404.392.071,- (90,30%). Target belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp.713.837.753.406,-

dan

dapat

direalisasikan

sebesar

Rp.672.945.318.285,- atau (94,27%), terdiri dari kelompok belanja tidak langsung sebesar Rp.454.652.269.294,- (95,21%) dan kelompok belanja langsung sebesar Rp.218.293.048.991,- (92,38%). Target belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp.726.164.052.792,-

dan

dapat

direalisasikan

sebesar

Rp.689.683.535.705,- atau 94,98%, terdiri dari kelompok belanja tidak langsung sebesar Rp.472.304.741.993,- (95,59%) dan kelompok belanja langsung sebesar Rp.217.378.793.712,- (93,68%). Belanja Tahun 2010 ditargetkan sebesar Rp.211.247.689.230,dan

dapat

direalisasikan

(angka

sementara/anaudited)


sebesar

62


Rp.757.361.740.507,- (94,02%) terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.575.860.194.325,- (96,90%) dan belanja langsung sebesar Rp.181.501.546.182,- (85,92%). Untuk memberikan deskripsi tentang target dan realisasi belanja daerah pada tahun anggaran 2006 sampai dengan 2010, dapat dilihat dalam tabel berikut ini : Tabel 3.2. Realisasi Anggaran Belanja Kabupaten Pekalongan Tahun 2006 NO.

URAIAN

2006 ANGGARAN

REALISASI

2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2.1 2.1.3.1 2.1.4.1 2.2.1 2.2.1.1 2.2.2.1 2.2.3.1 2.2.4.1 2.3.1

APARATUR DAERAH BELANJA ADMINISTRASI UMUM Belanja Pegawai / Personalia Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pemeliharaan BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN Belanja Pegawai / Personalia Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pemeliharaan BELANJA MODAL

152,794,403,474 122,670,909,474 95,444,424,324 17,436,423,200 3,203,458,200 6,586,603,750 17,270,013,150 3,629,279,000 11,993,589,250 1,635,170,000 11,974,900 12,853,480,850

134,717,119,931 108,308,897,136 82,925,359,464 16,497,061,282 2,760,733,550 6,125,742,840 14,657,461,075 3,068,017,565 10,028,516,010 1,549,223,500 11,704,000 11,750,761,720

2.2 2.1.2 2.1.1.2 2.1.2.2 2.1.3.2 2.1.4.2 2.2.2

PUBLIK BELANJA ADMINISTRASI UMUM Belanja Pegawai / Personalia Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pemeliharaan BELANJA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN

335,958,821,729 169,648,975,999 157,851,945,099 8,542,769,450 11,450,000 3,242,811,450 45,883,915,725

312,272,403,858 154,480,661,236 143,698,713,350 7,754,526,951 6,725,000 3,020,695,935 44,448,099,116

2.2.1.2 2.2.2.2 2.2.3.2 2.2.4.2 2.3.2 2.4.2

Belanja Pegawai / Personalia Belanja Barang dan Jasa Biaya Perjalanan Dinas Belanja Pemeliharaan BELANJA MODAL BELANJA BAGI HASIL & BANTUAN KEUANGAN

2,307,578,000 27,487,827,225 1,584,289,500 14,504,221,000 40,547,977,400 67,313,812,572

2,180,943,198 26,478,792,703 1,408,279,439 14,380,083,776 39,096,957,300 66,240,492,436

2.5.2 2.5.01.2

BELANJA TIDAK TERSANGKA Belanja Tidak Tersangka

12,564,140,033 12,564,140,033

8,006,193,770 8,006,193,770

488,753,225,203

446,989,523,789

TOTAL BELANJA


63


Tabel 3.3. Realisasi Anggaran Belanja Kabupaten Pekalongan Tahun 2007 - 2008 NO.

