BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bab. III. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Dalam rangka memenuhi pembiayaan pembangunan daerah untuk pelaksanaan

pembangunan yang berkesinambungan di Provinsi Kalimantan Selatan, maka Pemerintah Provinsi berusaha terus menggali segala potensi dan sumber-sumber Pendapatan untuk terus dikembangkan pada tahun 2009, sesuai Permendagri No. 13 Tahun 2006 Jo. 59 Tahun 2007 tentang Pengeloan Keuangan Daerah dan Koridor UU Nomor 34 Tahun 2000 pengganti UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sehingga Pendapatan Asli Daerah terus meningkat, dengan melalui kebijakan antara lain : Dengan mengintensifkan pendapatan dan mengekstensifikasikan penerimaan daerah serta mengoptimalkan penggarapan sumber / potensi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan penyederhanaan prosedur serta peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah. Secara umum Usaha Peningkatan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan melalui upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi diantaranya melakukan identifikasi produk hukum berkenaan dengan tarif pungutan, pendataan potensi pendapatan daerah dan memperhitungkan kembali kemungkinan revenue sharing atas penerimaan pusat yang masih menjadi hak daerah, sehingga kenaikan pendapatan daerah akan dapat terwujud untuk membiayai kegiatan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan. Apresiasi terhadap peningkatan pendapatan daerah akan lebih mempunyai nilai tambah, apabila didukung oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Kondisi ini akan memberikan warna tersendiri tentang kemandirian daerah itu sendiri. Oleh karenanya kondisi yang demikian sesuai dengan Visi dan Misi yang diemban.

2. Target dan Realisasi Pendapatan Realisasi

Pendapatan

Rp.2.111.897.752.020,93

dari

Daerah target

tahun

anggaran

yang

telah

2009

yaitu

ditetapkan

sebesar sebesar

Rp.1.819.467.831.821,001atau 116,072%. Dimana Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi kepada APBD sebesar Rp.1.023.943.219.259,91 atau 48,48%, dan Dana Perimbangan memberikan kontribusi kepada APBD sebesar Rp.1.004.989.665.188,00 atau 47,59%, serta Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memberikan kontribusi kepada APBD sebesar Rp.82.964.867.573,02 atau sebesar 3,93%.

LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009

18


Adapun realisasi masing-masing pos penerimaan Pendapatan Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut : I.

Bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Realisasi Penerimaan dari PAD yaitu sebesar Rp.1.023.943.219.259,917dari target yang ditetapkan sebesar Rp.945.314.492.000,00 atau sebesar 108,318% dengan perincian sebagai berikut : a. Pos Pajak Daerah 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp. 236.557.126.923,00 2) Pajak Kendaraan Angkutan Atas Air (KA3) sebesar Rp. 855.665,00 3) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebesar Rp. 235.789.409.407,00 4) Bea Balik Nama Kendaraan Angkutan Atas Air (BBNKA3) sebesar Rp. 0,00 5) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp.358.156.914.070,00 6) Pajak Air Permukaan sebesar Rp. 2.007.614.320,00 7) Pajak Air Bawah Tanah sebesar Rp.1.129.928.165,00 Untuk Pos Pajak Daerah tahun anggaran ini yaitu sebesar Rp.833.641.848.550,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 794.095.143.000,00 atau mencapai 104,98%. Kenaikan Pajak Daerah disebabkan : 1. Semakin baiknya iklim investasi di Kalimantan Selatan terutama dibidang pertambangan batubara dan perkebunan, hal ini terbukti dengan diperolehnya penghargaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di bidang investasi, hal inilah yang membawa multi player effect

kepada

perekonomian Kalimantan Selatan, sehingga berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat Kalimantan Selatan baik langsung maupun tidak langsung. 2. Semakin mudahnya persyaratan pembelian

kendaraan bermotor oleh Lembaga

Keuangan. 3. Disamping itu juga kurang memadainya sarana dan prasarana transportasi umum, sehingga masyarakat cenderung untuk memiliki kendaraan sendiri, terutama kendaraan roda dua (R2). Beberapa hal tersebut diatas yang mendorong masyarakat dan pengusaha untuk membeli Kendaraan Bermotor, dampak inilah yang menyebabkan penerimaan pajak daerah terutama dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), mengalami peningkatan yang cukup tajam.


