BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kebijakan

Umum Pengelolaan

Keuangan

Daerah

| III- 1

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Pengelolaan penerimaan Daerah harus dilakukan secara cermat, tepat dan hati – hati. Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu menciptakan suatu perangkat yang dapat menjamin seluruh penerimaan Daerah dapat terkumpul, diterima di kas Daerah dan dicatat sesuai sistem akuntansi pemerintah Daerah. Dalam hal ini pemerintah Daerah perlu memiliki sistem pengendalian intern yang memadai untuk menjamin ditaatinya prosedur dan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Perangkat yang digunakan harus mampu mendeteksi adakah penerimaan yang tidak disetor ke kas Daerah dan disalah gunakan oleh petugas/kolektor di lapangan. Disamping itu perlu ditinjau pula adanya para subjek pajak Daerah yang tidak memenuhi kewajibannya, pemberian sanksi penggelapan pajak serta pemberian reward bagi subjek pajak yang melunasi kewajibannya tepat waktu bahkan sebelum periode yang ditentukan. Untuk meningkatkan minat para subjek pajak maka perlu dilakukan penyederhanaan prosedur administrasi namun disisi lain prosedur pengendalian perlu ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi masyarakat pembayar pajak sehingga dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak Daerah, disisi lain peningkatan prosedur pengendaliannya dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan akuntabilitas penerimaan Daerah. Dalam rangka otonomi Daerah maka sudah selayaknya Pemerintah Daerah melakukan kajian serius atas upaya – upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah sedangkan untuk penerimaan Daerah yang berasal dari Dana Perimbangan diperlukan manajemen dan optimalisasi baik dalam alokasi maupun penggunaannya. Walaupun pada saat ini pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk melakukan pinjaman Daerah, namun alternatif ini hendaknya perlu dipertimbangkan secara matang berhubung pengembalian pinjaman khususnya pinjaman jangka panjang akan sangat membebani anggaran Daerah untuk jangka waktu yang cukup lama. Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam pengelolaan pendapatan Daerah telah berupaya

semaksimal

mungkin

untuk

terus

berupaya

menggali

maupun

mengoptimalkan potensi – potensi yang ada. Disamping itu administrasi penerimaan Daerah menyangkut prosedurnya telah beberapa kali mengalami penyederhanaan untuk mempermudah para penyetor pajak maupun retribusi Daerah dalam melakukan penyetoran. Adapun langkah nyata yang telah ditempuh antara lain penerapan pelayanan satu atap dalam hal pengurusan berbagai macam perijinan LKPJ Bupati Pakpak Bharat, Tahun 2010

Kebijakan

Umum Pengelolaan

Keuangan

Daerah

| III- 2

meliputi perdagangan, perindusrian maupun jasa pemborongan, jasa konsultan dan jasa pelayanan lainnya. Sedangkan menyangkut peningkatan prosedur pengendalian pengelolaan pendapatan, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat senantiasa dari tahun ke tahun terus membenahi sistem dan mekanisme yang ada. 1.

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Dalam

rangka

meningkatkan

pendapatan

Daerah,

disamping

berupaya

memperbaiki data kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal dana perimbangan Pusat maupun Propinsi melalui pengiriman data dan rekonsiliasi Dana Perimbangan, maka arah dan kebijakan umum pendapatan Daerah adalah mengintensifkan sumber-sumber pendapatan potensial yang dimiliki Kabupaten Pakpak Bharat, tanpa harus menambah beban bagi masyarakat dan tetap menjaga penciptaan kondisi bagi pengembangan dunia usaha. Sumber dana penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanan dasar bagi masyarakat, masih banyak bergantung pada penerimaan Dari Dana Perimbangan yang terdiri dari DAU, DAK, dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Adanya otonomi Daerah diharapkan dapat memacu Daerah menuju ke tingkat kemampuan keuangan yang lebih baik, yang tercermin dengan semakin meningkatnya Kapasitas Fiskal dan menyempitnya celah fiskal dari tahun ke tahun. Beberapa strategi yang akan dilakukan untuk menutup terjadinya kesenjangan fiskal adalah dengan jalan intensifikasi pendapatan melalui upayaupaya: 1)

Mengadakan kajian untuk meningkatkan pendapatan melalui peningkatan pajak, retribusi,dan upaya pelayanan dan pembenahan regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan kegiatan sektor swasta;

2)

Menaikkan pendapatan dari pajak dan retribusi Daerah melalui peningkatan

self assesment pajak, pencarian obyek pajak/ retribusi, dan meminimalisir tingkat kebocoran; 3)

Melakukan perbaikan administrasi penerimaan pendapatan dan belanja Daerah (revenue and spending administration);

4)

Mengoptimalkan penerimaan Dana Bagi Hasil Dari Pajak Dan Bukan Pajak.

5)

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang potensial untuk ditingkatkan, walaupun kontribusi PAD terhadap APBD masih relatif rendah hanya berkisar 1,94 %. Untuk mengetahui posisi komponen PAD sebagai sumber pendapatan Daerah, dengan menganalisis rasio pertumbuhan jenis penerimaan dengan proporsi atau sumbangannya terhadap rata-rata total penerimaan Daerah.

