PANDUAN BAGI PELATIH PENATAUSAHAAN PERBENDAHARAAN DAERAH Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

i

PANDUAN BAGI PELATIH PENATAUSAHAAN PERBENDAHARAAN DAERAH Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Panduan Bagi Pelatih

PENATAUSAHAAN PERBENDAHARAAN DAERAH KURSUS KEUANGAN DAERAH KHUSUS Edisi Tahun 2013

ii

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan PANDUAN BAGI PELATIH PENATAUSAHAAN PERBENDAHARAAN DAERAH Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

PANDUAN BAGI PELATIH PENATAUSAHAAN PERBENDAHARAAN DAERAH “Kursus Keuangan Daerah Khusus”

Pengarah

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan – Kementerian Keuangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan – Kementerian Keuangan Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah – DJPK Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah – DJPK Direktur Dana Perimbangan – DJPK Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah – DPJK

Editor Suhanda Budi Mulyana Kontributor Doddy Hardiana (DPJK) Zarwih Sabar (Universitas Indonesia) Icuk Rangga Bawono (Universitas Gadjah Mada) Mirna Amirya (Universitas Brawijaya) Andi Kusumawati (Universitas Hasanuddin) Jelly Koagouw (Universitas Sam Ratulangi) Suhairi (Tim QA)

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Didukung oleh: Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Decentralisation as Contribution to Good Governance (DeCGG) Program Fiscal Decentralisation Component Jakarta 2013

iii


Kata Sambutan Kapasitas sumber daya manusia yang handal di seluruh pemerintah daerah merupakan salah satu kunci sukses pengelolaan keuangan daerah yang effisien, transparan, dan akuntabel. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan pemahaman para aparat pengelolaan keuangan Daerah dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) - Kementerian Keuangan sejak tahun 1981/1982 telah menyelenggarakan Kursus Keuangan Daerah (KKD). Sementara itu, kegiatan Kursus Keuangan Daerah Khusus Penatausahaan/Akuntansi Keuangan Daereah (KKDK) diselenggarakan sejak tahun 2007. Dalam pelaksanaannya, KKD dan KKDK dikerjasamakan dengan 7 perguruan tinggi negeri (yang selanjutnya dikenal dengan sebutan center of knowledge/center), yaitu: Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Andalas (Unan), Univeristas Hasanuddin (Unhas), Universitas Brawijaya (UB), Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Pelaksanaan KKD-KKDK terus mengalami penyempurnaan dan updating terutama terkait dengan kurikulum, satuan acara pembelajaran (SAP), dan modul. Untuk pertama kali, pada tahun 2012, modulmodul kegiatan KKD-KKDK diseragamkan agar setiap lulusan mempunyai pemahaman yang sama atas materi yang diajarkan. Perbaikan kualitas pelaksanaan KKD-KKDK terus dilanjutkan dan pada tahun 2013, DJPK mendapat dukungan dari GIZ untuk melakukan standarisasi Modul KKD-KKDK sehingga modulmodul tersebut diharapkan dapat memenuhi standar modul internasional. Standarisasi modul ini menghasilkan dua produk utama, yaitu: (i) Materi Pelatihan (handbook) ; dan (ii) Panduan Bagi Pelatih (trainer guideline) untuk 6 (enam) jenis pelatihan, yaitu Perencanaan Penganggaran, Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Barang Milik Daerah, Penatausahaan Perbendaharaan Daerah dan Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. Kami mengucapkan terima kasih kepada GIZ yang telah mendukung pelaksanaan standarisasi materi pelatihan dan panduan bagi pelatih ini sehingga memudahkan bagi para pelatih untuk melaksanakan pelatihan sehingga output dari hasil pelatihan ini memiliki standar yang berkualitas tinggi. Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penyusun modul, pimpinan dan pengurus center penyelenggara kegiatan KKD-KKDK serta seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan standarisasi materi pelatihan KKD-KKDK ini. Diharapkan dengan kehadiran modul yang telah distandarisasi ini akan menjadikan kualitas dari pelaksanaan pelatihan KKD-KKDK terjaga dengan baik dan juga memudahkan para pelatih dan penyelenggara dalam melaksanakan pelatihan KKD-KKDK. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan pelatihan KKD-KKDK dapat berkontribusi pada perbaikan pengelolaan keuangan daerah. Jakarta, Maret 2014 Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah

Adriansyah iv


Daftar Isi Kata Sambutan

iv

DAFTAR SINGKATAN

vii

PENGANTAR PELATIHAN

viii

TOPIK 1 KELEMBAGAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1

1.1

Tujuan, Waktu, Kata Kunci, Metode dan Media

2

1.2

Alur Pembelajaran

3

1.3

Penjelasan

3

1.4

Media

4

1.5

Catatan untuk Fasiltator

4

1.6

Contoh Lembar Kerja

5

1.7

Ringkasan Materi

5

1.8

Contoh Hasil Kegiatan

7

TOPIK 2 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

8

2.1


9

2.2

Alur Pembelajaran

10

2.3

Penjelasan

10

2.4

Media

11

2.5

Catatan Untuk Fasilitator

11

2.6

Lembar Kerja

12

2.7


15

2.8

Ringkasan Materi

15

TOPIK 3 Sistim dan Prosedur Penerimaan Kas di SKPD

v

17

3.1


18

3.2

Alur Pembelajaran

19

3.3

Penjelasan

19

3.4

Lembar Kerja/Media

21

3.5


21

3.6

Lembar kerja 1: Latihan Kasus

22

3.7


25

3.8

Ringkasan Materi

31

TOPIK 4 Sistim dan Prosedur Penerimaan Kas di PPKD

35

4.1

36


4.2

Alur Pembelajaran

37

4.3

Penjelasan

37


4.4

Media

38

4.5

Catatan Fasilitator

38

4.6

Ringkasan Materi

39

TOPIK 5 Sistim dan Prosedur Pengeluaran Kas di SKPD

42

5.1

43


5.2

Alur Pembelajaran

44

5.3

Penjelasan

44

5.4

Lembar Kerja/Media

47

5.5

Catatan Fasilitator

62

5.6


62

5.7

Ringkasan Materi

68

TOPIK 6 Sistim dan Prosedur Pengeluaran Kas di PPKD 6.1


72

6.2

Alur Pembelajaran

73

6.3

Penjelasan

73

6.4

Media

74

6.5


74

6.6

Lembar Kerja

75

6.6

Ringkasan Materi

76

TOPIK 7 Laporan Pertanggunjawaban BUD

79

7.1

80


7.2

Alur Pembelajaran

81

7.3

Penjelasan

81

7.4

Media

82

7.5


82

7.6

Lembar Kerja

83

7.7

Ringkasan Materi

83

TOPIK 8 PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA

vi

71

85

8.1


86

8.2

Alur Pembelajaran

87

8.3

Penjelasan

87

8.4


88

8.5

Lembar Kerja

88

8.6

Ringkasan Materi

89


DAFTAR SINGKATAN APBD DPA SPD RKA SKPD SKPKD BUD PPKD PA/PB KPA/KPB PPK PPTK SPP SPM SP2D SPJ/LPJ SKP SKR STS UP GU TU LS BKU LPKH PPN PPh SPIP LRA LO

vii

: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah : Dokumen Pelaksanaan Anggaran : Surat Penyediaan Dana : Rencana Kerja Anggaran : Saturan Kerja Perangkat Daerah : Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah : Bendahara Umum Daerah : Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah : Pengguna Anggaran/Pengguna Barang : Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang : Pejabat Penatausahaan Keuangan : Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan : Surat Permintaan Pembayaran : Surat Perintah Membayar : Surat Perintah Pencairan Dana : Surat/Laporan Pertanggungjawaban : Surat Ketetapan Pajak : Surat Ketetapan Retribusi : Surat Tanda Setoran : Uang Persediaan : Ganti Uang Persediaan : Tambah Uang Persediaan : Langsung (Pembayaran Langsung) : Buku Kas Umum : Laporan Posisi Kas Harian : Pajak Pertambahan Nilai : Pajak Penghasilan : Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan : Laporan Realisasi Anggaran : Laporan Operasional