19


b. Pos Retribusi Daerah 1) Retribusi Jasa Umum sebesar

Rp. 26.101.537.164,00

2) Retribusi Jasa Usaha sebesar

Rp. 7.845.632.059,00

3) Retribusi Perijinan Tertentu sebesar Rp. 1.644.944.133,00. Jumlah realisasi penerimaan dari Pos Retribusi Daerah

tahun anggaran 2009

sebesar Rp.35.592.113.356,007dari target sebesar Rp. 21.785.065.400,007atau mencapai 163,379%. c. Pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 1) PD. Bangun Banua sebesar Rp. 1.188.000.000,00 2) Bank Pembangunan Daerah (BPD) Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp.21.110.074.568,00 3) PD. BPR Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp. 737.442.933,00 4) Asuransi ASKRIDA sebesar Rp. 0,00. Jumlah realisasi penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp. 23.035.517.501,00 dari target sebesar Rp.22.188.000.000,00 atau mencapai 103,820%. d. Pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 1). Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp. 38.000.000,00 2). Jasa Giro sebesar Rp. 24.707.788.086,00 3). Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pekerjaan sebesar Rp. 79.891.061,00 4). Pendapatan Denda Pajak sebesar Rp. 9.940.434.452,00 5). Pendapatan Denda Retribusi sebesar Rp. 0,00 6). Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan sebesar Rp.32.716.733,00 7). Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 301.531.863,00 8). Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas sebesar Rp. 30.623.000,00 9). Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum sebesar Rp. 2.000.000,00 10). Pendapatan Dari Angsuran / Cicilan Penjualan sebesar Rp.120.186.642,00 11). Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin sebesar Rp.89.314.585.342,00 12). Penerimaan Yang Tak Tertampung sebesar Rp.7.105.982.673,91 Jumlah realisasi penerimaan dari pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp. 131.673.739.852,91 dari target sebesar Rp.107.246.283.600,003atau mencapai 122,777%.


20


II. Bagian Dana Perimbangan Realisasi Penerimaan dari Dana Perimbangan pada tahun anggaran 2009 sebesar Rp.1.004.989.665.188,00 dari target sebesar Rp.792.982.343.821,005atau mencapai 126,735% dengan perincian komponen penerimaan sebagai berikut : a. Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak Realisasi penerimaan dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak tahun anggaran

2009

sebesar

Rp.477.577.999.188,00

dari

target

sebesar

Rp.266.265.623.821,00 atau 179,361% yang berarti telah melampaui target yang sudah ditetapkan, terdiri dari Bagi Hasil Pajak sebesar Rp.116.001.430.537,00 dan Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp.361.576.568.651,00 b. Dana Alokasi Umum Realisasi penerimaan dari Dana Alokasi Umum sebesar Rp.484.059.666.000,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 483.364.720.000,00 atau mencapai 100,144%. c. Dana Alokasi Khusus Adapun

realisasi

penerimaan

Rp.43.352.000.000,00,dengan

dari

target

Dana

yang

Alokasi

telah

Khusus

ditetapkan

sebesar sebesar

Rp.43.352.000.000,00 atau mencapai target 100%.

III. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pada komponen penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2009 telah terealisasi sebesar Rp. 82.964.867.573,02 dari target

sebesar

Rp.81.170.996.000,00 atau mencapai 102,210%, yang berarti telah melampaui target yang telah ditetapkan. Komponen ini terdiri dari :5.000.000.000,0 a. Pendapatan Hibah sebesar Rp. 22.964.867.573,02 terdiri atas: 1) Pendapatan Hibah dari Badan / Lembaga / Organisasi Swasta Dalam Negeri sebesar Rp. 22.788.942.573,02 2) Pendapatan

Hibah

dari

Kelompok

Masyarakat

/

Perorangan

sebesar

Rp.175.925.000,00 b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar Rp.60.000.000.000,00 Untuk Penerimaan dari Dana Talangan (LUEP) dan Pengembalian Penyetoran Modal tidak termasuk dalam Realisasi Pendapatan Daerah. Target dan Realisasi Penerimaan dan Pendapatan Daerah pada tahun 2009 sebagaimana angka romawi I,II, dan III agar lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:


21


Target dan Realisasi Penerimaan dan Pendapatan Daerah Tahun 2009 No

A.

Uraian

Pendapatan Daerah 1.

3

Realisasi *)

(Rp)

(Rp)

1.819.467.831.821,00

%

PAD

945.314.492.000,00

2.111.897.752.020,93 1.023.943.219.259,91

116,072 108,318

1. Pajak Daerah

794.095.143.000,00

833.641.484.550,00

104,980

21.785.065.400,00

35.592.113.356,00

163,379

22.188.000.000,00

23.035.517.501,00

103,820

4. Lain-lain PAD Yang Sah

107.246.283.600,00

131.673.739.852,91

122,777

Dana Perimbangan

792.982.343.821,00

1.004.989.665.188,00

126,735 105,937

2. Retribusi Daerah 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan

2

Target APBD

1. Bagi Hasil Pajak

109.500.000.000,00

2. Bagi Hasil Bukan Pajak

156.765.623.821,00

116.001.430.537,00 361.576.568.651,00

3. Dana Alokasi Umum

483.364.720.000,00

484.059.666.000,00

100,144

4. Dana Alokasi Khusus

43.352.000.000,00

43.352.000.000,00

100,000

Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

81.170.996.000,00

82.964.867.573,02

102,210

21.170.996.000,00

22.964.867.573,02

108,473

60.000.000.000,00

60.000.000.000,00

100,000

1. Pendapatan Hibah 2. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Sumber : Dinas Pendapatan Prov. Kalsel *) data sementara, belum diaudit BPK.

