BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan keuangan daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan, oleh karena itu pengelolaan keuangan daerah selalu berkembang sesuai dengan tuntutan publik yang menginginkan pengelolaan keuangan daerah yang makin transparan dan akuntabel, untuk itu pengelolaan keuangan disesuaikan dengan perkembangan program-program Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan menjadi Prioritas dalam Pembangunan Daerah. Disamping itu Pengelolaan keuangan daerah selalu disesuaikan dengan Arah Kebijakan Umum maupun Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Pekalongan yang telah disepakati dan ditetapkan sebagai bahan untuk menyusun program dan kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan

tersebut diperlukan adanya

keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

dengan tetap memperhatikan tugas pokok, dan fungsi yang melekat pada

masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta adanya keterpaduan program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan sehingga dapat sinergi untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah. Untuk merealisasikan program dan kegiatan masing-masing SKPD maka disusun kebijakan pengelolaan keuangan daerah melalui penyusunan Rencana Strategis Daerah (Renstra) sebagai langkah awal dalam usaha mewujudkan kinerja aparatur pemerintah dalam pembangunan melalui program peningkatan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah, intensifikasi dan sinkronisasi antar kegiatan ekstensifikasi

sumber-sumber

pendapatan

asli

daerah,

program

peningkatan

pengawasan, program peningkatan investasi, program penataan perundanganundangan, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur serta program pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan. Untuk itu disusun Kebijakan umum

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BAB III

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna memberikan petunjuk dan ketentuanketentuan umum yang telah disepakati bersama sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta merupakan instrument dalam penyusunan perencanaan anggaran serta sebagai dasar penilaian kinerja keuangan daerah. Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 masih berpedoman pada Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka muncul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan sub sistem dari Sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu juga terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pekalongan Tahun 2015, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang secara teknis mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Permmendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka sumber - sumber keuangan yang menjadi penerimaan pemerintah daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain - Lain Pendapatan yang Sah. Penerimaan pemerintah daerah tersebut merupakan sumber pendapatan yang sangat diperlukan guna terselenggaranya pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik. Dalam hal ini, ketersediaan sumber keuangan tersebut harus

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pekalongan Akhir Tahun Anggaran 2015

43


sebanding dengan kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintahan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengoptimalkan potensi pendanaan daerah sendiri dalam pelaksanaan

otonomi

daerah

sebagai

perwujudan

asas

desentralisasi.

Dana

Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan bagian dari transfer ke daerah dari pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh. Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan struktur APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2015 yang masih mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka struktur APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2015 terdiri atas : (1) Penerimaan Daerah yang di dalamnya terdapat Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah; serta (2) Pengeluaran Daerah yang di dalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.


44


Gambar 3.1 Struktur APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2015

PENERIMAAN DAERAH

PENGELUARA N DAERAH

Pendapatan Daerah

Belanja Daerah

Penerimaan Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Daerah

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2015, maka struktur APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2015 terdiri atas : 1.

Pendapatan Daerah, terdiri atas : a. Pendapatan Asli Daerah,

meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; b. Dana Perimbangan, meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah meliputi Pendapatan Hibah dari Pemerintah, Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi dan


45


Pemerintah Daerah Lainnya, Pendapatan Sumbangan dari Pihak Ketiga, dan Dana Insentif Daerah. 2.

Belanja Daerah, terdiri atas : a. Belanja Tidak Langsung, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, serta Belanja Tidak Terduga; b. Belanja Langsung, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal.

3.

Pembiayaan Daerah, terdiri atas : a. Pembiayaan Penerimaan, meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA); b. Pembiayaan Pengeluaran, meliputi Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Daerah, Pembayaran Pokok Utang, dan Pembayaran Hutang Jangka Pendek. Secara ringkas anggaran setelah perubahan dan realisasi pendapatan, belanja

dan pembiayaan pada Tahun Anggaran 2015 (sebelum audit laporan keuangan) sebagaimana terlihat dalam tabel berikut : Tabel 3.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kab. Pekalongan Tahun Anggaran 2015 NO.

URAIAN

TARGET

REALISASI

%

1.

Pendapatan Daerah

1.703.894.595.593,00

1.697.583.324.014,84

99,63

2.

Belanja Daerah

1.841.379.945.436,00

1.606.482.574.205,97

87,24

(137.485.349.843,00)

91.100.749.808,87

(66,26)

3.

Surplus / (Defisit) Pembiayaan Daerah a. Penerimaan Pembiayaan

144.141.874.399,00

144.162.745.749,07

100,01

b. Pengeluaran Pembiayaan

6.656.524.556,00

6.656.524.458,00

100,00

0,00

228.606.971.099,94

-

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) Sumber : DPPKD Kabupaten Pekalongan Tahun 2016


46


A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Dalam konteks keuangan daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah hak- hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang didapat dari sumber penerimaan internal maupun eksternal pemerintah daerah. Sumber penerimaan pendapatan daerah secara garis besar mencakup

pendapatan

asli

daerah,

pendapatan

dari

dana

perimbangan

pusat- daerah, dan lain- lain sumber pendapatan yang sah. Yang berarti juga meliputi semua penerimaan uang melalui Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Kenaikan dan penurunan pendapatan daerah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro nasional secara signifikan yaitu terhadap Pendapatan Asli Daerah, terutama sektor pajak daerah. Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Pekalongan secara kontinyu berupaya melakukan terobosan intensifikasi dan ekstensifikasi, sehingga apabila terjadi penurunan pada salah satu sektor pendapatan, dapat diupayakan untuk meningkatkan sektor lainnya yang memiliki potensi tinggi. Kebijakan pendapatan

diarahkan

untuk

penggalian

Pendapatan

Asli

Daerah

melalui

intensifikasi dan ekstensifikasi dengan penuh kehati-hatian (karena sebagian besar sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan pengusaha/wajib pajak golongan kecil menengah) dan optimalisasi dana perimbangan (DAU, DAK, dan bagi hasil pajak dan bukan pajak) sehingga lebih proporsional serta menggali potensi pendapatan lain yang sah. Pendapatan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan daerah dari sumber pendapatan asli daerah didapat dari penerimaan pajak- pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Kemudian pendapatan daerah dari sumber dana perimbangan didapat dari bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus yang mana kebijakan penetapannya merupakan kewenangan Pemerintah (pusat). Selanjutnya, untuk pendapatan dari sumber lain- lain pendapatan daerah yang sah didapat dari


47


penerimaan dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian / otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya, dan dana penguatan desentralisasi fiskal dan percepatan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Semakin tinggi kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan dengan Pemerintah Pusat semakin berkurang. Sedangkan Dana Perimbangan merupakan sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan

kewenangan

Pemerintahan

Daerah

dalam

mencapai

tujuan

pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Sejalan dengan proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah baik perencanaan tahunan, jangka menengah, maupun jangka panjang, aspek keuangan daerah merupakan bagian yang menjadi pertimbangan pokok dalam perencanaan. Hal tersebut berkaitan erat dengan penetapan rencana program / kegiatan yang akan ditetapkan sebagai prioritas untuk dilaksanakan pada setiap tahun anggaran. Daya dukung aspek keuangan daerah sangat berpengaruh penting terhadap probabilitas maupun prospek keberhasilan pelaksanaan program / kegiatan yang ditetapkan. Oleh karenanya pendapatan daerah -

khususnya

konteks pendapatan asli daerah (sendiri) - menjadi tolok ukur dalam menetapkan tingkat kemampuan fiskal daerah. Kebijakan anggaran pendapatan tahun 2015 sebagaimana telah digariskan dalam RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 – 2016 diarahkan pada upaya peningkatan intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah khususnya pajak dan retribusi serta percepatan intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah melalui optimalisasi BUMD. Pelaksanaan atas kebijakan di bidang pendapatan daerah pada tahun 2015, dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan perkembangan ekonomi masyarakat yang banyak dipengaruhi oleh

dinamika

perkembangan

ekonomi

nasional.