PENGANTAR PELATIHAN A. Abstraksi Secara umum, modul Sistem dan Prosedur Penatausahaan Perbendaharaan Daerah ini membahas mengenai sistem dan prosedur yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan bendahara pemerintah daerah dalam rangka penatausahaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Bendahara daerah yang dimaksud adalah mulai dari bendahara SKPD, bendahara PPKD hingga BUD. Namun demikian, proporsi materi di dalam modul ini lebih menekankan pada sisdur penatausahaan dan pertanggungjawaban bendahara SKPD, karena sebagian besar peserta pelatihanumumnya berasal dari SKPD. Modul ini disusun untuk menyediakan materi pokok pada Pelatihan Penatausahaan Perbendaharaan Daerah yang diselenggarakan oleh Center-Center penyelenggara KKD/KKDK kerja sama dengan Dirjen Perimbangan Keuangan-Kementerian Keuangan. Modul ini dikembangkan per topik dengan maksud agar pembahasan menjadi lebih fokus. Pada setiap topik akan diawali dengan uraian deskripsitopik, sub topik, kata kunci, dan referensi; selanjutnya diuraikan pembahasan teori dan diakhir setiap topik akan dilengkapi dengan latihan soal. Modul ini terdiri dari 9 (sembilan) topik dengan sistematika penyajian seperti dijelaskan dibagian berikutnya. B. Tujuan Pelatihan Setelah mempelajari modul ini, peserta diharapkan mampu memahami teori (aturan) maupun praktek sisdur penatausahaan perbendaharaan daerah, dengan penekanan pada penatausahaan pelaksanaan anggaran SKPD, sesuai dengan peraturan yang berlaku terutama Permendagri No. 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya; dan Permendagri lainnya yang terkait antara lain Permendagri No. 13 Tahun 2013 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya sebagaimana dimuat di dalam Permendagri No. 59 Tahun 2007 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011. C. Peserta Pelatihan Modul ini digunakan untuk Kursus Keuangan Daerah Khusus (KKDK) Penatausahaan Perbendaharaan Daerah. Pelatihan ini terutama diperuntukan bagi: • • • • • •

viii

Bendahara Penerimaan SKPD / Bendahara Penerimaan Pembantu Bendahara Pengeluaran SKPD / Bendahara Pengeluaran Pembantu Bendahara Penerimaan PPKD Bendahara Pengeluaran PPKD Staf pada PPK-SKPD Pembantu Bendahara


D. Materi Pelatihan Modul ini terdiri dari 8 (delapan) topik dengan sistematika sbb.: Topik 1:

Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah Topik ini menjelaskan tentang pihak-pihak yang terlibat di dalam pengelolaan keuangan daerah beserta tugas dan kewenangannya.

Topik 2:

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Topik ini menjelaskan tentang urgensi Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP), pengertian dan tujuan SPIP, dan unsur-unsur SPIP.

Topik 3:

Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas SKPD Topik ini menjelaskan tentang prosedur penerimaan, pertanggungjawaban bendahara penerimaan SKPD. Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas PPKD Topik ini menjelaskan tentang prosedur penerimaan, pertanggungjawaban bendahara penerimaan PPKD.

Topik 4:

penatausahaan

dan

penatausahaan

dan

Topik 5:

Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas SKPD Topik ini menjelaskan tentang prosedur pembayaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran SKPD.

Topik 6:

Sistem dan Prosedur PengeluaranKas PPKD Topik ini menjelaskan tentang prosedur pembayaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran PPKD.

Topik 7:

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Umum Daerah Topik ini menjelaskan tentang prosedur penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara umum daerah.

Topik 8:

Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Bendahara Topik ini menjelaskan tentang proses penyelesaian kerugian negara terhadap bendahara

E. Metode Pelatihan Secara umum pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan andragogik, yaitu sebuah pendekatan belajar untuk orang dewasa yang lebih melibatkan partisipasi peserta pelatihan. Untuk itu, struktur materi ajar dan metode pembelajaran diarahkan dengan pola sebagai berikut: No.

Struktur Materi Ajar

Porsi Materi

Metode Pembelajaran*

1

Pengatar

10%

Ceramah/presentasi

2

Praktek/Aktivitas

60%

Simulasi, bermain peran, latihan soal/kasus, dsb.

3

Integrasi teori dan praktek

30%

Diskusi, pembahasan soal/kasus dikaitkan dengan regulasi yang berlaku dan/atau best practice.

*)Metode bersifat fleksibel dalam arti dapat dipilih mana yang cocok dengan topik pembahasan.

ix


Di samping itu, pengajar juga dituntut untuk dapat menyajikan contoh-contoh praktek, current issue ataupun kasus riil di lapangan, sehingga penyampaian materi menjadi lebih user friendly dan membumi. F. Perlengkapan dan Fasilitas Pelatihan Perlengkapan dan fasilitas pelatihan yang harus tersedia untuk menunjang efektivitas proses pelatihan antara lain sbb.: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Modul/materi, tas dan ATK (untuk peserta). Komputer/laptop Infokus Whiteboard/flipchart, spidol, penghapus Sound system Ruangan kelas ber-AC

G. Evaluasi Pelatihan Sebelum pelatihan dimulai dapat dilakukan pre-test untuk mendapatkan gambaran awal tentang variasi tingkat kompetensi peserta. Selama proses pelatihan berjalan, setiap pengajar akan mengisi formulir evaluasi peserta dengan memberikan poin kepada peserta yang aktif di dalam kelas setiap harinya. Setelah seluruh materi tersampaikan, pada hari terakhir akan dilakukan ujian (post-test) untuk mengetahui kemajuan hasil pelatihan. H. Sertifikat Pelatihan Peserta yang telah mengikuti pelatihan dan ujian akhir serta syarat-syarat lainnya yang berlaku berhak mendapatkan sertifikat pelatihan.

x


TOPIK 1

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1.1 Tujuan, Waktu, Kata Kunci, Metode dan Media Peserta dapat memahami kelembagaan pengelolaan keuangan daerah Tujuan

2 sesi (90 menit) Waktu

Kata Kunci

Koordinator pengelola peuangan daerah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Pengguna anggaran Pejabat penatausahaan keuangan daerah Bendahara

• •

Curah Pendapat Diskusi Kelompok dan Pemaparan

• • • • •

Flipt Chart, Spido, Pinboard Laptop LCD

Metode

Media

Bahan Bacaan

• • •

PP 58/2005; Permendagri 13/2006 jo. 59/2007 jo 21/2011; Permendagri 55/2008;

Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah

1.2 Alur Pembelajaran Kegiatan 2

1

3

Curah Pendapat

Diskusi Kelompok

Presentasi Kelompok

(10 Menit)

(30 menit)

(40 menit)

4 Kesimpulan

(10 menit)

1.3 Penjelasan Kegiatan 1 : Curah Pendapat ( 10 menit ) Tujuan`:

untuk mengetahui pemahaman peserta mengenai kelembagaan pengelolaan keuangan daerah.

1. Fasilitator menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam kegiatan ini dengan mengaitkan hasil pembahasan sebelumnya 2. Menanyakan kepada peserta–apa yang peserta ketahui tentang kelembagaan pengelolaan keuangan daerah 3. Setelah semua peserta mengutarakan ide mereka, Fasilitator merangkum input2 tersebut dan memberikan pemamaparan secara umum tentang kelembagaan pengelolaan keuangan daerah Kegiatan 2: Diskusi kelompok (30 menit) Tujuan:

Setelah melaksanakan kegiatan ini peserta diharapkan memahami tugas dan fungsi masing masing yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah

1. Fasilitator menjelaskan tentang hal yang akan didiskusikan oleh peserta dengan menggunakan flipchart/powerpoint. Penjelasan mengenai tugas yang harus dikerjakan dan durasi diskusi dituliskan dalam flipchart. 2. Peserta akan dibagi ke dalam 7 kelompok . 3. Fasilitator mendampingi setiap kelompok dalam mengerjakan tugas 4. Peserta menuliskan hasil diskusi dalam kertas flipchart 5. Peserta siap untuk melakukan presentasi di depan kelas

3



Kegiatan 3: Presentasi Kelompok (40 Menit) Tujuan :

Peserta dapat menjelaskan hasil diskusi kelompok kepada peserta kelompok lainya dan memahami permasalah dan solusi dari setiap kelompok

1. Setiap kelompok akan menunjuk 1 orang sebagai wakil kelompok yang akan melakukan presentasi. 2. Karena keterbatasan waktu presentasi hanya dipilih 5 kelompok, masing-masing per kelompok dilakukan presentasi maksimal 8 menit 3. Fasilitator memberikan kesempatan tanya jawab antar kelompok dalam batas waktu yang ditentukan . 4. Fasilitator merangkum hasil presentasi masing-masing kelompok Kegiatan 4. Rangkuman /Kesimpulan Tujuan:

peserta dapat secara baik tentang kelembagaan pengelolaan keuangan daerah baik permasalahan maupun solusinya

1. Fasilitator memberi rangkuman dan masukan (kekurangan maupun kekuatan) atas hasil diskusi kelompok yang dipresentasikan 2. Fasilitator merangkum materi sesi ini secara keseluruhan.

1.4 Media 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kabel Roll LCD Proyektor Lakban Kertas (untuk pengenal peserta) Flip Chart Kertas Flip Chart Spidol

1.5 Catatan untuk Fasiltator 1. Perlu menekankan tugas dan fungsi bendahara dijalankan dengan baik dan benar karena sangat menentukan kualitas pengelolaan keuangan daerah. 2. Perlu menegaskan kepada peserta pentingnya menjalankan tugas sesuai ketentuan bukan berdasarkan kebiasaan.

