BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bogor pada tahun anggaran 2014 disesuaikan dengan arah kebijakan keuangan daerah yang termuat dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Kabupaten Bogor yang telah ditetapkan, baik dalam dokumen RKPD, KUA, PPAS, maupun dalam dokumen APBD Kabupaten Bogor tahun 2014. Arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah tersebut pada intinya berupaya untuk mengarahkan kebijakan pengelolaan sumber daya keuangan daerah sebagai komponen penting dalam menunjang rencana pembangunan berdasarkan skenario kebijakan program dan kegiatan. Dengan demikian, sesuai dengan keberadaan keuangan daerah dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), maka kebijakan keuangan daerah meliputi kebijakan pengelolaan pendapatan daerah, kebijakan pengelolaan belanja daerah dan kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah. A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Kebijakan pendapatan daerah senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut : 1)

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran;

2)

Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, dengan pengertian bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan dan/atau dikurangi dengan bagi hasil;

3)

Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Kebijakan pendapatan daerah disesuaikan dengan kewenangannya, struktur pendapatan

daerah dan asal sumber penerimaannya dapat dibagi berdasarkan 3 (tiga) kelompok, yaitu : (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah; (2) Dana Perimbangan, meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus; (3) Lain-lain Pendapatan Yang Sah, meliputi Hibah, Dana Darurat, Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bogor Tahun Anggaran 2014

III - 1

Rencana pendapatan daerah yang dituangkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya, dapat dibagi berdasarkan 3 (tiga) kelompok, yaitu : a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014, memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1)

Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;

2)

Kebijakan pendapatan daerah yang diterapkan tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha;

3)

Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah mempedomani UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan demikian, tidak dimungkinkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang peraturan daerahnya bertentangan dengan Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan/atau telah dibatalkan;

4)

Penerimaan atas jasa layanan kesehatan masyarakat yang dananya bersumber dari dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) atau Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) pada SKPD atau unit kerja pada SKPD yang belum menerapkan PPKBLUD, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan;

5)

Rasionalitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya, dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal (investasi daerah) sesuai dengan tujuan penyertaan modal dimaksud;

6)

Penerimaan SKPD atau unit kerja pada SKPD yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah, obyek pendapatan BLUD, rincian obyek pendapatan BLUD;

7)

Penerimaan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah, obyek pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima;


III - 2

8)

Penerimaan bunga dari dana cadangan dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah, obyek pendapatan Bunga Dana Cadangan, rincian obyek pendapatan Bunga Dana Cadangan sesuai peruntukannya;

9)

Pendapatan yang berasal dari bagian laba bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kahuripan, yang layanannya belum mencapai 80% dari jumlah penduduk yang menjadi cakupan pelayanan PDAM dianggarkan sebagai hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, selanjutnya diinvestasikan kembali untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, baik fisik maupun non fisik serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan

pelayanan.

Hasil

pengelolaan

kekayaan

yang

dipisahkan

tersebut

dianggarkan untuk tambahan penyertaan modal kepada PDAM sesuai peraturan perundang-undangan; b. Dana Perimbangan Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014, memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1)

Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH), baik DBH-Pajak maupun DBH-Sumber Daya Alam berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai perkiraan alokasi DBH Tahun Anggaran 2014;

2)

Penganggaran

DBH-Cukai

Hasil

Tembakau

(DBH-CHT)

dialokasikan

sesuai

keputusan gubernur dengan mempedomani Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Sementara DBH-CHT; Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan dan keputusan gubernur belum ditetapkan, maka penganggaran DBH-CHT didasarkan pada alokasi DBH-CHT Tahun Anggaran 2012 dengan memperhatikan realisasi DBH-CHT Tahun Anggaran 2011. Apabila Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi DBH-CHT tersebut ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2014 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 atau dicantumkan dalam LRA apabila pemerintah daerah tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014; 3)

Penganggaran mempedomani

Dana

Bagi

Peraturan

Hasil Menteri

(DBH)

minyak/gas/pertambangan

Keuangan

mengenai

alokasi

lainnya DBH

minyak/gas/pertambangan lainnya Tahun Anggaran 2014; Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bogor Tahun Anggaran 2014

III - 3

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DBH minyak/gas/pertambangan lainnya didasarkan pada alokasi DBH yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Tahun Anggaran 2012, dengan mengantisipasi perkembangan harga hasil produksi minyak/gas/pertambangan lainnya Tahun 2014 dan/atau tidak tercapainya hasil produksi minyak/gas/pertambangan lainnya Tahun 2014, serta memperhatikan realisasi DBH Tahun Anggaran 2011; Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014 ditetapkan, maka akan dilakukan penyesuaian perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2014 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 atau dicantumkan dalam LRA apabila pemerintah daerah tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014; 4)

Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan sesuai Peraturan Presiden tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014; Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DAU tersebut didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2013 dengan memperhatikan realisasi DAU Tahun Anggaran 2012; Apabila Peraturan Presiden tersebut ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014 ditetapkan, maka akan dilakukan penyesuaian alokasi DAU dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2014 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 atau dicantumkan dalam LRA apabila pemerintah daerah tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014;

5)

Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dianggarkan sebagai pendapatan daerah, sepanjang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi DAK Tahun Anggaran 2014; Dalam hal pemerintah daerah memperoleh DAK Tahun Anggaran 2014 setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014 ditetapkan, maka pemerintah daerah menganggarkan DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2014 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 atau dicantumkan dalam LRA apabila pemerintah daerah tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014;


III - 4

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah penerimaan yang berasal dari pihak ketiga dalam hal ini meliputi bagi hasil yang diperoleh dari pajak pemerintah provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan bagi hasil retribusi dengan pemerintah provinsi serta pendapatan lainnya yang tidak termasuk kelompok PAD dan Dana Perimbangan. Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam APBD Tahun Anggaran 2014, memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1)

Alokasi dana penyesuaian dianggarkan sebagai pendapatan daerah pada kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sepanjang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2014. Dalam hal pemerintah daerah memperoleh Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2014 setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014 ditetapkan, maka pemerintah daerah menganggarkan dana penyesuaian dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2014 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dana penyesuaian dimaksud ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 atau dicantumkan dalam LRA apabila pemerintah daerah tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014;

2)

Penganggaran Dana Otonomi Khusus dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Dana BOS Tahun Anggaran 2014; Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Otonomi Khusus dan BOS tersebut didasarkan pada alokasi Tahun Anggaran 2012 dan khusus untuk Dana Otonomi Khusus memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2011; Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014 ditetapkan, maka akan dilakukan penyesuaian alokasi Dana Otonomi Khusus dan BOS dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2014 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 atau dicantumkan dalam LRA apabila pemerintah daerah tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014;

3)

Penganggaran pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari bagi hasil pajak yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2014;


III - 5

Dalam hal penetapan APBD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2014 mendahului APBD provinsi, penganggarannya didasarkan pada alokasi bagi hasil pajak Tahun Anggaran 2012 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil pajak Tahun Anggaran 2011, sedangkan bagian pemerintah kabupaten yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2012, ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014; 4)

Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima akan dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bogor, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan; Dalam hal penetapan APBD Kabupaten Bogor mendahului penetapan APBD pemberi bantuan, maka penganggaran bantuan keuangan pada APBD Kabupaten Bogor dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD Kabupaten Bogor dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD untuk bantuan yang berrsifat khusus, dan persetujuan DPRD untuk bantuan keuangan yang bersifat umum, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Bogor; Dalam hal bantuan keuangan tersebut diterima setelah penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014, maka bantuan keuangan tersebut ditampung dalam LRA Pemerintah Kabupaten Bogor;

5)

Penganggaran penerimaan hibah yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah lainnya atau sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bogor setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud; Dari aspek teknis penganggaran, penerimaan tersebut diatas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dan diuraikan kedalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan;

2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Perkembangan pendapatan maupun belanja daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya, jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2013, maka pada tahun anggaran 2014 mengalami peningkatan

yaitu

:

untuk

pendapatan

daerah

tahun

anggaran

2013

sebesar

Rp.4.570.063.813.059,- meningkat menjadi sebesar RP. 5,167.225.988.000,- pada tahun angaran 2014. Selanjutnya untuk Belanja Daerah tahun anggaran 2013 sebesar


III - 6

Rp.4.929.943.358.000,- meningkat menjadi sebesar Rp. 5.782.479.790.000,- pada tahun anggaran 2014. Realisasi Kinerja keuangan daerah tahun anggaran 2014 dapat digambarkan berikut ini. Tabel 3.1.Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2014 JUMLAH U R A I A N

1

Anggaran Setelah Perubahan

Realisasi

2

%

3

4

SISA ANGGARAN

5 = 2 -3

PENDAPATAN DAERAH

5.167.225.988.000

5.331.386.763.089

103,18%

(164.160.775.089)

Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1.481.027.789.000 2.455.547.101.000 1.230.651.098.000

1.666.229.999.426 2.497.337.232.379 1.167.819.531.284

112,50% 101,70% 94,89%

(185.202.210.426) (41.790.131.379) 62.831.566.716

BELANJA DAERAH

5.782.479.790.000

4.705.726.833.050

81,38%

1.076.752.956.950

BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG SURPLUS / (DEFISIT) PEMBIAYAAN DAERAH

2.511.076.341.000 3.271.403.449.000 (615.253.802.000) 615.253.802.000

2.241.249.210.166 2.464.477.622.884 625.659.930.039 623.582.956.713

89,25% 75,33% -101,69% 101,35%

269.827.130.834 806.925.826.116 (1.240.913.732.039) (8.329.154.713)

672.189.802.000 56.936.000.000 -

673.082.956.713 49.500.000.000 1.249.242.886.752

100,13% 86,94% 0,00%

(893.154.713) 7.436.000.000 (1.249.242.886.752)

Penerimaan Pembiayaan Daerah Pengeluaran Pembiayaan Daerah SURPLUS / (DEFISIT) SETELAH PEMBIAYAAN

Dari tabel diatas dapat di jelaskan bahwa realisasi pendapatan daerah telah mencapai 103,18%,melebihi target yang telah ditetapkan. Selanjutnya dari sisi belanja daerah tercapai sebesar 81,38%. Jika dilihat dari komponen pendapatan dan belanja daerah terjadi surplus/(defisit) sebesar 101,69%, akan tetapi surplus/(defisit) tersebut dapat tertutupi setelah pembiayaan daerah. Jika dilihat dari proporsi realisasi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah, maka proporsinya dapat dipresentasikan sebesar 31,25%. Jumlah tersebut telah berada jauh diatas rata-rata kontribusi PAD Kabupaten/Kota di Indonesia yang hanya sekitar 7%. sebagaimana hasil penelitian dari Kementerian dalam Negeri. Target pendapatan daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan APBD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2014, secara keseluruhan dapat direalisasikan sebesar Rp. 5.331.386.763.089,58 atau 103,18% dari target yang telah ditetapkan sebesar 5.167.225.988.000,00 dengan rincian capaian kinerja pendapatan berdasarkan jenis penerimaan sebagai berikut : a.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat direalisasikan sebesar Rp.1.666.229.999.426,58

atau 112,50% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.481.027.789.000,00. PAD tersebut terdiri dari Penerimaan dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah. Realisasi PAD melebihi target yang ditetapkan disebabkan hal sebagai berikut : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bogor Tahun Anggaran 2014

III - 7

1)

Optimalisasi penagihan dan peningkatan frekuensi pemeriksaan Pajak Daerah;

2)

Koordinasi dan sinergi dengan intansi vertikal serta OPD pengelola penerimaan pendapatan;

3)

Sosialisasi terhadap wajib pajak antara lain melalui pelaksanaan Gebyar Pajak sebagai wujud apresiasi terhadap Wajib Pajak yang taat;

4)

Peningkatan penyediaan sarana pendukung guna lebih mendekatkan pelayanan kepada wajib pajak pajak dan wajib retribusi;

5)

Peningkatan kemudahan pembayaran pajak daerah bagi wajib pajak melalui penyetoran lewat ATM;

6)

Peningkatan penerimaan pendapatan daerah sebagai dampak dari peningkatan nilai jual obyek pajak (NJOP) PBB dan BPHTB karena kegiatan analisa zona nilai tanah

b.

Dana Perimbangan dapat direalisasikan sebesar Rp.2.497.337.232.379,00 atau 101,70%

dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 2.455.547.101.000,00. Pendapatan Dana Perimbangan, terdiri dari pendapatan Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Realisasi dana perimbangan melebihi target yang ditetapkan disebabkan hal-hal sebagai berikut : 1)

Meningkatkan koordinasi yang intensif dengan pemerintah pusat serta Instansi vertikal yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor;

2) c.

Penyediaan data dasar perhitungan dana perimbangan;

Lain-lain Pendapatan yang Sah dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.167.819.531.284,00

atau 94,89% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.230.651.098.000,00. Lain-lain pendapatan daerah, terdiri dari Pendapatan Hibah, Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah, Dana Alokasi Cukai Tembakau serta Dana Transfer Lainnya.

Tabel 3.1.1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2014 No I 1. 2. 3.