Oleh

karenanya


untuk

48


memberikan gambaran secara komprehensif dalam pelaksanaan pendapatan daerah diuraikan secara runtut dan terstruktur diawali dari kebijakan yang bersifat intensifikasi dan ekstensifikasi, dilengkapi dengan target dan realisasi sebagai pencerminan tingkat capaian kinerja pendapatan daerah, permasalahan dalam pelaksanaannya sekaligus dielaborasi solusi

dan pemecahan masalahnya yang

diuraikan sebagai berikut :

1.

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Sesuai dengan kebijakan teknis operasional dibidang pendapatan daerah yang meliputi kegiatan yang bersifat intensifikasi dan ekstensifikasi, maka pada Tahun Anggaran 2015 telah dilakukan upaya peningkatan pendapatan daerah untuk setiap jenis pendapatan antara lain sebagai berikut : a.

Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber penerimaan pendapatan yang merupakan otoritas daerah, pelaksanaannya diorientasikan dan berbasis kepada potensi daerah, oleh karenanya Pendapatan Asli Daerah sering dijadikan parameter kemandirian otonomi suatu daerah dalam aspek kemampuan keuangannya. Peningkatan PAD pada dasarnya adalah merupakan upaya internal suatu daerah untuk memperkecil celah fiskal (fiscal gap). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Sumbersumber Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Kebijakan peningkatan pendapatan khususnya Pendapatan Asli Daerah

tahun

2015

diarahkan

pada

penggalian

sumber-sumber

pendapatan pada sektor pajak dan retribusi daerah baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi secara selektif dan tidak berpotensi menghambat akselerasi perkembangan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu


49


hendaknya agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Pada

Tahun

Rp251.542.445.812,84

Anggaran

2015

capaian

dari

target

yang

kinerja

PAD

ditetapkan

sebesar sebesar

Rp250.538.145.521,00 atau sekitar 100,40%. Jumlah tersebut apabila dilihat dalam struktur APBD memberikan kontribusi terhadap total pendapatan daerah sebesar 14,76%. Perkembangan capaian kinerja tersebut berasal dari jenis pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Pada Tahun Anggaran 2015 upaya yang dilakukan diantaranya sebagai berikut : 1) Pajak Daerah Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kewenangan dan jenis pajak yang dipungut Pemerintah Kabupaten Pekalongan ada sebelas jenis, yaitu Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Parkir; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Burung Walet; Pajak Air Tanah serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; dan Pajak Bumi dan Bangunan. Terhadap jenis-jenis pajak daerah tersebut dilakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dalam bentuk berbagai kegiatan yaitu : menyusun rencana target pajak daerah, melakukan pelayanan di bidang pajak daerah, melakukan intensifikasi penagihan secara terpadu, melakukan penyesuaian dasar pengenaan pajak tahun 2015, menyempurnakan

data

base

potensi

pendapatan,

melakukan

penggalian potensi wajib pajak baru, melakukan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan untuk meningkatkan sumber daya aparatur pengelola pendapatan, baik segi mental maupun ketrampilan sehingga benar-benar dapat diandalkan sebagai aparat pemungut yang cakap, trampil, jujur dan profesional, serta melaksanakan regulasi peraturan


50


daerah tentang pungutan pajak daerah selaras dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009. 2) Retribusi Daerah Sumber – sumber penerimaan retribusi Pemerintah Kabupaten Pekalongan adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dan Puskesmas khususnya rawat inap, Retribusi Pelayanan Persampahan, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Penyedotan kakus, Retibusi

Pegolahan

Limbah

Cair,Retribusi

Pengendalian

Menara

Telekomunikasi, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir, Retribusi Tempat Pelelangan, retribusi Terminal, Retribusi Tempat

Khusus

Pesanggrahan/Villa,

Parkir, Retribusi

Retribusi Rumah

Tempat

Potong

Penginapan

Hewan,

Retribusi

Pelayanan Kepelabuhan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah, Retibusi Ijin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Izin Usaha Perikanan. Retribusi daerah dipungut atas dasar jasa/layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada wajib retribusi, sehingga pendapatan dari retribusi daerah tidak terlepas dari kualitas pelayanan. Upaya intensifikasi pada retribusi daerah diarahkan terhadap objekobjek retribusi yang memiliki potensi untuk dikembangkan, antara lain :  Retribusi parkir, dengan melakukan pengawasan atas penggunaan karcis-karcis parkir;  Retribusi

pelayanan

kesehatan

dilakukan

dengan

upaya

meningkatkan kualitas puskesmas, meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan


51


Dalam rangka optimalisasi peran BUMD Kabupaten Pekalongan terhadap pembangunan di daerah diperlukan upaya perbaikan kinerja BUMD Kabupaten Pekalongan ke depan sebagaimana telah dirancang dalam strategi Penataan BUMD Kabupaten Pekalongan. Dimana dalam pelaksanaannya dilakukan melalui pembenahan pada berbagai aspek yaitu aspek organisasi, manajemen dan penataan aset serta perkuatan permodalan dan pembiayaan. Upaya perkuatan permodalan BUMD Kabupaten Pekalongan dilakukan melalui penyertaan modal daerah (dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan) yang dilakukan sebagai pemenuhan

kewajiban

modal

disetor

terhadap

modal

dasar

perusahaan sesuai dengan porsi kepemilikan modal/saham Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Adapun dalam pelaksanaan penyertaan modal daerah dimaksud, direalisasikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan sebagaimana yang telah dituangkan dalam rencana perusahaan baik untuk jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek. Bagian laba atas penyertaan modal meningkat sesuai dengan performa perusahaan tersebut dan jumlah penyertaan modal yang dimiliki pemerintah. Pemerintah Kabupaten Pekalongan mempunyai penyertaan modal pada Koperasi dan UKM, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), BPR/BKK Kabupaten Pekalongan, BKK Kajen serta Bank Jateng. Pada

tahun

2015

Pemerintah

Kabupaten

Pekalongan

mengalokasikan anggaran untuk penyertaan modal kepada Bank Jateng, BPR/BKK Kabupaten Pekalongan, BKK Kajen serta PDAM Tirta Kajen sebesar Rp6.482.919.556,00. 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Lain-lain

pendapatan

asli

daerah

yang

sah

Pemerintah

Kabupaten Pekalongan bersumber dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, pendapatan BLUD


52


RSUD. Penerimaan jasa giro dan pendapatan bunga dari rekening deposito merupakan hasil dari kebijakan memanfaatkan idlle money.

b.

