BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

34 Bab II I Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Pengelolaan

Keuangan

Daerah

merupakan

rangkaian

siklus

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai dengan pertanggung jawaban yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. APBD Kabupaten Jembrana Tahun 2011 telah ditetapkan tepat waktu dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 6 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2011, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 6 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2011. A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Untuk memantapkan stabilitas ekonomi makro, kebijakan ekonomi makro melalui kebijakan fiskal dan moneter yang terkoordinasi dengan baik, harus didukung oleh kebijakan reformasi struktural, yang ditujukan untuik memperkuat dan memperbaiki fungsi pasar-pasar, seperti pasar modal dan uang, pasar tenaga kerja serta pasar barang dan jasa, serta sektor-sektor lainnya. Sesuai dengan pasal 157 UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 5 UU Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pendapatan daerah terdiri atas : a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu ; (1) Hasil Pajak Daerah, (2) Hasil Retribusi Daerah, (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan (4) Lainlain PAD yang syah. b. Dana Perimbangan. c. Lain-Lain Pendapatan daerah yang Syah.

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Jembrana Tahun 2011


Dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah sesuai ketentuan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, untuk meningkatkan penerimaan Daerah, maka perlu adanya usaha untuk meningkatkan Penerimaan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan yaitu laba atas penyertaan Modal pada perusahaan Milik Daerah/BUMD

serta lain-lain PAD yang sah, serta

penerimaan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang merupakan penopang bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah. 1. Intensifikasi dan Ektensifikasi Intensifikasi pengelolaan Pendapatan Daerah dilakukan dengan kegiatan penekanan pada peningkatan intensitas pemungutan PAD melalui pendekatan persuasif dan edukatif kepada wajib pajak dan retribusi daerah, baik dalam bentuk pemungutan pajak dan retribusi terhutang pada tahun berjalan, serta tunggakan tahun yang lalu.

Sedangkan untuk meningkatkan kesadaran para

wajib pajak dan retribusi mematuhi kewajibannya membayar pajak, juga telah diadakan pembinaan secara rutin oleh para petugas pungut dari Dinas teknis pengelola PAD pada saat melakukan pemungutan/penagihan pajak. Ektensifikasi pengelolaan pendapatan daerah yang sudah dilakukan dengan cara mendata obyek dan wajib pajak yang belum didata dan juga dengan melakukan pendataan ulang terhadap obyek pajak dan wajib pajak yang mengalami perubahan. Dengan

melakukan pendataan tersebut diharapkan

dapat mengetahui potensi PAD baik secara kuantitatif maupun kualitatif antara lain dengan cara meningkatkan serta menggali potensi Wajib Pajak yang ada di wilayah. Disamping itu sebagai bentuk ektensifikasi terhadap pendapatan daerah, pada tahun 2011 telah ditetapkan beberapa Peraturan Daerah sebagai dasar hukum Pendapatan Asli Daerah yaitu : -

Perda 1 Tahun 2011 tentang Pajak Air tanah

-

Perda 2 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan

-

Perda 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel

-

Perda 4 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir



-

Perda 5 Tahun 2011 tentang Pajak reklame

-

Perda 6 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanahdan Bangunan

-

Perda 7 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet

-

Perda 8 Tahun 2011 tentang Pajak mineral Bukan Logam dan Batuan

-

Perda 12 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

-

Perda 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

-

Perda 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Dalam melaksanakan pemungutan Pendapatan Asli Daerah juga telah

dilakukan upaya-upaya untuk dapat mengintensifkan penerimaan daerah melalui kegiatan sebagai berikut : a. Menggali potensi yang ada dan mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan serta kebijakan teknis di bidang Pendapatan Asli Daerah sebagai dasar hukum pemungutan; b. Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak / masyarakat akan pentingnya penerimaan pajak daerah untuk pembangunan Jembrana; c. Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dibidang pendapatan melalui bintek secara bertahap; d. Menyiapkan/membangun/mengadakan sarana pendukung serta melakukan penggantian terhadap sarana prasarana yang melampaui umur teknis dan ekonomis secara bertahap sesuai dengan anggaran; e. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dan wajib lainnya; f.

