BAB V SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB V – SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB V SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN Visi dan misi pembangunan daerah jangka panjang sebagai cita-cita bersama seluruh pemangku kepentingan daerah harus diejawantahkan dalam sasaran dan arah kebijakan. Hal demikian, agar amanat pembangunan dapat dilaksanakan melalui penyelenggaraan pembangunan jangka menengah (RPJMD) dengan tahapan-tahapan yang rasional dan sesuai isu strategis. Sasaran pembangunan yang pada dasarnya adalah target kinerja dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang dicapai melalui milestone 5 (lima) tahunan, sesuai dengan arah kebijakan masing-masing tahap. Arah kebijakan pembangunan menunjukkan agenda yang menjadi fokus pembangunan lima tahunan. Arah kebijakan pembangunan daerah dibuat pada setiap tahapan yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam sasaran pokok.

5.1

Sasaran Pembangunan Jangka Panjang

Sasaran pembangunan jangka panjang adalah kuantifikasi visi dan misi RPJPD. Sasaran menjelaskan target indikator pembangunan jangka panjang pada akhir periode RPJPD. Sasaran juga menunjukkan capaian terpenting guna menjawab permasalahan pembangunan. Dengan demikian, sasaran dapat menunjukkan wujud nyata dari apa yang dicita-citakan masyarakat dalam pembangunan jangka panjang sesuai visi dan misi yang disepakati bersama. Sasaran pembangunan jangka panjang Kabupaten Aceh Tamiang adalah sebagai berikut : 1.

Terwujudnya infrastruktur yang menjangkau keseluruh wilayah;

2.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang menjaga kualitas lingkungan;

3.

Meningkatnya industri berbasis sektor pertanian;

4.

Meningkatnya kualitas SDM yang handal;

5.

Meningkatnya pelayanan jasa kesehatan dasar bagi seluruh lapisan masyarakat;

6.

Meningkatnya pembangunan yang merata bagi semua lapisan masyarakat;

7.

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan;

8.

Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan profesional; dan

9.

Diterapkannya aturan islam dalam kehidupan sehari-hari.

Dari kesembilan sasaran diatas, dikaitkan dengan permasalahan pembangunan, maka sasaran pertama memiliki urgensi untuk dicapai lebih dahulu. Sasaran pertama menjadi salah satu pondasi bagi pencapaian sasaran-sasaran lainnya.

V-1


Penjelasan dari tiap-tiap sasaran diatas, sebagai berikut : 1.

Terwujudnya Infrastruktur yang Menjangkau Keseluruh wilayah Pembangunan infrastruktur adalah bagian integral dari pembangunan regional maupun nasional. Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Kegiatan sektor transportasi merupakan tulang punggung pola distribusi, baik barang maupun penumpang. Infrastruktur lainnya, seperti kelistrikan dan telekomunikasi, terkait dengan upaya modernisasi, dan penyediaannya merupakan salah satu aspek terpenting untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi. Pembangunan ekonomi Kabupaten Aceh Tamiang ke depan bertumpu pada sumberdaya non migas karena cadangan migas merupakan sumber daya yang tidak terbaharukan yang akan habis. Ekonomi Aceh Tamiang yang bersumber dari pendanaan non migas sebagian besar ditopang oleh sektor pertanian (dalam arti luas). Namun, sektor pertanian ini belum mampu berkembang secara maksimal akibat dari keterbatasan infrastruktur dasar sebagai pendukung kunci untuk meningkatkan nilai tambah sektor pertanian dari sisi integrasi program dan terbatasnya sumber pendanaan. Pembangunan infrastruktur difokuskan untuk mendukung manufaktur dan teknologi informasi masih belum memadai pada saat ini sehingga perlu menjadi program prioritas pembangunan infrastruktur. Namun, sumber pendanaan untuk mendukung pembangunan infrastruktur tersebut masih sangat terbatas.

2.

