BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan penguatan kapasitas fiskal daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mewujudkan kemandirian keuangan melalui desentralisasi fiskal yang diatur dengan peraturan perundangundangan. Beberapa peraturan yang terkait langsung dengan hal tersebut adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemandirian keuangan daerah menjadi sangat penting, baik dari sisi pendapatan (revenue), maupun dari sisi pengeluaran (expenditure) agar Pemerintah Daerah memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat stimulan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat sesuai dengan aspirasi dan karakteristik masyarakatnya masingmasing. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
terus
peningkatan
menerus
menggiatkan
pendapatan
daerah,
upaya
khususnya
mengoptimalkan Pendapatan
Asli
Daerah (PAD), karena menajemen pemungutan PAD berada di dalam ranah kebijakan Pemerintah Daerah sendiri, berbeda dengan Dana
Perimbangan
yang
kebijakannya
merupakan
domain
Pemerintahan Pusat. Hal ini sesuai pula dengan Kebijakan Umum Anggaran di bidang Pendapatan Daerah Tahun 2011 yang tetap diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah melalui
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
31
optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah sesuai potensi dan kewenangan
yang
ada
berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan pertimbangan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. Optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan mensinergikan program intensifikasi dan ekstensikasi sumbersumber pendapatan daerah. Intensifikasi difokuskan pada upaya peningkatan
kualitas
penyederhanaan
pelayanan
birokrasi,
pajak
dan
peningkatan
retribusi
tertib
daerah,
administrasi,
penegakan sanksi, peningkatan komunikasi dan informasi kepada masyarakat serta reformasi sistem perpajakan daerah sebagai salah satu tujuan implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Sedangkan ekstensifikasi difokuskan pada upaya penyesuaian regulasi atas pengelolaan retribusi daerah menyusul ditetapkannnya UndangUndang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 1. Intensifikasi Sumber-Sumber PAD Intensifikasi adalah upaya peningkatan PAD melalui proses optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang selama ini telah dikelola oleh pemerintah daerah. Pada tahun 2011, intensifikasi pengelolaan PAD meliputi : a. Peningkatan melalui pelayanan teknologi
kualitas
pelayanan,
peningkatan
dan
Samsat
Unggulan,
informasi
dalam
antara
lain
pengembangan pemanfaatan
pelayanan
Pajak
Daerah dan sistem pelaporan Pajak Daerah, dan penyederhanaan sistem dan prosedur pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. b. Peningkatan sarana dan prasarana, antara lain melalui renovasi dan pengembangan kantor dan sarana pelayanan
untuk
meningkatkan
kenyamanan
masyarakat
dalam
membayar Pajak dan Retribusi Daerah. c. Peningkatan
kualitas
SDM,
melalui
pelatihan
maupun
bimbingan teknis tentang pengelolaan pendapatan daerah. e. Peningkatan tertib administrasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada seluruh SKPD pengelola PAD. f. Koordinasi
yang
intensif
dan
efektif,
yaitu
dengan
meningkatkan kerjasama dengan seluruh SKPD pengelola pendapatan, termasuk dengan instansi vertikal dalam hal intensifikasi Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Lain-Lain yang Sah. g. Peningkatan
ketaatan
masyarakat
dalam
memenuhi
kewajibanya membayar Pajak Daerah melalui sosialisasi, peningkatan pengawasan dan penegakan sanksi. 2. Ekstensifikasi Sumber-Sumber PAD Ekstensifikasi merupakan upaya peningkatan pendapatan Daerah melalui perluasan dan/atau penambahan obyek dan subyek sumber-sumber pendapatan Daerah. Pada tahun 2011 upaya ekstensifikasi yang dilakukan antara lain dengan: a. menerapkan Peraturan
secara
efektif
Daerah
provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, yang antara lain menetapkan: − Penambahan
objek
Pajak
Kendaraan
Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang baru, yaitu kendaraan milik Pemerintah; − Peningkatan tarif pajak:
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
33
i.BBNKB
penyerahan
I
dari
10% mejdi 12,5% dari Nilai Jual Kendaraan bermotor; ii.Pajak
Bahan
Bakar
Kendaraan (PBBKB)
Bermotor
dari
5%
menjadi
7,5% dari nilai jual, kecuali untuk
bahan
bakar
bersubsidi. iii.Pemberlakuan progresif
PKB
pajak pada
tahun
2012. b. Penyusunan, penetapan
pembahasan 3
(tiga)
dan
peraturan
daerah di sektor retribusi daerah, yaitu
Perda
tentang
No.9
Retribusi
Tahun Jasa
2011
Umum,
Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dan Peraturan Daerah No.1 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. 3.
Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan a. Pendapatan Asli Daerah : 1) Pajak Daerah : -
Pajak Kendaraan Bermotor
-
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
-
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
-
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.
2) Retribusi Daerah : -
Retribusi Pelayanan Kesehatan;
-
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
-
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
-
Retribusi Izin Trayek;
-
Retribusi Izin Usaha Perikanan.
3) Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan : - Bagian Laba Atas Perusda ; - Penyertaan Saham pada: •
PT. Bank Sulselbar;
•
PT. ASKRIDA;
•
PT. KIMA;
•
PT. GMTD.
