BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bab. III. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006-2010, selanjutnya dijabarkan dalam penyusunan anggaran tahunan berupa APBD Provinsi Kalimantan. Kebijakan umum anggaran dalam sisi peningkatan penerimaan daerah selalu berpedoman pada prinsip 3E, yakni ekonomis, efisien dan efektif. Berdasarkan prinsip ini keuangan daerah bisa dikelola dengan baik untuk kemandirian daerah dalam rangka menggali potensi keuangan yang ada, yang dilakukan antara lain melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah (PAD). A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Sesuai dengan pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pendapatan Daerah terdiri atas : a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu : 1) Hasil Pajak Daerah, 2) Hasil Retribusi Daerah, 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan 4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. b. Dana Perimbangan yaitu: 1) Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, 2) Dana Alokasi Umum (DAU), dan 3) Alokasi Khusus (DAK) c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yaitu: 1) Hibah, 2) Dana Darurat, dan 3) Lainlain Pendapatan yang Ditetapkan Pemerintah. Dalam pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nonor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah sebanyak 41 buah yaitu : 1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. 2) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2001 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Ulin Banjarmasin. 3) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Jasa Alur Ambang Barito.

LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

18


4) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 1998 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 5) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. 6) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga. 7) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Penginapan/ Penyelenggaraan/ Villa. 8) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 24 Tahun 2001 tentang Pembagian Sebagian Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota. 9) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. 10) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2002 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Banjarbaru. 11) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Laboratorium Kesehatan pada Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. 12) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2002 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Tamban. 13) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Angkutan Khusus Mobil. 14) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Trayek dan Izin Angkutan Khusus di Perairan Darat Lintas Kabupaten/Kota. 15) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Trayek dan Operasi Angkutan Orang Lintas Kabupaten/Kota. 16) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Penimbangan Kendaraan Bermotor. 17) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit dr.H. Moch. Ansari Saleh. 18) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 19) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2003 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Di Atas Air. 20) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya. LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

19


21) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pajak Kendaraan Di Atas Air. 22) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Penyelenggaraan POS dan Telekomunikasi. 23) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2004 tentang Retribusi Penggunaan Fasilitas Balai Latihan Kerja. 24) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan HIGIENE Perusahaan Ergonami, Kesehatan dan Keselamatan Kerja. 25) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi Penggunaan Fasilitas Landasan Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin. 26) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Alur Ambang Barito. 27) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Jasa Pemanfaatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan/Pangkalan Pendaratan Ikan. 28) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Ulin Banjarmasin. 29) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Retribusi Kekayaan Daerah. 30) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Pengujian. 31) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Laboratorium dan Peralatan Eksplorasi pada Unit Pelayanan Jasa Sumber Daya Mineral. 32) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan. 33) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2004 tentang Retribusi Pengujian dan Sertifikasi Mutu Hasil Perikanan. 34) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Penjualan Produksi Balai Benih Ikan Sentral. 35) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan di Lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Selatan. 36) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Penjualan Produksi Semen Baku Ternak.


20


37) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Retribusi Penjualan Produksi Daerah Balai Benih. 38) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Retribusi Kesehatan pada Rumah Sakit dr. H. Moch. Ansari Saleh. 39) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura. 40) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Retribusi Bidang Peternakan. 41) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2009 tentang Retribusi Perizinan dan Pelayanan Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan.

Dalam pelaksanaan pemungutan daerah telah dilakukan upaya-upaya untuk dapat mengitensifkan penerimaan daerah melalui kegiatan sebagai berikut : a) Menggali potensi-potensi Pendapatan Asli Daerah yang ada dan membuat dasar hukum yang kuat untuk menjadi dasar dalam pemungutan. b) Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat melalui Pameran Pembangunan, media cetak, serta media elektronik. c) Memenuhi dan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia melalui rekrutment pegawai, pelatihan dan workshop yang bersifat spesialisasi. d) Membenahi dan melengkapi sarana prasarana perkantoran secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. e) Terus mengoptimalkan pemakaian Informasi Teknologi (IT) agar pengelolaan Pendapatan Daerah dan pelayanan kepada masyarakat dapat maksimal (prima). f) Pengembangan Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) dari 6 (enam) UPPD menjadi 13 (tiga belas) UPPD. g) Mengadakan razia gabungan agar masyarakat mau membayar pajak kendaraan bermotor.

2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah •

Pertumbuhan Pendapatan Daerah (Tahun 2005-2009) Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Selama kurun waktu lima tahun terakhir mulai tahun 2005-2009, realisasi Pendapatan Daerah menunjukkan adanya kenaikan yang cukup signifikan dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 23,275%.