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Menjangkau Keseluruh Wilayah Pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk meningkat dalam jangka panjang. Pembangunan ekonomi di Kabupaten Aceh Tamiang masih menghadapi beberapa kendala diantaranya masih melaksanakan pendekatan yang bersifat sektoral, skala usaha yang masih mikro, kualitas dan kuantitas komoditas tidak memadai, fluktuasi harga serta lemahnya kelembagaan ekonomi. Arah pembangunan ekonomi Kabupaten Aceh Tamiang difokuskan untuk pengembangan peningkatan kapasitas produksi, agroindustri, manufaktur dan ekonomi berbasis jasa. Dalam mewujudkan hal tersebut pembangunan ekonomi Kabupaten Aceh Tamiang ke depan bertumpu pada sumberdaya non migas. Sejak tahun 2007 kontribusi sektor pertanian (non migas) telah menggantikan sektor migas sebagai kontributor utama terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Tamiang. Namun, produktivitas sektor pertanian masih rendah akibat dari keterbatasan infrastruktur dasar, keterbatasan SDM sebagai pendukung kunci dalam peningkatan nilai tambah sektor pertanian.Untuk itu, dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Tamiang diharapkan dapat mewujudkan masayarakat yang sejahtera sesuai dengan tujuan pembangunan yang ingin dicapai.

3.

Meningkatnya Industri Berbasis Sektor Pertanian Agroindustri merupakan bagian dari kompleks industri pertanian sejak produksi bahan pertanian primer, industri pengolahan atau transformasi sampai penggunaannya oleh konsumen. V-2


Agroindustri merupakan kegiatan yang saling berhubungan (interlasi) produksi, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, pendanaan, pemasaran dan distribusi produk pertanian. Sektor pertanian dan perkebunan dapat dikembangkan dengan jalan revitalisasi pengembangan di sektor agribisnis. Pengembangan ini mampu mengangkat mempromosikan agroindustri di wilayah tertinggal (wilayah pedalaman). Salain itu mata rantai yang timbul dari sektor pertanian sangat besar sehingga dampak yang ditimbulkan dari sektor pertanian sangat luas. Sebagai bagian dari pembangunan masyrakat, pembangunan pertanian diupayakan agar sinergis dengan pembangunan sektor lainnya, bahkan merupakan titik pusat, sebagai sumber penggerak sektor lain dengan pengembagan sistem agribisnis termasuk agroindustri yang tahan terhadap goncangan ekonomi, oleh sebab itu pembangunan pertanian pada masa yang akan datang perlu mendapatkan perhatian yang serius. Sasaran pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Aceh Tamiang adalah meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, menjaga stabilitas ketahanan pangan serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. 4.

Meningkatnya Kualitas SDM Yang Handal Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan modal pembangunan yang paling besar (selain dana). Namun keberadaan masyarakat terkadang memberikan tekanan kepada ekonomi, jika tingkat ketergantungan masyarakat terlampau besar, oleh karena tingginya usia non produktif atau mungkin rendahnya masyarakat dengan usia produktif. Dalam hal ini, karena SDM menjadi modal pembangunan maka masyarakat mampu memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi. Semakin berkualitas SDM, maka akan semakin besar pengaruhnya bagi pembangunan. SDM yang produktif merupakan penggerak pertumbuhan ekonomi. Untuk menghasilkan tenaga kerja yang produktif, diperlukan pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan pembangunan. Kualitas pembangunan tidak hanya diukur oleh pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita saja, namun juga kualitas SDM, baik kualitas pendidikan maupun kualitas kesehatan masyarakatnya. Tingginya kualitas SDM akan meningkatkan produktivitas yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Arah ekonomi semakin bergeser ke arah ekonomi berbasis pengetahuan. Oleh karenanya, peran pendidikan tinggi sangat penting untuk memenuhi tuntutan perkembangan dunia yang semakin pesat, terutama untuk sektor industri. Selain itu, Pendidikan juga berperan dalam meningkatkan SDM dan sekaligus merupakan kunci bagi kemajuan suatu bangsa.Pembangunan pendidikan di Kabupaten Aceh Tamiang diarahkan agar dapat meningkatkan profesionalitas dan kualitas SDM pada umumnya. Selain itu, pembangunan pendidikan juga diarahkan mampu membentuk watak dan kepribadian serta pengamalan nilai-nilai dinul islam. Dalam upaya menyediakan akses pendidikan bagi masyarakat, hal yang dapat dilakukan adalah membangun sarana fisik dan fasilitas pendukungnya serta infrastruktur yang memadai.