Target Setelah Perubahan (Rp)

Uraian PENDAPATAN DAERAH

5.167.225.988.000,00

Realisasi Rp 5.331.386.763.089,58

(%) 103,18%

1.481.027.789.000,00 Pendapatan Asli Daerah 1.666.229.999.426,58 112,50% Dana Perimbangan 2.455.547.101.000,00 2.497.337.232.379,00 101,70% Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 1.230.651.098.000,00 1.167.819.531.284,00 94,89% Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 (DPKBD - 31 Desember 2014)


III - 8

Sementara itu, apabila diperhatikan berdasarkan proporsi dari realisasi masing-masing komponen pendapatan daerah terhadap total realisasi pendapatan daerah sebagai berikut : 1) PAD proporsinya sebesar 31,25%; 2) Dana Perimbangan proporsinya sebesar 46,84%; dan 3) Lain-lain Pendapatan yang Sah proporsinya sebesar 21,90%. Tabel 3.2 Realisasi Komponen Pendapatan Daerah terhadap Total Realisasi Pendapatan Daerah No

Uraian

Realisasi (Rp)

Proporsi (%)

PENDAPATAN DAERAH

5.331.386.763.089,58

I

PENDAPATAN ASLI DAERAH

1.666.229.999.426,58

31,25%

II

DANA PERIMBANGAN

2.497.337.232.379,00

46,84%

III

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

1.167.819.531.284,00

21,90%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 (DPKBD - 31 Desember 2014)

Gambar 3.1. Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2014

Selanjutnya, secara terperinci capaian kinerja dari masing-masing jenis pendapatan daerah pada setiap komponen pendapatan dijelaskan sebagai berikut : 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) a) Pajak Daerah Dari 10 jenis pajak daerah yang ada, secara keseluruhan dapat melampaui target yang telah ditetapkan, yaitu Rp. Rp.1.131.780.173.643,67 yang secara kumulatif terealisasi sebesar 115,55% atau Rp.979.488.814.000,00. Rincian realisasi pada masing-masing komponen Pajak Daerah disajikan pada tabel 3.3 berikut ini. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bogor Tahun Anggaran 2014

III - 9

Tabel 3.3. Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014 NO. A

URAIAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH

ANGGARAN TAHUN 2014 TARGET REALISASI (setelah perubahan)

%

979.488.814.000,00

1.131.780.173.643,67

115,55

1

Pajak Hotel

43.115.356.000,00

44.841.624.916,61

104,00

2

Pajak Restoran

55.333.928.000,00

57.331.943.823,61

103,57

3

Pajak Hiburan

28.540.631.300,00

32.973.778.814,00

115,53

4

Pajak Reklame

13.673.865.000,00

13.829.852.527,50

101,14

5

Pajak Penerangan Jalan

178.109.892.700,00

191.901.339.103,79

113,69

6

Pajak Parkir

4.715.479.000,00

4.783.648.298,75

101,45

7

Pajak Air Tanah

52.602.674.000,00

51.865.715.150,50

98,60

8

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

310.000.000.000,00

408.375.789.250,00

131,73

9

Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan

98.396.988.000,00

103.166.006.132,00

104,85

195.000.000.000,00

227.698.122.452,00

118,46

10

Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan

Sumber : Laporan Penerimaan Pendapatan Daerah Kab.Bogor Tahun 2014 (Dispenda - Per 31 Desember 2014)

b) Retribusi Daerah Jenis retribusi daerah di Kabupaten Bogor adalah sebanyak 16 jenis retribusi. Sementara itu, apabila dikelompokkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, jenis retribusi daerah dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu : (1) Retribusi Jasa Umum sebanyak 7 jenis; (2) Retribusi Jasa Usaha sebanyak 5 jenis; dan (3) Retribusi Perizinan Tertentu sebanyak 4 jenis. Apabila dirinci berdasarkan OPD pengelola, dari 16 jenis retribusi daerah, terdapat 2 (dua) jenis retribusi yang ditangani lebih dari 1 (satu) OPD, yaitu : (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan oleh Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang dan RSUD Cileungsi; (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah oleh Bagian Umum – Sekretariat Daerah, Dinas Pendapatan, Keuangan dan Barang Daerah serta Dinas Bina Marga dan Pengairan. Secara total, retribusi daerah tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp 227.698.122.452,00 atau 118,46% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 192.222.666.000,00. Rincian realisasi pada masing-masing komponen Retribusi Daerah disajikan pada tabel 3.4 di bawah ini.


III - 10

Tabel 3.4. Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2014 NO

URAIAN PENERIMAAN

ANGGARAN TAHUN 2014 TARGET REALISASI

%

B

RETRIBUSI DAERAH

192.222.666.000,00

227.698.122.452,00

118,46%

I.

Retribusi Jasa Umum

102.282.312.000,00

141.401.357.087,00

138,25%

Retribusi Pelayanan Kesehatan

84.411.241.000,00

122.297.223.241,00

144,88%

a. Dinas Kesehatan

47.561.241.000,00

77.215.224.750,00

74,02%

c. RSUD Leuwiliang

25.250.000.000,00

30.115.624.589,00

119,27%

d. RSUD Cileungsi

11.600.000.000,00

14.966.373.902,00

129,02%

2.

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

12.009.600.000,00

11.813.204.000,00

98,36%

3.

Ret. Pel. Pemakaman/Pengabuan Mayat

88.452.000,00

215.841.250,00

244,02%

4.

Ret. Parkir Tepi Jalan Umum

5.

Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor

6.

Ret. Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus

7.

Ret. Pengendalian Menara Telekomunikasi Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

1.

II. 1.

a. Bagian Umum Setda

580.812.000,00

580.853.000,00

100,01%

1.597.000.000,00

1.598.551.500,00

100,10%

595.207.000,00

599.950.000,00

100,80%

3.000.000.000,00

4.295.734.096,00

143,19%

5.115.439.000,00

141.401.357.087,00

101,38%

3.195.596.000,00

2.935.987.155,00

109,11%

300.000.000,00

210.000.000,00

70,00%

b. DPKBD

1.670.911.000,00

1.432.182.331,00

105,79%

c. Bina Marga

1.224.685.000,00

1.293.804.824,00

106,05%

2.

Retribusi Terminal

1.267.456.000,00

1.187.050.000,00

100,01%

3.

Reribusi Tempat Khusus Parkir

267.765.000,00

261.475.000,00

100,00%

4.

Retribusi Rumah Potong Hewan

347.622.000,00

325.130.000,00

100,64%

5.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

37.000.000,00

22.550.000,00

65,81%

Retribusi Perijinan Tertentu

84.824.915.000,00

79.498.964.624,00

95,62%

1.

Ret. Ijin Mendirikan Bangunan

77.780.000.000,00

72.695.739.468,00

95,42%

2.

Ret. Ijin Gangguan

3.913.500.000,00

3.716.432.856,00

95,60%

3.

Ret. Ijin Trayek

251.415.000,00

246.390.000,00

100,40%

3.

Ret. Pel. Pemakaman/Pengabuan Mayat

2.880.000.000,00

2.840.402.300,00

100,67%

III.

Sumber : Laporan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2013 per tanggal 31 Des 2013

Dari 16 jenis retribusi tersebut, jenis retribusi daerah yang memberikan kontribusi terbesar adalah berasal dari kelompok Retribusi Jasa Umum, yaitu sebesar 138,25%. c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Realisasi PAD dari komponen Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan secara kumulatif adalah Rp. 15.109.074.955,00 atau sebesar 100 % dari target yang telah

ditetapkan sebesar Rp. 15.109.074.000,00. Rincian target dan realisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, disajikan pada Tabel 3.5 berikut ini. Tabel 3.5. Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2014 NO

URAIAN PENERIMAAN

ANGGARAN TAHUN 2014 TARGET

REALISASI

%

C

HSL PENGELOLAAN KEKAYAAN DRH YG DIPISAHKAN

15,109,074,000.00

15,109,074,955.00

100.00

1.

BUMD Bank Jabar banten

15,109,074.000,00

15,109,074,955.00

100.00

Sumber : Laporan Penerimaan Pendapatan Daerah Kab.Bogor Tahun 2014 (Periode s/d 31 Desember 2014)


III - 11

d) Lain-Lain PAD yang Sah

Realisasi dari komponen Lain-lain PAD yang Sah secara kumulatif adalah sebesar Rp. 291.642.628.374,91 atau 99,13% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 294.207.235.000,00. Rincian target dan realisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, disajikan pada Tabel 3.6. Tabel 3.6 Realisasi Komponen Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun 2014 NO D

ANGGARAN TAHUN 2014 TARGET REALISASI

URAIAN PENERIMAAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH

%

294.207.235.100,00

291.642.628.374,91

99,13%

1.

Penerimaan Jasa Giro

10.029.525.000,00

12.316.052.617,00

122,80%

2.

Pendapatan Bunga Deposito

46.260.267.000,00

66.534.177.395,00

143,83%

3.

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

75.000.000,00

85.006.511,00

113,34%

4.

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

2.983.212.000,00

10.646.331.453,00

356,87%

5.

Pendapatan Denda Pajak

7.046.562.000,00

5.650.163.820,91

80,18%

6.

Pendapatan Denda Retribusi

16.430.000,00

18.184.320,00

110,68%

7.

Pendapatan Dari Pengembalian

8.

Pendapatan BLUD

9.

Pendapatan Kontribusi (KSO)

10.

Pendapatan Lain-Lain

11.

Pendapatan Dana Kapitasi JKN

5.629.602.000,00

14.562.408.974,00

258,68%

153.126.936.100,00

173.796.555.380,00

113,50%

1.215.873.000,00

877.376.100,00

72,16%

5.771.721.000,00

7.156.371.804,00

123,99%

62.052.107.000,00

0

0,00%


2) Dana Perimbangan Realisasi

Dana

Perimbangan

secara

keseluruhan

telah

mencapai

Rp.

Rp.2.497.337.232.379,00 atau 101,70 % yang berarti melampaui target sebesar Rp.2.445.547.101.000,00. Total pencapaian realisasi Dana Perimbangan tersebut dikontribusikan oleh Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar 159,97%, Bagi Hasil Pajak sebesar 101,04%, Dana Alokasi Umum sebesar 100,00%, dan Dana Alokasi Khusus sebesar 100,00%. Rinciannya disajikan pada Tabel 3.7 berikut ini. Tabel 3.7 Realisasi Komponen Dana Perimbangan Tahun 2014 No II

URAIAN PENERIMAAN DANA PERIMBANGAN

1.

Bagi Hasil Pajak

2.

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber daya

3.

Dana Alokasi Umum

4.

Dana Alokasi Khusus

ANGGARAN TAHUN 2014

%

TARGET 2.455.547.101.000,00

REALISASI 2.455.375.308.505,00

99,99%

142.385.356.000,00

143.864.746.705,00

101,04%

67.219.214.000,00

107.529.953.774,00

159,97%

2.055.944.991.000,00

2.055.944.991.900,00

100,00%

189.997.540.000,00

189.997.540.000,00

100,00%


3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Secara kumulatif Realisasi Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah sebesar Rp. 561.357.092.414,00 atau 47,55%, dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 1.180.564.830.000,00 dengan rincian berikut ini.


III - 12

Tabel 3.8. Realisasi Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2014 No III

ANGGARAN TAHUN 2014

URAIAN PENERIMAAN

TARGET 1.230.651.098.000,00

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

%

REALISASI 1.167.819.531.284,00

94,89%

1.

Pendapatan Hibah

503.824.000,00

4.475.000.000,00

888,21%

2.

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

536.606.382.000,00

524.442.825.444,00

97,73%

3.

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

469.126.565.000,00

469.126.565.000,00

100,00%

4.

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

221.559.850.000,00

166.591.325.384,00

75,19%

5.

Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

132.487.000,00

461.825.085,00

348,58%

6.

Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau

2.721.990.000,00

2.721.990.371,00

100,00%


Secara rinci penjelasan realisasi penerimaan pada komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yaitu dikontribusikan oleh Pendapatan Hibah sebesar 888,21%, Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sebesar 97,73%, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar 100,00%, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya sebesar 75,19%, Dana bagi hasil dari retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sebesar 348,58%, dan Dana Alokasi Cukai Tembakau sebesar 100%. 3. Permasalahan dan Solusi Secara keseluruhan bahwa realisasi pendapatan daerah telah melampaui target yang telah ditetapkan, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan umum, yaitu : a. Belum terintegrasinya sistem pengelolaan pendapatan daerah baik mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah; b. Belum optimalnya koordinasi secara sinergis dalam hal intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dengan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor maupun lembaga vertikal yang ada di Kabupaten Bogor, instansi vertikal serta stakeholder tingkat desa/kelurahan dan kecamatan; c. Belum optimalnya kontribusi Badan Usaha Milik Daerah terhadap Pendapatan Daerah; d. Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia pengelola pendapatan daerah; e. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak,. Solusi yang diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut, antara lain : a. Mengembangkan

integrasi

sistem

pengelolaan

pendapatan

daerah,

salah

satu

diantaranya melalui penyiapan sistem informasi managemen pelaporan data wajib pajak secara on line; b. Meningkatkan koordinasi secara sinergis dengan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor maupun lembaga vertikal yang ada di Kabupaten Bogor, instansi


III - 13

vertikal serta stakeholder tingkat desa/kelurahan dan kecamatan antar instansi terkait dalam hal intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, melalui pembentukan tim optimalisasi pendapatan daerah yang meliputi unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan pendapatan daerah; c. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah agar dapat memberikan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah; d. Mempersiapkan kualitas dan kompetensi tenaga pengelola pendapatan daerah, seperti pemeriksa pajak daerah, juru penilai dan juru sita melalui pelatihan, bimbingan teknik dan in house training; e. Melakukan sosialisasi di berbagai media, memberikan apresiasi kepada wajib pajak dan sosialisasi tatap muka dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pendapatan daerah, khususnya mengenai pajak daerah dan retribusi daerah agar dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak secara tepat waktu dan tepat jumlah. B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH 1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu siklus yang dimulai dari perencanaan cq penganggaran yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban APBD. Belanja daerah yang tercantum dalam APBD tahun anggaran 2014, sesungguhnya mencerminkan konsistensi pemerintah Kabupaten Bogor terhadap 6 (enam) prioritas pembangunan yang ditetapkan di KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2014, sedangkan dalam penyusunan program dan kegiatan tetap memperhatikan keterpaduan serta sinkronisasi antar kegiatan, antar program dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan pada tugas pokok dan fungsinya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, bahwa guna mencapai tujuan nasional secara optimal, terpadu dan berkesinambungan, maka pemerintah daerah harus melakukan sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah dengan 11 (sebelas) prioritas nasional dan 3 (tiga) prioritas lainnya, yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan karakteristik daerah. Sinkronisasi tersebut terwujud dalam bentuk program/kegiatan

yang

pro-growth,

pro-job,

pro-poor,

dan

pro-environment

serta

pengembangan program-program percepatan pengurangan kemiskinan.