Dana Perimbangan Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antar Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), merupakan sumber pendanaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber APBN yang dibagihasilkan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan belanja pegawai, kebutuhan fiskal, dan potensi daerah. Kebutuhan daerah dicerminkan dari luas daerah, keadaan geografis, jumlah penduduk, tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah. Sedangkan kapasitas fiskal dicerminkan dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam. Dana Alokasi Khusus dimaksudkan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat. Melalui prinsip-prinsip, mekanisme dan penambahan

persentase

beberapa

komponen

dana

perimbangan,

diharapkan daerah dapat meningkatkan fungsi pemerintahan daerah sebagai ujung tombak dalam pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pekalongan sebagai wakil pemerintah pusat dan provinsi di


53


daerah, berupaya untuk tetap menjaga dan menjalankan perannya dalam meningkatkan dana perimbangan. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan merupakan upaya yang bersifat menunjang optimalisasi pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan. Upaya-upaya tersebut antara lain : 1) Guna meningkatkan penerimaan PPh Orang Pribadi Dalam Negeri (OPDN) dan PPh Pasal 21 dilakukan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi PPh perseorangan yaitu antara lain melalui pendataan potensi PPh Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21, mensyaratkan kepada pihak ke tiga ber NPWP lokal, koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Provinsi dan Pusat; 2) Dalam upaya meningkatkan Dana Alokasi Umum (DAU) dilakukan melalui penyediaan data dasar yang akurat untuk perhitungan DAU, yaitu data kapasitas fiskal, kebutuhan fiskal dan alokasi dasar/gaji pegawai,

pelaksanaannya

berkoordinasi

dengan

Satuan

Kerja

Perangkat Daerah terkait dan Badan Pusat Statistik (BPS) serta koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat (Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri).

c.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Dalam hal penerimaan dari lain-lain pendapatan yang sah pada Tahun Anggaran 2015 ditargetkan sesuai dengan potensi dari jenis penerimaan tersebut, antara lain pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi, dana penyesuaian otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dilakukan melalui : 1.

Koordinasi dan rekonsiliasi terkait dengan penerimaan bagi hasil pajak pusat propinsi


54


2.

Mengajukan

usulan

program

kegiatan

yang

diharapkan

pembiayaannya dari pemerintah propinsi melalui Dana Bantuan Keuangan. 2. Target dan Realisasi Pendapatan Target pendapatan Pemerintah Kabupaten Pekalongan pada tahun anggaran

2015

sebagaimana

tertuang

dalam

APBD

adalah

sebesar

Rp1.703.894.595.593,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp1.697.583.324.014,84 atau mencapai 99,63%, sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI, dengan perincian sebagai berikut : Tabel 3.2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2014 NO

URAIAN

TARGET

REALISASI*)

%

1.

Pendapatan Asli Daerah

250.538.145.521,00

251.547.743.333,84

100,40

2.

Dana Perimbangan

986.063.368.095,00

978.154.337.307,00

99,20

3.

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

467.293.081.977,00

467.881.243.374,00

100,13

1.703.894.595.593,00

1.697.583.324.014,84

99,63

TOTAL

Sumber : Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan, 2016 Keterangan : *) Belum Diaudit BPK-RI

Dari tabel tersebut terlihat bahwa realisasi PAD telah melampaui target yang diharapkan. Dalam hal ini PAD tahun 2015 realisasinya sebesar Rp251.547.743.333,84 atau mencapai 100,40% dari target yang diharapkan dan bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2014 terjadi penurunan sebesar Rp3.489.273.857,62 atau turun 1,37%. Hal ini disebabkan adanya perubahan regulasi berkenaan dengan pemindahan rekening pendapatan pada Pos Pemerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas ke rekening pendapatan pada pos Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama pada komponen Lain-Lain PAD yang Sah sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan


55


dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. Sementara untuk Dana Perimbangan realisasinya pada tahun 2015 sebesar Rp978.154.337.307,00 atau hanya mencapai 99,20% dari target yang direncanakan dan bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2014 terjadi kenaikan sebesar Rp57.488.995.209,00 atau 6,24%. Dana Perimbangan ini hanya tercapai 99,20% dikarenakan beberapa kegiatan yang bersumber dari DAK Tambahan Tahun 2015 tidak dapat dilaksanakan di Kabupaten Pekalongan. Sedang untuk realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp467.881.243.374,00 atau mencapai pada kisaran 100,13% dan bila dibandingkan

dengan

realisasi

Tahun

2014

terjadi

kenaikan

sebesar

Rp169.082.966.286,00 atau 56,59%. Hal ini dikarenakan pada tahun anggaran 2015 Pemerintah Kabupaten mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) serta Dana Desa yang bersumber dari APBN. Jika

dilihat

dari

komposisi

anggarannya,

terlihat

bahwa

PAD

menyumbang 14,82% dari total realisasi pendapatan Kabupaten Pekalongan di tahun 2015. Sedangkan untuk dana perimbangan memberikan kontribusi terbesar, yaitu 57,62% dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 27,56%. Tabel 3.3 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2014 dan 2015 NO 1. 2. 3.

URAIAN Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah TOTAL

2014 255.037.017.191,46 920.665.342.098,00 298.798.277.088,00

NAIK / 2015 ) TURUN (%) 251.547.743.333,84 (1,37) 978.154.337.307,00 6,24 467.881.243.374,00 56,59 *

1.474.500.636.377,46 1.697.583.324.014,84

15,13



56


Secara rinci target dan realisasi masing-masing pendapatan daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2015 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut : 2.1.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang berasal dari : (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; dan (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; serta (4) Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pekalongan pada Tahun Anggaran 2015 direncanakan Rp250.538.145.521,00 dan dapat direalisasikan lebih besar dibandingkan target,

yaitu

mencapai

sebesar

100,40%.

Rp251.547.743.333,84 Sumbangan

terbesar

atau dari

penerimaannya PAD

Kabupaten

Pekalongan adalah berasal dari Lain-Lain Pendapatan yang sah, yaitu mencapai 79,99% dari target anggaran Lain-Lain Pendapatan yang sah. Adapun perincian PAD Kabupaten Pekalongan pada Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.4 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015 NO 1. 2. 3. 4.

URAIAN Hasil Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah TOTAL

TARGET

REALISASI*)

%

34.153.012.130,00 11.141.540.914,00 4.847.854.593,00

39.193.527.446,00 12.588.737.154,70 4.847.854.593,00

114,76 112,99 100,00

200.395.737.884,00

194.917.624.140,14

97,27

250.538.145.521,00 251.547.743.333,84 100,40


Dari tabel diatas nampak bahwa komponen Hasil Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah melampaui target relatif lebih besar dari yang telah direncanakan semula. Tingginya realisasi pajak dan retribusi daerah pada tahun 2015 ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi Kabupaten Pekalongan terus mengalami kemajuan dari waktu ke waktu, yang


57


diiringi

dengan

usaha

dalam

menggali

sumber-sumber

potensial

penerimaan pajak daerah. Tingginya realisasi dari pajak dan retribusi daerah ini juga menunjukkan bahwa masyarakat dan dunia usaha Kabupaten Pekalongan telah sadar dan berperan serta aktif dalam upaya pembangunan Kabupaten Pekalongan. Melalui penguatan sumbersumber pendapatan daerah, maka diharapkan terdapat peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Tabel 3.5 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2014 dan 2015

1.