21


Pada tahun 2005 realisasi pendapatan daerah dibawah angka 1 Triliun yaitu sebesar Rp.923.963.477.825,14 meningkat menjadi Rp.2.111.897.752.020,93 pada tahun 2009. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan realisasi Pendapatan Daerah tahun 20052009, sebagaimana tabel dibawah ini : Tahun

Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)

2005 2006 2007 2008 2009*

923.963.477.825,14 1.179.994.168.778,30 1.385.078.532.767,00 1.875.512.776.977,70 2.111.897.752.020,93

Pertumbuhan Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) 256.030.690.953,16 205.084.363.988,70 490.434.244.210,70 236.384.975.043,23

(%) 27,71 17,38 35,41 12,60

Sumber : Dispenda Prov.Kalsel * Belum diaudit BPK

•

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah (Tahun 2005-2009) Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2005-2009 dapat melampaui target yang sudah ditetapkan, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

2005

Target Pendapatan Daerah (Rp) 837.318.603.206,00

Realisasi Pendapatan Daerah (Rp) 923.963.477.825,14

Lebih / (Kurang) (Rp) 86.644.874.619,14

110,35

2006

1.120.521.761.205,00

1.179.994.168.778,30

59.472.407.573,30

105,31

2007

1.313.151.475.500,00

1.385.078.532.767,00

71.927.057.267,00

105,48

2008

1.508.420.000.000,00

1.875.512.776.977,70

376.092.776.977,70

124,34

2009*

1.819.467.831.821,00

2.111.897.752.020,93

292.120.076.497,93

116,072

Tahun

%


•

Target RPJMD dan Realisasi Pendapatan Daerah (Tahun 2005-2009) Realisasi Pendapatan Daerah jauh melampaui target yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu antara 135% - 163%. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut : Tahun

Target RPJMD (Rp)

2005

-

Realisasi Pendapatan Lebih / (Kurang) Daerah (Rp) (Rp) 923.963.477.825,14 923.963.477.825,14

2006

869.349.200.000,00

1.179.994.168.778,30 310.644.968.778,30

135,73

2007

999.751.600.000,00

1.385.078.532.767,00 385.326.932.767,00

138,54

2008

1.149.713.600.000,00

1.875.512.776.977,70 725.799.176.977,70

163,13

2009*

1.322.170.600.000,00

2.111.897.752.020,93 789.727.152.020,93

159,72

2010**

1.520.496.300.000,00

% -

Sumber : Dispenda Prov.Kalsel * Belum diaudit BPK **Tahun Berjalan


22


•

Gambaran perkembangan target dan realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam kurun waktu tahun 2005-2009 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut : DATA TARGET- REALISASI PENDAPATAN TA.2005 S/D. 2009

2,500,000,000,000.00

2,000,000,000,000.00

1,500,000,000,000.00 PENDAPATAN TARGET PENDAPATAN REALISASI 1,000,000,000,000.00

500,000,000,000.00

0.00 1

2

3

4

5

Pendapatan Daerah yang terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, masing-masing komponen pendapatan daerah dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut : I.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. •

Pertumbuhan PAD (Tahun 2005-2009) Pertumbuhan PAD rata-rata pertahun sebesar 19,645%. Kenaikan ini karena didukung oleh kondisi perekonomian menunjukkan tingkat pertumbuhan yang positif, sehingga dunia usaha terus dapat bergerak dan berkembang. Peningkatan ini juga tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi seperti peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, penyuluhan, penyederhanaan administrasi dan peningkatan pengawasan. Pertumbuhan PAD periode 2005-2009 disajikan pada tabel berikut: Tahun

Pendapatan Asli Daerah (Rp)

Pertumbuhan (%)

2005

530.110.534.290,14

2006

585.031.999.379,30

10,36

2007

681.246.359.490,00

16,45

2008

1.052.276.691.447,70

54,46

2009*

1.023.943.219.259,91

-2,69



23


•

Target dan Realisasi PAD (Tahun 2005-2009) Secara umum PAD dapat melampaui target yang sudah ditetapkan, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tahun

Target PAD (Rp)

2005 2006 2007 2008 2009*

489.153.234.634,00 587.765.730.744,00 654.482.475.500,00 779.695.261.002,00 945.314.492.000,00

Realisasi PAD (Rp)

530.110.534.290,14 585.031.999.379,30 681.246.359.490,00 1.052.276.691.447,70 1.023.943.219.259,91

Lebih / (Kurang) (Rp)

%

40.957.299.656,14 (2.733.731.364,70) 26.763.883.990,00 272.581.430.445,70 78.628.727.259,91

108,37 99,53 104,09 134,96 108,318


•

Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (Tahun 2005-2009) Kontribusi penerimaan dari PAD terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan masih dominan dibandingkan dengan penerimaan dari Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dimana rata-rata dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 ialah 52,148% artinya mencapai diatas 50%. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tahun

