BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan APBD diperlukan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran yang berfungsi sebagai salah satu penentu kapabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kebijakan Umum Anggaran menunjang diterapkannya model anggaran berbasis kinerja, yang menekankan bahwa setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD adalah RPJP Daerah, RPJM Daerah serta RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJM serta Daftar Skala Prioritas yang merupakan hasil Musrenbang Kabupaten. Kebijakan Umum APBD yang disusun memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah dan pembiayaan. Program-program yang ada disesuaikan dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan hal tersebut diatas, pemerintah kabupaten bersama DPRD menyusun dan menyepakati Kebijakan Umum APBD yang disusun berpedoman pada Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Tahun 2011, dengan tujuan untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran, serta terciptanya komunikasi yang berkelanjutan dan berkualitas antara eksekutif dan legislatif. Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan DPRD Kabupaten Wonosobo, dilanjutkan dengan penyusunan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya menjadi pedoman bagi seluruh SKPD dalam menyusun RKA– SKPD. RKA – SKPD Tahun 2011 berisi program, kegiatan dan anggaran satuan kerja disusun oleh SKPD sesuai dengan peran, tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD. RKA-SKPD yang telah disusun disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang selanjutnya menjadi bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011. Program dan kegiatan tersebut merupakan implementasi dari visi dan misi daerah “Menuju Wonosobo Lebih Maju dan Sejahtera “ dengan misi, agenda dan prioritas sebagaimana telah disampaikan pada Bab II.

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, pendapatan daerah dimaksud meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. Dalam struktur APBD Tahun Anggaran 2011 disusun berdasarkan sistem penganggaran yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pendapatan daerah dirinci menurut kelompok pendapatan terdiri atas : 1. Pendapatan Asli Daerah ; 2. Dana Perimbangan ;

LKPJ 2011 Bab III – Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

19

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Setiap kelompok pendapatan dirinci menurut jenis pendapatan, setiap jenis pendapatan dirinci menurut obyek pendapatan dan setiap obyek pendapatan dirinci menurut rincian obyek pendapatan. Adapun arah dan kebijakan umum pendapatan daerah Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut : 1. Melaksanakan dan mengamankan kebijakan Pemerintah Daerah pada umumnya dan Anggaran Pendapatan Daerah pada khususnya secara optimal; 2. Penetapan target Pendapatan Asli Daerah yang realistis sesuai dengan potensi riil sumbersumber pendapatan yang ada pada SKPD pengelola pendapatan; 3. Mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan yang sudah ada dan mengupayakan penggalian sumber-sumber PAD baru dengan tidak memberatkan masyarakat; 4. Mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset Daerah yang dapat menghasilkan penerimaan PAD; 5. Mengoptimalkan hubungan yang seimbang antara anggaran belanja dengan anggaran pendapatan masing-masing SKPD guna terciptanya keselarasan kemampuan keuangan Daerah.

Sedangkan pendapatan Daerah tahun anggaran 2011, setelah Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp 963,388,994,066,00 dapat direalisasi sebesar Rp 979.683.002.107,00 atau 101,69 % yang berarti lebih dari anggaran sebesar Rp 16.294.008.041,00, dengan rincian sebagai berikut:


20

Tabel III.A.1 Uraian Pendapatan Tahun 2011 Anggaran (Setelah Perubahan APBD)

Uraian

Realisasi

Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah

6.385.965.031

8.822.722.948

12.757.146.200

13.017.003.175

5.761.070.832

4.967.038.563

36.414.323.658

40.591.962.617

61.318.505.721

67.398.727.303

29.804.079.680

36.131.188.729

5.640.349.034

6.655.156.196

Dana Alokasi Umum

485.766.386.000

485.766.439.000

Dana Alokasi Khusus

62.280.600.000

62.280.600.000

583.491.414.714

590.833.383.925

-

-

150.627.650.080

145.743.885.040

150.627.650.080

145.743.885.040

18.970.263.551

27,661,188,705

-

-

Jumlah Transfer Provinsi

18.970.263.551

27,661,188,705

Jumlah Pendapatan Transfer

753.089.328.345

764.238.457.670

7.500.000.000

7,50000.00

-

-

Pendapatan Lainnya

141.481.160.000

140.545.817.134

Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah

148.981.160.000

148.045.817.134

963.388.994.066

979.683.002.107

Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (Laba BUMD) Lain - lain PAD yang Sah Jumlah PAD Pendapatan Transfer Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

Jumlah Dana perimbangan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Jumlah Transfer Lainnya Transfer Pemerintah Provinsi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat

Jumlah Pendapatan


21

Tabel III.A.2 Uraian Pendapatan menurut Organisasi Pengelola Pendapatan

No.

Unit Organisasi

Anggaran Pendapatan

Realisasi Pendapatan

1

Kantor Perpustakaan Umum

2

Dinas Kesehatan

3

Badan Rumah Sakit Umum Daerah

4

Dinas Pekerjaan Umum

160.000.000

311.858.784

5

Dinas Perhubungan dan Kominfo

884.615.000

1.074.121.100

6

Dinas Kependudukan dan Capil

2.500.000.000

2.225.991.000

7

Sekretariat Daerah Kab. Wsb.

