BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
A.
Pengelolaan Pendapatan Daerah 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Dalam rangka peningkatan penerimaan Pendapatan Daerah (PATDA) Provinsi Sumatera Selatan telah dilakukan upaya-upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi antara lain : a) Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah: -
Secara berkala melakukan razia pemeriksaan tanda lunas Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan di Atas Air.
-
Meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat akan pentingnya
kewajiban
membayar
pajak
melalui
penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan. -
Mengintensifkan pendataan objek Pajak Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan bermotor yang berasal dari luar provinsi (Nopol Non BG) yang beroperasi di Provinsi Sumatera Selatan melalui razia kendaraan bermotor bersama-sama dengan instansi terkait.
-
Secara berkala melaksanakan rapat koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Sumsel untuk membahas kendala dan permasalahan yang timbul di lapangan.
-
Melakukan penagihan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor secara persuasif dengan cara mendatangi langsung ke showroom kendaraan atau ke leasing kendaraan-kendaraan bermotor.
ILPPD
~28~
-
Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak pemerintah desa
dan
pemerintah
kecamatan
dalam
rangka
upaya
pendataan dan penagihan terhadap tunggakan pajak dan objek pajak yang berada dimasing-masing desa/kecamatan diwilayah Sumatera Selatan. -
Melakukan penagihan langsung kepada objek-objek Pajak Daerah di lapangan seperti Objek pajak kendaraan bermotor (PKB)/ Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Alat Berat dan Pajak Air Permukaan (PAP) yang berada disemua Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan.
-
Melakukan pendekatan dan koordinasi dengan showroom penjualan
kendaraan
meningkatkan
bermotor
penerimaan
Bea
bekas Balik
dalam
Nama
upaya
Kendaraan
Bermotor Penyerahan Kedua (BBN-KB II).
Retribusi Daerah: -
Melakukan rapat koordinasi secara berkala antar Dinas/Instansi pemungut retribusi daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka membahas kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas-tugas pemungutan retribusi daerah.
-
Melakukan evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Selatan yang mengatur tentang Retribusi Daerah terutama tentang pemberlakuan tarif retribusi daerah yang telah diberlakukan lebih dari lima tahun.
-
Melakukan inventarisasi tentang adanya objek-objek retribusi yang baru yang selama ini belum tertampung dalam peraturan daerah Provinsi Sumsel yang telah ada.
ILPPD
~29~
Bagian Penerimaan Hasil Laba BUMD dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan -
Mengupayakan peningkatan penerimaan dari masing-masing Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi
Sumatera
Selatan
antara
lain
dalam
bentuk
peningkatan peyertaan modal kepada masing-masing BUMD di Lingkungan Pemerintah Sumsel. -
Mengadakan koordinasi dengan berbagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan guna mencari upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah dari bagi hasil laba BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Bagian Penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah -
Mengupayakan peningkatan pendapatan di sektor Penerimaan Lain-lain
PAD
mengintensifkan
yang
Sah
jenis-jenis
dengan
mengoptimalkan
pendapatan
dari
dan
komponen
penerimaan Lain-lain PAD yang Sah antara lain penerimaan jasa giro dari Bank Sumsel Babel dan penerimaan-penerimaan lainnya.
b) Dana Perimbangan Mengupayakan
peningkatan
pendapatan
daerah
dari
sektor
penerimaan dana perimbangan baik komponen penerimaan dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak, adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain : Melakukan rapat koordinasi bersama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta dalam rangka membahas Lifting Minyak dan Gas, Bidang Pertambangan Umum serta Dana Bagi Hasil Bidang Kehutanan.