PAD (Realisasi) (Rp)

%

Dana Perimbangan (Realisasi) (Rp)

%

Lain-Lain Pendapatan yang Sah (Realisasi) (Rp)

%

2005

530.110.534.290,14

57,37

388.055.703.535,00

42,00

5.797.240.000,00

0,63

2006

585.031.999.379,30

49,58

594.962.169.339,00

50,42

0,00

2007

681.246.359.490,00

49,18

673.583.487.004,00

48,63

30.248.686.273,00

2,19

2008

1.052.276.691.447,70

56,11

790.997.258.079,00

42,17

32.238.827.451,00

1,72

2009*

1.023.943.219.259,91

48,48

1.004.989.665.188,00

47,59

82.964.867.573,02

3,93

0


Adapun komponen pos-pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, dijelaskan sebagai berikut : a) Pajak Daerah Penerimaan Pajak Daerah periode tahun 2005-2009 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan juga menunjukkan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 18,938%, hal ini disebabkan adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan deregulasi kendaraan bermotor import dalam bentuk “Complete Build Up” (CBU), disamping adanya peningkatan harga pasaran umum kendaraan bermotor.


24


Pertumbuhan Pajak Daerah periode tahun 2005-2009, sebagaimana disajikan dalam tabel dibawah ini : Tahun

Pajak Daerah (Rp)

Pertumbuhan (%)

2005

454.434.810.976,08 478.480.923.702,00 563.757.928.833,00 904.946.733.712,00 833.641.848.550,00

5,29 17,82 60,52 - 7,88

2006 2007 2008 2009*


Realisasi penerimaan Pajak Daerah periode tahun 2005-2009 secara umum dapat melampaui target yang telah ditetapkan, kontribusi terbesar dari realisasi penerimaan Pajak Daerah bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi untuk pencapaian target penerimaan Pajak Daerah, antara lain : 1) Membenahi dan melengkapi sarana prasarana perkantoran UPPD/KPPD (Samsat) secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. 2) Memperpendek birokrasi pelayanan pada kantor SAMSAT dari 8 (delapan) langkah menjadi 3 (tiga) langkah untuk mempercepat pelayanan. 3) Membuka pelayanan Drive Thrue bagi wajib pajak kendaraan roda 4 (empat). 4) Pengembangan Unit Pelayanan Pendapatan daerah (UPPD) dari 6 (enam) UPPD menjadi 13 (tiga belas) UPPD. 5) Mengadakan razia gabungan agar masyarakat mau membayar pajak kendaraan bermotor. Target dan Realisasi penerimaan yang berasal dari Pajak Daerah periode tahun 20052009 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tahun

Target Pajak Daerah (Rp)

Realisasi Pajak Daerah (Rp)


%

2005

429.535.000.000,00

454.434.810.976.08

24.899.810.976,08

105,80

2006

494.510.000.000,00

478.480.932.702.00

(16.029.076.298,00)

96,76

2007

530.902.000.000,00

563.757.928.833.00

32.855.928.833,00

2008

654.505.892.000,00

904.946.733.712.00

250.440.841.712,00

106,19 138,26

2009*

794.095.143.000,00

833.641.848.550.00

39.546.705.550,00

104,980



25


b) Retribusi Daerah Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi kepada kepentingan orang pribadi atau badan, baik yang bersifat pelayanan jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu. Retribusi Daerah mempunyai potensi untuk dapat dikembangkan, karena kinerja bersifat pemenuhan atas permintaan berbagai jenis pelayanan yang diberikan Pemerintah Provinsi kepada masyarakat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai komitmen terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat, disamping upaya untuk mengoptimalkan penerimaan dari Retribusi Daerah, antara lain : 1) Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang Retribusi Daerah melalui pameran pembangunan, media cetak dan media elektronik. 2) Memenuhi dan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia melalui rekrutment pegawai, pelatihan dan workshop yang bersifat spesialisasi. 3) Membenahi dan melengkapi sarana prasarana perkantoran UPPD/KPPD (Samsat) secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pertumbuhan Retribusi Daerah pertahun periode 2005-2009 menunjukkan rata-rata sebesar 20,652%. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut: Tahun

Retribusi Daerah (Rp)

Pertumbuhan (%)

2005

34.125.150.054,00

2006

43.047.603.113,00

26,15

2007

70.675.151.759,00

64,18

2008

22.106.743.147,00

-68,72

2009*

35.592.113.356,00

61,00


Terjadi penurunan penerimaan Retribusi Daerah pada tahun 2008 karena Rumah Sakit Umum (RSU) Ulin Banjarmasin berubah status menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sehingga penerimaan retribusi Rumah Sakit Umum (RSU) Ulin dapat dikelola langsung untuk operasional pelayanan. Sementara pada Penerimaan Daerah dicantumkan pada Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dan hanya dicatat saja. Realisasi penerimaan dari Retribusi Daerah tahun 2005-2009 secara umum dapat melampaui target yang sudah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini : Tahun