8

DPPKAD

16.000.000

14.606.600

5.240.252.000

5.055.365.550

30.873.800.000

32.179.164.222

5.657.170.832

4.898.646.860

913.931.977.034

929.347.376.556

9

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

753.839.200

1.132.613.932

10

Dinas Peternakan dan Perikanan

206.840.000

178.714.595

11

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

670.500.000

794.203.350

12

Dinas Perindag

1.578.000.000

1.557.189.958

13

Dinas Koperasi dan UMKM

100.000.000

21.042.600

14

Dinas Pendidikan, Pemuda dan OR

1.000.000

1.000.000

15

Bapermasdes

800.000.000

891.107.000

16

Dinas Pertanian Tanaman Pangan

15.000.000 963.388.994.066

0 979.683.002.107

Jumlah

Secara umum kondisi pendapatan daerah sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal antara lain kondisi politik, ekonomi, sosial budaya, ketertiban dan keamanan. Sedangkan faktor internal sangat tergantung pada kemampuan menentukan arah dan kebijakan unit pengelola pendapatan. Faktor eksternal dan internal tidak hanya mempengaruhi kondisi umum pendapatan daerah, tetapi juga dapat menjadi permasalahan utama terhadap pendapatan daerah. Adapun permasalahan utama pendapatan daerah Kabupaten Wonosobo adalah : 1. Peran BUMD dalam memberikan kontribusi terhadap PAD masih rendah; 2. Kurangnya sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang penarikan pajak/retribusi; 3. Kurangnya penegakan sanksi bagi wajib pajak maupun wajib retribusi yang melanggar hukum; 4. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak/retribusi; 5. Penanganan pajak dan retribusi belum dilaksanakan satu pintu dan kurangnya sosialisasi peraturan daerah tentang pajak dan retribusi. 6. Belum adanya transparansi perhitungan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dari Provinsi. 7. Pendistribusian Bagi Hasil Pajak yang kurang tepat waktu.


22

B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, belanja daerah dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Dengan mempertimbangkan perubahan mendasar dalam penyusunan Belanja Daerah sebagai konsekuensi pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 maka belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Pelaksanaan urusan pemerintahan dijabarkan dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 merupakan formulasi kebijakan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan, pelayanan masyarakat, dan upaya penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi daerah, yang dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung. Belanja Daerah tersebut meliputi : 1. Belanja Tidak Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari : a. Belanja Pegawai, merupakan alokasi anggaran untuk membiayai belanja gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya kepada PNS, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ; b. Belanja Hibah, merupakan alokasi anggaran untuk belanja pemberian uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat; c. Belanja Bantuan Sosial, merupakan alokasi anggaran untuk belanja bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan bersifat tidak wajib dan tidak mengikat; d. Belanja Tidak Terduga, merupakan alokasi anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. 2. Belanja Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari jenis belanja sebagai berikut : a. Belanja Pegawai, merupakan pengeluaran daerah untuk honorarium kepanitiaan, upah, stimulant, honorarium tenaga kontrak pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah ;


23

b. Belanja Barang dan Jasa, merupakan pengeluaran daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat-alat berat, sewa peralatan dan perlengkapan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja dan perjalanan dinas. c. Belanja Modal, merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan listrik, kendaraan dinas operasional, peralatan kantor dan aset tetap lainnya. Kebijakan umum belanja daerah yang diformulasikan kedalam program, kegiatan serta belanja langsung dan belanja tidak langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dimaksud diarahkan untuk : 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dengan penjaringan aspirasi stakeholdesrs melalui Focus Group Discussion dan MUSRENBANG. 2. Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat melalui upaya peningkatan pelayanan dan sarana / prasarana pendidikan, kesehatan, dan memperluas kesempatan kerja. 3. Pengembangan ekonomi rakyat yang memberikan insentif bagi penanggulangan kemiskinan melalui pelaksanaan program dan kegiatan revitalisasi pertanian, pemberdayaan koperasi, UKM dan LKM, menarik investasi dan meningkatkan ekspor non migas, peningkatan sector industri dan kerajinan baik industri rumah tangga, industri kecil maupun menengah. 4. Pembangunan infrastruktur (sumber daya air dan irigasi, transportasi, perumahan dan pemukiman, listrik pedesaan). 5. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dengan memperkuat system perencanaan, mengefektifkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, serta peningkatan sarana dan prasarana kerja dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 setelah Perubahan sebesar Rp 1.041.666.738.473,00 dapat direalisasi Rp 888.438.419.143,00 atau 87,56% terdiri dari Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp 812.170.839.183,00 dapat direalisasi sebesar Rp 767.806.178.165,00 atau 94,54%, Belanja Modal direncanakan sebesar Rp 201.495.899.290,00 dapat direalisasi sebesar Rp 119.760.572.978,00 atau 59,44%, Belanja Tak Terduga direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000,00 dapat direalisasi sebesar Rp 871.668.000,00 atau 87,17%. Belanja Transfer / Bagi Hasil ke Desa tidak ada rencana dan tidak ada realisasi karena sudah masuk pada pos Belanja Bantuan Keuangan, adapun rincian realisasi belanja sebagai berikut :


