BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan APBD diperlukan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran yang berfungsi sebagai salah satu penentu kapabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kebijakan Umum Anggaran menunjang diterapkannya model anggaran berbasis kinerja, yang menekankan bahwa setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD adalah RPJP Daerah, RPJM Daerah serta RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJM serta Daftar Skala Prioritas yang merupakan hasil Musrenbang Kabupaten. Kebijakan Umum APBD yang disusun memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah dan pembiayaan. Program-program yang ada disesuaikan dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan hal tersebut diatas, pemerintah kabupaten bersama DPRD menyusun dan menyepakati Kebijakan Umum APBD yang disusun berpedoman pada Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Tahun 2012, dengan tujuan untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran, serta terciptanya komunikasi yang berkelanjutan dan berkualitas antara eksekutif dan legislatif. Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan DPRD Kabupaten Wonosobo, dilanjutkan dengan penyusunan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya menjadi pedoman bagi seluruh SKPD dalam menyusun RKA– SKPD. RKA – SKPD Tahun 2012 berisi program, kegiatan dan anggaran satuan kerja disusun oleh SKPD sesuai dengan peran, tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD. RKA-SKPD yang telah disusun disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang selanjutnya menjadi bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012. Program dan kegiatan tersebut merupakan implementasi dari visi dan misi daerah “Menuju Wonosobo Lebih Maju dan Sejahtera “ dengan misi, agenda dan prioritas sebagaimana telah disampaikan pada Bab II.

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, pendapatan daerah dimaksud meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. Dalam struktur APBD Tahun Anggaran 2012 disusun berdasarkan sistem penganggaran yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pendapatan daerah dirinci menurut kelompok pendapatan terdiri atas : 1. Pendapatan Asli Daerah ; 2. Dana Perimbangan ;

LKPJ 2012 Bab III – Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

14

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Setiap kelompok pendapatan dirinci menurut jenis pendapatan, setiap jenis pendapatan dirinci menurut obyek pendapatan dan setiap obyek pendapatan dirinci menurut rincian obyek pendapatan. Adapun arah dan kebijakan umum pendapatan daerah Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut : a.

Melaksanakan dan mengamankan kebijakan Pemerintah Daerah pada umumnya dan Anggaran Pendapatan Daerah pada khususnya secara optimal. b. Penetapan target PAD yang realistis sesuai dengan potensi riil sumber-sumber pendapatan yang ada pada SKPD pengelola pendapatan. c. Mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan yang sudah ada dan mengupayakan penggalian sumber-sumber PAD baru dengan tidak memberatkan masyarakat. d. Mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset Daerah yang dapat menghasilkan penerimaan PAD. e. Mengoptimalkan hubungan yang seimbang antara anggaran belanja dengan anggaran pendapatan masing-masing SKPD guna terciptanya keselarasan kemampuan keuangan daerah. Sedangkan pendapatan Daerah tahun anggaran 2012, setelah Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp 996.497.348.712,00 dapat direalisasi sebesar Rp 1.031.047.909.021,00 atau 103,47 % yang berarti lebih dari anggaran sebesar Rp 34.550.560.309,00, dengan rincian sebagai berikut:


15

Tabel III.A.1 Uraian Pendapatan Tahun 2012 Anggaran (Setelah Perubahan APBD)

Uraian

Realisasi

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak Daerah Retribusi Daerah

6.850.000.000,00

9.441.193.741,00

16.700.370.750,00

17.622.354.246,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (Laba BUMD) Lain - lain PAD yang Sah