Hasil Pajak Daerah

33.064.051.914,00

39.193.527.446,00

NAIK / TURUN (%) 18,54

2.

Hasil Retribusi Daerah

24.685.672.930,00

12.588.737.154,70

(49,00)

3.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah TOTAL

3.558.548.965,00

4.847.854.593,00

36,23

193.728.983.382,46

194.917.624.140,14

0,61

255.037.257.191,46

251.547.743.333,84

NO

4.

URAIAN

2014

2015*)

(1,37)


2.1.1.

Pajak Daerah Jenis pajak daerah yang direncanakan menjadi bagian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pekalongan meliputi: (1) Pajak Hotel; (2) Pajak Restoran; (3) Pajak Hiburan; (4) Pajak Reklame; (5) Pajak Penerangan Jalan; (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (7) Pajak Parkir; (8) Pajak Sarang Burung; (9) Pajak Air Tanah; dan (10) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta (11) Pajak Bumi dan Bangnan (PBB). Sesuai dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Penerimaan dari Pajak Daerah Kabupaten Pekalongan


58


pada

Tahun

Anggaran

Rp34.153.012.130,00

dan

2015 dapat

direncanakan direalisasikan

lebih

sebesar besar

dibandingkan target semua, yaitu sebesar Rp39.193.527.446,00 atau penerimaannya mencapai 114,76% sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI. Hal ini disebabkan kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak daerah dan seringnya dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi yaitu dengan meninjau kembali terhadap obyek pajak yang belum dibayar sesuai dengan Perda dan melakukan pendataan terhadap obyek pajak yang belum terpungut dengan rincian hasil pajak daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.6 Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2015 NO

URAIAN

TARGET

1

Pajak Hotel

2

Pajak Restoran

3 4 5

Pajak Penerangan Jalan

6

Pajak Parkir

7

Pajak Pengembalian & Pemanfaatan ABT

8

REALISASI

%

258,840,000

338,148,364

130.64

1,214,035,000

1,789,218,336

147.38

Pajak Hiburan

89,495,000

115,082,327

128.59

Pajak Reklame

434,835,000

552,370,303

127.03

20,022,875,000

21,103,472,857

105.40

11,290,000

12,678,211

112.30

310,925,000

339,374,432

109.15

Pajak Sarang Burung walet

17,150,000

27,250,000

158.89

9

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

51,164,000

83,624,110

163.44

10

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan

9,729,203,130

11,408,159,541

117.26

11

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

2,013,200,000

3,424,148,965

170.08

34,153,012,130

39,193,527,446

114.76

TOTAL


Berdasarkan data pencapaian target pajak daerah tersebut, maka pada tahun 2015 seluruh komponen pajak daerah dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Pajak Penerangan Jalan


59


merupakan komponen terbesar dalam pendapatan pajak daerah Kabupaten Pekalongan, yaitu 58,63% dari target pajak daerah. Apabila dibandingkan dengan

tahun 2014, maka Pajak

Daerah pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 18,54%. Tabel 3.7 Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014 dan 2015 NO

URAIAN

2014

1

Pajak Hotel

2

Pajak Restoran

3

Pajak Hiburan

4

Pajak Reklame

5

Pajak Penerangan Jalan

6

Pajak Parkir

7

Pajak Pengembalian & Pemanfaatan ABT

8 9 10 11

2015*)

NAIK / TURUN (%)

331,276,018

338,148,364

2.07

1,230,281,353

1,789,218,336

45.43

101,542,699

115,082,327

13.33

406,135,682

552,370,303

36.01

18,848,747,855

21,103,472,857

11.96

10,359,500

12,678,211

22.38

319,723,561

339,374,432

6.15

Pajak Sarang Burung walet

31,900,000

27,250,000

(14.58)

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

51,163,800

83,624,110

63.44

9,423,564,283

11,408,159,541

21.06

2,309,357,163

3,424,148,965

48.27

33,064,051,914

39,193,527,446

18.54

JUMLAH


2.1.2.

Retribusi Daerah Retribusi Daerah berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan. Jenis retribusi daerah yang menjadi bagian pendapatan asli daerah Kabupaten Pekalongan meliputi :


60


a) Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari : (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan; (2) Retribusi Persampahan/Kebersihan; (3) Retribusi

Pemakaman

dan

Pengabuan

Mayat; (4)

Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum; (5) Retribusi Pelayanan Pasar; (6) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; (7) Retribusi Penyedotan Kakus dan (8) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. b) Retribusi jasa usaha yang terdiri dari : (1) Retribusi Kekayaan Daerah; (2) Retribusi Tempat Pelelangan Ikan; (3) Retribusi Terminal; (4) Retribusi Tempat Khusus Parkir; (5) Retribusi Tempat Penginapan/villa; (6) Retribusi Rumah Potong Hewan; dan (7) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; (8) Retribusi Penjulan Produk Usaha Daerah; (9) Retribusi Sewa Tanah dan Bangunan. c) Retribusi perijinan tertentu yang terdiri dari : (1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; (2) Izin Gangguan (HO); dan (3) Retribusi Izin Trayek; (4) Retibusi Surat Izin Penangkapan Ikan dan Retibusi Jasa Pengujian Alat Laboratorim dan Bengkel. Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2015 direncanakan

sebesar

direalisasikan

sebesar

penerimaannya

Rp11.141.540.914,00 Rp12.588.737.154,70

mencapai

112,99%.

dan atau

Adapun

dapat tingkat perincian

pendapatan dari retribusi daerah pada tahun anggaran 2015 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.8 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2015


61


NO

URAIAN

REALISASI*)

TARGET

%

1.

Retribusi Jasa Umum

8.362.901.364,00

9.694.550.633,70

115,92

2.

Retribusi Jasa Usaha

2.072.599.550,00

2.247.003.521,00

108,41

3.

Retribusi Perizinan Tertentu

706.040.000,00

647.183.000,00

91,66

11.141.540.914,00

12.588.373.154,70

112,99

TOTAL


Penerimaan terbesar Retribusi Daerah adalah Retribusi Jasa Umum yang terealisasi sebesar Rp9.694.550.633,70 atau 115,92%. Dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2014 sebesar Rp21.716.719.880,00,

maka

realisasi

tahun

anggaran

2015

mengalami penurunan sebesar Rp12.022.169.246,30 atau turun 55,36%. Penurunan ini karena pemindahan rekening pendapatan pada Pos Pemerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas ke rekening pendapatan pada pos Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama pada komponen Lain-Lain PAD yang Sah sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. Sedangkan

Retribusi

Jasa

Usaha

ditargetkan

sebesar

Rp2.072.599.550,00 terealisasi sebesar Rp2.247.003.521,00 atau 108,41%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp2.112.424.590,00, maka realisasi Tahun Anggaran 2015 mengalami peningkatan sebesar Rp134.578.931,00 atau 6,37%. Retribusi Perizinan Tertentu yang terdiri atas Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), ijin gangguan/keramaian, ijin trayek, ijin usaha perikanan serta jasa laboratorium pada tahun anggaran 2015 direncanakan

sebesar

Rp706.040.000,00

terealisasi

sebesar

Rp647.183.000,00 atau 91,66%. Apabila dibandingkan dengan penerimaan tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 24,42% yang


62


disebabkan karena penurunan retribusi dari ijin usaha perikanan yang karena kondisi kios rusak sehingga tidak ada penyewa atau tidak laku. Tabel 3.9 Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2014 dan 2015

1.