Target Retribusi Daerah (Rp)

Realisasi Retribusi Daerah (Rp)


%

2005

30.347.083.800,00

34.125.150.054,00

3.778.006.254,00

112,45

2006

46.461.284.000,00

43.047.603.113,00

(3.413.680.887,00)

92,65

2007

70.315.950.500,00

70.675.151.759,00

359.201.259,00

100,51


26


Target Retribusi Daerah (Rp)

Tahun

Realisasi Retribusi Daerah (Rp)


%

2008

20.305.688.700,00

22.106.743.147,00

1.801.054.447,00

108,87

2009*

21.785.065.400,00

35.592.113.356.00

13.807.047.956,00

163,378


c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, diperoleh dari Deviden Bank Pembangunan Daerah (Bank BPD), Perusahaan Daerah Bangun Banua, Perusahaan Daerah BPR dan Asuransi Askrida. Selama 5 tahun terakhir (2005-2009), realisasi penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dapat melampaui target yang sudah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini: Tahun

2005

Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Rp) 9.209.722.034,00

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Rp) 9.408.311.023,00


%

198.588.989,00

102,16

2006

9.174.830.744,00

9.313.381.704,00

138.550.960,00

101,51

2007

19.469.994.840,00

20.069.964.458,00

596.969.618,00

103,07

2008

18.646.830.502,00

19.000.527.284,00

353.696.782,00

101,90

2009*

22.188.000.000,00

23.035.517.501,00

847.517.501,00

103,820


d) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah bersumber dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan, Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan Aset Daerah dan Penerimaan Yang Tak Tertampung. Selama tahun 2005- 2009 realisasi penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah secara umum dapat melampaui target yang sudah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tahun

Target Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Rp)

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Rp)


%

2005

20.071.428.800,00

32.142.262.237,06

12.124.833.437,06

160,14

2006

37.619.616.000,00

54.190.090.860,30

16.570.474.860,30

144,05

2007

33.794.530.160,00

26.746.314.440,00

(7.048.215.720,00)

79,14

2008

86.236.849.800,00

106.222.687.304,70

19.985.837.504,70

123,18

2009*

107.246.283.600,00

131.673.739.852,91

24.427.456.251,91

122,777



27


II. Dana Perimbangan Dana Perimbangan merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan kepada daerah untuk pendanaan penyelenggaraan desentralisasi berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Prinsip perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah : a) Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan subsistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. b) Pembagian sumber keuangan negara kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. c) Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Selama tahun 2005-2009, realisasi penerimaan dari Dana Perimbangan dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini : Target Dana Perimbangan (Rp)

Tahun

Realisasi Dana Perimbangan (Rp)


%

2005

348.155.368.572,00

388.055.703.535,00

39.900.334.963,00

111,46

2006

532.756.030.461,00

594.962.169.399.00

62.206.138.938,00

111,68

2007

658.669.000.000,00

673.583.487.004.00

14.914.487.004,00

102,26

2008

709.341.663.760,00

790.997.258.079,00

81.655.594.319,00

111,51

2009*

792.982.343.821,00

1.004.989.665.188,00

212.007.321.367,00

126,735


Penerimaan Dana Perimbangan berasal dari : Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut : a) Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak periode 2005-2009 dapat melampaui target yang ditetapkan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut : Realisasi Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak (Rp) 149.688.733.535,00


%

2005

Target Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak (Rp) 103.998.128.572,00

45.690.604.963,00

143,93

2006

154.176.030.461,00

216.296.169.399,00

62.120.138.938,00

140,29

Tahun


28


Realisasi Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak (Rp) 195.589.487.004,00


%

2007

Target Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak (Rp) 180.675.000.000,00

14.914.487.004,00

108,25

2008

206.743.445.760,00

288.399.050.879,00

81.655.605.119,00

139,50

2009*

266.265.623.821,00

477.577.999.188,00

211.312.375.367,00 179,361

Tahun


b) Dana Alokasi Umum (DAU) Realisasi penerimaan dari Dana Alokasi Umum periode 2005-2009 secara umum dapat melampaui target yang sudah ditetapkan, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut : Realisasi Dana Alokasi Umum (Rp) 238.366.970.000,00


%

2005

Target Dana Alokasi Umum (Rp) 244.157.240.000,00

(5.790.270.000,00)

