BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undangundang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, daerah (kabupaten/kota) menjadi titik sentral otonomi daerah. Daerah mempunyai kewenangan otonomi yang didasarkan pada azas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Ini berarti daerah diberikan keleluasaan menjalankan pemerintahan dan pembangunannya secara bertanggungjawab dengan melihat kondisi dan potensi lokalnya. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi tahapan yang sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya dalam mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat

dengan

lebih

baik

melalui

perencanaan,

pelaksanaan,

pengawasan,

pengendalian dan evaluasi pembangunan. Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun anggaran 2013 mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Lamandau, disusun dengan memformulasikan pemikiran pemerintah, aspirasi masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRD, sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun dan menyepakati Kebijakan Umum APBD (KUA). Kebijakan Umum APBD tersebut menjadi dasar bagi penyusunan PPAS yang merupakan formulasi kegiatan prioritas yang terpilih dari sejumlah usulan kegiatan dengan mempertimbangkan kondisi anggaran serta potensi sumber daya yang ada dalam rangka pencapaian tujuan secara efisien dan efektif. KUA dan PPAS APBD selanjutnya menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun usulan program, kegiatan dan anggaran yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Kebijakan Umum APBD TA. 2013 ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan DPRD Kabupaten Lamandau Nomor: 050/1604/Bapp.C/XII/2012

–

Nomor:

170/900.1820/DPRD-LMD/XII/2012,

tanggal

5

Desember 2012. Dan Kebijakan Umum Perubahan APBD TA. 2013 ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan DPRD Kabupaten Lamandau Nomor: 050/1220/Bapp.C/IX/2013 – Nomor: 170/900.988/DPRD-LMD/IX/2013, tanggal 9 September 2013.

LKPJ Bupati Lamandau Tahun 2013

42

Selanjutnya, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Nomor: 26 Tahun 2012 Tentang APBD Kabupaten Lamandau TA. 2013, dan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan APBD Kabupaten Lamandau TA. 2013, Pemerintah Kabupaten Lamandau bersama unsur Legislatif telah menyusun dan menetapkan anggaran untuk Tahun Anggaran 2013. APBD Tahun Anggaran 2013 dalam penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagai

upaya

untuk

meningkatkan

efisiensi

dan

efektivitas

pelaksanaan

program/kegiatan pembangunan tahun anggaran 2013, diperlukan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang bertujuan mengatur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah antara lain (1) Sinkronisasi kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, (2) Penyelarasan hasil musrenbang desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten yang sudah terpilah menurut usulan sumber pendanaan dari APBD Kabupaten Lamandau, APBN dan sumber pendanaan lainnya dengan rencana kerja pemerintah khususnya untuk kegiatan yang akan dibiayai dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, (3) Memperhatikan isu-isu strategis SKPD yang berasal dari RPJMD dan Renstra SKPD Kabupaten Lamandau, (4) Konsistensi rencana kegiatan yang diusulkan dari hasil Musrenbang dengan rancangan RKP dan Rancangan Renja Kementerian/Lembaga yang dihasilkan Musrenbang Pusat, (5) Melakukan pembahasan kesesuaian antara rencana kegiatan yang diusulkan Pemerintah Daerah dengan kegiatan Kementerian/Lembaga yang akan dilaksanakan di daerah melalui dana dekonsentrasi dan atau tugas pembantuan. A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Otonomi daerah mempunyai makna adanya pelimpahan kewenangan yang sebelumnya dijalankan oleh Pemerintah Pusat dialihkan kepada Pemerintah Daerah. Hal tersebut membawa konsekuensi bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban menyelenggarakan segala kewenangan yang diberikan untuk mencapai kemakmuran, kesejahteraan, dan memberi pelayanan yang mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan itu semua diperlukan kemampuan pendanaan dan pemerintah yang berujung kepada upaya melakukan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah. Sumber pendapatan daerah merupakan seluruh penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri maupun alokasi dari Pemerintah Pusat sebagai wujud dari negara


43

integralistik. Sumber-sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat selanjutnya diatur melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam rangka melakukan optimalisasi sumber pendapatan daerah terutama yang berasal dari penerimaan Asli daerah, mempunyai dampak yang tanpa disadari melupakan substansi dan nilai-nilai pelayanan. Hal ini sering terjadi dimana suatu Instansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, disisi lain efek pelayanan tersebut memberi dampak kepada penerimaan daerah sehingga SKPD menghadapi dualisme fungsi yang saling kontraproduktif. Kondisi ini pada akhimya akan mengakibatkan tidak optimalnya pelayanan kepada masyarakat. Menyikapi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Lamandau menyadari dan konsisten dalam menjalankan kebijakan terutama terhadap peraturan daerah yang mengatur mengenai fungsi-fungsi kelembagaan. Pemerintah Kabupaten Lamandau menyadari hal tersebut sehingga kebijakan yang diterapkan dalam menggali sumbersumber penerimaan daerah tetap memperhatikan aspek pelayanan dan senantiasa menciptakan

iklim

yang

kondusif

bagi

berkembangnya

dunia

usaha,

serta

memperhatikan kepentingan masyarakat miskin. 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai nilai kekayaan bersih. Pada tahun 2013, pendapatan daerah Kabupaten Lamandau bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan daerah tersebut masih didominasi oleh penerimaan yang bersumber dari dana perimbangan yang meliputi bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Diakui bahwa kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah masih sangat rendah. Meskipun pada prinsipnya kemampuan

sebagai

daerah

sendiri

untuk

otonom

seyogianya

membiayai

lebih

mengandalkan

pada

pelaksanaan

pembangunan

dan

penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lamandau terus melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, dan hal tersebut dapat menunjukan hasil yang positif bila dilihat dari kecenderungan peningkatan pendapatan asli daerah dalam beberapa tahun terakhir. Kebijakan yang dilakukan Pemerintah


44

Kabupaten Lamandau khususnya untuk meningkatkan target pendapatan asli daerah meliputi: memperkuat produk hukum daerah yang berkaitan dengan berbagai

sumber

pendapatan

asli

daerah

serta

menggali

sumber-sumber

pendapatan asli daerah lainnya. Untuk mewujudkan hal tersebut telah dilakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD). Intensifikasi adalah suatu upaya yang dilakukan dengan meningkatkan kinerja aparatur dalam upaya peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang ada, dengan kata lain melakukan upaya optimal dengan jenis pajak dan retribusi yang sudah ada dan secara terus menerus mengupayakan peningkatan pendapatan dan minimalisasi tunggakan baik pajak maupun retribusi yang sudah ada atau dimiliki. Sedangkan ekstensifikasi adalah suatu upaya mencari terobosan baru dengan perluasan jenis pajak dan retribusi yang mempunyai potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan melalui pajak daerah dan retribusi daerah, tergantung pada dua hal, yaitu: 1. Komitmen pemerintah daerah; 2. Metode/cara pemungutan pajak dan retribusi tersebut dilakukan. Komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan PAD tercermin dari besarnya nilai PAD yang ditargetkan dalam APBD. Semakin besar PAD yang ditargetkan menunjukkan bahwa pemerintah daerah mempunyai komitmen yang kuat dalam menggali dan memanfaatkan potensi PAD yang ada di daerahnya. Sedangkan cara pemungutannya, khususnya untuk Pajak Daerah, dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu self assesment system dan official assesment system.

Self assesment system adalah sistem pemungutan pajak daerah, dimana wajib pajak menghitung sendiri jumlah pajak yang harus dibayar. Perhitungan tersebut tentunya harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sistem ini wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri serta melaporkan pajak yang harus dibayar kepada dinas/instansi yang terkait. Sedangkan

Official assesment system adalah suatu sistem pemungutan pajak, besarnya jumlah pajak yang harus dibayar dihitung oleh petugas pajak. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan dalam menghitung dan melakukan pemungutan pajak sepenuhnya ada pada aparatur perpajakan.


45

Dengan menggunakan official assesment system

ini berarti pemerintah

daerah harus didukung sumber daya yang memadai baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Selain itu, dengan menggunakan official assesment system ini harus memiliki kemampuan adaptif dalam menangkap peluang dan perubahanperubahan untuk dipertimbangkan dalam melakukan official assesment system. Pemungutan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Lamandau, pada umumnya melalui kegiatan official assesment system. Sehingga secara periodik perlu dilakukan pembaharuan data. Hasil assesment bulan/tahun sebelumnya, diperbaharui untuk dipakai sebagai dasar pemungutan pada bulan/tahun sekarang atau bulan/tahun berikutnya. Dalam kata lain, Pemerintah Kabupaten Lamandau perlu melakukan re-assesment

terhadap jumlah wajib pajak dan besaran pajak

yang harus dibayar. Ada beberapa alasan mengapa kegiatan updating perlu dilakukan: (1) setting ekonomi-sosial dalam wilayah Kabupaten Lamandau senantiasa berubah, yang tentunya akan mengubah jumlah PAD yang berpotensi untuk di pungut. (2) adanya tuntutan peraturan perundang-undangan untuk senantiasa memperbaiki dan mengoptimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. (3) adanya tuntutan masyarakat (melalui lembaga legislatif) kepada pemerintah daerah (lembaga

eksekutif)

untuk

senantiasa

meningkatkan

pelayanannya

kepada

masyarakat. Adapun upaya-upaya yang dilakukan berkaitan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah Tahun 2013 meliputi: a). Penggalian dan pengembangan sumber-sumber pendapatan asli daerah, meningkatkan pendataan potensi pajak/retribusi daerah serta meningkatkan pemungutan pajak/retribusi daerah. b) Melakukan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak dan retribusi daerah, menyiapkan sarana untuk pemasangan iklan, pekan panutan pembayaran PBB, pemberian penghargaan bagi petugas pemungut yang berprestasi, penegakan sanksi bagi wajib pajak/wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya. c). Meningkatkan koordinasi dengan para pengusaha serta memberi kesempatan kepada

pengusaha

berpartisipasi

dalam

mengelola

dan

melaksanakan

pembangunan khususnya bagi yang telah memenuhi kewajiban pajak/retribusi.


46

d). Mengutamakan produksi lokal dalam pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya berdampak pada kemampuan memenuhi kewajiban pajak/retribusi. e). Memberikan

kemudahan

dalam

pelayanan

kepada

masyarakat

guna

meningkatkan kesadaran membayar pajak/retribusi. f). Melakukan pendataan ulang terhadap aset atau kekayaan daerah yang dapat menjadi sumber pendapatan daerah serta mengoptimalkan penggunaannya dalam memaksimalkan pendapatan daerah. g). Mengintensifkan dan mengevaluasi semua Peraturan Daerah yang berkaitan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan memfungsikan tupoksi masing-masing Dinas/Badan sampai ketingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa. i).

