III. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

III.

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan keuangan daerah merupakan sub-sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pengelolaan keuangan yang baik ialah pengelolaan yang bisa mengoptimalkan potensi-potensi pembangunan suatu daerah, sehingga dapat tercapai target-target dalam peningkatan kualitas pembangunan. Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal telah meningkatkan peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mengelola pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sebagai konsekuensi pembebanan tugas dan tanggung jawab ke Daerah yang semakin besar, kepada Daerah telah diserahkan sumber pendanaan yang terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun, baik melalui skema transfer maupun penyerahan kewenangan perpajakan daerah dan retribusi daerah. Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir menjadi Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjelaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan kewenangan yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab, serta asas tugas pembantuan dan dekonsentrasi yang merupakan penugasan dari Pemerintah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi tahapan yang sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya dalam mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Instrumen kebijakan fiskal yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

III-1

Selain kedua Undang-undang tersebut, terdapat beberapa peraturan perundangundangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah, antara lain: (i) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (ii) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (iii) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan (iv) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang secara teknis mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dirubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah Kota Bandung dalam menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012, berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya atas dasar tersebut dan berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara pihak legislatif dengan Pemerintah Kota Bandung, maka ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012 Tanggal 14 Februari 2012 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Walikota Nomor 110 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 serta Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 Tanggal 12 November 2012 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Walikota Nomor 778 Tahun 2012 Tanggal 12 November 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, struktur APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2012 terdiri atas: (1) Penerimaan Daerah yang di dalamnya terdapat Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah; serta (2) Pengeluaran Daerah yang di dalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

III-2

Gambar III.1 Struktur APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2012

PENERIMA AN DAERAH

PENGELUA RAN DAERAH

Pendapatan Daerah

Belanja Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pada komponen Pendapatan terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah; (2) Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; serta (3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Sedangkan pada komponen Belanja terdiri atas: (1) Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; (2) Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal. Sementara komponen Pembiayaan terdiri atas: (1) Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah, (2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; (3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan, yang mana datanya berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012.

III-3

Gambar III.2 Komponen APBD Kota Bandung Tahun 2012

KOMPONEN PENDAPATAN • Pendapatan Asli Daerah • Dana Perimbangan • Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

KOMPONEN BELANJA • Belanja Tidak Langsung • Belanja Langsung

KOMPONEN PEMBIAYAAN • Penerimaan Pembiayaan Daerah • Pengeluaran Pembiayaan Daerah • Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan

Untuk dapat menggerakkan fungsi pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik, maka diperlukan adanya upaya untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku. Upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bandung untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Bandung yang tertuang dalam Peraturan Daerah tentang APBD Murni maupun Perubahan Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut.

A.

Pengelolaan Pendapatan Daerah

1.

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bandung untuk meningkatkan Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut: a.

b. c. d. e.

mengoptimalkan penerimaan daerah dengan cara membenahi manajemen data penerimaan PAD, meningkatkan penerimaan pendapatan non-konvensional, melakukan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang perlu disesuaikan, menetapkan target penerimaan berdasarkan potensi penerimaan, dan mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai kebutuhan daerah; membuat database dan pemetaan data tentang potensi pendataan daerah sebagai data dasar penghitungan PAD; menetapkan sumber pendapatan daerah unggulan yang bersifat elastis terhadap perkembangan basis pungutannya dan less distortive terhadap perekonomian; pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah; meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan SKPD penghasil;

III-4

f. g. h.

2.

mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah; meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah.

Target dan Realisasi Pendapatan

Target pendapatan Pemerintah Kota Bandung pada Tahun Anggaran 2012 sebagaimana yang tertuang dalam APBD dianggarkan sebesar Rp3.609.909.735.354,63 dan dapat direalisasikan sebesar Rp3.666.703.946.900,00 atau mencapai sebesar 101,57% dari target yang telah ditetapkan (sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI). Perincian rencana dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel III.1 Komposisi Pendapatan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI) Tahun Anggaran 2012 Setelah Perubahan No.

Uraian

1

PAD

2

Dana Perimbangan

3

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Jumlah

Anggaran Pendapatan

Realisasi Pendapatan

%

933.920.994.572

1.005.836.878.460

107,70

1.794.296.154.447

1.806.832.269.571

100,70

881.692.586.336

854.034.798.869

96,86

3.609.909.735.355

3.666.703.946.900

101,57

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2013

Dari tabel tersebut terlihat bahwa realisasi PAD telah melampaui target yang diharapkan. Dalam hal ini realisasi PAD Tahun 2012 mencapai 107,70% dari target yang diharapkan. Untuk Dana Perimbangan realisasinya di Tahun 2012, yaitu sebesar Rp1.806.832.269.571,00 atau mencapai 100,70% dari target yang direncanakan. Sedangkan capaian untuk realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah berada pada kisaran 96,86%.

III-5

Grafik III.1 Capaian Target Tiap Komponen Pendapatan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012 (%)

120

: Realisasi ≥ Target

Persentase (%)

115

: Realisasi < Target 107.7

110 105

101.57

100.70

100

96.86

95

90 PAD

Dana Perimbangan

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

TOTAL PENDAPATAN


Jika dilihat dari komposisi anggarannya, terlihat bahwa PAD menyumbang 27,43% dari total pendapatan Kota Bandung di Tahun 2012. Sedangkan untuk Dana Perimbangan memberikan kontribusi terbesar, yaitu 49,28% dan sisanya sebesar 23,29% ialah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

50% 40% 30% 20% 10% 0%

Persentase (%)

Grafik III.2 Kontribusi Tiap Komponen Pendapatan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012 dan Perbandingan Kontribusi Rerata PAD Kab/Kota secara Nasional (%)

49.28%

23.29%

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

27.43%

PAD

Rerata Kontribusi PAD Kab/Kota (Se-Provinsi) secara Nasional terhadap Pendapatan (Rasio Ketergantungan) Thn 2012 = 8,4%

Dana Perimbangan

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2013 dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

Kontribusi PAD Kota Bandung yang sebesar 27,43% di Tahun 2012 ini relatif lebih baik jika dibandingkan dengan rerata kontribusi PAD Kabupaten/Kota secara nasional yang hanya berada 1 2 di kisaran 8,4% di Tahun 2012 . Hal ini menunjukkan bahwa rasio ketergantungan daerah Kota Bandung (ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan) lebih baik dibandingkan 1