97,63

2006

387.580.000.000,00

378.666.000.000,00

86.000.000,00

100,02

2007

427.994.000.000,00

427.994.000.000,00

0,00

100

2008

466.559.218.000,00

466.559.207.200,00

(10.800,00)

100

2009*

483.364.720.000,00

484.059.666.000,00

694.946.000,00

Tahun

100,144


c) Dana Alokasi Khusus (DAK) Penerimaan Dana Alokasi Khusus, masuk sebagai penerimaan pada APBD sejak dua tahun terakhir yaitu pada tahun 2008 dan tahun 2009, realisasinya sesuai target yang sudah ditetapkan sebagaimana tabel berikut:

2005

Target Dana Alokasi Khusus (Rp) 0,00

Realisasi Dana Alokasi Khusus (Rp) 0,00

2006

0,00

2007


%

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0

0,00

0,00

0,00

0,0

2008

36.039.000.000,00

36.039.000.000,00

0,00

100

2009*

43.352.000.000,00

43.352.000.000,00

0,00

100

Tahun


III. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Hibah, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Selama 5 tahun (2005-2009), realisasi penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dapat melampaui target yang sudah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini :


29


Target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (Rp)

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (Rp)

2005

-

5.797.240.000,00

5.797.240.000,00

-

2006

-

-

-

-

2007 2008

19.383.075.238,00

30.248.686.273,00 32.238.827.451,00

30.248.686.273,00 12.855.752.213,00

166,32

2009*

81.170.996.000,00

82.964.867.573,02

1.793.871.573,02

102,210

Tahun


%


3. Permasalahan dan Solusi Walaupun Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah memberikan kontribusi cukup besar dalam penerimaan Pendapatan Daerah, tetapi masih terdapat beberapa permasalahan pokok antara lain: a) Masih terdapat sarana dan prasarana perkantoran UPPD/KPPD (Samsat) yang perlu dibenahi untuk memberikan kenyamanan wajib pajak serta dalam pengembangan pengelolaan potensi sumber-sumber pendapatan. b) Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang profesional dan handal. c) Belum optimalnya pemanfaatan Informasi Teknologi (IT) dalam mekanisme pengelolaan pendapatan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. d) Pembagian Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak kepada Daerah masih belum proporsional. Dalam upaya mengoptimalkan Pendapatan Daerah dan untuk mengatasi berbagai masalah pokok yang masih dihadapi, maka ditempuh langkah-langkah sebagai berikut : a) Mengadakan

sosialisasi dan penyuluhan

kepada

masyarakat

melalui pameran

pembangunan, media cetak dan media elektronik. b) Menambah 7 (Tujuh) UPPD baru, dari 6 (Enam) UPPD menjadi 13 (Tiga Belas) UPPD. Agar pelayanan kepada masyarakat dapat maksimal (prima). c) Membenahi dan melengkapi sarana prasarana perkantoran UPPD/KPPD (Samsat) secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. d) Memenuhi dan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia melalui rekrutment pegawai, pelatihan dan workshop yang bersifat spesialisasi. e) Terus mengoptimalkan pemakaian Informasi Teknologi (IT) agar pengelolaan Pendapatan Daerah dan pelayanan kepada masyarakat dapat maksimal (prima). f) Mendesak Pemerintah Pusat untuk menambah prosentase dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak bagian Pemerintah Daerah ditambah dengan komponen penerimaan untuk perbaikan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan penambangan di daerah. g) Prestasi dan Keberhasilan Selama Periode Tahun 2005-2009 antara lain : LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

30


•

Pendapatan Daerah mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan menunjukkan ratarata pertumbuhan pertahun sebesar 23,285% selama periode tahun 2005-2009.

•

Pendapatan Daerah dapat melampaui target yang sudah ditentukan, baik target yang dianggarkan maupun target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sudah ditetapkan.

•

Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan menunjukkan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 20,975% selama periode 2005-2009.

•

Pendapatan Asli Daerah selama periode 2005-2009 masih merupakan sumber utama Pendapatan Daerah.

•

Salah satu SAMSAT yaitu SAMSAT Banjarmasin telah mendapatkan Sertifikasi QUALITY MANAGEMENT SYSTEM – ISO 9001-2000 dari British Standards Institution (BSI) Management System Singapure Pte Ltd (nomor certificate;FS 538841) yang diserahkan pada tanggal 14 Agustus 2008.

•

SAMSAT Martapura telah mendapatkan Sertifikasi ISO 9001-2008 dari British Standards Institution (BSI) Management System Singapure Pte Ltd pada bulan Desember 2009.

•

Gubernur Kalimantan Selatan pada tahun 2009 mendapatkan AWARD di bidang Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dari Pemerintah sebagai Daerah Berprestasi berdasarkan Kinerja Keuangan, Kinerja Ekonomi dan Kesejahteraan, dimana salah satu indikator kinerja keuangan adalah peningkatan PAD Kelimantan Selatan.