III - 14

Selain hal tersebut, perencanaan belanja daerah tahun anggaran 2014 juga tetap dilakukan dengan berdasarkan pada pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (output) dari masukan (input) yang direncanakan. Perencanaan belanja tersebut dimulai dari tahapan penetapan kebijakan belanja daerah yang tertuang dalam Kebijakan Umum APBD tahun anggaran 2014 dan ditindaklanjuti oleh penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2014. Keseluruhan proses tersebut pada akhirnya akan bermuara pada dukungan pencapaian target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dimana dalam merencanakan belanja daerah diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pencapaian target IPM terutama yang mempunyai daya dukung terhadap bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur dan suprastruktur. Kebijakan belanja daerah dapat ditinjau dari beberapa pendekatan antara lain : 1) Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Belanja untuk urusan yang bersifat wajib ini antara lain dapat tercermin dari alokasi belanja pada : a) bidang pendidikan, alokasi belanja untuk urusan pendidikan pada Perubahan APBD tahun anggaran 2014 adalah sebesar 1,709 Trilyun rupiah atau mencapai 32,92% dari total belanja daerah. Proporsi ini bahkan telah jauh melebihi persyaratan batas minimal yang hanya sebesar 20% sesuai ketentuan perundang-undangan; b) bidang kesehatan, alokasi belanja untuk urusan kesehatan secara keseluruhan pada Perubahan APBD tahun anggaran 2014 adalah sebesar 703,398 milyar rupiah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran urusan kesehatan minimal 13,55% dari total belanja APBD di luar gaji, berdasarkan ketentuan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Bogor telah mengalokasikan anggaran urusan kesehatan sebesar 20,11% atau jauh melebihi batas minimal dalam undang-undang. 2) Kebijakan Belanja Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Belanja daerah disusun untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bogor Tahun Anggaran 2014

III - 15

anggaran ke dalam program/kegiatan sehingga alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur dalam kinerja pelayanan kepada masyarakat. 3) Kebijakan Belanja Berdasarkan Kelompok Belanja a) Belanja Tidak Langsung Belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari komponen belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Mencermati alokasi anggaran belanja tidak langsung dalam Perubahan APBD tahun anggaran 2014 yang dialokasikan sebesar 2,511 Trilyun rupiah maka proporsinya adalah sebesar 43,43% apabila dibandingkan dengan total belanja daerah yang mencapai 5,782 Trilyun rupiah. b) Belanja Langsung Yaitu alokasi belanja dalam bentuk program/kegiatan pada Perubahan APBD yang mengutamakan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Belanja langsung ini merupakan belanja yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam Perubahan APBD tahun anggaran 2014, alokasi anggaran belanja langsung mencapai 3,271 Trilyun rupiah, sehingga dapat terlihat proporsinya mencapai 56,57% dari total belanja daerah. Komposisi belanja langsung yang lebih besar daripada belanja tidak langsung, dipandang sudah cukup ideal dan mencerminkan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Bahkan jika dicermati secara lebih mendalam bahwa dalam belanja langsung, terdapat 3 (tiga) jenis belanja yaitu (1) Belanja Pegawai; (2) Belanja Barang dan Jasa dan (3) Belanja Modal, dimana dapat terlihat bahwa proporsi belanja modal mencapai 67,68% dari total belanja langsung, sementara apabila dibandingkan dengan total belanja daerah maka proporsi belanja modal mencapai 25,78%. Proporsi belanja modal ini masih dalam batas yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan yaitu minimal 29% dari total belanja daerah. 4) Kebijakan Belanja Berdasarkan Sifatnya Berdasarkan sifatnya, belanja daerah dikelompokkan menjadi 2 kategori yaitu Belanja Aparatur dan Belanja Publik. Pada APBD tahun anggaran 2014, dari total belanja daerah yang mencapai 5,782 Trilyun rupiah, dialokasikan untuk belanja aparatur yaitu kebutuhan belanja pegawai pada belanja tidak langsung sebesar 33,60% atau sebesar 1,943 Trilyun rupiah. Sementara itu alokasi untuk belanja publik memperoleh alokasi yang lebih besar yaitu mencapai 3,529 Trilyun rupiah atau sekitar 66,40% dari total belanja daerah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bogor Tahun Anggaran 2014

III - 16

3. Target dan Realisasi Belanja Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2014 tidak terealisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, yaitu mencapai 81,38%, atau yang direncanakan sebesar Rp.5.782.479.790.000,00 hanya terealisasi sebesar Rp. Rp.4.705.726.833.050,73 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.9 berikut ini. Tabel 3.9. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 No.

Anggaran Tahun 2014

U R A I A N

Target

(%)

Realisasi

BELANJA DAERAH

5.782.479.790.000

4.705.726.833.050

81,38%

BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.511.076.341.000

2.241.249.210.166

89,25%

a

BELANJA PEGAWAI

1.943.103.707.000

1.791.719.987.995

92,21%

b

BELANJA HIBAH

130.686.700.000

95.681.309.260

73,21%

c

BELANJA BANTUAN SOSIAL

15.496.385.000

11.918.385.000

76,91%

d

BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA

97.632.832.000

95.016.229.936

97,32%

e

BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA

284.156.717.000

234.050.680.258

82,37%

f

BELANJA TIDAK TERDUGA

III 1

40.000.000.000

12.862.617.717

32,16%

3.271.403.449.000

2.464.477.622.884

75,33%

385.784.157.000

337.502.295.900

87,48%

1.266.236.150.000

1.030.979.149.381

81,42%

1.619.383.142.000 1.095.996.177.603 Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 (Dispenda -31 Desember 2014)

67,68%

2

BELANJA LANGSUNG a

BELANJA PEGAWAI

b

BELANJA BARANG DAN JASA

c

BELANJA MODAL

Pada Tabel 3.9. dapat dilihat bahwa capaian kinerja anggaran belanja berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut : a. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.241.249.210.166,73 atau 89,25% dari anggaran yang telah ditetapkan, yaitu Rp. 2.511.076.341.000,00 b. Belanja Langsung sebesar Rp. 2.464.477.622.884,00 atau 75,33% dari anggaran yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp. 3.143.578.918.000,00. Sementara itu, bila dilihat berdasarkan komposisinya terhadap total realisasi belanja, maka proporsi realisasi dari Belanja Tidak Langsung adalah 47,63%, sementara Belanja Langsung sebesar 52,37%.

BELA NJA LA NGSUNG; 52,37% BELA NJA T IDAK LA NGSUNG; 47,63%

Gambar 3.2. Proporsi Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014


III - 17

Secara umum, hal-hal yang mempengaruhi tidak terealisasinya alokasi anggaran belanja daerah sebagaimana tercantum pada Tabel 3.9. dijelaskan sebagai berikut. a. Belanja Tidak Langsung 1) Realisasi Belanja Pegawai mencapai 92,21% atau sebesar Rp.1.791.719.987.995,00 dari alokasi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.1.943.103.707.000,00. Tidak terealisasinya Belanja Pegawai ini diantaranya disebabkan karena : a) Masih adanya sisa anggaran dari rencana accress untuk pos belanja gaji pegawai dari yang telah direncanakan untuk beberapa OPD; b) Masih adanya sisa anggaran tunjangan umum dan tunjangan fungsional sebagai akibat dari adanya dinamika jumlah pegawai yang disebabkan purna bhakti di tahun 2014; c) Masih adanya sisa anggaran biaya pemungutan, yaitu dari Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, untuk Insentif Pemungutan PBB Tahun 2014 tidak seluruhnya direalisasikan di tahun 2014. 2) Belanja Hibah terealisasi 73,21% atau sebesar Rp.95.681.309.260,00 dari alokasi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.130.686.700.000,00. Hal ini disebabkan karena .................... 3) Belanja Bantuan Sosial terealisasi 76,91% atau sebesar Rp.11.918.385.000,00 dari alokasi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.15.496.385.000,00. Hal ini disebabkan karena ............................ 4) Belanja Bagi Hasil Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa dapat terealisasi sebesar 97,32% atau sebesar Rp. 95.016.229.936,00 dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 97.632.832.000,00. Hal ini disebabkan karena ......................... 5) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa terealisasi 82,37% atau sebesar Rp. 234.050.680.258,00 dari alokasi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 284.156.717.000,00. Hal ini disebabkan ................................... 6) Realisasi

Belanja

Tidak

Rp.12.862.617.717,00

dari

Terduga alokasi

hanya

terealisasi

anggaran

yang

32,16%

atau

ditetapkan

sebesar sebesar

Rp.40.000.000.000,00. Hal ini disebabkan karena ......................................................... b. Belanja Langsung 1) Belanja Pegawai terealisasi 87,48% atau sebesar Rp. 337.502.295.900,00 dari alokasi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 385.784.157.000,00. Hal ini disebabkan oleh adanya upaya efisiensi sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan. 2) Belanja Barang dan Jasa terealisasi 81,42% atau sebesar Rp. 1.030.979.149.381,00 dari alokasi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 1.266.236.150.000,00. Hal ini


III - 18

disebabkan adanya upaya efisiensi/penghematan pada belanja bahan pakai habis, belanja cetak dan penggandaan, belanja pemeliharaan, belanja makan dan minum, maupun pada belanja perjalanan dinas. 3) Belanja Modal terealisasi 67,68% atau sebesar Rp. 1.095.996.177.603,00 dari

alokasi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 1.619.383.142.000,00. Hal ini disebabkan oleh: .............................................................................................................. Capaian realisasi Belanja Daerah dapat pula dilihat berdasarkan OPD dan Urusan Pemerintahan. Hal ini guna memudahkan dalam menganalisis mengenai fungsi belanja dari masing-masing OPD dan Urusan Pemerintahan. A.

Capaian realisasi belanja daerah berdasarkan OPD  OPD dengan capaian tertinggi : 1) Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi yaitu sebesar 97,27%, 2) Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebesar 93,02%, dan 3) Dinas Komunikasi dan Informasi sebesar 93,01%,  OPD dengan capaian terendah : 1) Dinas Pemuda dan Olahraga yaitu sebesar 37,73%, 2) Sekretariat Daerah sebesar 55,81% dan 3) Sekretariat DPRD sebesar 55,85%.

B.

Capaian realisasi belanja daerah berdasarkan kecamatan  Kecamatan dengan capaian tertinggi : 1) Kecamatan Cisarua yaitu sebesar 97,73%, 2) Kecamatan Gunung Putri sebesar 95,56%, dan 3) Kecamatan Jonggol sebesar 95,55%,  Kecamatan dengan capaian terendah : 1) Kecamatan Ciseeng yaitu sebesar 66,76%, 2) Kecamatan Tenjo sebesar 62,27%, dan 3) Kecamatan Rumpin sebesar 60,65%.

C.

Capaian realisasi Belanja Tidak Langsung (BTL) berdasarkan OPD  OPD dengan capaian tertinggi : 1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu sebesar 99,53%, 2) Dinas Kesehatan sebesar 99,40%, 3) Dinas Pendapatan Daerah sebesar 98,44%,  OPD dengan capaian terendah :


III - 19

1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu sebesar 69,20%, 2) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebesar 74,10% dan 3) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yaitu sebesar 76,32%. D.

Capaian realisasi Belanja Tidak Langsung (BTL) berdasarkanKecamatan  Kecamatan dengan capaian tertinggi : 1) Kecamatan Cisarua yaitu sebesar 100%, 2) Kecamatan Jonggol sebesar 98,08%, 3) Kecamatan Gunung Putri sebesar 96,32%,  Kecamatan dengan capaian terendah : 1) Kecamatan Rumpin yaitu sebesar 55,09% , 2) Kecamatan Tenjo sebesar 57,66%, dan 3) Kecamatan Ciseeng yaitu sebesar 60,89%.

E.

Capaian realisasi Belanja Langsung (BL) berdasarkan OPD  OPD dengan capaian tertinggi : 1) Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi yaitu sebesar 97,41%, 2) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebesar 93,52%, 3) Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang sebesar 93,28%,  OPD dengan capaian terendah : 1) Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar 36,73%, 2) Sekretariat Daerah sebesar 48,62%, 3) Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah sebesar 51,68%,

F.

Capaian realisasi Belanja Langsung (BL) berdasarkan OPD  Kecamatan dengan capaian tertinggi : 1) Kecamatan Babakan Madang yaitu sebesar 99,30%, 2) Kecamatan Citeureup sebesar 96,83%, 3) Kecamatan Gunung Putri sebesar 94,20%,  Kecamatan dengan capaian terendah : 1) Kecamatan Leuwiliang yaitu sebesar 57,51%, 2) Kecamatan Nanggung sebesar 68,72%, 3) Kecamatan Cigudeg sebesar 71,44%.

Untuk lebih jelas rinciannya disajikan pada Tabel 3.10. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bogor Tahun Anggaran 2014

III - 20

Tabel 3.10. Realisasi Belanja OPD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2014 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi

NO


2

Pendidikan 1

Dinas Pendidikan Kesehatan


Realisasi

Rp

URUSAN WAJIB


Rp

%

Rp

BELANJA LANGSUNG

Realisasi

Rp

%

Sisa Anggran


Rp

Rp

Realisasi

Rp

Sisa Anggran

%

Rp

3 5.590.769.029.000

4 4.536.087.047.298

5 81,14%

7 2.479.889.776.000

8 2.213.256.226.145

9 89,25%

10 = (7 - 8) 266.633.549.855

11 3.110.879.253.000

12 2.322.830.821.153

13 74,67%

14 = (11 - 12) 788.048.431.847

1.919.778.768.000

1.667.436.505.524

86,86%

1.329.667.419.000

1.235.638.230.342

92,93%

94.029.188.658

590.111.349.000

431.798.275.182

73,17%

158.313.073.818

1.919.778.768.000

1.667.436.505.524

86,86%

1.329.667.419.000

1.235.638.230.342

92,93%

94.029.188.658

590.111.349.000

431.798.275.182

73,17%

158.313.073.818

826.389.378.000

654.011.133.750

79,14%

142.096.401.000

138.531.216.152

97,49%

3.565.184.848

684.292.977.000

515.479.917.598

75,33%

168.813.059.402

2

Dinas Kesehatan

420.431.329.000

284.562.077.603

67,68%

89.529.609.000

88.991.285.174

99,40%

538.323.826

330.901.720.000

195.570.792.429

59,10%

135.330.927.571

3

Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong

160.964.573.000

139.817.221.478

86,86%

20.751.445.000

20.118.733.133

96,95%

632.711.867

140.213.128.000

119.698.488.345

85,37%

20.514.639.655

4

Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi

137.477.924.000

133.729.083.853

97,27%

17.049.924.000

16.415.359.811

96,28%

634.564.189

120.428.000.000

117.313.724.042

97,41%

3.114.275.958

5

Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang

60.628.789.000

56.253.464.189

92,78%

8.354.775.000

7.490.788.625

89,66%

863.986.375

52.274.014.000

48.762.675.564

93,28%

3.511.338.436

6

Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi

46.886.763.000

39.649.286.627

84,56%

6.410.648.000

5.515.049.409

86,03%

895.598.591

40.476.115.000

34.134.237.218

84,33%

6.341.877.782

944.856.382.000

795.025.365.891

84,14%

33.951.221.000

32.264.807.575

95,03%

1.686.413.425

910.905.161.000

762.760.558.316

83,74%

148.144.602.684

850.228.246.000

707.003.892.486

83,15%

21.712.365.000

20.812.478.983

95,86%

899.886.017

828.515.881.000

686.191.413.503

82,82%

142.324.467.497

94.628.136.000

88.021.473.405

93,02%

12.238.856.000

11.452.328.592

93,57%

786.527.408

82.389.280.000

76.569.144.813

92,94%

5.820.135.187

51.224.424.000

37.495.119.952

73,20%

13.885.623.000

11.744.301.291

84,58%

2.141.321.709

37.338.801.000

25.750.818.661

68,97%

11.587.982.339

51.224.424.000

37.495.119.952

73,20%

13.885.623.000

11.744.301.291

84,58%

2.141.321.709

37.338.801.000

25.750.818.661

68,97%

11.587.982.339

14.699.629.000

11.480.057.039

78,10%

5.110.268.000

4.369.042.192

85,50%

741.225.808

9.589.361.000

7.111.014.847

74,16%

2.478.346.153

14.699.629.000

11.480.057.039

78,10%

5.110.268.000

4.369.042.192

85,50%

741.225.808

9.589.361.000

7.111.014.847

74,16%

2.478.346.153

34.891.843.000

28.186.805.412

80,78%

7.782.384.000

6.848.603.701

88,00%

933.780.299

27.109.459.000

21.338.201.711

78,71%

5.771.257.289

34.891.843.000

28.186.805.412

80,78%

7.782.384.000

6.848.603.701

88,00%

933.780.299

27.109.459.000

21.338.201.711

78,71%

5.771.257.289

Pekerjaan Umum 7

Dinas Bina Marga dan Pengairan

8

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Perumahan

9

Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman

Penataan Ruang 10

Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Perencanaan Pembangunan

11

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


III - 21

BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi

NO


Rp

Rp

Rp

Sisa Anggran

%

Rp

8 14.701.791.405

9 81,06%

10 = (7 - 8) 3.435.112.595

11 39.927.388.000

12 31.383.791.734

13 78,60%

14 = (11 - 12) 8.543.596.266

Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan

58.064.292.000

46.085.583.139

79,37%

18.136.904.000

14.701.791.405

81,06%

3.435.112.595

39.927.388.000

31.383.791.734

78,60%

8.543.596.266

Lingkungan Hidup

19.862.551.000

13.403.004.551

67,48%

4.215.171.000

3.943.459.220

93,55%

271.711.780

15.647.380.000

9.459.545.331

60,45%

6.187.834.669

19.862.551.000

13.403.004.551

67,48%

4.215.171.000

3.943.459.220

93,55%

271.711.780

15.647.380.000

9.459.545.331

60,45%

6.187.834.669

24.448.405.000

20.204.730.316

82,64%

6.949.775.000

4.809.527.603

69,20%

2.140.247.397

17.498.630.000

15.395.202.713

87,98%

2.103.427.287

24.448.405.000

20.204.730.316

82,64%

6.949.775.000

4.809.527.603

69,20%

2.140.247.397

17.498.630.000

15.395.202.713

87,98%

2.103.427.287

43.068.391.000

39.432.287.179

91,56%

17.519.768.000

15.539.039.186

88,69%

1.980.728.814

25.548.623.000

23.893.247.993

93,52%

1.655.375.007

43.068.391.000

39.432.287.179

91,56%

17.519.768.000

15.539.039.186

88,69%

1.980.728.814

25.548.623.000

23.893.247.993

93,52%

1.655.375.007

26.665.574.000

23.219.724.909

87,08%

7.759.767.000

6.789.553.056

87,50%

970.213.944

18.905.807.000

16.430.171.853

86,91%

2.475.635.147

26.665.574.000

23.219.724.909

87,08%

7.759.767.000

6.789.553.056

87,50%

970.213.944

18.905.807.000

16.430.171.853

86,91%

2.475.635.147

37.483.424.000

31.191.612.796

83,21%

8.786.613.000

6.801.211.393

77,40%

1.985.401.607

28.696.811.000

24.390.401.403

84,99%

4.306.409.597

37.483.424.000

31.191.612.796

83,21%

8.786.613.000

6.801.211.393

77,40%

1.985.401.607

28.696.811.000

24.390.401.403

84,99%

4.306.409.597

216.664.507.000

81.753.740.424

37,73%

4.933.366.000

3.985.405.987

80,78%

947.960.013

211.731.141.000

77.768.334.437

36,73%

133.962.806.563

216.664.507.000

81.753.740.424

37,73%

4.933.366.000

3.985.405.987

80,78%

947.960.013

211.731.141.000

77.768.334.437

36,73%

133.962.806.563

46.063.673.000

41.595.492.690

90,30%

15.259.560.000

13.763.584.585

90,20%

1.495.975.415

30.804.113.000

27.831.908.105

90,35%

2.972.204.895

38.748.223.000

35.458.923.651

91,51%

12.799.281.000

11.940.439.091

93,29%

858.841.909

25.948.942.000

23.518.484.560

90,63%

2.430.457.440

7.315.450.000

6.136.569.039

83,89%

2.460.279.000

1.823.145.494

74,10%

637.133.506

4.855.171.000

4.313.423.545

88,84%

541.747.455

1.218.122.681.000

945.733.098.181

77,64%

838.784.120.000

690.005.582.665

82,26%

148.778.537.335

379.338.561.000

255.727.515.516

67,41%

123.611.045.484

Badan Lingkungan Hidup

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Badan Pemberdayaan Perempuan & Keluarga Berencana

