BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, daerah (kabupaten/kota) menjadi titik sentral otonomi daerah. Daerah mempunyai kewenangan otonomi yang didasarkan pada azas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Ini berarti daerah diberikan keleluasaan menjalankan pemerintahan dan pembangunannya secara bertanggung jawab dengan melihat kondisi dan potensi lokalnya. Sehubungan dengan hal di atas, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi tahapan yang sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya dalam mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dengan lebih baik melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. Pemerintah Kabupaten Bungo bersama DPRD Kabupaten Bungo telah menyusun dan menetapkan APBD Tahun Anggaran 2011 dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, yang selanjutnya diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011. APBD Tahun 2011 dimaksud selain disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011. Struktur Perekonomian dan Kerangka Pendanaan Struktur perekonomian daerah sangat ditentukan oleh besarnya peran sektor ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi pada tahun hingga tahun 2010 masih didominasi sektor pertanian dalam pembentukan PDRB yaitu sebesar 28,33 persen. Sektor kedua yang cukup berperan adalah sektor pertambangan dan penggalian yaitu 17,61 persen lalu disusul sektor perdagangan, hotel dan restauran sebesar 17,27 persen.

LKPJ Bupati Bungo Tahun Anggaran 2011

30

Selanjutnya kerangka pendanaan menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintah terutama untuk pelaksanaan otonomi daerah. Pendanaan yang lebih dikenal dengan konsep keuangan menjadi salah satu alat ukur untuk menentukan penyelenggaraan pemerintahan yang otonom. Sehingga apabila tersedia sumber pendanaan ataupun potensi pendanaan yang besar, maka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dapat terlaksana dengan lebih baik. Secara umum kebijakan keuangan daerah menyangkut penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang,. termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kerangka anggaran dan pendapatan dan belanja daerah (APBD). Oleh karena itu, arah kebijakan keuangan daerah secara konseptual meliputi dua hal yaitu, Pertama menyangkut upaya pemerintah daerah menyediakan dana guna penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan lainnya, dan Kedua menyangkut upaya efisiensi dan efektifitas segala bentuk pengeluaran pemerintah. Titik pandang kebijakan keuangan daerah berbeda dengan kebijakan dalam satu perusahaan ataupun organisasi. Untuk keuangan pemerintahan diawali penyusunan ragam dan jumlah pengeluaran yang dibutuhkan atas satu perencanaan yang disusun bersama. Dengan demikian dikenal istilah dana mengikuti urusan (money follows function), intinya bahwa danalah yang akan mengikuti berbagai kebutuhan fungsi penyelenggaraan satu Pemerintah Daerah. Dalam hal Pemerintah Daerah mengalami kekurangan dana atas urusan-urusan yang diusulkan, maka pemerintah daerah mempunyai berbagai alternatif penyediaan dana sesuai kewenangan menurut peraturan perundang-undangan, termasuk melakukan pinjaman daerah. Oleh karena itu, prinsip keuangan daerah harus dapat memenuhi tujuan 1). akuntabilitas, 2). kewajiban keuangan, 3). Kejujuran, 4). hasil guna dan daya guna (efficiency and effectiveness), dan 5). pengendalian. Dengan demikian untuk dapat memastikan agar seluruh program dan aktivitas yang diusulkan dalam perencanaan dapat terlaksana di masa depan, maka dibutuhkan satu kerangka pendanaan. Kerangka pendanaan ini bagaimanapun juga harus memperhatikan lingkungan makro, sasaran pembangunan, kinerja penerimaan dan pengeluaran sehingga dapat dirumuskan kebijakan keuangan daerah.