5.

Meningkatnya Pelayanan Jasa Kesehatan Dasar Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Bidang kesehatan dan sanitasi erat kaitannya V-3


dengan pembentukan modal manusia (SDM) yang berkualitas dan berdayaguna bagi pembangunan daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap kesehatan, tentunya dengan sarana kesehatan yang memadai, murah dan tersebar di tiap kecamatan harus tersedia. Ketersediaan pra sarana dan sarana kesehatan yang cukup, baik dari peralatan, pelayanan dan tenaga medis akan meningkatkan kualitas kesehatan yang pada gilirannya mempengaruhi Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Aceh Tamiang. Sementara itu, Rasio dokter per 10.000 di Kabupaten Aceh Tamiang masih tergolong rendah yaitu 0,263, yang artinya seorang tenaga ahli melayani sekitar 38.022 penduduk. Hal tersebut menunjukkan bahwa Peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang menjadi faktor penting dalam pembangunan daerah. 6.

Meningkatnya Pembangunan yang Merata Bagi Semua Lapisan Masyarakat Pemerataan pembangunan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah, sehingga terjadi perkembangan wilayah di daerah perbatasan, pedalaman dan tidak terjadi pemusatan pertumbuhan pembangunandi wilayah ibu kota kabupaten saja. Hal itu mencakup upaya pemanfaatan nilai strategis yang dimiliki, untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam pengembangan kawasan strategis melalui pengembangan infrastruktur. Pembangunan yang merata dapat diwujudkan dengan pembangunan sarana dan prasarana jalan dan fasilitas umum hingga di pelosok desa. Pengembangan sistem jaringan prasarana jalan yang terintegrasi perlu dilakukan mendukung terciptanya pemerataan hasil-hasil pembangunan, meningkatkan dan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi.

7.

Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan Rencana pembangunan Kabupaten Aceh Tamiang mulai mengajak masyarakat untuk berpartisipasi. Karena tanpa didukung peran serta masyarakat, pembangunan yang dilaksanakan akan menjadi kurang efektif. Partisipasi masyarakat terhadap perekonomian cukup berarti bagi kelangsungan roda pertumbuhan ekonomi. Partisipasi masyarakat memiliki banyak bentuk, mulai dari yang berupa keikutsertaan langsung masyarakat dalam program pemerintahan maupun yang sifatnya tidak langsung, seperti berupa sumbangan dana, tenaga, pikiran, maupun pendapat dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Untuk mendukung pelaksanaan manajemen pembangunan daerah, upaya mutlak yang harus dilakukan adalah peningkatan kapasitas aparat pemerintahan daerah serta organisasi civil society agar dapat mengambil peranan yang tepat dalam interaksi demokratis serta proses pembangunan secara komprehensif. Secara lebih spesifik bahwa pembangunan pada era desentralisasi ini harus lebih memiliki dimensi peningkatan sumber daya manusia sehingga dapat memberikan pelayanan yang tepat kepada masyarakat dan mampu mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Untuk itu peran serta masyarakat langsung sangat diperlukan dan perlu terus diperkuat serta diperluas.

8.

Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan profesional Faktor globalisasi dan revolusi teknologi informasi merupakan tantangan tersendiri dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan profesional. Upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, antara lain: keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin V-4


kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pemerintahan yang bersih adalah prasyarat bagi kemajuan sebuah daerah. Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan professional diperlukan berbagai kondisi dan mekanisme hubungan yang berpotensi menopang pertumbuhan moralitas politik. Dan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan professional harus adanya peran masyarakat yang dimana masyarakat mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah. 9.

Diterapkannya aturan islam dalam kehidupan sehari-hari Penerapan aturan islam dimaksudkan untuk membentuk dan membudayakan perilaku islami dengan harapan membentuk kepribadian islami bagi masyarakat Kabupaten Aceh Tamiangdalam berkehidupan sehari-hari tanpa menimbulkan kecemburuan sosial dan diskriminatif. Untuk itu, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk menanamkan nilai-nilai aturan Islam dalam kehidupan beragama secara kesinambungan dan mensosialisasikan aturan islam tersebut pada kehidupan masyarakat khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang.