5.188.852.000,00

4.728.450.130,00

35.852.130.000,00

50.543.298.340,00

Jumlah PAD

64.591.352.750,00

82.335.296.457,00

28.200.000.000,00

35.564.419.952,00

Pendapatan Transfer Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

7.331.578.652,00

8.201.132.673,00

Dana Alokasi Umum

597.858.484.000,00

597.858.484.000,00

Dana Alokasi Khusus

55.970.270.000,00

55.970.270.000,00

689.360.332.652,00

697.594.306.625,00

-

-

106.866.965.000,00

107.537.478.530,00

106.866.965.000,00

107.537.478.530,00

29.998.278.310,00

37.431.757.106,00

Jumlah dana perimbangan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Jumlah Transfer Lainnya Transfer Pemerintah Provinsi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

113.900.000,00

101.081.072,00

Jumlah Transfer Provinsi

30.112.178.310,00

37.532.838.178,00

Jumlah Pendapatan Transfer

826.339.475.962,00

842.664.623.333,00

Pendapatan Hibah

-

-

Pendapatan Dana Darurat

-

-

105.566.520.000,00

106.047.989.231,00

105.566.520.000,00

106.047.989.231,00

996.497.348.712,00

1.031.047.909.021,00

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Pendapatan Lainnya Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah Jumlah Pendapatan


16

Tabel III.A.2 Uraian Pendapatan menurut Organisasi Pengelola Pendapatan

No.

Unit Organisasi

Anggaran Pendapatan

Realisasi Pendapatan

1

Kantor Perpustakaan Umum

2

Dinas Kesehatan

3

Badan Rumah Sakit Umum Daerah

4

Dinas Pekerjaan Umum

160.000.000,00

622.918.231,00

5

Dinas Perhubungan dan Kominfo

919.800.000,00

1.267.213.400,00

6

Dinas Kependudukan dan Capil

1.607.500.000,00

1.796.071.000,00

7

Sekretariat Daerah Kab. Wsb.

8

DPPKAD

16.000.000,00

15.566.200,00

9.695.730.750,00

9.355.318.230,00

33.699.130.000,00

34.394.757.905,00

5.092.952.000,00

4.708.418.058,00

940.843.995.962,00

973.467.399.103,00 1.026.401.779,00

9

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

887.700.000,00

10

Dinas Peternakan dan Perikanan

178.940.000,00

179.477.522,00

11

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

670.500.000,00

1.493.496.050,00

12

Dinas Perindag

1.499.100.000,00

1.636.898.543,00

13

Dinas Koperasi dan UMKM

25.000.000,00

17.744.600,00

14

Dinas Pendidikan, Pemuda dan OR

1.000.000,00

1.000.000,00

15

Bapermasdes

1.200.000.000,00

1.065.228.400,00

996.497.348.712,00

1.031.064.301.849,00

Jumlah total

B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, belanja daerah dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Dengan mempertimbangkan perubahan mendasar dalam penyusunan Belanja Daerah sebagai konsekuensi pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 maka belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Pelaksanaan urusan pemerintahan dijabarkan dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 merupakan formulasi kebijakan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan, pelayanan masyarakat, dan upaya penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi daerah, yang dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung. Belanja Daerah tersebut meliputi : 1. Belanja Tidak Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari : a. Belanja Pegawai, merupakan alokasi anggaran untuk membiayai belanja gaji dan


17

tunjangan serta penghasilan lainnya kepada PNS, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ; b. Belanja Hibah, merupakan alokasi anggaran untuk belanja pemberian uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat; c. Belanja Bantuan Sosial, merupakan alokasi anggaran untuk belanja bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan bersifat tidak wajib dan tidak mengikat; d. Belanja Tidak Terduga, merupakan alokasi anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. 2. Belanja Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari jenis belanja sebagai berikut : a. Belanja Pegawai, merupakan pengeluaran daerah untuk honorarium kepanitiaan, upah, stimulant, honorarium tenaga kontrak pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah ; b. Belanja Barang dan Jasa, merupakan pengeluaran daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat-alat berat, sewa peralatan dan perlengkapan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja dan perjalanan dinas. c. Belanja Modal, merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan listrik, kendaraan dinas operasional, peralatan kantor dan aset tetap lainnya. Kebijakan umum belanja daerah yang diformulasikan kedalam program, kegiatan serta belanja langsung dan belanja tidak langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dimaksud diarahkan untuk : 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dengan penjaringan aspirasi stakeholdesrs melalui Focus Group Discussion dan MUSRENBANG. 2. Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat melalui upaya peningkatan pelayanan dan sarana / prasarana pendidikan, kesehatan, dan memperluas kesempatan kerja. 3. Pengembangan ekonomi rakyat yang memberikan insentif bagi penanggulangan kemiskinan melalui pelaksanaan program dan kegiatan revitalisasi pertanian, pemberdayaan koperasi, UKM dan LKM, menarik investasi dan meningkatkan ekspor non migas, peningkatan sektor industri dan kerajinan baik industri rumah tangga, industri kecil maupun menengah.