31

A. Lingkungan Makro Sebagaimana diketahui, lingkungan makro suatu organisasi yang umum dikenal adalah politik, ekonomi, sosial dan teknologi. Keempat unsur makro tersebut diyakini bersifat dinamis tergantung derajat keterbukaan suatu wilayah terhadap lingkungan luarnya. Kabupaten Bungo sebagai wilayah yang dilalui jalan lintas Sumatera, bagaimanapun juga mempunyai berbagai keuntungan karena tingginya aksesibilitas. Hal ini tidak terbatas Kabupaten Bungo dengan wilayah lain di Sumatera, akan tetapi juga dengan wilayah di luar Sumatera khususnya Pulau Jawa. Variabel lingkungan satu wilayah umumnya terdiri dari politik, ekonomi, sosial dan teknologi dimana keempatnya akan menentukan pola penerimaan dan besarnya pembiayaan yang akan dihasilkan oleh satu daerah. Variabel politik menyangkut dinamika hubungan wewenang antara legislatif dan eksekutif, khususnya dalam merencanakan dan mengendalikan APBD setiap tahunnya. Sementara variabel ekonomi menyangkut sumber penerimaan yang potensial dan efektif di satu daerah. Sumber penerimaan dari pemerintah yang lebih tinggi berupa dana perimbangan yang terdiri dari bagi hasil pajak dan bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) lebih bersifat tetap dibanding dengan penerimaan asli daerah. Lagi pula penentuan besarannya ditentukan oleh kebijakan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah dalam menerapkan prinsip bagi hasil yang dianggap adil. Variabel ekonomi menjadi pertimbangan penting dalam pertimbangan kebijakan keuangan pemerintah daerah. Kebijakan ini pada dasarnya dimaksudkan agar pengeluaran dapat menciptakan dan mempercepat proses efek pengganda (multiplier effect) yang maksimal. Oleh karena itu, semakin tinggi intesitas pergerakan masyarakat dan swasta dalam bidang ekonomi maka semakin tinggi pula kemungkinan pemerintah daerah akan memperoleh penerimaan. Hal ini dimungkinkan karena adanya kemungkinan berbagai retribusi yang akan diterima oleh pemerintah daerah. Selain empat variabel di atas, sesuai dengan keberadaan dan situasi politik dan tuntutan khususnya pada masa otonomi daerah,


32

terdapat pula aspek lain. Meliputi pelayanan, informasi dan pemantauan, kapasitas teknis manajerial Pemda, akuntabilitas dan transparansi. Sebagaimana sifat daripada pengeluaran pemerintah yang tidak hanya dimaksudkan sebagai penggerak utama pembangunan, akan tetapi juga sebagai modal awal yang dapat merangsang munculnya berbagai bentuk investasi baik yang bersifat domestik maupun luar. Disamping itu diharapkan keterlibatan unsur masyarakat dan swasta dapat optimal dalam pelaksanaan pembangunan. Kondisi sosial pada hakikatnya akan menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Hubungan harmonis, iklim usaha yang kondusif dan dapat menerima kehadiran para investor khususnya menjadi modal dalam pembangunan. Modal ini tidak bersifat pasif karena menjadi komplemen yang membuat tergerakkannya kekuatan sosial guna mencapai tujuan pembangunan. Kondisi seperti ini dikenal dengan modal sosial. Kondisi sosial yang kondusif pada akhirnya mendorong terlibatnya para investor untuk mengembangkan usahanya di satu daerah. Modal sosial yang sering diabaikan dalam pengalaman pembangunan yang lalu pada akhirnya diakui sebagai satu kelalaian karena terlalu memberi perhatian kepada modal ekonomi berupa kapital. Ketersediaan teknologi menjadi faktor percepatan pembangunan yang kuat. Dengan adanya teknologi yang sesuai dengan kebutuhan akan dapat meningkatkan produktivitas, sementara sumberdaya yang digunakan tidak mengalami perubahan. Ketersediaan lahan yang memadai akan tetapi tidak didukung oleh ketersediaan teknologi yang sesuai pada akhirnya kurang memberikan manfaat yang maksimal. Faktor utama yang harus diperhatikan dalam menetapkan arah kebijakan keuangan daerah adalah sasaran pembangunan yang telah disusun berdasarkan kesepakatan antara seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah.