4) Lain-Lain PAD yang Sah : -
Penjualan Kekayaan Daerah/Asset yang tidak dipisahkan;
-
Jasa Giro Kas Daerah;
-
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
-
Pendapatan Denda dari Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
-
Pendapatan Denda Pajak;
-
Pendapatan dari Pengembalian;
-
Sumbangan Pihak Ketiga;
-
Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya.
b. Dana Perimbangan : 1) Bagi Hasil Pajak : -
Pajak Bumi dan Bangunan;
-
Pajak Penghasilan Pasal 25 dan 29 Wajib Pajak Pribadi dalam Negeri dan PPh Pasal 21;
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
35
-
Bagi
Hasil
Cukai
Hasil
Tembakau
(sejak Tahun 2010) 2) Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam : -
Provisi Sumber Daya Hutan;
-
Iuran Tetap/Landrent;
-
Iuran Eksploitasi/Royalty;
-
Penerimaan
dari
sektor
Pertambangan Gas Bumi (sejak Tahun 2011). 3) Dana Alokasi Umum. 4) Dana Alokasi Khusus. c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. -
Tambahan Penghasilan Guru PNSD;
-
Dana
Penguatan
Infrastruktur
dan
Prasarana Daerah (DPIPD). 4. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Pada Tahun 2011, total pendapatan daerah mencapai Rp3.110.759.720.536,98 ditetapkan
sebesar
dengan
realisasi
atau
100,12
%
dari
Rp3.106.899.564.184,20. tahun
target
yang
Dibandingkan
sebelumnya
sebesar
Rp2.564.075.934.897,33 terjadi peningkatan sebesar 21,32%. Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Khusus PAD, realisasi penerimaan tahun 2011 mencapai Rp1.959.708.781.233,98 ditetapkan realisasi
sebesar
atau
99,39
%
dari
Rp1.971.718.453.964,20.
tahun
sebelumnya
target
yang
Dibandingkan
yang
sebesar
Rp1.545.589.709.031,33 terjadi peningkatan sebesar 26,79%. Untuk
Dana
Perimbangan,
Rp1.106.989.189.303,00 ditetapkan
sebesar
atau
realisasinya
101,45%
dari
Rp1.091.119.360.220,00.
mencapai
target
yang
Dibandingkan
dengan
realisasi
tahun
sebelumnya
yang
sebesar
Rp959.942.494.138,00 terjadi peningkatan sebesar 15,32%. Adapun
Pendapatan
Rp44.061.750.000,00 ditetapkan
sebesar
Lain-Lain
atau
yang
100,00 %
Sah
mencapai
dari target yang
Rp44.061.750.000,00.
Pencapaian
ini
menurun sebesar 24,74% dari realisasi tahun sebelumnya yang sebesar Rp58.543.731.728,00. Untuk selengkapnya, rincian Penerimaan Pendapatan Daerah
Provinsi
Sulawesi
Selatan
Tahun
2010
adalah
sebagaimana pada tabel berikut:
TABEL 3.1 TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TA.2011 DAN PERBANDINGANNYA DENGAN REALISASI TA. 2010 NO
JENIS PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
I. A
PAJAK DAERAH
B
RETRIBUSI DAERAH HASIL PERUSDA DAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN LAIN-LAIN P A D YANG SAH
C D II.
DANA PERIMBANGAN
% CAPAIAN 2011
% / TUMB REAL. DR 2010
1.959.708.781.233,98
99,39
26,79
1.733.492.252.968,20
1.729.141.431.429,50
99,75
29,54
108.560.876.582,73
112.592.521.050,00
111.676.007.398,98
99,19
2,87
51.551.621.433,08
62.366.615.388,00
62.366.615.388,00
100,00
20,98
50.673.190.257,52
63.267.064.558,00
56.524.727.017,50
89,34
11,55
REALISASI 2010
TARGET 2011
REALISASI 2011
1.545.589.709.031,33
1.971.718.453.964,20
1.334.804.020.758,00
101,45
15,32
BAGI HASIL
224.389.792.670,00
232.475.391.220,00
248.345.220.303,00
106,83
10,68
Bagi Hasil Pajak Bagian Hasil Bukan Pajak/ S D A
217.385.913.240,00
215.496.504.253,00
230.606.604.752,00
107,01
6,08
7.003.879.430,00
16.978.886.967,00
17.738.615.551,00
104,47
153,27
B
DANA ALOKASI UMUM
706.276.399.000,00
816.757.969.000,00
816.757.969.000,00
100,00
15,64
C
DANA ALOKASI KHUSUS
29.276.302.468,00
41.886.000.000,00
41.886.000.000,00
100,00
43,07
58.543.731.728,00
44.061.750.000,00
44.061.750.000,00
100,00
58.543.731.728,00
44.061.750.000,00
44.061.750.000,00
100,00
A. 1 2
III.