LKPJ Bupati Pakpak Bharat, Tahun 2010

Kebijakan

Umum Pengelolaan

Keuangan

Daerah

| III- 3

Salah satu tolak ukur dari perkembangan ekonomi Daerah adalah besarnya pendapatan Daerah pada pos Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besarnya PAD secara umum menunjukkan kemajuan aktivitas perekonomian pada masyarakat yang dapat dijadikan obyek pungut. Oleh karena itu, pencapaian

target PAD merupakan faktor penting dalam menilai laju

pembangunan di Daerah. Di dalam rangka memacu roda perekonomian masyarakat dari segi administrasi pengelolaan pajak dan retribusi dilaksanakan dengan pelayanan yang mudah dan cepat sehingga usaha ekonomi tersebut diharapkan

akan

mampu

memberikan

kontribusi

terhadap

pemerataan

pendapatan masyarakat. Dengan memperhatikan arah pendapatan di atas, maka kebijakan ekstensifikasi pendapatan yang diambil yaitu: 1)

Meningkatkan manajemen pengelolaan dan sistem akutansi pendapatan Daerah sehingga terwujud kinerja yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2)

Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, baik pelayanan administrasi maupun

pelayanan

kontra

prestasi

terhadap

fasilitas-fasilitas

yang

digunakan dan dipungut atas penggunaannya sehingga peran serta masyarakat dalam membayar Pajak Daerah dan retribusi Daerah dapat meningkat. 3)

Peningkatan efektivitas pengawasan internal atas penyelenggaraan dan proses pengelolaan pendapatan Daerah.

2.

Target dan Realisasi Pendapatan Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Pengelolaan Pendapatan Daerah tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan Daerah dalam

rangka

meningkatkan

Kapasitas

Fiskal

Daerah

dengan

tujuan

memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan untuk pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah harus dilakukan secara cermat dan hati-hati sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Upaya untuk meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah (fiscal capacity) tidak hanya dilakukan dalam rangka peningkatan PAD, namun juga harus melihat dampaknya terhadap kegiatan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Artinya peningkatan PAD tidak boleh memiliki dampak langsung terhadap penurunan pendapatan kelompok masyarakat tertentu. Peningkatan Kapasitas Fiskal juga harus mempertimbangkan Tata Kelola (governance) tentang keuangan Daerah, karena peningkatan anggaran yang besar jika tidak dikelola dengan baik justru LKPJ Bupati Pakpak Bharat, Tahun 2010

Kebijakan

Umum Pengelolaan

Keuangan

Daerah

| III- 4

akan menimbulkan masalah, sehingga arah kebijakan pengelolaan pendapatan Daerah adalah optimalisasi fungsi anggaran yang meliputi fungsi perencanaan, distribusi dan stabilisasi. Perkembangan target dan capaian realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat selama Tahun Anggaran 2010 adalah dirinci dalam tabel berikut ini: Tabel.III.1 Target Anggaran dan Capaian Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2010 Anggaran No

Uraian Pendapatan

1 2

3

Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lebih/(Kurang)

%

Kontribusi Terhadap Pendapatan

Target

Realisasi

230,927,338,404.00

233,935,451,589.25

3,008,113,185.25

101.30

4,136,963,517.00

4,533,364,577.25

396,401,060.25

109.58

1.94

213,755,923,027.00

217,108,249,224.00

3,352,326,197.00

101.57

92.81

13,034,451,860.00

12,293,837,788.00

(740,614,072.00)

94.32

5.26

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah

Melalui upaya-upaya intensifikasi dan ekstensisfikasi pendapatan daerah sebagaimana tersebut di atas, secara keseluruhan untuk target pendapatan tahun 2010 dapat terealisasi sebesar Rp. 233,935,451,589.25 bila dibandingkan dengan targetnya yaitu sebesar Rp. 230,927,338,404. Dari realisasi penerimaan tersebut pendapatan yang bersumber dari PAD mencapai 109.58 % sementara yang bersumber dari Dana Perimbangan mencapai 101,57 % dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mencapai 94,32 %. Harus diakui bahwa kontribusi Pendapatan Daerah

yang terbesar

berasal dari jenis Dana

Perimbangan yakni sebesar 92,81 %, sementara Pendapatan Asli Daerah hanya memberi kontribusi sebesar 1,94 % dan Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 5,26 %. Secara rinci masing-masing jenis Pendapatan Daerah dijelaskan sebagai berikut : 2.1 Pendapatan Asli Daerah. Capaian penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dari target sebesar Rp. 4,136,963,517,- dengan realisasi mencapai Rp. 4,533,364,577.25,- atau 109,58 %, yang dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut ;


Kebijakan

Umum Pengelolaan

Keuangan

Daerah

| III- 5

Tabel. III.2 Target Anggaran dan Capaian Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2010 Kontribusi Terhadap PAD

Anggaran No

1 2 3 4

Uraian PENDAPATAN ASLI DAERAH Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Target

Realisasi

Lebih/(Kurang)

4,136,963,517.00

4,533,364,577.25

484,138,850.00

767,893,553.45

886,445,399.00

679,454,820.00

670,738,568.00 2,095,640,700.00

%

396,401,060.25 109.58 283,754,703.45 158.61 (206,990,579.00)

16.94

76.65

14.99

670,738,568.00

- 100.00

14.80

2,415,277,635.80

319,636,935.80 115.25

53.28


Dari capaian tersebut pendapatan yang bersumber dari Pajak Daerah dari target Rp. 484,138,850,- realisasi sebesar Rp. 767,893,553.45, - atau 158,61 %, sementara untuk Pendapatan Retribusi dari target Rp. 886,445,399, - realisasi mencapai Rp.