4



1.6 Contoh Lembar Kerja Kelompok 1: Sekretaris Daerah Fungsi

Tugas

1.7 Ringkasan Materi Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota. Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, selanjutnya melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada: 1. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah; 2. Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) selaku pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD); dan 3. Kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang Secara ringkas dapat digambarkan struktur kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut: Gambar 1.1

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPALA DAERAH (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuda)

SEKRETARIS DAERAH (Koordinator Pengelolaan Keuda)

PENGGUNA ANGGARAN (Kepala Skpd)

5

PENGGUNA ANGGARAN (Kepala Skpd)

BENDAHARA

KUASA PA

PPTK

PPK-SKPD


KUASA BUD


Struktur Pengelolaan Keuangan di SKPD Struktur pengelolaan keuangan di SKPD terdiri dari; kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang, Kabid selaku kuasa pengguna anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Kasubag Keuangaan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD dan Bendahara sebagaimana tergambar pada gambar berikut ini: Gambar 1.2

STRUKTUR PENGELOLA KEUANGAN SKPD PENGGUNA ANGGARAN/BARANG (Kepala SKPD)

KUASA PENGGUNA ANGGARAN (Kabid - n1)




PPTK

PPTK

PPK-SKPD

Pembantu Bendahara

1. Menyiapakan SPM 2. Memverifikasi SPJ 3. Melaksanakan Akuntansi & Pelaporan Keuangan

Membantu Bendahara Penerimaan & Bendahara Pengeluaran: 1. Membuat dokumen 2. Mencatat pembukuan 3. Gaji

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

6



1.8 Contoh Hasil Kegiatan Kelompok 1: Sekretaris Daerah Tabel 1.1

Fungsi Membantu kepala daerah menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.

Tugas Tugas koordinasi di bidang: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD; penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah; penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD; penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Selain Tugas Koordinasi, sekretaris daerah mempunyai tugas: 1. 2. 3. 4. 5.

7

memimpin TAPD; menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD; menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah; memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; dan melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.


TOPIK 2

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

2.1 Tujuan, Waktu, Kata Kunci, Metode dan Media Peserta dapat memahami sistim pengendalian internal di Pemda. Tujuan


Kata Kunci

Lingkungan pengendalian Penilaian resiko Kegiatan pengendalian Informasi dan komunikasi Pemantauan pengendalian internal

• •

Curah pendapat Diskusi kelompok dan pemaparan

• • • •

Flipt Chart, Spidol, Pinboard Laptop

Metode

Media

Bahan Bacaan

9

• • • • •

• • •

LCD Bahan Bacaan ‘SPIP’ Bagan arus

PP 58/2005; Permendagri 13/2006 jo. 59/2007 jo 21/2011; Permendagri 55/2008; PP 60/2008; SE Ditjen BAKD ttg Sisdur.




1 Curah Pendapat dan Pemaparan

(10 Menit)

3

Diskusi Kelompok

Presentasi Kelompok

(30 menit)

(40 menit)

4 Kesimpulan

(10 menit)

2.3 Penjelasan Kegiatan 1 : Curah Pendapat dan Pemaparan (10 menit) Tujuan:

Untuk mengetahui pemahaman peserta tentang sistim pengendalian intern pemerintah.

1. Fasilitator Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam kegiatan ini dengan mengkaitkan hasil pembahasan sebelumnya. 2. Menanyakan kepada peserta apa yang diketahui peserta tentang sistim pengendalian intern pemerintah. 3. Setelah semua peserta mengutarakan pendapat mereka, Fasilitator merangkum pendapat dari peserta dan memberikan komentar terhadap pendapat masing-masing peserta. 4. Fasiltator memberikan pemamaparan secara umum tentang sistim pengendalian intern dan memberikan penekanan pentingnya sistim pengendalian dalam pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan 2: Diskusi kelompok (30 menit) Tujuan:

Setelah melaksanakan kegiatan ini peserta diharapakan memahami tentang sistim pengendalian intern pemerintah terutama aspek aktivitas pengendalian

1. Peserta akan dibagi ke dalam 4 kelompok sesui urutan tempat duduk. 2. Fasilitator membagikan lembar kerja yaitu “Bagan arus Transaksi Belanja Melalui Bendahara” beserta flipchart. 3. Berdasarkan bagan arus “Transaksi Pelaksanaan Belanja melalui Bendahara”, fasilitator meminta peserta mengindentifikasi aktivitas pengendalian pada setiap tahap transaksi. 4. Fasilitator mendampingi setiap kelompok dalam mengerjakan tugas kelompok 5. Peserta menuliskan hasil diskusi dalam kertas flipchart. 10



Kegiatan 3: Presentasi Kelompok (40 menit) Tujuan


1. Setiap kelompok akan menunjuk 1 orang sebagai wakil kelompok yang akan melakukan presentasi. 2. Presentasi per kelompok dilakukan maksimal 7 menit 3. Fasilitator memberikan kesempatan tanya jawab antar kelompok dalam batas waktu yang ditentukan . 4. Fasilitator merangkum hasil presentasi masing-masing kelompok Kegiatan 4. Rangkuman /Kesimpulan (10 Menit) Tujuan :

Peserta dapat memahami secara baik tentang sistim pengendalian intern pemerintah


2.4 Media 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Flipt Chart, Spidol, Pinboard, Laptop, LCD, Bahan Bacaan ‘SPIP’ Bagan arus Transaksi Belanja Melalui Bendahara Pengeluaran.

2.5 Catatan Untuk Fasilitator 1. Fasilitator perlu menekankan pentingnya penerapan SPIP di SKPD terutama pada aspek penatusahaan keuangan daerah. 2. Fasilitator mengingatkan kepada peserta tentang aktivitas pengendalian sangat penting dalam menghasilkan bukti transaksi atau bukti pendukung SPJ yag valid. 3. Fasilitator memberikan intruksi kepada peserta agar membaca materi topik dan mengerjakan soal latihan pada topik berikutnya. 4. Fasilitator diharapkan memeriksa, menilai dan menyerahkan kembali setiap tugas peserta .

11



2.6 Lembar Kerja Lembar Kerja 1 Gambar 2.1 Bagan arus Transaksi Belanja Melalui Bendahara

PELAKSANAAN BELANJA Uraian

PPTK

PA/Kuasa PA

1. PPTK mengajukan nota permintaan dana untuk melaksanakan kegiatan kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.

Nota Permintaan Dana (NPD)


2. Pengguna Anggaran memverifikasi Nota Permintaan Dana terhadap kebenaran dan kewajibannya.

Verifikasi

3. Pengguna Anggaran membuat memo persetujuan atas Nota Permintaan Dana tersebut, dan memberikannya kepada bendahara pengeluaran.

4. Bendahara Pengeluaran memberikan uang sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam memo persetujuan.

Memo Persetujuan

Uang

5. Bendahara Pengeluaran mencatat pengeluaran tersebut pada Buku Pembantu Panjar.

12

Bendahara Pengeluaran


Memo Persetujuan

Uang

Buku Pembantu Panjar


PELAKSANAAN BELANJA (lanjutan) Uraian

PPTK

1. PPTK mengarsip dokumen-dokumen terkait dengan pengeluaran belanja, lalu menyerahkannya ke Bendahara Pengeluaran.

Dokumen Belanja

2. Bendahara Pengeluaran memverifikasi dokumen-dokumen belanja terhadap kebenaran dan kewajarannya.

3. Bendahara Pengeluaran mencatat pelaksanaan belanja pada: a. Buku Kas Umum Pengeluaran, digunakan untuk mencatat transaksi belanja. b. Buku Pembantu Pengeluaran Per Rincian Obyek, digunakan untuk mendetailkan item pengeluaran yang dilakukan selama 1 bulan. c. Buku Pembantu Kas Tunai, digunakan untuk mencatat saldo SP2D yang telah dicairkan dan belum dibelanjakan dan berada di kas tunai bendahara pengeluaran. d. Buku Pembantu Simpanan Bank, digunakan untuk mencatat saldo SP2D yang telah dicairkan dan belum dibelanjakan dan berada di rekening bendahara pengeluaran. e. Buku Pembantu Panjar, digunakan untuk mencatat jumlah yang telah dibelanjakan untuk membayar jasa yang telah dilaksanakan pihak ketiga (LS barang dan jasa pihak ketiga). f. Buku Pembantu Pajak, digunakan untuk mencatat pajak PPn yang dibayar pada saat membeli barang, atau mencatat PPh yang dipotong pada saat pembayaran gaji pegawai negeri.