Laporan “Deskripsi dan Analisis APBD 2012”, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Rasio ketergantungan daerah menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Semakin tinggi ketergantungan suatu daerah, semakin tinggi tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Dalam hal ini semakin besar angka rasio PAD maka ketergantungan daerah semakin kecil. 2

III-6

dengan rata-rata kabupaten/kota lain secara nasional. Dengan semakin besar kontribusi PAD atas pendapatan daerah, maka kemandirian daerah semakin besar. Adapun rincian dari masingmasing pendapatan tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut.

a.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh Daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas. Kemampuan Daerah dalam memajukan perekonomian daerahnya salah satunya dapat terlihat dalam perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besaran PAD dapat menjadi salah satu indikator dalam menilai peran dan kemampuan Daerah dalam membiayai pembangunan dan rumah tangganya sendiri (self-supporting). PAD memiliki posisi strategis dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah, karena digunakan untuk membiayai belanja pembangunan setiap tahunnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang berasal dari: (1) Hasil Pajak Daerah; (2) Hasil Retribusi Daerah; (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; serta (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung pada Tahun Anggaran 2012 direncanakan sebesar Rp933.920.994.572,00 dan dapat direalisasikan lebih besar dibandingkan target semula, yaitu sebesar Rp1.005.836.878.460,00 atau kinerjanya mencapai 107,70% dari target yang direncanakan (sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI). Sumbangan terbesar dari PAD Kota Bandung adalah berasal dari hasil pajak daerah, yaitu mencapai 112,94% dari realisasi PAD yang dihasilkan di tahun 2012. Adapun perincian PAD Kota Bandung pada Tahun Anggaran 2012 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel III.2 Perincian Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI) Tahun Anggaran 2012 Setelah Perubahan No

Uraian

1

Hasil Pajak Daerah

2

Anggaran pendapatan

Realisasi pendapatan

%

727.000.000.000

821.045.120.342

112,94

Hasil Retribusi Daerah

71.174.028.328

78.649.880.372

110,50

3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

10.269.067.395

7.227.067.446

70,38

4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

125.477.898.849

98.914.810.300

78,83

933.920.994.572

1.005.836.878.460

107,70

Jumlah Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2013

III-7

Diketahui bahwa komponen hasil pajak daerah melampaui target relatif lebih besar dari yang telah direncanakan semula. Dari target Hasil Pajak Daerah sebesar Rp727.000.000.000,00 ternyata realisasinya mencapai Rp821.045.120.342,00 atau mencapai 112,94%. Selain itu, realisasi hasil Retribusi Daerah juga melampaui angka dari yang ditargetkan (110,50%). Namun PAD yang diperoleh dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Tahun 2012 ini belum bisa memenuhi target. Grafik III.3 Kontribusi Tiap Komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012 (%)

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 9.83%

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 0.72% Hasil Retribusi Daerah 7.82%

Hasil Pajak Daerah 81.63%


Grafik III.4 Capaian Target Tiap Komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012


140 Persentase (%)

120

112.94

110.50

: Realisasi < Target

100

107.70

78.83

80

70.38

60 40 20 0 Hasil Pajak Daerah

Hasil Retribusi Hasil Pengelolaan Lain-lain Daerah Kekayaan Daerah Pendapatan Asli yang dipisahkan Daerah yang Sah


III-8

TOTAL PAD

Tingginya realisasi pajak daerah Tahun 2012 ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi Kota Bandung terus mengalami kemajuan dari waktu ke waktu, yang diiringi dengan usaha dalam menggali sumber-sumber potensial penerimaan pajak daerah. Melalui penguatan sumbersumber pendapatan daerah (terutama pajak), maka diharapkan terdapat peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

1)

Pajak Daerah

Instrumen utama dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memungut pajak (taxing power) dan transfer ke Daerah. Dalam hal ini, kebijakan taxing power kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kewenangan yang lebih luas di bidang perpajakan daerah ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah sehingga dapat mengkompensasi hilangnya penerimaan dari beberapa jenis pungutan daerah sebagai akibat dari adanya perubahan open-list system menjadi closed-list system.

• Instrumen utama dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak (taxing power) dan transfer ke daerah. Dalam hal ini, kebijakan taxing power kepada daerah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah yang dapat dipungut oleh Daerah adalah 16 jenis, meliputi 5 jenis yang dapat dipungut oleh daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah sebanyak 11 jenis. Jenis Pajak Daerah yang direncanakan menjadi bagian Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung meliputi: (1) Pajak Hotel (2) Pajak Restoran; (3) Pajak Hiburan; (4) Pajak Reklame; (5) Pajak Penerangan Jalan; (6) Pajak Parkir; (7) Pajak Bea Pelepasan Hak Atas Tanah dan Bangunan; dan (8) Pajak Air Bawah Tanah dan (9) Pajak Bumi dan Bangunan. Penerimaan Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2012 direncanakan sebesar Rp727.000.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp821.196.329.264,00 atau penerimaannya mencapai 112,96% dari target yang ditetapkan (sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI). Selain itu terdapat denda pajak sebesar Rp151.208.922,00 yang masuk kedalam Pendapatan Denda Pajak / Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Hal ini disebabkan oleh semakin membaiknya kegiatan perekonomian di Kota Bandung yang berdampak terhadap meningkatnya kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Selain itu juga pada Tahun 2012 terdapat kegiatan-kegiatan yang berskala nasional banyak diselenggarakan di Kota

III-9

Bandung. Dan apabila dibandingkan dengan target RPJMD Kota Bandung Tahun 2009-2013 sebesar Rp523.600.000.000,00 maka realisasi mencapai 156,81%. Rincian hasil pajak daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel III.3 Perincian Pendapatan Pajak Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI) Tahun Anggaran 2012 Setelah Perubahan No