Meningkatkan koordinasi, konsultasi maupun rekonsiliasi khususnya bagi pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan maupun Bantuan Keuangan dari Provinsi, sehingga diharapkan realisasi pendapatan tersebut dapat terlaksana secara transparan sesuai dengan Peraturan perundangundangan yang berlaku.

2. Target dan Realisasi Pendapatan Pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Lamandau menganggarkan belanja sebesar Rp.

Rp.

578.411.892.919,-

558.398.586.674,-

dan

sehingga

menargetkan

terdapat

defisit

pendapatan

sebesar

anggaran

sebesar

Rp. 24.329.044.485,-. Realisasi pendapatan dan belanja masing-masing sebesar Rp. 557.816.638.555,66 dan Rp. 532.944.433.294,11, sehingga terdapat selisih surplus sebesar Rp. 24.872.205.261,55. Kontribusi Pendapatan Daerah masih didominasi oleh pendapatan yang bersumber

dari

Dana

Perimbangan

yang

ditargetkan

sebesar

Rp. 490.016.293.939,- realisasinya sebesar Rp. 492.972.415.505,- atau 100,60% yang memberikan kontribusi sebesar 88,38%, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp. 16.900.151.850,- realisasinya sebesar Rp. 18.443.358.089,75 atau 109,13% baru dapat memberikan kontribusi sebesar 3,31%, sedangkan dari Lain-lain Pendapatan Yang Sah dari target sebesar Rp. 51.482.140.885,- realisasinya sebesar Rp. 46.400.864.960,91 atau 90,13% hanya memberikan kontribusi sebesar 8,32%. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan APBD Kabupaten Lamandau kepada Pemerintah Pusat masih sangat besar.


47

Gambar 9. Diagram Kontribusi Jenis Pendapatan Daerah TA.2013

Kontribusi Terhadap Pendapatan Daerah TA.2013 8.32%

3.31% Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Perimbangan 88.38% Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Adapun target dan realisasi Pendapatan Daerah TA.2013 secara terperinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah TA. 2013 Kode Rek. 4

PENDAPATAN

4.1

PENDAPATAN ASLI DAERAH

4.1.1

Pendapatan Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.2

Uraian

DANA PERIMBANGAN

4.2.3

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK)

4.3

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

4.2.1 4.2.2

4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.3.8

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemda lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya Sumbangan Pihak Ketiga Pendapatan Bagi Hasil Tiket Avia Star

Jumlah Pendapatan Sumber: DPPKAD Kabupaten Lamandau


Target (Rp.)

Realisasi (Rp.)

(%)

Kontribusi (%)

16.900.151.850,00 2.603.875.000,00 3.986.695.640,00

18.443.358.089,75 2.834.448.019,00 3.831.669.169,00

109,13 108,85 96,11

3,31 0,51 0,69

3.034.692.521,00

3.034.692.521,26

100,00

0,54

7.274.888.689,00

8.742.548.380,49

120,17

1,57

490.016.293.939,00

492.972.415.505,00

100,60

88,38

68.859.675.939,00

71.815.797.505,00

104,29

12,87

383.325.898.000,00 37.830.720.000,00

383.325.898.000,00 37.830.720.000,00

100,00 100,00

68,72 6,78

51.482.140.885,00

46.400.864.960,91

90,13

8,32

20.546.304.298,00

17.632.969.355,91

85,82

3,16

16.139.153.264,00

15.628.306.000,00

96,83

2,80

9.649.758.100,00

9.649.758.100,00

100,00

1,73

5.112.120.450,00

3.489.831.505,00

68,27

0,63

34.804.773,00

-

-

-

558.398.586.674,00

557.816.638.555,66

99,90

100,00

48

Gambar 10. Diagram Target dan Realisasi Pendapatan Daerah TA.2013 Target

500,000,000,000 450,000,000,000 400,000,000,000 350,000,000,000 300,000,000,000 250,000,000,000 200,000,000,000 150,000,000,000 100,000,000,000 50,000,000,000 -

Realisasi

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dana Perimbangan

Target

16,900,151,850

490,016,293,939

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 51,482,140,885

Realisasi

18,443,258,090

492,972,415,505

46,400,864,961

Sumber Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Anggaran dan realisasi pendapatan tahun 2013 dapat dijelaskan dibawah ini: 1) Pendapatan Asli Daerah Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari empat jenis, yaitu: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis sampai akhir tahun 2013 adalah sebagai berikut: Tabel 2.1. Target dan Realisasi Penerimaan PAD Menurut Jenis Pendapatan TA. 2013 Kode Rek. 4.1

Uraian PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 4.1.3 Yang Dipisahkan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah 4.1.4 Yang Sah Sumber: DPPKAD Kabupaten Lamandau 4.1.1 4.1.2

Target (Rp.) 16.900.151.850,00 2.603.875.000,00 3.986.695.640,00

Realisasi (Rp.) 18.443.358.089,75 2.834.448.019,00 3.831.669.169,00

Kontribusi (%) 109,13 3,31 108,85 0,51 96,11 0,69

3.034.692.521,00

3.034.692.521,26

100,00

0,54

7.274.888.689,00

8.742.548.380,49

120,17

1,57

(%)

Dari tabel diatas terlihat bahwa dari total target PAD tahun 2013 sebesar Rp.

16.900.151.850,- realisasinya


sebesar

Rp.

18.443.358.089,75

atau

49

109,13%. Dari empat komponen PAD tersebut diatas, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan komponen penyumbang terbesar yakni dengan kontribusi sebesar 1,57% sedangkan yang paling kecil adalah Pendapatan Pajak Daerah yang hanya memberikan kontribusi sebesar 0,51%. Rincian capaian dari masing-masing komponen dapat dilihat pada uraian berikut: a) Pajak Daerah Realisasi Pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah Tahun 2013 ditargetkan

sebesar

Rp.

2.603.875.000,-

dan

realisasinya

sebesar

Rp. 2.834.448.019,- atau 108,85%. Kontribusi paling besar untuk jenis Pajak Daerah Kabupaten Lamandau adalah Pajak Penerangan Jalan yang menyumbang pajak sebesar Rp. 807.120.063,- atau 39,16%, sedangkan yang paling kecil adalah dari Pajak Air Bawah Tanah yang hanya memberikan kontribusi sebesar Rp. 11.147.000,- atau 0,39%. Pencapaian prosentase realisasi nilai pajak paling tinggi dari anggaran yang

ditentukan

untuk

tahun

2013

dicapai

oleh

Pajak

Rumah

Makan/Restoran yaitu 227,57%, sebaliknya pencapaian realisasi pajak paling rendah adalah Pajak Reklame, yang realisasinya sebesar 63,58%. Rincian anggaran dan realisasi pajak daerah selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 2.2. Target dan Realisasi Pajak Daerah TA. 2013 Menurut Jenis Pajak Kode Rek.

Uraian

PAJAK DAERAH - Pajak Losmen/Hotel/Rumah Kos - Pajak Rumah Makan/Restoran - Pajak Hiburan - Pajak Reklame - Pajak Penerangan Jalan - Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan - Pajak Air Bawah Tanah - BPHTB Sumber: DPPKAD Kabupaten Lamandau 4.1.1

Target (Rp.) 2.603.875.000,00 60.000.000,00 290.000.000,00 16.875.000,00 195.000.000,00 890.000.000,00 1.092.000.000,00 10.000.000,00 50.000.000,00

Realisasi (Rp.) 2.834.448.019,00 79.713.100,00 659.943.784,00 16.137.600,00 123.985.105,00 1.086.977.667,00 807.120.063,00 11.147.000,00 49.423.700,00

(%) 108,85 132,86 227,57 95,63 63,58 122,13 73,91 111,47 98,85

Kontribusi (%) 100,00 2,81 23,28 0,57 4,37 38,35 28,48 0,39 1,74

b) Retribusi Daerah Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2013 dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu. Retribusi Daerah ditargetkan

sebesar


Rp.

3.986.695.640,-

dan

realisasinya

sebesar

50

Rp. 3.831.669.169,00 atau 96,11% dengan kontribusi terbesar dari Retribusi Jasa Umum yaitu jenis Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar 54,86%. Sedangkan kontribusi paling kecil adalah Retribusi Sewa Sound System sebesar 0,08%. Namun, juga ada 2 (dua) objek Retribusi Jasa Umum yang tidak terealisasi yakni Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga. Realisasi paling besar untuk komponen Retribusi Jasa Usaha dicapai oleh Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang mencapai 1.800,17% dari anggaran sebesar Rp. 2.200.000,-. Untuk komponen Retribusi Perizinan Tertentu, realisasi paling besar dicapai oleh Retribusi Gangguan/HO/ Keramaian yang mencapai 131,05% dari anggaran sebesar Rp. 454.250.740,-. Namun, juga ada 1 (satu) objek Retribusi Perizinan Tertentu yang tidak terealisasi yakni Retribusi Izin Trayek. Disamping itu, ada objek Retribusi yang tidak ditargetkan justru turut menyumbang penerimaan yaitu Retribusi Jasa Umum dari Sewa Proyektor sebesar Rp. 600.000,-. Anggaran dan realisasi Retribusi Daerah secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.3. Target dan Realisasi Retribusi Daerah TA. 2013 Menurut Jenis Retribusi Kode Rek. 4.1.2

Uraian RETRIBUSI DAERAH Retribusi Jasa Umum - Pelayanan Kesehatan - Pelayanan Persampahan/Kebersihan - KTP, Akte Capil, Kartu Keluarga - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - Pelayanan Pasar - Pengujian Kendaraan Bermotor - Penggantian Biaya Cetak Peta - Jasa Pelayanan Ketertiban Pasar - Pengendalian Menara Telekomunikasi - Sewa Alat Berat - Sewa Aula - Sewa Kursi - Sewa Sound System - Sewa Proyektor - Tempat Rekreasi dan Olah Raga - Gedung Pertemuan Umum (GPU) Retribusi Jasa Usaha - Pemakaian Kekayaan Daerah - Terminal


Target (Rp.) 3.986.695.640,00 3.240.324.900,00 1.888.270.500,00 48.490.000,00 450.000.000,00 4.950.000,00 184.410.000,00 31.000.000,00 20.000.000,00 11.509.400,00 534.100.000,00 29.595.000,00 6.000.000,00 2.000.000,00 5.000.000,00 25.000.000,00