13


PA/Kuasa PA


Dokumen Belanja

Verifikasi

BKU Pengeluaran

Buku Pembantu Pengeluaran Per Rincian Objek

Buku Pembantu Kas Tunai

Buku Pembantu Simpanan/Bank


Buku Pembantu Pajak


Lembar Kerja 2 Tabel 2.1 Kertas Kerja Kelompok

No

Aktitvitas pada Bagan arus Pelaksanaan Belanja

Kegiatan Pengendalian

Bagan Arus Pelaksanaan Belanja 1

PPTK mengajuka nota permintaan dana untuk melaksanakan kegiatan kepada penguna anggaran

2

Penggun Anggaran memverifikasi Nota Permintaan Dana terhadap kebenaran dan kewajiban

3

Pengguna Anggaran membuat memo persetujuan atas Nota Permintaan Dana tersebut dan memberikannya kepada bendahara pengeluaran

4

Bendahara pengeluaran memberikan uang sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam memo persetujuan

5

Bendahara Pengeluaran mencatat pengeluaran tersebut pada Buku Panjar

1

PPT mengarsipkan dokumen-dokumen terkait dengan pengeluaran belanja lalu menyerahkannya ke Bendahara Pengeluaran

2

Bendahara pengeluaran memverifikasi dokumendokumen belanja terhadap kebenaran dan kewajaranya

3

Bendahara Pengeluaran mencatat pelaksanaan belanja pada:

Bagan Arus Pelaksanaan Belanja 2(Lanjutan)

a. Buku Kas umum b. Buku Pembantu Pengeluaran per Rincian Objek c. Buku Pembantu Kas Tunai d. Buku Pembantu Simpanan Bank e. Buku Pembantu Panjar f. Buku Pembantu Pajak

14



2.7 Contoh Hasil Kegiatan Tabel 2.2

No

Aktitvitas pada Bagan arus Pelaksanaan Belanja

Kegiatan Pengendalian

Bagan Arus Pelaksanaan Belanja 1

PPTK mengajuka nota permintaan dana untuk melaksanakan kegiatan kepada penguna anggaran

• •

Pemisahan fungsi Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting

2

Penggun Anggaran memverifikasi Nota Permintaan Dana terhadap kebenaran dan kewajiban

• •

Pemisahan fungsi Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting

3

Pengguna Anggaran membuat memo persetujuan atas Nota • Permintaan Dana tersebut dan memberikannya kepada • bendahara pengeluaran

Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting Pemisahan fungsi;

4

Bendahara pengeluaran memberikan uang sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam memo persetujuan

•

Pengendalian fisik atas aset

5

Bendahara Pengeluaran mencatat pengeluaran tersebut pada Buku Panjar

•

Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;

2.8 Ringkasan Materi Sistim Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Sistim Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Unsur SPIP terdiri dari: 1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment) Pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat. 2. Penilaian Risiko (Risk Assessment) Pengendalian intern harus memberikan penilaian risiko yang dihadapi unit organisasi, baik dari luar maupun dari dalam.

15



3. Kegiatan Pengendalian (Control Activities) Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan pengendalian organisasi. 4. Informasi dan Komunikasi (Information and Communications) Informasi dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan instansi pemerintah dan pihak lain yang membutuhkan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu, sehingga memungkinkan pimpinan instansi pemerintah melaksanakan pengendaliandan tanggung jawabnya. 5. Pemantauan (Monitoring) Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan review lainnya dapat segera ditindaklanjuti.

16


TOPIK 3

SISTIM DAN PROSEDUR PENERIMAAN KAS DI SKPD

Sistem Dan Prosedur Penerimaan Kas SKPD

3.1 Tujuan, Waktu, Kata Kunci, Metode dan Media

Tujuan

Peserta mampu memahami sisdur penerimaan, penyetoran, pembukuan, dan pertanggungjawaban bendahara penerimaan di SKPD Peserta dapat membukukan dan menyusunan laporan pertanggungjawab penerimaan SKPD


Kata Kunci

Bendahara penerimaan Surat Tanda Setoran (STS) Buku Penerimaan dan Penyetoran Laporan Pertanggungjawaban Administratif/Fungsional

• •


• • • •

Flipt Chart, Spidol, Pinboard Laptop

Metode

Media

Bahan Bacaan

18

• • • •

• • •

LCD Latihan Kasus Kertas Kerja





Diskusi & Tanya jawab Terkait Hasil Pekerjaan Rumah Peserta

2

Pemaparan Materi

3

4

(20 menit) (20 menit) Kerja Kelompok Mengerjakan Simulasi Kasus

(110 menit) Evaluasi dan Penilaian Kerja Kelompok

(20 menit) 5

Presentasi Kelompok

6

Kesimpulan

(30 Menit)

(25 menit)

3.3 Penjelasan Kegiatan 1. Diskusi & Tanya jawab Terkait Hasil Pekerjaan Rumah Peserta ( 20 Menit) Tujuan:

Untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta tentang sistim dan prosedur penerimaan kas di SKPD

1. Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam kegiatan ini dan kaitanya dengan kegiatan sebelumnya 2. Fasilitator mengumpulkan tugas rumah peserta, kemudian mengambil sampel 4 lembar jawaban. 3. Meminta kepada peserta yang lembar jawabannya terpilih untuk menjelaskan jawaban mereka. 4. Fasilitator meminta pendapat peserta lain untuk memberikan komentar/saran terhadap jawaban peserta lain yang dijadikan sampel kemudian Fasilitator merangkum pendapat dari para peserta.

19



Kegiatan 2: Pemaparan Materi (20 Menit) Tujuan :

Untuk membangun pemahaman bersama tentang sistim dan prosedur penerimaan kas di SKPD

1. Fasilitator menjelaskan penerimaan kas yang terkait dengan pendapatan dan pembiayaan dan memberikan penekanan pada penerimaan kas melalui bendahara. 2. Menjelaskan ketentuan hukum tentang pelaksanaan anggaran pendapatan. 3. Menjelaskan secara umum tentang sisdur penerimaan, penyetoran, pembukuan, dan pertanggungjawaban SKPD termasuk Dokumen dan buku catatan yang digunakan . 4. Setelah memberikan pemaparan secara umum fasilitator memberikan kesempatan tanya jawab kepada peserta. Kegiatan 3: Kerja Kelompok: Latihan Kasus (110 Menit) Tujuan :

Agar peserta mampu melakukan pembukuan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan SKPD

dan

menyusun

laporan

1. Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan pada sesi ini. 2. Membagikan Kasus dan Lembar Kerja untuk setiap peserta 3. Meminta kepada peserta membentuk 5 kelompok berdasarkan tempat duduk (metode pembagian kelompok diserahkan kepada fasilitator) 4. Berdasarkan kasus yang diserahkan fasilitator menjelaskan instruksi pengerjaaan kasus diantaranya peserta diminta melakukan a. pencatatannya ke dalam: • Buku Penerimaan dan Penyetoran untuk Januari-Februari 2011 • Register STS untuk Januari-Februari 2011. b. Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan untuk akhir bulan Januari dan Februari 2011, dengan asumsi tidak terdapat bendahara penerimaan pembantu pada Dinas Perhubungan. 5. Fasilitator mendampingi setiap kelompok dalam mengerjakan tugas Kegiatan 4: Evaluasi dan Penilaian Kerja Kelompok (20 Menit) Tujuan :

Agar peserta mampu menganalisa masalah yang terkait dengan pembukuan, penyusunan laporan pertanggunjawaban dan memberikan solusinya.

1. Fasilitator meminta kepada masing-masing kelompok menyerahkan lembar kertas kerja kepada kelompok yang ditentukan oleh fasilitator. 2. Peserta diminta melakukan evaluasi dan menilai hasil kerja kelompok lain. 3. Peserta menuliskan jawaban yang salah dari kelompok lain berserta argumentasinya pada flipchart. 4. Peserta siap untuk melakukan presentasi. 5. Fasilitator mendampingi setiap kelompok dalam mengerjakan tugas 20




Agar peserta mampu menyampaikan/mempresentasikan terkait dengan permasalahan pembukuan, penyusunan laporan pertanggunjawaban dan memberikan solusinya.

1. Setiap kelompok akan menunjuk 1 orang sebagai wakil kelompok yang akan melakukan presentasi. 2. Karena keterbatasan waktu fasilitator memilih 3 kelompok untuk melakukan presentasi, presentasi dibatasi maksimal 9 menit. 3. Fasilitator memberikan kesempatan tanya jawab antar kelompok dalam batas waktu yang ditentukan. 4. Fasilitator merangkum hasil presentasi masing-masing kelompok. Kegiatan 6. Rangkuman /Kesimpulan Tujuan :

Peserta dapat memahami secara baik tentang sistim dan prosedur penerimaan kas di SKPD


3.4 Lembar Kerja/Media 1. Latihan kasus, 2. Kertas kerta, Flipchart dan 3. spidol dalam rangka membuat resume hasil diskusi.

3.5 Catatan Untuk Fasilitator 1. Fasilitator memberikan intruksi kepada peserta agar membaca materi topik dan mengerjakan soal latihan pada topik berikutnya 2. Fasilitator diharapkan memeriksa, menilai dan menyerahkan kembali setiap tugas peserta .

21



3.6 Lembar kerja 1: Latihan Kasus Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan pada bulan Januari-Februari Tahun 2011 memiliki transaksi sebagai berikut: Tabel 3.1

Tanggal 2011 Januari

2011 Februari

Uraian

Kodrek

3

Menerima secara tunai Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp2.500.000,-

4.1.2.01.02

TBP No. 01/Jan/11

3

Menyetorkan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp2.500.000,- ke Rekening Kasda.

4.1.2.01.02

STS No. 01/Jan/11

7

Menerima Retribusi Ijin Trayek sebesar Rp15.000.000,- yang diterima melalui rekening Bendahara Penerimaan

4.1.2.03.01

TBP No. 02/Jan/11

10

Menyetor Retribusi Ijin Trayek sebesar Rp15.000.000,- ke Rekening Kasda.

4.1.2.03.01

STS No. 02/Jan/11

17

Menerima Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp1.235.000,-

4.1.2.01.02

TBP No. 03/Jan/11

18

Menyetor Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp1.235.000,ke Rekening Kasda.

4.1.2.01.02

STS No. 03/Jan/11

19

Diterima bukti setoran Retribusi Ijin Trayek sebesar Rp5.000.000,- dari pembayaran retribusi, yang disetor pembayar secara langsung ke rekening bendahara penerimaan Dishub.