LAIN-LAIN PENDAPATAN YG SAH Dana Penyesuaian
959.942.494.138,00
1.091.119.360.220,00
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
1.106.989.189.303,00
37
-24,74 -24,74
TOTAL PENDAPATAN
2.564.075.934.897,33
3.106.899.564.184,20
3.110.759.720.536,98
100,12
5. Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah 2011 dengan Proyeksi RPJMD Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013, proyeksi pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp2.907.154.4689.671,46, sedangkan realisasi real total pendapatan TA.2011 adalah sebesar Rp3.110.759.720.536,98. Dengan demikian realisasi pendapatan TA.2011 telah melampaui proyeksi
RPJMD
untuk
tahun
yang
sama
sebesar
Rp203.605.251.865,52, atau 7%. Pelampauan proyeksi tersebut bersumber dari PAD dan LainLain Pendapatan yang sah. Untuk PAD, realisasi riel TA.2011 telah melampaui proyeksi RPJMD sebesar Rp441.533.240.317,98 atau 29,08%. Dimana proyeksi RPJMD PAD TA.2011 adalah sebesar Rp1.518.175.540.916. sedangkan realisasi PAD adalah sebesar
Rp1.959.708.781.233,98.
Pelampauan
tersebut
bersumber dari Pajak Daerah sebesar Rp370.956.657.049,50 atau 27,31%; Retribusi Daerah sebesar Rp34.376.188.158,98 atau
44,47%;
Hasil
Pengelolaan
Kekayaan
Daerah
yang
Dipisahkan sebesar Rp8.734.858.233,00 atau 16,29 % dan Lainlain PAD yang Sah sebesar Rp27.465.536.876,50 atau 94,52% dari proyeksi RPJMD. Untuk Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah, realisasi riel TA.2011 mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebesar Rp40.050.573.672,00 atau 998,47%. Dimana Proyeksi RPJMD untuk penerimaan dari Lain-lain Pendapatan yang Sah TA.2011 sebesar Rp4.011.176.328,00 sedangkan realisasi tahun tersebut
adalah
sebesar
Rp44.061.750.000,00.
Hal
ini
21,32
disebabkan meningkatnya koordinasi antara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Pusat. Adapun penerimaan jenis penerimaan yang tidak mencapai proyeksi RPJMD adalah Dana Perimbangan. Hal ini disebabkan karena dalam beberapa tahun terakhir, terjadi pergeseran kekuatan fiskal daerah yang lebih dominan ke PAD sehingga mempengaruhi formulasi pembagian Dana Alokasi Umum yang diterima. Sebagai dana penyeimbang yang berfungsi untuk menutup fiscal gap antara fiscal need dan fiscal capacity, jumlah DAU yang diterima oleh Daerah akan menurun persentasenya seiring dengan meningkatnya penerimaan PAD-nya, walaupun dari
sisi
jumlah
penerimaan
Dana
tetap
mengalami
bagi
Hasil
Pajak
kenaikan. yang
Selain
itu,
bersumber
Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tidak diterima lagi oleh Pemerintah Provinsi karena sumber pendapatan tersebut telah dialihkan
menjadi
kewenangan
Pemerintah
Kabupaten/Kota
mulai Tahun 2011. 6. Permasalahan
dalam
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Pertumbuhan total Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2008-2011 rata-rata sebesar 13% pertahun, sedangkan pertahun.
Pajak
pertumbuhan PAD
Daerah
sebagai
primadona
rata-rata PAD
17%
dengan
kontribusi rata-rata sebesar 86% per tahun, meningkat rata-rata sebesar 18% per tahun. Tingginya pertumbuhan pendapatan daerah dipicu oleh tingginya peningkatan ekonomi masyarakat Sulawesi Selatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang kini lebih merata. Dari
aspek
pengelolaan,
pemerintah
daerah
masih
menghadapi hambatan atau permasalahan, di antaranya adalah:
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
39
a. Terbatasnya kewenangan Pemerintah Daerah dalam
mengelola
pendapatannya.