Uraian

Anggaran Pendapatan


%

131.000.000.000,00

142.732.317.105,00

108,96

1

Pajak Hotel

2

Pajak Restoran dan Rumah Makan

88.500.000.000,00

97.356.787.188,00

110,01

3

Pajak Hiburan

33.000.000.000,00

34.553.186.144,00

104,71

4

Pajak Reklame

15.500.000.000,00

18.575.238.358,00

119,84

5

Pajak Penerangan Jalan

114.000.000.000,00

118.646.202.927,00

104,08

6

Pajak Parkir

7.000.000.000,00

7.135.692.799,00

101,94

7

BPHTB

335.000.000.000,00

398.574.514.052,00

118,98

8

Pajak Air Bawah Tanah

3.000.000.000,00

3.471.181.769,00

115,71

727.000.000.000,00

821.045.120.342,00

112,94

Jumlah


Berdasarkan data pencapaian target pajak daerah tersebut, dapat dijelaskan bahwa Pajak Hotel seluruhnya melampaui target karena adanya penambahan hotel-hotel baru serta peningkatan occupancy hotel. Hal ini terutama akibat banyaknya event yang dilaksanakan di Kota Bandung pada Tahun 2012. Demikian juga Pajak Restoran melampaui target sejalan dengan penambahan jumlah restoran dan rumah makan baru serta penerapan Pajak Restoran atas Jasa Boga/Catering sebagai pengganti Pajak Pertambahan Nilai di tahun 2012. Pajak Hiburan meningkat melebihi target karena adanya event yang dilaksanakan di Kota Bandung, yang berdampak terhadap meningkatnya minat masyarakat terhadap hiburan serta ditunjang dengan peningkatan kualitas pelayanan dari pengelola hiburan. Di sisi lain, Pajak Penerangan Jalan melebihi target yang telah ditetapkan karena adanya peningkatan permintaan masyarakat terhadap layanan penerangan jalan. Pajak Reklame pun mengalami peningkatan dikarenakan meningkatnya intensitas koordinasi antar SKPD yang mengelola perijinan penyelenggaraan reklame di Kota Bandung. Lebih lanjut, Pajak Parkir di Tahun 2012 juga melebihi target yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan adanya peningkatan occupancy parkir serta penyesuaian tarif parkir. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan komponen terbesar dalam pendapatan pajak daerah Kota Bandung dan terealisasi sebesar 118,98% dari target semula. BPHTB yang semula merupakan Pajak Pusat, telah beralih menjadi pajak daerah sejak 1 Januari 2011 sesuai dengan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga menjadi salah satu komponen potensial pendapatan daerah. Pengalihan BPHTB ke dalam kas daerah diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi Pemerintah Kota untuk membiayai pembangunan daerahnya. Adapun terjadinya over target pada penerimaan BPHTB lebih banyak didukung oleh dinamisnya kegiatan perekonomian di Kota Bandung serta meningkatnya kualitas pelayanan

III-10

BPHTB, sehingga mengakibatkan meningkatnya transaksi jual beli tanah dan bangunan pada masyarakat Kota Bandung. Begitu juga halnya dengan Pajak Air Bawah Tanah yang semula merupakan Pajak Provinsi telah beralih menjadi Pajak Daerah sejak Bulan Februari 2011 dan realisasinya telah melampaui target, sebesar 115,71%.

Persentase (%)

Grafik III.5 Capaian Target Tiap Komponen Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012

300


250


200

150

108.96

110.01

100

104.71

119.84

104.08

101.94

118.98

115.71

BPHTB

Pajak Air Bawah Tanah

50 0 Pajak Hotel

Pajak Pajak Pajak Restoran dan Hiburan Reklame Rumah Makan Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2013

2)

Pajak Pajak Parkir Penerangan Jalan

Retribusi Daerah

Retribusi memiliki dua prinsip yaitu sebagai (i) sumber pendapatan (budgedtary) dan retribusi sebagai pengatur (regulatory). Sebagai sumber pendapatan berarti hasil yang didapatkan dari penarikan retribusi terhadap pelayanan yang diberikan dalam suatu kota akan masuk ke dalam pendapatan daerah. Sebagai pengatur artinya retribusi memiliki fungsi mengatur suatu kegiatan dimana retribusi itu dibebankan. Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Jenis Retribusi Daerah yang menjadi bagian Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung meliputi: (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan; (2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; (3) Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil; (4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; (5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; (6) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; (7) Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; (8) Retribusi Terminal; (9) Retribusi Rumah Potong Hewan; (10) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; (11) Retribusi Penyeberangan di Air; (12) Retribusi Pengolahan Limbah Cair; (13) Retribusi Pembinaan dan Promosi Penyelenggaraan Usaha; (14) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; (15) Retribusi Izin Gangguan/Keramaian; (16) Retribusi Ijin Trayek; (17) Retribusi Izin Bidang Perindustrian dan Perdagangan; (18) Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah; serta (19) Retribusi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi.

III-11

Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2012 direncanakan sebesar Rp71.174.028.328,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp78.649.880.372,00 atau tingkat penerimaannya mencapai 110,50% (sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI). Adapun perincian pendapatan dari Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2012 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel III.4 Perincian Penerimaan Retribusi Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI) Tahun Anggaran 2012 Setelah Perubahan No

Uraian

1

Retribusi Pelayanan Kesehatan

2

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

3

Anggaran Pendapatan


%

SKPD Dinkes, RSUD, RSKGM, RSKIA, DistanKP

15.429.438.022,00

15.653.104.900,00

101,45

47.982.000,00

786.500,00

1,64

Diskamtam

Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil

925.700.000,00

11.750.000,00

1,27

Disdukcapil

4

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

1.807.443.493,00

3.222.669.500,00

178,30

Diskamtam

5

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

6.800.000.000,00

4.903.047.000,00

72,10

Dishub & UPP

6

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

1.708.750.000,00

1.406.274.500,00

82,30

Dishub, UPP, BPPT

7

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

1.250.000.000,00

409.772.300,00

32,78

Dinas PP Kebakaran

8

Retribusi Bidang Perhubungan

3.128.849.500,00

1.863.859.000,00

59,57

Dishub & UPP

9

Retribusi Rumah Potong Hewan

2.056.560.000,00

833.214.750,00

40,51

Distan KP

10

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga

747.226.100,00

58.590.000,00

7,84

Diskamtam

11

Retribusi Penyeberangan di Air

0,00

1.700.000,00

-

BPPT

12

Retribusi Pengolahan Limbah Cair

0,00

13.882.120,00

-

BPPT

13

Retribusi Pembinaan dan Promosi Penyelenggaraan Usaha

0,00

55.470.000,00

-

BPPT

14

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

35.750.000.000,00

48.582.056.268,00

135,89

BPPT

15

Retribusi Izin Gangguan/Keramaian

1.200.000.050,00

1.105.125.355,00

92,09

BPPT

16

Retribusi Izin Trayek

322.079.163,00

22.475.000,00

6,98

Dishub, BPPT

17

Retribusi Izin Bidang Perindustrian dan Perdagangan

0,00

433.050.179,00

-

BPPT

18

Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah

0,00

28.653.000,00

-

BPPT

19

Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi

0,00

44.400.000,00

-

BPPT

66.721.303.568,00

78.649.880.372,00

110,50

Jumlah


III-12

Berdasarkan data pencapaian target retribusi daerah tersebut, terdapat beberapa retribusi yang melebihi target yang telah ditetapkan, antara lain: a)