33

B. Kinerja Penerimaan dan pengeluaran a. Penerimaan Sebagaimana diketahui, komponen sumber penerimaan suatu daerah terdiri dari 1). Pendapatan Asli Daerah, 2). Dana perimbangan, dan 3). Lain-lain pendapatan yang sah, termasuk penerimaan pembiayaan berupa Pinjaman Daerah. Masingmasing komponen ini mempunyai peran, fungsi dan dan perkembangannya dalam membiayai pelaksanaan pembangunan daerah. Kinerja penerimaan daerah Kabupaten Bungo selama Tahun Anggaran 2011 secara umum tidak mencapai target. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2011 unaudited (data sebelum audit BPK-RI), tercatat bahwa pendapatan daerah terealisasi sebesar 99,3% atau Rp711,3 milyar dari anggaran sebesar Rp716,6 milyar. Rincian lebih lanjut sebagai berikut : a) PAD terealisasi sebesar 91,6% atau Rp62,07 milyar dari anggaran sebesar Rp67,8 milyar. Tidak tercapainya target PAD dimaksud dikarenakan seluruh komponen PAD capaian targetnya di bawah 100%, meliputi pajak daerah capaian targetnya 96,4%, retribusi daerah capaian targetnya 91,0%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan berupa bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan daerah capaian targetnya 95,7% dan Lain-lain PAD capaian targetnya 89,9%. b) Sebaliknya, Dana Perimbangan justru mengalami pelampuan target dengan realisasi sebesar 102,6% atau Rp529,1, milyar dari anggaran sebesar Rp515,7 milyar. Komponen Dana Perimbangan yang memberikan kontribusi pelampauan target dimaksud berasal dari bagi hasil pajak dengan capaian target sebesar 106,3% dan bagi hasil bukan pajak dengan capaian target sebesar 119,7%. Pelampauan target dimaksud dikarenakan terdapatnya sisa kurang bayar Tahun Anggaran 2010 yang ditransfer ke Kas Daerah pada Tahun Anggaran 2011. Sementara itu DAU dan DAK dapat terealisasi 100% dari target yang ditetapkan. c) Selanjutnya, Lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi sebesar 90,2% atau Rp120 milyar dari anggaran sebesar Rp133 milyar. Tidak tercapainya target dimaksud berasal dari pendapatan


34

hibah (sektor pertambangan batu bara dan perkebunan) dengan capaian 46% atau Rp18,9 milyar dari target yang ditetapkan sebesar Rp 41 milyar. b. Pengeluaran. Pengeluaran menjadi salah satu alat kebijakan keuangan untuk mencapai sasaran pembangunan. Selama Tahun 2011, secara garis besar perbandingan realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dari total realisasi belanja masing-masing sebesar 57,94% dan 42,06%. Tingginya kontribusi realisasi Belanja Tidak Langsung tersebut di atas dikarenakan di Tahun Anggaran 2011 terdapat kebijakan baru terkait dengan anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah berupa dana BOS yang wajib dianggarkan dalam Belanja Tidak Langsung. Di samping itu, penyelenggaran PILKADA di tahun 2011 juga memberikan kontribusi terhadap realisasi Belanja Tidak Langsung. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2011 unaudited (data sebelum audit BPK-RI), dapat disampaikan bahwa belanja daerah terealisasi sebesar 89,8% atau Rp669 milyar dari anggaran sebesar Rp745 milyar. Rincian lebih lanjut sebagai berikut : a) Belanja Tidak Langsung Dianggarkan sebesar Rp. 426,6 milyar terealisasi sebesar Rp.387,6 milyar atau sebesar 90,9%. Tidak terserapnya anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar 9,1% terutama berasal dari Belanja Pegawai yang dianggarkan sebesar Rp 382,5 milyar terealisasi sebesar Rp. 349,6 milyar atau sebesar 91,4%. Tidak terserapnya anggaran dimaksud sebesar 9,6% dikarenakan pada tahun 2011 Pemerintah Pusat memberlakukan Moratorium Penerimaan CPNS, sehingga penyediaan anggaran belanja untuk penerimaan CPNS dimaksud tidak terealisasi. Selain itu, Belanja Bunga yang telah disediakan anggarannya sebesar Rp600 juta tidak terealisasi dikarenakan tidak adanya tuntutan dari Pihak Ketiga terhadap keterlambatan pembayaran pekerjaan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2010. b) Belanja Langsung Dianggarkan sebesar Rp318,3 milyar terealisasi sebesar Rp281,4 milyar atau sebesar 88,4%. Tidak terserapnya anggaran Belanja Langsung tersebut di atas sebesar 11,6% terutama berasal dari Belanja Modal yang dianggarkan sebesar Rp140,2 milyar