24

Tabel III.B.1 Uraian Belanja Tahun 2011 Uraian

Anggaran

Realisasi

Belanja Operasi Belanja Pegawai

496.206.036.755

481.802.855.570

Belanja Barang dan Jasa

242.466.530.460

214.304.608.463

Belanja Bunga

-

-

Belanja Subsidi

-

-

25.437.771.968

25.132.403.455

2.602.500.000

2.004.753.477

45.458.000.000

44.561.557.200

812.170.839.183

767.806.178.165

1.800.000.000

766.495.629

Belanja Peralatan dan Mesin

34.375.022.790

24.750.149.006

Belanja Gedung dan Bangunan

60.898.608.500

41.248.248.684

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

87.723.258.000

Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tanah

40.650.700.189 Belanja Aset Tetap Lainnya

16.699.010.000

12.344.979.470

Belanja Aset Lainnya

-

-

Jumlah Belanja Modal

201.495.899.290

119.760.572.978

Belanja Tidak terduga

1.000.000.000

871.668.000

Jumlah Belanja TT

1.000.000.000

871.668.000

Transfer/Bagi Hasil Ke Desa

-

-

Jumlah Belanja dan Transfer

1.014.666.738.473

888.438.419.143

Belanja Daerah mencakup semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Berbagai permasalahan dan tantangan pokok yang dihadapi pemerintah daerah dalam tahun 2011 yang mempengaruhi alokasi belanja daerah antara lain :


25

1. Jumlah penduduk miskin masih cukup besar. Program-program untuk menurunkan prosentase penduduk miskin mencakup penanganan berbagai persoalan lintas sektoral seperti kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, industri rumah tangga/ industri kecil, pertanian, infrastruktur (air bersih dan pengairan, transportasi, ketenagalistrikan) serta ekspor non migas. 2. Permasalahan lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi, antara lain dilema pemanfaatan sumber daya alam dengan kehidupan berkelanjutan (sustainable livelihood) antara lain tercermin dari usaha pertambangan yang dapat merusak ekosistem dan habitat lingkungan, tingginya tingkat erosi di kawasan atas akibat pengelolaan lahan yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. 3. Penyelenggaraan Pemerintahan. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan antara lain kurangnya aplikasi teknologi informasi, rendahnya kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah, belum optimalnya perencanaan dan pengendalian pembangunan, lemahnya system pengawasan, kurang optimalnya pengelolaan asset, dan sarana prasarana pendukung kerja yang kurang memadai.

C. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah dimaksud meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan meliputi : 1. Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan pada sisi penerimaan dianggarkan dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu (SILPA) dan penerimaan dari angsuran pokok piutang daerah yang jatuh tempo, yang berasal dari penyertaan modal bergulir pemerintah daerah. 2. Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan pada sisi pengeluaran dianggarkan untuk penyertaan modal pada PT. Bank Jateng maupun BUMD, penyertaan modal dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat seperti penyertaan modal bergulir, pembentukan dana cadangan serta digunakan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban pemerintah daerah yaitu pembayaran utang pokok yang jatuh tempo. 3. Realisasi Pembiayaan Daerah Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2011 dapat diuraikan sebagai berikut: a. Pembiayaan Penerimaan direncanakan sebesar Rp 60.723.744.407,00 dapat direalisasi sebesar Rp 35.704.318.707,00 atau 58,80 % kurang dari anggaran sebesar Rp 25.019.425.700,00 yang terdiri dari :  Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu (SiLPA) direncanakan Rp


26

35.593.744.407,00 dapat direalisasi sebesar Rp 35.593.744.407,00.  Penerimaan Pinjaman Daerah direncanakan Rp sebesar Rp 0,00.

25.000.000.000,00

direalisasikan

 Penerimaan Piutang direncanakan Rp 130.000.000,00 dapat direalisasi sebesar Rp 110.574.300,00.

b. Pembiayaan Pengeluaran direncanakan sebesar Rp 9.446.000.000,00 dapat direalisasi sebesar Rp 9.446.000.000,00 atau 100 % berupa : Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kab. Wonosobo dengan anggaran Rp 9.446.000.000,00 terdiri dari : URAIAN

ANGGARAN (Rp)

1. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) :

REALISASI (Rp)

8.250.000.000

8.250.000.000

a. Bank Pasar

0

0

b. BPR BKK

0

0

8.250.000.000

8.250.000.000

1.196.000.000

1.196.000.000

1.196.000.000

1.196.000.000

9.446.000.000

9.446.000.000

c. PDAM 2. Bank : a.

Bank Jateng Jumlah

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)= Rp 117.502.901,671,00.


27

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Recommend Documents