679,454,820,- atau 76,65 % dan

pendapatan yang berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah mencapai Rp. 670,738,568,- atau 100 % dari target Rp. 670,738,568,serta yang bersumber dari Lain-lain PAD yang Sah mencapai Rp. 2,415,277,635.80,- atau 115,25 % dari target Rp. 2,095,640,700,- dari data yang ada terlihat bahwa Retribusi Daerah belum dapat memenuhi target sebagaimana yang telah ditetapkan. Namun jika dilihat dari besarnya kontribusi masing – masing jenis terhadap total penerimaan PAD maka persentase tertinggi terdapat pada jenis penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang mencapai 53,28 % sedangkan kontribusi terendah diperoleh dari jenis penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang hanya mencapai 14,80%. Untuk lebih jelasnya perkembangan capaian dari masing – masing jenis PAD dapat dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut : 2.1.1 Pajak Daerah. Tabel. III.3 Target Anggaran dan Capaian Realisasi Pajak Daerah Tahun 2010 Anggaran No 1

Uraian Pajak Daerah 1

Pajak Hotel

2

Pajak Restoran

Target

Realisasi

Lebih/(Kurang)

%

484,138,850.00

767,893,553.45

283,754,703.45

158.61

1,680,000.00

100,000.00

(1,580,000.00)

5.95

302,463,200.00

527,636,478.45

225,173,278.45

174.45

Kontribusi Terhadap Pajak Daerah


0.01 68.71

Kebijakan

Umum Pengelolaan

Keuangan

Daerah

2

Pajak Hiburan

1,560,000.00

1,200,000.00

(360,000.00)

76.92

3

Pajak Reklame

18,435,650.00

23,150,175.00

4,714,525.00

125.57

60,000,000.00

138,316,580.00

78,316,580.00

230.53

100,000,000.00

77,490,320.00

(22,509,680.00)

4 5

Pajak Penerangan Jalan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

| III- 6

0.16 3.01 18.01

77.49

10.09


Dari tabel data tersebut realisasi penerimaan dari Pajak sebesar Rp. 767,893,553.45,- atau 158,61 % hal telah melampaui target sebagaimana yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh karena terdapat beberapa jenis pajak yang realisasinya telah melampaui target sebagaimana yang telah ditetapkan seperti Pajak Penerangan Jalan yang mencapai 230,53 %, Pajak Restoran mencapai 174,45 % serta Pajak Reklame mencapai 125,57 % sedangkan jenis pajak yang belum dapat melampaui target antara lain Pajak Hotel hanya mencapai 5,95 %, Pajak Hiburan 76,92 %, serta Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 77,49 %. Jika dilihat dari besarnya kontribusi masing – masing jenis terhadap total penerimaan Pajak daerah maka Pajak Restoran memberikan kontribusi yang tinggi terhadap penerimaan Pajak Daerah yang mencapai 68,71 % sedangkan kontribusi terendah diperoleh dari jenis penerimaan Pajak Hotel yang hanya mencapai 0,01%. 2.1.2.

Retribusi Daerah Retribusi daerah terdiri dari retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan tertentu. Total penerimaan Retribusi daerah adalah sebesar Rp. 679,454,820,- atau 91,47 % dari target Rp. 886.445.399,- Untuk lebih jelasnya perkembangan capaian penerimaan masing-masing jenis retribusi daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.4 Target Anggaran dan Capaian Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2010 No 2

Uraian

Anggaran Target

Realisasi

Lebih/(Kurang)

Retribusi Daerah

886,445,399.00

679,454,820.00

(206,990,579.00)

76.65

1 Retribusi Jasa Umum

427,092,600.00

390,660,320.00

(36,432,280.00)

91.47

119,250,000.00

213,032,970.00

93,782,970.00

178.64

82,750,000.00

41,627,000.00

(41,123,000.00)

50.30

Retribusi Pelayanan Kesehatan Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil

%


Kebijakan

Umum Pengelolaan

Keuangan

Daerah

| III- 7

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

10,080,000.00

9,240,000.00

(840,000.00)

91.67

Retribusi Pelayanan Pasar

51,060,000.00

54,245,750.00

3,185,750.00

106.24

163,952,600.00

72,514,600.00

(91,438,000.00)

44.23

399,230,000.00

202,169,000.00

(197,061,000.00)

50.64

355,660,000.00

166,023,000.00

(189,637,000.00)

46.68

360,000.00

360,000.00

2,500,000.00

2,750,000.00

250,000.00

110.00

210,000.00

210,000.00

-

100.00

40,500,000.00

32,826,000.00

(7,674,000.00)

81.05

60,122,799.00

86,625,500.00

26,502,701.00

144.08

18,828,000.00

35,225,800.00

16,397,800.00

187.09

15,784,799.00

21,569,700.00

5,784,901.00

136.65

12,020,000.00

14,720,000.00

2,700,000.00

122.46

640,000.00

640,000.00

9,150,000.00

10,450,000.00

400,000.00

400,000.00

2,100,000.00

2,270,000.00

170,000.00

108.10

500,000.00

650,000.00

150,000.00

130.00

700,000.00

700,000.00

Retribusi Penggantian Penggandaan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa 2 Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan Retribusi Terminal Retribusi Rumah Potong Hewan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Retribusi Perizinan 3 Tertentu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Retribusi Izin Gangguan/Keramaian Retribusi SIUP/TDP Retribusi Izin Usaha Industri Retribusi Izin Usaha Konstruksi Retribusi Izin Pertambangan Bahan Galian Gol. "C" Retribusi Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat Retribusi Izin Penutupan Jalan Retribusi Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

-

1,300,000.00 -

-

100.00

100.00 114.21 100.00

100.00


Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa Realisasi Retribusi Jasa Umum mencapai 91,47 %, Retribusi Jasa Usaha mencapai 50,64 % dan Retribusi Jasa Perijinan tertentu mencapai 144,08 %. Walaupun secara total realisasi retribusi daerah mencapai target yang telah ditetapkan, namun masih terdapat beberapa jenis retribusi yang mencapai target. Dari 19 jenis Retribusi Daerah yang mencapai target sebanyak 14 jenis retribusi sementara yang belum mencapai target sebanyak 5 jenis retribusi. 2.1.3. Bagian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah. Capaian penerimaan bagian hasil pengelolaan kekayaan daerah dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 670,738,568,- realisasi mencapai Rp. 670,738,568,- atau 100 %. Untuk jelasnya Jenis LKPJ Bupati Pakpak Bharat, Tahun 2010