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Pemuda dan Olahraga

18

%

Realisasi

7 18.136.904.000

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 17

Rp


5 79,37%

Tenaga Kerja 16

Rp

Sisa Anggran

4 46.085.583.139

Pemberdayaan Perempuan 15

%

Realisasi

3 58.064.292.000

Kependudukan dan Catatan Sipil 14

Rp

BELANJA LANGSUNG

2 Perhubungan

13


Realisasi

Rp

12


Dinas Pemuda dan Olahraga Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

19

Satuan Polisi Pamong Praja

20

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Pemerintahan Umum

21

Sekretariat Daerah

148.250.324.000

82.733.322.953

55,81%

24.149.271.000

22.389.691.496

92,71%

1.759.579.504

124.101.053.000

60.343.631.457

48,62%

63.757.421.543

22

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

57.496.941.000

32.109.360.475

55,85%

5.001.122.000

4.977.578.671

99,53%

23.543.329

52.495.819.000

27.131.781.804

51,68%

25.364.037.196

23

Inspektorat Kabupaten

24.546.261.000

20.948.117.710

85,34%

8.724.456.000

7.981.259.221

91,48%

743.196.779

15.821.805.000

12.966.858.489

81,96%

2.854.946.511


III - 22


NO

Anggaran Setelah Perubahan Rp

24

BELANJA TIDAK LANGSUNG Anggaran Setelah Perubahan

Realisasi

Rp

%

Rp

Realisasi

Rp

2 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

3 68.545.717.000

4 56.281.721.261

5 82,11%

7 35.097.996.000

BELANJA LANGSUNG

%

Sisa Anggran


Rp

Rp

Realisasi

Rp

Sisa Anggran

%

Rp

8 26.787.196.786

9 76,32%

10 = (7 - 8) 8.310.799.214

11 33.447.721.000

12 29.494.524.475

13 88,18%

14 = (11 - 12) 3.953.196.525 173.660.500

1

Kecamatan Cibinong

14.093.588.000

12.476.258.600

88,52%

1.617.329.400

11.581.514.000

87,53%

1.443.668.900

2.512.074.000

2.338.413.500

93,09%

2

Kecamatan Babakan Madang

3.727.944.000

2.728.617.499

73,19%

999.326.501

2.787.444.000

64,39%

992.702.391

940.500.000

933.875.890

99,30%

6.624.110

3

Kecamatan Gunung Putri

2.643.256.000

2.525.844.656

95,56%

117.411.344

1.690.876.000

96,32%

62.179.644

952.380.000

897.148.300

94,20%

55.231.700

4

Kecamatan Sukaraja

3.049.386.000

2.569.766.085

84,27%

479.619.915

2.115.061.000

83,28%

353.594.293

934.325.000

808.299.378

86,51%

126.025.622

5

Kecamatan Citeureup

5.710.598.000

4.119.692.559

72,14%

1.590.905.441

4.485.398.000

65,40%

1.552.050.205

1.225.200.000

1.186.344.764

96,83%

38.855.236

6

Kecamatan Cileungsi

3.361.303.000

3.090.924.439

91,96%

270.378.561

2.233.518.000

93,95%

135.021.420

1.127.785.000

992.427.859

88,00%

135.357.141 92.409.472

7

Kecamatan Jonggol

2.807.098.000

2.682.240.265

95,55%

124.857.735

1.687.223.000

98,08%

32.448.263

1.119.875.000

1.027.465.528

91,75%

8

Kecamatan Cariu

2.891.572.000

2.405.710.367

83,20%

485.861.633

1.913.397.000

82,01%

344.240.633

978.175.000

836.554.000

85,52%

141.621.000

9

Kecamatan Sukamakmur

2.630.023.000

2.309.956.816

87,83%

320.066.184

1.675.021.000

91,14%

148.341.884

955.002.000

783.277.700

82,02%

171.724.300

10

Kecamatan Klapa Nunggal

3.024.813.000

2.501.557.197

82,70%

523.255.803

2.095.488.000

79,22%

435.469.203

929.325.000

841.538.400

90,55%

87.786.600 185.418.567

11

Kecamatan Ciomas

4.293.523.000

3.690.341.505

85,95%

603.181.495

3.165.002.000

86,80%

417.762.928

1.128.521.000

943.102.433

83,57%

12

Kecamatan Dramaga

3.266.346.000

2.952.552.101

90,39%

313.793.899

2.366.301.000

90,61%

222.082.818

900.045.000

808.333.919

89,81%

91.711.081

13

Kecamatan Ciampea

2.960.972.000

2.571.918.819

86,86%

389.053.181

1.952.514.000

87,88%

236.666.381

1.008.458.000

856.071.200

84,89%

152.386.800 163.509.004

14

Kecamatan Pamijahan

2.851.655.000

2.357.736.494

82,68%

493.918.506

1.909.314.000

82,69%

330.409.502

942.341.000

778.831.996

82,65%

15

Kecamatan Cibungbulang

3.117.385.000

2.759.655.200

88,52%

357.729.800

2.122.460.000

87,48%

265.659.168

994.925.000

902.854.368

90,75%

92.070.632

16

Kecamatan Rumpin

4.034.298.000

2.447.002.076

60,65%

1.587.295.924

3.087.594.000

55,09%

1.386.498.420

946.704.000

745.906.496

78,79%

200.797.504

17

Kecamatan Leuwiliang

3.124.484.000

2.531.404.784

81,02%

593.079.216

2.084.725.000

92,74%

151.321.716

1.039.759.000

598.001.500

57,51%

441.757.500

18

Kecamatan Cigudeg

2.847.692.000

2.428.530.088

85,28%

419.161.912

1.858.997.000

92,64%

136.815.017

988.695.000

706.348.105

71,44%

282.346.895

19

Kecamatan Parung Panjang

3.144.543.000

2.464.387.972

78,37%

680.155.028

2.230.137.000

80,04%

445.050.778

914.406.000

679.301.750

74,29%

235.104.250

20

Kecamatan Tenjo

3.301.546.000

2.055.998.584

62,27%

1.245.547.416

2.424.262.000

57,66%

1.026.367.416

877.284.000

658.104.000

75,02%

219.180.000

21

Kecamatan Jasinga

2.801.684.000

2.427.959.270

86,66%

373.724.730

1.870.809.000

93,18%

127.558.230

930.875.000

684.708.500

73,56%

246.166.500

22

Kecamatan Sukajaya

2.340.027.000

2.095.086.168

89,53%

244.940.832

1.495.652.000

93,24%

101.121.753

844.375.000

700.555.921

82,97%

143.819.079

23

Kecamatan Nanggung

2.338.857.000

1.888.844.728

80,76%

450.012.272

1.446.054.000

88,19%

170.733.168

892.803.000

613.523.896

68,72%

279.279.104

24

Kecamatan Kemang

4.070.611.000

3.468.810.687

85,22%

601.800.313

2.968.936.000

87,84%

360.922.099

1.101.675.000

860.796.786

78,14%

240.878.214

25

Kecamatan Bojong Gede

3.149.237.000

2.789.379.641

88,57%

359.857.359

2.241.141.000

87,72%

275.121.159

908.096.000

823.359.800

90,67%

84.736.200

26

Kecamatan Parung

3.058.421.000

2.374.431.481

77,64%

683.989.519

2.060.878.000

79,30%

426.531.285

997.543.000

740.084.766

74,19%

257.458.234


III - 23

BELANJA DAERAH

NO

Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi

Anggaran Setelah Perubahan Rp

2


Realisasi

Rp 4 2.147.331.444

% 5 80,99%

BELANJA LANGSUNG

Realisasi

Rp

Rp

7 504.010.556

8 1.782.957.000

27

Kecamatan Ranca Bungur

3 2.651.342.000

28

Kecamatan Gunung Sindur

2.820.526.000

2.575.104.831

91,30%

245.421.169

1.900.301.000

29

Kecamatan Ciseeng

3.092.240.000

2.064.457.968

66,76%

1.027.782.032

2.120.517.000

30

Kecamatan Ciawi

3.040.533.000

2.809.777.405

92,41%

230.755.595

2.021.123.000

% 9 81,32%

Sisa Anggran


Rp

Rp

10 = (7 - 8) 333.110.152

11 868.385.000

95,64%

82.812.931

60,89%

829.257.582

95,98%

81.319.046

Realisasi

Rp

Sisa Anggran

%

Rp

12 697.484.596

13 80,32%

14 = (11 - 12) 170.900.404

920.225.000

757.616.762

82,33%

162.608.238

971.723.000

773.198.550

79,57%

198.524.450

1.019.410.000

869.973.451

85,34%

149.436.549

31

Kecamatan Cijeruk

2.595.568.000

2.128.631.242

82,01%

466.936.758

1.691.879.000

82,53%

295.579.898

903.689.000

732.332.140

81,04%

171.356.860

32

Kecamatan Megamendung

3.172.512.000

2.733.776.169

86,17%

438.735.831

2.086.123.000

85,14%

309.898.931

1.086.389.000

957.552.100

88,14%

128.836.900

33

Kecamatan Cisarua

3.941.807.000

3.852.193.392

97,73%

89.613.608

2.802.184.000

100,00%

124.870

1.139.623.000

1.050.134.262

92,15%

89.488.738

3.380.030.000

2.447.965.746

72,42%

932.064.254

2.449.134.000

70,88%

713.232.110

930.896.000

712.063.856

76,49%

218.832.144

3.071.001.000

2.594.834.574

84,49%

476.166.426

2.096.648.000

89,13%

227.979.426

974.353.000

726.166.000

74,53%

248.187.000

34

Kecamatan Caringin

35

Kecamatan Tamansari

36

Kecamatan Cigombong

2.708.262.000

2.417.092.571

89,25%

291.169.429

1.795.367.000

88,94%

198.583.429

912.895.000

820.309.000

89,86%

92.586.000

37

Kecamatan Tenjolaya

2.598.508.000

2.140.738.918

82,38%

457.769.082

1.703.458.000

82,20%

303.133.441

895.050.000

740.414.359

82,72%

154.635.641

38

Kecamatan Tajurhalang

2.474.060.000

2.133.549.230

86,24%

340.510.770

1.638.440.000

86,39%

222.923.820

835.620.000

718.033.050

85,93%

117.586.950

39

Kecamatan Tanjungsari

2.304.744.000

2.032.884.360

88,20%

271.859.640

1.466.789.000

94,08%

86.848.460

837.955.000

652.943.820

77,92%

185.011.180

40

Kecamatan Leuwisadeng

2.618.556.000

2.328.562.076

88,93%

289.993.924

1.549.131.000

95,84%

64.503.294

1.069.425.000

843.934.370

78,91%

225.490.630

25

Badan Perijinan Terpadu

23.625.987.000

21.311.237.332

90,20%

6.868.747.000

6.630.560.267

96,53%

238.186.733

16.757.240.000

14.680.677.065

87,61%

2.076.562.935

26

Sekretariat KORPRI

4.432.266.000

3.978.876.283

89,77%

779.325.000

677.567.346

86,94%

101.757.654

3.652.941.000

3.301.308.937

90,37%

351.632.063

27

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

19.549.489.000

16.873.702.565

86,31%

5.310.259.000

4.821.698.288

90,80%

488.560.712

14.239.230.000

12.052.004.277

84,64%

2.187.225.723

28

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah

29

Dinas Pendapatan Daerah

30

Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Ketahanan Pangan

31

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

32

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

42.782.342.000

39.071.760.399

91,33%

8.981.487.000

8.652.994.627

96,34%

328.492.373

33.800.855.000

30.418.765.772,00

89,99%

3.382.089.228

100.928.023.000

88.621.697.709

87,81%

64.115.569.000

63.116.869.572

98,44%

998.699.428

36.812.454.000

25.504.828.137

69,28%

11.307.625.863

9.958.664.000

7.816.233.653

78,49%

2.206.005.000

1.780.485.621

80,71%

425.519.379

7.752.659.000

6.035.748.032

77,85%

1.716.910.968

44.745.747.000

40.915.855.119

91,44%

14.148.314.000

13.332.080.289

94,23%

816.233.711

30.597.433.000

27.583.774.830

90,15%

3.013.658.170

44.745.747.000

40.915.855.119

91,44%

14.148.314.000

13.332.080.289

94,23%

816.233.711

30.597.433.000

27.583.774.830

90,15%

3.013.658.170

18.739.887.000

17.306.504.889

92,35%

4.776.173.000

4.458.070.337

93,34%

318.102.663

13.963.714.000

12.848.434.552

92,01%

1.115.279.448

18.739.887.000

17.306.504.889

92,35%

4.776.173.000

4.458.070.337

93,34%

318.102.663

13.963.714.000

12.848.434.552

92,01%

1.115.279.448


III - 24


NO


2 33

Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Komunikasi dan Informatika

34

Dinas Komunikasi dan Informasi URUSAN PILIHAN Pertanian


Realisasi

Rp

Kearsipan


Rp

%

Rp

BELANJA LANGSUNG

Realisasi

Rp

%

Sisa Anggran


Rp

Rp

Realisasi

Rp

Sisa Anggran

%

Rp

3 11.978.281.000

4 10.896.329.288

5 90,97%

7 2.542.884.000

8 2.280.419.883

9 89,68%

10 = (7 - 8) 262.464.117

11 9.435.397.000

12 8.615.909.405

13 91,31%

14 = (11 - 12) 819.487.595

11.978.281.000

10.896.329.288

90,97%

2.542.884.000

2.280.419.883

89,68%

262.464.117

9.435.397.000

8.615.909.405

91,31%

819.487.595

33.021.192.000

30.714.096.249

93,01%

3.584.045.000

3.450.299.283

96,27%

133.745.717

29.437.147.000

27.263.796.966

92,62%

2.173.350.034

33.021.192.000

30.714.096.249

93,01%

3.584.045.000

3.450.299.283

96,27%

133.745.717

29.437.147.000

27.263.796.966

92,62%

2.173.350.034

191.710.761.000

169.639.785.752

88,49%

31.186.565.000

27.992.984.021

89,76%

3.193.580.979

160.524.196.000

141.646.801.731

88,24%

18.877.394.269

87.747.860.000

74.927.206.091

85,39%

20.663.887.000

18.463.290.233

89,35%

2.200.596.767

67.083.973.000

56.463.915.858

84,17%

10.620.057.142

35

Dinas Pertanian dan Kehutanan

44.988.100.000

37.411.701.517

83,16%

10.299.516.000

9.897.359.399

96,10%

402.156.601

34.688.584.000

27.514.342.118

79,32%

7.174.241.882

36

Dinas Peternakan dan Perikanan

42.759.760.000

37.515.504.574

87,74%

10.364.371.000

8.565.930.834

82,65%

1.798.440.166

32.395.389.000

28.949.573.740

89,36%

3.445.815.260

84.641.042.000

77.746.020.674

91,85%

5.471.951.000

5.198.950.301

95,01%

273.000.699

79.169.091.000

72.547.070.373

91,64%

6.622.020.627

84.641.042.000

77.746.020.674

91,85%

5.471.951.000

5.198.950.301

95,01%

273.000.699

79.169.091.000

72.547.070.373

91,64%

6.622.020.627

19.321.859.000

16.966.558.987

87,81%

5.050.727.000

4.330.743.487

85,74%

719.983.513

14.271.132.000

12.635.815.500

88,54%

1.635.316.500

19.321.859.000

16.966.558.987

87,81%

5.050.727.000

4.330.743.487

85,74%

719.983.513

14.271.132.000

12.635.815.500

88,54%

1.635.316.500

5.782.479.790.000

4.705.726.833.050

2.511.076.341.000

2.241.249.210.166

89,25%

269.827.130.834

3.271.403.449.000

2.464.477.622.884

75,33%

806.925.826.116

Energi dan Sumber Daya Mineral 37

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pariwisata

38

Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

Jumlah

81,38%

Sumber : DPKBD tentang Laporan Realisasi Belanja OPD Tahun 2014 (Data per tanggal 31 Desember 2014)


III - 25

Pada tabel 3.10. dapat dilihat pula bahwa capaian realisasi Belanja Daerah berdasarkan Urusan Pemerintahan. Capaian realisasi belanja tertinggi dicapai oleh 1) Urusan Komunikasi dan Informatika yaitu sebesar 93,01%, 2) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar 92,35%, 3) Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar 91,85%, sementara capaian realisasi terendah pada 1) Urusan Pemuda dan Olahraga sebesar 37,73%, 2) Urusan Lingkungan Hidup sebesar 67,48%, 3) Urusan Perumahan yairu sebesar 73,20%. Capaian realisasi BTL tertinggi dicapai oleh 1) Urusan Kesehatan yaitu sebesar 97,49%, 2) Urusan Komunikasi dan Informatika sebesar 96,27%, 3) Urusan Pekerjaan Umum sebesar 95,03%, dan capaian realisasi terendah pada 1) Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu sebesar 69,20% 2) Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebesar 77,40%, 3) Urusan Pemuda dan Olahraga yaitu sebesar 80,78%. Sementara untuk realisasi Belanja Langsung (BL), capaian realisasi BL tertinggi dicapai oleh 1) Urusan Pemberdayaan Perempuan yaitu sebesar 93,52%, 2) Urusan Komunikasi dan Informatika sebesar 92,62%, 3) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar 92,01%, dan capaian realisasi terendah pada 1) Urusan Pemuda dan Olahraga yaitu sebesar 36,73%, 2) Urusan Lingkungan Hidup sebesar 60,45%, 3) Urusan Pemerintahan Umum sebesar 67,41%. Apabila dicermati berdasarkan kontribusi terhadap realisasi keseluruhan, Urusan Wajib mencapai 81,14% dari total realisasi belanja sebesar Rp. 4.536.087.047.297,73 sementara

Urusan

Pilihan

sebesar

88,49%

dari

total

realisasi

belanja

sebesar

Rp.169.639.785.752,00.


III - 26

Tabel 3.11. Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2014 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi

NO

2

I

URUSAN WAJIB



Realisasi

Realisasi

BELANJA LANGSUNG Sisa Anggran


Realisasi

Sisa Anggran

Rp

Rp

%

Rp

Rp

%

Rp

Rp

Rp

%

Rp

3

4

5

7

8

9

10 = (7 - 8)

11

12

13

14 = (11 - 12)

5.590.769.029.000

4.536.087.047.298

81,14%

2.479.889.776.000

2.213.256.226.145

89,25%

266.633.549.855

3.110.879.253.000

2.322.830.821.153

74,67%

788.048.431.847

1

Pendidikan

1.919.778.768.000

1.667.436.505.524

86,86%

1.329.667.419.000

1.235.638.230.342

92,93%

94.029.188.658

590.111.349.000

431.798.275.182

73,17%

158.313.073.818

2

Kesehatan

826.389.378.000

654.011.133.750

79,14%

142.096.401.000

138.531.216.152

97,49%

3.565.184.848

684.292.977.000

515.479.917.598

75,33%

168.813.059.402

3

Pekerjaan Umum

944.856.382.000

795.025.365.891

84,14%

33.951.221.000

32.264.807.575

95,03%

1.686.413.425

910.905.161.000

762.760.558.316

83,74%

148.144.602.684

4

Perumahan

51.224.424.000

37.495.119.952

73,20%

13.885.623.000

11.744.301.291

84,58%

2.141.321.709

37.338.801.000

25.750.818.661

68,97%

11.587.982.339

5

Penataan Ruang

14.699.629.000

11.480.057.039

78,10%

5.110.268.000

4.369.042.192

85,50%

741.225.808

9.589.361.000

7.111.014.847

74,16%

2.478.346.153

6

Perencanaan Pembangunan

34.891.843.000

28.186.805.412

80,78%

7.782.384.000

6.848.603.701

88,00%

933.780.299

27.109.459.000

21.338.201.711

78,71%

5.771.257.289

7

Perhubungan

58.064.292.000

46.085.583.139

79,37%

18.136.904.000

14.701.791.405

81,06%

3.435.112.595

39.927.388.000

31.383.791.734

78,60%

8.543.596.266

8

Lingkungan Hidup

19.862.551.000

13.403.004.551

67,48%

4.215.171.000

3.943.459.220

93,55%

271.711.780

15.647.380.000

9.459.545.331

60,45%

6.187.834.669

9

Kependudukan dan Catatan Sipil

24.448.405.000

20.204.730.316

82,64%

6.949.775.000

4.809.527.603

69,20%

2.140.247.397

17.498.630.000

15.395.202.713

87,98%

2.103.427.287

10

Pemberdayaan Perempuan

43.068.391.000

39.432.287.179

91,56%

17.519.768.000

15.539.039.186

88,69%

1.980.728.814

25.548.623.000

23.893.247.993

93,52%

1.655.375.007

11

Tenaga Kerja

26.665.574.000

23.219.724.909

87,08%

7.759.767.000

6.789.553.056

87,50%

970.213.944

18.905.807.000

16.430.171.853

86,91%

2.475.635.147

12

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

37.483.424.000

31.191.612.796

83,21%

8.786.613.000

6.801.211.393

77,40%

1.985.401.607

28.696.811.000

24.390.401.403

84,99%

4.306.409.597

13

Pemuda dan Olahraga

216.664.507.000

81.753.740.424

37,73%

4.933.366.000

3.985.405.987

80,78%

947.960.013

211.731.141.000

77.768.334.437

36,73%

133.962.806.563

13

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

46.063.673.000

41.595.492.690

90,30%

15.259.560.000

13.763.584.585

90,20%

1.495.975.415

30.804.113.000

27.831.908.105

90,35%

2.972.204.895

14

Pemerintahan Umum

1.218.122.681.000

945.733.098.181

77,64%

838.784.120.000

690.005.582.665

82,26%

148.778.537.335

379.338.561.000

255.727.515.516

67,41%

123.611.045.484

15

Ketahanan Pangan

44.745.747.000

40.915.855.119

91,44%

14.148.314.000

13.332.080.289

94,23%

816.233.711

30.597.433.000

27.583.774.830

90,15%

3.013.658.170

16

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

18.739.887.000

17.306.504.889

92,35%

4.776.173.000

4.458.070.337

93,34%

318.102.663

13.963.714.000

12.848.434.552

92,01%

1.115.279.448


III - 27


NO

2



Realisasi

Realisasi

BELANJA LANGSUNG Sisa Anggran


Realisasi

Sisa Anggran

Rp

Rp

%

Rp

Rp

%

Rp

Rp

Rp

%

Rp

3

4

5

7

8

9

10 = (7 - 8)

11

12

13

14 = (11 - 12)

17

Kearsipan

11.978.281.000

10.896.329.288

90,97%

2.542.884.000

2.280.419.883

89,68%

262.464.117

9.435.397.000

8.615.909.405

91,31%

819.487.595

18

Komunikasi dan Informatika

33.021.192.000

30.714.096.249

93,01%

3.584.045.000

3.450.299.283

96,27%

133.745.717

29.437.147.000

27.263.796.966

92,62%

2.173.350.034

II

URUSAN PILIHAN

191.710.761.000

169.639.785.752

88,49%

31.186.565.000

27.992.984.021

89,76%

3.193.580.979

160.524.196.000

141.646.801.731

88,24%

18.877.394.269

1

Pertanian

87.747.860.000

74.927.206.091

85,39%

20.663.887.000

18.463.290.233

89,35%

2.200.596.767

67.083.973.000

56.463.915.858

84,17%

10.620.057.142

2

Energi dan Sumber Daya Mineral

84.641.042.000

77.746.020.674

91,85%

5.471.951.000

5.198.950.301

95,01%

273.000.699

79.169.091.000

72.547.070.373

91,64%

6.622.020.627

3

Pariwisata

19.321.859.000

16.966.558.987

87,81%

5.050.727.000

4.330.743.487

85,74%

719.983.513

14.271.132.000

12.635.815.500

88,54%

1.635.316.500

5.782.479.790.000

4.705.726.833.050

81,38%

2.511.076.341.000

2.241.249.210.166

89,25%

269.827.130.834

3.271.403.449.000

2.464.477.622.884

75,33%

806.925.826.116

Jumlah

Sumber : DPKBD tentang Laporan Realisasi Belanja OPD Tahun 2014 (Data per tanggal 31 Desember 2014)


III - 28

2. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Berdasarkan Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, perkiraan pendapatan daerah yang terkait dengan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut : A. Penerimaan Pembiayaan 1)

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2013 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2014 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2013.