230,648

3. Permasalahan dan Solusi Permasalahan Dalam rangka untuk menghimpun penerimaan Pendapatan Daerah masih terdapat permasalahan yang dihadapi antara lain : 1) Potensi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Angkutan Atas Air (KA3) dan Bea Balik Nama Kendaraan Angkutan Atas Air (BBNKA3) belum tergarap secara optimal, hal ini disebabkan karena kewenangan Pemerintah Provinsi untuk pengenaan pajak tersebut Pajak Kendaraan Angkutan Atas Air (KA3) dan Bea Balik Nama Kendaraan Angkutan Atas Air (BBNKA3) hanya pada kapal/motor/angkutan air dengan kapasitas mesin dibawah 7 GT saja, yang kebanyakan dimiliki oleh masyarakat kecil dan berada di wilayah kabupaten/kota. 2) Potensi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak alat berat/besar belum tergarap secara optimal, hal ini disebabkan karena masih terjadi perbedaan persepsi terhadap peraturan yang mengatur pemungutan pajak alat berat/besar, ditambah lagi dengan terbitnya Putusan MA Nomor: 2/Td.TUN/III/2004 yang menganulir pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) alat-alat berat/besar.


22


Dengan adanya permasalahan sebagaimana dikemukakan di atas secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi upaya-upaya menghimpum sumber pendanaan dalam rangka menunjang kegiatan pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan. Solusi/Pemecahan Masalah Dalam upaya meminimalisasi permasalahan yang dihadapi perlu dilakukan langkahlangkah diantaranya sebagai berikut : 1) Untuk mengoptimalkan penerimaan dari Pajak Kendaraan Angkutan Atas Air (KA3) dan Bea Balik Nama Kendaraan Angkutan Atas Air (BBNKA3) maka perlu lebih meningkatkan

kerjasama

dengan

kabupaten/kota,

karena

kebanyakan

kapal/motor/angkutan air berada di wilayah kabupaten/kota. 2) Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah yang didalamnya terdapat hal-hal yang mengatur masalah pajak alat-alat berat/besar. Dimana alat-alat berat/besar termasuk dalam golongan kendaraan bermotor yang dikenakan pajak. Dengan dasar ini maka pemerintah daerah akan lebih tegas dalam melakukan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) alat-alat berat/besar, terutama yang berada di lokasi pertambangan.

B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH 1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah Kebijakan Umum Keuangan Daerah tahun 2009 tertuang dalam Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) 2009, yang disusun berdasarkan proses perencanaan dimulai dari Musrenbang Provinsi sampai dengan tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009. Kesinambungan proses untuk pencapaian pembangunan selama 5 tahun sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 15 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan akan dapat dicapai dengan penyusunan KUA yang berpedoman pada visi, misi, kebijakan dan program RPJMD tersebut. Setelah dokumen KUA tahun 2009 ini disepakati melalui Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, pada tahapan berikutnya Dokumen ini menjadi dasar untuk penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) Tahun 2009 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2009.


23


Penyusunan KUA merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Tujuan dari disusunnya Kebijakan Umum APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 ini adalah untuk menyiapkan dokumen kebijakan dalam penggunaan APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 agar lebih fokus pada kebijakan dan program yang bersifat mensejahterakan rakyat.

a. Belanja Daerah •

Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi total perkiraan belanja daerah Sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri No. 13 Tahun 2006, maka belanja daerah tahun anggaran 2009 dibagi menjadi 2 kelompok belanja, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja

daerah

tahun

anggaran

2009

dianggarkan

sebesar

Rp.1.606.450.000.000,- dengan komposisi belanja tidak langsung berjumlah Rp.785.264.600.000,- sedangkan belanja langsung sebesar Rp.821.185.400.000,Belanja

langsung

adalah

belanja

yang

secara

langsung

mempengaruhi/dipengaruhi oleh ada tidaknya suatu kegiatan, sedangkan kegiatan merupakan salah satu indikator dalam mengukur kinerja sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Belanja langsung terbagi dalam 2 (dua) urusan, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Dalam urusan wajib terbagi atas beberapa urusan, yaitu : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18)

Pendidikan Kesehatan Pekerjaan Umum Perumahan Penataan Ruang Perencanaan Pembangunan Perhubungan Lingkungan Hidup Pertanahan Kependudukan dan cacatan sipil Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Sosial Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Penanaman Modal Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga


24


19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26)

Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adminsitrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Ketahanan Pangan Pembendayaan Masyarakat dan Desa Statistik Kearsipan Komunikasi dan Informatika Perpustakaan

Sedangkan urusan pilihan terbagi atas urusan-urusan : 1) Pertanian 2) Kehutanan 3) Energi dan Sumberdaya Mineral 4) Pariwisata 5) Kelautan dan Perikanan 6) Perdagangan 7) Industri 8) Ketransmigrasian Selanjutnya urusan-urusan dimaksud dijabarkan dalam bentuk program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD sepanjang tahun anggaran 2009. •

Kebijakan belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial,

belanja

bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga Belanja Pegawai, bunga, subsidi dll, merupakan jenis belanja yang terdapat dalam kelompok belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak terkait langsung dengan ada tidaknya sebuah kegiatan, namun demikian ada juga diantara jenis belanja dalam belanja tidak langsung yang manfaatnya dapat dinikmati langsung oleh masyarakat/publik, tetapi sulit atau bahkan hampir tidak ada indikator kinerjanya, salah satu contoh dari jenis belanja ini adalah belanja bantuan, dimana belanja bantuan biasanya dananya diterima langsung oleh masyarakat dan bila ada kegiatan yang harus dilakukan. Pelaksana kegiatannya adalah masyarakat yang menerima bantuan tersebut, sehingga untuk mengetahui kinerjanya maka kinerja masyarakat tersebut yang harus diukur, karena kegiatannya dilaksanakan langsung oleh masyarakat dan bukan oleh perangkat daerah. Belanja tidak langsung terdiri atas : i. Belanja Pegawai ii. Belanja Bunga iii. Belanja Subsidi iv. Belanja Hibah v. Belanja Bantuan Sosial vi. Belanja Bagi Hasil vii. Belanja Bantuan Keuangan viii. Belanja Tidak Terduga


25


Belanja

Pegawai

pada

tahun

anggaran

2009

dianggarkan

sebesar

Rp.364.636.000.000,- meliputi keperluan untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS, Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta pembayaran upah pungut dari adanya penerimaan daerah dari penerimaan pajak daerah. Belanja bunga dianggarkan sebesar Rp.100.000.000,- yang akan digunakan untuk membayar bunga atas pinjaman daerah pada Pemerintah Pusat (Departemen Keuangan RI) dengan perjanjian kontrak No. RDA-170/DP3/1994 tanggal 24 Februari 1994 yang berdasarkan hasil rekonsiliasi tanggal 18 Maret 2008 pembayaran pada tahun anggaran 2009 ini merupakan pembayaran yang terakhir (lunas) Untuk belanja subsidi pada tahun anggaran 2009 tidak dianggarkan, sedangkan belanja hibah dianggarkan sebesar Rp.26.074.000,- Adapun belanja bantuan sosial dianggarkan sebesar Rp.76.454.000.000,Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dianggarkan sebesar Rp.300.000.000,Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dianggarkan sebesar Rp.15.000.000.000,- yang dianggarkan untuk bantuan keuangan kepada Kabupaten Kotabaru untuk Pembangunan RSUD Kotabaru dan Stadion Olahraga dalam rangka pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) yang rencananya dilaksanakan pada tahun 2010. Dalam rangka penanggulangan bencana alam dan keadaan darurat lainnya dianggarkan belanja tidak terduga sebesar Rp.3.000.000.000,Gambaran Umum Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2009 yang tertuang dalam KUA 2009 dapat dilihat pada tabel berikut : No.

URAIAN

JUMLAH

BOBOT

2.

BELANJA DAERAH

2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6

Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pem. Desa Belanja Bantuan kepada Prov/Kan/Kota dan Pem. Desa Belanja Tidak Terduga

785.264.600.000,364.636.000.000,100.000.000,0,26.074.600.000,75.454.000.000,300.000.000.000,-

48,88 22,70 0,01

15.000.000.000,-

0,93

3.000.000.000,-

0,19

Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal JUMLAH

821.185.400.000,-

51,12

2.1.7 2.18 2.2. 2.2.1 2.2.2 2.2.3

1.606.450.000.000,-

1,62 4,76 18,67

100

Sumber : Biro Keuangan (Kebijakan Umum APBD 2009)