jenis-jenis
Terdapat
sumber
banyak
jenis
pelayanan yang cukup potensil untuk menjadi sumber
pendapatan
dari
sektor
Retribusi
namun tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sehingga tidak dapat dipungut Daerah. b. Sumber-sumber pendapatan yang potensinya besar
masih
dikuasai
oleh
Pemerintahan
Pusat; c. Bagi hasil pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat belum mencerminkan aspek pemerataan dan pendistribusian hasi-hasil kekayaan Daerah secara adil kepada seluruh Daerah; d. Asset daerah yang potensil sebagai sumber pandapatan
belum
menghasilkan
PAD
sebagaimana yang diharapkan; e. Perusahaan Daerah tidak memberi kontribusi sebagai penghasil PAD; f. Pertisipasi BUMN/Perusahan Swasta Nasional yang beroperasi di Sulawasi Selatan belum memadai
dalam
mendukung
ketersediaan
dana pembangunan; g. Terbatasnya kemampuan keuangan Daerah, sehingga penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan PAD masih rendah dan sarana pelayanan belum memadai; 7. Solusi
Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut di atas, Pemerintahan Daerah telah
mengupayakan
berbagai
kegiatan yang terangkum dalam program strategis peningkatan pendapatan
daerah
melalui
program
intensifikasi
dan
ekstensifikasi tahun 2011 sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu dengan melakukan : a. Koordinasi yang intensif dan sinkronisasi yaitu dengan meningkatkan kerjasama dengan
seluruh
pendapatan,
SKPD
termasuk
pengelola
pula
instansi
vertikal dalam hal intensifikasi Dana Bagi Hasil; b. Melakukan penyesuaian regulasi sesuai ketentuan yang berlaku; c. Peningkatan
sarana
dan
prasarana
pelayanan, serta peningkatan pelayanan melalui pemanfaatan teknologi informasi secara
bertahap
sesuai
dengan
kemampuan keuangan daerah; d. Peningkatan
kualitas
SDM
aparatur
pengelola pendapatan daerah; e. Sosialisasi
peraturan
perundang-
undangan dalam rangka meningkatkan ketaatan masyarakat membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; f. Peningkatan pengawasan, pengendalian, monitoring
dan
evaluasi
pengelolaan
PAD. B. Pengelolaan Belanja Daerah 1. Kebijakan Umum Belanja Daerah
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
41
Pengelolaan Belanja Daerah memiliki ciri hemat, tepat guna dan tepat sasaran, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah menyangkut kewajiban daerah dalam rangka membayar kebutuhan belanja yang telah direncanakan
program
dan
kegiatan
penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan publik atau kegiatan pembangunan yang
telah
ditetapkan
dalam
penyusunan
kebijakan
umum
anggaran APBD yang dilanjutkan pada penyusunan prioritas plafon anggaran sementara sebagai pedoman untuk menyusun program dan kegiatan yang dituangkan pada rancangan APBD selanjutnya dibahas
bersama
DPRD
untuk
ditetapkan
sebagai
Peraturan
Daerah. Secara umum Kebijakan Belanja Daerah tetap mengacu pada Ketentuan
Peraturan
Perundang-undangan
yang
berlaku
sebagaimana telah diatur dalam undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang nomor 1 tahun
2004
tentang
Perbendaharaan
Negara.
Kebijakan
pengelolaan belanja daerah dimaksud tentunya adalah menjamin kelancaran pendanaan program/kegiatan
dan biaya operasional
pemerintah daerah yang telah direncanakan dalam APBD dalam upaya
mendorong
peningkatan
kinerja
pelayanan
kepada
masyarakat, yang diharapkan akan meningkatkan partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan belanja daerah lebih menekankan pengendalian likwiditas, upaya tertib dan mantapnya penyelenggaraan sistem akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Untuk itu kebijakan umum belanja daerah diarahkan pada kebijakan pembangunan secara umum pada tahun 2011 meliputi : 1) Peningkatan Kualitas Pelayanan untuk Pemenuhan Hak
Dasar,
dengan
pembangunan masyarakat.
sasaran
manusia.
yaitu
;
Meningkatnya
Meningkatnya
Meningkatnya
mutu
kualitas
pendidikan.
indeks
kesehatan
Berkurangnya
jumlah penduduk kurang pangan dan gizi serta meningkatnya persentase lingkungan / perumahan sehat, sanitasi dan air bersih. 2) Peningkatan Industri Pengolahan hasil Pertanian, dengan sasaran yaitu; Peningkatan Investasi. Peningkatan Nilai PDRB tahun 2011. Peningkatan Pendapatan Perkapita tahun 2011.
Kenaikan
pertumbuhan
daya
ekonomi.
beli
masyarakat.
Pengembangan
Peningkatan
kewirausahaan
dan
keunggulan kompetitif UMKM sebagai usaha unggulan serta Menurunnya jumlah Pengangguran Terbuka. 3) Pengembangan Energi dan Infrastruktur Wilayah, dengan sasaran
yaitu,
Meningkatnya
kualitas
dan
ketersediaan
Infrastruktur Wilayah guna mendorong laju peningkatan aktifitas perekonomian
dan
pembangunan
sumberdaya
pengelolaan
sosial
sumberdaya
kemasyarakatan. energi
energi
Penambahan
listrik.
alternatif
Meningkatkan sebagai
energy
pengganti Migas. 4) Peningkatan
Kualitas
Kelembagaan
dan
Sumberdaya
Manusia, dengan sasaran, Pengembangan kualitas sumberdaya manusia
dalam
pengelolaan
pemerintah
dan
masyarakat.
Menguatnya nilai-nilai budaya lokal yang berbasis pada nilai-nilai budaya
bahari
kelembagaan
dan
keagamaan.
masyarakat
yang
Tumbuh tangguh
kembangnya dan
mandiri.
Tumbuhkembangnya masyarakat yang mandiri. Terciptanya tenaga kerja yang profesional berdasarkan kebutuhan pasar tenaga
kerja.
Terwujudnya
organisasi
pemerintah
daerah
sebagai organisasi pembelajar yang mengikuti kaidah-kaidah good governance, serta berbasis pada misi (mission-driven).