B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH 1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah Pengelolaan anggaran di sisi belanja mengalami perubahan paradigma, dari paradigma atau sistem incremental dan line item dengan sistem anggaran berimbang menuju paradigma baru, yakni anggaran berdasarkan kinerja (performance budget). Perubahan paradigma ini dimaksudkan agar penyusunan anggaran lebih berorientasi pada kepentingan publik dan memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan value for money. Perubahan paradigma ini

menuntut

tingkat kemandirian daerah yang lebih tinggi

dalam mengatur rumah tangganya dengan berbagai strategi, alokasi dan prioritas pengeluaran sesuai dengan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Selain itu, pengeluaran daerah

pada dirinya sendiri sekaligus harus merupakan mekanisme

pencegahan terjadinya pemborosan dan kebocoran yang menguntungkan sebagian orang. Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran, pemerintah daerah juga dituntut untuk menerapkan pendekatan perencanaan dari bawah. Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan kalkulasi kuantitatif finansial untuk memaksimalkan pelayanan publik, sesuai dengan kebutuhan dan masalahnya. Karena itu, proses penyusunannya harus melibatkan berbagai pihak LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

dan bentang pemangku 31


kepentingan yang lebih luas, selain DPRD, LSM, dan organisasi masyarakat, dengan melandaskan diri pada prinsip-prinsip manajemen keuangan publik modern, seperti prinsip akuntabilitas, value for money, kejujuran, transparansi, dan pengendalian sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh unit kerja di pemerintah daerah. Peraturan yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah antara lain mengacu pada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yaitu : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri No. 13 Tahun 2006. Pengelolaan keuangan dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, effisien, ekonomis, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan yang sudah menjadi tuntutan masyarakat. Kebijakan yang dilaksanakan dalam belanja daerah adalah sebagai berikut : a. Secara bertahap mengusahakan makin meningkatnya proporsi belanja modal dari total belanja. Belanja modal adalah merupakan bentuk investasi yang akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi daerah. b. Mengusahakan agar kiranya proporsi belanja untuk kepentingan masyarakat (publik) selalu makin meningkat dari total belanja APBD. Peningkatan belanja pelayanan publik akan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang sangat didambakan oleh masyarakat. c. Dalam rangka fasiltasi ekonomi lokal melaksanakan pembiayaan pada sektor pertanian dalam arti luas, pembiayaan dilaksanakan terutama pada usaha peningkatan produksi, mutu dan produktivitas petani pada jenis-jenis komoditas unggulan. Pembiayaan juga dilaksanakan untuk mengembangkan potensi wisata yang potensial, antara lain pasar terapung, wisata religius serta wisata alam di Loksado. d. Kemitraan dengan swasta untuk mengelola aset Pemerintah Provinsi Kalsel dengan berusaha memperoleh hasil yang optimal dari pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi Kalsel. e. Pembiayaan yang bersumber dari pinjaman atau obligasi, apabila ternyata dilaksanakan, harus dikelola secara benar, agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.


32


2. Target dan Realisasi Belanja Jumlah Realisasi Belanja Daerah tahun 2005-2009 rata-rata mencapai 90,10% dari jumlah Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD tahun berkenaan, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut : Belanja Daerah Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

Tahun 2005 2006 2007 2008 2009*)

%

883.724.368.383,00

796.733.444.444,86

90,16

1.230.637.753.600,00

1.129.751.166.146,08

91,80

1.445.691.446.028,59

1.277.906.861.343,76

88,39

1.705.905.254.496,00

1.545.694.318.328,00

90,61

2.245.040.223.167,00

2.010.117.143.318,00

89,54

Sumber : Biro Keuangan Setda Prov.Kalsel *) Belum diaudit BPK

Pada tahun 2005 Realisasi Belanja Daerah dibawah angka 1 Triliun yaitu sebesar Rp.796.733.444.444,86 meningkat menjadi Rp. 2.010.117.143.318,00 pada tahun 2009 atau mengalami kenaikan rata-rata 26,48% . Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tahun

Realisasi Belanja Daerah (Rp)

2005 2006 2007 2008 2009*

796.733.444.444,86 1.129.751.166.146,08 1.277.906.861.343,76 1.545.694.318.328,00 2.010.117.143.318,00

Pertumbuhan Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) 333.017.721.701,22 148.155.695.197,68 267.787.456.984,24 464.422.824.990,00

(%) 41,80 13,11 20,96 30,05

Sumber : Biro Keuangan Setda Prov.Kalsel * Belum diaudit BPK

Secara umum pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Selatan sejak Tahun Anggaran 2005 s/d 2009 selalu mengalami surplus dan dapat berjalan dengan baik serta lancar, meskipun diakui masih dijumpai adanya kendala/hambatan yang perlu mendapatkan perhatian kita semua. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut : Tahun 2005 2006 2007 2008 2009*)

