BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang secara teknis mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Sumber penerimaan daerah terdiri atas 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah ; 2) Dana Perimbangan, terdiri dari bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), bagi hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), bagi hasil Pajak Penghasilan Pasal 25/29 dan Pasal 21, bagi hasil Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) ; 3) Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, terdiri dari Hibah, Dana Darurat, dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Kabupaten/Kota, Dana Penyesuaian dan Dana Alternatif Khusus, serta Dana Bantuan Keuangan. Untuk Pembiayaan Daerah bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), Pinjaman Daerah dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Begitu juga dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan, telah dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2010 yang merupakan sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Penyusunan KU-APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2010 diarahkan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah Provinsi Jawa Barat. Kebijakan anggaran tahun 2010 untuk pendapatan daerah yang merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan Provinsi Jawa Barat sesuai urusannya, diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak

Daerah,

Retribusi

Daerah,

Dana

Perimbangan, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, yaitu : 1. Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah;

LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

III-1

2. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui kegiatan yang bersifat intensifikasi dan ekstensifikasi; 3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, OPD Penghasil, Kabupaten/Kota, POLRI; 4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah; 5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Retribusi Daerah; 6. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah. Adapun kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut : 1.

Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB;

2.

Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan

pembagian

dalam dana perimbangan; 3.

Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat (Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan DPR RI). Peningkatan Pendapatan Daerah untuk Tahun Anggaran 2010 sebagaimana

diamanatkan dalam

KU-APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan kebijakan

pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut : A.

Pengelolaan Pendapatan Daerah Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Kenaikan dan penurunan pendapatan daerah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro nasional secara signifikan yaitu terhadap Pendapatan Asli Daerah, terutama sektor pajak daerah, dimana yang paling terkena dampak adalah penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) kendaraan baru dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara kontinyu berupaya melakukan terobosan intensifikasi dan ekstensifikasi, sehingga dalam kondisi terjadi penurunan pada salah satu sektor pendapatan, dapat diupayakan untuk meningkatkan sektor lainnya yang memiliki potensi tinggi. Kebijakan Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2010 untuk pendapatan daerah yang merupakan potensi daerah sebagai penerimaan Provinsi Jawa Barat sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan kapasitas fiskal (fiscal capacity), yaitu


III-2

peningkatan pendapatan dari sektor pajak, retribusi daerah dan yang bersumber dari dana perimbangan. Adapun kebijakan pendapatan daerah sebagai penopang dalam upaya peningkatkan kapasitas fiskal, yaitu : 1)

Meningkatkan

intensifikasi

dan

ekstensifikasi

pendapatan,

khususnya

yang

bersumber dari pajak dan retribusi daerah yang dititikberatkan pada penerimaan PKB dan BBNKB. 2)

Meningkatkan kontribusi pendapatan dari Badan Usaha Milik Daerah terhadap pendapatan daerah.

Hal-hal di atas merupakan pencerminan dari kesungguhan Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan sumber-sumber potensi Daerah untuk mewujudkan otonomi yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang didukung dengan penguatan keuangan daerah. Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut di atas, maka untuk dapat merealisasikan perkiraan rencana penerimaan (target) untuk tahun 2010, diuraikan strategi pencapaiannya, sebagai berikut : 1. Pendapatan Asli Daerah : Strategi pencapaian target PAD ditempuh melalui : 1) Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan. 2) Pelaksanaan

pemungutan

atas

obyek

pajak/retribusi

pengembangan sistem operasi penagihan atas

potensi

baru pajak

dan dan

retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya. 3) Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran. 4) Melaksanakan pelayanan secara khusus untuk memberikan kemudahan masyarakat melalui drive thru, gerai samsat dan samsat mobile, layanan SMS, dan pengembangan Samsat Outlet. 5) Mengembangkan

penerapan

standar

pelayanan

kepuasan publik

di

beberapa Kantor Bersama/Samsat lainnya dengan menggunakan parameter ISO 9001-2000. 6) Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat. 7) Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya agar dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. 8) Optimalisasi

pemberdayaan

aset

yang

diarahkan

pada

peningkatan

Pendapatan Asli Daerah. LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

III-3

9) Melakukan pembinaan secara teknis fungsional sebagai upaya peningkatan fungsi dan peran OPD sebagai unit kerja penghasil dibidang pendapatan daerah. 10) Melakukan Kementerian

koordinasi

dengan

Keuangan pada

Kabupaten/Kota

dalam

Kementerian

tataran

Dalam

kebijakan,

Negeri

dan

dengan POLRI

dan

operasional pemungutan dan

pendapatan daerah serta mengembangkan

pelayanan

sinergitas pelaksanaan tugas

dengan OPD penghasil. 2.

Dana Perimbangan Dana perimbangan pada dasarnya merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, adapun strategi pencapaian target dana perimbangan tahun anggaran 2010, diupayakan melalui : 1) Melakukan sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan PBB, PPh dan

BPHTB dalam

upaya

peningkatan

kesadaran

masyarakat

dalam

pembayaran pajak. 2) Peningkatan

akurasi

data

potensi

baik

potensi

PPh

melalui

Tim

Ekstensifikasi WP dan Intensifikasi PPh maupun potensi sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan keuangan. 3) Melakukan pembinaan dengan mengoptimalkan Tim Intensifikasi PBB, PPH dan

BPHTB

dan

memberikan

insentif

kepada

Kabupaten/Kota

yang

menunjukan kinerja baik. 4) Meningkatkan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam perhitungan lifting migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi. 5) Meningkatkan koordinasi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Panitia Anggaran DPR RI untuk mengupayakan peningkatan besarnya DAU dan DAK. 3.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersumber dari pendapatan hibah, dana penyesuaian, bantuan PT. Jasa Raharja, dana insentif daerah dan dana penyesuaian tambahan penghasilan Guru. Pelaksanaan atas kebijakan di bidang pendapatan daerah pada tahun 2010, dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan perkembangan ekonomi masyarakat yang banyak dipengaruhi


III-4

oleh dinamika perkembangan ekonomi nasional. Oleh karenanya untuk memberikan gambaran secara komprehensif dalam pelaksanaan pendapatan daerah diuraikan secara runtut dan terstruktur diawali dari kebijakan yang bersifat intensifikasi dan ekstensifikasi, dilengkapi dengan target dan realisasi sebagai pencerminan tingkat capaian kinerja pendapatan daerah, diungkap permasalahan dalam pelaksanaanya sekaligus dielaborasi solusi dan pemecahan masalahnya yang diuraikan sebagai berikut : a.

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Sesuai dengan kebijakan teknis operasional dibidang pendapatan daerah yang meliputi kegiatan yang bersifat intensifikasi dan ekstensifikasi, maka pada tahun anggaran 2010 telah dilakukan upaya peningkatan pendapatan daerah untuk setiap jenis pendapatan antara lain sebagai berikut: 1) Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber penerimaan pendapatan yang merupakan otoritas daerah pelaksanaanya diorientasikan dan berbasis kepada potensi daerah, oleh karenanya Pendapatan Asli Daerah sering dijadikan parameter kemandirian otonomi suatu daerah dalam aspek

kemampuan keuangan daerahnya.

Peningkatan PAD pada

dasarnya adalah merupakan upaya internal suatu daerah untuk memperkecil celah fiskal (fiscal gap). Pada Rp.