4.1.2.03.01

Slip Setoran Tgl 19 Jan 2011

19

Mentransfer/memindahbukukan Retribusi Ijin Trayek sebesar Rp5.000.000,- dari rekening bendahara penerimaan Dishub ke rekening Kasda.

4.1.2.03.01

STS No. 04/Jan/11

21

Diterima bukti setoran Retribusi Ijin Trayek sebesar Rp7.000.000,- dari pembayaran retribusi, yang disetor pembayar secara langsung ke rekening Kasda pada tanggal 21 Jan 2011.

4.1.2.03.01

Slip Setoran Tgl. 21 Jan 2011

31

Menerima Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp2.150.000,-

4.1.2.01.02

TBP No. 05/Jan/11

1

Menyetor Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (yang diterima pada tanggal 31 Jan 2011) sebesar Rp2.150.000,-

4.1.2.01.02

8

Menerima Retribusi Ijin Trayek sebesar Rp10.000.000,-

4.1.2.03.01

8

Menyetor Retribusi Ijin Trayek sebesar Rp10.000.000,- ke Rekening Kasda.

4.1.2.03.01

16

Menerima Retribusi Ijin Trayek sebesar Rp5.000.000,-. Jumlah yang seharusnya diterima sebesar Rp7.500.000,- (terdapat kekurangan bayar sebesar Rp2.500.000,-)

4.1.2.03.01

17

Menerima kekurangan pembayaran Retribusi Ijin Trayek sebesar Rp2.500.000,-.

4.1.2.03.01

25

Menerima Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp750.000,-

4.1.2.01.02

25

Menyetor Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp750.000,-

4.1.2.01.02

Berdasarkan transaksi tersebut di atas, buatlah: 22


No. Bukti


1. Pencatatannya ke dalam: a. Buku Penerimaan dan Penyetoran untuk Januari-Februari 2011 b. Register STS untuk Januari-Februari 2011. 2. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan untuk akhir bulan Januari dan Februari 2011, dengan asumsi tidak terdapat bendahara penerimaan pembantu pada Dinas Perhubungan. Gambar 3.1 Lembar Kerja 2: Kertas Kerja

23



Gambar 3.2

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ADMINISTRATIF BENDAHARA PENERIMAAN SKPD : PERIODE : A. Penerimaan 1. Tunai melalui bendahara penerimaan 2. Tunai melalui pembantu

bendahara

Rp penerimaan Rp

3. Melalui ke rekening bendahara penerimaan

Rp

4. Melalui ke rekening kas umum daerah

Rp

B. Jumlah penerimaan yang harus disetorkan

Rp

C. Jumlah penyetoran

Rp

D. Saldo Kas di Bendahara

24

1.

Bendahara Penerimaan

Rp

2.

Bendahara Penerimaan Pembantu

Rp

3.

dst ......

Rp

Menyetujui: Pengguna Anggaran

........., tanggal ............... Bendahara Penerimaan

(Tanda Tangan)

(Tanda Tangan)

(Nama Jelas) NIP.

(Nama Jelas) NIP.



3.7 Contoh Hasil Kegiatan Gambar 3.3 PEMERINTAH PROVINSI MAJU MAKMUR BUKU PENERIMAAN DAN PENYETORAN BENDAHARA PENERIMAAN SKPD Periode

: Dinas Perhubungan : Januari 2011 Penerimaan

No.

1

Tgl.

2

Cara

No.Bukti

Kode Rekening

Pembayaran

3

Penyetoran

4

Jumlah

Uraian

5

(Rp)

6 Retribusi Pengujian

7 2.500.000

8

1

3/1

TBP No. 01/Jan/11

Tunai

4.1.2.01.02

2

7/1

TBP No. 02/Jan/11

Tunai

4.1.2.03.01

Retribusi Ijin Trayek

15.000.000

17/1

TBP No. 03/Jan/11

Tunai

4.1.2.01.02

Retribusi Pengujian Kendaraan

1.235.000

Transfer ke Rek Bendahara Penerimaan Transfer langsung ke Rek Kasda Tunai

4.1.2.03.01


5.000.000

19/1

4.1.2.03.01


7.000.000

21/1

4.1.2.01.02

Retribusi Pengujian Kendaraan JUMLAH TOTAL

2.150.000

4 5 6

19/1

TBP No. 04/Jan/11

7

21/1


8

31/1

TBP No. 05/Jan/11

32.885.000

(1) Saldo kas akhir bulan lalu yang belum disetor : Rp.............................. (2) Jumlah penerimaan bulan ini (3) Jumlah yang harus disetor (1 + 2 ) (4) Jumlah yang disetorkan bulan ini (5) Saldo kas akhir bulan ini (3 – 4)

: Rp32.885.000 : Rp32.885.000 : Rp30.735.000 : Rp 2.150.000

Terdiri atas: a. Tunai sebesar : Rp2.150.000 b. Bank sebesar : Rp........................... c. Lainnya : Rp...........................

Mengetahui/Menyetujui: Pengguna Anggaran


............................... NIP.

................................. NIP.


No.STS

9

Jumlah

Ket.

(Rp)

10

3/1

STS No. 01/Jan/11

2.500.000

10/1

STS No. 02/Jan/11

15.000.000

18/1

STS No. 03/Jan/11 STS No. 04/Jan/11

1.235.000


7.000.000

Kendaraan

3

25

Tgl.

5.000.000

30.735.000

11


PEMERINTAH PROVINSI RIAU REGISTER STS

SKPD Periode

: Dinas Perhubungan : Januari 2011

No.

No. STS

Tanggal

1

2

3

1

STS No.

Kode

5

4.1.2.01.02

Retribusi Pengujian

3/1

3

4

5

STS No. 02/Jan/11 STS No. 03/Jan/11

STS No. 04/Jan/11 Slip Setoran

10/1 18/1

19/1

21/1

(Rp)

4

4.1.2.03.01

2.500.000

4.1.2.03.01

4.1.2.03.01

7


Retribusi Ijin

15.000.000


Trayek 4.1.2.01.02

Penyetor

6

Kendaraan

01/Jan/11 2

Jumlah

Uraian

Rekening


1.235.000


5.000.000


7.000.000

Bendahara Penerimaan Bendahara Penerimaan Pembayar Retribusi

JUMLAH TOTAL 30.735.000

Mengetahui/Menyetujui:

........., tanggal ...............

Pengguna Anggaran

26


...................................

.........................................

NIP.

NIP.


Ket. 8


SKPD Periode

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ADMINISTRATIF / FUNGSIONAL BENDAHARA PENERIMAAN : Dinas Perhubungan : Januari 2011

*)

A. Jumlah penerimaan Bulan ini : Rp32.885.000 1. Tunai melalui bendahara penerimaan. Rp20.885.000 2. Tunai melalui bendahara penerimaan pembantu Rp. ............. 3. Melalui rekening bendahara penerimaan Rp 5.000.000 4. Melalui rekening bendahara penerimaan pembantuRp. ............. 5. Melalui rekening kas umum daerah Rp 7.000.000 B. Jumlah penerimaan sampai dengan Bulan lalu bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu

Rp -

C. Jumlah penerimaan sampai dengan Bulan ini (A + B)

Rp32.885.000

D. Jumlah penyetoran Bulan ini 1. Bendahara penerimaan 2. Bendahara penerimaan pembantu

Rp30.735.000 Rp. ..............

Rp30.735.000

E. Jumlah penyetoran sampai dengan Bulan lalu bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu

Rp -

F. Jumlah penyetoran sampai dengan Bulan ini (D + E)

Rp30.735.000

G. Jumlah yang belum disetor sampai dengan bulan ini bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu (C-F) Rp 2.150.000 H. Saldo Kas akhir bulan ini 1. Bendahara Penerimaan 2. Bendahara Penerimaan Pembantu ...... 3. Bendahara Penerimaan Pembantu ...... 4. dst ...... Mengetahui: Pengguna Anggaran

Rp 2.150.000 Rp. ............. Rp. ............. Rp. .............


............................... NIP. *)

27

coret yang tidak perlu


Rp 2.150.000

............................. NIP.


PEMERINTAH PROVINSI RIAU BUKU PENERIMAAN DAN PENYETORAN BENDAHARA PENERIMAAN SKPD Periode

: Dinas Perhubungan : Februari 2011 Penerimaan

No.

1

Tgl.

No.Bukti

Cara Pembayaran

2

3

4

1

Penyetoran

Kode Rekening

Uraian

5

4.1.2.01.02

Jumlah

Tgl.

(Rp)

6

7

Retribusi Pengujian

No.STS

8

½

Kendaraan

9

STS No.

Jumlah

10

2.150.000

01/Feb/11

2

8/2

TBP No. 01/Feb/11

Tunai

4.1.2.03.01


10.000.000

3

16/2

Tunai

4.1.2.03.01


5.000.000

4

17/2

TBP No. 02/Feb/11 TBP No. 03/Feb/11

Tunai

4.1.2.03.01


2.500.000

TBP No. 04/Jan/11

Tunai

8/2

STS No.