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
43
Terbentuknya SKPD sebagai unit kerja yang mandiri dan profesional dalam menyelenggarakan misinya. 5) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam, dengan
sasaran,
Meningkatnya
produktivitas
khususnya
komoditas unggulan pada sektor pertanian. Terpeliharanya kondisi dan kualitas lingkungan hidup/ berkurangnya kerusakan lingkungan hidup. Berkurangnya tingkat kerusakan DAS dan luasan
lahan
Meningkatnya kepentingan
kritis
khususnya
peran dalam
serta
pada
kawasan
masyarakat
pengelolaan
dan
lingkungan
hutan.
pemangku hidup
serta
Ekstensifikasi dan diversifikasi pada areal pengelolaan lahan khususnya pada sektor pertanian. Oleh karena itu Kebijakan Belanja APBD Tahun Anggaran 2011 merupakan implementasi pengalokasian anggaran pada program dan kegiatan pemerintahan dan
pembangunan Tahun Anggaran
2011 sebagaimana tertuang dalam penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2011 antara lain : 1. Program Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun. 2. Program
Peningkatan
Kualitas
dan
Distribusi
Fasilitasi
Pendidikan. 3. Program Peningkatan pelayanan akses masyarakat terhadap Fasilitas
Pendidikan
dengan
terpenuhinya
dan
tersalurnya
bantuan fasilitas pendidikan. 4. Program Pemberantasan Buta Aksara 5. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. 6. Program Perbaikan Gizi Masyarakat. 7. Program Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat. 8. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak. 9. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah. 10.Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan.
11.Program Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri. 12.Program
Peningkatan
Penerapan
Teknologi
Pertanian
dan
Perikanan. 13.Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Produksi Pertanian dan Perikanan. 14.Program Peningkatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan serta Penanganan Kerawanan Pangan. 15.Program Pelatihan Keterampilan dan Perluasan Kesempatan Kerja. 16.Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. 17.Program Pengelolaan dan Pengembangan ekspor. 18.Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. 19.Program Penataan Struktur Industri. 20.Program Pengembangan Desa Mandiri Pangan. 21.Program
Pembinaan
dan
Pengembangan
Bidang
Ketenagalistrikan. 22.Program Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi serta Teknologi Energi dan Kelistrikan. 23.Program Pembangunan Center Point Of Indonesia. 24.Program Pengembangan, Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan. 25.Program Pengembangan Infrastruktur Pedesaan. 26.Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. 27.Program Pengembangan Destinasi Keparawisataan. 28.Program Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat Perdesaan. 29.Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna. 30.Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pemerintah Daerah. 31.Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja.
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
45
32.Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya Lokal. 33.Program Peningkatan Keamanan dan Pemeliharaan Ketentraman Masyarakat. 34.Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media. 35.Program Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme Anggota Dewan. 36.Program Penguatan Kelembagaan Legislatif. 37.Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. 38.Program Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumberdaya Alam. 39.Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah. 40.Program Peningkatan Penanggulangan Lahan Kritis. 41.Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai. 42.Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana. Sasaran dan tujuan penganggaran Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011, adalah untuk mendukung
pendanaan
dalam
rangka
penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan sebagaimana agenda yang telah ditetapkan pelaksanaan
dalam
RPJMD
asas-asas
dengan
pengelolaan
tetap
mengedepankan
keuangan
negara/daerah
sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, Penyusunan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan Belanja Daerah yang menganut pada prinsip berbasis prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (outcome) dari alokasi
anggaran biaya yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pengelolaan belanja daerah menganut kebijakan pengalokasian dana dengan susunan sebagai berikut : a. Belanja Tidak Langsung Belanja
Tidak
Langsung
merupakan
belanja
yang
dianggarkan untuk menutup kebutuhan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program/kegiatan SKPD sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 36 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dituangkan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan APBD Tahun Anggaran 2011 meliputi : 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Bunga 3. Belanja Hibah 4. Belanja Bantuan Sosial 5. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa. 6. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa. 7. Belanja Tidak Terduga Adapun komponen belanja tidak langsung dapat diuraikan sebagai berikut: 1.1. Belanja Pegawai Kebijakan belanja Pegawai Tahun Anggaran 2011, menyangkut
hal-hal sebagai berikut :
a. Menyiapkan Anggaran gaji PNS antara 5-15 % sesuai kebijakan pemerintah. b. MEnyiapkan
anggaran
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
acress
2,5
%
47
untuk
mengantisipasi KGB, tunjangan keluarga, mutasi jumlah jiwa, dan mutasi jabatan. c. Pembayaran Gaji ke-13 d. Kenaikan
Tambahan
Penghasilan
PNS
sebesar
Rp.500.000,e. Biaya Operasional DPRD dan KDH/WKDH f. Belanja Komunikasi Instensif DPRD, dan g. Biaya Pajak Daerah bagi aparat pemungut. 1.2. Belanja Bunga a. Belanja Bunga Hutang yang dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2011, adalah sisa pembayaran bunga atas pinjaman Pemrintah Provinsi Sulawesi Selatan yang bersumber dari OECF Tahun 1996 yang lalu dalam rangka Pembangunan Sarana Air bersih di Kota Makassar sebagai sharing pembiayaan antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Makassar. b. Pada Tahun Angaran 2011 dialokasikan dana untuk, kewajiban
pembayaran
bunga
tetap
atas
pinjaman
tersebut diatas. 1.3. Belanja Hibah Belanja hibah dianggarkan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh pemerintah lainnya, semi pemerintah atau Perusahaan Daerah serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan
daerah,
masyarakat,
organisasi
kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ini secara selektif diberikan dengan
mempertimbangkan
kemampuan
keuangan
daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan pemberian Hibah Daerah ditingkatkan dari tahun ketahun sesuai kemampuan keuangan daerah. Pada
Tahun
Anggaran
Anggaran
Pendapatan
2011
dan
dialokasikan
Belanja
Sulawesi Selatan sebesar
Daerah
pada
Provinsi
Rp. 104.818.000.000
dengan perincian sebagai berikut : Belanja
Hibah
kepada
Badan/Lembaga/Organisasi
Swasta sebesar Rp. 104.818.000.000,-. 1.4. Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan yang secara spesifik belum ditetapkan peruntukannya. Penganggarannya dilakukan secara selektif. Memperhatikan azas keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagai implementasi Sulawesi
dari
Selatan
meningkatkan organisasi
komitmen untuk
Pemerintah
tetap
pemberdayaan
maupun
Provinsi
mendukung masyarakat,
kelompok
serta
dan baik
organisasi
keagamaan. Penganggaran Bantuan Sosial pada Tahun Anggaran 2011 tetap menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, namun jumlahnya dikurangi secara bertahap sesuai ketentuan perundang-undangan. Pada tahun
anggaran
2011
dianggarkan
pada
Belanja
Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp. 33.893.500.000,1.5.