26


b. Pembiayaan Daerah •

Kebijakan penerimaan pembiayaan Terdapat beberapa komponen yang merupakan sumber dari penerimaan pembiayaan. Beberapa komponen dimaksud adalah sebagai berikut : 1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) 2. Pencairan dana cadangan 3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 4. Penerimaan pinjaman daerah 5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman 6. Penerimaan piutang daerah 7. Penerimaan kembali dana talangan 8. Penerimaan kembali penyertaan modal Tiga dari delapan komponen penerimaan pembiayaan daerah tersebut di atas di prediksi akan memberikan kontribusi penerimaan pada penerimaan pembiayaan daerah tahun anggaran 2009. Ketiga komponen penerimaan pembiayaan dimaksud sebagai berikut : 1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA), yaitu perkiraan sisa lebih perhitungan

tahun

anggaran

2008

yang

diprediksikan

berjumlah

sebesar

Rp.55.000.000.000,2. Penerimaan kembali dana cadangan, yang diperkirakan mencapai jumlah sebesar Rp.12.500.000.000,- Jumlah ini sama besarnya dengan jumlah pengeluaran pembiayaan yang dialokasikan untuk dana talangan gabah petani tahun anggaran 2009. 3. Penerimaan kembali penyertaan modal, yang diperkirakan mencapai jumlah sebesar Rp.250.000.000,•

Kebijakan pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan dilalokasikan guna menganggarkan pengeluaran daerah yang tidak bersifat belanja, seperti pembayaran utang pokok, pembentukan dana cadangan, dll Pengeluaran pembiayaan terdiri dari : 1. Pembentukan dana cadangan 2. Penyertaan modal(investasi) pemerintah daerah 3. Pembayaran utang pokok 4. Pemberian pinjaman daerah 5. Dana talangan


27


Arah kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2009 masih diarahkan untuk menunjang dan memfasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan upaya penguatan modal terhadap perusahaan daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Bank BPD Kalimantan Selatan sebagai salah satu aset daerah Kalimantan Selatan saat ini memerlukan dukungan modal tambahan, sedangkan penyertaan modal terhadap perusahaan daerah Kabupaten/Kota lebih ditujukan untuk memperkuat permodalan dan kinerja perusahaan daerah yang bergerak pada sektor pelayanan kebutuhan dasar masyarakat (air bersih), serta penyertaan modal untuk Koperasi dan UKM yang tersebar di Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu kebijakan pembiayaan daerah juga digunakan untuk memenuhi kewajiban daerah terhadap pembayaran pokok utang jatuh tempo yang pada tahun anggaran 2009 merupakan pembayaran kewajiban terakhir (lunas), serta penyediaan dana untuk pelaksanaan PILKADA Gubernur Kalimantan Selatan 2010 yang pendanaannya akan dirasakan terlalu besar apabila langsung disediakan dalam satu tahun anggaran. Gambaran Umum Pembiayaan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2009, dapat dilihat pada tabel berikut: No. 3.

URAIAN

JUMLAH

BOBOT

PEMBIAYAAN DAERAH

3.1 Penerimaan Pembiayaan 3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA) 3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 3.1.3 Hasil Penjulan kekayaan daerah yang dipisahkan 3.1.4 Penerimaan pinjaman daerah 3.1.5 Penerimaan kembali pinjaman daerah 3.1.6 Penerimaan piutang daerah 3.1.7 Penerimaan kembali dana talangan 3.1.8 Penerimaan kembali penyertaan modal

67.750.000.000,55.000.000.000,-

100 81,18

0,0,0,0,0,12.500.000.000,250.000.000,-

18,45 0,37

3.2. 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5

Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan dana cadangan Penyertaan modal (Investasi) Pemda Pembayaran pokok utang Pemberian pinjaman Dana talangan

53.250.000.000,10.000.000.000,30.000.000.000,750.000.000,12.500.000.000,0,-

Pembiayaan Netto

14.500.000.000,-

100 18,82 56,47 1,18 23,53

Sumber : Biro Keuangan (Kebijakan Umum APBD 2009)


28


2. Target dan Realisasi Belanja Sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri No. 13 Tahun 2006, maka belanja daerah tahun anggaran 2009 dibagi menjadi 2 kelompok belanja, yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Jumlah Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2009 (anggaran setelah perubahan) yaitu sebesar Rp.2.245.040.223.167,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.1.011.688.625.167,00 (45,06%) dan Belanja Langsung sebesar Rp.1.233.351.598.000,00 (54,94%). Kondisi ini mencerminkan bahwa belanja yang dialokasikan lebih banyak ditujukan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan publik. Dari jumlah Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2009 tersebut yang direalisasi adalah sebesar Rp.2.010.117.143.318,00 (belum diaudit) atau 89,54%. Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 berdasarkan kelompok belanja dapat diuraikan sebagai berikut : a. Belanja Tidak Langsung Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.962.183.683.909,00 atau 95,11% dari jumlah yang dianggarkan Tahun Anggaran 2009 yaitu sebesar Rp.1.011.688.625.167,00. Realisasi Belanja Tidak Langsung ini terdiri dari : 1) Belanja Pegawai Jumlah realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp.370.711.149.963,00 atau 93,20% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2009 yaitu sebesar Rp.397.760.174.167,00. Sehingga terdapat selisih kurang realisasi dari anggaran untuk Belanja Pegawai sebesar Rp.27.049.024.204,00 2) Belanja Bunga Jumlah realisasi Belanja Bunga sebesar Rp.37.125.976,00 atau 37,13% dari jumlah yang

