BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
5.1. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah harus diperhatikan upaya untuk peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Pendapatan daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Surabaya. Arah pengelolaan Pendapatan daerah kota Surabaya tahun 2006 – 2010 yaitu mobilisasi sumber-sumbe PAD dan penerimaan daerah lainnya.
5.2. Arah Pengelolaan Belanja Daerah Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk memihak
kepentingan
publik,
disamping
tetap
menjaga
eksistensi
penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan programprogram strategis daerah.
5.3. Arah Pembiayaan Daerah Sebagaimana ketentuan yang telah diatur pada penjelasan pasal 17 ayat 3 dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan pasal 83 ayat 2 berikut penjelasannya dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka jumlah kumulatif defisit anggaran tidak
102
diperkenankan melebihi 3 persen dari Produk Domestik Regional Bruto tahun bersangkutan.
5.4. Kebijakan Umum Anggaran 5.4.1. Pendapatan Daerah Formulasi
kebijakan
dalam
mendukung
pengelolaan
anggaran
pendapatan daerah akan lebih difokuskan pada upaya untuk mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya. Kebijakan pendapatan daerah Kota Surabaya tahun 2006 - 2010 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 9,31 persen dan pertumbuhan tersebut lebih disebabkan oleh adanya pertumbuhan pada komponen PAD
dan
komponen
Dana
Perimbangan
yang
masing-masing
diperkirakan tumbuh rata-rata sekitar 15,60 persen dan 5,55 persen. Pertumbuhan komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Perusahaan Daerah akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan
PAD
nanti.
Sedangkan
untuk
Dana
Perimbangan,
komponen Bagi Hasil Pajak serta komponen Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Provinsi adalah 2 unsur yang cukup penting dalam mendorong pertumbuhan Dana Perimbangan yang akan diperoleh nantinya. Ditinjau dari komposisi Pendapatan Daerah, trend kenaikkan peranan PAD dan trend penurunan dari peranan Dana Perimbangan sampai dengan 2010 diperkirakan akan terus berlangsung meskipun dalam kaitan tersebut diperkirakan dominasi peranan Dana Perimbangan dalam membentuk total perolehan Pendapatan Daerah akan tetap diatas peranan PAD dengan perkiraan komposisi sekitar 52,46 persen untuk Dana Perimbangan dan sekitar 45,58 persen untuk PAD. Sedangkan untuk
komponen
Lain-lain
Pendapatan
yang
Sah
peranannya
diperkirakan akan semakin mengecil yaitu sekitar 1,96 persen.
103
Terdapat beberapa hal yang cukup penting terkait dengan prospek keuangan daerah kedepan yang antara lain adalah : • Bahwa peranan sektor Pajak Daerah dan BUMD dalam memberikan sumbangan ke PAD, kedepan, tampaknya akan semakin penting. Untuk itu, upaya untuk terus melakukan baik ekstensifikasi melalui perluasan basis pajak tanpa harus menambah beban kepada masyarakat maupun intensifikasi melalui upaya yang terus menerus dalam melakukan perbaikan kedalam dan senantiasa meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi dalam memenuhi kewajibannya adalah hal yang mutlak untuk tetap dilanjutkan secara konsisten termasuk dalam upaya untuk terus meningkatkan efisiensi, baik di tubuh penyelenggara pemerintahan daerah kota Surabaya maupun pada setiap perusahaan daerah. • Upaya ekstensifikasi pajak sebagaimana yang telah disampaikan, tampaknya tidak cukup hanya mengandalkan kondisi saranaprasarana kota yang ada seperti saat ini. Untuk itu, kedepan, prioritas pembangunan kota harus benar-benar fokus pada sektor-sektor yang mampu menarik investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi kota dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat yang dalam hal ini tentunya harus dilakukan dengan tanpa mengesampingkan konsistensi dalam menekan ketimpangan pendapatan masyarakat sebagai bentuk upaya untuk menekan angka kemiskinan, serta tetap memperhatikan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan masyarakat yang ada di kota Surabaya. Secara lengkap gambaran tentang prospek pendapatan daerah kota Surabaya tahun 2006 - 2010 sebagaimana ditunjukkan pada tabel 5.1. dan tabel 5.2.
104
105
106
Penetapan formulasi kebijakan diatas, dimaksudkan agar peningkatan pendapatan daerah pada tahun 2006 - 2010 diupayakan untuk tetap menjaga penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha, sehingga keberadaannya diharapkan dapat mewujudkan stabilitas fiskal daerah khususnya dalam memberikan ketersediaan sumber pembiayaan dalam menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Secara teoritis, pendapatan daerah akan sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian daerah yang akan terjadi sampai dengan tahun 2010, atau dengan kata lain, bahwa suatu pendapatan daerah - termasuk Pendapatan Asli Daerah - harus benar-benar mampu merespon perkembangan ekonomi yang diperkirakan akan terjadi. Dengan menggunakan pendekatan analisis pertumbuhan elastisitas dalam menghitung proyeksi PAD, serta dengan meletakkan beberapa asumsi, seperti : 1. Pertumbuhan ekonomi kota Surabaya diperkirakan akan sama dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu : 6,1 persen (2006) ; 6,7 persen (2007) ; 7,2 persen (2008) ; 7,6 persen (2009); dan 7,6 persen (2010), atau secara umum diperkirakan sampai dengan tahun 2010 tumbuh rata-rata sekitar 6,78%; 2. Selama periode proyeksi, tingkat inflasi diperkirakan akan mencapai sekitar 8 persen untuk setiap tahunnya; 3. ICOR tahunan selama periode proyeksi adalah sekitar 4,99 kali; 4. Kebutuhan investasi selama periode proyeksi diperkirakan akan mencapai rata-rata sekitar Rp. 35,34 trilyun atau sekitar 32 persen dari rata-rata total proyeksi PDRB atas dasar harga berlaku; 5. Tax
Ratio
(PAD
terhadap
PDRB)
selama
periode
proyeksi
diperkirakan akan mencapai sekitar 0,61 persen untuk setiap tahunnya;
107
6. Untuk komponen Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Pajak & Bantuan Keuangan Propinsi pada Dana Perimbangan diperkirakan tumbuh sekitar 9 persen setiap tahunnya; 7. Selama periode proyeksi, komponen DAU, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak pada Dana Perimbangan, serta Lain-lain Pendapatan yang Sah diperkirakan tetap sebagaimana angka pada tahun 2005. Secara lengkap gambaran tentang prospek pertumbuhan dan peranan ekonomi kota Surabaya sampai dengan tahun 2010 sebagaimana ditunjukkan pada tabel 5.3 dan tabel 5.4.