1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6

URAIAN

Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Bealanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Prop/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa

2007

2008

ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN

REALISASI

391,445,697,995 284,039,040,000 237,937,000 72,280,522,000 250,000,000

355,813,571,483 256,081,467,797 214,729,636 65,825,950,250 237,126,500

477,545,197,211 360,231,567,563 237,937,000 81,521,968,375 250,000,000

454,652,269,294 339,104,406,984 192,030,103 80,597,538,957 197,186,250

32,219,950,000

31,340,436,000

31,748,510,420

31,371,963,000

1.1.7

Belanja Bantuan Keuangan Kpd Prop/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa

1.1.8

Belanja Tak Terduga

2,418,248,995

2,113,861,300

3,555,213,853

3,189,144,000

2.1.1 2.1.2 2.1.3

Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa Belanja Modal

215,286,597,852 34,511,833,399 81,339,192,908 99,435,571,545

194,404,392,071 31,259,469,259 73,883,406,575 89,261,516,237

236,292,556,195 34,204,205,300 100,928,822,895 101,159,528,000

218,293,048,991 32,183,786,771 89,508,400,357 96,600,861,863

606,732,295,847

550,217,963,554

713,837,753,406

672,945,318,285

2

TOTAL BELANJA


64


Tabel 3.4. Realisasi Anggaran Belanja Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 - 2010

NO.

1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6

URAIAN

Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Bealanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Prop/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa

2009

2010

ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN

REALISASI

494,108,316,683 417,286,143,783 237,937,000 1,500,000,000 41,895,727,000 122,388,900

472,304,741,993 399,067,891,159 168,311,919 40,722,795,204 104,315,625

594,285,491,293 517,336,446,293 237,937,000 5,321,000,000 38,047,838,000 106,200,000

575,860,194,325 501,185,127,782 145,103,286 5,083,832,550 36,502,907,707 96,200,000

31,566,120,000

30,840,009,546

32,236,070,000

32,100,904,000

1.1.7

Belanja Bantuan Keuangan Kpd Prop/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa

1.1.8

Belanja Tak Terduga

1,500,000,000

1,401,418,540

1,000,000,000

746,119,000

2.1.1 2.1.2 2.1.3

Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa Belanja Modal

232,055,736,109 35,298,883,940 90,579,038,834 106,177,813,335

217,378,793,712 29,711,206,739 85,234,200,473 102,433,386,500

211,247,689,230 24,096,572,215 97,400,682,245 89,750,434,770

181,501,546,182 21,863,022,333 86,347,413,479 73,291,110,370

726,164,052,792

689,683,535,705

805,533,180,523

757,361,740,507

2

TOTAL BELANJA


65


Dari laporan realisasi anggaran dari tahun anggaran 2006 sampai dengan tahun 2010 dapat dilihat adanya pertumbuhan realisasi anggaran sebesar 69,44% sebagaimana dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

(Jutaan Rupiah)

Grafik 3.2. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2006-2010

900,000 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 2006

2007

2008

2009

2010

TAHUN ANGGARAN

REALISASI

Secara umum keseluruhan belanja dialokasikan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2006 - 2011. Untuk memberikan gambaran

komposisi

alokasi

belanja

kepada

setiap

urusan

pemerintahan secara akumulatif dari tahun anggaran 2006 sampai dengan tahun anggaran 2010 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :


66


Grafik 3.3. Alokasi APBD Tahun 2006 – 2010 (Pendekatan Urusan) 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Pendidikan Kesehatan Pekerjaan Otonomi Lainnya Umum Daerah, Pemerintahan, Adm. Keuangan

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa urusan/fungsi pendidikan menjadi urusan/fungsi yang mendapat alokasi terbesar dan secara konsisten mengalami penambahan pada setiap tahun anggaran. Dari tahun anggaran 2006 sampai dengan tahun anggaran 2010, alokasi dana pendidikan mengalami penambahan sebesar 27,63% per tahun sebagaimana dapat digambarkan pada grafik berikut ini: Grafik 3.4. Alokasi Anggaran Pendidikan Tahun 2006 – 2010

ANGGARAN (Jutaan Rupiah)