Retribusi Jasa Umum

21.716.719.880,00

9.694.550.633,70

NAIK / TURUN (%) (55,36)

2.

Retribusi Jasa Usaha

2.112.424.590,00

2.247.003.521,00

6,37

3.

Retribusi Perizinan Tertentu

856.288.460,00

647.183.000,00

(24,42)

24.685.432.930,00

12.588.737.154,70

(49,00)

NO

URAIAN

2015*)

2014

TOTAL


2.1.3.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan laba yang diperoleh dari penyertaan modal pada : (1) PD BPR BKK Kab. Pekalongan; (2) BPR BKK Kajen; serta (3) Deviden Bank Jateng. Penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp4.847.854.593,00 dapat terealisasi 100% dari target.

Tabel 3.10 Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan Tahun 2015 NO.

URAIAN

1.

Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada perusahaan Bagian Laba PD BPR BKK Kab. Pekalongan Bagian Laba BKK Kajen

2.

REALISASI*)

%

1.530.568.286,00

1.530.568.286,00

100

335.604.030,00

335.604.030,00

100

2.981.682.277,00 4.847.854.593,00

2.981.682.277,00 4.847.854.593,00

100 100

TARGET

BUMD Bank Jateng TOTAL


Tabel 3.11


63


Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan Tahun 2014 dan Tahun 2015

NO 1.

URAIAN

NAIK / TURUN (%)

2015*)

2014

Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD Perusahaan Daerah Bagian Laba BPR BKK Kab. Pekalongan

1.105.146.838,00

1.530.568.286,00

38,49

136.744.422,00

335.604.030,00

145,42

2.312.701.127,00

2.981.682.277,00

28,93

3.554.592.387,00

4.847.854.593,00

36,38

Bagian Laba BKK Kajen BUMD Bank Jateng TOTAL


2.1.4.

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pos pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dikelompokkan atas : (1) Hasil Penjualan Aset Daerah yang

Tidak

Dipisahkan;

(2)

Penerimaan

Jasa

Giro;

(3)

Pendapatan Bunga Deposito; (4) Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan; (5) Denda Pajak; (6) Hasil Eksekusi atas Jaminan; (7) Pendapatan BLUD serta (8) Dana Kapitasi JKN pada FKTP. Pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

pada

tahun

anggaran

Rp200.395.737.884,00

dan

2015 dapat

direncanakan

sebesar

direalisasikan

sebesar

Rp194.917.624.140,14 atau hanya mencapai 97,27% sebelum dilakukan

audit

oleh BPK-RI.

Adapun

perincian

dari

pos

pendapatan tersebut pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.3.12 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pekalongan Akhir Tahun Anggaran 2015

64


Target dan Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2015 NO

URAIAN

TARGET

1

Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan

2

REALISASI*)

%

403,450,000.00

439,054,834.00

108.83

Penerimaan Jasa Giro

2,250,000,000.00

4,016,900,435.00

178.53

3

Pendapatan Bunga Deposito

9,300,000,000.00

14,338,677,385.00

154.18

4

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

201,125,000.00

0.00

5

Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

79,040.00

833,063,146.00

1,053,976.65

6

Pendapatan Denda Pajak

12,560,371.00

117,069,984.00

932.06

7

Pendapatan Denda Retribusi

53,400.00

35,447,653.44

66,381.37

8

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan

34,880,800.00

34,880,800.00

100.00

9

Pendapatan dari Pengembalian

639,526,920.00

555,851,792.00

86.92

10

Fasilitas sosial dan fasilitas umum

0

24,976,410.00

-

11

Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

8,900,000.00

5,222,945.00

58.68

12

Pendapatan BLUD

153,949,128,735.00

138,915,482,345.84

90.23

13

Dana Kapitasi JKN Pada FKTP

33,215,221,000.00

35,092,649,611.00

105.65

14

Pendapatan Dari Kelebihan Pembayaran

50,012.00

52,013.86

104.00

15

Pendapatan Dari Pajak Bumi dan Bangunan Sebelum Pengalihan

6,521,279.00

31,630,477.00

485.03

16

Pendapatan dari Piutang

374,241,327.00

476,664,308.00

127.37

200,395,737,884.00

194,917,624,140.14

97.27

TOTAL

0.00


Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah pada tahun 2015 lebih tinggi 0,61% apabila dibandingkan dengan realisasi Lain-Lain PAD yang Sah pada tahun 2014. Hal ini disebabkan adanya kenaikan dari pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP (puskesmas) serta kenaikan Pendapatan Dari Pajak Bumi dan Bangunan Sebelum Pengalihan


65


Tabel 3.13 Realisasi Lain – Lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2014 dan 2015

NO

URAIAN

2014

2015*)

NAIK / TURUN (%) (66.88)

1

Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan

1,325,817,520.00

439,054,834.00

2

Penerimaan Jasa Giro

2,321,743,492.00

4,016,900,435.00

73.01

3

Pendapatan Bunga Deposito

9,327,359,431.00

14,338,677,385.00

53.73

4

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

53,030,654.00

0.00

(100.00)

1,204,094,189.00

833,063,146.00

(30.81)

114,446,602.00

117,069,984.00

2.29

5 6

Pendapatan Denda Pajak

7

Pendapatan Denda Retribusi

0

35,447,653.44

-

8

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan

0

34,880,800.00

-

9

Pendapatan dari Pengembalian

0

555,851,792.00

-

10

Fasilitas sosial dan fasilitas umum

0

24,976,410.00

-

11

Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

0

5,222,945.00

-

12

Pendapatan BLUD

160,209,980,920.46

138,915,482,345.84

(13.29)

12

Dana Kapitasi JKN Pada FKTP

19,172,510,574.00

35,092,649,611.00

83.04

14

Pendapatan Dari Kelebihan Pembayaran

0

52,013.86

-

15

Pendapatan Dari Pajak Bumi dan Bangunan Sebelum Pengalihan

0

31,630,477.00

-

16

Pendapatan dari Piutang

0

476,664,308.00

-

193,728,983,382.46

194,917,624,140.14

TOTAL

0.61


2.2.

Dana Perimbangan Dana perimbangan yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Angaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan/pendapatan transfer merupakan penerimaan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan


66


Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana Perimbangan ini terdiri dari : (1) Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak, (2) Dana Alokasi Umum (DAU), dan (3) Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan

bertujuan

untuk

mengurangi

ketimpangan

sumber

pendapatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah. Penerimaan

dari

Dana

Perimbangan

pada

Tahun

2015

direncanakan sebesar Rp986.063.368.095,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp978.154.337.307,00 atau mencapai target 99,20%. Adapun perincian penerimaan dari Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.14 Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2015 NO 1.

URAIAN

TARGET

2.

Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum

3.