Mengadakan

penagihan

terhadap

penunggak

pajak

dengan

melakukan

penertiban obyek pajak dan obyek retribusi serta mengadakan penagihan langsung kepada subyek pajak dan subyek retribusi. Adapun jenis-jenis sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut : A. Pajak Daerah terdiri dari : 1. Pajak Hotel.



2. Pajak Restoran. 3. Pajak Hiburan. 4. Pajak Reklame. 5. Pajak Penerangan Jalan Umum PLN. 6. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C. 7. Pajak Parkir. 8. Pajak Sarang Burung Walet 9. Pajak Air Tanah 10.Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) B. Retribusi Daerah terdiri dari : 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan. 2. Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan. 3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil. 4. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. 5. Retribusi Pelayanan Pasar. 6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. 7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. 8. Retribusi Terminal. 9. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI ). 10. Retribusi Rumah potong hewan. 11. Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus. 12. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. 13. Retribusi Ijin mendirikan Bangunan ( IMB ). 14. Retribusi Surat ijin usaha Jasa Kontruksi (SIUJK). 15. Retribusi Ijin Prinsip. 16. Retribusi Ijin gangguan keamanan (HO). 17. Retribusi Ijin Trayek. 18. Retribusi Ijin Pengelola Tower. 19. Retribusi Ijin usaha Perikanan. 20. Retribusi Ijin Penebangan Kayu Rakyat (IKPR). Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Jembrana Tahun 2011


21. Retribusi Ijin usaha dan Tanda Daftar usaha Pengilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras. 22. Retribusi Nomor Kode Tenaga Tehnik/NKTT. 23. Retribusi Ijin Kursus-kursus. 24. Retrubusi Ijin Usaha Industri. 25. Retribusi Ijin SPP Industri Rumah Tangga. C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yaitu bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD ( PT. Bank Pembangunan Daerah Bali). D. Lain-lain PAD yang Sah terdiri dari : 1. Penerimaan Jasa Giro. 2. Bunga Deposito. 3. Lain-lain PAD. 2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Jembrana sampai dengan tahun 2011 adalah sebagai berikut : Tabel 3.1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah REALISASI Rp.

PENINGKATAN REALISASI

%

99,99%

105.730.982.910,61

43,92

407.055.796.147,63

103,72%

60.602.027.059,84

17,49

446.148.831.383,18

454.932.068.810,95

101,96%

47.876.272.663,32

11,76

2009

454.011.607.213,00

477.515.493.686,17

105,17%

22.583.424.875,22

4,96

6

2010

486.729.445.027,30

488.984.315.567,71

100,46%

11.468.821.881,54

2,40

7

*2011

559.656.551.455,97

567.460.504.309,45

101,39%

78.476.188.741,74

16,05

No.

TAHUN

TARGET (Rp)

1

2005

234.957.646.400,00

240.722.786.177,18

102,45%

2

2006

346.488.385.012,39

346.453.769.087,79

3

2007

392.436.038.689,21

4

2008

5

%

*Realisasi sebelum audit BPK

Pada

tahun

2011

Realisasi

Pendapatan

Daerah

meningkat

sebesar

Rp.78.476.188.741,74 atau 16,05% dibandingkan anggaran tahun sebelumnya terdiri dari kenaikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, maupun lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagai berikut : Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Jembrana Tahun 2011


a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tabel 3.2 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) No.

TAHUN

REALISASI Rp.

TARGET (Rp)

PENINGKATAN REALISASI Rp %

%

1

2005

10.474.690.000,00

9.916.279.620,18

94,67

2

2006

12.878.699.117,59

12.768.467.264,64

99,14

2.852.187.644,46

28,76

3

2007

15.700.000.000,00

16.975.878.104,72

108,13

4.207.410.840,08

32,95

4

2008

19.523.661.430,79

21.235.505.863,05

108,77

4.259.627.758,33

25,09

5

2009

20.755.681.446,00

33.952.879.718,41

163,58

12.717.373.855,36

59,89

6

2010

32.824.809.067,67

34.380.822.968,32

104,74

427.943.249,91

1,26

40.529.775.460,17

111,80

7

*2011

36.247.620.073,57

6.148.952.491,85

17,88


Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pada tahun 2011 meningkat sebesar Rp.6.148.952.491,85 atau sebesar 17,88% apabila dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya. Adanya peningkatan PAD yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2010 sejalan dengan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka ektensifikasi maupun intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. b. Dana Perimbangan. Penerimaan