5.2

Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang

Sasaran 20 tahunan dalam misi pembangunan jangka panjang daerah diterjemahkan prioritasnya masing-masing pada setiap tahapan pembangunan lima tahunan melalui penetapan sasaran pokok 5 (lima) tahunan. Sasaran pokok 5 (lima) tahunan dilakukan berdasarkan arah kebijakan pembangunan pada setiap periode lima tahunan. Arah kebijakan pembangunan pada dasarnya merupakan arahan fokus kebijakan lima tahunan yang memberi panduan kapan suatu indikator kinerja sasaran pokok harus dicapai. Sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, kurun waktu RPJP Daerah mengikuti atau sesuai dengan kurun waktu RPJP Nasional. Sedangkan, periodesasi RPJMD tidak dapat mengikuti periodesasi RPJM Nasional dikarenakan pemilihan kepala daerah tidak dilaksanakan secara bersamaan dengan pemilihan presiden, sesuai amanat UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Memiliki prioritas-prioritas dengan target tertentu setiap tahunnya. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka panjang daerah. Prioritas tersebut tertuang dalam sasaran-sasaran pokok disertai dengan target pencapaian yang mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Sebagaimana terlihat dalam Gambar. V.1, pencapaian visi dan misi pembangunan 20 tahun Kabupaten Aceh Tamiang ditempuh melalui 4 (empat) tema besar di masingmasing tahapan pembangunan lima tahunan.

V-5


Gambar. V.1 Tema Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Tamiang

Visi Tahap IV Tahap III Tahap II Terwujudnya

Tahap I

2005

Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang Lahir Dan Batin Berdasarkan Pancasila Dan Uud 1945 Dengan Menjalankan Syari’at Islam Secara Kaffah

Aceh Tamiang Sejahtera Dan Madani Melalui Peningkatan Prasarana Dan Sarana Transportasi

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Menuju Masyarakat Sejahtera

Kemandirian Ekonomi Masyarakat Dan Pembangunan

2025 Terwujudnya kesejahteraan dan masyarakat madani yang menerapkan nilai-nilai Dinul Islam

Misi

Arah kebijakan pembangunan setiap tahapan beserta prioritasnya selama 20 (dua puluh) tahun pembangunan di Kabupaten Aceh Tamiang, diuraikan sebagai berikut: a. Arah Kebijakan Pembangunan Tahap I Arah kebijakan pada periode I (pertama) lima tahunan jangka panjang Kabupaten Aceh Tamiang fokus pada meningkatkan infrastruktur yang dapat mempengaruhi perekonomian rakyat. Jadi, tahap I memiliki makna strategis menjadi dasar atau faktor penentu keberhasilan bagi tema pembangunan tahap-tahap berikutnya. Pada periode I ini, tema pembangunan Kabupaten Aceh Tamiang adalah: TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN ACEH TAMIANG LAHIR DAN BATIN BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945 DENGAN MENJALANKAN SYARI’AT ISLAM SECARA KAFFAH Sebagai daerah pemekaran baru maka hal pertama yang harus dilakukan adalah meletakkan dasar-dasar pembangunan yaitu upaya-upaya sistematik yang dapat mengefektifkan berbagai agenda pembangunan pada tahap-tahap berikutnya. Disini, penting untuk menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat dalam menyamakan persepsi serta mengoptimalkan peran provinsi dan pusat dalam menata kelembagaan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, sekaligus V-6


merencanakan agenda pembangunan bersama untuk memecahkan permasalahan-permasalahan mendasar masyarakat Aceh Tamiang. Lebih lanjut, arah kebijakan pada tahap I (pertama), adalah : 1. Terwujudnya infrastruktur yang menjangkau keseluruh wilayah Sistem jaringan jalan mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap pola perkembangan dan pertumbuhan suatu wilayah. Sistem jaringan jalan di Kabupaten Aceh Tamiang secara keseluruhan didomnasi oleh transportasi jalan raya dengan sarana dan prasarana yang telah menjangkau seluruh wilayah kecamatan yang ada. Dalam perkembangannya sampai saat ini prasarana transportasi telah ditingkatkan melalui program-progam pembangunan jalan serta rehabilitasi jalan. Pengembangan sistem jaringan prasarana jalan yang terintegrasi perlu dilakukan untuk mendukung

terciptanya

pemerataan

hasil-hasil

pembangunan,

meningkatkan

dan

menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi. 2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang menjaga kualitas lingkungan Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Tamiang mengarah kepada percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memberi kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembangnya ekonomi lokal kerakyatan. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Keberhasilan arah kebijakan pembangunan tahap I ditandai dengan sasaran pokok, sebagai berikut : 