Dana Alokasi Khusus TOTAL

REALISASI*)

%

28.705.392.095,00

26.500.021.307,00

92,32

862.011.706.000,00

862.011.706.000,00

100,00

95.346.270.000,00

89.642.610.000,00

94,02

986.063.368.095,00

978.154.337.307,00

99,20


Realisasi Dana Perimbangan pada tahun 2015 mengalami kenaikan

6,24%

apabila

dibandingkan

dengan

penerimaan

Dana

Perimbangan pada tahun 2014. Kenaikan ini berasal dari DAK yang mengalami kenaikan 48,46% serta DAU yang mengalami kenaikan sebesar 3,66%. Sementara untuk Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak mengalami penurunan sebesar 7,68%.


67


Tabel 3.15 Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2014 dan 2015 NO 1.

URAIAN

28.705.392.098,00

26.500.021.307,00

NAIK / TURUN (%) (7,68)

831.579.000.000,00

862.011.706.000,00

3,66

60.380.950.000,00

89.642.610.000,00

48,46

920.665.342.098,00

978.154.337.307,00

6,24

2015*)

2014

2.

Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum

3.

Dana Alokasi Khusus TOTAL


2.3.

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Penerimaan Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri atas: (1) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi; (2) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus; serta (3) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Tahun Anggaran 2015 direncanakan sebesa Rp450.654.980.977,00 dan dapat direalisasikan sebesar

Rp467.881.243.374,00

atau

mencapai

103,82%.

Adapun

perincian Lain-Lain Pendapatan yang Sah pada Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.16 Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2015 NO

URAIAN

TARGET

REALISASI*)

%

1. 2.

Pendapatan Hibah Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi

0 81.574.717.977,00

15.665.429.000,00 85.460.144.639,00

104,76

3.

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan Dari Provinsi / Pemda Lainnya

336.298.134.000,00

334.213.234.000,00

99,38

32.782.129.000,00

32.542.435.735,00

99,27

450.654.980.977,00

467.881.243.374,00

103,82

4.

TOTAL



68


Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi mencapai 104,76%, meliputi dana bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, dan bagi hasil pajak rokok. Realisasi penerimaan dana penyesuaian dan otonomi khusus Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2015 adalah dana penyesuaian tunjangan kependidikan yang dialokasikan untuk tambahan penghasilan bagi guru PNSD yang belum bersertifikasi dan tunjangan profesi guru PNSD yang telah memperoleh sertifikasi dan Dana Desa yang bersumber dari APBN serta Dana Insentif Daerah (DID). Realisasi penerimaan dana bantuan keuangan dari Provinsi tahun anggaran 2015 antara lain meliputi bantuan keuangan bidang pendidikan, infrastruktur,

pertanian,

sarana

prasarana

kesehatan,

bantuan

pendampingan dunia usaha (FEDEP), penyusunan profil daerah, dan TMMD. Perkembangan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2014 dan 2015 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.17 Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2014 dan 2015

NO

URAIAN

1. 2.

Pendapatan Hibah Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi

3.

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

4.

Bantuan Keuangan Dari Provinsi / Pemda Lainnya TOTAL

2014

2015*)

NAIK / TURUN (%)

0 60.910.102.000,00

15.665.429.000,00 85.460.144.639,00

40,31

192.613.916.000,00

334.213.234.000,00

73,51

45.274.259.088,00

32.542.435.735,00

(28,12)

298.798.277.088,00

467.881.243.374,00

56,59


Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2015, secara


69


keseluruhan

mengalami

kenaikan

sebesar

56,59%

dibandingkan

penerimaan Tahun Anggaran 2014.

3.

Permasalahan dan Solusi Perolehan target pendapatan daerah, baik berupa pencapaian target, pelampauan target, maupun tidak tercapainya target tidak lepas dari permasalahan serta hambatan eksternal maupun internal. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk memperoleh solusi atas permasalahan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang tersedia. Beberapa permasalahan yang dihadapi dan solusi dalam rangka upaya pencapaian target pendapatan dapat digambarkan sebagai berikut : a.

Permasalahan 1) Data potensi retribusi daerah perlu ditingkatkan akurasinya sesuai kondisi riil di lapangan. 2) Masih perlunya pemberdayaan aset daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah. 3) Pengelolaan BUMD perlu ditingkatkan sehingga meningkatkan deviden untuk menambah kontribusi pendapatan bagi daerah. 4) Perlu adanya penyempurnaan payung hukum pemungutan pajak dan rertribusi sesuai dengan undang-undang yang ada 5) Penegakan Peraturan Daerah yang mengatur Pajak Daerah masih perlu ditingkatkan.

b. Solusi 1) Perlu

dilaksanakan

mapping

potensi

retribusi

daerah

secara

komprehensif sesuai kondisi riil yang ada sehingga target yang ditetapkan mengacu data potensi yang ada. 2) Dilaksanakan pendataan dan pemberdayaan aset yang ada, baik dilakukan secara mandiri maupun melalui kerja sama dengan pihak ketiga untuk dapat memberikn kontribusi pendapatan bagi daerah.


70


3) Perlu dioptimalkan pengelolaan BUMD dengan meningkatkan modal BUMD melalui penyertaan modal dari pemerintah daerah yang besaranya berdasarkan kajian sesuai ketentuan yang ada. 4) Perubahan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah serta peraturan bupati pendukung dalam pengelolaan pemungutan daerah sehingga sesuai dengan kondisi riil yang ada. 5) Dilaksanakan penegakan Peraturan Daerah yang mengatur pajak daerah secara tegas dan konsisten terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan daerah. Pemeriksaan terhadap wajib pajak, dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundangundangan perpajakan daerah, disamping pengenaan sanksi hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.

B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH 1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah Belanja

Daerah

disusun

untuk

mendanai

pelaksanaan

urusan

pemerintahan daerah yang terdiri urusan wajib dan urusan pilihan. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan

Minimal

(SPM)

yang

telah

ditetapkan.

Pemerintah

daerah

menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menunjukkan alokasi belanja untuk melaksanakan berbagai program/kegiatan dan sumber-sumber pendapatan, serta pembiayaan yang digunakan untuk mendanainya. Program/kegiatan dimaksud dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pendapatan, serta pembangunan di berbagai sektor yang ada di masyarakat.


71


Kebijakan Umum Anggaran Belanja Pembangunan Daerah diarahkan pada prinsip-prinsip keadilan yang dapat dinikmati seluruh masyarakat khususnya dalam hal pelayanan publik yang disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah serta disusun

dengan

pendekatan

anggaran

kinerja

yang

berorientasi

pada

pencapaian hasil dari input dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Tujuan penggunaan

anggaran

berbasis

kinerja

adalah

untuk

meningkatkan

akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan. Anggaran belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Arah kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran yang berbasis kinerja, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD, prioritas pembangunan sesuai potensi dan permasalahannya, serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun depan, yang secara umum sebagai berikut : a.

Peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dengan menggali sumber-sumber pendapatan pada sektor pajak dan retribusi daerah, pemanfaatan idle fund, dukungan dana perimbangan dan dukungan lain-lain pendapatan yang sah.

b.

Peningkatan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pembelanjaan keuangan daerah, yang diarahkan pada penyelesaian permasalahan yang mendesak, penting menjadi pengungkit sektor pada bidang lain.

c.

Belanja daerah yang di klasifikasikan menurut urusan pemerintahan, fungsi dan satuan organisasi (SKPD), program dan kegiatan serta berorientasi pada anggaran berbasis kinerja.


72


d.