35

terealisasi sebesar Rp118,7 milyar atau sebesar 84,7%. Tidak terserapnya anggaran belanja modal dimaksud antara lain dikarenakan terdapat beberapa kegiatan fisik berupa pembangunan jalan yang terkendala kelangkaan aspal, sehingga tidak dapat direalisasikan di tahun 2011. C. Sasaran pembangunan Sasaran pembangunan menyangkut penentuan berbagai capaian yang terukur yang akan dicapai selama masa waktu pembangunan, dalam RPJM waktu yang dibutuhkan adalah 5 tahun. Sasaran bersifat kompleks, sesuai dengan substansi daripada pembangunan itu sendiri yang memang kompleks. Sasaran utama menyangkut bidang ekonomi, seperti pertumbuhan, dan pemerataaan yang diharapkan dapat menarik bidang pembangunan lainnya. Selanjutnya diakui adanya sasaran pendukung yang diharapkan terealisir guna mencapai sasaran utama dimana sasaran pendukung ini menjadi sasaran bidang pembangunan lainnya. Hal tersebut di atas diharapkan tidak saja terjadi antar pusat pertumbuhan di Kabupaten Bungo, akan tetapi juga dapat mengakomodasi pusat pertumbuhan antara Kabupaten di sekitar Bungo, antara lain Kabupaten Tebo, Merangin, Sarolangun, Kerinci dan Dhamas Raya. Untuk itu, upaya penyediaan infrastruktur mulai dari jalan, jembatan, listrik, telefon dan air minum harus dilakukan secara seimbang dan terfokus. Disamping itu, juga pembangunan bandar udara yang diharapkan dapat memacu laju pertumbuhan ekonomi daerah. Sasaran seperti di atas bagaimanapun harus didukung oleh sasaran lain seperti upaya untuk meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lebih dari itu efisiensi juga dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan stakeholder pemerintah daerah secara umum. Hal demikian dilaksanakan agar dapat membuat Kabupaten Bungo menjadi lebih kompetitif terhadap pilihan investasi. 1.4. Kebijakan Mengamati sumber penerimaan keuangan pemerintah daerah maka kebijakan lebih banyak terfokus kepada kapasitas dan tatakelola pemerintah dalam mengelola seluruh potensi daerah.


36

Sebagaimana diketahui wewenang daerah dalam mengelola penerimaan meliputi berbagai pajak yaitu; Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Pengembailan Bahan Galian Golongan C dan Parkir. Selanjutnya harus disadari pula bahwa basis sumber penerimaan yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah juga diperluas yang bersifat retribusi. Kebijakan keuangan dapat dilihat dari dua sisi yaitu penerimaan dan pengeluaran. Dari sisi penerimaan, kebijakan secara umum didasarkan pada prinsip bahwa setiap retribusi yang menjadi wewenang pemerintah daerah khususnya tidak mengakibatkan kegiatan perekonomian menjadi terganggu (distortif), yang menjadikan para pengusaha dan masyarakat terhambat melakukan investasi. Akibatnya harapan untuk meningkatkan penerimaan dari retribusi akhirnya menjadikan hambatan kepada pengusaha yang berakibat kepada tidak berkembangnya perekonomian di daerah itu sendiri. Kebijakan di bidang penerimaan tahun 2011 adalah sebagai berikut : a) Peningkatan jenis dan besaran berbagai pajak dan retribusi daerah dengan prinsip tidak mengakibatkan distorsi terhadap pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan. b) Menyusunan perencanaan dan dasar penerimaan jangka panjang baik yang berasal dari retribusi, pajak daerah, dan penerimaan lain yang sah. c) Meningkatkan penyuluhan dan kesadaran terhadap masyarakat dan pengusaha guna bersedia membayar pajak dan retribusi daerah yang lebih sesuai. d) Menyusun program pembiayaan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan khususnya dalam memanfaatkan pinjaman daerah sebagai salah satu alternatif pembiayaan jangka menengah dan panjang. e) Melakukan pendekatan dengan Pemerintah Pusat dalam memformulasi metode penentuan dan besaran yang akan diterima oleh pemerintah daerah dari berbagai sumber penerimaan. Dari sisi pengeluaran maka arah kebijakan adalah sebagai berikut : a) Menyusun prioritas pembangunan sesuai dengan kemampuan pembiayaan. Untuk itu diharapkan seluruh perencanaan SKPD dapat memberikan gambaran utuh kepentingannya baik pada jangka pendek maupun jangka panjang.