Tahun

Anggaran

7.252.241.209.921,00

2010 dari

capaian target

kinerja

yang

PAD

sebesar

ditetapkan

sebesar

Rp. 6.252.651.060.299,00 atau sekitar 115,99 %. Jumlah tersebut apabila dilihat dalam struktur APBD memberikan kontribusi

terhadap

total pendapatan daerah sebesar 74,44 %. Perkembangan capaian kinerja tersebut berasal dari jenis pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain lain PAD yang sah. Pada Tahun Anggaran 2010 upaya yang dilakukan diantaranya sebagai berikut: a) Pajak Daerah Sesuai dengan kewenangan Provinsi Jawa Barat dalam pengelolaan Pajak Daerah

yang meliputi : Pajak Kendaraan

Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Terhadap jenis-jenis pajak daerah tersebut dilakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dalam bentuk berbagai kegiatan yaitu : menyusun rencana target LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

III-5

pajak daerah, melakukan pelayanan di bidang pajak daerah, melakukan intensifikasi penagihan PKB dan BBNKB secara terpadu, melakukan penyesuaian

dasar pengenaan

pajak tahun 2010,

menyempurnakan data base potensi pendapatan, menyempurnakan sistem pelaporan PKB dan BBNKB, melakukan pelayanan khusus melalui pelayanan drive thru, samsat mobile, mengembangkan samsat outlet dan penyempurnaan samsat online sistem pelayanan di Kantor Bersama Samsat se Jawa Barat, melakukan penggalian potensi wajib pajak baru, melakukan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan dan melakukan pendataan potensi kendaraan bermotor serta melaksanakan regulasi peraturan daerah pungutan pajak daerah selaras dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009. Sementara yang berkaitan dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dilakukan sinkronisasi data dengan pihak penyedia seperti Pertamina, Petronas, Shell Indonesia, Patria Niaga, Petrobas, Medco, SPC

dan PT. Aneka Kimia Raya (AKR)

Agroindo tbk, sehingga potensi pendapatan dari sektor PBBKB dapat direalisasikan secara optimal. Demikian pula untuk Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaaan (ABT/APER) dilaksanakan dengan sangat

hati-hati

sejalan dengan fungsi

pengendalian

lingkungan yaitu melalui: (a) Penyuluhan dan pembinaan teknis bagi pengelola dan calon pengelola Instalasi Air Bersih yang bersumber dari Air Bawah Tanah; (b) Sosialisasi kebijakan tentang pengelolaan air tanah, pemasangan meter dan pendayagunaan air tanah di Cekungan Air Tanah (CAT) di beberapa Kabupaten/Kota; (c) Sosialisasi hasil evaluasi air tanah dengan menggunakan alat pemantau muka air tanah otomatis di Cekungan Air Tanah; (d) Sosialisasi jasa laboratorium kebumian kepada pemegang Surat Izin Pengambilan Air (SIPA)

dan aparatur Kabupaten/Kota se

Jawa Barat b) Retribusi Daerah Retribusi daerah dipungut atas dasar jasa/layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada wajib retribusi, sehingga


III-6

pendapatan dari retribusi daerah tidak terlepas dari kualitas pelayanan. Upaya intensifikasi pada retribusi daerah diarahkan terhadap objek-objek retribusi yang memiliki potensi untuk dikembangkan, antara lain : (a) Kemetrologian pada tahun 2010 penteraan diarahkan pada objek-objek yang memiliki tarif relatif tinggi, seperti pengukuran KWH meter listrik dan produk-produk pabrikan. (b) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (RPKD) dalam tahun 2010 telah diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) sebanyak 1.443 SKRD. (c) Dibidang kehutanan dilakukan upaya optimalisasi retribusi pengelolaan Taman Hutan Raya dengan membuka objek retribusi baru dan penambahan sarana prasarana yang diperlukan (d) Upaya yang dilakukan pada bidang perhubungan antara lain intensifikasi dari sisi waktu pelayanan; sosialisasi terhadap para pemilik baik kendaraan darat maupun laut; peningkatan Usaha Jasa Titipan; peningkatan pengguna frekwensi radio siaran, koneksi

maupun

penyelenggaraan

komunikasi

serta

penyempurnaan tata administrasi sebagai upaya peningkatan kinerja yang efektif dan efisien. (e) Upaya yang dilakukan pada bidang perikanan antara lain dengan memberlakukan Perda Provinsi Jawa Barat No. 5 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan secara

efektif sejak

tanggal 1 Juni

2006; mendorong

kabupaten/kota melaksanakan penyusunan peraturan daerah pungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pengadaan lahan untuk perluasan kolam di Balai Pelestarian Perairan Umum, peningkatan

manajemen

induk

dan

penambahan

corong

penetasan larva. (f) Pembinaan intensif oleh Balai Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Cirebon berdampak terhadap berkembangnya jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang melakukan ekspor. (g) Melakukan regulasi Peraturan Daerah tentang retribusi daerah yang mengatur jenis pungutan retribusi daerah diselaraskan dengan UU Nomor 28 tahun 2009 tentang PDRD.


III-7

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Dalam rangka optimalisasi peran BUMD Provinsi Jawa Barat terhadap

pembangunan di daerah diperlukan upaya perbaikan

kinerja BUMD Provinsi Jawa Barat ke depan sebagaimana telah dirancang dalam strategi Penataan BUMD Provinsi Jawa Barat. Dimana dalam pelaksanaanya dilakukan melalui pembenahan pada berbagai aspek yaitu aspek yuridis, aspek organisasi, aspek manajemen dan penataan aset serta perkuatan permodalan dan pembiayaan. Upaya perkuatan permodalan BUMD Provinsi Jawa Barat dilakukan melalui penyertaan modal Daerah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dilakukan sebagai pemenuhan kewajiban modal disetor terhadap modal dasar perusahaan sesuai dengan porsi kepemilikan modal/saham Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Adapun dalam

pelaksanaan

penyertaan

modal

Daerah

dimaksud

direalisasikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan sebagaimana yang telah dituangkan dalam rencana perusahaan baik untuk jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek. Kontribusi hasil Pengelolaan BUMD terhadap PAD telah menunjukan

perkembangan

ke

arah

yang

lebih

baik

bila

dibandingkan dengan rasio penyertaan Modal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, yaitu penyertaan modal kepada BUMD Tahun Anggaran 2010 sebesar

Rp. 60.870.000.000,00, sedangkan

setoran bagian laba/Deviden Pemerintah Provinsi Jawa Barat dari BUMD

pada

Tahun

226.291.348.409,00.

anggaran

yang

sama

sebesar

Rp.

Realisasi setoran bagian laba/deviden ini

apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp 179.835.133.266,24 mengalami peningkatan sebesar 25,8%. Namun demikian dalam pendekatan lain keberadaan dan efektivitas BUMD tidak hanya diukur dari konstribusi terhadap PAD tetapi juga mempunyai misi terhadap pengembangan investasi, perluasan kesempatan kerja, kesempatan usaha dan berusaha serta dalam menumbuhkembangkan perekonomian di Jawa Barat. d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersumber dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga. Penerimaan jasa giro LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

III-8

dan pendapatan bunga dari rekening deposito merupakan hasil dari kebijakan memanfaatkan idle money. 2) Dana Perimbangan Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antara Pemerintahan Daerah. Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan sumber pendanaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber APBN yang dibagihasilkan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan

formula

yang

mempertimbangkan

kebutuhan

belanja

pegawai, kebutuhan fiskal, dan potensi daerah. Kebutuhan daerah dicerminkan dari luas daerah, keadaan geografis, jumlah penduduk, tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah dan tingkat pendapatan

masyarakat

di

daerah.