Meningkatnya jalan dalam kondisi baik



Meningkatnya rasio elektrifikasi



Menurunnya tingkat kemiskinan



Terjaganya rasio kawasan hutan lindung



Menurunya kejadian bencana banjir



Meningkatnya cakupan penduduk yang terlayani air bersih



Meningkatnya cakupan penduduk yang terlayani jaringan sanitasi

Pada akhir tahapan pembangunan pertama, pertumbuhan PDRB non migas diharapkan mencapai 5-6 persen, tingkat kemiskinan menjadi 17-18 persen dan tingkat pengangguran menjadi 8 persen.

V-7


b. Arah Kebijakan Pembangunan Tahap II Arah kebijakan tahap II merupakan penyelarasan kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJMD) tahap II Kabupaten Aceh Tamiang. Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan keberlanjutan tahap I maka tema pembangunan Kabupaten Aceh Tamiang pada tahap II, adalah : ACEH TAMIANG SEJAHTERA DAN MADANI MELALUI PENINGKATAN PRASARANA DAN SARANA TRANSPORTASI

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Aceh Tamiang pada tahap II, yaitu: 1. Meningkatnya industri berbasis sektor pertanian Pengembangan sektor agribisnis maupun agroindustri akan bisa memajukan ketahanan pangan di Kabupaten Aceh Tamiang. Struktur ekonomi Kabupaten Aceh Tamiang sampai saat ini asih didominasi oleh sektor pertanian. Sebagai bagian dari pembangunan masyarakat, pembangunan di sektor pertanian diupayakan agar sinergis dengan pembangunan di sektor lainnya, bahkan merupakan titik pusat, sebagai sumber penggerak sektor lain dengan pengembangan sistem agribisnis termasuk agroindustri yang tahan terhadap goncangan ekonomi. Untuk itu, peningkatan industri berbasis sektor pertanian ini akan menjadi ujung tombak perekonomian di Kabupaten Aceh Tamiang. 2. Mewujudkan kualitas SDM yang handal Arah kebijakan mewujudkan kualitas SDM yang handal dilaksanakan dengan penyediaan sarana dan prasarana meliputi perbaikan-perbaikan pada pelayanan pendidikan yang tercermin pada meningkatnya cakupan pelayanan pendidikan yang bermutu. Pendidikan mempunyai arti penting dalam meningkatkan kualitas SDM dan sekaligus merupakan kunci bagi kemajuan suatu bangsa. Pendidikan tidak hanya ditujukan kepada anak-anak usia sekolah, tetapi juga bagi seluruh anggota masyarakat tanpa kecuali. Setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya peningkatan kualitas SDM lebih berdaya guna dan berhasil guna. Dengan demikian tingkat kesejahteraan hidup masyarakat yang tinggi akan mudah tercapai. Pembangunan pendidikan di Kabupaten Aceh Tamiang diarahkan agar dapat meningkatkan profesionalitas dan kualitas SDM pada umumnya. Disamping ittu, pembangunan pendidikan juga diarahkan mampu meletakkan landasan pembentukan watak dan kepribadian, pengamalan nilainilai agama, berbudi pekerti luhur dan berjiwa kebangsaan serta penguasaan IPTEK sesuai keadaan dan kndisi lingkungan yang ada V-8


3. Meningkatnya pelayanan jasa kesehatan dasar bagi seluruh lapisan masyarakat Pembangunan pelayanan kesehatan difokuskan untuk mencapaian tujuan pembangunan milenium menurunkan angka kematian anak, kesehatab ibu, dna pengendalian penyakit menular serta menurunkan beban kesehatan ganda serta peningkatan akses masyarakat terhadap kesehatan, tentunya harus didukung sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan Prasarana bidang kesehatan adalah mutlak dibutuhkan, agar masyarakat menjadi tumbuh sehat dan cerdas. Keberhasilan arah kebijakan pembangunan tahap II ditandai dengan sasaran pokok, sebagai berikut: 