37

b) Mengutamakan pencapaian sasaran dengan prinsip capaian yang dapat diukur dan berdampak lebih luas terhadap tumbuhnya kegiatan masyarakat dan swasta. Dengan demikian diharapkan dapat menggerakkan keterlibatan masyarakat yang lebih luas dalam pembangunan. c) Memfasilitasi tumbuhnya investasi swasta melalui kerangka regulasi yang terencana sehingga setiap regulasi selain dimaksudkan untuk memberikan manfaat terhadap pemerintah daerah juga memberi manfaat untuk swasta dan masyarakat. Untuk meningkatkan kinerja jajaran Pegawai Negeri Sipil, maka diperlukan peningkatan kesejahteraan PNS perlu mendapat perhatian. Ini sejalan dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 Pasal 39 yang berbunyi : “bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, maka perlu diberikan tambahan penghasilan. Tambahan penghasilan tersebut adalah berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan atau pertimbangan objektif lainnya. Dan tentang kriteria pemberian tambahan penghasilan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. D. Target dan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2011 Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2011 unaudited (angka sebelum diaudit oleh BPK), rincian anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Bungo tahun 2011 adalah sebagai berikut : Uraian

Anggaran

Realisasi

%

716.559.236.584,90 67.752.612.107,30 9.781.993.500,00 3.865.802.405,00 8.295.917.571,83 45.808.898.630,47

711.249.686.528,26 62.070.006.326,90 9.433.997.050,00 3.519.624.483,00 7.942.863.160,84 41.173.521.633,06

99,3% 91,6% 96,4% 91,0% 95,7% 89,9%

Dana Perimbangan Dana bagi hasil pajak/bukan pajak Dana alokasi umum Dana alokasi khusus

515.736.011.020,60 87.881.585.020,60 379.218.626.000,00 48.635.800.000,00

529.100.111.208,00 101.245.683.208,00 379.218.628.000,00 48.635.800.000,00

102,6% 115,2% 100,0% 100,0%

Lain-lain pendapatan daerah yang sah Pendapatan hibah DBH pajak dari provinsi dan pemerintahan daerah lainnya Dana penyesuaian dan otonomi khusus

133.070.613.457,00 41.000.000.000,00 21.219.598.137,00 70.851.015.320,00

120.079.568.993,36 18.845.554.625,00 29.885.337.428,00 70.886.348.320,00

90,2% 46,0% 140,8% 100,0%

Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah


38

Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Daerah Provinsi

-

462.328.620,36

716.559.236.584,90

711.249.686.528,26

99,3%

Anggaran

Realisasi

%

744.999.647.156,04 426.644.736.007,94 382.541.701.750,94 600.000.000,00 564.158.400,00 21.131.093.650,00 650.000.000,00 1.041.351.000,00 18.519.581.207,00 1.596.850.000,00

669.050.627.021,00 387.641.920.689,00 349.600.538.382,00 488.214.000,00 17.130.971.500,00 563.400.000,00 1.040.135.000,00 18.474.074.307,00 344.587.500,00