108
109
5.4.2. Belanja Daerah Kebijakan belanja daerah sampai dengan 2010 diperkirakan akan didominasi oleh belanja pelayanan publik sekitar 80,43 persen. Sedangkan untuk belanja aparatur daerah, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan serta belanja tidak tersangka diperkirakan akan menyerap rata-rata sekitar 11,78 persen, 1,08 persen dan 6,71 persen. Dilihat dari sisi pertumbuhannya, komponen belanja daerah tahun 2006 2010 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 9,53 persen, dimana pertumbuhan rata-rata untuk masing-masing komponen belanja adalah (i) belanja aparatur daerah sekitar 7,57 persen; (ii) belanja pelayanan publik sekitar 8,74 persen; (iii) belanja bagi hasil dan bantuan keuangan sekitar minus 5,20 persen; serta (iv) belanja tak tersangka sekitar 49,85 persen. Selanjutnya ditinjau dari komposisi belanja program dan belanja non program, maka masing-masing sebarannya sampai dengan 2010 sekitar 65,24 persen dan 34,76 persen dengan rata-rata pertumbuhan masingmasing sekitar 10,82 persen dan 7,33 persen. Secara lengkap gambaran tentang prospek belanja daerah kota Surabaya tahun 2006 - 2010 sebagaimana ditunjukkan pada tabel 5.5., tabel 5.6., tabel 5.7. dan tabel 5.8.
110
111
112
113
114
Kebijakan belanja daerah diatas, didasari oleh beberapa asumsi pokok sebagai berikut : 1. Perkiraan
penerimaan
terpenuhi,
sehingga
pertumbuhan
pendapatan dapat
perekonomian
daerah
diharapkan
memberikan
dukungan
daerah
mampu
dan
dapat
terhadap mencukupi
kebutuhan pelayanan dasar serta penyelenggaraan pemerintahan Kota Surabaya. 2. Perkiraan kebutuhan belanja daerah dapat mendanai programprogram strategis daerah dalam mendukung dan menjaga targe-target indikator
yang
telah
ditetapkan
dalam
dokumen
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2006 - 2010.
5.4.3. Pembiayaan Daerah Adapun kebijakan yang ditetapkan dalam menyertai Pembiayaan Daerah adalah sebagai berikut : 1. Pendapatan Daerah tahun 2006 - 2010 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 9,31 persen, sedangkan kebutuhan Belanja Daerah diperkirakan akan mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 9,53 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkiraan kebutuhan belanja daerah lebih besar dari perkiraan pendapatan daerah, sehingga APBD tahun 2006 - 2010 diperkirakan akan mengalami defisit anggaran rata-rata sekitar 10,43 persen. 2. Optimalisasi sumber penerimaan pembiayaan yang paling mungkin dapat dilakukan secara cepat, yaitu dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu. Selain itu juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran pembiayaan yang timbul dari pernyertaan modal dan pembayaran utang pokok yang jatuh tempo. Asumsi dasar yang menyertai dalam penetapan kebijakan pembiayaan diatas, adalah :
115
1. Kumulatif defisit APBD tahun 2006 – 2010 diperkirakan rata-rata sekitar 0,35 persen dari proyeksi PDRB tahun 2006 – 2010. 2. Alternatif pembiayaan dari sisi penerimaan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan dari sisi pengeluaran. Alternatif penerimaan pembiayaan yang bisa dikembangkan, seperti : pinjaman daerah, penerbitan surat obligasi dan penjualan aset - baik yang akan dipergunakan untuk penyertaan modal maupun pembayaran angsuran utang pokok yang akan jatuh tempo, ataupun program pengeluaraan pembiayaan lainnya yang timbul sebagai akibat dari pengembangan alternatif penerimaan pembiayaan. Khusus dalam pengelolaan pinjaman daerah, harus diperhatikan kemampuan daerah dalam menyediakan sejumlah dana untuk menutup kewajiban
membayar.
Berdasarkan
perhitungan
kasar
dengan
menerapkan metode kalkulasi Debt Service Coverage Ratio (DSCR) menunjukkan
bahwa,
prospek
kemampuan
daerah
(APBD)
kota
Surabaya selama periode 2006 – 2010 menunjukkan rata-rata DSCR sebesar 46,22 atau rata-rata diatas batas rasio yang dipersyaratkan (≥ 2,5). Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan APBD Kota Surabaya dalam menyediakan sejumlah dana dalam periode waktu tertentu untuk menutup kewajiban membayar pinjaman masih bisa dilakukan. Gambaran perkembangan DSCR Kota Surabaya tahun 2006 - 2010 dapat dilihat pada tabel berikut : Tahun
DSCR
2006
30,66
2007
36,29
2008
44,67
2009
53,92
2010
65,54
Rata-rata
46,22
Sumber : Hasil Simulasi (lihat pada tabel 5.9 )
116
117
