ARAH KEBIJAKAN PENDANAAN PENCAPAIAN SASARAN AIR MINUM Disampaikan pada : Lokakarya Penyiapan Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2016 DIREKTORAT ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN Rabu, 07 Oktober 2015 1
STRATEGI PEMBANGUNAN DAN TEMA RKP 2016
RKP 2015*)
RKP 2016
RKP 2017
RKP 2018
RKP 2019
MELANJUTKAN REFORMASI BAGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKEADILAN
MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK MELETAKKAN FONDASI PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS
Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2017
Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2018
Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2019
*) Disiapkan oleh KIB II, kemudian direvisi melalui Perpres No. 3/2015 tentang Perubahan RKP 2015
2
BEBERAPA SASARAN POKOK PEMBANGUNAN A. Sasaran Pokok Dimensi Pembangunan Manusia, a.l : Indikator
2014 (Baseline)
2016
2019
91,28
91,79
94,78
55,26
60,84
67,48
Pendidikan
Angka Partisipasi Murni SD/MI
Angka Partisipasi Murni SMP/MTs
Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK
Kesehatan Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi Perumahan, Air Minum dan Sanitasi Akses Air Minum Layak
Akses Sanitasi Layak
Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan
79,42 0 -
80,87 700 80
82,02 5.600 95
70%
76,1% akses layak
100%
60,9%
66,3% akses layak
100%
38.431 Ha
38.431 Ha
0 Ha
3
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN
APBN
Belanja Non K/L
Pembiyaan BUMN
Masyarakat Belanja K/L
Transfer Daerah dan Dana Desa
SASARAN PEMBANGU NAN
Kerjasama Pemerintah – Swasta (Partial APBN)
4
SINERGI KERANGKA PENDANAAN AIR MINUM DAN SANITASI Sasaran Umum 1. Akses Air Minum Layak/Akses 4K (Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas dan Keterjangkauan) 76,1% 2. Akses Sanitasi Layak/Akses sanitasi (air limbah domestik) layak 66,3%
Belanja K/L a.l
DAK a.l
HIBAH
Pembangunan Infrastruktur SPAM Regional Pembangunan Infrastruktur SPAM Perkotaan Ibu Kota Kecamatan Ibu Kota Pemekaran/perluasan Pembangunan Infrastruktur SPAM Perdesaan Pembangunan Infrastruktur SPAM di Kawasan Khusus Infrastruktur Air Limbah dengan Sistem Terpusat Skala Kota, Kawasan dan Komunal
Pembangunan jaringan distribusi sampai pipa tersier yang menjadi bagian dari kewajiban Pemerintah Kab/Kota Perluasan dan peningkatan SR perpipaan bagi masyarakat miskin (MBR, kumuh perkotaan) di Kab/Kota yang memiliki idle capacity Peningkatan akses melalui sambungan rumah Peningkatan sarpras sistem setempat (onsite) berupa perningkatan kualitas septic tank individu;
Perluasan sambungan di kawasan Perkotaan (Pemasangan SR dan Jaringan Pipa) Perluasan sambungan di kawasan Perdesaan (Pemasangan SR dan Jaringan Pipa) Pembangunan Tangki SepticOutput based dan pembelian truk tangki sedot tinja
Prioritas Lokasi DAK
Kab/Kota yang memiliki akses layanan air minum di bawah rata-rata nasional < 67.02% (data cakupan air minum nasional 2013) Kab/Kota dengan tingkat kemiskinan di atas tingkat kemiskinan nasional (14,42%) (angka kemiskinan BPS tahun 2013 Kab/Kota akses layanan sanitasi di bawah rata-rata nasional < 60,91% (data BPS 2013)
Kab/Kota rawan sanitasi dan/atau masuk daftar minat PPSP dan/atau yang telah mempunyai atau sedang dalam proses penyusunan strategi sanitasi kab/kota Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kawasan Pulau-pulau kecil dan terluar
Prioritas Lokasi/Kriteria Pemda HIBAH
Air Minum Perkotaan: Seluruh peserta Hibah Air Minum APBN TA 2015; Peserta Hibah Air Minum Ausaid dan USAID yang memenuhi kriteria (teknis dan kelembagaan) serta berkinerja baik. Air Minum Perdesaan: Pemda peserta Program Pamsimas I; Memiliki Desa dengan kinerja baik pada program Pamsimas I. 5 Sanitasi: Pemerintah Daerah peserta program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT); Memiliki IPLT yang berfungsi dengan baik.