Kebijakan

Umum Pengelolaan

Keuangan

Daerah

| III- 8

penerimaan dari Bagian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini ; Tabel III.5 Target Anggaran dan Capaian Realisasi Bagian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Tahun 2010 No

Uraian

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

3

1

Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD

Anggaran Target

Realisasi

670,738,568.00

670,738,568.00

670,738,568.00

670,738,568.00

Lebih/(Kurang)

-

%

100.00

-

100.00


2.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Capaian penerimaan lain – lain pendapatan asli daerah dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 2.095.640.700,- terealisasi sebesar Rp. 2.415.277.635,80,- atau 115,25 %. Untuk jelasnya jenis penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini ; Tabel III.6 Target Anggaran dan Capaian Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Tahun 2010 No

1

Uraian

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 1

Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan

2

Penerimaan Jasa Giro

3 4 5 6

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Pendapatan Dari Pengembaliaan Penerimaan Lain-lain

Anggaran Target

Realisasi

Lebih/(Kurang)

2,095,640,700.00

2,415,277,635.80

319,636,935.80

40,500,000.00

29,367,000.00

(11,133,000.00)

2,000,000,000.00

1,429,997,494.00

(570,002,506.00)

202,869,925.00

202,869,925.00

115,974,536.80

115,974,536.80

618,219,917.00

618,219,917.00

18,848,763.00

(36,291,937.00)

55,140,700.00

%

115.25 72.51 71.50 34.18


Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa penerimaan jasa giro selang tahun anggaran 2010 capaiannya sangat tinggi yakni 115,25 % dari target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan LKPJ Bupati Pakpak Bharat, Tahun 2010

Kebijakan

Umum Pengelolaan

Keuangan

Daerah

| III- 9

terdapat komponen penerimaan yang sebelumnya diprediksi target anggaran 0 namun dalam pelaksanaannya memperoleh realisasi yang capaiannya cukup tinggi. Komponen penerimaan tersebut antara lain penerimaan bunga deposito sebesar Rp. 102.063.356,- penerimaan dari Tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp. 202,869,925,- Pendapatan denda dari keterlambatan pekerjaan

sebesar

Rp.

115,974,536.80,-

pendapatan

dari

pengembalian sebesar Rp. 618,219,917,-. 2.2. Dana Perimbangan. Seperti yang telah dijelaskan pada uraian sebelumnya bahwa dana perimbangan yang merupakan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat yang masih mendominasi total penerimaan daerah. Tahun Anggaran 2010 jumlah penerimaan daerah yang berasal dari dana perimbangan mencapai Rp. 410.158.375.656,- atau 100,74% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 407.150.306.585,- Adapun dana perimbangan yang teranggarkan pada Tahun 2010 adalah sebagaimana pada tabel berikut ini ; Tabel III.7 Target Anggaran dan Capaian Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2010 Anggaran No

1 1

Uraian

Target

Realisasi

DANA PERIMBANGAN 213,755,923,027.00 217,108,249,224.00 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil 21,364,878,027.00 24,717,204,224.00 Bukan Pajak 1 Bagi Hasil Pajak 20,915,259,369.00 24,228,421,409.00 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan 15,469,627,750.00 19,358,951,878.00 Bangunan Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah 3,023,553,732.00 2,756,700,777.00 dan Bangunan Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Pasal 25, Pasal 2,322,077,887.00 2,012,768,754.00 29 WP Orang Pribadi dan PPh Pasal 21 Bagi Hasil dari 100,000,000.00 Pajak Cukai 100,000,000.00 Bagi Hasil Bukan 2 Pajak/Sumber 449,618,658.00 488,782,815.00 Daya Alam Bagi Hasil dari Iuran Hak 26,515,166.00 256,634,609.00 Pengusahaan Hutan

Lebih/(Kurang)

%

Kontribusi Terhadap Dana Perimbangan

3,352,326,197.00 101.57

92.81

3,352,326,197.00 115.69

11.38

3,313,162,040.00 115.84

98.02

3,889,324,128.00 125.14

(266,852,955.00)

91.17

(309,309,133.00)

86.68

-

100.00

39,164,157.00 108.71

230,119,443.00 967.88


0.23

Kebijakan

2 3

Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi Bagi Hasil dari Pertambangan Umum Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

Umum Pengelolaan

241,448,692.00

Keuangan

133,334,511.00

54,092,000.00

64,496,232.00

96,222,000.00

27,191,514.00

31,340,800.00

7,125,949.00

(108,114,181.00)

167,780,345,000.00 167,780,345,000.00 24,610,700,000.00

Daerah

24,610,700,000.00

| III- 10

55.22

10,404,232.00 119.23

(69,030,486.00)

28.26

(24,214,851.00)

22.74

- 100.00 -

100.00


Dari 3 komponen penerimaan yang berasal dari dana perimbangan masing-masing Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, DAU serta DAK, prosentase realisasi paling tinggi adalah dari komponen penerimaan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak yakni sebesar 115,69 %. Dari capaian tersebut penerimaan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak mencapai 115,84 % sementara untuk penerimaan yang bersumber dari Bagi Hasil Bukan Pajak mencapai 108,71 %.-, jika dilihat dari besarnya kontribusi masing – masing komponen penerimaan terhadap total penerimaan Dana Perimbangan maka penerimaan yang berasal dari DAU memberikan kontribusi yang tinggi mencapai 77,28 % sementara penerimaan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak memberikan kontribusi mencapai 11,38 % dan DAK sebesar 11,34 %. 2.3. Lain – Lain Pendapatan Daerah yang sah. Penerimaan yang berasal dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan sumber pendapatan yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap APBD setelah Dana Perimbangan yakni sebesar 5,26 %. Komponen pendapatan yang berasal dari Pos ini antara lain Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Dana Penyesuaian, serta Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya, dengan total capaian realisasi sebesar Rp. 12,293,837,788,- atau 94,32 % dari target anggaran Rp. 13,034,451,860,-.