2)

Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarannya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.

3)

Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.

4)

Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah.

B. Pengeluaran Pembiayaan 1)

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penganggaran dana bergulir dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima.


III - 30

2)

Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang Penyertaan Modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.

3)

Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.

4)

Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Penambahan penyertaan modal dilengkapi dengan analisis investasi, khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR) sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank Indonesia.

5)

Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan.

6)

Dalam rangka penguatan struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), bagian laba bersih PDAM yang layanannya belum mencapai 80% (delapan puluh persen) dari jumlah penduduk yang menjadi cakupan pelayanan PDAM harus diinvestasikan kembali untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, baik fisik maupun non fisik serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat, agar percepatan pemenuhan target pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan wilayah pedesaan sebanyak 60% (enam puluh persen) sesuai target Millenium Development Goal’s (MDG’s) tahun 2015 dapat segera tercapai.

7)

Untuk menganggarkan dana cadangan, pemerintah daerah harus menetapkan terlebih dahulu peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur tujuan


III - 31

pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan. 8)

Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

C. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan 1)

Pemerintah daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2014 bersaldo nihil.

2)

Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.

3)

Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA); (2) Pencairan dana cadangan; (3)

Penerimaan kembali dana

bergulir; (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; (5) Penerimaan pinjaman daerah; (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman; serta (7) Penerimaan piutang daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan tahun 2014 adalah :  Penganggaran (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2013 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2014 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2013.  Tahun 2014 tidak dianggarkan pencairan dana cadangan.  Penerimaan

kembali

dana

bergulir

dianggarkan

dalam

APBD

pada

akun

pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bogor Tahun Anggaran 2014

III - 32

investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.  Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah. 

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : (1) Pembentukan dana cadangan; (2) Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; (3) Pembayaran pokok utang; serta (4) Pemberian bantuan kepada pemerintah kecamatan. Kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun 2014 adalah :  Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, dapat dianggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penganggaran dana bergulir dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima.  Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah penyertaan modal sebelum tahun 2014, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.  Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM), dapat dilakukan penyertaan modal kepada bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  Dalam rangka penguatan struktur permodalan PDAM, bagian laba bersih PDAM yang layanannya belum mencapai 80 persen dari jumlah penduduk yang menjadi cakupan pelayanan PDAM harus diinvestasikan kembali untuk penambahan,


III - 33

peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, baik fisik maupun non fisik serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, dapat dilakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat, agar percepatan pemenuhan target pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80 persen dan wilayah pedesaan sebanyak 60 persen sesuai target Millenium Development Goal’s (MDG’s) tahun 2015 dapat segera tercapai.  Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

21

Tahun 2011. 

Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan  Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan pengendalian batas maksimal defisit APBD Tahun Anggaran 2014 dengan berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBD yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.  Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, maka anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Kabupaten Bogor

akan melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

3. Rencana dan Realisasi Pembiayaan Daerah Defisit anggaran yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2014, adalah sebesar Rp. 615.253.802.000,00, namun demikian sampai dengan 31 Desember 2013 justru terjadi surplus menjadi Rp. 625.659.930.039,00 karena terlampauinya target pendapatan daerah, efesiensi dari kegiatan, tidak terealisasinya sebagian anggaran yang direncanakan untuk belanja daerah serta ada kegiatan-kegiatan yang dianggarkan kembali di tahun 2014, sementara pada komponen pembiayaan dapat dijelaskan sebagai berikut : Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, kondisi anggaran pembiayaan daerah dijelaskan sebagai berikut :


III - 34

a. Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan Daerah yang dianggarkan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp.652.855.128.000,00 dan terealisasi 100,00%. b. Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran pembiayaan yang direncanakan untuk 1) pembentukan dana cadangan sebesar Rp.0,00 terealisasi 0,00%, 2) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp.56.936.000.000,00 terealisasi 86,94%. Dengan adanya surplus, kondisi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang terealisasi

sesuai

rencana,

maka

terdapat

surplus

setelah

pembiayaan

sebesar

Rp.1.249.242.886.752,85 yang akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA). Penjelasan jumlah SILPA diatas, akan disampaikan secara rinci dalam Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD Tahun Anggaran 2014 kepada DPRD

berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Tabel 3.12. Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2014 JUMLAH NO

U R A I A N

1

2

Anggaran Setelah Perubahan 3

Realisasi

%

SISA ANGGARAN

4

5

6=3-4

PEMBIAYAAN DAERAH

615.253.802.000

623.582.956.713

101,35%

(8.329.154.713)

Penerimaan Pembiayaan Daerah

672.189.802.000

673.082.956.713

100,13%

(893.154.713)

a

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

652.855.128.000

652.855.128.532

100,00%

(532)

b

Penerimaan Hasil Investasi Daerah

19.334.674.000

20.227.828.181

104,62%

(893.154.181)

a

Pengeluaran Pembiayaan Daerah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

56.936.000.000 56.936.000.000

49.500.000.000 49.500.000.000

86,94% 86,94%

7.436.000.000 7.436.000.000

-

1.249.242.886.752

0,00%

(1.249.242.886.752)

1

2

SURPLUS / (DEFISIT) SETELAH PEMBIAYAAN

Sumber Data : DPKBD tentang realisasi Pembiayaan Daerah T.A. 2014 (per tanggal 31 Desember 2014)

Rekapitulasi secara ringkas mengenai kinerja keuangan daerah, yang meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan pada APBD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2013 disajikan pada Tabel 3.13.


III - 35

Tabel 3.13. Rekapitulasi Realisasi APBD Kabupaten Bogor Tahun 2014 JUMLAH NO

U R A I A N

1

2

I 1

Anggaran Setelah Perubahan 3

Realisasi

%

SISA ANGGARAN

4

5

6=3-4

PENDAPATAN DAERAH

5.167.225.988.000

5.331.386.763.089

103,18%

(164.160.775.089)

Pendapatan Asli Daerah

1.481.027.789.000

1.666.229.999.426

112,50%

(185.202.210.426)

a

Hasil Pajak Daerah

979.488.814.000

1.131.780.173.644

115,55%

(152.291.359.644)

b

Hasil Retribusi Daerah

192.222.666.000

227.698.122.452

118,46%

(35.475.456.452)

c

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

15.109.074.000

15.109.074.955

100,00%

(955)

d

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

294.207.235.000

291.642.628.375

99,13%

2.564.606.625

2

Dana Perimbangan a

2.455.547.101.000

2.497.337.232.379

101,70%

(41.790.131.379)

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

209.604.570.000

251.394.700.479

119,94%

(41.790.130.479)

Bagi Hasil Pajak

142.385.356.000

143.864.746.705

101,04%

(1.479.390.705)

67.219.214.000

107.529.953.774

159,97%

(40.310.739.774)

2.055.944.991.000

2.055.944.991.900

100,00%

(900)

189.997.540.000

189.997.540.000

100,00%

-

1.230.651.098.000

1.167.819.531.284

94,89%

62.831.566.716

503.824.000

4.475.000.000

888,21%

(3.971.176.000) 12.163.556.556

Bagi Hasil Bukan Pajak b

Dana Alokasi Umum

c

Dana Alokasi Khusus

3

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah a

Pendapatan Hibah

b

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

536.606.382.000

524.442.825.444

97,73%

c

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

469.126.565.000

469.126.565.000

100,00%

-

d

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

221.559.850.000

166.591.325.384

75,19%

54.968.524.616

e

Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

132.487.000

461.825.085

348,58%

(329.338.085)

f

Dana Alokasi Cukai hasil Tembakau

2.721.990.000

2.721.990.371

100,00%

(371)

II

BELANJA DAERAH

5.782.479.790.000

4.705.726.833.050

81,38%

1.076.752.956.950

1


2.511.076.341.000

2.241.249.210.166

89,25%

269.827.130.834

a

BELANJA PEGAWAI

1.943.103.707.000

1.791.719.987.995

92,21%

151.383.719.005

b

BELANJA HIBAH

130.686.700.000

95.681.309.260

73,21%

35.005.390.740

c

BELANJA BANTUAN SOSIAL

15.496.385.000

11.918.385.000

76,91%

3.578.000.000

d

BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA BELANJA TIDAK TERDUGA

97.632.832.000

95.016.229.936

97,32%

2.616.602.064

284.156.717.000

234.050.680.258

82,37%

50.106.036.742

40.000.000.000

12.862.617.717

32,16%

27.137.382.283

3.271.403.449.000

2.464.477.622.884

75,33%

806.925.826.116

385.784.157.000

337.502.295.900

87,48%

48.281.861.100

e

f 2

BELANJA LANGSUNG a

BELANJA PEGAWAI

b

BELANJA BARANG DAN JASA

1.266.236.150.000

1.030.979.149.381

81,42%

235.257.000.619

c

BELANJA MODAL

1.619.383.142.000

1.095.996.177.603

67,68%

523.386.964.397

(615.253.802.000)

625.659.930.039

SURPLUS / (DEFISIT)


-101,69%

(1.240.913.732.039)

III - 36

JUMLAH Anggaran Setelah Perubahan 3

Realisasi

%

SISA ANGGARAN

4

5

6=3-4

NO

U R A I A N

1

2

III

PEMBIAYAAN DAERAH

615.253.802.000

623.582.956.713

101,35%

(8.329.154.713)

1

Penerimaan Pembiayaan Daerah

672.189.802.000

673.082.956.713

100,13%

(893.154.713)

a

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

652.855.128.000

652.855.128.532

100,00%

(532)

b

Penerimaan Hasil Investasi Daerah

19.334.674.000

20.227.828.181

104,62%

(893.154.181)

Pengeluaran Pembiayaan Daerah

56.936.000.000

49.500.000.000

86,94%

7.436.000.000

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

56.936.000.000

49.500.000.000

86,94%

7.436.000.000

-

1.249.242.886.752

0,00%

(1.249.242.886.752)

2 a

SURPLUS / (DEFISIT) SETELAH PEMBIAYAAN

Sumber Data : DPKBD tentang Realisasi APBD Kabupaten Bogor T.A. 2014 (per tanggal 31 Desember 2014)

Gambar 3.3 Rekapitulasi Realisasi APBD Kabupaten Bogor Tahun 2014


III - 37

2. Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan pengelolaan Belanja Daerah, terdapat beberapa permasalahan yaitu: a. Belanja Tidak Langsung 1) Tidak terealisasinya belanja pegawai dikarenakan dalam perencanaan penerimaan CPNS tahun 2014 gaji pokok yang diperhitungkan untuk 6 bulan ke depan terhitung dari bulan Juni-Desember 2014. Pada tahun berjalan gaji pokok PNS baru diangkat pada tahun 2014, selain itu masih adanya sisa anggaran tunjangan umum dan tunjangan fungsional sebagai akibat dari adanya dinamika jumlah pegawai yang disebabkan purna bhakti pada tahun 2014; 2) Tidak terealisasinya belanja hibah dan bantuan sosial sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dikarenakan tidak terpenuhinya kelengkapan administrasi pemohon hibah dan bantuan sosial sesuai dengan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sehingga alokasi dana hibah dan bantuan sosial dikembalikan lagi ke kas daerah; 3) Realisasi belanja tidak terduga digunakan untuk kepentingan penanggulangan bencana alam dan pengembalian (restitusi) pajak daerah pada tahun bersangkutan, sehingga belanja tidak terduga hanya direalisasikan sesuai dengan kebutuhan pada tahun 2013. b. Belanja Langsung Belanja langsung tidak dapat terealisasi sebagaimana yang telah dianggarkan pada tahun 2014, pengaruh yang cukup siginifikan atas tidak terealisasinya belanja langsung disebabkan oleh : 1) Banyaknya pekerjaan yang tidak selesai di setiap SKPD dikarenakan gagal lelang ataupun tidak cukup waktu untuk penyelesaian pekerjaan, sehingga berdampak terhadap realisasi belanja modal yang tidak sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan; 2) Kegiatan-kegiatan yang didanai oleh Bantuan Provinsi tidak terealisasi sebagaimana yang telah dianggarkan pada tahun 2014 dikarenakan terdapat perbedaan dasar penentuan nilai pencairan dana kegiatan, Provinsi akan mencairkan dana sesuai dengan nilai yang tercantum dalam nilai kontrak kerja sehingga akan mempengaruhi capaian realisasi belanja modal pada belanja langsung. Berkenaan dengan permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan antara lain : 1) Rencana alokasi anggaran belanja gaji pegawai pada Belanja Tidak Langsung diperhitungkan dan disesuaikan dengan kondisi riil pegawai di lingkup pemerintah Kabupaten Bogor serta meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan penerimaan CPNS.


III - 38

2) Memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang mengajukan permohonan dana hibah dan bantuan sosial agar mematuhi tata tertib pengajuan hibah bantuan sosial sesuai dengan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Bogor Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui media massa ataupun kegiatan tatap muka yang dilaksanakan oleh Bupati kepada masyarakat seperti Rebo Keliling dan Jumat Keliling. Kegiatan-kegiatan yang didanai dari DAK maupun Bantuan Provinsi yang tidak terselesaikan pada tahun anggaran 2013, anggaran kegiatannya dialokasikan kembali pada tahun 2014 dengan perhitungan yang disesuaikan dengan kondisi riil pencairan dana kegiatan tersebut.