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berkontribusi pada Retribusi Pelayanan Kesehatan terdiri dari 5 (lima) SKPD, yaitu (1) Dinas Kesehatan, (2) Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut, (3) Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak, (4) Rumah Sakit Umum Daerah, dan (5) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Capaian per-Bulan Desember Tahun 2012 adalah sebesar 101,45%. SKPD pemberi kontribusi terhadap pelayanan kesehatan yang berhasil melampaui target adalah Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak. Ketercapaian target pada Dinas Kesehatan adalah karena adanya ASKES Laboratorium Sosial, Kapitasi ASKES Rp2.000,00 per jiwa berdasarkan PERMENKES RI Nomor 416/MENKES/PER/II/2012 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi PT. ASKES (Persero). Sedangkan untuk Rumah Sakit Khusus Ibu disebabkan karena target tersebut telah disesuaikan dengan yang disetorkan sebelum berubah menjadi Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD);

b) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang dikelola oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) sampai dengan periode Desember 2012 mencapai angka 135,89%. Retribusi tersebut dikarenakan adanya peningkatan permohonan IMB pada Tahun 2012 khususnya bangunan Hotel, Apartemen/Rusunami sehingga pencapaian target PAD pada tahun 2012 meningkat secara signifikan; c)

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat yang dikelola oleh Dinas Pemakaman dan Pertamanan sampai dengan periode Desember 2012 mencapai angka 178,30%. Retribusi tersebut berhasil melebihi target dikarenakan telah dioptimalkannya sosialisasi Perda Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat serta dilaksanakannya pemberitahuan/teguran kepada ahli waris yang belum memenuhi kewajiban membayar Her Registrasi Makam;

Berdasarkan data pencapaian target retribusi daerah tersebut, terdapat beberapa retribusi yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Beberapa penjelasan belum tercapainya target retribusi antara lain: a)

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang di kelola Dinas Pemakaman dan Pertamanan sampai dengan periode Desember 2012 mencapai angka 1,64%. Retribusi tersebut belum mencapai target dikarenakan masih kurangnya dukungan dari masyarakat dan belum adanya penyesuaian tarif atas jasa kebersihan dengan biaya pengelolaan kebersihan;

b) Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil yang dikelola Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sampai dengan periode Desember 2012 mencapai angka 1,27%. Retribusi tersebut belum mencapai target karena dilaksanakannya program pendataan e-KTP pada Tahun Anggaran 2012 dan masih kurangnya masyarakat yang mengurus administrasi catatan sipil; c)

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang dikelola oleh Dinas Perhubungan dan Unit Pengelola Parkir (UPP) sampai dengan periode Desember 2012 mencapai angka 72,10%. Penyebab belum tercapainya target retribusi tersebut pada Dinas Perhubungan dikarenakan bertambahnya target PAD sebesar Rp1.000.000.000,00 dari tahun sebelumnya

III-13

sementara ketersediaan lahan parkir yang proporsional tidak signifikan dengan makin meningkatnya jumlah kendaraan di jalan serta kesadaran pengguna jalan; d) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang di kelola Dinas Perhubungan dan Unit Pengelola Parkir (UPP) sampai dengan periode Desember 2012 mencapai angka 82,30%. Retribusi tersebut belum mencapai target karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan perizinan serta menurunnya jumlah kendaraan yang numpang uji di Kota Bandung; e)

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang dikelola oleh Dinas Kebakaran sampai dengan periode Desember 2012 mencapai angka 32,78% Retribusi tersebut belum dapat memenuhi target karena meningkatnya target PAD sebesar Rp977.000.000,00 dari tahun sebelumnya serta masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam penanggulangan kebakaran;

f)

Retribusi Bidang Perhubungan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan dan Unit Pengelola Parkir (UPP) sampai dengan periode Desember 2012 mencapai angka 59,57%. Retribusi tersebut belum dapat memenuhi target dikarenakan belum optimalnya dalam pengelolaan retribusi di lapangan serta masih kurangnya kesadaran pengemudi angkutan umum untuk mentaati aturan;

g) Retribusi Rumah Potong Hewan yang dikelola oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sampai dengan periode Desember 2012 mencapai angka 40,51%. Retribusi tersebut belum dapat memenuhi target dikarenakan meningkatnya target PAD sebesar Rp1.217.310.000,00 dari tahun sebelumnya sertamasih ada beberapa RPH yang belum memenuhi kewajibannya dalam membayar retribusi; h) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga yang dikelola oleh Dinas Pemakaman dan Pertamanan sampai dengan akhir bulan Desember 2012 mencapai angka 7,84%. Retribusi tersebut belum tercapai karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas umum dan fasilitas sosial; i)

Retribusi Izin Gangguan/Keramaian yang dikelola oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sampai dengan akhir bulan Desember 2012 sebesar 92,09%. Penyebab belum tercapainya target retribusi tersebut dikarenakan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Edaran Walikota Bandung Nomor : 188.342/0305-Bag.Huk.HAM tanggal 24 Januari 2012 tentang Harmonisasi Peraturan Daerah di Kota Bandung dan dilakukan penghentian sementara pemungutan retribusi Izin gangguan/HO yang berlaku mulai tanggal terbitnya Surat Edaran sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2012 tanggal 9 November 2012 tentang Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan;

j)

Retribusi Izin Trayek yang dikelola oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) dan Dinas Perhubungan Kota Bandung sampai dengan periode Desember 2012 mencapai angka 6,98%. Retribusi tersebut dipengaruhi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Edaran Walikota Bandung Nomor : 188.342/0305-Bag.Huk.HAM tanggal 24 Januari 2012 tentang Harmonisasi Peraturan Daerah di Kota Bandung dan dilakukan penghentian sementara pemungutan retribusi Izin Trayek yang berlaku mulai tanggal

III-14

terbitnya Surat Edaran sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor : 16 Tahun 2012 tanggal 1 Oktober 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan.