Realisasi Pendapatan (Rp) Belanja (Rp)

Surplus (Defisit) (Rp)

923.963.477.825,14

796.733.444.444,86

127.230.033.380,28

1.179.994.168.778,30

1.129.751.166.146,08

50.243.002.632,22

1.385.078.532.767,00

1.277.906.861.343,76

107.171.671.423,24

1.875.512.776.977,70

1.545.694.318.328,00

329.818.458.649,70

2.111.897.752.020,93

2.010.117.143.318,00

101.780.608.702,93

Sumber : Biro Keuangan Setda Prov.Kalsel *) Belum diaudit BPK

Berdasarkan data mengenai Target dan Realisasi Pendapatan Daerah serta Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005-2009, dapat disimpulkan sebagai berikut : •

APBD

Tahun

Anggaran

2005

terdiri

dari

target

pendapatan

sebesar

Rp.837.318.603.206.00 yang direalisasi sebesar Rp.923.963.477.825,14 atau 110,35%, LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

33


sedangkan

anggaran

belanja

sebesar

Rp.883.724.368.383,00

direalisasi

sebesar

Rp.796.733.444.444,86 atau 90,16% dari anggaran, sehingga terdapat Surplus sebesar Rp.127.230.033.380.28. •

APBD

Tahun

Anggaran

2006

terdiri

dari

target

pendapatan

sebesar

Rp.1.120.521.761.205,00 yang direalisasi sebesar Rp.1.179.994.168.778,30 atau 105,31% dari anggaran, sedangkan anggaran belanja sebesar Rp.1.230.637.753.600,00 direalisasi sebesar Rp.1.129.751.166.146,08 atau 91,80% dari anggaran, sehingga terdapat Surplus sebesar Rp.50.243.002.632,22. Apabila dibandingkan dengan TA 2005 maka pada TA 2006 terdapat kenaikan Pendapatan sebesar Rp.256.030.690.953,16 atau 27,71% sedangkan disisi Belanja terdapat kenaikan Belanja sebesar Rp.333.017.721.701,22 atau 41,80% •

APBD Tahun Anggaran 2007 terdiri dari target pendapatan sebesar Rp.1.313.151.475.500,00 yang direalisasi sebesar Rp.1.385.078.532.767,00 atau 105,48% dari anggaran, sedangkan anggaran

belanja

sebesar

Rp.1.445.691.446.028,59

direalisasi

sebesar

Rp.1.277.906.861.343,76 atau 88,39% dari anggaran, sehingga terdapat Surplus sebesar Rp.107.171.671.423,24. Apabila dibandingkan dengan TA 2006 maka pada TA 2007 terdapat kenaikan Pendapatan sebesar Rp.205.084.363.988,70 atau 17,38% sedangkan disisi Belanja terdapat kenaikan sebesar Rp.148.155.695.197,68 atau 13,11% •

APBD

Tahun

Anggaran

2008

terdiri

dari

target

pendapatan

sebesar

Rp.1.508.420.000.000,00 yang direalisasi sebesar Rp.1.875.512.776.977,70 atau 124,34% dari anggaran, sedangkan anggaran belanja sebesar Rp.1.705.905.254.496,00 direalisasi sebesar Rp.1.545.694.318.328,00 atau 90,61% dari anggaran, sehingga terdapat Surplus sebesar Rp.329.818.458.649,70. Apabila dibandingkan dengan TA 2007 maka pada TA 2008 terdapat kenaikan Pendapatan sebesar Rp.490.434.244.210,70 atau 35,41% sedangkan disisi Belanja terdapat kenaikan sebesar Rp. 267.787.456.984,24 atau 20,96% •

APBD Tahun Anggaran 2009 (belum audit) terdiri dari target pendapatan sebesar Rp.1.819.467.831.821,00 yang direalisasi sebesar Rp.2.111.897.752.020,93 atau 116,072%, sedangkan

anggaran

belanja

sebesar

Rp.2.245.040.223.167,00

direalisasi

sebesar

Rp.2.010.117.143.318.00, sehingga terdapat Surplus sebesar Rp.101.780.608.702,93. Surplus sebesar tersebut di atas dialokasikan pada Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan sebagai persediaan dana UP (Uang Persediaan) bagi pelaksanaan APBD T.A 2010. Selanjutnya jika dibandingkan dengan TA 2008 maka pada TA 2009 terdapat kenaikan realisasi pendapatan sebesar Rp.236.384.975.043,23 atau 12,60% sedangkan disisi realisasi Belanja terdapat kenaikan sebesar Rp.464.422.824.990,00 atau 30,05%