III - 39

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

Urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor terdiri dari 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan meliputi 37 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), untuk melihat capaian kinerja program dari setiap urusan yang dilaksanakan oleh SKPD digunakan skala nilai peringkat kinerja sesuai dengan yang tercantum dalam tabel VII.C1 lampiran VII Permendagri 54 tahun 2010 yaitu : SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA

NO

INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA

KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA

(1)

91% ≤ 100%

SANGAT TINGGI

(2)

76% ≤ 90%

TINGGI

(3)

66% ≤ 75%

SEDANG

(4)

51% ≤ 65%

RENDAH

(5)

≤ 50%

SANGAT RENDAH

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut: (1)

Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

(2)

Hasil Sedang Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

(3)

Hasil Rendah dan Sangat Rendah Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.


III - 40

A.

URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN 1. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.1

DINAS PENDAPATAN DAERAH 1. Program dan Kegiatan Pada Tahun Anggaran 2014, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor memberikan kontribusi terhadap pencapaian kebijakan prioritas pembangunan daerah yang kelima, yaitu Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, kontribusi pencapaian kebijakan tersebut ditandai dengan capaian rata-rata Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebesar 101,75 %, dengan predikat kinerja Sangat Tinggi. Uraian capaian kinerja indikator kinerja kunci tersebut sebagai berikut : 1) Jumlah dan macam pajak daerah serta retribusi daerah, dari rencana 10 pajak dan 16 retribusi, terealisasi 10 pajak daerah dan 16 retribusi atau 100%; 2) Optimalnya penerimaan pendapatan daerah dari rencana sebesar Rp. 5.167.225.988.100, terealisasi Rp. 5.348.269.477.936 atau 103,50 %. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) tersebut telah mencapai sasaran yaitu : meningkatnya pendapatan daerah. Pencapaian Indikator Kinerja Kunci diatas merupakan hasil kontribusi dari pelaksanaan 6 program dan 71 kegiatan, dengan uraian sebagai berikut : 1) Program peningkatan dan pengelolaan keuangan daerah, dengan 31 kegiatan; 2) Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan 17 kegiatan; 3) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan 11 kegiatan; 4) Program peningkatan disiplin aparatur, dengan 1 kegiatan; 5) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dengan 3 kegiatan; 6) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan 8 kegiatan; 2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2014 menghasilkan rata-rata capaian Indikator Kinerja Output sebesar 91,37 %, termasuk dalam kategori predikat Sangat Tinggi, adapun realisasi keseluruhan anggaran sebesar Rp.26.089.642.859,- atau 70,87 %, dari total rencana anggaran sebesar Rp.36.812.454.000,-, uraian kegiatan beserta capaian indikator kinerja outputnya sebagai berikut : 1) Program peningkatan dan pengelolaan keuangan daerah terdiri dari 31 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :


III - 41

1.1.

Kegiatan

intensifikasi

pendapatan

daerah,

dan

ekstensifikasi

dari

rencana

sumber-sumber

anggaran

sebesar

Rp.571.938.000,- terealisasi sebesar Rp.456.503.300,- atau 79,82 % dengan output dari rencana jumlah 3 dokumen terealisasi sebanyak 3 dokumen atau 100 %; 1.2.

Kegiatan penyusunan data dan perhitungan bagian desa dari hasil penerimaan pendapatan daerah, dari rencana anggaran sebesar

Rp.185.817.000,-

terealisasi

sebesar

Rp.164.274.921 atau 88,41 %, dengan output dari rencana jumlah 2 dokumen terealisasi sebanyak 2 dokumen atau 100 %; 1.3.

Kegiatan penagihan pajak daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp.532.462.000,- terealisasi sebesar Rp.500.433.200,atau 93,98 %, dengan output dari rencana jumlah penagihan sebesar

Rp.545.221.635.000,-

terealisasi

sebesar

Rp.545.221.635.000,- atau 100 %; 1.4.

Kegiatan pemeriksaan dan pengendalian pajak daerah, dari rencana

anggaran

sebesar

Rp.622.404.000,-

terealisasi

sebesar Rp.566.314.596,- atau 90,99 %, dengan output dari rencana 2 dokumen terealisasi 2 dokumen atau 100 %; 1.5.

Kegiatan perhitungan dan penetapan pajak daerah, dari rencana

anggaran

sebesar

Rp.146.234.000,-

terealisasi

sebesar Rp.138.863.100,- atau 94,96 %, dengan output dari rencana 8 jenis pajak daerah terealisasi 8 jenis pajak daerah atau 100 %; 1.6.

Kegiatan pengolahan data penerimaan pendapatan daerah, dari rencana

anggaran

sebesar

Rp.330.840.000,-

terealisasi


Kegiatan pelayanan dan pengadministasian benda berharga, dari rencana anggaran sebesar Rp.122.897.000,- terealisasi sebesar Rp.117.759.000,- atau 95,82 %, dengan output dari rencana 3 jenis pajak daerah dan 12 retribusi daerah yang dilayani terealisasi sebanyak 3 jenis pajak dan 12 retribusi daerah atau 100 %;


III - 42

1.8.

Kegiatan pendistribusian dan pengendalian SPPT PBB, dari rencana

anggaran

sebesar

Rp.848.806.000,-

terealisasi

sebesar Rp.627.656.500,- atau 73,95 %, dengan output dari rencana 1.700.000 SPPT PBB terealisasi 1.750.000 SPPT PBB atau 102,94 %; 1.9.

Kegiatan sosialisasi pendapatan daerah, dari rencana anggaran sebesar

Rp.1.291.280.000,-

terealisasi

sebesar

Rp.915.411.150,- atau 70,89 %, dengan output dari rencana 4 jenis media terealisasi sebanyak 4 jenis media atau 100 %; 1.10.

Kegiatan pembinaan aparatur pelaksana pemungutan pajak daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp.832.122.000,terealisasi sebesar Rp.613.094.442,-

atau 73,68 %, dengan

output dari rencana 100 orang peserta bimtek (4 angkatan), terealisasi sebanyak 100 orang (4 angkatan) atau 100 %; 1.11.

Kegiatan penyusunan produk hukum di bidang pajak daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp.215.590.000,- terealisasi sebesar Rp.149.766.539,- atau 69,47 %, dengan output dari rencana 4 Raperbub, terealisasi 4 Raperbub atau 100 %;

1.12.

Kegiatan penagihan dan monitoring PBB, dari rencana anggaran

sebesar

Rp.1.177.933.000,-

terealisasi

sebesar

Rp.668.519.050,- atau 59,80 %, dengan output dari rencana sebesar Rp.195.000.000.000,-

tagihan PBB,

terealisasi

sejumlah Rp.222.541.805.478,- atau 114,12%; 1.13.

Kegiatan pelayanan validasi BPHTB, dari rencana anggaran sebesar Rp.729.562.000,- terealisasi sebesar Rp.661.009.317,atau 90,60 %, dengan output dari rencana 45.000 berkas validasi terealisasi sebanyak

47.523

berkas validasi atau

105,61 %; 1.14.

Kegiatan penelitian dan verifikasi SSPD BPHTB, dari rencana anggaran

sebesar

Rp.527.554.000,-

terealisasi

sebesar

Rp.306.757.738,- atau 58,15 %, dengan output dari rencana 45.000 SSPD BPHTB yang terealisasi sebanyak 47.523 berkas atau 105,61%;


III - 43

1.15.

Kegiatan evaluasi dan pengendalian BPHTB, dari rencana anggaran

sebesar

Rp.477.533.000,-

terealisasi

sebesar

Rp.398.600.475,- atau 83,47 %, dengan output dari rencana 12 jenis

laporan

dan

penerimaan

BPHTB

sebesar

Rp

310.000.000.000, terealisasi sebanyak 12 jenis laporan dan penerimaan BPHTB sebesar Rp 408.367.255.804,- atau 110,58 %; 1.16.

Kegiatan penagihan dan pengadministrasian dana transfer, dari rencana

anggaran

sebesar

Rp.630.000.000,-

terealisasi

sebesar Rp.348.528.092,- atau 55,32 %, dengan output dari rencana sebesar Rp. 3.686.198.199,000- terealisasi sejumlah Rp. 3.665.206.602.823,- atau 99,43 %; 1.17.

Kegiatan pendaftaran wajib pajak daerah, dari rencana anggaran

sebesar

Rp.275.106.000,-

terealisasi

sebesar

Rp.246.851.720,- atau 89,73 %, dengan output dari rencana pendaftaran 8 jenis pajak daerah terealisasi sebanyak 8 jenis pajak daerah atau 100 %; 1.18.

Kegiatan pendataan wajib pajak daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp.491.744.000,- terealisasi sebesar Rp.462.320.900,atau 94,02%, dengan output dari rencana pendataan 8 jenis pajak daerah terealisasi sebanyak 8 jenis pajak daerah atau 100 %;

1.19.

Kegiatan penerbitan dan pendistribusian dokumen ketetapan pajak daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp.382.232.000,terealisasi sebesar Rp.370.157.650,-

atau 96,59 %, dengan

output dari rencana 8 ketetapan 8 jenis pajak daerah terealisasi sebanyak 8 jenis pajak daerah atau 100 %; 1.20.

Kegiatan penyusunan target penerimaan pendapatan daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp.299.561.000,- terealisasi sebesar Rp.248.956.000,- atau 83,11 %, dengan output dari rencana 3 dokumen terealisasi sebanyak 3 dokumen atau 100 %;

1.21.

Kegiatan analisa zona nilai tanah, dari rencana anggaran sebesar Rp.867.795.000,- terealisasi sebesar Rp.527.215.239,-


III - 44

atau 60,75 %, dengan output dari rencana 9 kecamatan terealisasi 9 kecamatan atau 100 %; 1.22.

Kegiatan up dating data PBB, dari rencana anggaran sebesar Rp.943.200.000,- terealisasi sebesar Rp. 926.746.450,- atau 98,26 %, dengan output dari rencana 434 Desa/Kelurahan terealisasi sebanyak 434 Desa/Kelurahan atau 100 %;

1.23.

Kegiatan pendataan objek pajak PBB, dari rencana anggaran sebesar Rp.841.672.000,- terealisasi sebesar Rp.800.171.272,atau 95,07%, dengan output dari rencana 40 kecamatan terealisasi sebanyak 40 kecamatan atau 100 %;

1.24.

Kegiatan pengolahan data BPHTB dan Teknologi Informasi, dari rencana anggaran sebesar Rp.198,622000,- terealisasi sebesar Rp.182.535.550,- atau 91,90 %, dengan output dari rencana 45.000 berkas validasi terealisasi sebanyak 47,523 berkas validasi atau 100%;

1.25.

Kegiatan penerapan sistem pelaporan on line pajak hotel dan restoran, dari rencana anggaran sebesar Rp.2.850.876.000,terealisasi sebesar Rp.401.200.000,- atau 14,07 %, dengan output dari rencana 200 titik dan 1 sistem terealisasi sebanyak 175 titik dan 1 sistem atau 93,75 %;

1.26.

Kegiatan

penanganan

keberatan,

pengurangan

dan

kompensasi, dari rencana anggaran sebesar Rp.378.877.000,terealisasi sebesar Rp.323.038.600,- atau 85,26 %, dengan output dari 275 pemohon terealisasi sebanyak 683 pemohon (keberatan

120

pemohon,

pengurangan

94

pemohon,

pembetulan 294 pemohon, restitusi dan kompensasi 34 pemohon dan pembatalan perorangan serta kolektif 141 pemohon), atau 248,36 %; 1.27.

Kegiatan verifikasi data objek PBB, dari rencana anggaran sebesar Rp.299.408.195,- terealisasi sebesar Rp.150.345.000,atau 50,21%, dengan output dari rencana 40 kecamatan terealisasi sebanyak 40 kecamatan atau 100 %;

1.28.

Kegiatan

penilaian

PBB

pada

sektor

telekomunikasi

(Tower/BTS), dari rencana anggaran sebesar Rp.827.997.000,Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bogor Tahun Anggaran 2014

III - 45

terealisasi sebesar Rp.620.428.319,- atau 74,93 %, dengan output dari rencana 1 dokumen

terealisasi sebanyak 1

dokumen atau 100 %; 1.29.

Kegiatan pengelolaan teknologi informasi PBB, dari rencana anggaran

sebesar

Rp.646.000.000,-

terealisasi

sebesar

Rp.440.181.350,- atau 68,14%, dengan output dari rencana 1 sistem terealisasi sebanyak 1 sistem atau 100 %; 1.30.

Kegiatan integrasi sistem aplikasi pendapatan daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp.450.000.000,- tidak terealisasi,atau 0 %, dengan output dari rencana 1 sistem, tidak terealisasi, atau 0 %;

1.31.

Kegiatan penerapan ISO pelayanan pajak daerah, dari rencana anggaran

sebesar

Rp.176,544.000,-

terealisasi

sebesar

Rp.146.013.500,- atau 82,71 %, dengan output dari rencana 1 dokumen terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100 %; 2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 17 kegiatan dengan perincian sebagai berikut : 2.1.

Kegiatan jasa surat menyurat, dari rencana anggaran sebesar Rp.16.830.000,- terealisasi sebesar Rp.16.830.000,- atau 100 %, dengan output dari rencana pengadaan materai Rp 6.000 sebanyak 3.000 lembar dan Materai Rp 3.000 sebanyak 3.000 lembar, terealisasi materai Rp 6.000 sebanyak 3.000 lembar dan Materai Rp 3000 sebanyak 3.000 lembar atau 100 %;

2.2.

Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dari rencana anggaran sebesar Rp.1.752.848.000,terealisasi sebesar Rp.1.292.181.177,- atau 73,72%, dengan output dari rencana 4 jenis (Jaringan Listrik, Jaringan Telepon, air dan Jaringan Internet), terealisasi 4 jenis atau 100 %;

2.3.

Kegiatan

penyediaan

jasa

pemeliharaan

dan

perizinan

kendaraan, dari rencana anggaran sebesar Rp.96.600.000,terealisasi sebesar Rp.41.156.200,- atau 42,60 %, dengan output dari rencana perpanjangan STNK 38 unit kendaraan


III - 46

roda 4 dan 103 unit kendaraan roda 2 terealisasi 38 unit kendaraan roda 4 dan 103 unit kendaraan roda 2 atau 100 %; 2.4.

Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor, dari rencana anggaran

sebesar

Rp.358.064.000,-

terealisasi

sebesar

Rp.330.347.280,- atau 92,96 %, dengan output dari rencana 14 orang penyediaan jasa kebersihan kantor terealisasi 14 orang penyediaan jasa kebersihan kantor atau 100 %; 2.5.

Kegiatan penyediaan alat tulis kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp.400.000.000,- terealisasi sebesar Rp.299.551.340,atau 74,89 %, dengan output dari rencana 48 jenis penyediaan alat tulis kantor terealisasi 48 jenis penyediaan alat tulis kantor atau 100 %;

2.6.

Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dari rencana

anggaran

sebesar

Rp.142.990.000,-

terealisasi

sebesar Rp.114.305.900,- atau 79,94 %, dengan output dari rencana 35 jenis cetakan dan 200.000 lembar penggandaan terealisasi 35 jenis cetakan dan 200.000 lembar penggandaan atau 100 %; 2.7.

Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor,

dari

rencana

anggaran

sebesar

Rp.53.014.000,- terealisasi sebesar Rp.50.301.410 atau 94,88 %, dengan output dari rencana penggunaan selama 12 bulan dengan 11 jenis komponen terealisasi selama 12 bulan dengan 12 jenis komponen atau 100 %; 2.8.

Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan, dari rencana anggaran sebesar Rp.197.490.000,terealisasi sebesar Rp.192.230.800,- atau 97,34%, dengan output dari rencana 3 buku peraturan perundang-undangan dan 10 jenis koran dan majalah terealisasi 3 buku peraturan perundang-undangan dan 10 jenis koran dan majalah atau 100 %;

2.9.

Kegiatan penyediaan Bahan Logistik Kantor, dari rencana anggaran

sebesar


Rp.

22.517.000,-

terealisasi

sebesar

III - 47

Rp.16.664.000,- atau 74,01 %, dengan output dari rencana 10 tabung terealisasi 10 tabung atau 100 %; 2.10.

Kegiatan penyediaan makanan dan minuman, dari rencana anggaran

sebesar

Rp.770.500.000,-

terealisasi

sebesar

Rp.706.840.000,- atau 91,74 %, dengan output dari rencana 12 bulan terealisasi 12 bulan atau 100 %; 2.11.

Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp.957.630.000,terealisasi sebesar Rp.892.450.084,- atau 93,19 %, dengan output dari rencana 12 bulan terealisasi 12 bulan atau 100 %;

2.12.

Kegiatan

penyediaan

jasa

tenaga

pendukung

administrasi/teknis perkantoran, dari rencana anggaran sebesar Rp.194.500.000,- terealisasi sebesar Rp.94.250.000,- atau 48,46%, dengan output dari rencana 12 bulan dengan jumlah tenaga kontrak 8 orang dan pengelola kearsipan 3 orang terealisasi 12 bulan dengan jumlah tenaga kontrak 8 orang dan pengelola kearsipan 3 orang atau 100 %; 2.13.

Kegiatan pelayanan dokumentasi dan arsip SKPD, dari rencana anggaran

sebesar

Rp.166.260.000,-

terealisasi

sebesar

Rp.158.344.600,- atau 95,24 %, dengan output dari rencana 1 tahun terealisasi 1 tahun atau 100 %; 2.14.

Kegiatan penyediaan pelayanan administrasi barang, dari rencana anggaran sebesar Rp.28.509.000,- terealisasi sebesar Rp.20.208.750,- atau 70,89 %, dengan output dari rencana 4 jenis ATK, 12 buku laporan dan 25.000 lembar penggandaan terealisasi 4 jenis ATK, 12 buku laporan dan 25.000 lembar penggandaan atau 100 %;

2.15.

Kegiatan penyediaan sewa tempat, dari rencana anggaran sebesar Rp.750.000.000,- terealisasi sebesar Rp.600.000.000,atau 80,00%, dengan output dari rencana 20 gedung terealisasi 20 gedung atau 100%;

2.16.

Kegiatan penyediaan pengelolaan administrasi kepegawaian, dari rencana anggaran sebesar Rp.95.486.000,- terealisasi


III - 48


Kegiatan pengamanan sarana dan prasarana perkantoran, dari rencana

anggaran

sebesar

Rp.981.000.000,-

terealisasi

sebesar Rp.782.775.000,- atau 79,79 %, dengan output dari rencana 12 orang di kantor pusat dan 40 orang di UPT terealisasi 12 orang di kantor pusat dan 40 orang di UPT atau 100 %. 3) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, terdiri dari 11 kegiatan dengan perincian sebagai berikut : 3.1.

Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional, dari rencana anggaran

sebesar

Rp.1.206.250.000,-

terealisasi

sebesar

Rp.1.125.350,000,- atau 93,29 %, dengan output dari rencana 6 unit kendaraan roda 4 terealisasi 6 Unit kendaraan oda 4 atau 100 %; 3.2.

Kegiatan pengadaan peralatan kantor, dari rencana anggaran sebesar

Rp.1.395.188.800,-

terealisasi

sebesar

Rp.1.119.939,320,- atau 80,27 %, dengan output dari rencana 7 jenis peralatan kantor terealisasi sebanyak 7 jenis peralatan kantor atau 100 %; 3.3.

Kegiatan

pengadaan

anggaran

sebesar

perlengkapan

kantor,

Rp.2.374.118.000,-

dari

rencana

terealisasi

sebesar

Rp.1.558.401.200,- atau 65,64 %, dengan output dari rencana pengadaan 8 jenis perlengkapan kantor terealisasi sebanyak 8 jenis perlengkapan kantor atau 100 %; 3.4.

Kegiatan

pengadaan

telekomunikasi,

instalasi

dari

jaringan

rencana

listrik

anggaran

dan

sebesar

Rp.290.000.000,- terealisasi sebesar Rp.97.000.000,-

atau

33,45 %, dengan output dari rencana 1 jaringan listrik dan telekomunikasi terealisasi 1 jaringan atau 100 %; 3.5.

Pemeliharaan anggaran

rutin/berkala

sebesar


gedung

Rp.357.153.000,-

kantor,

dari

rencana

terealisasi

sebesar

III - 49

Rp.160.079.000,- atau 44,82 %, dengan output dari rencana 4 jenis terealisasi 3 jenis atau 75%; 3.6.

Kegiatan

pemeliharaan

dinas/operasional,

dari

rutin/berkala

rencana

anggaran

kendaraan sebesar

Rp.529.525.000,- terealisasi sebesar Rp.273.395.640,- atau 51,63 %, dengan output dari rencana 106 unit kendaraan 2 dan 39 unit kendaraan 4 terealisasi 88kendaraan roda24 dan 39 kendaraan roda 4 atau 91,51 %; 3.7.

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp.333.348.000,- terealisasi sebesar Rp.243.628.600,- atau 73,09 %, dengan output dari rencana 4 jenis terealisasi 4 jenis atau 100 %;

3.8.

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala taman halaman kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp.302.945.005,- terealisasi sebesar Rp.81.975.000 atau 27,06 % dengan output dari rencana pemeliharaan taman/halaman kantor seluas 353 m2 terealisasi pemeliharaan taman/halaman kantor seluas 353 m2 atau 100 %;

3.9.

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala instalasi jaringan listrik dan komunikasi, dari rencana anggaran sebesar Rp.85.000.000,kegiatan tersebut tidak terealisasi, dengan output dari rencana 1 jaringan, tidak terealisasi atau 0 %;

3.10.

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala jaringan komputerisasi, dari rencana anggaran sebesar Rp.2.274.427.000,- terealisasi sebesar Rp.1.709.613.076,- atau 75.17%, dengan output dari rencana 32 jaringan internet terealisasi 32 jaringan atau 100%.

3.11.

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala bangunan menara/media sosialisasi, dari rencana anggaran sebesar Rp.41.509.000,kegiatan tersebut tidak terealisasi, dengan output dari rencana 1 bangunan menara tidak terealisasi atau 0 %.

4) Program peningkatan disiplin aparatur terdiri dari 1 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :


III - 50

4.1.

Kegiatan pakaian dinas beserta perlengkapannya, dari rencana anggaran

sebesar

Rp.60.600.000,-

terealisasi

sebesar

Rp.52.244.000,- atau 86,21%, dengan output dari rencana 261 orang terealisasi 261 orang atau 100 %; 5) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur terdiri dari 3 kegiatan dengan perincian sebagai berikut : 5.1.

Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal,

dari rencana

anggaran sebesar Rp.64.000.000,- kegiatan tersebut tidak terealisasi atau 0 %; 5.2.

Kegiatan pembinaan mental dan rohani bagi aparatur, dari rencana

anggaran

sebesar

sebesar Rp.86.505.000,-

Rp.123.560.000,-

terealisasi

atau 70,01 %, dengan output dari

rencana 125 orang (24 kali) terealisasi 125 orang (24 kali) atau 100 %; 5.3.

Kegiatan pendidikan dan pelatihan non formal, dari rencana anggaran

sebesar

Rp.518.000.000,-

terealisasi

sebesar

Rp.372.400.000,- atau 71,89 %, dengan output dari rencana 261 orang (6 kali) untuk sinergitas dan 125 orang (27 kali) untuk senam terealisasi 261 orang (6 kali) untuk sinergitas dan 125 orang (27 kali) untuk senam atau 100 %; 6) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan terdiri dari 8 kegiatan dengan perincian sebagai berikut : 6.1.

Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, dari rencana anggaran sebesar Rp.70.000.000,- terealisasi sebesar Rp.67.682.950,- atau 96,69 %, dengan output dari rencana 2 dokumen

terealisasi

sebanyak 2 dokumen atau 100 %; 6.2.

Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan semesteran, dari rencana anggaran sebesar Rp.11.683.000,- terealisasi sebesar Rp.11.682.780,-

atau 100 %, dengan output dari rencana 2

dokumen terealisasi sebanyak 2 dokumen atau 100 %;


III - 51

6.3.

Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun, dari rencana anggaran sebesar Rp.11.583.000,- terealisasi sebesar Rp.11.582.610,-

atau 100 %, dengan output dari rencana 1

dokumen terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100 %; 6.4.

Kegiatan penyusunan perencanaan anggaran, dari rencana anggaran

sebesar

Rp.234.000.000,-

terealisasi

sebesar

Rp.207.205.300,- atau 88,55 %, dengan output dari rencana 65 dokumen DPA SKPD Tahun 2014, 65 dokumen DPPA SKPD tahun 2015 dan 65 Dokumen Pra RKA dan RKA SKPD Tahun 2015 terealisasi 65 dokumen DPA SKPD Tahun 2014, 65 dokumen DPPA SKPD tahun 2015 dan 65 Dokumen Pra RKA dan RKA SKPD Tahun 2015 atau 100 %; 6.5.

Kegiatan penatausahaan keuangan SKPD, dari rencana anggaran

sebesar

Rp.158.320.000,-

terealisasi

sebesar

Rp.152.646.000,- atau 96,42 %, dengan output dari rencana 24 dokumen terealisasi sebanyak 24 dokumen atau 100 %; 6.6.

Kegiatan penyusunan renstra dan renja SKPD, dari rencana anggaran

sebesar

Rp.70.000.000,-

terealisasi

sebesar

Rp.68.380.600,- atau 97,69 %, dengan output dari rencana 3 dokumen terealisasi 3 dokumen atau 100 %; 6.7.

Kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan SKPD, dari rencana anggaran sebesar Rp.60.000.000,- terealisasi sebesar Rp.58.350.200,- atau 97,25 %, dengan output dari rencana 12 dokumen terealisasi sebanyak 12 dokumen atau 100 %;

6.8.

Kegiatan publikasi kinerja SKPD, dari rencana anggaran sebesar Rp.143.400.000,- terealisasi sebesar Rp.143.400.000,atau 100 %, dengan output dari rencana 5 media massa, 3 kali terbit terealisasi 5 media massa, 3 kali terbit atau 100 %.

3. Prestasi dan Keberhasilan Prestasi yang diraih selama tahun 2014, sebagai berikut : 1)

Memperoleh Sertifikat ISO 9001 : 2008 BIdang Pelayanan Pajak Hotel dan Restoran Tahun 2014


III - 52

Sedangkan keber hasilan yang dilaksanakan pada tahun 2014 sebagai berikut : 1)

Meningkatnya penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Bogor yang melebihi target yaitu dari rencana sebesar Rp. 5.167.225.988.100, terealisasi Rp. 5.348.269.477.936 atau 103,50 %;

2)

Serapan anggaran belanja langsung yang efektif, efisien dan tepat sasaran, yaitu realisasi anggaran sebesar Rp.26.089.642.859,- atau 70,87%, dari rencana sebesar Rp.36.812.454.000.

4. Permasalahan dan Solusi 1)

Kegiatan

integrasi

dilaksanakan

sistem

karena

aplikasi

terdapat

pendapatan

beberapa

daerah

tidak

pada

Dinas

aplikasi

Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor yang secara bersamaan akan dibuat pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2014, sehingga apabila kegiatan ini dilaksanakan, dikhawatirkan hasilnya tidak optimal; 2)

Kegiatan penerapan sistem pelaporan on line pajak hotel dan restoran tidak dilaksanakan secara optimal karena banyak wajib pajak daerah yang keberatan dipasang pada saat akhir tahun/Bulan Desember 2014 karena bertepatan dengan peak season (musim libur sekolah, natal dan tahun baru), sehingga wajib pajak meminta diundur pemasangannya pada awal tahun 2015;

3)

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala instalasi jaringan listrik dan komunikasi, kegiatan pendidikan dan pelatihan formal dan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala bangunan menara/media sosialisasi tidak dilaksanakan karena efisiensi anggaran;

Sedangkan langkah-langkah yang diupayakan untuk mengatasi permasalahan, yaitu : 1)

Kegiatan integrasi sistem aplikasi pendapatan daerah dan kegiatan penerapan sistem pelaporan on line pajak hotel dan restoran dianggarkan kembali pada APBD Tahun Anggaran 2015.

Cibinong,

Januari 2015

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

Dedi Ade Bachtiar Pembina Tingkat I NIP : 196201221985031004


III - 53

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Recommend Documents