3)

Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Tujuan dibentuknya BUMD secara umum adalah untuk melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum, dan peningkatan penghasilan Pemerintah Daerah. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan laba yang diperoleh dari penyertaan modal pada Bank Jabar, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kota Bandung, PDAM Tirtawening, dan KPKB Kota Bandung yang penerimaannya menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah, sebagaimana tabel berikut. Tabel III.5 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2012 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI)

No

Uraian

1

PT. Bank Jabar

2

PD. BPR

3

PDAM Tirtawening

4

KPKB Kota Bandung Jumlah

Tahun Anggaran 2012 Setelah Perubahan Anggaran Pendapatan


%

6.922.117.395,00

7.084.367.446,00

102,34

0,00

0,00

-

3.240.000.000,00

0,00

0,00

106.950.000,00

142.700.000

133,43

10.269.067.395,00

7.227.067.446,00

70,38


Pada Tahun Anggaran 2012, perolehan laba sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI dari PT. Bank Jabar direncanakan sebesar Rp6.922.117.395,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp7.084.367.446,00 atau mencapai 102,34%. Perolehan dari Hasil Perusahaan Milik Daerah yang Mengelola Kekayaan Daerah yang dipisahkan, yaitu dari PDAM Tirtawening (0%) serta PD. BPR Kota Bandung (0%) sesuai dengan PERDA Kota Bandung No. 15 Tahun 2011 Bab XI Pasal 67 ayat 2 : Laba tahun berjalan tidak dapat digunakan apabila laba/rugi masih negatif secara akumulasi dan KPKB Kota Bandung terealisasi sebesar Rp142.700.000,00 atau melebihi target 133,43%. Dengan tercapainya target kinerja dalam Tahun 2012, diharapkan Perusahaan Milik Daerah ini dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal di masa mendatang dalam penerimaan dan pembangunan daerah Kota Bandung secara lebih luas.

III-15

Grafik III.6 Capaian Target Hasil Perusahaan Milik Daerah Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012

160


140 Persentase (%)

120

133.43

: Realisasi < Target 102.34

100 80 60 40 20

-

-

0 PT. Bank Jabar

PD. BPR

PDAM Tirtawening KPKB Kota Bandung


4)

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pos pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri atas: (1) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan; (2) Penerimaan Jasa Giro; (3) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR); (4) Pendapatan Denda Pajak; (5) Pendapatan dan Pengembalian dari SKPD; (6) Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum; (7) Pendapatan dan Pemanfaatan Kekayaan Daerah; (8) Penerimaan Setoran dari Lembaga lain - PT. Taspen; (9) Pendapatan Lainnya, Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2012 direncanakan sebesar Rp125.477.898.849,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp98.914.810.300,00 atau mencapai sebesar 78,83% sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI. Adapun perincian dari pos pendapatan tersebut pada Tahun Anggaran 2012 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel III.6 Perincian Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012 (Sebelum dilakukan Audit BPK-RI) Tahun Anggaran 2012 Setelah Perubahan No

Uraian

1

Hasil Penjualan Drum Bekas

2

Anggaran Pendapatan


%

4.400.000,00

4.356.000,00

99,00

Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat

0

24.000.000,00

0,00

3

Penjualan Bahan bekas Bangunan

0

6.438.000,00

0,00

4

Jasa Giro Kasda

13.000.000.000,00

22.727.459.835,00

5

Jasa Giro Pemegang Kas

0

371.969.636,00

0,00

6

Pendapatan Denda Pajak

0

151.208.922,00

0,00

III-16

174,83

Tahun Anggaran 2012 Setelah Perubahan No

Uraian

Anggaran Pendapatan


%

7

Pendapatan Denda Retribusi

0

371.921.974,00

0,00

8

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)

0

735.152.374,00

0,00

9

Penerimaan Dari PT.TASPEN

0

3.508.316.470,00

0,00

10

Pengembalian Belanja dari SP2D

0

2.683.551.570,00

0,00

11

Fasilitas Umum dan GOR

510.000.000,00

198.478.000,00

38,92

12

Fasilitas Gelanggang Generasi Muda

280.000.000,00

72.804.450,00

26,00

13

Sewa Tanah dan Bangunan

17.250.000.000,00

18.783.557.845,00

108,89

14

Pendapatan kontribusi pemanfaatan kekayaan

145.000.000,00

19.497.000,00

13,45

15

Pendapatan Lain-lain

605.497.299,00

1.337.148.338,00

220,83

16

Pendapatan BLUD

93.683.001.550,00

47.918.749.886,00

51,15

125.477.898.849,00

98.914.810.300,00

78,83

Jumlah


b.

Dana Perimbangan

Dana perimbangan yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana Perimbangan/ Pendapatan Transfer merupakan penerimaan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Gambar III.3 Komponen Dana Perimbangan

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

DANA PERIMBANGAN

Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Umum

Dana perimbangan ini terdiri atas: (1) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak; (2) Dana Alokasi Umum; dan (3) Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.

III-17

Tabel III.7 Perincian Dana Perimbangan Kota Bandung Tahun Anggaran 2012 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI)

No

Tahun Anggaran 2012 Setelah Perubahan

Uraian

Anggaran Penerimaan

Realisasi Penerimaan

%

1

Bagi Hasil Pajak

413.703.343.204,00

420.967.410.064,00

101,76

2

Bagi Hasil Bukan Pajak / SDA

19.864.309.243,00

25.136.357.507,00

126,54

3

Dana Alokasi Umum

1.323.681.042.000,00

1.323.681.042.000,00

100,00

4

Dana Alokasi Khusus

37.047.460.000,00

37.047.460.000,00

100,00

1.794.296.154.447,00

1.806.832.269.571,00

100,70

Jumlah


Penerimaan dari Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2012 direncanakan sebesar Rp1.794.296.154.447,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp1.806.832.269.571,00 atau mencapai target sebesar 100,70% (sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI). Adapun kinerja capaian penerimaan dari Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2012 dapat dilihat pada Grafik berikut. Grafik III.7 Capaian Target Hasil Dana Perimbangan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012


160 Persentase (%)

140 120


126.54

101.76

100.00

100

100.00

80 60 40 20 0 Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil Bukan Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Pajak / SDA


1)

Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

Penerimaan pajak yang diperoleh Pemerintah dalam APBN dibagihasilkan kepada Daerah dengan proporsi yang telah ditetapkan berdasarkan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 yang ditujukan dalam rangka memperkecil kesenjangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

III-18

Pos penerimaan dari Bagi Hasil Pajak terdiri atas: (1) Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); (2) Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); (3) Bagi Hasil dari Upah Pungut PBB; dan (4) Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29. Sedangkan pos penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam terdiri atas: (1) Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan; (2) Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan; (3) Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi; (4) Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi; (5) Bagi Hasil dari Pertambangan Umum; dan (6) Bagi Hasil dari Gas Bumi. Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak pada Tahun Anggaran 2012 direncanakan sebesar Rp433.567.652.447,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp446.103.767.571,00 atau mencapai 102,89%, (sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI). Adapun perincian penerimaan dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak pada Tahun Anggaran 2012 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.8 Perincian Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Kota Bandung Tahun Anggaran 2012 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI) Tahun Anggaran 2012 Setelah Perubahan No