18

4. Pembangunan infrastruktur (sumber daya air dan irigasi, transportasi, perumahan dan pemukiman, listrik pedesaan). 5. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dengan memperkuat system perencanaan, mengefektifkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, serta peningkatan sarana dan prasarana kerja dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 setelah Perubahan sebesar Rp 1.107.938.250.383,00 dapat direalisasi Rp 986.538.184.388,00 atau 89,04% . Komponen Belanja tersebut berasal dari terdiri dari Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp 866.285.875.015,00 dapat direalisasi sebesar Rp 795.100.056.461,00 atau 91,78%, Belanja Modal direncanakan sebesar Rp 238.652.375.368,00 dapat direalisasi sebesar Rp 189.467.145.999,00 atau 79,39%, Belanja Tak Terduga direncanakan sebesar Rp 3.000.000.000,00 dapat direalisasi sebesar Rp 1.969.886.600,00 atau 65,66%. Belanja Transfer / Bagi Hasil ke Desa tidak ada rencana dan tidak ada realisasi karena sudah masuk pada pos Belanja Bantuan Keuangan, adapun rincian realisasi belanja sebagai berikut : Tabel III.B.1 Uraian Belanja Tahun 2012 Uraian

Anggaran

Realisasi

Belanja Operasi Belanja Pegawai

585.544.254.888,00

548.377.886.205,00

Belanja Barang dan Jasa

215.220.017.159,00

183.465.535.843,00

Belanja Bunga

-

-

Belanja Subsidi

-

-

16.263.102.968,00

15.543.085.255,00

3.707.500.000,00

3.119.979.979,00

Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan

45.551.000.000,00

44.593.569.179,00

866.285.875.015,00

795.100.056.461,00

9.864.000.000,00

18.066.000,00

Belanja Peralatan dan Mesin

48.551.667.168,00

44.680.236.458,00

Belanja Gedung dan Bangunan

52.983.335.800,00

39.730.630.135,00

116.604.247.400,00

94.827.194.198,00

10.639.190.000,00

10.201.146.708,00

Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tanah

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya Jumlah Belanja Modal

9.935.000,00

9.872.500,00

238.652.375.368,00

189.467.145.999,00

3.000.000.000,00

1.969.886.600,00

3.000.000.000,00

1.969.886.600,00

-

-

1.107.938.250.383,00

986.537.089.060,00

Belanja Tidak terduga Jumlah Belanja TT Transfer/Bagi Hasil Ke Desa Jumlah Belanja dan Transfer

Belanja Daerah mencakup semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang dipergunakan dalam rangka mendanai