Dana

Perimbangan

tahun

2011

meningkat

sebesar

Rp.26.260.754.912,00 atau 6,56% dibandingkan anggaran tahun 2010 yaitu sebagai berikut : Tabel 3.3 Target dan Realisasi Dana Perimbangan No. 1 2 3 4 5 6 7

TAHUN

TARGET (Rp)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 *2011

189.861.861.000,00 297.349.817.259,00 339.157.216.802,00 378.450.662.000,00 382.663.760.517,00 399.243.354.410,00 426.749.848.411,00

REALISASI Rp. 193.943.145.291,00 297.801.524.842,00 340.897.722.906,00 382.397.727.494,00 384.853.878.416,00 400.311.346.972,00 426.572.101.884,00

% 102,15 100,15 100,51 101,04 100,57 100,26 99,95

KENAIKAN/PENURUNAN Rp % 103.858.379.551,00 43.096.198.064,00 41.500.004.588,00 2.456.150.922,00 15.457.468.556,00 26.260.754.912,00



53,55 14,47 12,17 0,64 4,02 6,56


Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun dana penyesuaian sebagai berikut : b.1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Tabel 3.4 Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak No.

TAHUN

TARGET (Rp)

REALISASI

KENAIKAN/PENURUNAN

Rp.

%

Rp

%

1

2005

14.781.817.259,00

15.233.524.842,00

103,06

2

2006

11.946.201.000,00

16.027.485.291,00

134,16

793.960.449,00

5,21

3

2007

17.877.216.802,00

19.617.722.906,00

109,74

3.590.237.615,00

22,40

4

2008

21.291.740.000,00

23.768.285.731,00

111,63

4.150.562.825,00

21,16

5 6

2009 2010

24.403.939.517,00 26.439.722.010,00

26.594.057.416,00 28.610.314.572,00

108,97 108,20

2.825.771.685,00 2.016.257.156,00

11,89 7,58

7

*2011

20.565.601.651,00

21.668.027.144,00

105,36

-6.942.287.428,00

-24,26


Dana bagi hasil Pajak/bukan pajak pada tahun 2011 menurun sebesar Rp.6.942.287.428,00 atau 24,26% dibandingkan anggaran tahun 2010. Hal ini disebabkan karena tahun 2011 Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

sudah dialihkan kepada Daerah sehingga dana bagi hasil

pajak/bukan pajak untuk tahun 2011 mengalami penurunan. b.2 Dana Alokasi Umum (DAU) Tabel 3.5 Target dan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) REALISASI Rp.

KENAIKAN/PENURUNAN Rp %

No.

TAHUN

TARGET (Rp)

1

2005

156.827.000.000,00

156.827.000.000,00

100,00

2

2006

255.025.000.000,00

255.025.000.000,00

100,00

98.198.000.000,00

62,62

3

2007

278.583.000.000,00

278.583.000.000,00

100,00

23.558.000.000,00

9,24

4

2008

304.078.638.000,00

304.078.636.000,00

100,00

25.495.636.000,00

9,15

5

2009

306.361.821.000,00

306.361.821.000,00

100,00

2.283.185.000,00

0,75

6

2010

308.567.032.000,00

308.567.032.000,00

100,00

2.205.211.000,00

0,72

7

*2011

339.501.986.000,00

339.501.986.000,00

100,00

30.934.954.000,00

10,03

%




Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2011 meningkat cukup signifikan yaitu sebesar Rp. 30.934.954.000,00 atau meningkat sebesar 10,03% dibandingkan anggaran tahun 2010. b.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) Tabel 3.6 Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) REALISASI Rp.


No.