Realisasi (Rp.) 3.831.669.169,00 2.914.343.454,00 2.101.920.000,00 41.125.000,00 360.480.000,00 5.840.000,00 162.547.760,00 78.415.000,00 19.709.944,00 54.538.750,00 39.805.000,00 19.162.000,00 3.200.000,00 600.000,00 27.000.000,00

96,11 89,94 111,31 84,81 80,11 117,98 88,14 252,95 171,25 10,21 134,50 319,37 160,00 100,00 108,00

64.150.000,00 2.200.000,00 7.000.000,00

117.757.750,00 39.603.750,00 7.026.000,00

183,57 1.800,17 100,37

(%)

Kontribusi (%) 100,00 76,06 54,86 1,07 9,41 0,15 4,24 2,05 0,00 0,00 0,51 1,42 1,04 0,50 0,08 0,02 0,00 0,70 3,07 1,03 0,18

51

- Tempat Khusus Parkir - Rumah Potong Hewan (RPH) Retribusi Perizinan Tertentu - Izin Mendirikan Bangunan - Izin Gangguan/HO/ Keramaian - Izin Trayek Sumber: DPPKAD Kabupaten Lamandau

34.950.000,00 20.000.000,00

51.095.000,00 20.033.000,00

146,19 100,17

1,33 0,52

682.220.740,00 217.970.000,00 454.250.740,00 10.000.000,00

799.567.965,00 204.262.500,00 595.305.465,00 -

117,20 93,71 131,05 -

20,87 5,33 15,54 0,00

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup: Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD), yaitu PT. Bank Pembangunan Kalteng (BPK). Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah tersebut pada tahun 2013 dianggarkan sebesar Rp. 3.034.692.521,- dan realisasinya sebesar Rp. 3.034.692.521,- atau 100%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel dibawah ini: Tabel 2.4. Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan TA. 2013 Menurut Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD). Kode Rek.

Uraian

HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - PT. Bank Pembangunan Kalteng (BPK) Sumber: DPPKAD Kabupaten Lamandau 4.1.3

Target (Rp.)

Realisasi (Rp.)

(%)

Kontribusi (%)

3.034.692.521,00

3.034.692.521,26

100,00

100,00

3.034.692.521,00

3.034.692.521,26

100,00

100,00

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Secara umum dari anggaran sebesar Rp. 7.274.888.689,realisasinya sebesar Rp. 8.742.548.380,49 atau 120,17%. Dari jumlah tersebut kontribusi terbesar diperoleh dari Penerimaan Rekening Deposito pada Bank Kalteng sebesar 52,00%. Sedangkan yang terkecil diperoleh dari komponen Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan


52

Bidang Pekerjaan Umum, yang memberikan kontribusi sebesar 0,06%. Selain itu, ada beberapa komponen yang tidak dianggarkan tetapi turut berkontribusi

yaitu

Pendapatan

Denda

Keterlambatan

Pelaksanaan

Pekerjaan Bidang Kesehatan dan Bidang Perencanaan Pembangunan, Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum,

Pendapatan Denda Retribusi

Jasa Usaha, dan Pendapatan dari Pengembalian (Pendapatan Lainnya). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel dibawah ini: Tabel 2.5. Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah TA. 2013 Kode Rek.

Uraian

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan : - Penjualan Hasil Peternakan Penerimaan Jasa Giro : - Jasa Giro Kas Daerah Penerimaan Bunga Deposito : - Rekening Deposito pada Bank Kalteng Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan : - Bidang Kesehatan - Bidang Pekerjaan Umum - Bidang Perencanaan Pembangunan Pendapatan Denda Pajak : - Pendapatan Denda Pajak Reklame Pendapatan Denda Retribusi : - Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum Pendapatan dari Pengembalian : - Pendapatan Lainnya - Pendapatan dari Hasil Temuan Bawasda/ Inspektorat & BPK Askes : - Askes RJTP/Dinkes - Askes RJTP/RSUD Jamkesmas/Jampersal : - Jamkesmas/Jampersal Pembayaran Hutang Pensiun Dapem Induk : - Pembayaran Hutang Pensiun Dapem Induk Sumber: DPPKAD Kabupaten Lamandau 4.1.4


Target (Rp.)

Realisasi (Rp.)

(%)

Kontribusi (%)

7.274.888.689,00

8.742.548.380,49

120,17

100,00

300.000.000,00

309.355.800,00

103,12

3,54

437.000.000,00

680.956.593,00

155,83

7,79

5.000.000.000,00

4.545.833.333,00

90,92

52,00

36.332.150,00 -

1.148.367,00 5.591.180,00 35.772.500,00

100,00 15,39 100,00

0,01 0,06 0,41

4.000.000,00

5.891.130,00

147,28

0,07

-

250.000,00

100,00

0,003

-

1.952.434.882,44

100,00

22,33

426.766.839,00

464.875.043,05

108,93

5,32

231.356.700,00 322.933.000,00

143.244.020,00 212.249.932,00

61,91 65,73

1,64 2,43

440.000.000,00

347.613.500,00

79,00

3,98

76.500.000,00

37.332.100,00

48,80

0,43

53

2). Dana Perimbangan Dana Perimbangan merupakan pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat. Dana Perimbangan dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam; Dana Alokasi Umum (DAU); dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Realisasi Dana Perimbangan TA. 2013 sebesar

Rp.

492.972.415.505,-

atau

100,60%

dari

anggaran

sebesar

Rp. 490.016.293.939,- dan merupakan jenis pendapatan dengan kontribusi terbesar yaitu mencapai 88,38% dari total Pendapatan Daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 2.6. Target dan Realisasi Dana Perimbangan TA. 2013 Kode Rek. 4.2

Uraian DANA PERIMBANGAN

Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak 4.2.2 Dana Alokasi Umum (DAU) 4.2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) Sumber: DPPKAD Kabupaten Lamandau 4.2.1

Target (Rp.) 490.016.293.939,00 68.859.675.939,00 383.325.898.000,00 37.830.720.000,00

Realisasi (Rp.) 492.972.415.505,00 71.815.797.505,00 383.325.898.000,00 37.830.720.000,00

Kontribusi (%) 88,38 12,87 68,72 6,78

(%) 100,60 104,29 100,00 100,00

Secara terperinci target dan realisasi Dana Perimbangan per jenis objeknya dapat dilihat pada uraian berikut: a) Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak Jenis Pendapatan ini dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA). Bagi Hasil Pajak terealisasi sebesar Rp. 35.809.220.828,- atau 100,66% dari target sebesar Rp. 35.574.116.739,- dengan kontribusi terbesar disumbang oleh jenis objek Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 49,86%. Sedangkan

Bagi

Hasil

Bukan

Pajak/SDA

terealisasi

sebesar

Rp. 36.006.576.677,- atau 108,17% dari target sebesar Rp.33.285.559.200,dengan kontribusi terbesar diperoleh dari jenis objek Bagi Hasil Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) sebesar 26,52%. Adapun rincian realisasi objek Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak dapat dilihat pada tabel dibawah ini:


54

Tabel 2.7. Target dan Realisasi Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) Menurut Jenis Pendapatan TA.2013 Kode Rek. 4.2.1 4.2.1.1

Target (Rp.)

Realisasi (Rp.)

(%)

Kontribusi (%)

68.859.675.939,00

71.815.797.505,00

104,29

100,00

35.574.116.739,00

35.809.220.828,00

100,66

49,86

33.464.458.768,00

33.017.450.316,00

98,66

45,98

1.000.000.000,00

36.949.534,00

3,69

0,05

1.071.500.000,00 38.157.971,00

2.682.076.139,00 72.744.839,00

250,31 190,64

3,73 0,10

33.285.559.200,00 9.651.200,00 6.225.000.000,00 8.250.908.000,00 500.000.000,00

36.006.576.677,00 9.651.200,00 5.898.118.657,00 9.973.693.041,00 733.491.015,00

108,17 100,00 94,75 120,88 146,70

50,14 0,01 8,21 13,89 1,02

18.050.000.000,00

19.044.213.891,00

105,51

26,52

250.000.000,00

347.408.873,00

138,96

0,48

Uraian Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Pajak - Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan - Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Psl 25 & Psl 29 Wajib Pajak Org Pribadi dlm negeri - Bagi Hasil dari Pajak PPh pasal 21 - Bagi Hasil Pajak Cukai Tembakau

Bagi Hasil Bukan Pajak/ (SDA) - Iuran Hak Pengusahaan Hutan - Provisi Sumber Daya Hutan - Dana Reboisasi - Iuran Tetap (Land-rent) - Iuran Eksplorasi & Eksploitasi (Royalti) - Iuran Pungutan Hasil Perikanan Sumber: DPPKAD Kabupaten Lamandau 4.2.1.2

b) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan kontributor terbesar terhadap kelompok Pendapatan Dana Perimbangan. Pada tahun 2013 Dana Alokasi Umum dianggarkan sebesar Rp. 383.325.898.000,- realisasinya 100%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.8 Target dan Realisasi DAU TA. 2013 Kode Rek.

Uraian

Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum (DAU) Sumber: DPPKAD Kabupaten Lamandau 4.2.2

Target (Rp.) 383.325.898.000,00 383.325.898.000,00

Realisasi (Rp.) 383.325.898.000,00 383.325.898.000,00

(%) 100,00 100,00

Kontribusi (%) 100,00 100,00

c) Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan kontributor terbesar ketiga setelah DAU dan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) terhadap kelompok Pendapatan Dana Perimbangan, bahkan terhadap Pendapatan Daerah. Pada tahun 2013 Dana Alokasi Khusus terdiri dari 13 bidang dengan total anggaran sebesar Rp. 37.830.720.000,- realisasinya 100%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:


55

Tabel 2.9 Target dan Realisasi DAK TA. 2013 Kode Rek.

Target Uraian

Dana Alokasi Khusus (DAK) - DAK Pendidikan - DAK Kesehatan - DAK Infrastruktur Jalan - DAK Air Bersih - DAK Kelautan dan Perikanan - DAK Pertanian - DAK Lingkungan Hidup - DAK Irigasi - DAK Sanitasi - DAK Transportasi Pedesaan - DAK Keluarga Berencana - DAK Transportasi Darat - DAK Kehutanan Sumber: DPPKAD Kabupaten Lamandau 4.2.3

Realisasi

(Rp.)

(Rp.)