Belanja
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
Bagi
Hasil
kepada
49
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Penganggaran
Belanja
Bagi
hasil
mengacu
pada
peraturan yang berlaku. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam tahun Anggaran 2011 berkewajiban untuk mengalokasikan dana bagi hasil kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, khususnya yang bersumber dari pajak daerah yang dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku secara proporsional. Peningkatan jumlah anggaran belanja Bagi hasil sangat berkaitan langsung dengan peningkatan PAD, sehingga anggaran
Bagi
berdasarkan
Hasil
target
di
Tahun
penerimaan
2011
PAD
dihitung
pada
tahun
Anggaran 2010. Anggaran untuk Belanja Bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa pada APBD T.A. 2011 sebesar Rp.681.996.825.626,41. 1.6. Belanja
Bantuan
Keuangan
kepada
Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa Pemberian
belanja
Bantuan
Pemerintah Kabupaten/Kota
Keuangan
kepada
dan Pemerintah
Desa
serta Pemerintah Daerah lainnya, pada hakekatnya dilakukan dalam kerangka kebijakan untuk mendorong dan mensupport akselerasi kegiatan pembangunan di daerah dan desa. Pada APBD T.A. 2011 dialokasikan dana
sebesar
Rp.
491.868.634.049,25
dengan
perincian sebagai berikut : a. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp. 459.989.634.049,25. b. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa sebesar Rp. 31.879.000.000.
1.7. Belanja Tidak Terduga. Tujuan pembiayaan untuk Belanja Tidak terduga yang disediakan adalah untuk : a.
Penanggulangan bencana alam.
b. Penanggulangan bencana sosial. c. Kegiatan tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan
terhadap
pemerintahan
stabilitas
demi
penyelenggaraan
terciptanya
keamanan,
ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah. Penganggaran Belanja Tidak Terduga pada Tahun Anggaran
2011
tetap
dipersiapkan
untuk
mengantisipasi hal-hal tersebut diatas dengan jumlah anggaran Sebesar Rp.27.500.000.000. b. Belanja Langsung Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD. Belanja Langsung yang telah dialokasikan pada program
dan
kegiatan
SKPD
sebagai
implementasi
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terdiri atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang selanjutnya dijabarkan kedalam tujuh agenda pembangunan sebagai berikut : 1) Agenda
pembangunan
peningkatan
Kualitas
pendidikan dan Kesehatan Masyarakat. Prioritas
kebijakan
keuangan
diarahkan
pada
urusan
kesehatan, pendidikan termasuk pendidikan gratis, dan lingkungan permukiman dengan alokasi belanja sebesar 21,64 persen dari APBD. 2) Pada Agenda Peningkatan dan pemerataan Kesejahteraan Masyarakat. Kebijakan keuangan untuk program disektor pertanian,
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
51
ketahanan
pangan,
koperasi,
tenaga
kerja
dan
penanggulangan bencana sebesar 6,84 persen dalam APBD dari total belanja langsung. 3) Pada Agenda Perwujudan Keunggulan Lokal untuk
memicu
laju
Perumbuhan
Perekonomiaan. Penempatan posisi belanja pada agenda ini mencxapai 5,11 persen dari total belanja langsung yang melaksanakan program pengembangan industri strategis, pengembangan kerjasama
regional
dan
promosi
perdagangan,
dan
mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai destinasi pariwisata terkemuka di Indonesia. 4)
Pada Agenda Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai
Entitas
Sosial
Ekonomi
Yang
Berkeadilan. Belanja langsung yang diarahkan pada agenda ini sebesar 29,24 persen dari total belanja langsung yang terkait pada program pekerjaan umum, penataan ruang, pembangunan kota metropolitan serta pembangunan saran dan prasanan perhubungan. 5) Agenda penciptaan Lingkungan yang kondusif bagi kehidupan yang inovatif. Prioritas kebijakan pada agenda ini adalah program yang mengarah
pada
peningkatan
ketertiban
masyarakat,
penataan sistem legislasi daerah, pembinaan sosial politik, peningkatan kualitas informasi, pembinaa kehidupan sosialpolitik,
peningkatan
kualitas
informasi
dan
komunikasi
dengan alokasi belanja sebesar 4,70 persen 6) Agenda penguatan kelembagaan masyarakat Prioritas kebijakan keuangan pada agenda ini sebesar 4,11 persen dari total belanja langsung yang difokuskan pada