Meningkatnya Nilai Tukar Petani



Meningkatnya produksi pertanian



Meningkatnya rata-rata lama sekolah



Menurunya angka melek huruf



Menurunnya persentase gizi buruk



Menurunnya angka kematian ibu melahirkan

Pada akhir tahapan pembangunan tahap kedua, pertumbuhan PDRB diharapkan mencapai 7-8 persen, tingkat kesmiskinan menjadi 14-15 persen, dan tingkat pengangguran menjadi 7 persen. c. Arah Kebijakan Pembangunan Tahap III Arah kebijakan Tahap III merupakan pedoman pembangunan Kabupaten Aceh Tamiang selama 5 (lima) tahun yang menjabarkan sasaran pembangunan jangka panjang, sebagai rangkaian pentahapan pembangunan 20 tahun. Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan keberlanjutan Tahap I dan II maka tema pembangunan Kabupaten Aceh Tamiang pada Tahap III adalah: MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI KERAKYATAN MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA Arah kebijakan pembangunan diprioritaskan kepada upaya meningkatkan pembangunan yang merata bagi semua lapisan masyarakat. Pada tahap ini diharapkan Kabupaten Aceh Tamiang memiliki pertumbuhan pembangunan yang tinggi dan merata ke seluruh kecamatan. Adapun arah kebijakan pembangunan Kabupaten Aceh Tamiang tahap III, sebagai berikut: 1. Meningkatnya pembangunan yang merata bagi semua lapisan masyarakat Arah kebijakan ini ditujukan untuk menciptakan kondisi pembangunan yang lebih mantap dan mampu menjangkau atau dinikmati oleh seluruh masyarakat Aceh Tamiang, khususnya penduduk V-9


asli Aceh Tamiang. Pembangunan tidak saja diarahkan di pusat-pusat distrik, namun diharapkan mampu menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, terlebih dalam hal pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan kependudukan. Pelayanan kesehatan diarahkan pada peningkatan upaya kesehatan serta cakupan layanan puskesmas dan jaringannya sebagai tempat pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan selain sebagai upaya kuratif dan rehabilitatif, juga sebagai pelayanan promotif dan preventif dalam peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan. Pelayanan pendidikan memberi daya dorong yang tinggi dalam peningkatan kualitas SDM. Pendidikan masyarakat yang berkualitas akan memberikan andil yang bermakna pada perbaikan ekonomi dan penurunan kemiskinan. Pembangunan pendidikan bukan hanya dititikberatkan pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga perubahan budi pekerti, pola pikir dan etos kerja. 2. Meningkatnya Indeks Demokrasi Peningkatan indeks demokrasi dapat diwujudkan dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam bidang pembangunan. Adanya partisipasi masyarakat dalam perannya di bidang pembangunan bertujuan mewujudkan pemberdayaan SDM sesuai peran dan fungsinya dalam kelompok masyarakat dan lembaga pemerintah. Arah kebijakan ini merupakan upaya penciptaan situasi dan kondisi agar masyarakat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan. Keberhasilan arah kebijakan pembangunan tahap III ditandai dengan sasaran pokok, sebagai berikut: 

Meratanya distribusi pendapatan



Meningkatnya PDRB perkapita



Meningkatnya indeks demokrasi

Pada akhir tahapan pembangunan ketiga, pertumbuhan PDRB non migas diharapkan mencapai 8-9 persen, tingkat kemiskinan menjadi 9-8 persen, dan tingkat pengangguran menjadi 6 persen. d. Arah Kebijakan Pembangunan Tahap IV Tahap IV ini merupakan akhir periodesasi pembangunan bertahap yang ada dalam perencanaan pembangunan jangka panjang. Seluruh sasaran pembangunan jangka panjang dalam rangka perwujudan visi dan misi Kabupaten Aceh Tamiang sampai tahun 2025 diharapkan dapat tercapai. Fungsi strategis arah kebijakan pembangunan tahap IV ini menjadi penentu kinerja pembangunan Kabupaten Aceh Tamiang selama 20 tahun (2005-2025). V-10