37.830.720.000,00 6.461.740.000,00 4.626.070.000,00 7.824.770.000,00 1.140.320.000,00 3.263.650.000,00 4.247.830.000,00 1.151.520.000,00 2.057.890.000,00 702.190.000,00 4.097.720.000,00 778.680.000,00 326.310.000,00 1.152.030.000,00

37.830.720.000,00 6.461.740.000,00 4.626.070.000,00 7.824.770.000,00 1.140.320.000,00 3.263.650.000,00 4.247.830.000,00 1.151.520.000,00 2.057.890.000,00 702.190.000,00 4.097.720.000,00 778.680.000,00 326.310.000,00 1.152.030.000,00

(%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Kontribusi (%) 100,00 17,08 12,23 20,68 3,01 8,63 11,23 3,04 5,44 1,86 10,83 2,06 0,86 3,05

3). Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lain – lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya, Dana Penyesuian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya, serta Sumbangan Pihak Ketiga. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2013 dianggarkan sebesar Rp. 51.482.140.885,- realisasinya sebesar Rp. 46.400.864.960,91 atau 90,13%. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.10 Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA. 2013 Kode Rek. 4.3

Uraian LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemda lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi 4.3.4 Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau 4.3.5 Pemda Lainnya 4.3.6 Sumbangan Pihak Ketiga 4.3.8 Pendapatan Bagi Hasil Tiket Avia Star Sumber: DPPKAD Kabupaten Lamandau 4.3.3


Target (Rp.) 51.482.140.885,00

Realisasi (Rp.) 46.400.864.960,91

Kontribusi (%) 90,13 8,32

20.546.304.298,00

17.632.969.355,91

85,82

3,16

16.139.153.264,00

15.628.306.000,00

96,83

2,80

9.649.758.100,00

9.649.758.100,00

100,00

1,73

5.112.120.450,00 34.804.773,00

3.489.831.505,00 -

68,27 -

0,63 -

(%)

56

a) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Tahun 2013 sebesar Rp.

17.632.969.355,91

atau

85,82%

dari

anggaran

sebesar

Rp. 20.546.304.298,-. Untuk lebih jelasnya secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.11 Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi TA. 2013 Kode Rek.

Target Uraian

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya - Pajak Kendaraan Bermotor - Pajak Kendaraan Diatas Air - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah - Bagi Hasil Tiket Aviastar Sumber: DPPKAD Kabupaten Lamandau 4.3.3

Realisasi (%)

Kontribusi (%)

(Rp.)

(Rp.)

20.546.304.298,00

17.632.969.355,91

85,82

100,00

6.586.890.416,00 -

2.886.047.276,24 12.575,56

43,82 -

16,37 0,0001

4.560.926.650,00

5.065.029.798,15

111,05

28,72

-

1.459,97

-

0,0000

9.392.850.952,00

9.571.649.857,95

101,90

54,28

5.636.280,00

7.767.731,04

137,82

0,044

-

102.460.657,00

-

0,58

b) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Realisasi Dana Penyesuaian tahun 2013 sebesar Rp. 15.628.306.000,atau 96,83% dari target sebesar Rp. 16.139.153.264,-. Untuk lebih jelasnya secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.12 Target dan Realisasi Dana Penyesuaian TA. 2013 Kode Rek.

Uraian

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Dana Penyesuaian - Tunjangan Profesi Guru PNSD - Tambahan Penghasilan Guru PNSD / Non Sertifikasi - Pendapatan Dana Proyek Pemerintah Daerah & Desentralisasi (DP2D2) Sumber: DPPKAD Kabupaten Lamandau

4.3.4


Target (Rp.)

Realisasi (Rp.)

(%)

Kontribusi (%)

16.139.153.264,00

15.628.306.000,00

96,83

100,00

16.139.153.264,00 13.521.153.264,00

15.628.306.000,00 12.750.644.000,00

96,83 94,30

100,00 81,59

2.618.000.000,00

2.618.000.000,00

100,00

16,75

-

259.662.000,00

100,00

1,66

57

c) Bantuan Keuangan dari Provinsi Realisasi Bantuan Keuangan dari Provinsi tahun 2013 sebesar Rp. 15.628.306.000,- atau 96,83% dari target sebesar Rp. 16.139.153.264,-. Untuk lebih jelasnya secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.13 Target dan Realisasi Bantuan Keuangan dari Provinsi TA. 2013 Kode Rek.

Uraian

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Bantuan Keuangan dari Provinsi - Bantuan Keuangan dari Provinsi Sumber: DPPKAD Kabupaten Lamandau 4.3.5

Target (Rp.)

Realisasi (Rp.)

(%)

Kontribusi (%)

9.649.758.100,00

9.649.758.100,00

100,00

100,00

9.649.758.100,00 9.649.758.100,00

9.649.758.100,00 9.649.758.100,00

100,00 100,00

100,00 100,00

d) Sumbangan Pihak Ketiga Sumbangan Pihak Ketiga terdiri dari SPK Kehutanan dan SPK Pertambangan. Realisasi Sumbangan Pihak Ketiga Tahun 2013 sebesar Rp. 3.489.831.505,- atau 68,27% dari anggaran sebesar Rp. 5.112.120.450,Untuk lebih jelasnya secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.14 Target dan Realisasi Sumbangan Pihak Ketiga TA. 2013 Kode Rek.

Target Uraian

Sumbangan Pihak Ketiga - SPK Kehutanan - SPK Pertambangan Sumber: DPPKAD Kabupaten Lamandau 4.3.6

Realisasi (%)

(Rp.)

(Rp.)

5.112.120.450,00 2.500.000.000,00 2.612.120.450,00

3.489.831.505,00 1.594.915.185,00 1.894.916.320,00

68,27 63,80 72,54

Kontribusi (%) 100,00 45,70 54,30

e) Pendapatan Bagi Hasil Tiket Avia Star Pendapatan Bagi Hasil Tiket Avia Star Tahun 2013 ditargetkan sebesar Rp. 34.804.773,- dan tidak terealisasi. Untuk lebih jelasnya secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.15 Target dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Tiket Avia Star TA. 2013 Kode Rek.

Uraian

Pendapatan Bagi Hasil Tiket Avia Star - Pendapatan Bagi Hasil Tiket Avia Star Sumber: DPPKAD Kabupaten Lamandau 4.3.8


Target (Rp.)

Realisasi (Rp.)

Kontribusi (%)

(%)

34.804.773,00

-

-

-

34.804.773,00

-

-

-

58

3. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan Dalam pelaksanaan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah banyak hambatan baik dari internal SKPD maupun dari eksternal SKPD pengelola. Untuk itu

dapat

disampaikan

kendala,

permasalahan/hambatan

yang

dihadapi

dilapangan sebagai berikut: 1) Pajak Hotel - Sebagian

besar

pengelola

hotel

(wajib

pajak)

belum

melakukan

pembukuan/pencatatan dengan baik atas transaksi yang terjadi, bahkan sebagian pengelola hotel tidak melakukan pembukuan secara benar atas transaksi yang terjadi, sehingga SKPD yang ditetapkan tidak mencerminkan nilai transaksi yang sebenarnya. - Transaksi yang dilakukan masih dicatat secara manual, bahkan tidak dilakukan pencatatan, sehingga DPPKAD mengalami kesulitan untuk mengakses informasi terkait dengan aktivitas dan transaksi masing-masing hotel. - Pada

sebagian

hotel/losmen/penginapan

cenderung

turun

tingkat

huniannya, dikarenakan kondisi perekonomian daerah dan faktor global. - Keterbatasan sumber daya manusia, yang ada di DPPKAD sehingga tidak dapat melakukan pengawasan/pemantauan

secara optimal terhadap

aktivitas usaha perhotelan/losmen/penginapan. - Belum ada standarisasi pembukuan atas transaksi yang dilakukan oleh para pengelola hotel/losmen/penginapan. - Kurangnya kesadaran para wajib pajak hotel/losmen/penginapan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Wajib Pajak sesuai. 2) Pajak Restoran - Restoran/rumah makan masih menggunakan cara manual dalam mencatat transaksi yang terjadi serta tidak melakukan pencacatan atas transaksi yang terjadi sesuai dengan kenyataan di lapangan. - Surat Ketetapan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah tidak mencerminkan nilai transaksi yang sebenarnya. - Masih terdapat cukup banyak restoran/rumah makan/warung makan yang belum terdaftar sebagai wajib pajak.


59

- Belum adanya sanksi bagi para wajib pajak restoran/rumah makan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran/Rumah Makan. - Perlu pembaharuan data restoran/rumah makan sehingga dapat memantau potensi pajak restoran/rumah makan. - Ada beberapa pemilik warung yang habis masa kontraknya, dan menutup usahanya atau memindahkan usahanya ke tempat lain namun tidak melaporkan ke dinas/instansi terkait. - Keterbatasan

sumber

daya

manusia

DPPKAD

sehingga

tidak

bisa

melakukan pengawasan secara maksimal terhadap aktivitas dan transaksi pelaku usaha rumah makan dan restoran. 3) Pajak Reklame - Kurang koordinasi antara DPPKAD dan Kantor Perijinan (tidak ada tembusan ijin reklame ke DPPKAD) sehingga DPPKAD tidak memilki data wajib pajak reklame dan tidak bisa langsung melakukan pemungutan pajak reklame tersebut. - Masih terdapat obyek pajak (pemasang reklame liar) yang belum terdaftar sebagi wajib pajak. - Belum diterapkannya sanksi yang tegas bagi para pelanggar wajib pajak reklame. - Belum

adanya

sikap

proaktif

dari

wajib

pajak

untuk

melakukan

pemberitahuan dalam melaksanakan pemasangan maupun penurunan reklame apabila masa berlaku pajaknya sudah habis. - Masih

rendahnya kesadaran ( kurang pengetahuan ) masyarakat untuk

membayar pajak (kewajiban) jika melakukan pemasangan reklame. - Keterbatasan

SDM DPPKAD sehingga tidak bisa melakukan pengawasan

secara maksimal terhadap pemasang reklame liar/ reklame yang sudah habis masa berlakunya 4) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan - Terbatasnya SDM untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan

baik

kegiatan

usaha

pertambangan

yang

dilakukan

masyarakat (penambang tradisional) para pengembang.