400,000.00 350,000.00 300,000.00 250,000.00 200,000.00 150,000.00 100,000.00 50,000.00 2006

2007

2008

2009

2010

TAHUN


67


3. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan 1)

Belum

ditemukannya

menciptakan

efesiensi

dilaksanakan

dalam

formulasi

yang

sekaligus tingkat

ideal

yang

dapat

praksis

dapat

kegiatan

yang

secara

keragaman

dilaksanakan oleh SKPD; 2)

Pengelolaan

keuangan

belum

terintegrasi

dalam

hal

penganggaran, penatausahaan dan pelaporan sehingga dapat menyajikan data terkini secara cepat dan akurat sebagai dasar pengambilan keputusan; 3)

Masih adanya ketimpangan persepsi keberhasilan capaian kinerja yang hanya menggunakan indikator pada tingkat realisasi anggaran belanja, sehingga pengukuran indikator capaian kinerja kegiatan dalam kaitannya pencapaian kinerja sasaran yang ditetapkan di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah belum mendapatkan perhatian yang proporsional.

b. Solusi 1)

Terus-menerus meningkatkan kualitas Analisis Standar Biaya agar

dapat membangun efesiensi

sekaligus

mengakomodir

pelaksanaan kegiatan

kebutuhan

dari

pelaksanaan

kegiatan, 2)

Pemerintah Kabupaten Pekalongan melaksanakan suatu sistem yang terintegrasi agar pelaksanaan pengelolaan keuangan dapat menyajikan informasi pengelolaan keuangan daerah secara tepat dan akurat;

3)

Memperkuat korelasi dan integrasi proses APBD dengan rencana capaian kinerja sebagaimana tertuang di dalam RKPD maupun Indikator Kinerja Utama/Kunci (IKU/IKK).


68


C.

PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH 1.

Kebijakan Umum Pembiayaaan Daerah Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan Pembiayaan yang

mencakup : (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu; (2) Transfer dari Dana Cadangan; (3) Penerimaan Pinjaman dan Obligasi; dan (4) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan, maupun berupa Pengeluaran Pembiayaan yang mencakup : (1) Transfer ke Dana Cadangan; (2) Investasi/Penyertaan Modal Daerah; (3) Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo; dan (4) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan. Kebijakan penganggaran Pemerintah Kabupaten Pekalongan dari Tahun Anggaran 2006 sampai dengan 2010 adalah anggaran defisit. Kebijakan tersebut terutama untuk mendukung kebutuhan belanja dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Kebijakan defisit ini secara cermat juga memperhitungkan realisasi SILPA

pada

tahun

anggaran

sebelumnya

sebagai

sumber

pembiayaan utama untuk menutup defisit yang ada. Adapun kebijakan pengeluaran pembiayaan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 terutama diarahkan untuk : a. Membayar angsuran kewajiban jangka panjang pemerintah yaitu pinjaman kepada Pemerintah Pusat untuk SLA atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan PDAM Pekalongan; b. Penambahan penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk penguatan Badan Usaha Milik Daerah; c. Pemberian pinjaman kepada :


69


6) Lembaga Keuangan Mikro Baitulmal wal Tamwil (LKM-BMT) dan Koperasi Syariah; 7) Pemberian pinjaman Dana Talangan kepada petani Tebu KPTR Sido Mulyo untuk pembelian pupuk 8) Pemberian

pinjaman

daerah

Lembaga

Usaha

Ekonomi

Pedesaan (LUEP) kepada Rice Mill Unit/Penggilingan Beras (RMU/PB). 2.

Target dan Realisasi Pembiayaan Target pembiayaan netto selama tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 menunjukkan angka yang semakin berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan di Kabupaten Pekalongan dari tahun ke tahun mulai nampak baik seperti yang ditunjukkan seperti pada tabel berikut : Grafik 3.5 Perkembangan Pembiayaan Netto Tahun 2006 - 2010 80,000.00

REALISASI PEMBIAYAAN NETTO (Jutaan Rupiah)

60,000.00

40,000.00

20,000.00

2006

2007

2008

2009

2010

(20,000.00)

(40,000.00) TAHUN

Target dan realisasi pembiayaan selama tahun anggaran 2006 sampai dengan 2010 adalah sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini :


70


Tabel 3.5. Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2006 – 2010 NO.