19

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Berbagai permasalahan dan tantangan pokok yang dihadapi pemerintah daerah dalam tahun 2012 yang mempengaruhi alokasi belanja daerah antara lain : 1. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana tansportasi melalui pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan kondisi jalan dan jembatan untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah. 2. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana sumber daya air dan irigasi, guna mendukung aktifitas produksi, serta memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dasar perkotaan dan perdesaan. 3. Membangun dan mengembangkan ekonomi lokal yang diarahkan pada pengelolaan usaha oleh pelaku bisnis secara mandiri. a. Penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperbaiki iklim investasi, mendorong daya saing, meningkatkan daya beli masyarakat, pengembangan kebudayaan, pariwisata, inovasi teknologi, sehingga mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan; b. Meningkatkan peran usaha mikro kecil menengah dalam pemenuhan kebutuhan pasar domestik dan berorientasi pada ekspor serta pengembangan kewirausahaan untuk mendorong daya saing. c. Meningkatkan struktur perekonomian daerah melalui pengembangan potensi dan produk unggulan daerah yang berorientasi ekspor dan memiliki daya saing. d. Meningkatkan produktifitas sektor pertanian, perikanan dan kehutanan yang beorientasi pada sistem agribisnis dan agro industri guna mempertahankan swasembada pangan dan ketahanan pangan daerah. e. Meningkatkan kualitas produk sektor industri, perdagangan dan pariwisata melalui pemanfaatan teknologi, kelembagaan dan sarana prasarana pendukung. f. Meningkatkan perkembangan iklim usaha yang kondusif sehingga mampu menarik investasi dan budaya usaha masyarakat , sehingga meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat; 4. Mewujudkan masyarakat yang berkemampuan (empowered) dan berdaya saing (competitive) yang mengarah kepada kemandirian, melalui peran aktif pemerintah, swasta dan masyarakat. 5. Keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan program/kegiatan yang pro poor, pro job dan pro growth serta pro environment perlu ditingkatkan. Penanggulangan kemiskinan dengan mengefektifkan penyelenggaraan bantuan dan jaminan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan mengoptimalkan pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan program – program penanggulangan kemiskinan. Penurunan tingkat pengangguran terbuka dengan menciptakan lapangan kerja dan memperluas lapangan pekerjaan; 6. Pembangunan tata kelola yang baik, dengan fokus antara lain : a. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; LKPJ 2012 Bab III – Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

20

b. Penyediaan data atau informasi yang akurat dan valid c. Meningkatkan kondusifitas wilayah; d. Peningkatan sinergi dan harmonisasi perencanaan program/kegiatan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.

C. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah dimaksud meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan meliputi : 1. Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan pada sisi penerimaan dianggarkan dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu (SILPA) dan penerimaan dari angsuran pokok piutang daerah yang jatuh tempo, yang berasal dari penyertaan modal bergulir pemerintah daerah. 2. Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan pada sisi pengeluaran dianggarkan untuk penyertaan modal pada PT. Bank Jateng maupun BUMD, penyertaan modal dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat seperti penyertaan modal bergulir, pembentukan dana cadangan serta digunakan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban pemerintah daerah yaitu pembayaran utang pokok yang jatuh tempo. 3. Realisasi Pembiayaan Daerah Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2012 dapat diuraikan sebagai berikut: a. Pembiayaan Penerimaan direncanakan sebesar Rp 111.440.901.671,00 dapat direalisasi sebesar Rp 117.573.984.655,00 atau 100,06%, lebih dari anggaran sebesar Rp 71.082.984,00 yang terdiri dari :  Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu (SiLPA) direncanakan Rp 117.502.901.671,00 dapat direalisasi sebesar Rp 117.502.901.671,00.  Penerimaan piutang 71.082.984,00.

direncanakan

Rp

0,00

dapat

direalisasi

sebesar

Rp

b. Pembiayaan Pengeluaran direncanakan sebesar Rp 6.062.000.000,00 dapat direalisasi sebesar Rp 6.062.175.347,00 atau 100 % berupa :  Pembentukan Dana Cadangan direncanakan Rp 1.000.000.000,00 dapat direalisasi sebesar Rp 1.000.175.347,00  Penyertaan modal (investasi) pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan anggaran Rp 5.062.000.000,00, dapat direalisasi sebesar Rp 5.062.000.000,00: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)= Rp 156.039.022.097,00.


21

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Recommend Documents