60

- Kurangnya kesadaran masyarakat utamanya penambang dan pengolah bahan galian C yang tidak memenuhi kewajiban membayar pajaknya. - Undang-Undang atau Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur pajak bahan galian C hanya mengatur penambangnya saja, namun tidak mengatur pengolahnya. - Lemahnya penegakan hukum/sanksi bagi para penambang yang melanggar aturan pemerintah daerah maupun undang-undang yang berlaku. - Belum ada Ijin Penambangan Rakyat (IPR) dari pemerintah daerah. - Pemerintah daerah Belum menentukan wilayah/areal pertambangan sehingga dapat diketahui wilayah mana saja yang bisa dikenakan pajak. 5) Pajak Penerangan Jalan - Keterbatasan daya (pembangkit tenaga listrik) yang dimiliki PLN sehingga PLN tidak dapat segera melayani permintaan pemasangan listrik. - Kurang transparannya PLN kepada Pemda dalam penyampaian informasi tentang pemakaian listrik PLN. - Tingginya biaya operasional penggunaan energi listrik PLN, sehingga Pemerintah Kabupaten Lamandau harus memberikan subsidi untuk biaya operasional PLN. - Jarak antar pemukiman cukup jauh sehingga biaya pemasangan jaringan listrik sangat mahal. 6) Pajak Hiburan - Prasarana jalan menuju lokasi wisata kurang memadai. - Sarana angkutan menuju lokasi belum ada/sangat sulit. - Sarana

penunjang

di

sekitar

obyek

wisata

belum

ada

(masih

terbatas).Jarak antar obyek wisata cukup jauh Jarak antara satu obyek wisata dengan obyek wisata lain umumnya cukup jauh, sehingga diperlukan biaya yang tinggi dan waktu yang relatif lama untuk berpindah dari satu obyek ke obyek yang lain, apalagi daya dukung sarana dan prasarana transportasi kurang memadai. - Pemasaran/promosi masih kurang, Meskipun terdapat jenis obyek wisata yang menarik di Kabupaten Lamandau, namun karena kurangnya promosi yang

dilakukan,

sehingga

tidak

banyak

wisatawan

mengenal

dan

mengunjungi obyek-obyek wisata di Kabupaten Lamandau.


61

- Tidak adanya sarana hiburan yang memadai untuk masyarakat Lamandau. 7) Pajak Parkir - Adanya keterbatasan objek parkir di Kabupaten Lamandau. - Minimnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dan melaporkan kondisi riil di lapangan. - Belum adanya sanksi yang tegas bagi penyelenggara parkir yang belum atau menolak untuk dipungut pajak. 8) Pajak PBB - Ketika SPPT diterima oleh wajib pajak, masih ditemukan bahwa nama yang tertera di SPPT tersebut tidak sesuai dengan kondisi dilapangan. - Besaran nilai SPPT yang ada, tidak sesuai kondisi obyek pajak yang ada. - Nama di SPPT adalah nama yang tidak dikenal/sudah pindah ketempat lain. - Nama di SPPT adalah nama yang sudah meninggal/tidak ada pengganti. - Terdapat obyek pajak baru yang tidak/belum dikeluarkan SPPTnya walaupun telah tertulis pada SPOP yang diusulkan. - Terdapat SPPT ganda, terdapat 2 s.d. 3 SPPT dengan subyek pajak yang sama. - Hal-hal yang terkait dengan 1 sampai dengan 6, diatas, menyebabkan tingkat partisipasi membayar pajak menjadi rendah yang pada akhirnya memaksa Kepala Desa dan atau Camat mengambil langkah pengamanan pembayaran sesuai dengan jadual yang telah ditentukan, dengan kata lain upaya intensifikasi PBB menjadi terhambat. - Data obyek dan subyek PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan, yang yang dipakai

untuk penerbitan SPPT belum akurat, sesuai kenyataan

dilapangan. - Masih banyaknya transaksi jual beli tanah/bangunan tidak melalui PPAT, hanya kesepakatan kedua pihak, sehingga tidak ada BPHTB. - Minimnya petugas / aparat untuk melakukan pelayanan kepada Wajib Pajak, yang terpencil atau jauh. - Minimnya sarana / prasarana penunjang dan penguasaan sistem. - Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat Wajib Pajak, tetap ditingkatkan.


62

- Data obyek dan subyek PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan, yang dipakai untuk penerbitan SPPT belum akurat, sesuai kenyataan dilapangan. - Minimnya petugas / aparat untuk melakukan pelayanan kepada Wajib Pajak, yang terpencil atau jauh. - Minimnya sarana / prasarana penunjang dan penguasaan sistem. 9) Pajak BPHTB - Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar BPHTB - Mutasi objek dan subjek pajak bumi dan bangunan tidak dapat dimonitor dengan cepat yang berakibat data kurang akurat. - Adanya jual beli tanah dan bangunan yang tidak melewati pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dan notaris, tetapi hanya dengan kesepakatan kedua belah pihak terutama di daerah pedesaan sehingga tidak dikenai BPHTB. - Masih banyaknya transaksi jual beli tanah/bangunan tidak melalui PPAT, hanya kesepakatan kedua pihak, sehingga tidak ada BPHTB. 10) Pajak Air Bawah Tanah - Belum adanya peraturan daerah yang mengatur pajak air bawah tanah di Kabupaten Lamandau. - Tidak adanya data yang memadai tentang penggunaan air bawah tanah di Kabupaten Lamandau. - Banyaknya sektor perkebunan yang menggunakan air bawah tanah yang tidak melaporkan diri kepada instansi terkait. - Kurangnya kesadaran pengguna air tanah di Kabupaten Lamandau baik perorangan maupun badan untuk membayar pajak. 11) Pajak Sarang Burung Walet - Tidak adanya data yang akurat menyangkut tentang pengusaha sarang burung walet. - Belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur pajak sarang burung walet. - Belum adanya kesadaran para pengusaha sarang burung walet untuk melaporkan diri kepada dinas terkait. - Para pengusaha sarang burung walet masih sembunyi-sembunyi dalam menjalankan usahanya.


63

b. S o l u s i Berdasarkan permasalahan diatas, dapatlah disampaikan solusi atau upaya pemecahan masalah dalam rangka Pengembangan dan

Peningkatan Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Lamandau sebagai berikut : 1) Pajak Hotel -

Melakukan pendataan ulang hotel/losmen yang ada di Kabupaten Lamandau dan pemberian nomor pokok wajib pajak

-

Cross ceck dilapangan terkait dengan jumlah kamar dan fasilitas pelayanan yang ada di hotel/losmen.

-

Meningkatkan cakupan objek pajak dengan cara melakukan pendataan terhadap usaha hotel/losmen yang selama ini belum tercatat sebagai objek wajib pajak.

-

Menyiapkan dan membuat Peraturan Daerah tentang pajak hotel/Losmen yang menyesuaikan dengan Undang-Undang Pajak dan Retribusi Dearah yang baru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

-

Melakukan sosialiasi kepada wajib pajak tentang arti penting pajak bagi pembangunan nasional dan daerah

-

Melakukan sosialiasi undang-undang pajak dan retribusi, maupun peraturan daerah yang baru berkaitan dengan pajak Hotel/Losmen

-

Melakukan sosialiasi tentang standarisasi pembukuan untuk hotel/losmen yang sesuai dengan akuntansi perpajakan.

-

Identifikasi penagihan dan tunggakan objek pajak pada periode sebelumnya.

2) Pajak Restoran -

Meningkatkan cakupan objek pajak dengan cara melakukan pendataan ulang terhadap usaha restoran/rumah makan yang selama ini belum tercatat sebagai objek wajib pajak.

-

Menyiapkan

dan

membuat

Peraturan

Daerah

tentang

pajak

restoran/rumah makan yang menyesuaikan dengan Undang-Undang Pajak dan Retribusi Dearah yang baru. -

Melakukan sosialiasi kepada wajib pajak tentang arti penting pajak bagi pembangunan nasional dan daerah.


64

-

Melakukan sosialiasi undang-undang pajak dan retribusi, maupun peraturan daerah yang baru berkaitan dengan pajak restoran/rumah makan.

-

Melakukan

sosialiasi

tentang

standarisasi

pembukuan

untuk

restoran/rumah makan yang sesuai dengan akuntansi perpajakan. -

Identifikasi penagihan dan tunggakan objek pajak pada periode sebelumnya.

3) Pajak Reklame -

Meningkatkan cakupan objek pajak dengan cara melakukan pendataan terhadap ulang usaha hotel/losmen yang selama ini belum tercatat sebagai objek wajib pajak.

-

Identifikasi dan penertiban objek pajak reklame baru.

-

Peninjauan kembali

Peraturan Daerah tentang pajak reklame yang

menyesuaikan dengan Undang-Undang Pajak dan Retribusi Dearah yang baru. -

Melakukan sosialiasi kepada wajib pajak tentang arti penting pajak bagi pembangunan nasional dan daerah.

-

Melakukan sosialiasi undang-undang pajak dan retribusi, maupun peraturan daerah yang baru berkaitan dengan pajak reklame.

-

Melakukan koordinasi lintas dinas/SKPD terkait secara rutin baik lintas vertikan dan horisontal untuk membahas hambatan struktural dan support data perijinan pemasangan reklame.

4) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan -

Melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat yang potensial melakukan pengambilan bahan galian C tentang kesadaran membayar pajak

dan

kewajiban

serta

tanggung

jawab

dalam

pengelolaan

lingkungan. -

Pemerintah daerah segera menetapkan dan menerbitkan peraturan daerah terkait dengan wilayah potensi dan luasan pertambangan rakyat yang diijinkan disesuaikan dengan RTRW Kabupaten Lamandau dan Propinsi.


65

-

Peninjauan kembali peraturan daerah untuk disesuaikan dengan UU Pajak dan Retribusi yang baru, serta mengantisipasi perkembangan dan dinamika yang terjadi di masyarakat.

-

Pemerintah

daerah

berkoordinasi

dinas

terkait

untuk

melakukan

pendataan terhadap wajib pajak potensial penambang bahan galian C dan memberikan Surat Ijin Penambangan Daerah (SIPD) sesuai dengan bidangnya. 5) Pajak Penerangan Jalan -

Koordinasi secara intensif dengan PLN Area Pelayanan dan Jaringan Kabupaten Lamandau , seperti meminta laporan penggunaan daya listrik oleh masyarakat Kabupaten Lamandau kepada PLN.

-

Meminta laporan kepada PLN secara berkala tentang penggunaan daya listrik masyarakat.

-

Menginventarisir dan menarik pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kepada masyarakat yang menggunakan generator untuk pembangkit listrik.

-

Melakukan pendataan terhadap rumah tangga yang ijin pemasangan listrik kelas rumah tangga tetapi dimanfaatkan untuk bisnis dan industri.