ILPPD
~30~
Melakukan rapat koordinasi tentang rekonsiliasi bersama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada Kementerian Keuangan RI di Jakarta dalam rangka membahas pelaksanaan penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber
Daya
Alam, Dana
Bagi Hasil Bidang
Pertambangan Umum dan Dana Bagi Hasil Bidang Kehutanan. Realisasi dari semua kegiatan tersebut akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk selanjutnya akan dijadikan pedoman dan patokan terhadap besarnya pembagian Dana Perimbangan yang akan diterima oleh masing-masing pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah Kab/Kota dan selanjutnya akan di distribusi ke masing-masing Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/ Kota sesuai dengan jatah/ porsinya masing-masing.
c) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Upaya optimalisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah antara lain dari sektor Pendapatan Hibah dari beberapa perusahaan BUMN maupun perusahaan BUMS yang berada dan beroperasi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Adapun upayaupaya optimalisasi atau intensifikasi Pendapatan Daerah dari sektor pendapatan ini dapat dilakukan antara lain : Meningkatkan koordinasi dengan BUMN maupun BUMS yang telah berpartisipasi dan memberikan kontribusinya kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam bentuk Sumbangan Pihak Ketiga berupa pemberian dana hibah. Dengan dilakukannya pendekatan yang intensif kepada masing-masing BUMN maupun BUMS tersebut maka diharapkan kepada masing-masing BUMN dan BUMS dimaksud pada saatnya dapat meningkatkan kontribusinya terhadap penerimaan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
ILPPD
~31~
Terus mengadakan pendekatan kepada beberapa BUMN maupun BUMS yang belum memberikan kontribusinya pada Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Target dan Realisasi Pendapatan a) Pendapatan Daerah (PATDA) Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada Tahun Anggaran 2013 Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan ditargetkan penerimaannya sebesar Rp.6.000.782.738.000,dan
sampai
akhir
tahun
2013
dapat
terealisir
sebesar
Rp.5.473.787.298.623,1 atau 91,22%. Jika dibandingkan dengan penerimaan
tahun
2012
yang
dapat
terealisir
sebesar
Rp.5.223.940.074.318,61 terjadi peningkatan penerimaan sebesar Rp.249.847.224.304,5 atau 4,78 %.
Tabel 6. Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sumsel Tahun 2012 dan 2013 REALISASI
%
URAIAN TAHUN 2012
TAHUN 2013
Pendapatan Asli Daerah
2.001.714.583.551,61
2.027.037.384.205,10
1,27
Dana Perimbangan
2.378.798.650.801,00
2.649.216.454.338,00
11,37
843.426.839.966,00
797.533.460.080,00
5.223.940.074.318,61
5.473.787.298.623,10
Lain-Lain Pendapatan -
(5,44)
Daerah Yang Sah
JUMLAH PATDA
4,78
Catatan : Data realisasi Tahun 2013 belum diaudit BPK
ILPPD
~32~
b) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Prov. Sumsel tahun 2013 terdiri dari komponen pajak-pajak daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah/Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pada Tahun Anggaran 2013 penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan ditargetkan penerimaannya sebesar Rp.2.214.420.245.000,- sampai akhir tahun 2013 dapat terealisir sebesar Rp.2.027.037.384.205,1 atau 91,54%. Jika dibandingkan dengan
realisasi
penerimaan
PAD
tahun
2012
sebesar
Rp.2.001.714.583.551,61 telah terjadi peningkatan penerimaan PAD sebesar Rp.25.191.146.162,49 atau 1,27 %.
Tabel 7. Perbandingan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 dan 2013 REALISASI
URAIAN
Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-Lain PAD yang Sah Jumlah PAD
%
TAHUN 2012
TAHUN 2013
PENINGKATAN
1.803.818.849.293,00
1.882.596.915.640,00
4,37
13.332.878.781,45
16.390.736.712,00
22,93
85.892.644.193,47
59.352.768.749,12
(30,90)
98.670.211.283,69
68.696.963.103,98
(30,38)
2.001.714.583.551,61
2.027.037.384.205,10
1,27
Catatan : Data realisasi Tahun 2013 belum diaudit BPK
ILPPD
~33~
c) Dana Perimbangan Bagian Dana Perimbangan yang berasal dari Pemerintah Pusat terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi khusus. Pada Tahun Anggaran 2013 ditargetkan sebesar Rp2.951.325.613.000,- terealisasi sebesar Rp.2.649.216.454.338,- atau 89,76%. Dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2012 sebesar Rp.2.378.798.650.801,- mengalami peningkatan sebesar Rp.270.417.803.537,- atau 11,37%
d) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pada tahun anggaran 2013, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ditargetkan
sebesar
Rp.797.533.460.080,-
Rp.835.036.880.000,atau
95,51%. Jika
terealisasi
sebesar
dibandingkan
dengan
realisasi penerimaan tahun 2012 sebesar Rp.843.426.839.966,- maka mengalami penurunan Rp.45.893.379.886,- atau 5,44%.
3. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan Pelaksanaan pemungutan Pendapatan Daerah (Patda) Provinsi Sumatera Selatan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya baik itu pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Walaupun penerimaan Pendapatan Daerah (Patda) setiap tahunnya mengalami peningkatan tetapi
dalam
pelaksanaan
pemungutannya
masih
mengalami
hambatan/permasalahan, antara lain : -
Pengembangan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Dispenda Prov. Sumsel belum optimal.
-
Sarana dan prasarana pendukung pemungutan pendapatan daerah yang berada di lingkungan UPTD Kab/Kota dan Dispenda Prov. Sumsel masih belum memadai.
ILPPD
~34~
-
Belum optimalnya kerjasama yang dilakukan Dispenda dengan pihak ketiga terkait upaya peningkatan penerimaan pendapatan daerah Prov. Sumsel.
-
Adanya pengaruh resesi ekonomi di beberapa kawasan di dunia, dan pertumbuhan ekonomi yang belum stabil. Hal ini dapat mengakibatkan:
Gejolak perekonomian global yang mengakibatkan penurunan kemampuan daya beli masyarakat akibat tidak stabilnya harga hasil perkebunan dan produksi pertambangan sehingga dapat berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan daerah.
Terjadinya diakibatkan
tunggakan
pajak
penarikan
kendaraan
dealer/penyedia
bermotor kredit
yang
terhadap
kendaraan bermotor. -
Adanya kebijakan Bank Indonesia yang mengharuskan batas minimal uang muka (DP) untuk pengambilan kredit kendaraan bermotor sebesar 30 % dari harga jual.
-
Adanya pembelian kendaraan bermotor bekas secara kredit melalui show room yang belum melakukan Bea Balik Nama (BBNKB II).
-
Masih adanya kendaraan bermotor asal luar provinsi dengan Nopol Non BG, yang beroperasi di wilayah Provinsi Sumsel.
-
Pemungutan retribusi daerah yang dilakukan oleh beberapa dinas/instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dalam pelaksanaannya masih belum optimal.
-
Perkembangan
BUMD
belum
menggembirakan,
sehingga
kontribusi yang diberikan terhadap PAD masih sangat kecil. -
Tidak transfarannya data tentang produksi minyak dan gas yang diproduksi dari Provinsi Sumatera Selatan sehingga penerimaan dana bagi hasil minyak dan gas belum optimal.
ILPPD
~35~
Solusi Dalam upaya mengatasi berbagai masalah yang menyebabkan belum optimalnya penerimaan Pendapatan Daerah Prov. Sumsel, Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan
berbagai langkah-langkah, antara lain: -
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Dispenda Prov. Sumsel melalui pendidikan formal dan informal.
-
Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pemungutan pendapatan daerah secara bertahap.
-
Melakukan
kerjasama
dengan
pihak
ketiga
terkait
upaya
peningkatan penerimaan pendapatan daerah Prov. Sumsel. -
Mengembangkan/menambah
tempat-tempat
pelayanan
pembayaran PKB/BBNKB antara lain pembentukan Samsat Drive Thru, Samsat Keliling dan pembentukan Samsat Corner yang berada
di
tempat-tempat
strategis
seperti
pusat-pusat
perbelanjaan. -
Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak menuju pelayanan prima dengan memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan cermat.
-
Melakukan razia pemeriksaan tanda lunas Pajak Kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) secara terpadu dengan melibatkan instansi terkait.
-
Menghimbau pemilik kendaraan bermotor yang menggunakan plat non BG yang beroperasional diwilayah Provinsi Sumatera Selatan untuk memutasikan kendaraan ke wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
-
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya pembayaran pajak dan retribusi daerah.