Uraian

Anggaran Penerimaan


%

1

Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

206.772.038.746

233.962.522.636

113,15

2

Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29

204.614.322.701

184.297.052.713

90,07

3

Bagi Hasil dari hasil Cukai Tembakau

2.316.981.757

2.707.834.715

116,87

4

Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan

269.457.060

158.099.415

58,67

5

Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan

254.479.544

343.986.219,00

135,17

6

Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi

0

10.752.166.297

0,00

7

Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi

3.376.287.332

10.020.463.654

296,79

8

Bagi Hasil Pertambangan Umum

501.750.631

586.994.781

116,99

9

Bagi Hasil dari Gas Bumi

15.462.334.676

3.274.647.141

21,18

433.567.652.447

446.103.767.571


2)

Dana Alokasi Umum (DAU)

III-19

102,89

DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Penerimaan Pemerintah Kota Bandung yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada Tahun Anggaran 2012 direncanakan sebesar Rp1.323.681.042.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp1.323.681.042.000,00 atau mencapai 100% (sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI).

3)

Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kebijakan transfer ke Daerah terutama melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) ditujukan untuk pembangunan fisik berbagai sarana dan prasarana layanan publik di daerah. Penerimaan Pemerintah Kota Bandung yang bersumber dari DAK pada Tahun Anggaran 2012 direncanakan sebesar Rp37.047.460.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp37.047.460.000,00 atau mencapai 100% (sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI). Adapun perincian DAK pada Tahun Anggaran 2012 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel III.9 Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2012 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI) Tahun Anggaran 2012 Setelah Perubahan No

Uraian

Anggaran Penerimaan


%

1

Dana Alokasi Khusus Sektor Pendidikan

32.030.460.000

32.030.460.000

100,00

2

Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Air Bersih

3.177.010.000

3.177.008.500

100,00

4

Dana Alokasi Khusus Sektor Keluarga Berencana

1.048.910.000

1.048.911.500

100,00

5

Dana Alokasi Khusus Sektor Transportasi

791.080.000

791.080.000

100,00

37.047.460.000

37.047.460.000

100,00


c.

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan Pemerintah Kota Bandung yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri atas: (1) Pendapatan Hibah; (2) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya; (3) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus; dan (4) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Tahun Anggaran 2012 direncanakan sebesar Rp881.692.586.335,63 dan dapat direalisasikan sebesar Rp854.034.798.869,00 atau mencapai 96,86%, (sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI).

III-20

Adapun perincian Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Tahun Anggaran 2012 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel III.10 Perincian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI) Tahun Anggaran 2012 Setelah Perubahan No

Uraian

Anggaran Pendapatan


%

1

Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

456.196.733.815,63

428.866.061.359,00

94,01

2

Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

131.800.491.520,00

131.473.376.510,00

99,75

3

Pendapatan Hibah

-

-

0,00

4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

293.695.361.000,00

293.695.361.000,00

100,00

881.692.586.335,63

854.034.798.869,00

96,86

Jumlah


1)

Pendapatan Hibah

Pos penerimaan dari Pendapatan Hibah merupakan pos pendapatan yang diterima dari Pemerintah, baik dari Pemerintah Pusat, maupun dari Pemerintah Provinsi. Pada Tahun 2012, Pemerintah Kota Bandung tidak mendapatkan Hibah.

2)

Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

Pos penerimaan dari Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya terdiri atas: (1) Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor; (2) Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; (3) Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; (4) Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah; (5) Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan; (6) Bagi Hasil dari Kemetrologian; dan (7) Bagi Hasil dari Pajak Hasil Hutan. Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya pada Tahun Anggaran 2012 direncanakan sebesar Rp456.196.733.815,63 dan dapat direalisasikan sebesar Rp428.866.061.270,00 atau mencapai 94,01% (sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI). Adapun perincian penerimaan dari Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya pada Tahun Anggaran 2012 dapat dilihat pada tabel berikut.

III-21

Tabel III.11 Perincian Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Kota Bandung Tahun Anggaran 2012 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI) Tahun Anggaran 2012 Setelah Perubahan No

Uraian

1

Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor

186.045.357.890,00

155.377.324.955,00

83,52

2

Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

153.247.376.016,00

164.215.319.877,00

107,16

3

Bagi Hasil dar Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

116.234.168.794,00

108.887.394.003,00

93,68

4

Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

-

-

-

5

Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan

370.365.984,13

230.118.347,00

62,13

6

Bagi Hasil dari Kemetetrologian

299.465.131,50

155.904.177,00

52,06

7

Bagi Hasil dari Hasil Hutan

-

-

-

456.196.733.815,63

428.866.061.359,00

94,01

Jumlah

Anggaran Penerimaan


%


3)

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

Penerimaan dari Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya diperoleh dari Provinsi Jawa Barat. Pada Tahun Anggaran 2012 direncanakan sebesar Rp131.800.491.520,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp131.473.376.510,00 atau mencapai 99,75% (sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI).

4)

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Penerimaan dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus pada Tahun Anggaran 2012 direncanakan sebesar Rp293.695.361.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp293.695.361.000,00 atau mencapai 100,00% (sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI). Adapun perincian penerimaan dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus pada Tahun Anggaran 2012 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel III.12 Perincian Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Kota Bandung Tahun Anggaran 2012 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI)

No

Uraian

1

Dana Penyesuaian Sektor Pendidikan

2

Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau

Tahun Anggaran 2012 Setelah Perubahan Anggaran Pendapatan


293.695.361.000

293.695.361.000

100,00

0

0

0

293.695.361.000

293.695.361.000

100,00


III-22

%

3.

Permasalahan dan Solusi

Pencapaian target pendapatan tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan yang harus terus diupayakan untuk dapat diatasi sesuai dengan kemampuan. Adapun permasalahan utama berdasarkan kelompok sumber pendapatan, secara deskriptif dapat diuraikan sebagai berikut:

a.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1)

Tingkat akurasi data dasar pajak dan retribusi yang berpengaruh terhadap data wajib pajak dan wajib retribusi, perlu diupayakan ketersediaannya guna mendukung peningkatan PAD yang bersumber dari pajak dan retribusi. 2) Efektivitas penerapan prosedur dan mekanisme administrasi pengelolaan PAD perlu lebih dioptimalkan guna mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan PAD. 3) Perlu ditingkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumber-sumber PAD. 4) Perlu dioptimalkan lebih lanjut kualitas petugas pengelola administrasi PAD. 5) Kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya perlu lebih ditingkatkan. 6) Perlu dilakukan pengkajian kembali terhadap Peraturan-peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi seiring dengan telah terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi.

b.