Sedangkan

kapasitas

fiskal

dicerminkan dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam. Dana Alokasi Khusus dimaksudkan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat. Melalui prinsip-prinsip, mekanisme dan penambahan persentase beberapa komponen dana perimbangan, diharapkan daerah dapat meningkatkan fungsi pemerintahan daerah sebagai ujung tombak dalam pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, berupaya untuk tetap menjaga dan menjalankan perannya dalam meningkatkan dana perimbangan. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat merupakan upaya yang bersifat menunjang optimalisasi pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan yang dilaksanakan

melalui


Tim

Ekstensifikasi

dan

Intensifikasi

Dana III-9

Perimbangan Provinsi Jawa Barat, yaitu Tim Intensifikasi PBB, Tim Intensifikasi BPHTB, Tim Koordinasi Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi PPh OPDN dan PPh Pasal 21, Tim Koordinasi dan Optimalisasi

Penerimaan

Bagi

Hasil

Minyak

Bumi,

Gas

Bumi,

Pertambangan Umum dan Panas Bumi, Tim Koordinasi Optimalisasi Penerimaan Dana Alokasi Umum dan Tim Pengarah dan Pelaksana Operasional Kegiatan DBH Cukai Hasil Tembakau. Upaya-upaya tersebut antara lain: 1)

Untuk mendorong peningkatan penerimaan PBB dan BPHTB dilakukan kegiatan intensifikasi baik PBB maupun BPHTB, yaitu melalui Rapat Kerja Tim Intensifikasi PBB dan BPHTB Provinsi dengan Kabupaten/Kota di Jawa Barat dalam rangka pengamanan rencana penerimaan PBB dan BPHTB, setiap tahun memberikan apresiasi/penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang berhasil dalam upaya pemungutan dan pengelolaan administrasi PBB sektor

perdesaan

dan

perkotaan,

rekonsiliasi

data

realisasi

penerimaan bagi hasil PBB dan BPHTB bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota se Jawa Barat, selain itu dilakukan pula monitoring dan

evaluasi

kegiatan

intensifikasi

PBB

dan

BPHTB

di

Kabupaten/Kota se Jawa Barat serta meningkatkan koordinasi dan konsultasi

ke

Pemerintah

Pusat.

Selanjutnya

dalam

rangka

menindaklanjuti implementasi UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya pengalihan BPHTB menjadi Pajak Kabupaten/Kota per tanggal 1 Januari 2011 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Akselerasi Pengalihan BPHTB menjadi Pajak Kabupaten/Kota sebagai upaya memfasilitasi Kabupaten/Kota untuk mempersiapkan pengalihan pengelolaan BPHTB menjadi Pajak Kabupaten/Kota secara tepat waktu. 2)

Guna meningkatkan penerimaan PPh OPDN dan PPh Pasal 21 dilakukan

ekstensifikasi

Wajib

Pajak

dan

intensifikasi

PPh

perseorangan melalui Tim Koordinasi Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi PPh Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 Provinsi Jawa Barat yaitu antara lain melalui pendataan potensi PPh Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal

21,

koordinasi dan

konsultasi ke Pemerintah Pusat, rapat koordinasi penetapan alokasi sementara dan definitif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam


III-10

Negeri dan PPh Pasal 21 dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Barat. 3)

Dalam rangka optimalisasi penerimaan dana bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam, Pemerintah Kabupaten/Kota

melaksanakan

Provinsi Jawa Barat dan

rekonsiliasi

setiap

triwulan

mengenai data lifting dan penyaluran dana bagi hasil minyak bumi, gas bumi, panas bumi dan

pertambangan umum dengan

Pemerintah Pusat (Kementerian Keuangan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/ESDM), serta meningkatkan koordinasi dan konsultasi ke pemerintah pusat. 4)

Dalam upaya meningkatkan Dana Alokasi Umum (DAU) dilakukan melalui penyediaan data dasar yang akurat untuk perhitungan DAU, yaitu data kapasitas fiskal, kebutuhan fiskal dan alokasi dasar/gaji pegawai, pelaksanaannya berkoordinasi dengan OPD terkait dan Badan Pusat Statistik (BPS) serta koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat (Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri), Anggota DPR-RI dan DPD asal pemilihan Jawa Barat.

3) Lain lain Pendapatan daerah yang sah Dalam hal penerimaan dari Lain-lain pendapatan yang sah pada Tahun Anggaran 2010 ditargetkan sesuai dengan potensi dari jenis penerimaan tersebut, antara lain : pendapatan hibah, dana penyesuaian, Bantuan dari PT. Jasa Raharja, dana insentif daerah, dan dana penyesuaian tambahan penghasilan guru. b.

Target dan Realisasi Pendapatan Realisasi

pendapatan

daerah

Tahun

Anggaran

2010

secara

keseluruhan dapat direalisasikan sebesar 115,80 % dari target yang telah ditetapkan dengan rincian capaian kinerja pendapatan berdasarkan jenis penerimaan: a. PAD dapat direalisasikan sebesar 115,99 % dari target yang ditetapkan dengan rincian Penerimaan Pajak Daerah dapat dicapai sebesar 114,80 %. Penerimaan Retribusi Daerah dapat dicapai sebesar

97,13 %.

Penerimaan dari hasil Pengelolaan Kekayaan Yang dipisahkan dapat direalisasikan sebesar 100,31 % dan Lain lain PAD yang sah sebesar 146,46 %.


III-11

b. Dana Perimbangan dapat direalisasikan sebesar 115,71 % dari target yang ditetapkan dengan rincian Penerimaan dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak dapat direalisasikan sebesar 133,86 %, Dana Alokasi Umum sebesar 100,00 % dan Dana Alokasi Khusus sebesar 100 %. c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dapat direalisasikan sebesar 100,02 % dari target yang ditetapkan dengan rincian penerimaan dari pendapatan hibah dapat direalisasikan sebesar 100,00 %, dana penyesuaian dapat direalisasikan sebesar 90,17 %, bantuan keuangan dari provinsi/kabupaten/kota lainnya dapat direalisasikan sebesar 101,10 % dan lain-lain penerimaan sebesar 110,04%. Adapun target dan realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2010 selengkapnya disajikan dalam daftar sebagai berikut : Tabel 3.1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2010

A.

No

Pendapatan Daerah

1

2

Anggaran Setelah Perubahan

Realisasi *)

Pencapaian Target

(Rp.)

(Rp.)

%

3

4

5

PENDAPATAN DAERAH

8.412.972.777.180,00

9.742.186.078.074,00

115,80

1.

Pendapatan Asli Daerah

6.252.651.060.299,00

7.252.241.209.921,00

115,99

a.

5.636.846.433.981,00

6.470.866.063.031,00

114,80

a). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

1.982.966.171.868,00

2.207.515.916.750,00

111,32

b). Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

2.361.920.000.000,00

2.995.696.916.470,00

126,83

c). Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

1.200.000.000.000,00

1.162.038.257.928,00

96,84

91.960.262.113,00

105.614.971.883,00

114,85

33.201.178.296,00

32.248.949.068,00

97,13

16.828.498.000,00

15.902.490.553,00

94,50

3.015.460.250,00

3.648.484.850,00

120,99

570.000.000,00

636.899.309,00

111,74

95.000.000,00

126.572.750,00

133,23

229.059.790,00

229.059.790,00

100,00

63.301.470,00

82.507.035,00

130.34

0,00

179.439.385,00

-

1.137.404.809,00

1.619.248.033,00

142,36

b.

Pajak Daerah

d). Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Retribusi Daerah a).

Retribusi Pelayanan Kesehatan

b).

Retribusi Laboratorium Kemetrologian

c).

Pelayanan Laboratorium Kebumian

d).

Pelayanan Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi dan Lingkungan e). Pembinaan dan Pengawasan TPI f).

Pelayanan Pengujian Mutu Benih, Pestisida serta Pupuk Tanaman Pangan dan Hortikultura g). Retribusi Jasa Pelayanan IKM Dinas Perindustrian dan Perdagangan h). Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah i).