ILPPD
~36~
-
Melakukan kerja sama dengan pihak Bank Mandiri melalui program E-Mandiri Samsat dalam bentuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara on line.
-
Mengoptimalkan
penerimaan
Pendapatan
Daerah
dengan
meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait. -
Memperluas jangkauan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)/ Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dengan cara meningkatkan status UPTD Pembantu menjadi UPTD Definitif, yaitu :
ILPPD
UPTD Kabupaten Muba II di Bayung Lincir.
UPTD Kabupaten OKI II di Tugu Mulyo.
UPTD Kabupaten OKUT II di Gumawang/Belitang
~37~
B.
Pengelolaan Belanja Daerah 1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013. Sesuai dengan sasaran yang harus dicapai dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2008-2013, Tema RKPD Tahun 2013 adalah “Sumatera
Selatan
Gemilang”
dengan
subtema
“Memantapkan
Provinsi Sumatera Selatan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Sumatera didukung SDM, Intrastruktur dan Tekonologi yang Berkualitas”. Berdasarkan tema dan subtema pembangunan tahun 2013 ditetapkan 7 (tujuh) prioritas pembangunan tahun 2013 yaitu: a) Tata kelola pemerintahan, b) Pengembangan SDM, c) Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, d) Pengembangan agribisnis, e) Pengembangan sumber daya energi, f) Percepatan penyediaan infrastruktur strategis, g) Pengembangan pusat olah raga nasional serta kelanjutan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana; yang selanjutnya difokuskan pada:
Peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, akuntabilitas pengelolaan keuangan, peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi
Perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan peningkatan mutu serta relevansinya dengan kebutuhan pasar kerja,
penyediaan
layanan
kesehatan
yang
bermutu
dan
terjangkau
Penguatan
ekonomi
kerakyatan
yang
berkeadilan
serta
mendorong industri hilir
Meningkatkan pemanfaatan dan produksi batubara, geotermal, CBM dan energi terbarukan
ILPPD
~38~
Percepatan realisasi pembangunan dan berfungsinya kawasan TAA, jaringan rel kereta api, monorel, jalan dan jemabatan (termasuk jalan tol, flyover/underpass dan jalan khusus angkutan batubara), bandara perintis, jaringan air bersih, persampahan, air minum dan penyehatan lingkungan, perumahan dan pemukiman, dan kegiatan pendukung MP3EI
Pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan fasilitas olah raga Jakabaring Sport City dan Sekolah Tinggi Olah Raga, serta
Penanggulangan bencana alam dan pelestarian lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan. Seluruh kebijakan, program dan kegiatan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun 2013 harus mengarah kepada 7 (tujuh) fakos pembangunan terebut.
Dalam Penyusunan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013 dilakukan penyesuaian dengan prakiraan asumsi ekonomi makro serta Prioritas Nasional untuk APBN 2013, sehingga daerah dapat mempertimbangkan perkiraan kondisi keuangan daerah Tahun 2013 dan sinkronisasi program/kegiatan dengan Pemerintah Pusat. Berkaitan dengan hal tersebut dalam penyusunan program dan kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan daerah, diterapkan prinsipprinsip efisien, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehingga dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut perlu memperhatikan pembagian kewenangan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013 dengan mempedomani beberapa arahan, penggarisan dan petunjuk sebagai prinsip dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun
ILPPD
~39~
2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013. Prinsip penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut : a) Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah; b) Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; c) Transparan, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD; d) Melibatkan partisipasi masyarakat; e) Memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; f) Substansi APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.
PENDAPATAN Rencana pendapatan daerah yang dituangkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya. a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013, memperhatikan halhal sebagai berikut :
Dalam merencanakan target PAD, dipertimbangkan kondisi perekonomian
yang
terjadi
pada
tahun-tahun
sebelumnya,
perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tidak menganggarkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang peraturan daerahnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28
ILPPD
~40~
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan/atau telah dibatalkan.
Kebijakan penganggaran tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
Penerimaan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan dalam APBD pada akun pendapatan, kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis lain-lain PAD yang Sah, obyek hasil pengelolaan dana bergulir dan rincian obyek hasil pengelolaan dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.