Untuk

jelasnya

capaian

masing-masing

koponen

penerimaan dapat dilihat pada tabel berikut ini ;


77.28 11.34

Kebijakan

Umum Pengelolaan

Keuangan

| III- 11

Daerah

Tabel III.8 Target Anggaran dan Capaian Realisasi Lain-lain Daerah yang sah Tahun 2010 No

1

1

Uraian LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

2

3

Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfataan Air Bawah Tanah Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Bantuan Keuangan dari Provinsi

Anggaran Target

Realisasi

Lebih/(Kurang)

%

13,034,451,860.00

12,293,837,788.00

(740,614,072.00)

3,597,459,260.00

2,548,371,188.00

(1,049,088,072.00)

3,597,459,260.00

2,548,371,188.00

(1,049,088,072.00)

785,350,156.00

780,407,525.00

(4,942,631.00)

629,268,222.00

629,268,222.00

2,012,157,000.00

987,685,437.00

(1,024,471,563.00)

49.09

54,335,482.00

34,661,604.00

(19,673,878.00)

63.79

116,348,400.00

116,348,400.00

5,004,532,600.00

5,888,857,600.00

884,325,000.00

4,432,460,000.00

3,856,609,000.00

(575,851,000.00)

4,432,460,000.00

3,856,609,000.00

(575,851,000.00)

-

-

94.32

70.84

70.84 99.37

100.00

100.00 117.67

87.01

87.01


3.

Permasalahan dan Solusi Permasalahan Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan memiliki kemandirian yang lebih besar. Akan tetapi saat ini banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah, antara lain : 1. Tingginya tingkat kebutuhan daerah ( fiscal need) yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal ( fiscal capasity) yang dimiliki daerah. 2. Belum diketahuinya potensi PAD yang mendekati kondisi riil sehingga volume Pendapatan Asli Daerah dirasa masih sangat kurang. 3. Kualitas layanan Public yang Belum efektif dan maksimal menyebabkan produk layanan Public yang sebenarnya dapat dijual kemasyarakat kurang LKPJ Bupati Pakpak Bharat, Tahun 2010

Kebijakan

Umum Pengelolaan

Keuangan

Daerah

| III- 12

direspon secara positif, bahkan keadaan tersebut juga berakibat pada keengganan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi. 4. Sistem Perpajakan Pusat tidak memberikan peluang kepada daerah untuk memungut pajak lain karena selalu terbentur pada permasalahan pajak ganda (tumpang tindih) 5. Pemberian kewenangan kepada daerah dalam perpajakan (Tax Assigment) tidak selalu dapat disesuaikan dengan pemberian kewenangan dalam tanggung jawab pengeluaran (expenditure assigment) yang artinya, kebutuhan pengeluaran daerah tidak dapat sepenuhnya dibiayai dari pajak daerah atau PAD. 6. Lemahnya

infrastruktur

prasarana

dan

sarana

umum

yang

dapat

memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan daerah khususnya PAD. 7. Jenis retribusi yang tidak efektif diakibatkan oleh karena jenis retribusi tersebut tidak diikuti oleh penyediaan jasa maupun sarana pelayanan bagi masyarakat. Fakta menunjukkan bahwa terdapat beberapa jenis retribusi yang ditetapkan dengan PERDA yang kurang memberikan kontribusi terhadap PAD. Solusi Permasalahan diatas ditanggulangi dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut : 1. Meningkatkan sistem koordinasi dan informasi pendapatan daerah kepada Pemerintah Pusat dengan memberikan dukungan data yang cepat, tepat dan akurat sehingga beroleh dana perimbangan yang memadai. 2. Melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin dan berjenjang mulai dari tingkat bawah atau wajib pajak dan wajib retribusi. 3. Secara bertahap membangun serta memperbaiki dan melengkapi fasilitas sarana dan prasarana penunjang peningkatan pengelolaan pendapatan daerah. 4. Melakukan perbaikan administrasi penerimaan pendapatan untuk menjamin agar semua pendapatan dapat terkumpul dengan baik. 5. Mengoptimalkan penerimaan bagi hasil pajak yang dapat di sharing dengan daerah seperti PPh, BPHTB, PBB sehingga bagian bagi hasil pajak daerah akan lebih tinggi. 6. Memberikan dukungan dana yang lebih memadai dalam upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah khususnya pungutan pajak dan retribusi daerah, berupa pemberian biaya operasional dan insentif 7. Peningkatan kualitas Pelayanan publik antara lain peningkatan peran pemerintah daerah dalam bidang perijinan. LKPJ Bupati Pakpak Bharat, Tahun 2010

Kebijakan

Umum Pengelolaan

Keuangan

Daerah

| III- 13

8. Melakukan kerjasama dengan investor dengan tujuan diperoleh multiplayer kearah peningkatan pendapatan masyarakat sebagai obyek dan subyek pendapatan daerah. 9. Mengkaji sumber pendapatan daerah yang baru untuk ditetapkan dalam Perda pungutan baik pajak daerah maupun retribusi daerah serta mengkaji ulang peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah yang kurang efektif. 10. Melakukan penyederhanaan sistem administrasi pengelolaan pendapatan daerah melalui sistem pelayanan satu atap untuk meningkatkan kualitas pelayanan perijinan yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan jumlah pendapatan daerah.

