BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, pendapatan daerah dimaksud meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. Pokok- pokok keb ijakan yang menjad i perhatian Pemerintah Kabupaten Wonosobo terkait dengan kebijakan pendapatan daerah tahun anggaran 2010 adalah sebagai berikut : 1. Melaksanakan dan mengamankan kebijakan Pemerintah Daerah pada umumnya dan Anggaran Pendapatan Daerah pada khususnya secara optimal; 2. Penetapan target Pendapatan Asli Daerah yang realistis sesuai dengan potensi riil sumbersumber pendapatan yang ada pada SKPD pengelola pendapatan; 3. Mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan yang sudah ada dan mengupayakan penggalian sumber-sumber PAD baru dengan tidak memberatkan masyarakat; 4. Mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset Daerah yang dapat menghasilkan penerimaan PAD; 5. Mengoptimalkan hubungan yang seimbang antara anggaran belanja dengan anggaran pendapatan masing–masing SKPD guna terciptanya keselarasan kemampuan keuangan Daerah.

LKPJ 2010 Bab III – Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

27

Tabel III.A.1 Uraian Pendapatan Tahun 2010 No 1

2

Uraian Pendapatan Pendapatan Asli Daerah a

Pajak Daerah

c

Retribusi Daerah

c

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (Laba BUMD)

d

Lain - lain PAD yang Sah

Realisasi

63.597.324.980

51.484.507.210

5.450.000.000

6.736.136.587

42.733.778.800

36.326.173.004

3.771.352.000

3.680.086.084

11.642.194.180

4.742.111.535

Pendapatan Transfer

629.273.818.413

629.728.904.795

a

540.506.872.768

540.908.241.528

37.888.708.121

34.809.565.295

4.915.387.647

8.395.899.233

a.3.Dana Alokasi Umum

442.370.077.000

442.370.077.000

a.4.Dana Alokasi Khusus

55.332.700.000

55.332.700.000

Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

69.616.792.094

68.884.170.044

Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan a.1.Dana Bagi Hasil Pajak a.2.Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

b

b.1.Dana Otonomi Khusus c

-

-

b.2.Dana Penyesuaian

69.616.792.094

68.884.170.044

Transfer Pemerintah Provinsi

19.150.153.551

19.936.493.223

c.1.Pendapatan Bagi Hasil Pajak

19.150.153.551

19.936.493.223

-

-

26.764.197.000

26.707.647.000

6.500.000.000

6.500.000.000

c.2.Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 3

Anggaran

Lain-lain Pendapatan Yang Sah a

Pendapatan Hibah

b

Pendapatan Dana Darurat

-

-

c

Pendapatan Lainnya

20.264.197.000

20.207.647.000

Jumlah Pendapatan

719.635.340.393

707.921.059.005

Sumber: DPPKAD (data sementara sebelum diaudit oleh BPK)

B. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH 1. Komponen Belanja Daerah Belanja Daerah tahun anggaran 2010 merupakan formulasi kebijakan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan, pelayanan masyarakat, dan upaya penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapai daerah sebagaimana tersebut di bawah ini :


28

Tabel III.B.1 Uraian Belanja Tahun 2010 Uraian Belanja

No. 1

2

3 4

Anggaran

Realisasi

Belanja Operasi

648.015.404.850

634.149.465.453

a

Belanja Pegawai

426.605.081.633

421.068.806.084

b

Belanja Barang dan Jasa

136.224.969.217

129.967.648.814

c

Belanja Bunga

1.366.000.000

1.365.000.030

d

Belanja Subsidi

-

-

e

Belanja Hibah

37.993.854.000

36.333.443.925

f

Belanja Bantuan Sosial

g

Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Modal

867.500.000

827.500.000

44.958.000.000

44.587.066.600

72.498.887.309

39.161.029.800

a

Belanja Tanah

1.500.000.000

1.189.868.950

b

Belanja Peralatan dan Mesin

23.086.279.000

11.414.775.150

c

Belanja Gedung dan Bangunan

23.012.993.500

14.181.407.650

d

Belanja Jalan. Irigasi dan Jaringan

12.287.531.809

12.084.031.050

e

Belanja Aset Tetap Lainnya

12.612.083.000

290.947.000

f

Belanja Aset Lainnya

-

-

Belanja Tidak terduga

1.000.000.000

983.562.600

a

1.000.000.000

983.562.600

0

0

721.514.292.159

674.294.057.853

Belanja TT

Transfer/Bagi hasil ke Desa Jumlah Belanja dan Transfer

Sumber: DPPKAD (data sementara)

Kebijakan umum belanja daerah yang diformulasikan kedalam program, kegiatan serta belanja langsung dan belanja tidak langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dimaksud diarahkan untuk : 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dengan penjaringan aspirasi parapihak (stakeholders) melalui diskusi (focused group discussion) dan forum Musrenbang. 2. Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat melalui upaya peningkatan pelayanan dan sarana/prasarana pendidikan, kesehatan, dan memperluas kesempatan kerja. 3. Pengembangan ekonomi rakyat yang memberikan insentif bagi penanggulangan kemiskinan melalui pelaksanaan program dan kegiatan revitalisasi pertanian, pemberdayaan koperasi, UKM dan LKM, menarik investasi dan meningkatkan ekspor non migas, peningkatan sector industri dan kerajinan baik industri rumah tangga, industri kecil maupun menengah. 4. Pembangunan infrastruktur (sumber daya air dan irigasi, transportasi, perumahan dan pemukiman, listrik pedesaan). 5. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dengan memperkuat system perencanaan, mengefektifkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, serta peningkatan sarana dan prasarana kerja dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.