SASARAN BELANJA K/L, DAK DAN HIBAH A
BELANJA K/L a.l • •
• • B.
DAK • • • • •
C.
HIBAH
SASARAN Pembangunan Infrastruktur SPAM Regional (189.493 SR) Pembangunan Infrastruktur SPAM Perkotaan Ibu Kota Kecamatan (224,106 SR) Ibu Kota Pemekaran/perluasan (104,350 SR) Pembangunan Infra. SPAM Perdesaan (1.082.720 SR) Pembangunan Infra. SPAM di Kawasan Khusus: Kumuh Perkotaan (74.522 SR)
SASARAN *) penambahan SR sebanyak 161.500 unit atau setara dengan penambahan layanan untuk 807.500 jiwa. Optimalisasi SPAM IKK atau PDAM dengan sasaran penambahan SR sebanyak 65.500 SR yang akan melayani 327.500 jiwa. Optimalisasi SPAM berbasis masyarakat dengan sasaran penambahan SR sebanyak 96.000 SR yang akan melayani 480.000 jiwa Meningkatnya pelayanan sanitasi bagi 800.000 jiwa penduduk Peningkatan kualitas septic tank individu sebanyak 66.000 unit, Pembangunan dan pengembangan sarana sanitasi komunal sebanyak 1.200 unit
SASARAN Perluasan sambungan di kawasan Perkotaan (Pemasangan SR dan Jaringan Pipa) 200.000 SR di 100 Kab/Kota Perluasan sambungan di kawasan Perdesaan (Pemasangan SR dan Jaringan Pipa) 100.000 SR di 90 Kab/Kota Pembangunan Tangki Septic-Output based dan pembelian truk tangki sedot tinja 65.000 SR di 30 Kab/Kota
*) Indikasi sasaran didalam Trilateral Meeting DAK
6
PENDANAAN DAK, HIBAH AIR MINUM DAN SANITASI NO SUMBER PENDANAAN 1. Belanja K/L a.l *) Sanitasi - Infrastruktur Air Limbah sistem terpusat skala Kota, Kawasan dan Komunal - Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Air Minum - Pembangunan Infrastruktur SPAM Regional - Pembangunan Infrastruktur SPAM Perkotaan - Pembangunan Infrastruktur SPAM Perdesaan - Pembangunan Infrastruktur SPAM di Kawasan Khusus 2. Dana Alokasi Khusus **) Permukimam, Air Minum dan Sanitasi 3. Hibah ***) Sanitasi Air Minum - Pemasangan SR dan Jaringan Pipa di Perkotaan - Pemasangan SR dan Jaringan Pipa di Perdesaan
(dalam miliar rupiah) ALOKASI 5.374,1 2.140,6 1.990,6 150,0 3.233,5 317,7 1.495,3 834,2 586,3 5.564,8 5.564,8 1.000,0 200,0 800,0 600,0 200,0
*) Indikatif 2016 **) NK RAPBN 2016 tanggal 16 Agustus 2015 ***) Indikatif 2016 7
PENUTUP • Sinergi sumber pendanaan untuk mencapai sasaran universal access (100% akses air minum dan sanitasi layak tahun 2019). • Kerangka Pendanaan Belanja K/L, Non K/L (Hibah) dan Dana Alokasi Khusus. • Dana Desa direncanakan sebesar Rp. 47 T atau naik Rp. 26 T ditahun 2015 • Memperhatikan aspek kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah • Kedepan : Memperkuat keterkaitan Kinerja dan Alokasi
8
TERIMA KASIH
9