TAHUN

TARGET (Rp)

1

2005

12.730.000.000,00

12.730.000.000,00

100,00

2

2006

25.400.000.000,00

25.400.000.000,00

100,00

12.670.000.000,00

99,53

3

2007

42.697.000.000,00

42.697.000.000,00

100,00

17.297.000.000,00

68,10

4

2008

50.121.000.000,00

50.121.000.000,00

100,00

7.424.000.000,00

17,39

5

2009

51.898.000.000,00

51.898.000.000,00

100,00

1.777.000.000,00

3,55

6

2010

34.720.800.000,00

34.720.800.000,00

100,00

-17.177.200.000,00

7 *2011 35.488.400.000,00 *Realisasi sebelum audit BPK

35.488.400.000,00

100,00

767.600.000,00

%

-33,10 2,21

Dana alokasi khusus (DAK) tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar Rp.767.600.000,00 atau 2,21% dari anggaran tahun sebelumnya. Namun demikian Alokasi DAK yang diterima masih lebih kecil dari DAK yang diterima pada tahun 2007, 2008 dan 2009 dengan alokasi DAK tertinggi diterima pada tahun 2009. b.4 Dana Penyesuaian. Tabel 3.7 Target dan Realisasi Dana Penyesuaian No.

TAHUN

TARGET (Rp)

1 2010 29.515.800.400,00 2 *2011 31.193.860.760,00 *Realisasi sebelum audit BPK

REALISASI

KENAIKAN/PENURUNAN

Rp.

%

28.413.200.400,00 29.913.688.740,00

96,26 95,89

Rp 1.500.488.340,00

% 5,28

Pada tahun 2011 terdapat dana penyesuaian pada APBD Kabupaten Jembrana mengalami peningkatan sebesar 1.500.488.340,00 atau sebesar 5,28% dibandingkan tahun 2010. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Jembrana Tahun 2011


C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Syah Tabel 3.8 Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah No.

TAHU N

REALISASI

TARGET (Rp)

1 2005 34.621.097.400,00 2 2006 36.259.868.636,00 3 2007 37.578.821.887,00 4 2008 48.174.507.952,00 5 2009 50.592.165.250,00 6 2010 54.661.281.549,63 7 *2011 96.659.082.971,40 *Realisasi sebelum audit BPK

PENINGKATAN REALISASI

Rp.

%

Rp

36.863.361.266,00 35.883.776.981,00 49.182.195.137,00 51.298.835.454,00 58.708.735.552,00 54.292.145.627,39 100.358.626.965,28

106,48 98,96 130,88 106,49 116,04 99,32 103,82

%

-979.584.285,00 13.298.418.156,00 2.116.640.317,00 7.409.900.098,00 -4.416.589.924,61 46.066.481.337,89

-2,66 37,06 4,30 14,44 -7,52 84,85

Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada APBD Kabupaten Jembrana tahun 2011 terdiri dari pendapatan dana bagi hasil pajak provinsi dan pemerintah daerah lainnya dan

bantuan keuangan dari Provinsi dan

Pemerintah Daerah lainnya yang mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu sebesar Rp. 46.066.481.337,89 atau mencapai 84,85%. 3. Permasalahan dan solusi.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah; a. Belum terbentuknya sistem yang terintegrasi

dalam pengelolaan

pendapatan daerah. b. Kurang tertibnya Administrasi pemungutan dan penyetoran Pendapatan Asli Daerah c. Kemampuan SDM masih perlu ditingkatkan. Dari permasalahan tersebut, akan diambil langkah – langkah solusi sebagai berikut : a. Penyempurnaan

sistem

dan

prosedur

pengelolaan

melakukan Pendataan yang sifatnya menyeluruh

pendapatan

dengan

dalam rangka penerapan

sistem informasi pendapatan daerah. b. Melakukan pemantauan kepada petugas pungut, baik terhadap pencatatan (Administrasi), maupun pungutan

(penerimaan)

sehingga

lebih meningkat. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Jembrana Tahun 2011

penerimaan PAD


c. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia melalui latihan-latihan dan bimbingan teknis.