dianggarkan

dalam

APBD

Tahun

Anggaran

2009

yaitu

sebesar

Rp.100.000.000,00. Sehingga terdapat selisih kurang realisasi dari anggaran untuk Belanja Bunga sebesar Rp.62.874.024,00. 3) Belanja Subsidi Belanja Subsidi untuk Tahun Anggaran 2009 tidak dianggarkan pada APBD TA.2009, sehingga realisasi sebesar Rp.0,00 atau 0,00% 4) Belanja Hibah Jumlah realisasi Belanja Hibah sebesar Rp.33.257.669.900,00 atau 90,54% dari jumlah yang

dianggarkan

dalam

APBD

Tahun

Anggaran

2009

yaitu

sebesar

Rp.36.730.554.000,00 Sehingga terdapat selisih kurang realisasi dari anggaran untuk Belanja Hibah sebesar Rp.3.472.884.100,00 LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009

29


5) Belanja Bantuan Sosial Jumlah realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.110.089.206.911,00 atau 86,70% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2009 yaitu sebesar Rp.126.977.000.000,00 Sehingga terdapat selisih kurang realisasi dari anggaran untuk Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.16.887.793.089,00. 6) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Jumlah realisasi Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sebesar Rp.402.276.472.909,00 atau 99,62% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2009 yaitu sebesar Rp.403.800.000.000,00 Sehingga terdapat selisih kurang realisasi dari anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sebesar Rp.1.523.527.091,00. 7) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa. Jumlah realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sebesar Rp.43.720.897.000,00 atau 100,00% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2009 yaitu sebesar Rp.43.720.897.000,00 8) Belanja Tidak Terduga Jumlah Realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.2.091.161.250,00 atau 80,43% dari jumlah

yang

dianggarkan

dalam

APBD

Tahun

Anggaran

2009

sebesar

Rp.2.600.000.000,00. Sehingga terdapat selisih kurang realisasi dari anggaran untuk Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.508.838.750,00. Pos belanja ini direalisasi sehubungan dengan keperluan Bantuan Tanggap Darurat Bencana Alam (Kebakaran, puting beliung dan Banjir) serta bantuan untuk korban meninggal yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota b. Belanja Langsung Realisasi Belanja Langsung sebesar Rp.1.047.933.459.409,00 atau 84,97% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2009 yaitu sebesar Rp.1.233.351.598.000,00. Realisasi Belanja Langsung ini terdiri dari : 1) Belanja Pegawai Jumlah realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp.73.071.435.437,00 atau 81,33% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2009 yaitu sebesar Rp.89.850.881.682,00. Sehingga terdapat selisih kurang realisasi dari anggaran untuk Belanja Pegawai sebesar Rp.16.779.446.245,00 2) Belanja Barang dan Jasa Jumlah realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.349.388.344.248,00 atau 73,26% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2009 yaitu sebesar Rp.476.923.866.415,00. Sehingga terdapat selisih kurang realisasi dari anggaran untuk Belanja Pegawai sebesar Rp.127.535.522.167,00 LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009

30


3) Belanja Modal Jumlah realisasi Belanja Modal sebesar Rp.625.473.679.724,00 atau 93,83% dari jumlah yang

dianggarkan

dalam

APBD

Tahun

Anggaran

2009

yaitu

sebesar

Rp.666.576.849.903,00. Sehingga terdapat selisih kurang realisasi dari anggaran untuk Belanja Pegawai sebesar Rp.41.103.170.179,00 Realisasi Belanja Modal ini, terdiri dari : a) Belanja Tanah Jumlah realisasi Belanja Tanah sebesar Rp.26.116.313.638,00 atau 93,56% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp.27.912.660.000,00. Sehingga terdapat selisih kurang realisasi dari anggaran untuk Belanja Tanah sebesar Rp.1.796.346.362,00. b) Belanja Peralatan dan Mesin Jumlah realisasi Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp.131.462.619.070,00 atau 94,51% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp.139.099.894.927,00. Sehingga terdapat selisih kurang realisasi dari anggaran untuk Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp.7.637.275.857,00. c) Belanja Gedung dan Bangunan Jumlah realisasi Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp.254.705.650.456,00 atau 91,17% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp.279.387.975.069,00. Sehingga terdapat selisih kurang realisasi dari anggaran untuk Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp.24.682.324.613,00. d) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Jumlah realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp.188.586.340.475,00 atau 96,51% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp.195.412.836.657,00. Sehingga terdapat selisih kurang realisasi dari anggaran untuk Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp.6.826.496.182,00. e) Belanja Aset Tetap Lainnya Jumlah realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.24.602.756.085,00 atau 99,35% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp.24.763.483.250,00. Sehingga terdapat selisih kurang realisasi dari anggaran untuk Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.160.727.165,00. f) Belanja Aset Lainnya Jumlah realisasi Belanja Aset Lainnya untuk Tahun Anggaran 2009 tidak dianggarkan (nol).