Retribusi Tempat Pelelangan Ikan

j). Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah

486.183.152,00

486.183.151,00

100,00

7.240.640.750,00

5.791.391.235,00

79,98

k). Retribusi Pemeriksaan Hewan dan Bahan Asal antar Provinsi Makanan Ternak serta Penyidikan Penyakit Hewan l). Penerimaan dari Taman Hutan Raya (TAHURA)

97.285.075,00

150.141.000,00

154,33

1.400.000.000,00

1.300.185.000,00

92,87

m). Retribusi Izin Trayek

1.957.895.000,00

1.994.062.450,00

101,85


III-12

n). Retribusi Izin Usaha Angkutan Laut dan ASDP o). Retribusi Izin Ketinggian Bangunan dan Angkutan Udara p). Retribusi Izin Usaha Titipan c.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan a).

Perusahaan Milik Daerah 1)

P.D. Jasa dan Kepariwisataan

2)

P.T. Jasa Sarana

b). Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD – Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank 1) Bank bjb 2)

PD. Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR)

3)

PD. Perkreditan Kecamatan (PD.PK)

c). Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta 1) PT. BPR Koperasi Jawa Barat d.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah a).

Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

108,13

11.100.000,00

20.330.100,00

183,15

25.000.000,00

34.000.000,00

136,00

225.674.515.017,00

226.365.879.978,00

100,31

1.449.605.000,00

1.449.605.660,00

100,00

368.899.000,00

368.899.600,00

100,00

1.080.706.000,00

1.080.706.060,00

100,00

224.183.800.000,00

224.841.742.749,00

100,29

220.387.795.000,00

220.387.795.821,00

100,00

3.358.255.000,00

3.799.343.751,00

113,13

437.750.000,00

654.603.177,00

149,54

41.110.017,00

74.531.569,00

181,30

41.110.017,00

74.531.569,00

181,30

356.928.933.005,00

522.760.317.844,00

146,46

736.625.684,00

826.126.180,00

112,15

Pelepasan Hak Atas Tanah

736.625.684,00

733.549.327,00

99,58

2)

Penjualan peralatan/perlengkapan kantor

0,00

37.400.000,00

-

3)

Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas

0.00

36.679.100,00

-

4)

Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua

0.00

447.753,00

-

5)

Penjualan Drum Bekas

0.00

13.150.000,00

-

6)

Penjualan Bahan Bekas Bangunan

0.00

4.900.000,00

-

b).

Penerimaan Jasa Giro

72.137.000.000,00

76.058.644.296,00

105,44

c).

Pendapatan Bunga

64.000.000.000,00

86.736.301.367,00

135,53

d). Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

0.00

280.322.500,00

-

e). Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pekerjaan

0,00

2.401.355.443,00

-

66.820.182.999,00

106.845.548.487,00

159,90

8.500.882.000,00

9.976.135.000,00

117,35

0,00

2.419.356.383,00

-

3.994.329.658,00

2.492.807.966,00

62,41

g).

Pendapatan Denda Retribusi

h).

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan

i).

Pendapatan Dari Pengembalian

j). Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

63.910.586.132,00

64.559.288.138,00

101,02

k). Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

76.829.326.532,00

170.164.432.084,00

221,48

DANA PERIMBANGAN a.

47.954.427,00

1)

f). Pendapatan Denda Pajak

2

44.350.000,00

2.098.248.000.654,00

2.427.857.461.051,00

115,71

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

973.553.760.654,00

1.303.163.221.051,00

133,86

a). Bagi Hasil Pajak

827.241.760.654,00

1.113.053.611.677,00

134,55

315.575.000.000,00

439.773.587.878,00

139,36

162.000.000.000,00

234.839.441.732,00

144,96

328.800.000.000,00

415.648.319.321,00

126,41

20.866.760.654,00

22.792.262.746,00

109,23

146.312.000.000,00

190.109.609.374,00

129,93

1.772.000.000,00

2.055.306.325,00

115,99

40.000.000,00

53.277.535,00

133,19

4.500.000.000,00

5.851.790.434,00

130,04

1). Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2). Bagi Hasil Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 3). Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21 4). Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau b). Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam 1). Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 2). Bagi Hasil dari Iuran Tetap/Landrent 3). Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi


III-13

3

4). Bagi Hasil dari Pungutan Minyak Bumi

55.000.000.000,00

74.913.540.040,00

136,21

5). Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Alam

21.000.000.000,00

26.434.865.530,00

125,88

6). Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi

64.000.000.000,00

80.800.829.510,00

126,25

1.086.123.940.000,00

1.086.123.940.000,00

100,00

38.570.300.000,00

38.570.300.000,00

100,00

62.073.716.227,00

62.087.407.102,00

100,02

250.000.000,00

250.000.000,00

100,00

25.766.457.000,00

23.234.811.708,00

90,17

12.028.587.133,00

12.160.727.500,00

101,10

26.441.867.894,00 24.028.672.094,00 Sumber Data :Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 sebelum audit BPK RI,

110,04

b.

Dana Alokasi Umum

c.

Dana Alokasi Khusus

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH a.

Pendapatan Hibah

b.

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

c.

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Lain-lain Penerimaan

d.

c.

Permasalahan dan Solusi a. Pajak Daerah Permasalahan yang dihadapi antara lain: 1) Belum optimalnya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi; 2) Ketersediaan fasilitas pelayanan yang masih belum memadai; 3) Terbatasnya kuantitas dan kualitas aparatur pengelola; 4) Regulasi dasar pemungutan dan dasar penetapan pajak daerah. Solusinya adalah : 1) Meningkatkan upaya optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan Pajak Daerah melalui pengembangan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dan tertib administrasi; 2) Pemenuhan sarana dan prasarana beserta fasilitas pelayanan lainnya sesuai dengan standar pelayanan secara bertahap; 3) Peningkatan Pola Pelayanan melalui Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan Minimal, Citra Pelayanan Prima (CPP), ISO 9001:2008 dan pelayanan-pelayanan khusus seperti Samsat Outlet, Samsat Mobile, Samsat Drive Thru dan Samsat Online; 4) Melakukan penataan pegawai dan peningkatan capacity building serta penambahan pegawai yang didasarkan analisis beban kerja; 5) Melakukan upaya-upaya penggalian potensi penerimaan di luar sektor pajak; 6) Melakukan regulasi terhadap dasar penetapan pajak daerah dan dasar pemungutan pajak daerah. b. Retribusi Daerah Sumber-sumber pendapatan retribusi daerah yang potensial belum digali secara optimal karena: 1) Belum optimalnya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi;


III-14

2) Terbatasnya sarana prasarana dan fasilitas pelayanan lainnya; 3) Terbatasnya kuantitas dan kualitas aparatur pengelola; 4) Kepatuhan