B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH 1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah. Menyadari akan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah

Kabupaten

yang relatif kecil, maka

Jembrana telah mengoptimalkan penerapan pola

intensifikasi maupun ektensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan. Demikian pula terhadap sumber-sumber pendapatan yang bersumber dari pemerintah atasan maupun pusat telah dimanfaatkan sebagai motorisator pembangunan yang diharapkan mampu meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan diberbagai bidang, stabilitas perekonomian adalah merupakan salah satu prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan, serta dapat memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku ekonomi, oleh karenanya stabilitas ekonomi makro akan dapat dicapai apabila hubungan variabel ekonomi makro yang utama berada dalam keseimbangan, neraca pembayaran, penerimaan dan pengeluaran fiskal, serta tabungan dan investasi perekonomian yang tidak stabil akan dapat menimbulkan biaya yang tinggi bagi perekonomian

dan akan menyulitkan masyarakat, baik

swasta maupun rumah tangga. Tingkat investasi yang rendah akan menurunkan potensi pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan adanya fluktuasi yang tinggi dalam pertumbuhan produksi, hal ini sangat berpengaruh terhadap tenaga kerja menganggur. Inflasi yang tinggi akan merupakan beban yang sangat berat dan sangat dirasakan oleh penduduk miskin, dimana daya beli masyarakat akan semakin rendah. Sehubungan dengan hal tersebut maka kebijakan keuangan diarahkan pada : a. Menyeimbangkan antara peningkatan alokasi anggaran dengan upaya untuk memantapkan kesinambungan anggaran melalui peningkatan penerimaan daerah



untuk dapat menaikkan belanja daerah, dengan harapan

penurunan defisit

anggaran secara bertahap. b. Peningkatan penerimaan daerah terutama ditempuh melalui reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan dan sumber-sumber penerimaan daerah yang sah lainnya; c. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengeluaran daerah

ditempuh melalui

mempertajam pengalokasian anggaran agar lebih terarah dan tepat sasaran. 2. TARGET DAN REALISASI BELANJA Anggaran

Belanja

Daerah

Kabupaten

Jembrana

dari

tahun

ketahun

senantiasa mengalami peningkatan dimana pada tahun 2011 anggaran belanja daerah realisasinya meningkat sebesar Rp.50.540.698.707,35 atau meningkat sebesar 10,18% dibandingkan tahun 2010. Sedangkan realisasi belanja mencapai 88,85%, menurun dibandingkan realisasi tahun 2010 dimana realisasinya sebesar 90,07%. Penurunan ini disebabkan disamping karena adanya efisiensi penggunaan anggaran juga karena dalam pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan lebih berhati-hati agar sesuai dengan ketentuan perundangan, agar opini BPK selanjutnya dapat menjadi lebih baik. Tabel 3.9 Target dan Realisasi Belanja Daerah REALISASI Rp.


No.

TAHUN

ANGGARAN

1

2005

245.449.564.258,93

226.679.032.937,00

92,35

2

2006

369.529.604.110,50

329.797.401.743,50

89,25

103.118.368.806,50

45,49

3

2007

430.728.498.046,61

392.380.636.278,00

91,10

62.583.234.534,50

18,98

4

2008

500.248.967.610,21

445.271.547.173,00

89,01

52.890.910.895,00

13,48

5

2009

514.245.614.510,98

479.134.809.118,71

93,17

33.863.261.945,71

7,61

6

2010

550.991.336.409,74

496.307.776.717,41

90,07

17.172.967.598,70

3,58

7

*2011

615.427.631.688,71

88,85

50.540.698.707,35

10,18

546.848.475.424,76

%


Berdasarkan hasil perhitungan APBD, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada tahun 2011 adalah sebagai berikut : Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Jembrana Tahun 2011


Tabel 3.10 Realisasi Silpa No 1 2 3 4 5 6 7

TAHUN 2005 2006 2007 2008 2009 2010 *2011

REALISASI 24.541.219.098,11 39.553.459.357,40 53.265.369.227,03 65.906.206.814,98 64.286.891.382,44 55.871.080.232,74 76.483.109.117,43

Kenaikan/Penurunan

%

15.012.240.259,29 13.711.909.869,63 12.640.837.587,95 -1.619.315.432,54 -8.415.811.149,70 20.612.028.884,69

61,172 34,667 23,732 -2,457 -13,091 36,892


SiLPA pada tahun 2011 mencapai Rp. 76.483.109.117,43 mengalami kenaikan

sebesar

dibandingkat

tahun

Rp.20.612.028.884,69% 2010.