B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu : 1)

Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat

2)

Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah

3)

Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Oleh karenanya, untuk dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, maka anggaran daerah sebagai salah satu alat kebijakan pemerintah daerah dalam upaya pencapaian visi dan misi pembangunan sudah selayaknya diarahkan seoptimal mungkin dengan penerapan efisiensi dan efektivitas dalam pengalokasiannya. Setiap daerah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan didaerahnya diwajibkan

melakukan

penyusunan

anggaran

sebagai

salah

satu

dokumen

perencanaan daerah yang berfungsi sebagai acuan ataupun pedoman dikarenakan beberapa alasan yaitu : 1) Anggaran merupakan alat terpenting bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 2) Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya. 3) Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah daerah telah bertanggungjawab pada rakyat, dimana hal ini dapat dilihat dalam besaran alokasi anggaran yang langsung diarahkan pada kepentingan masyarakat dan publik. LKPJ Bupati Pakpak Bharat, Tahun 2010

Kebijakan

Umum Pengelolaan

Keuangan

Daerah

| III- 14

Khusus untuk penetapan anggaran belanja daerah, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat telah berupaya mengarahkan pengalokasian anggaran agar dari tahun ke tahun dapat lebih berpihak kepada kepentingan rakyat melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. 1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah Sebelum anggaran daerah disusun maka Pemerintah Daerah perlu menyusun arah kebijakan keuangan daerah yang sekaligus merupakan cerminan dari arah kebijakan umum anggaran daerah. Proses perencanaan APBD pada saat ini lebih menekankan pada pendekatan bottom-up planning dengan tetap memperhatikan arah kebijakan serta prioritas pembangunan pemerintah pusat dalam rangka harmonisasi kegiatan pembangunan atar Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pada dasarnya arah kebijakan umum keuangan daerah ditetapkan setelah proses penjaringan aspirasi dilaksanakan. Tahapan selanjutnya mengharuskan tim perumus anggaran eksekutif dan legislatif untuk menyusun arah kebijakan umum anggaran untuk seterusnya menetapkan skala prioritas program kegiatan. Penetapan skala prioritas dibutuhkan karena adanya keterbatasan sumber daya yang

dihadapkan

dengan

banyaknya

kebutuhan

yang ditampung

dalam

penjaringan aspirasi. Pada tahun 2010 kebijakan umum keuangan daerah Kabupaten Pakpak Bharat diarahkan untuk menanggulangi isu – isu strategis yang memerlukan penanganan pemerintah daerah. Antara lain isu – isu strategis tersebut adalah : 1)

Jumlah penduduk miskin masih relatif besar

2)

Masih rendahnya produksi dan produktivitas sektor pertanian

3)

Penduduk masih mengalami kesulitan dalam mengakses layanan pendidikan dan kesehatan serta kualitas pelayanan publik masih rendah.

4)

Belum optimalnya pengelolaan sumber daya energi

5)

Proses desentralisasi masih belum berjalan sepenuhnya

6)

Kondisi perekonomian global saat ini masih jauh berbeda

7)

Terbatasnya sumber pembiayaan pembangunan dan masih belum optimalnya peran sektor swasta dalam pemberdayaan masyarakat.

Memperhatikan permasalahan tersebut diatas maka alokasi anggaran belanja daerah tahun 2010 diarahkan pada program dan kegiatan dalam rangka penuntasan permasalahan tersebut di atas. 2. Target dan Realisasi Belanja Sesuai data yang tertuang dalam Laporan Realisasi Anggaran yang merupakan bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2010, realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat tercatat sebesar Rp. 231.573.004.143,- atau LKPJ Bupati Pakpak Bharat, Tahun 2010

Kebijakan

Umum Pengelolaan

Keuangan

Daerah

| III- 15

sebesar 92,13 % dari total anggaran yang tersedia sebesar Rp. 251.368.844.804,atau terjadi penghematan sebesar Rp. 19.795.141.439,90,-. Dari jumlah ini 117.032.027.330,- atau 92,63 % dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.

126.339.844.804,90

atau

terjadi

penghematan

sebesar

Rp.

9,307,817,474.90,-. Sedangkan realisasi untuk Belanja Langsung adalah sebesar Rp.

114.540.976.813,-

dari

anggaran

yang

ditetapkan

sebesar

Rp.

125.028.300.773,- atau terjadi penghematan sebesar Rp. 10.487.323.960,-. Adapun gambaran perbandingan antara target dan realisasi belanja daerah tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel III.9 Target Anggaran dan Capaian Realisasi Belanja Daerah Tahun 2010 No

1.

Anggaran

Uraian

Target

Realisasi

Lebih/(Kurang)

%

BELANJA

251,368,145,577.90

231,573,004,143

19,795,141,434.90

92.13

BELANJA TIDAK LANGSUNG

126,339,844,804.90

117,032,027,330

9,307,817,474.90

92.63

97,576,387,393.90

91,827,217,876

5,749,169,517.90

94.11

1

Belanja Pegawai

2

Belanja Hibah

10,473,280,778

10,336,539,154

136,741,624.00

98.69

3

Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintaha Desa Belanja Tidak Terduga

13,535,776,633

11,055,481,300

2,480,295,333.00

81.68

3,754,400,000

3,754,400,000

-

100.00

1,000,000,000

58,389,000

941,611,000.00

5.84

125,028,300,773

114,540,976,813

10,487,323,960

91.61

4 5 2. 1

BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai

5,401,359,550

4,993,909,500

407,450,050

92.46

2

Belanja Barang dan Jasa

63,507,958,741

56,606,657,711

6,901,301,030

89.13

3

Belanja Modal

56,118,982,482

52,940,409,602

3,178,572,880

94.34


2.1. Belanja Pegawai Dapat dijelaskan bahwa Belanja Tidak Langsung terdiri dari Belanja Pegawai yang terealisasi sebesar Rp. 117.032.027.330,- atau 92,63 %

dari total

anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 126.339.844.804,90 atau terjadi penghematan sebesar Rp.