A.

URAIAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

2006 ANGGARAN

2007 REALISASI

2008

ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN

REALISASI

30,323,764,205

30,323,764,205

61,197,417,631

61,197,417,631

65,583,386,963

65,496,988,536

30,323,764,205

30,323,764,205

55,297,417,631

55,297,417,631

61,483,386,963

61,271,988,536

2

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Pencairan Dana Cadangan

-

-

-

-

-

-

3

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

-

-

4,000,000,000

4,000,000,000

2,000,000,000

2,000,000,000

4

Penerimaan Pinjaman Daerah

-

-

1,900,000,000

1,900,000,000

2,100,000,000

2,100,000,000

5

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

-

-

-

-

-

125,000,000

6

Penerimaan Piutang Daerah

-

-

-

-

-

-

7

Dana Talangan

-

-

-

-

-

-

4,812,903,000

58,650,319,085

6,380,495,000

6,380,494,423

2,696,859,000

2,694,817,190

-

-

-

-

-

-

3,118,086,000

3,118,085,034

3,785,678,000

3,785,678,000

400,000,000

400,000,000

194,817,000

194,816,420

194,817,000

194,816,423

196,859,000

194,817,190

1

B.

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 1

Pembentukan Dana Cadangan

2

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

3

Pembayaran Pokok Hutang

4

Pemberian Pinjaman Daerah

-

-

2,400,000,000

2,400,000,000

2,100,000,000

2,100,000,000

5

Dana Talangan

-

-

-

-

-

-

6

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan

-

55,297,417,631

-

-

-

-

7

Dana Talangan Hasil Produksi Pertanian, Sarana Produksi Tani dan Nelayan

1,500,000,000

40,000,000

-

-

-

-

25,510,861,205

(28,326,554,880)

54,816,922,631

54,816,923,208

62,886,527,963

62,802,171,346

PEMBIAYAAN NETTO


71


NO.

A.

URAIAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

2

Pencairan Dana Cadangan

3

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

4

Penerimaan Pinjaman Daerah

5

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

6 7 B.

2009

2010

ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN

REALISASI

66,355,426,209

66,229,426,209

52,293,904,970

52,293,904,970

63,754,426,209

63,729,426,209

47,293,904,970

47,293,904,970

-

-

-

-

101,000,000

-

-

-

2,500,000,000

2,500,000,000

5,000,000,000

5,000,000,000

-

-

-

-

Penerimaan Piutang Daerah

-

-

-

-

Dana Talangan

-

-

-

-

3,134,620,000 -

2,995,816,424 -

5,196,859,000 -

5,194,816,423 -

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 1

Pembentukan Dana Cadangan

2

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

301,000,000

301,000,000

-

-

3

Pembayaran Pokok Hutang

208,620,000

194,816,424

196,859,000

194,816,423

4

Pemberian Pinjaman Daerah

2,625,000,000

2,500,000,000

5,000,000,000

5,000,000,000

5

Dana Talangan

-

-

-

-

6

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan

-

-

-

-

7

Dana Talangan Hasil Produksi Pertanian, Sarana Produksi Tani dan Nelayan

-

-

-

-

63,220,806,209

63,233,609,785

47,097,045,970

47,099,088,547

PEMBIAYAAN NETTO


72


3.

Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan Masih terbatasnya alternatif sumber-sumber pembiayaan yang dapat digali Pemerintah Daerah karena belum tersedianya perangkat regulasi maupun infrastruktur sistem dan kelembagaan yang memadai. b. Solusi Mengoptimalkan secara

bijaksana

sumber-sumber dan

berpijak

pembiayaan pada

prinsip

yang

tersedia

kehati-hatian

(prudent).


73

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Recommend Documents