(kesadaran)

sebagai

wajib

retibusi

masih

perlu

ditingkatkan. Solusinya adalah : 1) Meningkatkan upaya optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi daerah diorientasikan kepada potensinya; 2) Pemenuhan sarana dan prasarana beserta fasilitas pelayanan lainnya sesuai dengan standar pelayanan seara bertahap; 3) Penambahan aparatur pengelola potensial dengan melakukan alih tugas (tour of area) antar SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta penyelenggaraan Diklat teknis / fungsional; 4) Melaksanakan

koordinasi,

pembinaan

dan

penyuluhan

serta

peningkatan sosialisasi Perda kepada masyarakat; c.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pengembangan BUMD, antara lain : 1) Belum

optimalnya

pihak

manajemen

perusahaan

dalam

mengimplementasikan pengelolaan perusahaan yang baik (Good Corporate Governance); 2) Terbatasnya Kualitas SDM pengelola Perusahaan; 3) Terbatasnya pembiayaan dalam rangka pengembangan usaha dan investasi; 4) Belum

optimalnya

upaya

membangun

image

dan

publikasi

kompetensi perusahaan disertai rendahnya daya saing (competitive advantage) perusahaan; 5) Belum optimalnya sinergitas baik diantara sesama BUMD maupun antara BUMD dengan BUMN/Swasta. 6) Belum adanya peraturan perundang-undangan yang khusus tentang operasional BUMD; 7) Permasalahan beberapa asset (status). Solusinya adalah : 1) Melakukan penataan terhadap perusahaan melalui restrukturisasi yaitu restrukturisasi organisasi, manajemen, asset, permodalan dan keuangan; 2) Meningkatkan profesionalisme manajemen perusahaan; LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

III-15

3) Meningkatkan Kualitas SDM perusahaan melalui pendidikan dan pelatihan (In or Out house training) serta mengembangkan wawasan; 4) Meningkatkan

akses

perusahaan

terhadap

sumber-sumber

pembiayaan baik bersifat konvensional maupun non konvensional; 5) Mempromosikan kompetensi BUMD secara terintegasi dalam upaya membangun pencitraan; 6) Meningkatkan sinergitas antar sesama BUMD, BUMD dengan BUMN/Swasta 7) Mengusulkan kepada Pemerintah c.q. Menteri Dalam Negeri untuk segera menerbitkan peraturan perundang-undangan tentang BUMD; 8) Penataan asset. d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Permasalahan yang dihadapi, antara lain : 1) Belum optimalnya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi; 2) Terbatasnya kuantitas dan kualitas aparatur pengelola; 3) Belum

lengkapnya

perangkat

hukum

sebagai

acuan

dalam

pengelolaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan belum optimalnya sistem pengawasannya. Solusinya adalah : 1) Meningkatkan upaya optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi lainlain pendapatan asli daerah yang sah; 2) Penambahan aparatur pengelola potensial dengan melakukan alih tugas (tour of area) antar SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta penyelenggaraan Diklat teknis / fungsional; 3) Mereview peraturan perundangan pengelolaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan melakukan sosialisasi pembinaan dan penyuluhan serta harus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat. e. Dana Perimbangan Permasalahan yang dihadapi antara lain: 1) Dana bagi hasil pajak (PBB, BPHTB dan PPh Perseorangan) Masih belum akuratnya data obyek dan subyek pajak, masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak ditambah dengan muncul kasus-kasus perpajakan yang berimbas kepada antipati

masyarakat


dalam

membayar

pajak,

sehingga

perlu

III-16

ditingkatkan

kualitas

pelayanan

yang

lebih

baik

kepada

Migas)

dalam

masyarakat/wajib pajak. 2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Keterlbatan

Pemerintah

Daerah

(Penghasil

perhitungan, monitoring data produksi dan lifting

migas masih

minim, mekanisme penghitungan dan penyaluran dana bagi hasil migas dan pertambangan umum ke daerah tidak tepat waktu, terjadinya

kelebihan

tercapainya

penyaluran

lifting/produksi

migas

migas,

sebagai

sehingga

akibat

tidak

mengakibatkan

penetapan rencana penerimaan yang bersumber dari dana bagi hasil migas dan pertambangan umum kurang akurat dan harus dilakukan koreksi terhadap APBD. 3) Dalam penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) masih dihadapkan pada permasalahan belum adanya keselarasan program penggunaan DBHCHT di Pusat dengan Daerah, sesuai roadmap kegiatan DBHCHT dari Kementerian Keuangan. 4) Penetapan alokasi DBHCHT ke daerah melalui Peraturan Menteri Keuangan

dilaksanakan

setelah

APBD

ditetapkan,

yang

mengakibatkan pelaksanaan kegiatannya pada APBD Perubahan, sehingga efektitiftas pelaksanaan program dan kegiatan DBHCHT tidak optimal. Solusinya adalah : 1) Memberikan

fasilitasi

dan

motivasi

kepada

Pemerintah

Kabupaten/Kota yang berhasil dalam pencapaian realisasi dan pengeloaan administrasi PBB sektor pedesaan dan perkotaan, meningkatkan intensitas pelaksanaan sosialisasi peraturan BPHTB dan PPh, penertiban dan penagihan aktif terhadap tunggakan dan melaksanakan upaya penegakan hukum secara konsisten serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat ; 2) Guna mengetahui perhitungan lifting dan penyaluran dana bagi hasil sumber daya alam, setiap triwulan dilakukan rekonsiliasi data antara Pemerintah yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Keuangan dengan Provinsi/Kabupaten/Kota penghasil. 3) Meningkatkan upaya koordinasi dan konsultasi yang lebih intensif dengan pemerintah melalui Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, Anggota DPR-RI dan DPD asal pemilihan Jawa Barat; LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

III-17

4) DBH Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) termasuk komponen dana perimbangan, maka dalam hal penggunaannya, perlu dilakukan pengkajian kembali, sehingga alokasi DBHCHT bersifat block grant yang

dapat

digunakan

memenuhi

kebutuhan

daerah

dalam

pelaksanaan desentralisasi. 5) Guna efektifitas pelaksanaan kegiatan DBHCHT, Pemerintah Provinsi Jawa

Barat

Pemerintah

mengusulkan (Kementerian

dalam

forum-forum

Keuangan)

agar

koordinasi

penetapan

di

alokasi

DBHCHT dilakukan sebelum APBD ditetapkan.

B. Pengelolaan Belanja Daerah 1.

Kebijakan Umum Keuangan Daerah Kebijakan belanja daerah sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2010 berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran,

belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja

yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan

prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam

pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Tujuan penggunaan anggaran berbasis kinerja

adalah

menjamin

untuk meningkatkan

efektivitas

dan

efisiensi

akuntabilitas perencanan anggaran serta penggunaan

anggaran

ke

dalam

program/kegiatan. Kebijakan

belanja daerah Tahun Anggaran 2010 diarahkan untuk

mendukung pencapaian target IPM 80. Dengan

perencanaan anggaran

yang

konsisten dan fokus, diproyeksikan pencapaian IPM 80 dapat terwujud pada tahun 2015. Perencanaan pembangunan diarahkan untuk

memperkuat

yang mendukung pencapaian IPM tersebut bidang pendidikan,

kesehatan,

ekonomi,

infrastruktur, dan suprastruktur. Kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2010 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif menuju pencapaian sasaran yang tercantum dalam RPJMD 2008-2013, pencapaian IPM (RPJPD 2005-2025 dan PP No. 6 Tahun 2008, isu-isu aktual nasional dan regional yang disusun berlandaskan anggaran berbasis kinerja). Strategi pencapaian belanja daerah tersebut antara lain adalah : a. Mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari total belanja daerah tahun 2010 tidak termasuk alokasi anggaran untuk kegiatan yang belum selesai tahun sebelumnya (multi years), dalam rangka peningkatan indeks LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