10.000.000

02/Feb/11

5 6 7

25/2

4.1.2.01.02


JUMLAH TOTAL

18.250.000

(1) Saldo kas akhir bulan lalu yang belum disetor : Rp 2.150.000 (2) Jumlah penerimaan bulan ini

: Rp 18.250.000

(3) Jumlah yang harus disetor (1 + 2 ) (4) Jumlah yang disetorkan bulan ini (5) Saldo kas akhir bulan ini (3 – 4) Terdiri atas: a) Tunai sebesar : Rp b) Bank sebesar : Rp.c) Lainnya

28

: Rp 20.400.000 : Rp 20.400.000 : Rp -

: Rp-

Mengetahui/Menyetujui: Pengguna Anggaran


............................... NIP.

................................. NIP.


17/2

STS No. 03/Feb/11

7.500.000

25/2

STS No. 04/Feb/11

750.000

750.000

Ket.

(Rp)

20.400.000

11


PEMERINTAH PROVINSI RIAU REGISTER STS

SKPD Periode

: Dinas Perhubungan : Februari 2011

No.

No. STS

Tanggal

Kode Rekening

Uraian

1

2

3

4

5

1

STS No.

½

4.1.2.01.02

STS No.

8/2

4.1.2.03.01

6

Retribusi Pengujian

2.150.000

4

STS No. 03/Feb/11 STS No. 04/Feb/11


Bendahara

10.000.000


17/2

4.1.2.03.01


7.500.000


25/2

4.1.2.01.02


JUMLAH TOTAL

Mengetahui/Menyetujui:

750.000


20.400.000

........., tanggal ...............

Pengguna Anggaran

29

7

Penerimaan

02/Feb/11 3

Penyetor

(Rp)

Kendaraan

01/Feb/11 2

Jumlah


...................................

.........................................

NIP.

NIP.


Ket. 8


SKPD Periode

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ADMINIS TRATIF / FUNGSIONAL BENDAHARA PENERIMAAN : Dinas Perhubungan : Februari 2011

*)

A. Jumlah penerimaan Bulan ini : Rp 18.250.000 1. Tunai melalui bendahara penerimaan. Rp 18.250.000 2. Tunai melalui bendahara penerimaan pembantu Rp. ............. 3. Melalui rekening bendahara penerimaan Rp 4. Melalui rekening bendahara penerimaan pembantuRp. ............. 5. Melalui rekening kas umum daerah Rp B. Jumlah penerimaan sampai dengan Bulan lalu bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu

Rp 32.885.000

C. Jumlah penerimaan sampai dengan Bulan ini (A + B)

Rp 51.135.000

D. Jumlah penyetoran Bulan ini 1. Bendahara penerimaan 2. Bendahara penerimaan pembantu

Rp 20.400.000 Rp 20.400.000 Rp. ..............

E. Jumlah penyetoran sampai dengan Bulan lalu bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu

Rp 30.735.000

F. Jumlah penyetoran sampai dengan Bulan ini (D + E)

Rp 51.135.000

G. Jumlah yang belum disetor sampai dengan bulan ini bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu (C-F) Rp H. Saldo Kas akhir bulan ini 1. Bendahara Penerimaan 2. Bendahara Penerimaan Pembantu ...... 3. Bendahara Penerimaan Pembantu ...... 4. dst ...... Mengetahui: Pengguna Anggaran

Rp Rp. ............. Rp. ............. Rp. .............


............................... NIP. *)

30

coret yang tidak perlu


Rp -

............................. NIP.


3.8 Ringkasan Materi Prosedur penerimaan dan penyetoran pendapatan Prosedur pelaksanaan penerimaan pendapatan di SKPD merupakan serangkaian langkah-langkah tindakan atau kegiatan yang dimulai dari diterimanya Surat Ketetapan Pajak (SKP) daerah dan/atau Surat Ketetapan Retribusi (SKR) sampai dengan penyetorannya ke kas umum daerah oleh bendahara penerimaan. Langkah-langkah tersebut dapat dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Pengguna Anggaran (PA menyerahkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP) dan/atau Surat Ketetapan Retribusi (SKR) kepada bendahara penerimaan dan wajib pajak/retribusi. 2. Wajib pajak/retribusi membayarkan sejumlah uang yang tertera dalam SKP/SKR kepada Bendahara Penerimaan. Di dalam prakteknya, wajib pajak/retribusi dimungkinkan untuk menyetor ke rekening bendahara penerimaan SKPD bahkan dapat juga langsung menyetorkan ke rekening kas daerah, tergantung dari aturan pembayaran yang berlaku di pemda yang bersangkutan. 3. Bendahara penerimaan memverifikasi kesesuaian jumlah uang yang diterimanya dengan dokumen SKP/SKR. 4. Setelah diverifikasi, bendahara penerimaan memberikan surat tanda Bukti Pembayaran/Bukti Lain yang Sah kepada wajib pajak/retribusi. 5. Bendahara penerimaan menyiapkan bukti setor berupa STS dan menyetorkan uang yang diterimanya beserta STS ke Bank yang ditunjuk untuk penyetoran pendapatan ke rekening kas daerah. 6. Bank membuat nota kredit dan mengotorisasi STS, kemudian bank menyerahkan kembali STS yang sudah diotorisasi kepada bendahara penerimaan. Sedangkan nota kredit diserahkan Bank kepada BUD. Prosedur penerimaan dan penyetoran pendapatan bagi bendahara penerimaan secara ringkas dapat digambarakan pada Bagan Alir Prosedur Penerimaan dan Penyetoran Pendapatan SKP berikut ini:

31



Pelaksanaan Pendapatan Daerah - Bendahara Penerimaan

Gambar 3.4

Uraian

1. Pengguna Anggaran menyerahkan SKP Daerah/SKR kepada Bendahara Penerimaan dan Wajib Pajak/Retribusi.

3. Wajib Pajak/Retribusi membayarkan sejumlah uang yang tertera dalam SKP Daerah/SKR kepada Bendahara Penerimaan.

WP/Retribusi

SKP Daerah/SKR

Uang

SKP Daerah/SKR

Uang

Verifikasi

5. Setelah diverifikasi, Bendahara Penerimaan akan menerbitkan STS dan Surat Tanda Bukti Lain yang Sah.

7. Bank membuat Nota Kredit dan mengotorisasi STS. Bank kemudian menyerahkan kembali STS kepada Bendahara Penerimaan. Nota Kredit disampaikan kepada BUD.

Bank

SKP Daerah/ SKR

4. Bendahara Penerimaan memverifikasi kesesuaian jumlah uang yang diterimanya dengan dokumen SKP Daerah/SKR yang diterimanya dari Pengguna Anggaran.

6. Bendahara menyerahkan Tanda Bukti Pembayaran/Bukti Lain yang Sah kepada Wajib Pajak/Retribusi dan menyerahkan uang yang diterimanya tadi beserta STS kepada Bank.

PPKD/Pengguna Anggaran


Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti Lain yang Sah

Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti Lain yang Sah

STS Uang

STS Uang

Nota Kredit STS NOTA KREDIT

STS NOTA KREDIT

Prosedur penerimaan dan penyetoran pendapatan sebagaimana diuraikan di atas berlaku juga bagi bendahara penerimaan pembantu SKPD.

32



Prosedur (Tata Cara) Pembukuan dan Pertanggungjaawaban Bendahara Penerimaan SKPD Bendahara penerimaan harus membukukan/mencatat setiap transaksi penerimaan pendapatan dan penyetorannya ke bank dalam Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan. Pembukuan tersebut dilakukan berdasarkan bukti transaksi yang dilakukan, antara lain berupa dokumendokumen berikut ini: 1. 2. 3. 4.

Surat Tanda Bukti Pembayaran Nota Kredit Bukti Penerimaan Yang Sah, dan Surat Tanda Setoran (STS)

Berdasarkan pencatatan/penatausahaan Bendahara Penerimaan menyampaikan pertanggungjawaban paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.Terdapat dua jenis pertanggungjawaban yang harus dibuat yaitu pertanggungjawaban administratif dan pertanggungjawaban fungsional. Pada dasarnya format dan isi pertanggungjawaban administratif dan pertanggungjawaban fungsional adalah sama, perbedaannya hanya kepada siapa pertanggungjawaban tersebut disampaikan. Pertanggungjawaban administratif disampaikan kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD.Sedangkan pertanggungjawaban fungsional disampaikan kepada PPKD selaku BUD secara ringkas proses pencatatan dan pertanggungjawaban bendahara dapat digambarkan secara ringkas pada bagan arus berikut ini:

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bendarara Penerimaan Gambar 3.5 Uraian

33


1. Berdasarkan dokumen SKP Daerah, SKR, STS, dan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti Lain yang Sah, Bendahara Penerimaan melakukan pentatausahaan penerimaan.

SKP Daerah, SKR, STS, dan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti Lain yang Sah

2. Dari proses penatausahaan penerimaan, Bendahara Penerimaan akan menghasilkan dokumen sebagai berikut : - BKU Penerimaan - Buku Pembantu (Rincian Objek Penerimaan) - Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian

BKU Penerimaan

PPK-SKPD

Buku Pembantu

Buku Rekapitulasi

3. Berdasarkan ketiga dokumen tadi ditambah dokumen SPJ Penerimaan Pembantu, PANDUAN BAGI PELATIH PENATAUSAHAAN PERBENDAHARAAN DAERAH Kementerian Penerimaan Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Bendahara membuat SPJ Penerimaan.