peningkatan
pemahaman
peningkatan
kualitas
nilai-nilai
teknosttuktur
budaya
komunitas,
lokal, fasilitas
baruga sayang, pemberdayaan organisasi pemuda dan olah raga. Pemberdayaan organisasi keagamaan dan lain-lain. 7) Agenda penguatan kelembagaan pemerintah. Prioritas kebijakan pada agenda ini sebesar 28,83 persen dari
total
belanja
menciptakan
langsung
pemerintahan
yang
dimaksudkan
yang
baik,
untuk
pemanfaatan
teknologi terkini, penetapan regulasi, penetapan SPM bagi SKPD, Penataan kelembagaan sesuai PP 41 Tahun 2007, peningkatan kompetensi aparatur pemerintah dan anggota DPRD, peningkatan kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah, peningkatan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah, dan lainlain 2. Target dan Realisasi Belanja Target
Anggaran Belanja
sebesar
Daerah
Tahun
Anggaran
2011
Rp. 3.385.714.710.554,11 realisasi sampai
akhir tahun anggaran 2011 sebesar
Rp. 3.177.043.309.755,29
atau 93,83% terdiri dari : a. Belanja
Tidak
Langsung
yang
Rp.1.969.727.383.358,11
direncanakan
terealisasi
sebesar sebesar
Rp.1.820.969.739.157,10 atau 92,45% dengan perincian sebagai berikut : 1) Belanja
Pegawai
yang
Rp.629.500.423.682,45
direncanakan dapat
sebesar
direalisir
sebesar
Rp.609.703.853.472,44 atau 96,85%. 2) Belanja
Bunga
Rp.150.000.000,00,-
yang dapat
direncanakan
sebesar
direalisir
sebesar
Rp.65.198.380,42 atau 43,46%. 3) Belanja
Hibah
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
yang
direncanakan
sebesar
53
Rp.104.818.000.000,00,-
dapat
direalisir
sebesar
direncanakan
sebesar
Rp.97.116.151.746,00,- atau 92,65%. 4) Belanja
Bantuan
Sosial
Rp.33.893.500.000,00,-
yang dapat
direalisir
sebesar
Rp.19.510.369.538,00,- atau 57,56 %. 5) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintah
Desa
Rp.681.996.825.626,41
yang dapat
direncanakan
sebesar
direalisir
sebesar
Rp.630.352.515.085,24 atau 92,42%. 6) Belanja
Bantuan
Keuangan
Kepada
Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa yang direncanakan
sebesar
Rp.491.868.634.049,25
dapat
direalisir sebesar Rp.463.265.650.935,00,- atau 94,18%. 7) Belanja
Tidak
Terduga
Rp.27.500.000.000,00-
yang dapat
direncanakan direalisir
sebesar sebesar
Rp.956.000.000,00,- atau 3,47 %.
TABEL 3.2 TARGET DAN REALISASI BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 NO.
URAIAN
2.
BELANJA BELANJA TDK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/ Kota dan Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada
2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6
ANGGARAN STLH PERUBAHAN 3.385.714.710.554,11 1.969.727.383.358,11
REALISASI ANGGARAN 3.177.043.309.755,29 1.820.969.739.157,10
% 93,83 92,45
629.500.423.682,45 150.000.000,00 104.818.000.000,00 33.893.500.000,00 681.996.825.626,41
609.703.853.472,44 65.198.380,42 97.116.151.746,00 19.510.369.538,00 630.352.515.085,24
96,85 43,46 92,65 57,56 92,42
491.868.634.049,25
463.265.650.935,00
94,18
2.1.7 2.2. 2.2.1 2.2.2 2.2.3
Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Tidak Terduga BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal
27.500.000.000,00 1.415.987.327.196,00 152.038.437.922,00 767.754.712.763,00
956.000.000,00 1.356.073.570.598,19 146.344.103.814,10 742.032.649.855,09
3,47 95,76 96,25 96,64
496.194.176.511,00
467.696.816.929,00
94,25
Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa besaran jumlah realisasi belanja
berupa pesentase
yang disampaikan merupakan penjelasan
makro karena masih dalam proses perhitungan dan laporan keuangan yang lebih lengkap dapat diperoleh nantinya setelah hasil perhitungan disusun
oleh
Pengelolaan
Pemerintah Keuangan
Provinsi
Daerah
Sulawesi
Provinsi
Selatan
Sulawesi
Cq
Selatan
Badan yang
selanjutnya terlebih dahulu untuk diaudit oleh Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan, yang hasilnya nanti disampaikan oleh Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan kepada DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, dan juga sekaligus merupakan bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2011 yang akan disampaikan Gubernur kepada DPRD Provinsi Sulawesi Selatan guna pembahasan lebih lanjut sesuai mekanisme dan ketentuan yang mengatur hal tersebut.