9,307,817,474.90,-. Belanja ini ditujukan untuk

pembayaran gaji PNS, Pejabat Negara, Tunjangan Representasi DPRD, Tambahan Penghasilan, serta Operasional Kepala Daerah dan DPRD. Adapun jenis belanja ini mencapai 39,65 % dari total realisasi Belanja Daerah. LKPJ Bupati Pakpak Bharat, Tahun 2010

Kebijakan

Umum Pengelolaan

Keuangan

Daerah

| III- 16

2.2 Belanja Hibah Belanja Hibah pada tahun 2010 terealisasi sebesar Rp. 10.336.539.154,atau 94,11 % dari anggaran yang tersedia sebesar Rp.10.473.280.778,atau terjadi penghematan sebesar Rp.

136.741.624,-. Belanja Hibah pada

tahun 2010 ditujukan untuk, Operasional KONI, KPUD, Polres dan Panwaslu dalam rangka mensukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Belanja ini mencapai 4,46 % dari total realisasi Belanja Daerah. 2.3 Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Sosial dari anggaran sebesar Rp. 13.535.776.633,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.055.481.300,- atau mencapai 81,68 % dari alokasi yang tersedia pada tahun 2010 sehingga terjadi penghematan sebesar Rp. 2.480.295.333,-.

Belanja ini ditujukan untuk membantu Organisasi

Kemasyarakatan, Partai Politik, Keagamaan, Kemahasiswaaan, Kepemudaan Dan Olah Raga, Organisasi Profesi Serta Bantuan Keuangan Lainnya. Belanja ini mencapai 4,77 % dari total realisasi Belanja Daerah. 2.4 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa dari anggaran sebesar Rp. 3.754.400.000,- dengan realisasi 100 %. Belanja ini ditujukan untuk Alokasi Dana Desa (ADD). Belanja ini mencapai 1,62 % dari total realisasi Belanja Daerah. 2.5 Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga

dari anggaran

sebesar Rp. 1.000.000.000,-

direalisasikan sebesar Rp. 58.389.000,- atau sebesar 5,84 % dari total alokasi anggaran yang tersedia. Dari total realisasi Belanja Daerah, belanja tidak terduga mencapai realisasi sebesar 0,03 % dari total Belanja Daerah. Adapun gambaran perbandingan antara target dan realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel III.10 Target Anggaran dan Capaian Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2010 No

Uraian

1

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai

2

Belanja Hibah

1.

Anggaran Target

Realisasi

Lebih/(Kurang)

%

126,339,844,804.90

117,032,027,330

9,307,817,474.90

92.63

97,576,387,393.90

91,827,217,876

5,749,169,517.90

94.11

10,473,280,778

10,336,539,154

136,741,624.00

98.69


Kebijakan

Umum Pengelolaan

Keuangan

Daerah

| III- 17

3

Belanja Bantuan Sosial

13,535,776,633

11,055,481,300

2,480,295,333.00

81.68

4

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintaha Desa

3,754,400,000

3,754,400,000

-

100.00

5

Belanja Tidak Terduga

1,000,000,000

58,389,000

941,611,000.00

5.84


Untuk melihat gambaran perbandingan antara target dan realisasi Belanja Tidak Langsung per SKPD Tahun Anggaran 2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel III.11 Target Anggaran dan Capaian Realisasi Belanja Tidak Langsung Per SKPD Tahun 2010 BELANJA TIDAK LANSUNG No

1 2

SKPD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

SISA ANGGARAN (Rp)

Persentase (%)

2,509,015,000

2,381,876,035

(127,138,965)

94.93

286,102,377.90

234,337,382

(51,764,996)

81.91

3

Sekretariat Daerah

5,968,010,459

5,185,222,197

(782,788,262)

86.88

4 5

Sekretariat DPRD Inspektorat Kabupaten Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1,151,194,419 1,312,845,483

1,094,675,300 1,277,716,695

(56,519,119) (35,128,788)

95.09 97.32

1,492,267,718

1,414,725,670

(77,542,048)

94.80

6

7

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan Dan KB

1,308,722,888

1,190,250,893

(118,471,995)

90.95

8

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan

2,651,768,295

2,200,177,817

(451,590,478)

82.97

9

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

159,300,000

98,000,000

(61,300,000)

61.52

31,461,194,996

27,120,288,627

(4,340,906,369)

86.20

47,657,074,681 7,892,204,210 2,568,518,295

46,509,523,490 7,604,521,953 2,292,281,687

1,147,551,191) (287,682,257) (276,236,608)

97.59 96.35 89.25

2,122,377,850

1,946,170,388

(176,207,462)

91.70

1,735,454,281

1,648,348,847

(87,105,434)

1,297,664,364

1,222,848,851

(74,815,513)

10 11 12 13 14

15

16

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pertanian Dan Perkebunan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi


94.98

94.23

Kebijakan

17 18 19 20 21 22

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Perhubungan, Pertamanan Dan Kebersihan Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup Dan Pertambangan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kantor Kepegawaian Daerah Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kantor Pelayanan Perijinan Satu Pintu Dan Penanaman Modal

Umum Pengelolaan

Keuangan

Daerah

| III- 18

90.57

1,351,695,468

1,224,181,411

(127,514,057)

1,780,449,744

1,590,870,105

(189,579,639)

271,962,228 887,351,976

132,892,862 841,509,256

(139,069,366) (45,842,720)

545,221,940

540,030,187

(5,191,753)

512,542,133

472,937,829

(39,604,304)

92.27

89.35 48.86 94.83 99.05

23

Satuan Polisi Pamong Praja

731,413,722

665,988,316

(65,425,406)

91.05

24 25

Kecamatan Salak Kecamatan Kerajaan Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kecamatan Pergetteng-Getteng Sengkut Kecamatan Pagindar Kecamatan Siempat Rube Kecamatan Tinada Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu Rumah Sakit Umum Daerah Salak