-

Koordinasi intensif antara pemerintah daerah dengan pengelolan PLN, untuk menrumuskan solusi dari keterbatasan daya yang dimiliki PLN.

6) Pajak Hiburan -

Membangun sarana dan prasarana traportasi ke tempat wisata yang dijadikan sarana hiburan bagi masyarakat.

-

Mempromosikan tempat-tempat wisata tersebut kepada para tamu maupun wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Lamandau.

-

Mengundang

para

investor

untuk

turut

serta

membangun

dan

mengembangkan tempat-tempat wisata tersebut sabagai sarana hiburan bagi masyarakat Kabupaten Lamandau dan sekitarnya. -

Membuat Masterplan pengembangan sarana hiburan maupun pariwisata di Kabupaten Lamandau.

-

Bekerjasama dengan para pengusaha hiburan atau event organizer untuk melakukan kegiatan pertunjukkan hiburan secara berkala dikaitkan dengan sarana promosi potensi wilayah dan tempat-tempat pariwisata.


66

7) Pajak Parkir -

Identifikasi ulang tempat-tempat parkir yang

potensial dijadikan objek

pajak parkir. -

Memberikan sosialisasi kepada para pengusaha perparkiran/wajib pajak parkir untuk mematuhi ketentuan UU maupun peraturan daerah yang mengatur pajak parkir.

-

Menciptakan iklim pengembangan investasi dan pertumbuhan ekonomi yang kondisif di Kabupaten Lamandau. Diharapkan dengan terciptanya kondisi ini akan menjadi pengungkit bagi pertumbuhan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru, sehingga menciptakan peluang bagi tumbuh kembangnya tempat parkir di Kabupaten Lamandau.

-

Melakukan kajian akademik untuk potensi pajak parker di Kabupten Lamandau.

8) Pajak PBB -

Perlunya dilakukan validasi terhadap daftar obyek dan subyek pajak PBB.

-

Perlunya adanya sosialisasi oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau kepada masyarakat terkait pentingnya membayar pajak.

-

Melakukan sosialisasi PBB dengan melibatkan tokoh masyarakat secara terencana dan terprogram.

-

Melaksanakan koordinasi dan pertukaran informasi dengan instansi teknis/dinas terkait (Perkebunan,perhutanan dan pertambangan).

-

Meneliti kebenaran dan keakuratan data yang dilaporkan Wajib Pajak dalam SPOP dengan melakukan Verivfkasi,

-

Mengupayakan pemutahiran data obyek dan subyek PBB dengan meningkatkan intensitas kegiatan pendataan terutama pada daerahdaerah yang berpotensi baik.

-

Mengoptimalkan pelaksanaan pendataan, bekerjasama dengan KP – PBB secara terencana dan bertahap.

-

Merencanakan pola penagihan yang efektif kepada Wajib Pajak PBB yang telah menerima SPPT PBB dan tetap melaksanakan “ Pekan Panutan

Pembayaran PBB “ bagi Wajib Pajak PBB yang potensial serta menjadikan


67

Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat sebagai pelopor / panutan taat membayar PBB. -

Mengoptimalkan penagihan secara proaktif atas tunggakan PBB sektor 3 P ( Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan ) bersama Instansi teknis terkait ( Dinas Perkebunan, Pertambangan dan Kehutanan ) dan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah.

9) Pajak BPHTB -

Dalam rangka menyongsong pelaksanaan pemungutan BPHTB dan PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan oleh Kabupaten / Kota sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, agar segera mempersiapkan alih teknologi, pendataan

dan penetapan BPHTB dan PBB dari Ditjen Pajak kepada

Kabupaten

/

Kota

dan

mengoptimalkan

personil

dalam

rangka

pelaksanaan penagihan selanjutnya. -

Melaksanakan koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dengan Instansi terkait baik BPN, Notaris / PPAT maupun KPP Pratama setempat serta Bank Persepsi sebagai Bank Penyalur Bagi Hasil PBB dan BPHTB.

-

Melaksanakan Sosialisasi, dan Penyuluhan dalam rangka meningkatkan kesadaran membayar pajak, terutama PBB dan BPHTB sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah yang potensial disamping PAD.

10) Pajak Air Bawah Tanah -

Melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi untuk mendapatkan data mengenai wajib pajak air bawah tanah yang ada di Kabupaten Lamandau.

-

Melakukan verifikasi di lapangan untuk mengidentifikasi penggunaan air dan volume yang digunakan serta untuk keperluan apa saja air tanah tersebut, terutama dengan perusahaan perkebunan besar.

-

Mendata ulang perusahaan-perusahaan perkebunan yang menggunakan air tanah untuk keperluan usahanya.

-

Menyusun Peraturan Daerah yang mengatur Pajak Air Tanah di Kabupaten Lamandau.


68

11) Pajak Sarang Burung Walet -

Dinas terkait proaktif melakukan pemantauan dan penelitian terkait data pembudidayaan sarang burung wallet di Kabupaten Lamandau.

-

Penyusunan Peraturan Daerah tentang sarang burung wallet.

-

Pendataan secara intensif kepada para pengusaha potensial

sarang

burung wallet. -

Menyusun kajian akademik terkait dengan pajak sarang burung wallet di Kabupaten Lamandau.


69

B.

Pengelolaan Belanja Daerah 1.

Kebijakan Umum Keuangan Daerah Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan

kekayaan

bersih.

Belanja

daerah

dirinci

menurut

urusan

pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Adapun Arah dan Kebijakan Umum Belanja Daerah, tetap mengacu pada Kebijakan Umum Belanja Daerah yang telah ditetapkan, sesuai dengan prinsip anggaran kinerja yang telah disepakati untuk dilaksanakan secara penuh. Oleh sebab itu, Belanja Daerah diarahkan pada pelaksanaan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) setiap Dinas, Badan, Satuan Unit Kerja dalam melaksanakan Administrasi Pemerintah, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat sesuai dengan ketersediaan dana yang ada. Oleh karena itu, setiap anggaran belanja yang diusulkan didasarkan pada: 1. Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, arah dan kebijakan

umum

anggaran,

tujuan-tujuan

dirumuskan

secara

terukur

berdasarkan indikator kinerja. 2. Mencapai tingkat efisiensi dan efektifitas yang maksimum, semua penggunaan barang diharapkan dapat memberikan pelayanan yang murah tapi efektif, untuk mencapai sasaran biaya jangka panjang yang paling murah. 3. Biaya/ Anggaran Dinas, Badan/ Lembaga dan Satuan Unit Kerja sepenuhnya mencerminkan biaya keseluruhan penyediaan pelayanan di tahun mendatang. 4. Setiap pembiayaan dalam batas kewajaran yaitu sesuai dengan tingkat inflasi. 5. Integritas Anggaran, Tahun Anggaran 2013 pola belanja dibagi menjadi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Adapun kebijakan belanja daerah tahun 2013 antara lain: 1. Kebijakan dalam bidang infrastruktur (jalan, jembatan, irigasi dan drainase) meliputi peningkatan jalan dalam kota, peningkatan jalan dalam ibukota kecamatan dilaksanakan setiap tahun, pembukaan/peningkatan jalan tembus

antar

kecamatan/desa

dan

peningkatan

jalan

desa

serta

pembangunan jembatan, irigasi serta drainase. 2. Dalam bidang kesehatan telah dicanangkan berobat gratis melalui Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) pada tingkat pelayanan dasar yaitu di seluruh puskesmas,

puskesmas

pembantu

dan

polindes.

Pembangunan

dan

rehabilitasi sarana kesehatan terus ditingkatkan termasuk peningkatan


70

kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan. Dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kesehatan telah dilakukan kerjasama denga Lembaga Pendidikan diantaranya menyekolahkan pada Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya. Setelah lulus pendidikan mahasiswa yang pendidikannya dibiayai Pemerintah

Daerah

Kabupaten

Lamandau

dipekerjakan

di

Kabupaten

Lamandau sepanjang formasi tersedia. Pemerintah daerah juga menyiapkan insentif bagi dokter spesialis berupa perumahan dinas dan mobil dinas serta menyiapkan anggaran biaya pendidikan bagi tenaga dokter yang berminat untuk mengikuti pendidikan spesialis. 3. Pada bidang pendidikan telah dicanangkan pendidikan gratis mulai tingkat SD sampai dengan SLTA. Pembangunan serta rehabilitasi sekolah/ruang belajar, rumah dinas guru/kepala sekolah, perpustakaan dan laboratorium terus ditingkatkan termasuk penyiapan tenaga guru dan peningkatan kualitas pendidik melalui pendidikan formal (program S1), pelatihan serta sertifikasi guru. Pembangunan perguruan tinggi (politeknik) yang dilakukan secara bertahap dan telah diawali dengan studi kelayakan pada tahun 2009. Pemerintah daerah juga telah menjalin kerjasama dengan pihak perguruan tinggi yaitu; Universitas Indonesia (UI) dan Fakultas Kedokteran Universitas Palangkaraya serta memberikan beasiswa bagi putra/putri Kabupaten Lamandau dari setiap desa/kelurahan masing-masing 2 (dua) orang, disamping itu disediakan pula beasiswa bagi siswa-siswi dari keluarga yang kurang mampu. Pemerintah daerah juga menyiapkan alokasi dana dalam APBD untuk membantu penyelesaian tugas akhir bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan pendidikannya serta menyiapkan anggaran bagi generasi muda yang berprestasi dan berhasil melalui Seleksi bagi Calon Praja untuk mengikuti pendidikan pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). 4. Penyediaan sumber daya listrik bagi masyarakat telah dilakukan melalui sewa mesin genset listrik bekerjasama dengan PT. PLN (Persero) Ranting Nanga Bulik, pengadaan PLTS untuk desa sasaran PM2L. Pada tahun 2013 Pemerintah Daerah masih melakukan sewa mesin genset listrik, bangunan terpusat pada satu lokasi (aset berupa tanah dan bangunan seluruhnya milik pemerintah daerah), daya listrik yang dihasilkan dijual kepada PT. PLN (Persero) untuk selanjutnya disalurkan pada masyarakat. Melalui pola ini diharapkan masyarakat dapat menerima pelayanan yang lebih baik khususnya bagi masyarakat di Nanga Bulik dan sekitarnya. Sedangkan untuk masyarakat


71

diwilayah lainnya akan diupayakan dengan membangun pembangkit listrik tenaga mikro hidro secara bertahap serta pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). 5. Penyediaan air bersih tetap menjadi prioritas dengan cara meningkatkan kemampuan pelayanan PDAM Nanga Bulik. Pada kecamatan yang memiliki sumber air bersih dari perbukitan, maka penyediaan air bersih dihasilkan untuk daerah-daerah tersebut bersumber air bersih terdekat. Selain daerah tersebut diatas penyediaan air bersih pada wilayah lainnya dilakukan dengan pembuatan sumur gali. 6. Bidang sarana dan prasarana perhubungan Tahun 2013 berupa Studi Penataan KKOP (Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan). 7. Dibidang

pertanian,

peternakan,

perikanan,

perkebunan

dan

kehutanan serta ketahanan pangan, berupa reklamasi lahan sawah baru sesuai

kebutuhan

masyarakat

setempat,

peningkatan

saluran

irigasi,

pemberian bibit, pupuk dan obat-obatan, serta pendampingan penyuluhan pelaku agribisnis dan penyiapan tenaga penyuluh. 8. Pelayanan untuk meningkatkan pengelolaan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang akan diserahkan ke daerah pada tahun 2014 akan dilakukan pengadaan perangkat peralatan untuk mencetak dokumen SPPT PBB secara bertahap sejak tahun 2011-2013.