Bagi Rumah Sakit yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), penerimaan rumah sakit tersebut termasuk pelayanan masyarakat miskin melalui
Jaminan
Kesehatan
Masyarakat
(JAMKESMAS)
dicantumkan dalam APBD sebagai Jenis Retribusi.
b) Dana Perimbangan
Perhitungan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2012 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2011 .
Perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) mempertimbangkan besaran alokasi DBH yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan
Tahun
kemungkinan
Anggaran
tidak
2012,
stabilnya
dengan harga
mengantisipasi hasil
produksi
minyak/gas/pertambangan lainnya tahun 2013 dan/atau tidak tercapainya hasil produksi minyak/gas/pertambangan lainnya tahun 2013, serta memperhatikan realisasi DBH Tahun Anggaran 2011.
Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK), dianggarkan sebagai pendapatan daerah, sepanjang telah ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2013. Dalam hal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memperoleh DAK Tahun Anggaran 2013 setelah
ILPPD
~41~
peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2013 ditetapkan, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menganggarkan DAK dimaksud dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, selanjutnya DAK dimaksud ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013.
c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Penetapan target penerimaan hibah yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah lainnya atau sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan dianggarkan dalam APBD pada kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud.
BELANJA a) Belanja Tidak Langsung Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
Belanja Pegawai - Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja
pegawai
perhitungan
yang
DAU
sudah
Tahun
dilakukan
dalam
rangka
Anggaran
2013
serta
memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD dan pemeberian gaji ketiga belas; - Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai tahun 2013; - Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, mutasi dan ILPPD
~42~
penambahan PNSD memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5 % dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan); - Tunjangan beras dihitung berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor PER-67/PB/2010
tanggal
28
Desember
2010
tentang
Tunjangan Beras dalam bentuk Natura dan Uang, bahwa pemberian tunjangan beras dalam bentuk uang kepada PNS ditetapkan sebesar Rp. 5.656,00 per kilogram; - Penganggaran untuk Tunjangan Jabatan Fungsional agar dirinci secara jelas sesuai dengan klasifikasi dan jabatan fungsional yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur; - Dalam
merencanakan
anggaran
Tambahan
Penghasilan
Pegawai (TPP) juga dihitung kebutuhan untuk Tambahan Penghasilan ketiga belas bagi PNSD/CPNSD dengan kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya, yang kriteria dan besarannya ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Pembayaran TPP ke-13 tersebut dilakukan bersamaan dengan pembayaran gaji ke-13; - Tunjangan Hari Raya tidak diperkenankan untuk dianggarkan.
Penyediaan anggaran untuk penyelenggaraan asuransi kesehatan yang
dibebankan
pada
APBD
Provinsi Sumatera
Selatan
berpedoman pada peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelengaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun serta Keputusan Bersama Menteri Kesehatan
dan
Menteri Dalam Negeri Nomor 138/MENKES/PB/II/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Daerah.
ILPPD
~43~
Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan didasarkan pada: - Peraturan
Pemerintah
Nomor
24
Tahun
2004
tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007. - Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan
Kemampuan
Keuangan
Daerah,
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Pimpinan DPRD serta tata cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional.
Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempedomani ketentuan: - Penganggaran Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah. - Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah.
Belanja Hibah: Sehubungan telah diterbitkannya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Thun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, maka penganggaran hibah berupa uang kepada organisasi
ILPPD
kemasyarakatan
dicantumkan
dalam
RKA-PPKD, ~44~
sedangkan untuk pemberian hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dituangkan
dalam dalam
RKA-SKPD. naskah
Setiap
Perjanjian
pemberian
Hibah
Daerah
hibah yang
ditandatangani bersama oleh Gubernur dan penerima hibah.
Belanja Bantuan Sosial: Dalam rangka menjalankan dan memelihara fungsi pemerintahan daerah dibidang kemasyarakatan dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat namun tetap secara selektif/tidak mengikat, memiliki identitas yang jelas, sesuai dengan tujuan penggunaan dan berdomisili
dalam wilayah
administrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan jumlahnya dibatasi dan dalam mekanismenya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD beserta perubahannya.