34


Berdasarkan kelompok belanja, Realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung pada APBD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2005-2009 dapat dilihat pada tabel berikut :

2005

BELANJA TIDAK LANGSUNG 286.284.768.927,00

BELANJA APBD BELANJA LANGSUNG 510.448.675.517,86

796.733.444.444,86

2006

377.026.029.599,76

752.725.136.546,32

1.129.751.166.146,08

2007

648.778.233.445,00

629.128.627.898,76

1.277.906.861.343,76

2008

797.655.326.207,00

748.038.992.121,00

1.545.694.318.328,00

2009*)

962.183.683.909,00 3.071.928.042.087,76

1.047.933.459.409,00 3.688.274.891.492,94

2.010.117.143.318,00 6.760.202.933.580,70

TAHUN ANGGARAN

TOTAL

JUMLAH

Sumber : Biro Keuangan Setda Prov.Kalsel *) belum diaudit BPK

Belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan secara rata-rata selama lima tahun anggaran (tahun 2005-2009) lebih banyak ditujukan untuk belanja langsung, dimana kondisi ini mencerminkan bahwa belanja yang direalisasikan lebih banyak ditujukan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan publik. Hal tersebut dapat digambarkan pada grafik sebagai berikut :

7,000,000,000,000.00

6,000,000,000,000.00

5,000,000,000,000.00

4,000,000,000,000.00 TIDAK LANGSUNG LANGSUNG TOTAL

3,000,000,000,000.00

2,000,000,000,000.00

1,000,000,000,000.00

0.00 2005

3.

2006

2007

2008

2009

Total

Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pengelolaan belanja daerah antara lain sebagai berikut : a. Dari aspek manajemen, penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam organisasi keuangan (planning, organizing, actuating, controling) sering terhambat, karena seringnya terjadi perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. b. Masih terbatasnya SDM yang mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi pada semua tingkat pengelola keuangan daerah, termasuk SKPD, sementara arah


35


pengelolaan keuangan daerah kedepan jelas akan membutuhkan tenaga kerja yang berkualifikasi pendidikan tersebut. c. Belum terbentuknya komitmen yang kuat dari berbagai pihak untuk mendukung suatu penyusunan pengembangan aplikasi sistem program pengelolaan keuangan yang benar-benar mantap. Dengan adanya berbagai permasalahan di atas, Biro Keuangan telah mencoba mengantisipasinya dengan berbagai macam upaya pemecahan antara lain : a. Terus mengadaptasi segenap perubahan tersebut melalui kegiatan koordinatif dan konsultasi kepada lembaga terkait seperti Depdagri, Depkeu, BPK dan sebagainya agar terjadi pemahaman yang sama atas suatu persoalan yang dihadapi, jangan sampai mengakibatkan kesalahan bertindak yang menjurus kepada pelanggaran peraturan perundang-undangan ataupun kesalahan administratif. b. Meningkatkan kesiapan sumber daya manusia melalui penambahan tenaga yang mampu di bidang keuangan, juga dengan melakukan program inner training, serta dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak-pihak atau lembaga yang berkompeten di bidang keuangan. c. Perlu adanya komitmen yang kuat dari berbagai pihak dalam pelaksanaan kebijakan, melalui pendekatan persuasi dan memberikan aksentuasi bahwa kebijakan itu harus berjalan dan pelaksana diminta agar mau mengerti dan melaksanakannya. d. Meskipun dengan keterbatasan yang ada, namun pada Tahun 2009 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 420/KMK.07/2009 tentang Penetapan Daerah-Daerah Berprestasi Tahun 2009, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan penghargaan (Award) sebagai daerah berprestasi berdasarkan kinerja keuangan, kinerja ekonomi dan kesejahteraan. Penghargaan ini didasarkan atas kemampuan dan keberhasilan meningkatkan standar perekonomian di daerah. Sedangkan khusus kinerja keuangan penilaian berdasarkan prestasi daerah dalam upayanya meningkatkan dan mempertahankan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) agar dapat memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Perkecualian) atau WDP (Wajar Dengan Perkecualian) dari BPK, upaya dalam menyampaikan Perda APBD secara tepat waktu setiap tahunnya, upaya dalam memacu kenaikan PAD (Pendapatan Asli Daerah diatas rata-rata kenaikan PAD Nasional serta daerah dengan kapasitas fiscal di bawah rata-rata nasional namun IPM (Indeks Pembangunan Manusia) diatas rata-rata nasional. e. Sehubungan penghargaan tersebut Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan dana insentif daerah (DID) sebesar Rp.20.725.047,00 sebagai dana yang digunakan untuk membantu sejumlah peningkatan pembangunan pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan.


36

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Recommend Documents