906,880,260 947,541,937

831,516,714 892,805,972

(75,363,546) (54,735,965)

91.69 94.22

757,179,358

718,015,924

(39,163,434)

94.83

726,748,000

700,923,235

(25,824,765)

96.45

614,643,709 546,240,237 748,031,680

541,300,927 505,218,500 718,268,108

(73,342,782) (41,021,737) (29,763,572)

88.07 92.49 96.02

693,570,026

653,968,039

(39,601,987)

94.29

2,744,657,070

2,580,634,113

(164,022,957)

94.02

126,339,844,804.90

117,032,027,330

(9,307,817,475)

92.63

26 27 28 29 30 31 32

TOTAL

2.6 Belanja Pegawai Selanjutnya untuk Belanja Pegawai untuk keperluan Pembayaran Honor PNS, Non PNS, Beasiswa Serta Belanja Kursus, Pelatihan Dan Bimbingan Teknis sebesar Rp. 4.995.959.500,-. dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 5.401.359.000,- atau 92,46 % sehingga terdapat penghematan sebesar Rp. 10.487.323.960,- dari alokasi anggaran yang tersedia untuk belanja ini. Jika dilihat dari total realisasi Belanja Daerah maka jenis Belanja Pegawai mencapai 2,16 % dari total realisasi Belanja Daerah. 2.7 Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Dan Jasa dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 63.507.958.741,- dengan realisasi mencapai angka Rp. 56.636.543.011,atau dengan sebesar 88,49% sehingga terjadi penghematan sebesar Rp. 6.871.415.730,-

dari anggaran yang ada. Alokasi Belanja Barang Dan Jasa

mencapai 24,44 % dari total realisasi Belanja Daerah. Belanja Barang Dan Jasa diarahkan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan Satuan LKPJ Bupati Pakpak Bharat, Tahun 2010

Kebijakan

Umum Pengelolaan

Keuangan

Daerah

| III- 19

Kerja antara lain dalam Bentuk Belanja Bahan Habis Pakai Kantor, Jasa Kantor, Premi Asuransi, Perawatan Kendaraan Bermotor, Keperluan Barang Cetakan Dan Penggandaan, Belanja Sewa, Makan Minum, Pakaian Dinas Dan Perjalanan Dinas. 2.7 Belanja Modal Belanja Modal mencapai realisasi sebesar Rp. 52.908.474.302,- dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 56.118.982.482,- atau sebesar 94,34 % dari alokasi yang tersedia sehingga terjadi penghematan sebesar Rp. 3.210.508.180,- . Belanja ini ditujukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat fisik dan menambah volume Aset Daerah. Belanja Modal ditujukan untuk Pengadaan Tanah, Alat Berat Dan Alat Angkut Darat Dan Air, termasuk didalamnya Alat Pengolahan Pertanian, Peralatan Dan Perlengkapan Kantor, Pengadaan Komputer, Meubelair, Alat Kedokteran, Kontruksi Jalan, Jaringan Dan Irigasi, Pengadaan Buku Serta Hewan Ternak Dan Tanaman. Belanja ini mencakup 26,76% dari total realisasi belanja daerah. Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat penghematan Belanja Daerah sebesar Rp. 19.795.141.434,90,-dari Total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan bila jika diperhadapkan dengan jumlah pendapatan daerah terjadi selisih lebih jumlah pendapatan terhadap belanja yang mengakibatkan terjadinya surplus sebesar Rp. 2.362.447.446,25,dalam laporan realisasi APBD Tahun 2010. Tabel III.12 Target Anggaran dan Capaian Realisasi Belanja Langsung Tahun 2010 No

2. 1

Uraian

BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai

Anggaran Target

Realisasi

Lebih/(Kurang)

%

125,028,300,773

114,540,976,813

10,487,323,960

91.61

5,401,359,550

4,993,909,500

407,450,050

92.46

2

Belanja Barang dan Jasa

63,507,958,741

56,606,657,711

6,901,301,030

89.13

3

Belanja Modal

56,118,982,482

52,940,409,602

3,178,572,880

94.34


Untuk melihat besaran Realisasi Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Langsung Per SKPD Tahun 2010 dapat dilihat pada tabel III.12 dan Tabel III.13 berikut;


Kebijakan

3.

Umum Pengelolaan

Keuangan

Daerah

| III- 20

Permasalahan dan Solusi Permasalahan Pada dasarnya permasalahan umum yang dihadapi daerah saat ini terkait belanja daerah adalah pemerintah daerah seringkali diperhadapkan akan tingginya tingkat kebutuhan daerah yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah sehingga menimbulkan kesenjangan fiskal. Sementara

disisi lain

masyarakat menuntut adanya

perbaikan kualitas

pelayanan dimana hal ini tentunya memerlukan sumber daya yang cukup besar dalam merealisasikannya. Solusi Olehnya menghadapi situasi ini ini diperlukan penangan ataupun solusi sebagai upaya pemecahan permasalahan yang antara lain adalah sebagai berikut : 1. Menetapkan skala prioritas belanja daerah dalam menghadapi begitu banyak kebutuhan yang memerlukan pembiayaan yang besar pula. 2. Memilih aktivitas ataupun kegiatan yang dapat memberi umpan balik ataupun memberikan dampak positif bagi peningkatan sektor pembangunan lain. 3. Menetapkan standar analisa belanja yang pada saat ini masih dalam bentuk standar harga barang dan jasa yang menjadi acuan atau batas tertinggi dalam penganggaran belanja daerah. 4. Pengendalian dan pengukuran untuk alokasi anggaran masing – masing kegiatan untuk menilai kewajaran pembebanan biaya dalam pelaksanaan kegiatan. 5. Merealisasikan anggaran belanja sesuai kebutuhan riil karena tidak selamanya belanja yang telah dianggarkan harus dihabiskan.


BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Recommend Documents