Mengutamakan alokasi pada kegiatan pembangunan yang efektif dalam mencapai sasaran-sasaran pembangunan. Penyediaan pelayanan dan investasi pemerintah daerah lebih diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang benar-benar menjadi tugas pemerintah daerah.

e.

Mengalokasikan pendanaan pada SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

serta

perkiraan

kapasitas

masing-masing

SKPD

dalam

mengimplementasikan program-program pembangunan. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan dapat diselesaikan sesuai dengan rencana dan mengefisienkan alokasi dana yang terserap. Mengacu pada kebijakan belanja daerah di atas maka belanja daerah yang merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan yang berkesinambungan dari program-program yang dilaksanakan dapat dibaca ke arah mana pembangunan di Kabupaten Pekalongan. Hakekat anggaran daerah pada dasarnya merupakan salah satu instrumen utama kebijakan publik dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, maka sesuai dengan kebijakan pemerintah setiap pelaksanaan anggaran diharapkan dapat mencerminkan kebutuhan riil penyelenggaraan pemerintahan sesuai potensi daerah. Belanja Daerah APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2015 secara makro dilandasi atas pemahaman efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran Belanja Daerah yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masing-masing program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015, yang dikelompokkan menjadi : (1) BELANJA TIDAK LANGSUNG, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan

pelaksanaan

merupakan

belanja

program yang

dan

kegiatan;

dianggarkan

terkait

(2) BELANJA LANGSUNG, secara

langsung

dengan

pelaksanaan program dan kegiatan. 2. Target dan Realisasi Belanja


73


Belanja

Daerah

Kabupaten

Pekalongan

Tahun

Anggaran

2015

dianggarkan sebesar Rp1.841.379.945.436,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp1.606.482.574.205,97 atau mencapai 87,24% sebelum diaudit oleh BPK-RI dengan perincian sebagai berikut : Tabel 3.18 Target dan Realisasi Belanja Daerah Berdasarkan Kelompok Belanja Tahun 2015 NO

URAIAN

REALISASI*)

TARGET

1.

Belanja Tidak Langsung

2.

Belanja Langsung TOTAL

%

1.126.539.136.266,00

1.028.327.851.087,00

91,28

714.840.809.170,00

578.154.723.118.,97

80,88

1.841.379.945.436,00

1.606.482.574.205,97

87,24


Jika dilihat dari komposisinya, Belanja Tidak Langsung memberikan kontribusi sebesar 64,01%

dari realisasi belanja Kabupaten Pekalongan di

tahun 2015 dan 35,99% dari Belanja Langsung. Adapun anggaran dan realisasi masing-masing belanja untuk Tahun Anggaran 2015, dapat diuraikan sebagai berikut : 2.1. Belanja Tidak Langsung Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja

Tidak

Langsung

Rp1.126.539.136.266,00

pada

tahun

dan

dapat

2015

dianggarkan

direalisasikan

sebesar sebesar

Rp1.028.327.851.087,00 atau 91,28%, sebelum dilakukan audit oleh BPKRI dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 3.19 Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2015 NO 1.

URAIAN Belanja Pegawai

TARGET 907.451.001.977,00

REALISASI*)

%

812.820.419.436,00

89,57


74


NO

URAIAN

REALISASI*)

TARGET

%

2.

Belanja Bunga

25.894.860,00

25.894.860,00

100,00

3.

Belanja Hibah

35.405.480.500,00

34.587.092.500,00

97,69

4.

Belanja Bantuan Sosial

4.850.200.000,00

4.152.550.000,00

85,62

5.

Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi / Kab./Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kab./Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik Belanja Tidak Terduga

3.810.054.029,00

3.784.431.383,00

99,33

171.496.504.900,00

170.884.187.908,00

99,64

3.500.000.000,00

2.073.275.000,00

59,24

1.126.539.136.266,00

1.028.327.851.087,00

91,28

6. 7.

TOTAL


a. Belanja Pegawai Belanja

ini

pada

Rp907.451.001.977,00

tahun

2015

dan

telah

dianggarkan

sebesar

direalisasikan

sebesar

Rp812.820.419.436,00 atau 89,57% sebelum dilakukan audit oleh BPKRI. Belanja ini digunakan untuk pembayaran gaji, tunjangan

dan

tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil, Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Anggota DPRD, Tambahan Penghasilan

dan

Tunjangan

Profesi

bagi

Guru

serta

Jasa

Pelayanan/Medis. b. Belanja Bunga Belanja bunga ini dianggarkan untuk pembayaran bunga hutang atas pinjaman ADB Loan Agreement. c. Belanja Hibah Belanja

Hibah

pada

Rp35.405.480.500,00

tahun dan

2015 telah

dianggarkan

sebesar

direalisasikan

sebesar

Rp34.587.092.500,00 atau 97,69% sebelum dilakukan audit oleh BPKRI. Belanja ini diberikan kepada : 1) Kelompok Masyarakat yang memiliki kegiatan dalam

bidang

perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat dan kegiatan Olah Raga non profesional; 2) Organisasi

Masyarakat

yang

dibentuk

berdasarkan

Peraturan

Perundang-undangan; Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pekalongan Akhir Tahun Anggaran 2015

75


3) Pemerintah dalam hal ini instansi vertikal yang wilayah kerjanya mencakup/berada di Wilayah Kabupaten Pekalongan. d. Belanja Bantuan Sosial Belanja

Bantuan

Sosial

Rp4.850.200.000,00

pada dan

tahun

2015

telah

dianggarkan

direalisasikan

sebesar sebesar

Rp4.152.550.000,00 atau 85,62% sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI. Belanja ini diberikan kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang terdiri dari : (a) Bantuan Keuangan untuk Keagamaan; (b) Bantuan Keuangan untuk Kesejahteraan Sosial; serta (c) Bantuan Keuangan untuk Penyandang Masalah Sosial. e. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

Lainnya

pada

Rp3.810.054.029,00

tahun dan

2015

telah

dianggarkan direalisasikan

sebesar sebesar

Rp3.784.431.383,00 atau 99,33% sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI. Belanja ini digunakan untuk Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa se Kabupaten Pekalongan. f. Belanja

Bantuan

Keuangan

kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota,

kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota,

Pemerintah Desa dan Partai Politik Belanja

Bantuan

Keuangan

Pemerintah Desa dan Partai Politik pada Tahun 2015 dianggarkan sebesar

Rp171.496.504.900,00

dan

telah

direalisasikan

sebesar

Rp170.884.187.908,00 atau 99,64% sebelum dilakukan audit oleh BPKRI. Belanja ini digunakan untuk Bantuan Keuangan kepada Desa dan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik g. Belanja Tidak Terduga Belanja

Tidak

Terduga

Rp3.500.000.000,00

pada

tahun

2015

dianggarkan

sebesar

dan direalisasikan sebesar Rp2.073.275.000,00

atau 59,24%. Belanja ini digunakan untuk penanganan paska bencana alam di wilayah Kabupaten Pekalongan.