Belanja Bagi Hasil : Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Provinsi Sumatera Selatan kepada Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan pada APBD dilakukan setelah penghitungan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan disesuaikan dengan rencana pendapatan pada Tahun Anggaran 2012 yang belum direalisasikan kepada Pemerintah Provinsi yang menjadi hak Kab/Kota ditampung dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2013.
Belanja Bantuan Keuangan : Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menganggarkan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersifat umum didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal. Selain bantuan keuangan yang bersifat umum,
ILPPD
~45~
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga memberikan bantuan keuangan yang bersifat khusus untuk membantu capaian program prioritas Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota seperti program sekolah gratis dan berobat gratis serta pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan. Sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan desa. Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, objek belanja keuangan kepada partai politik dan rincian objek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan.
Belanja Tidak Terduga : Penetapan anggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2012 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.
b) Belanja Langsung Berkaitan dengan penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah Tahun Anggaran
2013,
Pemerintah
Provinsi
Sumatera
Selatan
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
Alokasi belanja langsung dalam APBD untuk setiap kegiatan dilakukan sesuai dengan skala prioritas serta analisis kegiatan biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya pemborosan, program dan kegiatan yang direncanakan didasarkan pada kebutuhan riil.
ILPPD
~46~
Terhadap kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, proporsi belanja modal diupayakan lebih besar dibandingkan dengan belanja pegawai atau belanja baran dan jasa. Untuk itu, diberikan batasan jumlah belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik dan diatur dalam peraturan kepala daerah.
Belanja Pegawai : - Penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD hanya dapat diberikan untuk kegiatan yang bukan merupakan tupoksi SKPD
yang
panitia/pejabat
bersangkutan,
misalnya
honor
pengadaan
kegiatan.
Untuk
diperkenankan
menganggarkan
pemberian
bendahara, itu
tidak
honorarium
kegiatan bagi PNSD dan Non PNSD yang merupakan tupoksi SKPD. - Uang lembur dihapuskan.
Belanja Barang dan Jasa : - Dengan ditetapkannya Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, pada jenis belanja barang/jasa ditambahkan obyek belanja pemeliharaan, jasa konsultasi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis. Sehingga terhadap penganggaran upah tenaga kerja dan lainnya yang terkait dengan jasa pemeliharaan atau jasa konsultasi baik yang dilakukan secara swakelola maupun pihak ketiga dianggarkan pada belanja barang dan jasa dimaksud. - Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan riil yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume
pekerjaan
serta
memperhitungkan
sisa
barang
persediaan Tahun Anggaran 2012.
ILPPD
~47~
- Dalam
menetapkan
anggaran
untuk
pengadaan
barang
inventaris dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masingmasing SKPD. Oleh karena itu sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya; - Penganggaran
belanja
perjalanan
dinas
dalam
rangka
kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri dilakukan secara selektif,
frekuensi
dan
jumlah
harinya
dibatasi
serta
memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Khusus untuk penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD; - Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara bertahap meningkatkan akuntabilitas penggunaan belanja perjalanan dinas melalui penerapan penganggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan
prinsip kebutuhan nyata (at
cost) sekurang-kurangnya untuk pertanggungjawaban biaya transport. Standar satuan harga perjalanan dinas selanjutnya akan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. - Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan
teknis
atau
sejenisnya
yang
terkait
dengan
pengembangan SDM yang tempat penyelenggaraannya di luar daerah, sangat selektif dengan mempertimbangkan aspekILPPD
~48~
aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran dalam pelatihan/bimbingan teknis dalam rangka pencapaian efektifitas penggunaan anggaran daerah. - Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan diprioritaskan menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah. - Dalam merencanakan belanja pemeliharaan barang inventaris kantor disesuaikan dengan kondisi fisik barang yang akan dipelihara dan lebih diprioritaskan untuk mempertahankan kembali fungsi barang inventaris yang bersangkutan. - Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa aset tetap) yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran 2013, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa.
