BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan APBD diperlukan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang berfungsi sebagai salah satu penentu kapabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kebijakan Umum Anggaran menunjang diterapkannya model anggaran berbasis kinerja, yang menekankan bahwa setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD adalah RPJP Daerah, RPJM Daerah serta RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJM serta Daftar Skala Prioritas yang merupakan hasil Musrenbang Kabupaten. Kebijakan Umum APBD yang disusun memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah dan pembiayaan. Program-program yang ada disesuaikan dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Wonosobo bersama DPRD menyusun dan menyepakati Kebijakan Umum APBD yang disusun berpedoman pada Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2013, dengan tujuan untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran, serta terciptanya komunikasi yang berkelanjutan dan berkualitas antara eksekutif dan legislatif. Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan DPRD Kabupaten Wonosobo, dilanjutkan dengan penyusunan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya menjadi pedoman bagi seluruh SKPD dalam menyusun RKA– SKPD. RKA – SKPD Tahun 2013 berisi program, kegiatan dan anggaran satuan kerja disusun oleh SKPD sesuai dengan peran, tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD. RKA-SKPD yang telah disusun disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang selanjutnya menjadi bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013. Program dan kegiatan tersebut merupakan implementasi dari visi dan misi daerah “Menuju Wonosobo Lebih Maju dan Sejahtera “ dengan misi, agenda dan prioritas sebagaimana telah disampaikan pada Bab II.

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, pendapatan daerah dimaksud meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. Dalam struktur APBD Tahun Anggaran 2013 disusun berdasarkan sistem penganggaran yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pendapatan daerah dirinci menurut kelompok pendapatan terdiri atas :

LKPJ 2013 Bab III – Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

14

1. Pendapatan Asli Daerah ; 2. Dana Perimbangan ; 3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Setiap kelompok pendapatan dirinci menurut jenis pendapatan, setiap jenis pendapatan dirinci menurut obyek pendapatan dan setiap obyek pendapatan dirinci menurut rincian obyek pendapatan. Adapun arah dan kebijakan umum pendapatan daerah Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut : a.

Melaksanakan dan mengamankan kebijakan Pemerintah Daerah pada umumnya dan Anggaran Pendapatan Daerah pada khususnya secara optimal. b. Penetapan target PAD yang realistis sesuai dengan potensi riil sumber-sumber pendapatan yang ada pada SKPD pengelola pendapatan. c. Mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan yang sudah ada dan mengupayakan penggalian sumber-sumber PAD baru dengan tidak memberatkan masyarakat. d. Mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset Daerah yang dapat menghasilkan penerimaan PAD. e. Mengoptimalkan hubungan yang seimbang antara anggaran belanja dengan anggaran pendapatan masing-masing SKPD guna terciptanya keselarasan kemampuan keuangan daerah. Pendapatan Daerah tahun anggaran 2013, setelah Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp 1.097.398.524.000,00 dapat direalisasi sebesar Rp 1.144.182.522.595,00 atau 104,26 % yang berarti lebih dari anggaran sebesar Rp 46.783.998.595,00, dengan rincian sebagai berikut:


15

Tabel III.A.1 Uraian Pendapatan Tahun Anggaran 2013

Uraian 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Anggaran Setelah Perubahan APBD 2013 (Rp)

Realisasi (Rp)

84.066.224.000,00

108.729.508.524,00

a. Pajak Daerah

16.061.500.000,00

26.416.352.676,00

b. Retribusi Daerah

17.014.834.000,00

19.036.916.492,00

5.653.860.000,00

6.129.819.969,00

45.336.030.000,00

57.146.419.387,00

923.788.664.000,00

946.856.391.608,00

745.778.034.000,00

758.139.018.684,00

14.200.000.000,00

25.300.215.472,00

8.080.000.000,00

9.340.589.212,00

c. Pendapatan Dana Alokasi Umum

665.548.034.000,00

665.548.034.000,00

d. Pendapatan Dana Alokasi Khusus

57.950.000.000,00

57.950.180.000,00

2. Transfer dari Pemerintah Pusat-Lainnya

145.810.630.000,00

145.810.630.000,00

-

-

145.810.630.000,00

145.810.630.000,00

32.200.000.000,00

42.906.742.924,00

32.086.100.000,00

42.906.742.924,00

113.900.000,00

-

89.543.636.000,00

88.596.622.463,00

a. Pendapatan Hibah

-

-

b. Pendapatan Dana Darurat

-

-

89.543.636.000,00

88.596.622.463,00

1.097.398.524.000,00

1.144.182.522.595,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (Laba BUMD) d. Lain - lain PAD yang Sah 2. Pendapatan Transfer 1. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak b. Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak

a. Dana Otonomi Khusus b. Dana Penyesuaian 3. Transfer Pemerintah Provinsi a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak b. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

c. Pendapatan Lainnya JUMLAH PENDAPATAN


16

Tabel III.A.2 Uraian Pendapatan menurut Organisasi Pengelola Pendapatan Tahun Anggaran 2013

No.