Dana Perimbangan

Perhitungan Dana Perimbangan, baik dalam Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, belum sesuai dengan harapan daerah. Oleh karena itu perlu ditingkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumber-sumber pendapatan, khususnya dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 serta Pajak Bumi dan Bangunan.

c.

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan pendapatan dari sisi Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya dalam pendistribusian, memerlukan alokasi waktu yang lebih banyak untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien.

B.

Pengelolaan Belanja Daerah

1.

Kebijakan Umum Belanja Daerah

Perwujudan pelayanan publik di Daerah tentunya berkorelasi erat dengan kebijakan belanja daerah. Anggaran Belanja Daerah akan mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian Daerah apabila terealisasi

III-23

dengan baik. Dengan demikian, secara ideal seharusnya Belanja Daerah dapat menjadi komponen yang cukup berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumbersumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Belanja Daerah merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh • Perwujudan pelayanan publik di daerah tentunya berkorelasi erat Pemerintah Daerah untuk mendanai dengan kebijakan belanja daerah. seluruh program/ kegiatan yang Belanja daerah merupakan seluruh berdampak langsung maupun tidak pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendanai langsung terhadap pelayanan publik di seluruh program/kegiatan yang daerah. Program/kegiatan dimaksud berdampak langsung maupun tidak dilaksanakan untuk mendorong langsung terhadap pelayanan publik di daerah pertumbuhan ekonomi Daerah, pemerataan pendapatan, serta pembangunan di berbagai sektor. Komponen yang mengindikasikan aktivitas dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Belanja Daerah. Komponen ini merupakan pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah yang diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja yang pengeluarannya disesuaikan dengan kemampuan dan potensi fiskal daerah. Arah kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran yang berbasis kinerja, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD, prioritas pembangunan sesuai potensi dan permasalahannya, serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun depan. Belanja Daerah APBD Tahun Anggaran 2012, secara makro dilandasi atas pemahaman efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran Belanja Daerah yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masing-masing program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2012. Kebijakan Belanja Daerah secara deskriptif dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut: (1) Belanja Tidak Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, (2) Belanja Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Daerah Pemerintah Kota Bandung pada Tahun Anggaran 2012 dianggarkan sebesar Rp3.864.669.570.886,63 dan dapat direalisasikan Rp3.490.099.865.059,00 atau mencapai 90,31% (sebelum dilakukan audit BPK-RI) yang perinciannya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel III.13 Komposisi Belanja Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012 (sebelum dilakukan audit BPK-RI)

No

Uraian

1

Belanja Tidak Langsung

Tahun Anggaran 2012 Setelah Perubahan Anggaran Belanja 2.167.730.394.921,30

III-24

Realisasi Belanja

%

2.106.950.224.766,00

97,20%

No 2


Uraian

Anggaran Belanja

Belanja Langsung Total Belanja

Realisasi Belanja

%

1.696.939.175.965,33

1.383.149.640.293,00

81,51%

3.864.669.570.886,63

3.490.099.865.059,00

90,31%


Jika dilihat dari komposisinya, Belanja Tidak Langsung memberikan kontribusi sebesar 60,37% dari realisasi belanja Kota Bandung di Tahun 2012 dan sisanya sebesar 39,63% disumbangkan oleh Belanja Langsung. Grafik III.8 Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012 (%)

70%

60.37%

Persentase (%)

60% 50%

39.63%

40% 30% 20% 10% 0% Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung


a.

Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tidak Langsung pada Tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp2.167.730.394.921,30 dan dapat direalisasikan sebesar Rp2.106.950.224.766,00 atau 97.20% (sebelum dilakukan audit BPK-RI) dengan rincian pada tabel berikut. Tabel III.14 Perincian Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012 (Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI) Tahun Anggaran 2012 Setelah Perubahan No

Uraian

1

Belanja Pegawai

2

Belanja Bunga

Anggaran Belanja Tidak Langsung

Realisasi Belanja Tidak Langsung

%

1.673.067.994.188,92

1.634.604.768.384,00

97,70%

-

-

-

III-25

No


Uraian

3

Belanja Subsidi

4

Belanja Hibah

5

Anggaran Belanja Tidak Langsung

62.055.500.000,00

Realisasi Belanja Tidak Langsung

%

62.055.500.000,00

100,00%

428.630.606.304,00

408.328.642.999,00

95,26%

Belanja Bantuan Sosial

468.585.880,00

383.850.600,00

81,92%

6

Belanja Tidak Terduga

814.272.441,00

814.044.939,00

99,97%

7

Belanja Bantuan Keuangan pada Partai Politik

2.693.436.107,38

763.417.844,00

28,34%

2.167.730.394.921,30

2.106.950.224.766,00

97,20%

Jumlah


Persentase (%)

Grafik III.9 Capaian Komponen Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012

180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0%

: Realisasi ≥ Target : Realisasi < Target 97.70%

81.92% 28.34%

Belanja Pegawai

1)

99.97%

95.26%

100.00%

Belanja Bunga

Belanja Subsidi

Belanja Hibah



Belanja Bantuan Keuangan pada Partai Politik

Belanja Pegawai

Belanja ini pada Tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp1.673.067.994.188,92 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.634.604.768.384,00 atau 97,70% (sebelum dilakukan audit BPK-RI). Belanja ini digunakan untuk pembayaran gaji pegawai dan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

2)

Belanja Subsidi

III-26

Belanja Subsidi pada Tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp62.055.500.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp62.055.500.000,00 atau 100% (sebelum dilakukan audit BPK-RI). Belanja ini diberikan kepada PD. Kebersihan.

3)

Belanja Hibah

Belanja Hibah pada Tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp428.630.606.304,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp408.328.642.999,00 atau 95,26% (sebelum dilakukan audit BPK-RI). Belanja ini diberikan kepada lembaga, kelompok, atau organisasi kemasyarakatan.

4)


Belanja Bantuan Sosial pada Tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp468.585.880,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp383.850.600,00 atau 81.92% (sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI). Belanja ini digunakan untuk Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan.

5)

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa lainnya

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa lainnya pada Tahun 2012 dianggarkan Rp814.272.441,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp814.044.939,00 atau 99,97% sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI. Belanja ini digunakan untuk Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan.