III-18

pendidikan meliputi Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah (AMH dan RLS), dan program peningkatan status Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN), serta meningkatkan kinerja pengelolaan Universitas Winaya Mukti dengan pola kerjasama dengan PTN. b. Mengalokasikan anggaran dalam rangka pemulihan dan rehabilitasi infrastruktur yang mengalami kerusakan pasca bencana gempa bumi Jawa Barat pada September 2009. c. Mengupayakan meningkatkan alokasi anggaran untuk kesehatan dengan maksud untuk peningkatan kualitas dan aksebilitas pelayanan dasar kesehatan dalam rangka

peningkatan indeks kesehatan masyarakat,

termasuk

didalamnya

peningkatan kualitas bidan dengan pemberian beasiswa lanjutan bidang PNS dari srata D1 ke D3. d. Mengalokasikan kebutuhan belanja fixed cost dan variable cost secara terukur dan terarah, dengan penjelasan sebagai berikut : 1) Fixed Cost Biaya yang berorientasi kepada efisiensi dan efektivitas untuk mencapai pelayanan publik bermutu tinggi dan bersifat rutin tahunan, dibagi dalam 2 kategori : a) Basic Supporting Cost : biaya untuk mendanai fasilitas dasar bagi keberlangsungan kerja OPD (contoh : biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, internet, jasa kebersihan, penggantian suku cadang dan service mobil). b) Internal Basic Activity Cost : biaya untuk mendanai aktivitas dasar bagi keberlangsungan kerja OPD (contoh : alat tulis kantor, pengadaan dan pencetakan, perjalanan dinas, belanja makan dan minum dan lainlain). 2) Variabel Cost Biaya yang berorientasi kepada pengembangan dapat bersifat tahun jamak multiyears) atau satu tahun, dibagi dalam 3 kategori : a) Publik Services Basic Activity Cost : biaya untuk mendanai aktivitas pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab OPD (contoh : Penyusunan RKPD, Musrenbang, Penyusunan RAPBD, pemberian pakan ternak, pemberian makan penghuni panti, pemeliharaan jalan dan jembatan, pemeliharaan jaringan irigasi dan sumber daya air lainnya, dan kegiatan lain yang sejenis). b) Committed Cost : biaya untuk mendanai program yang sudah menjadi komitmen bersama yang mempunyai dimensi waktu tertentu. LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

III-19

c) New/Inovation Cost : biaya untuk mendanai program yang merupakan inovasi/unggulan/terobosan baru OPD yang mempunyai dimensi waktu tertentu. e. Mendukung percepatan pembangunan pada 2010, dengan mengupayakan peningkatan alokasi anggaran untuk bidang infrastrukur, lingkungan hidup, untuk bidang ekonomi. f. Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan lanjutan seperti pembebasan lahan Bandara Internasional Jawa Barat, pembebasan lahan Jalan Tol Cisumdawu dan Soroja, SOR Gedebage, dan pengelolaan persampahan regional di Jawa Barat. g. Mengembangkan sistem transportasi melalui reaktivasi jalur kereta di Jawa Barat. h. Mengalokasikan belanja untuk

peningkatan produksi

budidaya

pertanian,

perikanan, dan peternakan diantaranya melalui program GAPURA. i. Mendukung pengembangan fasilitas umum yang berskala regional Jawa Barat seperti stadion olah raga, pusat pembinaan olahraga terpadu, perpustakaan dan gedung kesenian. j. Pengembangan seni tradisi dan budaya Jawa Barat dalam rangka mendukung destinasi pariwisata melalui gelar budaya dan seni Jawa Barat , serta pelestarian dan promosi seni budaya lokal. k. Mengalokasikan belanja tidak langsung yang meliputi gaji dan tunjangan PNS, belanja subsidi, belanja hibah, belanja sosial, belanja bagi hasil kab/kota, belanja bantuan keuangan dengan prinsip proporsional, pemerataan, dan penyeimbang, serta belanja tidak terduga untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharpakan berulang seperti penanggulangan bencana yang tidak teralokasikan sebelumnya. l. Memperbaiki kesejahteraan pegawai melalui perbaikan tambahan penghasilan pegawai (TPP). m. Peningkatan

pelayanan

publik

antara

lain

dengan

percepatan

layanan

pembayaran pajak kendaraan bermotor, pelelangan umum melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), peningkatan kualitas pelayanan balai/UPTD, dan percepatan penyelesaian administrasi bantuan keuangan. n. Mengefisienkan pelaksanaan kegiatan melalui pengurangan item kegiatan yang bersifat

seremonial,

pemberian

honorarium

kegiatan

lebih

selektif,

memaksimalkan pemanfaatan gedung pemerintah dalam penyelenggaraan rapat koordinasi, serta perjalanan dinas dilaksanakan secara lebih selektif. o. Belanja honorarium bagi PNS pada semua penyelenggaraan kegiatan dihilangkan kecuali untuk panitia lelang, narasumber non PNS Provinsi Jawa Barat, dan OPD tertentu. LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

III-20

p. Penyempurnaan kode rekening kegiatan-kegiatan yang disesuaikan kebutuhan dalam menunjang upaya perbaikan kinerja aparatur dan kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. q. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Daerah Jawa Barat, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur. r. Dalam rangka mengoptimalkan pencapaian prioritas pembangunan, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat akan merintis skema pelaksanaan program/kegiatan pembangunan melalui Tugas Pembantuan. Tugas pembantuan ini adalah merupakan penugasan dari Pemerintah Provinsi ke daerah (kabupaten/kota dan desa) untuk melaksanakan tugas terterntu terutama dalam melaksanakan pembangunan di

perdesaan termasuk

diantaranya

bantuan untuk

Desa

Peradaban (Desa Mandiri) dan Kinerja Desa. s. Peningkatan efektivitas belanja bantuan keuangan dan bagi hasil kepada kabupaten/kota dengan pola : 1) Alokasi yang bersifat block grant dari Pos Bagi Hasil secara proporsional, guna memperkuat kapasitas fiskal kabupaten/kota dalam melaksanakan otonomi daerah; 2) Alokasi yang bersifat specific grant dari pos bantuan kepada Kabupaten/Kota yang diarahkan, dengan kewajiban kabupaten /kota untuk menyediakan Dana Pendamping, dalam rangka mendukung agenda akselerasi pencapaian Visi Jawa Barat 2008-2013 yaitu : a) Berdasarkan pola penyaluran yang bersifat kompetisi melalui Program Pendanaan Kompetisi (PPK). b) Membagi alokasi menjadi tiga bagian yaitu dana pemerataan, dana proporsional dan dana penyeimbang. Dana pemerataan dialokasikan sama untuk setiap Kabupaten/Kota, dana proporsional dihitung berdasarkan indeks Kabupaten/Kota, dan dana penyeimbang ditentukan berdasarkan variable kualitatif seperti Ibu Kota Provinsi, Kabupaten/Kota perbatasan dengan Provinsi lain serta Kabupaten/Kota yang akan menyelenggarakan even khusus yang berskala regional atau nasional. Variabel-variabel yang digunakan untuk menghitung indeks Kabupaten/Kota adalah Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, Indeks Daya Beli, Luas Wilayah, Jumlah Penduduk Miskin, PDRB/Kapita, Pendapatan Asli Daerah, Proporsi Pengangguran, dan Proporsi Kawasan Lindung. Adapun kriteria kegiatan yang mendapatkan alokasi bantuan keuangan Kabupaten/Kota LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

III-21

adalah mendukung secara signifikan upaya peningkatan IPM Jawa Barat; menanggulangi

masalah

kemiskinan;

menanggulangi

masalah

pengangguran dan meningkatkan upaya pelestarian lingkungan khususnya kawasan

lindung.