89,8% 90,9% 91,4% 0,0% 86,5% 81,1% 86,7% 99,9% 99,8% 21,6%

318.354.911.148,10 48.579.896.750,00 129.545.697.074,00 140.229.317.324,10

281.408.706.332,00 47.276.013.620,00 115.419.777.688,00 118.712.915.024,00

88,4% 97,3% 89,1% 84,7%

Jumlah Belanja

744.999.647.156,04

669.050.627.021,00

89,8%

Surplus(Defisit)

(28.440.410.571,14)

42.199.059.507,26

-148,4%

32.940.410.571,14 32.940.410.571,14 32.940.410.571,14

32.940.410.571,14 32.940.410.571,14 32.940.410.571,14

100,0% 100,0% 100,0%

4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 4.500.000.000,00

3.976.594.943,00 3.976.594.943,00 3.976.594.943,00

88,4% 88,4% 88,4%

28.440.410.571,14

28.963.815.628,14

101,8%

-

71.162.875.135,40

Jumlah Pendapatan

Uraian Belanja Daerah Belanja Tidak Langsung Belanja pegawai Belanja bunga Belanja subsidi Belanja hibah Belanja bantuan sosial Belanja bagi hasil kepada pemerintahan desa Belanja bantuan keuangan kpd dan pemerintahan Desa Belanja tidak terduga Belanja Langsung Belanja pegawai Belanja barang dan jasa Belanja modal

PEMBIAYAAN (NETO) Penerimaan Pembiayaan Daerah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya Jumlah Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pembayaran Pokok Utang Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Netto Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2011 unaudited (angka sebelum diaudit oleh BPK), rincian SILPA Tahun Anggaran 2011 adalah sebagai berikut : a. Kas di kas daerah Rp 70.232.255.061,35 b. Kas di bendahara pengeluaran SKPD Rp 930.620.074,05 Jumlah ... Rp 71.162.875.135,40 Selanjutnya untuk saldo kas di kas daerah tersebut di atas, dapat dijabarkan lebih lanjut ke dalam saldo dana mengikat dan saldo dana tidak mengikat, sebagai berikut : a. Saldo dana mengikat yang berasal dari


39

penerimaan TA. 2010 dan 2011 Rp 27.391.669.504,00 b. Saldo dana tidak mengikat Rp 42.840.585.557,35 Jumlah ... Rp 70.232.255.061,35 Saldo dana mengikat tersebut di atas adalah sumber dana yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang sudah ditetapkan peruntukkannya, seperti DAK, DPDF, DPIPD dan tunjangan profesi guru. Konsekwensi dari saldo dana mengikat tersebut adalah penganggaran kembali di tahun berikutnya sesuai peruntukkan yang ditetapkan oleh Pemerintah atau disetorkan ke rekening kas negara. Sementara itu saldo dana tidak mengikat dapat diartikan bahwa saldo dana tersebut tidak terikat peruntukkannya yakni saldo kas daerah yang berasal dari penerimaan PAD, DAU, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

PERMASALAHAN DAN SOLUSI a. Permasalahan : 1). Belum seluruhnya masyarakat wajib pajak sadar akan kewajibannya

dalam membayar pajak daerah. 2). Belum tergalinya potensi pajak daerah secara optimal 3). Masih banyaknya usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat yang belum sepenuhnya bisa diakomodir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disebabkan oleh terbatasnya kemampuan anggaran b. Solusi : 1). Melakukan pengkajian dan penyusunan aspek legalitas pemungutan

pendapatan daerah dengan melaksanakan perubahan atau penyusunan Perda baru serta penerapan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2). Melakukan penggalian dan pengembangan sumber-sumber potensi pendapatan daerah yang sudah ada maupun mencari sumbersumber pendapatan baru untuk menunjang pembiayaan pemerintahan dan pembangunan 3). Kebijakan yang diambil untuk mengurangi sebagian atau efisiensi rencana kegiatan yang dirasakan masih dapat ditangguhkan, disisi lain juga mengambil kebijakan untuk melakukan efisiensi terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.


40

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Recommend Documents