76


Perbandingan

realisasi

Belanja

Tidak

Langsung

Kabupaten

Pekalongan Tahun Anggaran 2014 dan 2015 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : Tabel 3.20 Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2014 dan 2015

760.434.204.158,00

812.820.419.436,00

NAIK / TURUN (%) 6,89

Belanja Bunga

46.576.748,00

25.894.860,00

(44,40)

3

Belanja Hibah

9.969.000.000,00

34.587.092.500,00

246,95

4

Belanja Bantuan Sosial

6.328.720.000,00

4.152.550.000,00

(34,39)

5

Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi / Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik Belanja Tidak Terduga

42.113.850,00

3.784.431.383,00

8.886,19

43.331.933.392,00

170.884.187.908,00

294,36

1.186.575.000,00

2.073.275.000,00

74,73

821.339.123.148,00

1.028.327.851.087,00

25,20

NO

URAIAN

1

Belanja Pegawai

2

6 7

TOTAL

2014

2015*)


Dari tabel di atas dapat diketahui terjadi kenaikan total Belanja Tidak Langsung pada tahun 2015 sebesar Rp206.988.727.939,00 atau naik 25,20% dibandingkan Tahun Anggaran 2014. Kenaikan ini salah satunya disebabkan adanya Peraturan Pemerintah tentang Penyesuaian Gaji Pokok PNS yang juga mempengaruhi terhadap kenaikan tunjangan profesi bagi guru serta adanya Peraturan Pemerintah berkenaan dengan Dana Desa.

2.2. Belanja Langsung Belanja Langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanan program dan kegiatan, yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Belanja Langsung pada tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp714.840.809.170,00


77


dan dapat direalisasikan sebesar Rp578.154.723.118,97 atau 80,88%. Belanja ini merupakan belanja yang dianggarkan terkait dengan program dan kegiatan berdasarkan sumber dari APBD Kabupaten Pekalongan, APBD Provinsi Jawa Tengah, dan APBN Pemerintah Pusat yang berupa Dana Alokasi Khusus (DAK). Adapun perincian Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.21 Target dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2015 NO

URAIAN

TARGET

REALISASI*)

%

1

Belanja Pegawai

115.008.749.358,00

98.082.222.493,00

85,28

2

Belanja Barang dan Jasa

363.596.374.319,00

289.781.006.391,97

79,70

3

Belanja Modal

236.235.685.493,00

190.291.494.232,00

80,55

714.840.809.170,00

578.154.723.116,97

80,88

TOTAL


Apabila dibandingkan dengan tahun 2014, maka realisasi belanja langsung pada tahun 2015 terjadi kenaikan pada semua komponen, namun kenaikannya yang tertinggi adalah belanja pegawai sebesar 60,39%. Tabel 3.22 Realisasi Belanja Langsung Tahun 2014 dan 2015 NO

URAIAN

1

Belanja Pegawai

2 3

2014

2015*)

NAIK / TURUN (%)

61.150.839.025,00

98.082.222.493,00

60,39

Belanja Barang dan Jasa

325.543.463.516,00

289.781.006.391,97

(10,99)

Belanja Modal

187.872.466.874,00

190.291.494.232,00

1,29

574.566.769.415,00

578.154.723.116,97

0,61

TOTAL


3. Permasalahan dan Solusi a.

Permasalahan Permasalahan yang dihadapi terkait dengan perencanaan belanja daerah tahun 2015 adalah serapan keuangan yang hanya mencapai 87,24%. Hal ini


78


disebabkan adanya alokasi belanja yang bersumber dari dana transfer bersifat spesifik grant (in out) yang besarannya melebihi kebutuhan yaitu tunjangan profesi bagi guru; adanya alokasi kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang turun pada pertengahan tahun anggaran sehingga tidak dapat selesai pada akhir tahun; adanya gagal lelang pada beberapa kegiatan; serta efisiensi anggaran. b. Solusi Dengan adanya permasalahan tersebut di atas maka solusinya adalah melakukan secara rutin menyampaikan data realisasi kepada kementerian keuangan dan rekonsiliasi khususnya terkait tunjangan profesi bagi guru; peluncuran kembali kegiatan yang tidak selesai pada awal tahun anggaran berikutnya; serta penajaman dan rasionalisasi kegiatan yang layak untuk direalisasikan serta menetapkan kegiatan berdasarkan skala prioritas.

C. PEMBIAYAAN DAERAH 1. Kebijakan Umum Pembiayaan Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan

pembangunan

daerah

yang

semakin

meningkat.

Kebijakan

Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan piutang. Penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2015 adalah bersumber dari SILPA tahun lalu.


79


Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman daerah. Selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan disebut sebagai pembiayaan netto. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit APBD. Dengan

memperhatikan

hal

tersebut,

maka

kebijakan

umum

pembiayaan ditetapkan bahwa penerimaan pembiayaan diupayakan berasal dari jenis penerimaan yang tidak membebani daerah, serta pengeluaran pembiayaan diupayakan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan daerah, meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan memperkuat struktur APBD serta memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo. 2. Target dan Realisasi Pembiayaan Berdasarkan kebijakan umum pembiayaan di atas, maka pada Tahun Anggaran

2015

ditargetkan

penerimaan

pembiayaan

sebesar

Rp144.141.874.399,00 dari target yang direncanakan dan terealisasi sebesar Rp144.162.745.749,07 atau tercapai 100,01% (belum dilakukan audit BPK-RI). Sedangkan pengeluaran pembiayaan ditargetkan sebesar Rp6.656.524.556,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp6.656.524.458,00 atau 100% dari target yang ditetapkan (belum dilakukan audit BPK-RI).

Tabel 3.23 Target dan Realisasi Pembiayaan Tahun 2015 NO

URAIAN

TARGET

REALISASI*)


%

80


NO

TARGET

REALISASI*)

%

144.141.874.399,00

144.162.745.749,07

100,01

144.132.774.399,00

144.132.774.399,07

100,00

0

11.227.500,00

-

9.100.000,00

18.743.850,00

205,98

6.656.524.556,00

6.656.524.458,00

100,00

6.482.919.556,00

6.482.919.556,00

100,00

173.605.000,00

173.604.902,00

100,00

137.485.349.843,00

137.506.221.291,07

100,02

URAIAN

A

PENERIMAAN PEMBIAYAAN 1 2

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya ( SILPA ) Penerimaan Piutang Daerah

3

Penerimaan kembali Investasi Dana Bergulir

B

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 1 2

Penyertaan modal (Investasi Pemerintah Daerah) Pembayaran Utang Pokok PEMBIAYAAN NETTO


Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pada Tahun Anggaran 2015 direncanakan sebesar Rp137.485.349.843,00 terealisasi sebesar Rp137.506.221.291,07 atau 100,02%.

Berdasarkan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan di atas, terdapat Sisa

Lebih

Pembiayaan

Anggaran

Tahun

Rp228.606.971.099,94 (belum audit BPK-RI) yang

Berkenaan dapat

(SiLPA)

sebesar

diuraikan dalam tabel

berikut : Tabel 3.24 Uraian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2015 NO

URAIAN SILPA

1.

Kelebihan Target Pendapatan

2.

Penghematan Belanja

3.

Kelebihan Penerimaan Pembiayaan

4.

Penghematan Pengeluaran Pembiayaan TOTAL

2015*) (6.311.271.578,16) 234.897.371.230,03 20.871.350,07 98,00 228.606.971.099,94

Sumber : Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Pekalongan, 2016 Keterangan : *) Belum Diaudit BPK-RI


81

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Recommend Documents