Dalam

rangka

mewujudkan

keselarasan

program

pembangunan yang dicanangkan Provinsi Jawa Barat, maka dana bantuan kabupaten/kota akan diarahkan untuk digunakan sesuai dengan proporsi 20% untuk dana pembangunan bidang pendidikan, 10% untuk kesehatan, 20% untuk infrastruktur, 20% untuk peningkatan daya beli masyarakat, dan 30% untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia (capacity building). Belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan dapat diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan. Kelompok belanja langsung ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan dan sulit diukur dengan capaian prestasi kerja yang ditetapkan. Adapun yang termasuk dalam belanja tidak langsung adalah belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Berdasarkan proyeksi indikator makro ekonomi dan IPM, usulan belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010, pada dasarnya diorientasikan untuk peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan peningkatan IPM, khususnya pada bidang infrastruktur dan peningkatan daya beli masyarakat. Untuk itu kebijakan belanja sesuai dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 adalah: 1. Belanja APBD diarahkan untuk mendukung untuk mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur sesuai RPJMD Jawa Barat Tahun 2008-2013 (sesuai revisi), serta mendukung pencapaian target indicator pembangunan daerah sesuai PP No. 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah, 2. Belanja APBD terdiri atas Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Belanja langsung adalah yang menjadi kewenangan/urusan provinsi, sedangkan Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh ada atau tidak adanya program/kegiatan, biasanya digunakan secara periodic (umumnya bulanan) dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah yang bersifat umum, 3. Pemenuhan kewajiban penyertaan modal dasar BUMD, LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

III-22

4. Penelusuran asset daerah dan kegiatan lainnya menuju target opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) wajar tanpa pengecualian, 5. Pemantapan komitmen tentang Akuntabilitas keuangan dan Barang daerah, 6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, 7. Meningkatkan pemerataan pembangunan berbasis kewilayahan, 8. Meningkatkan pelayanan kesehatan, 9. Meningkatkan infrastruktur perdesaan, 10.Tindak lanjut Pelaporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (LP2APBD) 2009. Kebijakan Belanja secara umum dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: 1. Penetapan pagu indikatif untuk setiap program dan kegiatan dalam setiap misi hendaknya proporsional, 2. Secara kewulayahan belanja daerah harus disusun secara adil dan proporsional. Adapun daerah-daerah dengan permasalahan khusus perlu diadakan anggaran penyeimbang. a. Kebijakan Belanja Langsung Belanja Langsung adalah alokasi belanja APBD Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat. Alokasi belanja langsung pada Perubahan APBD Tahun 2010 didasarkan pada kebijakan yang diarahkan sebagai berikut: a) Kegiatan yang termasuk ke dalam sepuluh tujuan bersama (common goals). b) Kegiatan yang lanjutan dan sudah menjadi komitmen pada APBD Perubahan TA 2010. c) Program/kegiatan baru sebagai landasan kegiatan TA. 2011. d) Penambahan

alokasi

belanja

operasional,

pemeliharaan

kantor

dan

peningkatan kualitas sumber daya aparatur (fixed cost). e) Belanja sebagai dana pendukung program/kegiatan yang didanai APBN. b. Kebijakan Belanja Tidak Langsung Belanja Tidak Langsung diarahkan : a) Mengalokasikan belanja wajib/mengikat, meliputi belanja pegawai dan belanja bagi hasil. b) Belanja bantuan sosial dan belanja hibah. LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

III-23

c) Belanja bantuan keuangan kab/kota: 1) Bantuan keuangan kepada kabupaten dan kota berupa block grant dan specific grant. 2) Alokasi bantuan keuangan kabupaten dan kota dibagi menjadi dana pemerataan, dana proporsional, dan dana penyeimbang. 3) Dana pemerataan dialokasikan sama untuk setiap kabupaten dan kota. 4) Dana proporsional dialokasikan berdasarkan perhitungan indeks kabupaten dan kota yang berdasarkan pada penilaian indeks pendidikan, indeks kesehatan, indeks daya beli, luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, PDRB per kapita, pendapatan hasil daerah, proporsi pengangguran dan proporsi kawasan lindung. 5) Dana penyeimbang ditentukan berdasarkan variabel kualitatif seperti ibukota provinsi, kabupaten dan kota yang berbatasan dengan provinsi lain serta kabupaten dan kota yang akan menyelenggarakan event khusus yang berskala nasional atau regional. 6) Bantuan organisasi kemasyarakatan dialokasikan berdasarkan tingkat kepentingan yang dinilai berdasarkan proposal yang diajukan. 7) Kriteria

kegiatan

bantuan

kabupaten

dan

kota

serta

organisasi

kemasyarakatan harus berada dalam koridor sebagai berikut: mendukung secara signifikan upaya peningkatan IPM Jawa Barat, menanggulangi masalah

kemiskinan,

menanggulangi

masalah

pengangguran

serta

meningkatkan upaya pelestarian lingkungan. c. Kebijakan belanja Khusus Alokasi belanja dalam APBD juga dilaksanakan berdasarkan kebijakan khusus yang ditetapkan oleh pimpinan daerah yang antara lain terdiri: 1)Memenuhi kekurangan gaji daerah 2010, 2)Pemenuhan pelayanan dasar OPD, 3)Pembebasan lahan Bandara Kertajati, 4)Pembebasan lahan Jalan Tol Cisumdawu, 5)Tambahan dana pembebasan lahan TPPAS Legok Nangka, 6)Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar OPD lingkup Provinsi Jawa Barat, 7)Kekurangan Insentif Kepala Desa, 8)Penyediaan barang dan jasa untuk bencana dan dana tanggap bencana, 9)Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan dan rujukan, LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

III-24

10) Perbaikan infrastruktur di tiga desa di Wilayah Sarimukti, 11) Jamkesda untuk KTP Jawa Barat, 12) Bantuan pengadaan tangki mobil air bersih di wilayah Pantura, 13) Pengembangan dan penguatan perbibitan ternak domba dan sapi, 14) Penelusuran aset tanah dan/atau bangunan yang dikelola/digunakan oleh 18 OPD di lingkungan Provinsi Jawa Barat, 15) Pembebasan lahan untuk Rusunawa di Batujajar. Secara keseluruhan kebijakan belanja daerah pada Perubahan APBD TA 2010 difokuskan untuk: a. Belanja yang merupakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya committed budget, merespon dampak perubahan asumsi dan untuk kegiatan yang berorientasi sebagai landasan pencapaian common goals (sepuluh kebijakan pembangunan) dan kekurangan kebutuhan belanja tetap (fixed cost) yang harus dianggarkan. b. Kegiatan

yang

bersifat

prioritas

dan

strategis

yang

diharapkan

mampu

mempercepat proses pembangunan Jawa Barat 2.

Target dan Realisasi Belanja Dalam Tahun Anggaran 2010, Belanja Daerah dianggarkan Rp.10.162.773.421.245,40

dan

dapat

direalisasikan

sebesar sebesar

Rp.9.020.665.842.979,45 atau 88,76 %. Belanja daerah tersebut dialokasikan untuk belanja tidak langsung Rp.7.066.088.766.728,83 dan belanja langsung dialokasikan sebesar Rp. 3.096.684.654.516,54. Rincian selengkapnya untuk alokasi anggaran dan realisasi belanja daerah dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut : Tabel 3.2 Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 No.

Belanja Daerah

A. BELANJA DAERAH 1. BELANJA TIDAK LANGSUNG a.


Realisasi *)

Pencapaian Target

(Rp.)

(Rp.)

%

10.162.773.421.245,40

9.020.665.842.979,45

88,76

7.066.088.766.728,83

6.265.791.547.603,45

88,67 8

1.846.059.664.503,54

1.380.844.676.432,00

74,80

Belanja Pegawai

b.

Belanja Subsidi

12.195.120.550,00

12.194.120.550,00

99,99

c.

Belanja Hibah

160.385.180.400,00

156.022.745.600,00

97,28

d.

Belanja Bantuan Sosial

225.108.207.808,87

192.865.500.000,00

85,68


III-25

e.