Belanja Modal: - Pengadaan kebutuhan barang milik daerah, menggunakan dasar
perencanaan
kebutuhan
barang
milik
daerah
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan memperhatikan standar barang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2006. - Kemudian dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka untuk penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/bangun aset tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan ILPPD
~49~
pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Dengan arah kebijakan belanja tahun 2013, perkiraan belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut : Belanja daerah meningkat dari Rp.5.386.053.394.359,91 pada Perubahan
APBD
Tahun
Anggaran
2012
menjadi
Rp.6.221.526.149.006,89 pada Tahun Anggaran 2013 atau meningkat sebesar Rp.835.472.754.646,98 atau 15,51%. Belanja Daerah tersebut terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.
- Belanja Tidak Langsung Belanja Tidak Langsung Tahun 2013 diproyeksikan sebesar Rp.3.971.182.895.856,89 APBD
meningkat
dibanding
Perubahan
Tahun 2012 Rp.3.370.539.396.847,91 atau bertambah
sebesar Rp.600.643.499.008,98 atau 17,82%.
- Belanja Langsung Belanja
Langsung
tahun
2013
diproyeksikan
sebesar
Rp.2.250.343.253.150,00 naik dibanding Perubahan APBD Tahun 2012 Rp.2.015.513.997.512,00 atau meningkat sebesar Rp.234.829.255.638,00 atau sebesar 11,65 %.
ILPPD
~50~
2. Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 8. Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 NO
ANGGARAN
REALISASI
%
BELANJA
6.221.526.149.006,89
5.678.703.610.531,20
91,27
1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.971.182.895.856,89
3.683.194.507.966,00
92,75
-
Belanja Pegawai
780.566.705.000,00
731.001.398.207,00
93,65
-
Belanja Hibah
2.118.889.843.100,00
2.031.305.991.844,00
95,86
-
Belanja Bantuan Sosial
600.000.000,00
399.596.650,00
66,59
239.567.424.890,00
115.227.611.600,00
48,10
825.365.096.000,00
804.677.610.665,00
97,49
6.193.826.866,89
582.299.000,00
9,40
2.250.343.253.150,00
1.995.509.102.565,20
88,67
67.782.069.500,00
58.351.299.579,00
86,08
1.185.256.181.040,00
1.074.254.134.559,80
90,63
I
-
-
URAIAN
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota/Pemerintahan Desa dan Partai Politik
-
Belanja Tidak Terduga
2
BELANJA LANGSUNG
-
Belanja Pegawai
-
Belanja Barang dan Jasa
-
Belanja Modal
997.305.002.610,00
862.903.668.426,40
86,52
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
300.591.152.010,00
300.591.151.053,00
99,99
28.130.000.000,00
28.130.000.000,00
100.00
272.461.152.010,00
272.461.151.053,00
99,99
II
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Utang Provinsi
Sumber : BPKAD per tanggal 18 Februari 2014 (Angka Unaudited)
ILPPD
~51~
3. Permasalahan dan Solusi a) Permasalahan Pelaksanaan Belanja Daerah masih dirasakan adanya kendala dan hambatan baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kendala yang bersifat internal antara lain mengenai teknis penyusunan anggaran dan pengalokasian dana masih terbatas untuk mengakomodir semua tuntutan dan
keinginan
Stakeholders
dan
semua
kepentingan
masyarakat luas. Sedangkan yang bersifat eksternal antara lain adanya perubahan regulasi Pengelola Keuangan Daerah yang sangat cepat yang harus diikuti dan dipatuhi, sehingga diperlukan adanya penyesuaian dalam menyusun dan mengalokasikan dana ke dalam Belanja Daerah.
b) Solusi Berdasarkan permasalahan di atas, maka solusi yang perlu dilakukan agar program dan kegiatan yang ditetapkan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya antara lain dengan meningkatkan kemampuan teknis bagi Pengelola Keuangan Daerah melalui kegiatan bimbingan teknis baik yang diselenggarakan oleh Departemen Dalam Negeri RI maupun Departemen Keuangan RI. Selain itu agar lancar dan tertibnya Penatausahaan Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah diterbitkan Perda tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah.
ILPPD
~52~