29

C. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah dimaksud meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan meliputi : 1. Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan pada sisi penerimaan dianggarkan dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu ( SiLPA) dan penerimaan dari angsuran pokok piutang daerah yang jatuh tempo, yang berasal dari penyertaan modal bergulir pemerintah daerah. 2. Pembiayaan Pengeluaran. Pembiayaan pada sisi pengeluaran dianggarkan untuk penyertaan modal pada PT. Bank Jateng maupun BUMD, penyertaan modal dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat seperti penyertaan modal bergulir, pembentukan dana cadangan serta digunakan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban pemerintah daerah yaitu pembayaran utang pokok yang jatuh tempo. 3. Realisasi Pembiayaan Daerah Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2010 dapat diuraikan sebagai berikut: a. Pembiayaan Penerimaan sebesar Rp 40.307.613.255,00  Sisa Lebih Perhitungan 36.447.509.994,00.

Anggaran

tahun

yang terdiri dari :

yang

lalu

(SiLPA)

sebesar

Rp

 Pencairan Dana Cadangan sebesar Rp 2.301.441.772,00.  Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan berupa Divestasi saham sebesar Rp 91.000.000,00.  Penerimaan Piutang sebesar Rp 217.661.489,00.  Penerimaan Dana Talangan Ketahanan Pangan sebesar Rp 1.250.000.000,00. b. Pembiayaan Pengeluaran sebesar Rp 38.341.000.000,00 berupa :  Penyertaan Modal (Investasi) 14.091.000.000,00 terdiri dari :

Pemerintah

Kab.

Wonosobo

sebesar

Rp

Tabel III.C.1 Penyertaan Modal (Investasi) Tahun 2010 Uraian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) : a. Bank Pasar b. BPR BKK c. PDAM Bank : a. Bank Jateng Jumlah Sumber: DPPKAD

Anggaran (Rp) 14.000.000.000 0 0 14.000.000.000 91.000.000 91.000.000 14.091.000.000

Realisasi (Rp) 14.000.000.000 0 0 14.000.000.000 91.000.000 91.000.000 14.091.000.000

 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) Rp 35.593.614.407. LKPJ 2010 Bab III – Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

30

D. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan 1. Kendala dan Hambatan yang Ada dalam Pencapaian Target Pendapatan Secara umum kondisi pendapatan daerah sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal antara lain kondisi politik, ekonomi, sosial budaya, ketertiban dan keamanan. Sedangkan faktor internal sangat tergantung pada kemampuan menentukan arah dan kebijakan unit pengelola pendapatan. Faktor eksternal dan internal tidak hanya mempengaruhi kondisi umum pendapatan daerah, tetapi juga dapat menjadi permasalahan utama terhadap pendapatan daerah. Adapun permasalahan utama pendapatan daerah Kabupaten Wonosobo adalah : a. Peran BUMD dalam memberikan kontribusi terhadap PAD masih rendah; b. Kurangnya sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang penarikan pajak/retribusi; c. Kurangnya penegakan sanksi bagi wajib pajak/wajib retribusi yang melanggar hukum; d. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak/retribusi; e. Penanganan pajak dan retribusi belum dilaksanakan satu pintu dan kurangnya sosialisasi peraturan daerah tentang pajak dan retribusi. f. Belum adanya transparansi perhitungan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dari Provinsi. g. Pendistribusian Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah yang kurang tepat waktu.

2. Kendala dan Hambatan yang Ada dalam Pencapaian Target Belanja Belanja Daerah mencakup semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Berbagai permasalahan dan tantangan pokok yang dihadapi pemerintah daerah dalam tahun 2010 yang mempengaruhi alokasi belanja daerah antara lain : a. Jumlah penduduk miskin masih cukup besar Program-program untuk menurunkan prosentase penduduk miskin mencakup penanganan berbagai persoalan lintas sektoral seperti kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, industri rumah tangga/industri kecil, pertanian, infrastruktur (air bersih dan pengairan, transportasi, ketenagalistrikan) serta ekspor non migas. b. Permasalahan lingkungan hidup Permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi serta kondisi hutan akibat penjarahan yang belum pulih, banyaknya usaha pertambangan yang dapat merusak ekosistem dan habitat lingkungan, tingginya tingkat erosi di kawasan atas akibat pengelolaan lahan yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. c. Penyelenggaraan Pemerintahan Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan antara lain kurangnya aplikasi tehnologi informasi, rendahnya kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah, belum optimalnya perencanaan dan pengendalian pembangunan, lemahnya system pengawasan, kurang optimalnya pengelolaan asset, dan sarana prasarana pendukung kerja yang kurang memadai.


31

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Recommend Documents