31


Ringkasan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dapat dilihat pada tabel berikut : No

Uraian

1

2

Anggaran Setelah Perubahan (Rp)

Realisasi (Rp)

Lebih / (Kurang) Rp.

%

3

4

5 (4-3)

6

2.245.040.223.167,00

2.010.117.143.318,00

(234.923.079.849,00)

89,54

Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa 2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa 2.1.8 Belanja Tidak Terduga

1.011.688.625.167,00 397.760.174.167,00 100.000.000,00 0,00 36.730.554.000,00 126.977.000.000,00 403.800.000.000,00

962.183.683.909,00 370.711.149.963,00 37.125.976,00 0,00 33.257.669.900,00 110.089.206.911,00 402.276.472.909,00

(49.504.941.258,00) (27.049.024.204,00) (62.874.024,00) 0,00 (3.472.884.100,00) (16.887.793.089,00) (1.523.527.091,00)

95,11 93,20 37,13 0,00 90,54 86,70 99,62

43.720.897.000,00

43.720.897.000,00

0,00

100,00

2.600.000.000,00

2.091.161.250,00

(508.838.750,00)

80,43

2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3

1.233.351.598.000,00 89.850.881.682,00 476.923.866.415,00 666.576.849.903,00 27.912.660.000,00 139.099.894.927,00 279.387.975.069,00 195.412.836.657,00 24.763.483.250,00 0,00

1.047.933.459.409,00 73.071.435.437,00 349.388.344.248,00 625.473.679.724,00 26.116.313.638,00 131.462.619.070,00 254.705.650.456,00 188.586.340.475,00 24.602.756.085,00 0,00

(185.418.138.591,00) (16.779.446.245,00) (127.535.522.167,00) (41.103.170.179,00) (1.796.346.362,00) (7.637.275.857,00) (24.682.324.613,00) (6.826.496.182,00) (160.727.165,00) 0,00

84,97 81,33 73,26 93,83 93,56 94,51 91,17 96,51 99,35 0,00

2

BELANJA DAERAH

2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6

Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa Belanja Modal - Belanja Tanah - Belanja Peralatan dan Mesin - Belanja Gedung dan Bangunan - Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan - Belanja Aset Tetap Lainnya - Belanja Aset Lainnya

Sumber : Biro Keuangan Setda Prov.Kalsel (belum diaudit BPK)

3. Realisasi Pembiayaan 1) Penerimaan Pembiayaan Daerah Jumlah

realisasi

Penerimaan

Pembiayaan

Daerah

adalah

sebesar

Rp.544.433.962.040,70 atau 98,97% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD TA.2009 sebesar Rp.550.122.391.346,00 yang terdiri dari : a) Realisasi Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya TA.2008 sebesar Rp.528.675.853.530,70 b) Realisasi Pencairan Dana Cadangan sebesar Rp.3.000.000.000,00 c) Realisasi Penerimaan Kembali Dana Talangan sebesar Rp.12.524.770.010,00 d) Penerimaan Kembali Penyertaan Modal sebesar Rp.233.338.500,00 2) Pengeluaran Daerah Jumlah

realisasi

Pengeluaran

Pembiayaan

Daerah

adalah

sebesar

Rp.123.693.530.898,00 atau 99,31% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD TA.2009 sebesar Rp.124.550.000.000,00. Adapun rincian atas Realisasi Pengeluaran Daerah ini adalah diperuntukan sebagai Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp.10.000.000.000,00. dan Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp.100.610.000.000,00, LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009

32


kemudian untuk Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo sebesar Rp.583.530.898,00 dan untuk Dana Talangan Rp.12.500.000.000,00. Ringkasan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2009 dapat dilihat pada tabel berikut : No

Uraian

1

2

3

Anggaran Setelah Perubahan (Rp)

Lebih / (Kurang) Rp.