Pengguna Anggaran

BUD

- BKU Penerimaan - Buku Pembantu (Rincian Objek Penerimaan) Sistem Dan Prosedur - BukuPenerimaan RekapitulasiKas SKPD Penerimaan Harian

3. Berdasarkan ketiga dokumen tadi ditambah dokumen SPJ Penerimaan Pembantu, Bendahara Penerimaan membuat SPJ Penerimaan. Lampiran SPJ Penerimaan: - BKU - Buku Pembantu Per Rincian Objek Penerimaan - Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian - Buku Penerimaan lain yang sah 4. Bendahara Penerimaan menyerahkan SPJ Penerimaan kepada PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

SPJ Penerimaan Tanggal 10 bulan berikutnya

SPJ Penerimaan

5. PPK-SKPD menyerahkan SPJ Penerimaan kepada Pengguna Anggaran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Tanggal 10 bulan berikutnya

SPJ Penerimaan Tanggal 10 bulan berikutnya SPJ Penerimaan

6. Setelah diotorisasi, Pengguna Anggaran menyerahkan SPJ Penerimaan kepada BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 7. Dalam rangka rekonsiliasi penerimaan, BUD memverifikasi, mengevaluasi, dan menganalisi SPJ Penerimaan. 8. Kemudian, BUD mengesahkan SPJ Penerimaan. 9. BUD menyerahkan Surat Pengesahan SPJ kepada Pengguna Anggaran.

34


Dilakukan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan

Verifikasi, Evaluasi, dan Analisis

Surat Pengesahan SPJ Surat Pengesahan SPJ

TOPIK 4

SISTIM DAN PROSEDUR PENERIMAAN KAS DI PPKD

Sistem Dan Prosedur Penerimaan Kas PPKD

4.1 Tujuan, Waktu, Kata Kunci, Metode dan Media Peserta mampu memahami prosedur penerimaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban bendahara penerimaan PPKD. Tujuan

2 sesi (@45 menit) Waktu

Kata Kunci


• •


• • •

Flipt Chart, Spidol, Pinboard

Metode

Media

Bahan Bacaan

36

• • • •

• •

Laptop LCD





2

3

Curah Pendapat

Pemaparan Materi

Diskusi Kelompok

(5 menit)

(10 menit)

(30 menit)

4

5

Presentasi

Kesimpulan

(35 Menit)

(10 menit)

4.3 Penjelasan Kegiatan 1 & 2 : Curah Pendapat dan Pemaparan Materi (15 Menitt) Tujuan :

Untuk mengetahui pemahaman peserta mengenai prosedur penerimaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban bendahara penerimaan PPKD.

1. Fasilitator Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam kegiatan ini dengan mengaitkan hasil pembahasan sebelumnya. 2. Menanyakan kepada peserta – apa yang peserta pahami tentang prosedur penerimaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban bendahara penerimaan PPKD. 3. Setelah semua peserta mengutarakan ide mereka, Fasilitator merangkum input2 tersebut. 4. Fasilitator memberikan pemamaparan secara umum tentang prosedur penerimaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban bendahara penerimaan PPKD. Kegiatan 2: Diskusi kelompok (30 menit) Tujuan :

Setelah melaksanakan kegiatan ini peserta diharapakan memahami prosedur penerimaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban bendahara penerimaan PPKD.

1. Fasilitator menjelaskan tentang hal yang akan didiskusikan oleh peserta dengan menggunakan flipchart/powerpoint. Penjelasan mengenai tugas yang harus dikerjakan dan durasi diskusi dituliskan dalam flipchart. 2. Peserta akan dibagi ke dalam 4 kelompok berdasarkan no urut absen peserta . 3. Setiap kelompok diminta untuk mendiskusikan tentang perbandingan sisdur penerimaan, penyetoran, pembukuan, dan pertanggungjawaban bendahara di SKPD dengan PPKD dan menyusun bahan paparan yang akan disampaikan dalam pleno, Fasilitator mendampingi setiap kelompok dalam mengerjakan tugas. 4. Peserta menuliskan hasil diskusi dalam kertas flipchart.

37





1. Setiap kelompok akan menunjuk 1 orang sebagai wakil kelompok yang akan melakukan presentasi. 2. Presentasi per kelompok dilakukan maksimal 7 menit 3. Fasilitator memberikan kesempatan tanya jawab antar kelompok dalam batas waktu yang ditentukan . 4. Fasilitator merangkum hasil presentasi masing-masing kelompok Kegiatan 4. Rangkuman /Kesimpulan (10 Menit) Tujuan :

peserta dapat memaha,i secara baik tentang prosedur penerimaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban bendahara penerimaan PPKD baik permasalahan maupun solusinya


4.4 Media 1. 2. 3. 4. 5.

Flipt Chart, Spidol, Pinboard Laptop LCD

4.5 Catatan Fasilitator 1. Fasilitator perlu menekankan akuntanbiltas dalam prose penerimaan pendapatan daerah terutama yang terkait penerimaan melalui bendahara penerimaan. 2. Fasilitator mengingatkan kembali kembali kepada peserta tentang pentingnya penyetoran penerimaan pendapatan tepat waktu. 3. Fasilitator menugaskan kepada peserta membaca handbook, peraturan terkini dan menjawab soal latihan pada topik berikutnya.

38



4.6 Ringkasan Materi Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas di PPKD Sistem dan prosedur penerimaan pendapatan dan pembiayaan di PPKDadalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari penerimaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD pada bendahara penerimaan PPKD. Penerimaan yang dikelola PPKD dapat berupa pajak daerah, pendapatan dana perimbangan, pendapatan lain-lain yang sah, dan pembiayaan penerimaan. Penerimaan-penerimaan tersebut diterima secara langsung di Kas Umum Daerah. Prosedur Pembukuan Bendahara Penerimaan PPKD Pembukuan penerimaan pendapatan dan pembiayaan di Bendahara Penerimaan PPKD dimulai dari saat bendahara penerimaan PPKD menerima informasi dari BUD/Kuasa BUD mengenai adanya penerimaan di rekening kas umum daerah. Langkah-langkah pencatatannya adalah sebagai berikut: 1. Berdasarkan Nota kredit atau Bukti Penerimaan Lain yang sah, bendahara penerimaan PPKD mencatat bukti penerimaan tersebut ke dalam Buku Penerimaan PPKD, pada bagian kolom tanggal dan kolom nomor bukti. 2. Kemudian bendahara penerimaan PPKD mengidentifikasi dan mencatat jenis dan kode rekening pendapatan. 3. Setelah itu, bendahara penerimaan PPKD mencatat nilai transaksi pada kolom jumlah. Bendahara penerimaan PPKD menggunakan Buku Penerimaan PPKD untuk membukukanpendapatan yang diterimanya. Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan ke dalam buku tersebut antara lain berupa: 1. Nota Kredit 2. Bukti Penerimaan Lainnya Yang Sah Prosedur pembukuan penerimaan pendapatan dan pembiayaan di Bendahara Penerimaan PPKD dapat digambarkan dalam bagan alir berikut.

39



Gambar 4.1

PEMBUKUAN PENERIMAAN PPKD Uraian

BENDAHARA PENERIMAAN PPKD Proses Penerimaan di kas umum daerah yang telah diatur dalam PerKDH mengenai system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

Bendahara penerimaan PPKD menerima Nota Kredit/bukti lain yang sah dari penyetoran melalui rekening kas daerah.

Berdasarkan Nota Kredit/bukti lain yang sah Bendahara Penerimaan PPKD mencatat penerimaan di Rekening kas umum daerah itu pada Buku Penerimaan PPKD

Hasil akhir dari proses ini adalah Buku Pendapatan PPKD .

NOTA KREDIT / BUKTI LAIN YANG SAH

MELAKUKAN PENGISIAN BUKU PENERIMAAN PPKD

BUKU PENERIMAAN PPKD

Penyusunan dan Penyampaian Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan PPKD. Bendahara penerimaan PPKDmempertanggungjawabkan pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya kepada PPKDsetiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pertanggungjawaban tersebut berupa Buku Penerimaan PPKDyang telah dilakukan penutupan pada akhir bulan, dilampiri dengan bukti-bukti pendukung yang sah dan lengkap. Langkah-langkah penyusunan dan penyampaian pertanggungjawaban bendahara penerimaan PPKDadalah sebagai berikut: 1. Bendahara penerimaan PPKD melakukan penutupan Buku Penerimaan PPKD dan melakukan rekapitulasi perhitungan. 2. Bendahara penerimaan PPKD menyiapkanbukti-bukti penerimaan yang sah dan lengkap. 3. Bendahara penerimaan PPKD menyampaikan Buku Penerimaan PPKD yang telah dilakukan penutupan dilampiri dengan bukti penerimaan yang sah dan lengkap kepada PPKD, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Berikut adalah bagan alir yang menggambarkan proses penyusunan dan penyampaian pertanggungjawaban bendahara penerimaan PPKD.