Gambaran

atau

umum

meningkat terhadap

36,892%

apabila

Ringkasan

Laporan

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, sebelum dilakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan adalah sebagai berikut : Tabel 3.11 Ringkasan Perhitungan APBD Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 URAIAN A. PENDAPATAN DAERAH 1. PENDAPATAN ASLI DAERAH Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 2. DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak/bukan pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Penyesuaian 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SYAH Pendapatan Hibah Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerntah daerah lainnya Dana penyesuaian dan otonomi khusus Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya Restitusi Pajak Jumlah Pendapatan

ANGGARAN 559.656.551.455,97 36.247.620.073,57 9.047.420.747,00 5.204.860.317,00 2.602.468.853,00 19.392.870.156,57 426.749.848.411,00 20.565.601.651,00 339.501.986.000,00 35.488.400.000,00 31.193.860.760,00 96.659.082.971,40 -

REALISASI 567.460.504.309,45 40.529.775.460,17 9.000.786.813,25 4.521.869.727,33 2.602.468.852,94 24.404.650.066,65 426.572.101.884,00 21.668.027.144,00 339.501.986.000,00 35.488.400.000,00 29.913.688.740,00 100.358.626.965,28 -

% 101,39 111,80 99,48 86,87 100,00 125,83 99,9 105,36 100,00 100,00 95,89 103,82 -

62.799.207.971,40 32.073.035.000,00

66.498.751.965,28 32.073.035.000,00

105,89 100,00

1.786.840.000,00 559.656.551.455,97

1.786.840.000,00 567.458.337.309,45

100,00 101,39


46 Bab II I Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah URAIAN B. BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi hasil kepada provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah desa Belanja Bantuan keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/kota/pemerintahan desa dan Parpol Belanja Tidak Terduga BELANJA LANGSUNG Belanja pegawai Belanja BArang dan JAsa Belanja Modal JUMLAH BELANJA SURPLUS (DEFISIT) C. PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan daerah yang dipisahkan Penerimaan pinjaman daerah Penerimaankembali pemberian pinjaman Penerimaan piutang daerah Penerimaan dana talangan Dana Bergulir Jumlah Penerimaan Pembiayaan PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembaayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah Pengeluaran Dana Talangan Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Netto SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA) TAHUN BERKENAN

ANGGARAN 615.427.631.688,71 383.875.590.035,80 328.619.692.391,01 14.248.996.000,00 17.484.405.000,00

REALISASI 546.848.475.424,76 358.144.523.233,36 305.653.577.706,00 14.192.868.500,00 15.236.445.658,00

% 88,85 93,29 93,01 99,60 87,14

5.039.986.791,22

5.039.983.790,39

100

17.982.512.853,57 500.000.000,00 231.552.041.652,91 8.606.141.000,00 126.590.886.441,91 96.355.014.211,00 615.427.631.688,71 (55.771.080.232,74) 62.099.080.232,74

17.790.812.746,97 230.834.832,00 188.703.952.191,40 7.688.909.737,00 113.521.518.558,40 67.493.523.896,00 546.848.475.424,76 20.612.028.884,69 60.871.080.232,74

98,93 46,16 81,49 89,34 89,67 70,04 88,85 36,95 98,02

55.871.080.232,74 5.000.000.000,00 1.228.000.000,00 62.099.080.232,74 6.328.000.000,00 100.000.000,00 1.228.000.000,00 5.000.000.000,00 6.328.000.000,00 55.771.080.232,74

55.871.080.232,74 5.000.000.000,00 60.871.080.232,74 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 55.871.080.232,74

100,00 100,00 0,00 98,02 79,01 0,00 0,00 100,00 79,01 100,17

-

76.483.109.117,43

-

Alokasi Anggaran untuk belanja pegawai terhadap total Anggaran Belanja Daerah pada tahun 2011 sebesar 337.225.833.391,01 masing-masing terdapat pada Belanja Langsung sebesar Rp.8.606.141.000,00 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 328.619.692.391,01 atau mencapai 54,80% dari total anggaran Belanja Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi anggaran daerah tahun 2011 sebagian besar masih dipergunakan untuk Belanja Aparatur/Pegawai. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Jembrana Tahun 2011

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Recommend Documents