Realisasi (Rp)

3

4

%

5 (4-3)

6

PEMBIAYAAN DAERAH

3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah 3.1.7 Penerimaan Kembali Dana Talangan 3.1.8 Penerimaan Kembali Penyertaan Modal

550.122.391.346,00 534.372.391.346,00

544.433.962.040,70 528.675.853.530,70

(5.688.429.305,30) (5.696.537.815,30)

98,97 98,93

3.000.000.000,00 0,00

3.000.000.000,00 0,00

0,00 0,00

100,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 12.500.000.000,00

0,00 12.524.770.010,00

0,00 24.770.010,00

0,00 100,20

250.000.000,00

233.338.500,00

(16.661.500,00)

93,34

3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 3.2.2 Penyertaan Moda (lnvestasi) Pemerintah Daerah 3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah 3.2.5 Dana Talangan

124.550.000.000,00 10.000.000.000,00 101.300.000.000,00

123.693.530.898,00 10.000.000.000,00 100.610.000.000,00

(856.469.102,00) 0,00 (690.000.000,00)

99,31 100,00 99,32

750.000.000,00 0,00 12.500.000.000,00

583.530.898,00 0,00 12.500.000.000,00

(166.469.102,00) 0,00 0,00

77,80 0,00 100,00

425.572.391.346,00

420.740.431.142,70

(4.831.960.203,30)

98,86

Pembiayaan Netto

Sumber : Biro Keuangan Setda Prov.Kalsel (belum diaudit BPK)

4. Permasalahan Dan Solusi Dalam rangka pencapaian pengelolaan keuangan daerah menuju kepada pengelolaan keuangan daerah yang efesien, efektif, transparan dan akuntabel masih ditemui setiap tahunnya berbagai permasalahan yang dihadapi, yaitu : 1. Masalah peraturan perundang-undangan yang selalu mengalami perubahan dari waktu kewaktu. 2. Masalah kemampuan sumber daya manusia yang terbatas dalam memahami hakekat dan makna dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik. 3. Masalah pada Pola pikir dalam pelaksanaan manajemen pengelolaan keuangan daerah. 4. Masalah dukungan baik dari arus bawah maupun dari unsur pimpinan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah menuju kearah yang lebih baik, efesien, efektif, transparan dan akuntabel. Berkenaan dengan permasalahan di atas, maka telah ditempuh berbagai upaya pemecahan yang diambil, yakni : LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009

33


1. Sehubungan dengan seringnya perubahan peraturan perundang-undangan maka dalam pengelolaan keuangan daerah, Biro Keuangan untuk mengantisipasi selalu berusaha untuk terus mengadaptasi segenap perubahan tersebut, yang tentu saja tidak terlepas dari arahan dan konsultasi dengan lembaga terkait seperti Depdagri, Depkeu, dan juga BPK, agar dalam pelaksanaan

pengelolaan

keuangan

tidak

mengalami

kesalahan

yang

sampai

mengakibatkan kesalahan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan ataupun kesalahan administratif. 2. Berkaitan dengan permasalahan sumber daya manusia maka ditempuh dengan meminta tambahan tenaga yang mampu di bidang keuangan untuk ditempatkan di Biro Keuangan, dan juga meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Biro untuk dididik di bidang pengelolaan keuangan daerah bekerjasama dengan perguruan tinggi yang mendidik SDM seperti UI, UGM, UNLAM dan diklat-diklat yang diadakan oleh Depdagri dan Depkeu. 3. Permasalahan pola pikir seringkali juga ditemui kendala yang mana menganggap bahwa manajemen pengelolaan yang ada merupakan sudah yang terbaik sehingga menutup mata terhadap pola pengelolaan yang lain yang notebene sebenarnya lebih baik, efesien, efektif, transparan dan akuntabel. Hal demikian perlu campur tangan dari pihak pimpinan untuk memberikan pengertian terhadap pola pikir yang masih merasa paling baik apa yang dilakukan selama ini. 4. Permasalahan kesamaan dukungan dalam pelaksanaan kebijakan antara arus bawah dengan pihak pimpinan seringkali mengalami pertentangan misalnya dalam rangka adanya perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang tentu merubah pola kerja yang tentu saja dianggap sebagai kesulitan baru dibandingkan dengan kebiasaan yang ada. Hal ini perlu adanya persuasi supaya kebijakan tetap dapat berjalan dan arus bawah mau mengerti untuk menjalankan hal baru tersebut. Dari uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: o

APBD Tahun Anggaran 2009 (Belum audit) terdiri dari target pendapatan yaitu sebesar Rp.1.819.467.831.821,00 yang direalisasi sebesar Rp.2.111.897.752.020,93 atau 116,072% (berdasarkan data Dinas Pendapatan Daerah). Sedangkan Anggaran Belanja sebesar Rp.2.245.040.223.167,00 yang direalisasi sebesar Rp.2.010.117.143.318,00 atau 89,54% (berdasarkan data Biro Keuangan) sehingga Realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009 terdapat Surplus sebesar Rp.101.780.608.702,93

o

Realisasi Pembiayaan Daerah Netto Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp.420.740.431.142,00 sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (Surplus + Pembiayaan Netto) sebesar Rp.522.521.039.844,93


34

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Recommend Documents