2.

Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2013 Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi Belanja menurut jenis belanja, terdiri dari: a.

Belanja Tidak Langsung, meliputi: Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Pemerintah Desa, dan Belanja Tidak Terduga.

b.

Belanja Langsung, meliputi: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.


72

Adapun total anggaran belanja daerah pada tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 578.411.892.919,- dan terealisasi sebesar Rp. 532.944.433.294,11 atau 93,30% dari yang dianggarkan, dengan proporsi 40,92% Belanja Tidak Langsung dan 59,08% Belanja Langsung. Gambar 11. Diagram Proporsi Belanja Daerah TA.2013

Proporsi Belanja Daerah TA.2013 40.92% 59.08%

Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung

Belanja Daerah TA. 2013 secara terinci adalah sebagai berikut: Tabel 3. Anggaran & Realisasi Belanja Daerah Kab. Lamandau TA. 2013 Kode Uraian Rek. 5 BELANJA 5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG

Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)

Realisasi (Rp.)

(%)

Proporsi (%)

233.734.499.329,00

218.074.126.763,44

93,30

40,92

5.2

344.677.393.590,00

314.870.306.530,67

91,35

59,08

578.411.892.919,00

532.944.433.294,11

92,14

100,00

BELANJA LANGSUNG

Jumlah Belanja Sumber: DPPKAD Kabupaten Lamandau

Gambar 12. Diagram Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA.2013

350,000,000,000 300,000,000,000 250,000,000,000 200,000,000,000 150,000,000,000 100,000,000,000 50,000,000,000 -

Anggaran Realisasi

Anggaran

Belanja Tidak Langsung 233,734,499,329

Belanja Langsung 344,677,393,590

Realisasi

218,074,126,763

314,870,306,531


73

Rincian per komponen belanja dapat dilihat pada penjelasan berikut: a. Belanja Tidak Langsung Belanja Tidak Langsung Kabupaten Lamandau tahun anggaran 2013 dianggarkan

sebesar

Rp.

233.734.499.329,-

dan

terealisasi

sebesar

Rp. 218.074.126.763,44 atau 93,30%. a.1) Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kabupaten Lamandau, termasuk gaji, uang refresentasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah termasuk penghasilan/penerimaan lainnya ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lamandau dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai yakni memberikan tambahan penghasilan berdasarkan kemampuan daerah. Belanja Pegawai tahun 2013 dianggarkan sebesar Rp. 166.857.716.081,terealisasi sebesar Rp. 157.474.048.959,- atau 94,38% dengan proporsi sebesar 29,55%. a.2) Belanja Hibah tahun 2013 dianggarkan untuk operasional Bhakti TNI (TMMD),

sewa

genset

listrik,

PKK

Kab.Lamandau,

KORPRI

Kab.Lamandau Kwarcab Pramuka Kab.Lamandau, KONI Kab.Lamandau, PMI

Kab.Lamandau

serta

untuk

mengakomodir

dana

Bantuan

Operasional Sekolah (BOS) dari Pusat untuk sekolah swasta di Kab.Lamandau. Dari anggaran sebesar Rp. 34.140.043.120,- terealisasi sebesar Rp. 30.731.725.367,- atau 90,02% dengan proporsi 5,77%. a.3) Belanja Bantuan Sosial tahun 2013 dianggarkan untuk membantu pelaksanaan kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan, yaitu organisasi sosial kemasyarakatan, kelompok masyarakat, anggota masyarakat serta bantuan keuangan kepada partai politik sesuai ketentuan yang berlaku. Bantuan sosial akan diberikan secara selektif yang peruntukannya jelas dan dapat dipertanggung jawabkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Pemberian bantuan sosial sifatnya tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. Dalam belanja bantuan sosial dialokasikan anggaran untuk


74

bantuan

pembangunan

Mesjid

Agung

Nanga

Bulik,

bantuan

pembangunan Gereja Induk GKE, Gereja Induk Khatolik, Gereja Bethel, GPDI, GSJA. Balai Basarah/Rumah Ibadah Hindu Kaharingan, Bantuan Beasiswa, Bantuan Berobat Keluarga Miskin, Bantuan BLM-PNPM MP. Selain itu, alokasi anggaran juga untuk bantuan rehabilitasi rumah masing-masing 2 (dua) rumah dalam satu desa (130 rumah yang tersebar di 8 Kecamatan), serta bantuan sosial lainnya. Dari anggaran sebesar Rp. 5.544.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 4.258.770.797,90 atau 76,82% dengan proporsi sebesar 0,80%. a.4) Belanja Bantuan Keuangan tahun 2013 digunakan untuk bantuan keuangan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Desa. Alokasi anggaran bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi berupa kontribusi terhadap kerjasama pembiayaan sewa transponder dengan TVRI Kalteng. Sedangkan bantuan keuangan kepada pemerintah desa berupa Alokasi Dana Desa (ADD), TPAD kades, TPAD sekdes, TPAD kaur, operasional dan tunjangan demang, insentif ketua BPD, insentif wakil ketua BPD, insentif sekretaris BPD, insentif anggota BPD, tunjangan sekretaris damang, dan mantir adat kecamatan, desa serta kelurahan. Anggaran alokasi dana desa selanjutnya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dari anggaran sebesar Rp.

27.067.098.000,- terealisasi sebesar

Rp. 25.609.581.639,54 atau 94,62% dengan proporsi sebesar 4,81%. a.5) Belanja tidak terduga tahun 2013 dianggarkan untuk menanggulangi kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Kegiatan yang bersifat tidak biasa yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintah demi terciptanya keamanan, ketenteraman dan ketertiban. Belanja

Tidak

Terduga

tahun

2013

dianggarkan

sebesar

Rp. 125.642.128,- terealisasi nihil atau 0 %. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Tidak Langsung dapat dilihat pada tabel berikut:


75

Tabel 3.1 Anggaran & Realisasi Belanja Tidak Langsung TA. 2013 Kode Rek. 5.1 5.1.1 5.1.4 5.1.5

Uraian

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan kepada 5.1.7 Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemdes 5.1.8 Belanja Tidak Terduga Sumber: DPPKAD Kabupaten Lamandau

Anggaran Setelah Perubahan (Rp.) 233.734.499.329,00 166.857.716.081,00 34.140.043.120,00 5.544.000.000,00

Realisasi (Rp.) 218.074.126.763,44 157.474.048.959,00 30.731.725.367,00 4.258.770.797,90

93,30 94,38 90,02 76,82

27.067.098.000,00

25.609.581.639,54

94,62

4,81

125.642.128,00

-

-

-

(%)

Proporsi (%) 40,92 29,55 5,77 0,80

b. Belanja Langsung Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Lamandau tahun anggaran 2013 dianggarkan sebesar Rp. 344.677.393.590,- dan terealisasi sebesar Rp. 314.870.306.530,67 atau 91,35%. b.1) Belanja Pegawai pada Belanja Langsung meliputi Honorarium PNS, Honorarium Non PNS, Uang Lembur PNS, dan Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS. Pada tahun 2013 Belanja Pegawai dianggarkan

sebesar

Rp.

36.298.525.931,-

terealisasi

sebesar

Rp. 31.246.989.251,- atau 86,08 % dengan proporsi sebesar 5,86%. b.2) Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2013 dianggarkan sebesar Rp. 118.541.483.213,- terealisasi sebesar Rp. 104.366.678.579,- atau 88,04% dengan proporsi sebesar 19,58%. b.3) Belanja Modal dominan digunakan untuk belanja jalan, irigasi/jaringan, belanja gedung dan bangunan serta pengadaan peralatan. Pada tahun 2013 Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp. 189.837.384.446,terealisasi sebesar Rp. 179.256.638.700,67 atau 94,43% dengan proporsi tertinggi yaitu sebesar 33,64%. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.2 Anggaran & Realisasi Belanja Langsung TA. 2013 Kode Uraian Rek. 5.2 BELANJA LANGSUNG 5.2.1 Belanja Pegawai 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.2.3 Belanja Modal Sumber: DPPKAD Kabupaten Lamandau


Anggaran Setelah Perubahan (Rp.) 344.677.393.590,00 36.298.525.931,00 118.541.483.213,00 189.837.384.446,00

Realisasi (Rp.) 314.870.306.530,67 31.246.989.251,00 104.366.678.579,00 179.256.638.700,67

(%) 91,35 86,08 88,04 94,43

Proporsi (%) 59,08 5,86 19,58 33,64

76

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja menurut organisasi atau SKPD tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.3

Anggaran & Realisasi Belanja TA. 2013 Menurut Organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

No.