Belanja Bagi Hasil Kepada Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa f. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa g. Belanja Tidak Terduga 2. BELANJA LANGSUNG

2.180.046.307.852,22

2.064.745.163.385,45

94,71

2.637.294.285.614,20

2.458.555.861.864,00

93,22

5.000.000.000,00

563.479.772,00

11,27

3.096.684.654.516,54

2.754.874.295.376,00

88.96

278.428.358.893,00

255.874.243.553,00

91,90

a.

Belanja Pegawai

b.

Belanja Barang dan Jasa

1.655.234.512.139,94

1.443.463.310.806,00

87,21

c.

Belanja Modal

1.163.021.783.483,60

1.055.536.741.017,00

90,76

Sumber Data : Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 sebelum audit BPK RI

3.

Permasalahan dan Solusi 1) Permasalahan : (1) Belanja Tidak Langsung Untuk

belanja

tidak

dari

langsung

Rp. 7.066.088.766.728,83 direalisasikan sebesar

alokasi

sebesar

Rp.6.265.791.547.603,45

atau 88,67 %. Belanja yang penyerapannya rendah terdiri dari belanja pegawai, bantuan sosial, dan bantuan keuangan. Penyebabnya yaitu terdapat beberapa

proposal

yang belum memenuhi

persyaratan sebagaimana

peraturan perundang-undangan. (2) Belanja Langsung Untuk

belanja

Rp.3.096.684.654.516,54

langsung dan

dari

alokasi

direalisasikan

sebesar sebesar

Rp. 2.754.874.295.376,00 atau 88,96%. Hal ini disebabkan adanya efisiensi pada beberapa kegiatan dan adanya bagian kegiatan yang belum dan/tidak jadi direalisasikan sehubungan waktu pelaksanaan tidak mencukupi, dan sinergitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemertinbtah Kabupaten/Kota belum terlaksana secara optimal, sehingga beberapa kegiatan yang memerlukan kerjasama (MoU) terlambat dilaksanakan, terutama kegiatan yang memerlukan sharing pembiayaan. b)

Solusi : (1) Memberikan informasi kepada organisasi masyarakat mengenai tata cara pengajuan bantuan sosial. (2) Melakukan penajaman dan rasionalisasi kegiatan yang layak untuk direalisasikan. (3) Menetapkan kegiatan berdasarkan skala prioritas.


III-26

C. Pengelolaan Pembiayaan Daerah 1. Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, serta penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang. Penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2010 adalah bersumber dari SiLPA tahun lalu. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman. Selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan disebut sebagai pembiayaan netto. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit APBD. Kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun anggaran 2010 adalah : a.

Penyertaan modal dan pemberian pinjaman manakala terjadi surplus anggaran.

b.

Penyertaan modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dilaksanakan setelah mempertimbangkan hasil due diligence serta ditindaklanjuti dengan upaya revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD serta pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan.

c.

Pembayaran (tahun terakhir) pokok utang terhadap Asian Development Bank (ADB/BUDP) dan USAID-FID.

d.

Pengeluaran pembiayaan berupa pemenuhan kewajiban penyertaan modal dasar pada PT. Tirta Gemah Ripah dan PT. Jasa Sarana, pembayaran pokok hutang dan bunga hutang, serta pendanaan operasional BLUD RS. Al Ihsan.


III-27

2.

Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Dalam Rp.

Tahun

Anggaran

1.749.800.644.065,37

2010,

Pembiayaan

sedangkan

dianggarkan

realisasinya

sebesar sebesar

Rp 1.719.586.153.181,10 atau 98,27 %. Rincian selengkapnya untuk alokasi

anggaran dan realisasi pembiayaan

daerah dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3 Alokasi Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2010

NO 6

PEMBIAYAAN

Realisasi

Pencapaian Target

(Rp.)

(Rp.)

%

PEMBIAYAAN

6

1

6

1 1

6

2

6

2 2

6

2 3

Pembayaran Pokok Utang

6

2 4

BLUD

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Daerah Tahun Sebelumnya Koreksi (Contra Pos) PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

PEMBIAYAAN NETTO 6


3

1.820.060.110.218,00

1.789.756.684.218,00

98,34

1.820.060.110.218,00

1.820.060.110.218,00

100,00

0,00 70.259.466.152,63

(30.303.426.000,00) 70.170.531.036,90

99,87

60.870.000.000,00

60.870.000.000,00

100,00

812.506.681,63

723.571.565,90

89,05

8.576.959.471,00

8.576.959.471,00

100,00

1.749.800.644.065,37

1.719.586.153.181,10

98.27

0,00

2.441.106.388.275,65

-

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN


a. Penerimaan Pembiayaan Daerah Penerimaan

Pembiayaan

Daerah

dianggarkan

sebesar

Rp. 1.820.060.110.218,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.789.756.684.218,00 atau 98,34%. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya dianggarkan sebesar Rp. 1.820.060.110.218,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 1.820.060.110.218,00 atau sebesar 100 %, dan koreksi (Contra Pos) sebesar (Rp. 30.303.426.000,00), koreksi (Contra Pos) dilakukan karena terdapat dana hibah untuk bencana di Jawa Barat yang bersumber dari APBN sebesar Rp.

30.303.426.000,00

yang

tertuang

dalam

DIPA

Badan

Nasional

Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2009 Nomor : 0520.4/999-06.17/2009, Revisi IV tanggal 16 Nopember 2009 yang masuk ke Rekening Kas Daerah.


III-28

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pengeluaran Rp.

Pembiayaan

70.259.466.152,63

Daerah

dan

telah

dianggarkan

direalisasikan

sebesar sebesar

Rp. 70.170.531.036,90 atau 99,87 % terdiri dari : Penyertaan Modal

dianggarkan sebesar

Rp. 60.870.000.000,00 dan telah

direalisasikan sebesar Rp 60.870.000.000,00 atau 100%, digunakan untuk Penyertaan Modal kepada : PT. Jasa sarana

Rp 54.750.000.000,-

PT. Tirta Gemah Ripah Rp. 6.120.000.000,Adapun rekapitulasi Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Provinsi Jawa Barat per 31 Desember 2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.4 Daftar Penyertaan Modal Kepada BUMD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2010

No

Nama BUMD

Jumlah Penyertaan

Jumlah Penyertaan

Jumlah Penyertaan

Modal Per 1 Januari

Modal selama Tahun

Modal per 31

2010

Anggaran 2010

Desember 2010

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

1

PT. Bank Jabar Banten

927.498.683.463,79

0,00

927.498.683.463,79

2

PT. Agronesia

221.080.000.000,00

0,00

221.080.000.000,00

3

PD. Agrobisnis dan

72.771.688.651,00

0,00

72.771.688.651,00

48.413.799.592,00

0,00

48.413.799.592,00

162.250.000.000,00

54.750.000.000,00

217.000.000.000,00

3.300.000.000,00

6.120.000.000,00

9.420.000.000,00

88.700.000.000,00

0,00

88.700.000.000,00

530.000.000,00

0,00

530.000.000,00

1.524.014.171.706,00

60.870.000.000,00

1.585.414.171.706,79

Pertambangan 4

PD. Jasa dan Kepariwisataan

5

PT. Jasa Sarana

6

PT. Tirta Gemah Ripah

7

BPR dan PDPK

8

PT. Askrida


Pembayaran pokok utang dianggarkan sebesar Rp. 812.506.681,63 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 723.571.565,90 atau 89,05 %, dengan pembayaran utang tersebut seluruh utang Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah lunas. Pendanaan

operasional

BLUD

RS

AL

IHSAN

dianggarkan

sebesar

Rp. 8.576.959.471,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 8.576.959.471,00 atau 100 %.


III-29

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Recommend Documents