Mengingat pentingnya arah kebijakan tahap IV ini maka periode lima tahun terakhir dalam kerangka pembangunan 20 tahun, difokuskan pada : TERWUJUDNYA KEMANDIRIAN EKONOMI MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN Pada tahap ini arah kebijakan pembangunan diarahkan pada peningkatan pemerintahan yang bersih dan profesional serta penerapan aturan islam dalam kehidupan sehari-hari. Periode ini diharapkan mampu mewujudkan masyarakat dan daerah Aceh Tamiang yang unggul dalam berbagai aspek pembangunan terutama aspek daya saing sumber daya manusia dan daerah. Pada tahap terakhir ini, diharapkan seluruh sasaran pembangunan jangka panjang beserta target seluruh sasaran pokok pada setiap periode pembangunan dapat tercapai. Arah kebijakan ini meliputi kemandirian pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Kemandirian pembangunan tercermin pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan tercapainya pemerataan pembangunan wilayah. Sedangkan tata kelola pemerintahan yang baik tercermin pada tercapainya kinerja pemerintah yang baik, bersih dan professional serta mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Aceh Tamiang pada tahap IV, yaitu : 1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik (bersih dan profesional) merupakan wujud keberhasilan pencapaian kinerja pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Arah kebijakan good governance yang diterapkan di Kabupaten Aceh Tamiang diharapkan dapat menciptakan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, professional dan akuntabel. Manfaat lain yang diperoleh dari keberhasilan penerapan good governance adalah pelayanan kepada masyarakat yang baik sesuai dengan standar, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan berkurangnya secara nyata praktek KKN di birokrasi. 2. Diterapkannya aturan Islam dalam kehidupan sehari-hari Kabupaten Aceh Tamiang menjunjung tinggi nilai-nilai syariat islam. Penerapan aturan islam dalam kehidupan sehari-hari dimaksudkan untuk membentuk dan membudayakan perilaku islami dengan harapan membentuk kepribadian islami bagi masyarakat. Keberhasilan arah kebijakan pembangunan tahap IV ditandai dengan sasaran pokok, sebagai berikut: 

Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) V-11




Meningkatnya opini BPK menjadi WTP



Menurunnya Pelanggaran Perda terkait Pekat

Pada akhit tahapan terakhir ini, pertumbuhan PDRB non migas diharapkan mencapai 9-10 persen, tingkat kemiskinan menjadi 5 persen dan tingkat pengangguran menjadi 5 persen.

V-12


5.3

Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang

Rencana pencapaian sasaran pokok diatas pada tahapan pembangunan lima tahunan ditampilkan pada Tabel V.2 sebagai berikut : Tabel. V.1. Sasaran Pokok Pembangunan Kabupaten Aceh Tamiang 2005-2025 No. 1.

Sasaran Pokok

6.

Menurunnya persentase gizi buruk

Panjang jalan dalam kondisi baik Luas area kawasan hutan yang direhabilitasi Jumlah produksi (ton) Rata-rata lama sekolah Angka Melek Huruh (AMH) Persentase bayi gizi buruk

7.

Menurunnya angka kematian ibu melahirkan

Angka Kematian Ibu Melahirkan

2. 3. 4. 5.

Meningkatnya jalan dalam kondisi baik

Indikator

Terjaganya kawasan hutan Meningkatnya produksi pertanian Meningkatnya rata-rata lama sekolah Menurunnya angka melek huruf

Kondisi Awal (2005)

RPJMD Tahap I

RPJMD Tahap II

RPJMD Tahap III

RPJMD Tahap IV

Kondisi Akhir (2025)

94,79

225

400

500

678,25 Km

500 Ha

560 Ha

600 Ha

500 Ha

2160 Ha

188,416

289,653

347,562

376,548

451,857

8,40

8,85

9,00

10,00

10,05

12,00

99,90%

99,95

99,97

99,98

99,99

100%

1,25%

0,21

0,15

0,10

0,05

0%

213/100.000

108/100.000

105/100.000

100/100.000

100/100.000

100/100.000

7100,25 Ha

Target Kinerja

V-13


V-14

BAB V SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN

Recommend Documents