Unit Organisasi

Anggaran Pendapatan (Rp)

Realisasi Pendapatan (Rp)

1

Kantor Perpustakaan Umum

16.000.000,00

21.700.200,00

2

Dinas Kesehatan

10.454.404.000,00

10.523.015.130,00

3

Badan Rumah Sakit Umum Daerah

35.944.980.000,00

38.783.097.737,00

4

Dinas Pekerjaan Umum

160.000.000,00

365.956.636,00

5

Dinas Perhubungan dan Kominfo

877.000.000,00

1.410.685.450,00

6

Dinas Kependudukan dan Capil

1.630.000.000,00

1.566.026.000,00

7

Sekretariat Daerah Kab. Wsb.

8

DPPKAD

5.575.100.000,00

5.941.695.863,00

24.732.700.000,00

43.936.850.910,00

9

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

763.000.000,00

1.340.105.793,00

10

Dinas Peternakan dan Perikanan

178.940.000,00

174.863.568,00

11

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

12

Dinas Perindag

13

Dinas Koperasi dan UMKM

14

Dinas Pendidikan, Pemuda dan OR

15

Bapermasdes Jumlah total

874.000.000,00

1.769.823.150,00

1.499.100.000,00

1.725.520.799,00

10.000.000,00

13.650.788,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.350.000.000,00

1.155.516.500,00

1.097.398.524.000,00

1.144.182.522.595,00

B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, belanja daerah dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Dengan mempertimbangkan perubahan mendasar dalam penyusunan Belanja Daerah sebagai konsekuensi pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 maka belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Pelaksanaan urusan pemerintahan dijabarkan dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 merupakan formulasi kebijakan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan, pelayanan masyarakat, dan upaya penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi daerah, yang dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, belanja daerah tersebut meliputi : 1. Belanja Tidak Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari : a. Belanja Pegawai, merupakan alokasi anggaran untuk membiayai belanja gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya kepada PNS, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala LKPJ 2013 Bab III – Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

17

Daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; b. Belanja Hibah, merupakan alokasi anggaran yang berupa uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah; c. Belanja Bantuan Sosial, merupakan alokasi anggaran bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko social; d. Belanja Tidak Terduga, merupakan alokasi anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

2. Belanja Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari jenis belanja sebagai berikut : a. Belanja Pegawai, merupakan pengeluaran daerah untuk honorarium kepanitiaan, upah, stimulant, honorarium tenaga kontrak pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah ; b. Belanja Barang dan Jasa, merupakan pengeluaran daerah yang digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang memiliki nilai manfaat tidak lebih dari 12 bulan seperti memenuhi kebutuhan belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat-alat berat, sewa peralatan dan perlengkapan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja dan perjalanan dinas, serta pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat; c. Belanja Modal, merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan listrik, kendaraan dinas operasional, peralatan kantor dan aset tetap lainnya. Kebijakan umum belanja daerah yang diformulasikan kedalam program, kegiatan serta belanja langsung dan belanja tidak langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dimaksud diarahkan untuk : 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dengan penjaringan aspirasi berbagia pemangku kepentingan (stakeholder) melalui Focus Group Discussion dan MUSRENBANG; 2. Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat melalui upaya peningkatan pelayanan dan sarana / prasarana pendidikan, kesehatan, dan memperluas kesempatan kerja;


18

3. Pengembangan ekonomi rakyat yang memberikan insentif bagi penanggulangan kemiskinan melalui pelaksanaan program dan kegiatan revitalisasi pertanian, pemberdayaan koperasi, UKM dan LKM, menarik investasi dan meningkatkan ekspor non migas, peningkatan sektor industri dan kerajinan baik industri rumah tangga, industri kecil maupun menengah; 4. Pembangunan infrastruktur (sumber daya air dan irigasi, transportasi, perumahan dan pemukiman); 5. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dengan memperkuat system perencanaan, mengefektifkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, serta peningkatan sarana dan prasarana kerja dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 setelah Perubahan sebesar Rp 1.236.421.504.788,00 dapat direalisasi Rp 988.103.772.409,00 atau 79,92% . Komponen Belanja tersebut terdiri dari Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp 959.069.619.572,00 dapat direalisasi sebesar Rp 848.084.965.677,00 atau 88,43%, Belanja Modal direncanakan sebesar Rp 273.331.065.216,00 dapat direalisasi sebesar Rp 138.170.232.852,00 atau 5%, ,55 Belanja Tak Terduga direncanakan sebesar Rp 4.020.820.000,00 dapat direalisasi sebesar Rp 1.848.573.880,00 atau 45,98%. Belanja Transfer / Bagi Hasil ke Desa tidak ada rencana dan tidak ada realisasi karena sudah masuk pada pos Belanja Bantuan Keuangan, adapun rincian realisasi belanja sebagai berikut : Tabel III.B.1 Uraian Belanja Tahun Anggaran 2013 Uraian Belanja Operasi

