KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
ARAH KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH (SIKD)
Dasar Hukum • UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah • PP 56/2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan PP 65/2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah • Permenkeu 04/PMK.07/2011 tanggal 10 Januari 2012 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah • SE Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor SE-03/PK/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah melalui Sistem Komunikasi dan Manajemen Data Nasional SIKD (KOMANDAN SIKD)
Definisi Informasi Keuangan Daerah (IKD) Informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah.
Definisi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya
menjadi
informasi yang disajikan kepada masyarakat dan bahan pengambilan keputusan
dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah
Penyelenggaraan SIKD
Pusat
Menkeu c.q. Dirjen PK
Daerah
Pemda
Penyelenggaraan SIKD
Tujuan Penyelenggaraan SIKD Pusat • merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional; • menyajikan informasi Keuangan Daerah secara nasional; • merumuskan kebijakan Keuangan Daerah, seperti Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan pengendalian defisit anggaran; dan • melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendanaan Desentralisasi, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Pinjaman Daerah, dan defisit anggaran Daerah.
Tujuan Penyelenggaraan SIKD Daerah • membantu Kepala Daerah dalam menyusun anggaran daerah dan laporan pengelolaan keuangan daerah; • membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah; • membantu Kepala Daerah dan instansi terkait lainnya dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan daerah; • membantu menyediakan kebutuhan statistik keuangan daerah; • menyajikan Informasi Keuangan Daerah secara terbuka kepada masyarakat; dan • mendukung penyediaan Informasi Keuangan Daerah yang dibutuhkan dalam SIKD secara nasional.
Manfaat IKD • Bahan Penyusunan Profil Keuangan Daerah • Bahan Penyusunan Indeks-indeks Teknis di Kementerian/Lembaga • Bahan Analisis Belanja Daerah • Informasi Publik • Bahan Penyusunan Kebijakan Transfer Ke Daerah
Bahan Penyusunan Kebijakan Transfer Ke Daerah
Peran IKD dalam transfer ke daerah adalah sebagai input data dalam formulasi besaran seluruh komponen Transfer ke Daerah terutama untuk penghitungan DAU dan DAK.
Tren Transfer Ke Daerah Tahun 2008 - 2014 (Rp Triliun)
Komponen Transfer DAU DAK DBH Dana Otsus dan DIY Dana Penyesuaian Total
2008 180 20,8 78,4 7,5 6,2 292,4
2009 186 24,7 76,1 9,5 11,8 308,5
2010 204 21 92,2 9,1 18,9 344,8
2011 226 24,8 96,9 10,4 53,7 411,3
2012 274 25,9 112 11,9 57,4 480,5
2013 311 31,7 103 13,4 70,4 529,3
2014 341 33 114 16,7 87,9 592,5 10
Bahan Penyusunan Profil Keuangan Daerah • Peta Kapasitas Fiskal • Diperlukan bagi Pemerintah dalam rangka melakukan penerusan pinjaman luar negeri Pemerintah kepada daerah dalam bentuk hibah. • Kapasitas fiskal daerah dihitung dengan data IKD dan dikaitkan dengan Jumlah Penduduk Miskin. • Kemampuan Fiskal Daerah IKD digunakan dalam penghitungan kemampuan fiskal Daerah dalam rangka Penetapan Dana Daerah untuk Urusan Bersama dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
Bahan Penyusunan Indeks-indeks Teknis di Kementerian/Lembaga
Data keuangan daerah digunakan sebagai salah satu indikator sektor-sektor tertentu dalam pembangunan (misal: APBD sektor Perumahan, Lingkungan Hidup dll)
Bahan Analisis Belanja Daerah Penggunaan IKD yang datanya bersumber dari APBD juga bisa digunakan untuk melakukan analisis trend dan pola belanja daerah.
Informasi Publik Penggunaan IKD untuk melayani permintaan data dari berbagai instansi dari berbagai instansi Pemerintah dan lembaga lainnya, termasuk Perguruan Tinggi, LSM dan lembaga internasional
Tata Cara Penyampaian IKD
IKD
Hardcopy
Sesuai format PMK 04/2011
Softcopy
Melalui Komunikasi dan Manajemen Data Nasional (KOMANDAN)
(ADK)
Latar Belakang dan Tujuan KOMANDAN SIKD Latar Belakang
• Perkembangan teknologi yang kian pesat • Munculnya pemikiran untuk mengubah buku APBD (yang semula di-INPUT ULANG di Pusat) ke dalam bentuk Arsip Data Komputer (ADK) • Beragamnya aplikasi pengelolaan keuangan daerah Tujuan • Mewujudkan penyampaian informasi keuangan daerah secara nasional (alat transportasi data) • Efisiensi pengelolaan dalam penyampaian informasi keuangan daerah
Perkembangan Penyampaian IKD melalui KOMANDAN SIKD
Cakupan Informasi Keuangan Daerah yang disampaikan oleh Daerah kepada Pemerintah • • • •
APBD*; Perubahan APBD*; Laporan Realisasi APBD Semester I*; Laporan Pertanggunghjawaban APBD yang terdiri atas*: – – – –
Realisasi APBD; Neraca; Laporan Arus Kas; dan Catatan atas Laporan Keuangan
• Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan; • Laporan Keuangan Perusahaan Daerah; dan • Data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah *softcopy (ADK) disampaikan melalui KOMANDAN
Batas Waktu Penyampaian IKD Jenis IKD
Batas Waktu Penyampaian
Peringatan Tertulis
Batas Waktu Peringatan Tertulis
Penetapan Sanksi
APBD
31 Januari
15 Februari
Pertengahan Maret April
Perubahan APBD
30 hari setelah ditetapkan
15 hari setelah batas waktu penyampaian
30 hari setelah Bulan berikutnya peringatan tertulis setelah batas waktu peringatan tertulis*
Realisasi APBD Semester I
30 Juli
14 Agustus
Pertengahan September
Oktober
15 September
Pertengahan Oktober
November
Laporan 31 Agustus Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
*pengenaan sanksi belum diterapkan
Sanksi Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan IKD dalam langka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya peringatan tertulis, dikenakan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Perimbangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah DAU yang diberikan setiap bulannya pada tahun anggaran berjalan. Sampai dengan saat ini, pengenaan sanksi telah diterapkan atas keterlambatan penyampaian: 1. APBD 2.Realisasai Semester I 3.Pertanggungawaban APBD
Jumlah Daerah yang Dikenakan Sanksi Penundaan Penyaluran DAU karena Terlambat Menyampaikan IKD
Informasi Data Keuangan Daerah
Data yang Tersedia di www.djpk.kemenkeu.go.id Anggaran
Realisasi
Ringkasan APBD
Ringkasan Realisasi APBD Triwulan I
APBD per Fungsi
Ringkasan Realisasi APBD Semester I
APBD per Urusan
Ringkasan Realisasi APBD Triwulan III
APBD per Jenis Pajak
Ringkasan Realisasi APBD
APBD per Rincian Retribusi
Realisasi APBD per Fungsi
Ringkasan APBD-P
Realisasi APBD per Urusan Realisasi APBD per Jenis Pajak Realisasi APBD per Rincian Retribusi Neraca Daerah
Penetapan APBD TA 2007 - 2014
Penyampaian APBD TA 2007 - 2014
TERIMA KASIH Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah Subdirektorat Data Keuangan Daerah Jalan Dr. Wahidin No. 1 Gedung Radius Prawiro Lt. 8 Jakarta Pusat 10710 Telepon (021) 3452590 www.djpk.kemenkeu.go.id