6)


Belanja Tidak Terduga pada Tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp2.693.436.107,38 dan direalisasikan sebesar Rp763.417.844,00 atau 28,34% sebelum dilakukan audit BPK-RI.

b.

Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Belanja Langsung pada Tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp 1.696.939.175.965,33 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 1.383.149.640.293,00 atau 81,51%, sebelum dilakukan audit oleh BPKRI. Belanja ini merupakan belanja yang dianggarkan terkait dengan program dan kegiatan berdasarkan sumber dari APBD Kota Bandung, APBD Provinsi Jawa Barat, dan APBN Pemerintah. Adapun perincian Belanja Langsung pada T.A. 2012 dapat dilihat pada tabel berikut.

III-27

Tabel III.15 Perincian Belanja Langsung Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI) Tahun Anggaran 2012 Setelah Perubahan No

Uraian

Anggaran Belanja Langsung

Realisasi Belanja Langsung

%

1

Belanja Pegawai

124.008.137.050,00

110.083.025.846,00

88,77%

2

Belanja Barang & Jasa

533.184.303.248,07

466.326.408.024,00

87,46%

3

Belanja Modal

1.039.746.735.667,26

806.740.206.423,00

77,59%

Jumlah

1.696.939.175.965,33

1.383.149.640.293,00

81,51%


Grafik berikut menggambarkan capaian rincian Belanja Langsung Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012. Grafik III.10 Capaian Komponen Belanja Langsung Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012


140%


Persentase (%)

120% 100% 80%

88.77%

87.46%

60%

77.59%

40% 20% 0% Belanja Pegawai

Belanja Barang & Jasa


C.

Rencana dan Realisasi Pembiayaan

III-28

Belanja Modal

Otonomi daerah yang bergulir dan berlaku efektif mulai Tahun 2001 telah memberi ruang kepada Pemerintah Daerah untuk menerapkan model penganggaran yang tidak hanya berpijak pada model anggaran berimbang saja. Pemerintah Daerah bisa menggunakan model penganggaran lain, yaitu anggaran surplus dan anggaran defisit dalam APBDnya.

• Otonomi daerah yang bergulir dan berlaku efektif mulai tahun 2001 telah memberi ruang kepada pemerintah daerah untuk menerapkan model penganggaran yang tidak hanya berpijak pada model anggaran berimbang saja. Pemerintah daerah bisa menggunakan model penganggaran lain yaitu anggaran surplus dan anggaran defisit dalam APBD-nya.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Struktur APBD memperlihatkan bahwa komponen pembiayaan merupakan komponen yang dipergunakan untuk mengantisipasi surplus/(defisit) anggaran. Dalam arti bahwa komponen pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah untuk menutupi selisih antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah. Kebijakan pembiayaan daerah didasari oleh pandangan bahwa setiap kewajiban yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, secara konsisten dapat dilaksanakan sesuai tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab yang diemban, serta guna menjaga kredibilitas Pemerintah Daerah. Pendayagunaan komponen pembiayaan pada struktur APBD Tahun Anggaran 2012 dilandasi atas pemikiran bahwa setiap kewajiban yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Bandung senantiasa harus diupayakan pelaksanaannya guna menjaga citra dan wibawa Pemerintah Kota Bandung, khususnya kepada pemberi pinjaman dan umumnya kepada masyarakat. Berkenaan dengan kebijakan pembiayaan daerah Pemerintah Kota Bandung, maka komponen pembiayaan penggunaannya diarahkan untuk menutupi beban hutang Pemerintah Kota Bandung yang telah jatuh tempo pada Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan, yang pada gilirannya akan mengurangi beban pemerintah pada tahun anggaran berikutnya. Selanjutnya, penetapan kebijakan pembiayaan daerah dibarengi pula dengan optimalisasi kemampuan Pemerintah Kota Bandung dalam menyeimbangkan antara pos penerimaan dan pos pengeluaran daerah pada komponen pembiayaan sesuai dengan Kebijakan Umum APBD Pemerintah Kota Bandung yang telah ditetapkan. Optimalisasi kemampuan Pemerintah Kota Bandung dalam rangka menyeimbangkan antara Bidang Penerimaan dan Bidang Pengeluaran Daerah pada komponen Pembiayaan, sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung yang telah ditetapkan. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari (i) sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, (ii) pencairan dana cadangan, (iii) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, (iv) penerimaan pinjaman daerah, (v) penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan (vi) penerimaan piutang daerah.

III-29

Berikut ini merupakan rincian Pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2012 Kota Bandung. Tabel III.16 Komposisi Pembiayaan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI) Tahun Anggaran 2012 Setelah Perubahan No

Uraian

1 2

Anggaran Pembiayaan

Realisasi Pembiayaan

%


293.759.835.532,00

293.759.835.532,00

100,00%


39.000.000.000,00

37.969.120.719,00

97,36%

Total Pembiayaan

254.759.835.532,00

255.790.714.813,00

100,40%


Adapun perincian anggaran dan realisasi masing-masing bagian dari komponen pembiayaan, dapat diuraikan sebagai berikut.

1.


Besarnya Penerimaan Daerah dalam pembiayaan, dianggarkan sebesar Rp293.759.835.532,00 dan realisasi Rp293.759.835.532,00 atau 100% (sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI). Adapun perincian anggaran dan realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah, dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel III.17 Penerimaan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI) Tahun Anggaran 2012 Setelah Perubahan Uraian Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya (dari Belanja barang dan jasa)

Anggaran Penerimaan Pembiayaan

Realisasi Penerimaan Pembiayaan

%

293.759.835.532,00

293.759.835.532,00

100,00%


2.


Besarnya Pengeluaran Daerah dalam pembiayaan, dianggarkan sebesar Rp39.000.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp37.969.120.719,00 atau 97,36% (sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI). Jumlah Pengeluaran Daerah dalam pembiayaan ini, bersumber dari: (1) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan (2) Pembayaran Pokok Utang. Adapun perincian anggaran dan realisasi Pengeluaran Daerah, dapat dilihat pada tabel berikut.

III-30

Tabel III.18 Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI) Tahun Anggaran 2012 Setelah Perubahan No

Uraian

1

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

2

Pembayaran Pokok Utang Jumlah

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

%

31.000.000.000,00

31.000.000.000,00

100,00%

8.000.000.000,00

6.969.120.719,00

87,11%

39.000.000.000,00

37.969.120.719,00

97,36%


III-31

III. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Recommend Documents