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

959.069.619.572,00

848.084.965.677,00

Belanja Pegawai

654.712.057.912,00

598.107.748.005,00

Belanja Barang dan Jasa

221.950.283.692,00

182.438.371.696,00

Belanja Bunga

-

-

Belanja Subsidi

-

-

Belanja Hibah

23.340.277.968,00

15.153.119.710,00

3.111.000.000,00

3.023.599.946,00

55.956.000.000,00

49.362.126.320,00

273.331.065.216,00

138.170.232.852,00

Belanja Tanah

13.864.000.000,00

5.354.879.600,00

Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Belanja Modal

33.552.529.666,00

25.942.184.853,00

Belanja Gedung dan Bangunan

105.237.748.350,00

68.069.846.924,00

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

117.087.453.200,00

36.282.886.475,00

3.589.334.000,00

2.520.435.000,00

Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya

-

Belanja Tidak terduga

4.020.820.000,00

Transfer/Bagi Hasil Ke Desa Jumlah Belanja

1.236.421.504.788,00


1.848.573.880,00 988.103.772.409,00

19

Belanja Daerah mencakup semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Berbagai permasalahan dan tantangan pokok yang dihadapi pemerintah daerah dalam tahun anggaran 2013 yang mempengaruhi alokasi belanja daerah antara lain : 1. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana tansportasi melalui pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan kondisi jalan dan jembatan untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah; 2. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana sumber daya air dan irigasi, guna mendukung aktifitas produksi, serta memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dasar perkotaan dan perdesaan; 3. Membangun dan mengembangkan ekonomi lokal yang diarahkan pada pengelolaan usaha oleh pelaku bisnis secara mandiri, dengan cara : a. Penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperbaiki iklim investasi, mendorong daya saing, meningkatkan daya beli masyarakat, pengembangan kebudayaan, pariwisata, inovasi teknologi, sehingga mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan; b. Meningkatkan peran usaha mikro kecil menengah dalam pemenuhan kebutuhan pasar domestik dan berorientasi pada ekspor serta pengembangan kewirausahaan untuk mendorong daya saing; c. Meningkatkan struktur perekonomian daerah melalui pengembangan potensi dan produk unggulan daerah yang berorientasi ekspor dan memiliki daya saing; d. Meningkatkan produktifitas sektor pertanian, perikanan dan kehutanan yang beorientasi pada sistem agribisnis dan agro industri guna mempertahankan swasembada pangan dan ketahanan pangan daerah; e. Meningkatkan kualitas produk sektor industri, perdagangan dan pariwisata melalui pemanfaatan teknologi, kelembagaan dan sarana prasarana pendukung; f. Meningkatkan perkembangan iklim usaha yang kondusif sehingga mampu menarik investasi dan budaya usaha masyarakat , sehingga meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. 4. Mewujudkan masyarakat yang berkemampuan (empowered) dan berdaya saing (competitive) yang mengarah kepada kemandirian, melalui peran aktif pemerintah, swasta dan masyarakat; 5. Keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan program/kegiatan yang pro poor, pro job dan pro growth serta pro environment perlu ditingkatkan. Penanggulangan kemiskinan dengan mengefektifkan penyelenggaraan bantuan dan jaminan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan mengoptimalkan pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan programprogram penanggulangan kemiskinan. Penurunan tingkat pengangguran terbuka dengan menciptakan lapangan kerja dan memperluas lapangan pekerjaan; 6. Pembangunan tata kelola yang baik, dengan fokus antara lain : a. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;


20

b. Penyediaan data atau informasi yang akurat dan valid; c. Meningkatkan kondusifitas wilayah; d. Peningkatan sinergi dan harmonisasi perencanaan program/kegiatan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.

C. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah dimaksud meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan meliputi : 1. Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan pada sisi penerimaan dianggarkan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Lalu dan penerimaan dari angsuran pokok piutang daerah yang jatuh tempo, yang berasal dari penyertaan modal bergulir pemerintah daerah. 2. Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan pada sisi pengeluaran dianggarkan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal pada BUMD seperti pada BPR BKK Wonosobo, BKK Kertek, Bank Wonosobo, Apotik Bhakti Husada dan PDAM. Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2013 dapat diuraikan sebagai berikut : a. Pembiayaan Penerimaan direncanakan sebesar Rp 156.022.980.788,00 dapat direalisasi sebesar Rp 156.079.075.488,00 atau 100,04%, lebih dari anggaran sebesar Rp 56.094.700,00 yang terdiri dari :  Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu direncanakan 156.022.980.788,00 dapat direalisasi sebesar Rp 156.022.980.788,00;

Rp

 Penerimaan piutang direncanakan Rp 0,00 dapat direalisasi sebesar Rp 56.094.700,00. b. Pembiayaan Pengeluaran direncanakan sebesar Rp 17.000.000.000,00 sebesar Rp 15.000.000.000,00 atau 88,23% berupa :

dapat direalisasi



Pembentukan Dana Cadangan direncanakan Rp 5.000.000.000,00 dapat direalisasi sebesar Rp 5.000.000.000,00;



Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dianggarkan 12.000.000.000,00 dapat direalisasi sebesar Rp 10.000.000.000,00.

sebesar

Rp

Kemudian pada tahun anggaran 2013 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 297.157.825.674,00


21

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Recommend Documents