SKPD

Anggaran Belanja (Rp.)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Dinas DIKJAR Dinas Kesehatan RSUD Lamandau Dinas Pekerjaan Umum BAPPEDA DISHUBKOMINFO Badan Lingkungan Hidup DISDUKCAPIL BPPPAKB DISOSNAKERTRANS DISPERINDAGKOP & UMKM DISPARSENIBUD DISPORA Badan KESBANGPOLINMAS BPBD Kantor SATPOL PP. DPRD KDH/WKDH Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Inspektorat DPPKAD BPPTPM BKPP Kec. Bulik Timur Kec. Bulik Kec. Lamandau Kec. Delang Kec. Sematu Jaya Kec. Menthobi Raya Kec. Belantikan Raya Kec. Batang Kawa BPPKP BPMDes Kantor PUSTARDA DISTANAKAN DISHUTBUN DISTAMBEN

128.096.177.766,00 27.320.763.694,00 17.604.457.565,00 108.408.143.464,00 7.205.845.158,00 7.597.234.000,00 4.642.319.000,00 5.069.025.287,00 3.951.860.770,00 4.719.948.715,00 6.566.819.050,00 5.488.362.500,00 5.844.900.000,00 4.433.010.035,00 3.753.842.080,00 4.936.941.500,00 3.201.527.380,00 388.190.000,00 43.505.558.615,00 14.634.221.821,00 4.249.201.678,00 78.481.177.683,00 2.712.326.180,00 7.323.160.250,00 1.657.959.270,00 3.579.583.750,00 2.686.940.000,00 2.754.680.000,00 1.526.694.632,00 1.692.262.000,00 1.700.735.000,00 1.705.835.276,00 5.327.600.000,00 5.265.867.800,00 1.500.000.000,00 16.943.052.000,00 12.566.477.000,00 19.369.192.000,00

Jumlah Belanja 578.411.892.919,00 Sumber: DPPKAD Kabupaten Lamandau

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.


Proporsi (%)

Realisasi (Rp.)

%

Proporsi (%)

22,15 4,72 3,04 18,74 1,25 1,31 0,80 0,88 0,68 0,82 1,14 0,95 1,01 0,77 0,65 0,85 0,55 0,07 7,52 2,53 0,73 13,57 0,47 1,27 0,29 0,62 0,46 0,48 0,26 0,29 0,29 0,29 0,92 0,91 0,26 2,93 2,17 3,35

121.397.421.889,03 25.469.606.210,32 16.100.207.520,00 100.083.440.354,00 6.440.042.434,00 7.248.544.320,00 4.432.523.847,00 4.654.434.534,00 3.836.477.853,85 4.015.606.382,00 5.803.448.112,00 5.162.458.324,00 5.740.485.393,00 3.786.626.125,00 3.368.343.227,00 4.834.927.235,00 3.122.379.772,00 367.047.855,00 38.222.687.592,00 13.596.540.968,85 3.804.928.933,00 71.336.851.328,44 2.530.064.493,00 6.206.798.750,62 1.575.769.065,00 3.387.667.709,00 2.406.511.149,00 2.668.513.849,00 1.470.050.006,00 1.645.506.518,00 1.628.360.394,00 1.642.890.712,00 5.006.486.231,00 4.833.149.349,00 1.326.793.238,00 15.941.070.275,00 10.531.047.056,00 17.318.724.290,00

94,77 93,22 91,46 92,32 89,37 95,41 95,48 91,82 97,08 85,08 88,38 94,06 98,21 85,42 89,73 97,93 97,53 94,55 87,86 92,91 89,54 90,90 93,28 84,76 95,04 94,64 89,56 96,87 96,29 97,24 95,74 96,31 93,97 91,78 0,25 94,09 83,80 89,41

22,78 4,78 3,02 18,78 1,21 1,36 0,83 0,87 0,72 0,75 1,09 0,97 1,08 0,71 0,63 0,91 0,59 0,07 7,17 2,55 0,71 13,39 0,47 1,16 0,30 0,64 0,45 0,50 0,28 0,31 0,31 0,31 0,94 0,91 0,25 2,99 1,98 3,25

100,00

532.944.433.294,11

92,14

100,00

77

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Dinas Pendidikan dan Pengajaran merupakan SKPD dengan jumlah anggaran tertinggi

yaitu mencapai

Rp. 128.096.177.766,- dan terealisasi sebesar Rp. 121.397.421.889,03 atau 94,77% dan proporsi belanjanya terhadap total anggaran belanja yaitu sebesar 22,78%. Hal ini menunjukkan keseriusan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Lamandau dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di bidang pendidikan.

3.

Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan/kendala yang dihadapi antara lain: - Terbatasnya kemampuan fiskal sementara kebutuhan program/kegiatan cukup besar; - Terbatasnya sumber daya manusia dibidang pengelolaan keuangan dan aset baik kualitas maupun kuantitas; - Sering terlambatnya penyerapan anggaran belanja pada SKPD; - Adanya rekanan yang tidak profesional;

b. Solusi yang dapat dilaksanakan yaitu: - Menganggarkan

belanja

sesuai

skala

prioritas

dan

melakukan

penghematan belanja seperti membayar honorarium dan perjalanan dinas secara selektif dan proporsional; - Penambahan jumlah SDM bidang keuangan dan aset, serta mengadakan atau mengikuti Pelatihan dan bimbingan teknis bidang keuangan dan aset; - Melakukan evaluasi penyerapan anggaran SKPD secara berkala; - Melakukan pengawasan terhadap progress pekerjaan yang dilaksanakan rekanan sampai dengan pencairan dana pekerjaan dengan memperhatikan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban;


78

C.

Pengelolaan Pembiayaan Daerah 1. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan di terima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Berkaitan dengan defisit APBD TA. 2013 sebagaimana tergambar dalam tabel 2. Pada Bab III, maka defisit tersebut ditutup dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya (APBD murni), yang bukan berasal dari anggaran kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan atau diselesaikan pada tahun 2013 dan akan diluncurkan pada tahun 2013, tetapi dengan cara meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran belanja dan atau memacu pendapatan daerah tahun 2013. a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Penerimaan pembiayaan mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan derah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. SiLPA mencakup pelampauan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2013, SiLPA Tahun Anggaran 2012 akan digunakan untuk menutup defisit anggaran serta pembiayaan kegiatan prioritas daerah. b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dianggarkan untuk pembentukan dana cadangan untuk membiayai pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Lamandau tahun 2013, serta penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Kalteng, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), penyertaan modal pada PDAM dan Perusahaan Daerah Bajurung Raya. Kondisi umum pembiayaan dalam Rancangan APBD Kabupaten Lamandau tahun anggaran 2013 dari sisi peneriman baru bersumber pada jenis penerimaan


79

yaitu sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA). Hal ini disebabkan Pemerintah Kabupaten Lamandau belum melakukan kebijakan lain yang merupakan sumber pembiayaan. Sedangkan pengeluaran untuk pembiayaan masih untuk membayar pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (Investasi) daerah pada PT. Bank Pembangunan Kalteng, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), penyertaan modal pada PDAM dan Perusahaan Daerah Bajurung Raya. 2. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2013 Pembiayaan

Daerah

pada

tahun

2013

untuk

Bagian

Penerimaan

dianggarkan sebesar Rp. 74.538.016.053,- dan terealisasi 100% dari target. Sedangkan untuk Bagian Pengeluaran dianggarkan sebesar Rp. 4.475.000.000,dan terealisasi 88,83% dari target. Karena terjadinya Defisit pada APBD Tahun Anggaran 2013 yakni sebesar Rp. 20.013.306.245,- maka Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp. 70.063.016.053,- (Penerimaan Daerah sebesar Rp. 74.538.016.053,dikurangi Pengeluaran Daerah sebesar Rp. 4.475.000.000,-),sehingga masih ada SILPA Tahun Berkenaan sebesar Rp. 50.049.709.808,-. Adapun rincian Pembiayaan Daerah dan realisasi tahun 2013 adalah sebagai berikut: Tabel 4. Target & Realisasi Pembiayaan Daerah Kab. Lamandau TA. 2013 Kode Rek. 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.4

6.2

6.2.1 6.2.2 6.2.3

Uraian

Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)

Realisasi (Rp.)

(%)

PENERIMAAN Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Pencairan Dana Cadangan Penerimaan Pinjaman Daerah

74.538.016.053,00

74.537.896.053,00

100,00

67.038.016.053,00

67.037.896.053,00

100,00

7.500.000.000,00 -

7.500.000.000,00 -

100,00 -

Jumlah Penerimaan

74.538.016.053,00

74.537.896.053,00

100,00

PENGELUARAN Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemda Pembayaran Pokok Utang

4.475.000.000,00 4.475.000.000,00 -

3.975.000.000,00 3.975.000.000,00 -

88,83 88,83 -

Jumlah Pengeluaran

4.475.000.000,00

3.975.000.000,00

88,83

70.063.016.053,00

70.562.896.053,00

100,71

50.049.709.808,00

95.435.101.314,55

190,68

Pembiayaan Netto SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN Sumber: DPPKAD Kabupaten Lamandau


80

Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Kalteng Nomor 40 tanggal 28 Juni 2008, telah mengalami perubahan modal dasar perseroan sehingga berpengaruh pada perubahan komposisi Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Kabupaten Lamandau pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Kalimantan Tengah sebelumnya sejumlah Rp. 6.000.000.000,- bertambah sejumlah Rp. 13.500.000.000,- menjadi sejumlah Rp. 19.500.000.000,-.

Modal

yang telah disetor sampai tahun 2009 sejumlah Rp. 6.000.000.000,- sisa sejumlah Rp. 13.500.000.000,- sesuai Perda No. 07 Tahun 2011 Penyertaan Modal dibagi dalam 4 tahun dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 dengan kewajiban penyertaan modal (investasi) setiap tahun rata-rata sejumlah Rp. 3.375.000.000,-. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau kepada Perusahaan Daerah (PD) Bajurung Raya dialokasikan sejumlah Rp. 10.000.000.000,- yang dibagi selama 10 tahun

dari

tahun 2010 sampai dengan tahun 2020. Sedangkan besarnya alokasi dana cadangan

setiap

tahun

sejumlah

Rp.

500.000.000,-

sampai

dengan

Rp. 1.000.000.000,-. Kemudian Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lamandau dialokasikan sejumlah Rp. 5.000.000.000 yang dibagi selama 5 tahun dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Besarnya alokasi dana cadangan setiap tahun sejumlah Rp. 1.000.000.000,-. 3. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan/kendala yang dihadapi antara lain: - Nilai SiLPA yang masih tinggi disebabkan karena dana DAK DR belum dapat digunakan terkendala regulasi RTRWP; - PD. Bajurung Raya belum memberikan kontribusi pada PAD; - Penyertaan modal pada PT. Jamkrida Kalteng belum terealisasi karena Perda tentang Penyertaan modal pada PT. Jamkrida Kalteng belum selesai. b. Solusi yang dapat dilaksanakan yaitu: - Perlu memohon kepada pemerintah pusat agar membuat kebijakan alternatif sehinggal dana DAK DR dapat dimanfaatkan; - PD. Bajurung Raya harus membuat terobosan dengan menggali potensi jenis usaha yang diperkirakan dapat membawa keuntungan; - Pembuatan Perda tentang Penyertaan modal pada PT. Jamkrida Kalteng agar segera diselesaikan.


81

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Recommend Documents