3. Permasalahan dan Solusi Permasalahan : 1) Bahwa
dengan
terjadinya
perubahan
peraturan
yang
menyangkut pengelolaan keuangan daerah secara beruntun, hal ini tentunya membawa implikasi bagi para pelaksana dilapangan dalam menindak lanjuti berbagai ketentuan baru tersebut. 2). Masalah lainnya yang tetap muncul dalam penyusunan APBD adalah banyaknya usul yang diajukan sementara kemam[puan dana yang tersedia terbatas. Solusi :
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
55
1) Mengadakan adaptasi terhadap pemberlakuan ketentuan baru tersebut. 2) Melakukan
penentuan
pengalokasian
skala
anggaran
prioritas
belanja
yang
mengingat
ketat sulitnya
dalam bagi
pemerintah daerah untuk mengakomodir berbagai usul. C. Pembiayaan Daerah Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yakni penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan
pembiayaan
daerah
secara
umum
diarahkan
pada
penyediaan dana dalam rangka menutupi defisit anggaran yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2011. Sedangkan
pengeluaran
pembiayaan
daerah
diarahkan
untuk
memenuhi kewajiban Pemerintah Daerah dalam rangka penyelesaian angsuran pokok pinjaman daerah yang jatuh tempo dalam Tahun Anggaran 2011 dan investasi dalam rangka penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah. 1. Target
dan
Realisasi
Pembiayaan
Daerah Penerimaan Pembiayaan APBD Tahun Anggaran 2011 diperoleh dari Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), dengan sebesar
target
sejumlah
Rp.290.514.746.369,91
Rp.290.514.746.369,91
atau
100%.
dapat
direalisir
sehingga
total
penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp.290.514.746.369,91 atau 99,83 % dari rencana anggaran yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan APBD Tahun Anggaran 2011 ditargetkan sejumlah Rp.11.700.000.000,00,- yang dialokasikan untuk penyertaan modal (investasi) daerah dan pembayaran pokok utang hingga akhir tahun anggaran dapat direalisir pembayaran angsuran pokok utang sebesar Rp.11.699.622.205,66 atau 99,99 %
dari rencana anggaran yang ditargetkan. TABEL 3.3 TARGET DAN REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 NO 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.2.1 3.2.3
ANGGARAN STLH PERUBAHAN
URAIAN PEMBIAYAAN DAERAH Penerimaan Pembiayaan Daerah Pelampauan Penerimaan PAD Kegiatan Lanjutan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Pembayaran Utang Pokok PEMBIAYAAN NETTO
REALISASI ANGGARAN
%
290.514.746.369,91
290.514.746.369,91
100
286.782.132.369,91
290.514.746.369,91
101,30
11.700.000.000,00
11.699.622.205,66
99,99
11.000.000.000,00
11.000.000.000,00
700.000.000,278.814.746.369,91
699.622.205,65 278.815.124.164,25
3.732.614.000,00
100 99,94 100
3. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011, permasalahan yang dihadapi secara umum meliputi : 1)
Kebutuhan dana untuk mendukung dan mengaselerasi
pelaksanaan
tugas-tugas
pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Sulawesi
Selatan
dibandingkan
relatif
dengan
lebih
besar
potensi
dan
kemampuan keuangan daerah 2)
Kemampuan
daya
serap
dalam
pelaksanaan pada beberapa program dan kegiatan
tertentu
relatif
mengalami
peraturan
perundang-
kelambatan 3)
Regulasi undangan
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
dan
tentang
pengelolaan
keuangan
57
daerah selalu mengalami perubahan sehingga dapat
mempengaruhi
pemahaman
dan
penerapan pengelolaan keuangan daerah 4) Kemampuan aparat dalam mengabsorbsi dan mengadopsi berbagai regulasi dan peraturan perundang-undangan tentang mekanisme dan tata cara pelaksanaan APBD relatif terbatas, sehingga perlu dilakukan peningkatan sumber daya aparatur dalam bentuk pendidikan dan pelatihan b. Solusi Dari identifikasi permasalahan yang timbul, maka alternatif solusi terhadap kondisi tersebut, diperlukan langkah-langkah taktis dan strategis sebagai berikut: 1) Perlu
perencanaan
yang lebih matang dan komprehensif menetapkan
untuk program
dan kegiatan prioritas. 2) Perlu koordinasi yang lebih
mantap
antar
instansi terkait 3) Perlu terus diupayakan optimalisasi pengelolaan sumber daerah
sumber-
pendapatan yang
bertentangan
tidak dengan
undang-undang dapat
agar
meningkatkan
jumlah pendapatan 4) Perlu terus dilakukan peningkatan kapasitas dan
kapabilitas
personil dalam bentuk pendidikan
dan
pelatihan 5) Perlu terus dilakukan sosialisasi
dan
bimbingan
teknis
mengenai
peraturan
perundang-undangan yang berlaku
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
59