40



Gambar 4.2

Penyampaian Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan PPKD Uraian

PPKD

Fungsi Verifikasi

Berdasarkan Buku Pendapatan PPKD dan Bukti penerimaan yang sah Bendahara Penerimaan PPKD menyusun Pertang-gungjawabannya

Buku Pendapatan PPKD

Bukti Penerimaan yang sah

Bendahara Penerimaan PPKD menyerahkan Pertanggungjawaban bendahara penerimaan PPKD kepada fungsi verifikasi PPKD

Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan PPKD

Dilakukan proses verifikasi, evaluasi dan analisis untuk mendapatkan informasi pendapatan PPKD yang sinkron dan kredibel

PPKD melakukan menandatangani pertanggungjawaban bendahara penerimaan sebagai bentuk persetujuan

41

Bendahara Penerimaan PPKD

Proses verifikasi Pertanggungjawaban bendahara penerimaan PPKD

Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan

Pertanggungjawaban Bendahara


Pertanggungjawaban Bendahara

TOPIK 5

SISTIM DAN PROSEDUR PENGELUARAN KAS DI SKPD

Sistem Dan Prosedur Pengeluaran Kas SKPD

5.1 Tujuan, Waktu, Kata Kunci, Metode dan Media Peserta mampu memahami dan mampu menjelaskan tentang prosedur pembayaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran SKPD Tujuan

Peserta dapat membukukan dan menyusunan laporan pertanggungjawab Pengeluaran SKPD


Kata Kunci

Metode

Media

Bahan Bacaan

43


• • •

Curah pendapat Diskusi kelompok dan pemaparan Latihan kasus

• • •

Flipt Chart, Spidol, Metaplan

• • • •

• • •

Pinboard Laptop LCD

• •

Latihan Kasus Kertas Kerja





Diskusi & Tanya jawab Terkait Hasil Pekerjaan Rumah Peserta

2

Kegiatan 2: Pemaparan Materi

3

Kegiatan 3: Kerja Kelompok Mengerjakan Simulasi Kasus

4

Evaluasi dn Penilaian Kerja Kelompok

5

Presentasi Kelompok

6

Kesimpulan

(20 menit)

(25 menit)

(225 menit)

(80 menit)

(70 menit)

(20 menit)

5.3 Penjelasan Kegiatan 1. Diskusi & Tanya jawab Terkait Hasil Pekerjaan Rumah Peserta (20 Menit) Tujuan :

Untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta tentang sistim dan prosedur pengeluaran kas di SKPD

1. Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam kegiatan ini dan kaitanya dengan kegiatan sebelumnya 2. Fasilitator mengumpulkan tugas rumah peserta, kemudian menanyakan bebarapa soal latihan kepada peserta terutama pertanyaan berikut ini:

44



• • • • • • •

Jelaskan mekanisme pengajuan ganti uang persediaan (GU) oleh bendahara pengelauran SKPD? Jelaskan perbedaan antara pertanggungjawaban transaksi dan pertanggungjawaban periodik/bulanan ? Jelaskan bagaimana pembukuan untuk transaksi pembayaran belanja yang menggunakan uang persediaan ? Jelaskan bagaimana pembukuan untuk transaksi PPh/PPN yang dipungut/dipotong dan disetor oleh bendahara pengeluaran SKPD ? Jika bendahara pengeluaran SKPD membukukan transaksi PPh/PPN yangdipungut/ dipotong dan disetor oleh BUD (terkait dengan belaja LS pada SKPD), bagaimanakah pembukuannya ? Jelaskan bagaimana pembukuan transaksi pemberian uang panjar dari bendahara Jelaskan a) bagaimana pembukuan untuk mencatat penyetoran sisa TU ke rekening Kas Daerah; b) bukti transaksi apa yang dgunakan untuk mencatat transaksi tersebut?; dan c) kapan sisa TU tersebut harus disetorkan ke rekening Kas Daerah?.

3. Fasilitator meminta pendapat peserta lain untuk memberikan komentar/saran terhadap jawaban peserta lain. Kegiatan 2: Pemaparan Materi (25 Menit) Tujuan :

Untuk membangun pemahaman bersama tentang sistim dan prosedur pengeluaran kas di SKPD

1. 2. 3. 4.

Fasilitator menjelaskan sistim dan prosedur pengeluaran kas di SKPD Menjelaskan tentang sisdur pengeluaran kas di SKPD yang dimulai dari: Pengajuan SPP (UP, GU, TU, LS gaji dan LS Barang dan Jasa) Pencatatan transaksi pelaksanaan belanja: • Penggunaan Dana UP/TU • LS Gaji dan LS Barang dan Jasa • Pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak 5. Penyusunan Laporan Pertanggunjwaban Bendahara Pengeluaran 6. Setelah memberikan pemahaman fasilitator memberikan kesempatan tanya jawab kepada peserta

Kegiatan 3: Kerja Kelompok _ Latihan Kasus (225 Menit) Tujuan :

Agar peserta mampu melakukan pembukuan pertanggunjawaban bendahara pengeluaran SKPD

dan

menyusun

laporan

1. Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan pada sesi ini. 2. Membagikan kasus dan lembar kerja untuk setiap peserta 3. Meminta kepada peserta membentuk 5 kelompok berdasarkan no urut absen (metode pembagian kelompok diserahkan kepada fasilitator) 4. Berdasarkan kasus yang diserahkan fasilitator menjelaskan instruksi pengerjaaan kasus diantaranya peserta diminta melakukan

45



a. pencatatannya ke dalam: • Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran & Buku Pembantu yang terdiri dari: • Buku Simpanan Bank • Buku Kas Tunai • Buku Pajak • Buku Panjar • Buku Rekap Pengeluaran per Rincian Objek b. Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pengeluaran untuk akhir bulan Februari dan Maret 2012, dengan asumsi tidak terdapat bendahara pengeluaran pembantu 5. Fasilitator mendampingi setiap kelompok dalam mengerjakan tugas. Kegiatan 4: Evaluasi dan Penilaian Kerja Kelompok (80 Menit) Tujuan :

Agar peserta mampu menganalisa masalah yang terkait dengan pencatatan transaksi belanja, pemotongan/penyetoran pajak, penyusunan laporan pertanggunjawaban dan memberikan solusinya.

1. Fasilitator meminta kepada masing-masing kelompok menyerahkan lembar kertas kerja kepada kelompok yang ditentukan oleh fasilitator. 2. Peserta diminta melakukan evaluasi dan menilai hasil kerja kelompok lain. 3. Peserta menuliskan jawaban yang salah dari kelompok lain berserta argumentasinya pada flipchart. 4. Peserta siap untuk melakukan presentasi. 5. Fasilitator mendampingi setiap kelompok dalam mengerjakan tugas. Kegiatan 5: Presentasi Kelompok (70 Menit) Tujuan :

Agar peserta dapat menjelaskan hasil diskusi kelompok kepada peserta kelompok lainya dan memahami permasalah dan argumentasi dari setiap kelompok.

1. Setiap kelompok akan menunjuk 1 orang sebagai wakil kelompok yang akan melakukan presentasi. 2. Presentasi per kelompok dilakukan maksimal 10 menit. 3. Fasilitator memberikan kesempatan tanya jawab antar kelompok dalam batas waktu yang ditentukan (20 menit). 4. Fasilitator merangkum hasil presentasi masing-masing kelompok. Kegiatan 4. Rangkuman /Kesimpulan (20 Menit) Tujuan :

peserta dapat memahami secara baik tentang sistim dan prosedur pengeluaran kas di SKPD


46



5.4 Lembar Kerja/Media Lembar Kerja/Media Studi kasus, lembar kertas kerta, kertas, Pint-Board, Flipchart dan spidol dalam rangka membuat resume hasil diskusi. Lembar kerja 1 Berdasarkan data dan transaksi Dinas Tata Kota Kabupaten Maju Makmur di bawah ini saudara diminta: 1. Pencatatannya ke dalam: • Buku Kas Umum untuk Februari-Maret 2012 • Buku Pembantu Kas Umum; Buku Bank, Buku Kas Tunai, Buku Pajak dan Buku Panjar 2. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara untuk akhir bulan Februari dan Maret 2012 Informasi Bulan Januari Pada tanggal 2 Januari 2012 telah disyahkan DPA Dinas Tata Kota Kabupaten Maju Makmur Nomor: 001/ DPA/2012 dengan total anggaran sebesar Rp 6.183.620.000 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 5.1

No. Rekening

Uraian

Jumlah Anggaran

1

2

3

BELANJA TIDAK LANGSUNG 5

1

1

1

5

1

1

1

5

1

1

5

1

5

1

Belanja Pegawai

4.800.000.000

01

Gaji Pokok

4.080.000.000

1

02

Tunjangan Keluarga

360.000.000

1

1

03

Tunjangan Jabatan

240.000.000

1

1

06

Tunjangan Beras

120.000.000

BELANJA LANGSUNG 5

2

2

3

1

1.383.620.000

- Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

84.000.000

Belanja Rekening Telepon

36.000.000

5

2

2

3

2

Belanja Rekening Air

12.000.000

5

2

2

3

3

Belanja Rekening Listrik

36.000.000

5

2

2

3

5

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

4.000.000

Belanja Sura Kabar dan Majalaah

4.000.000

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

47

4.800.000.000


18.000.000


No. Rekening

Uraian

5

2

2

5

5

5

2

1

1

1

5

2

1

3

1

Belanja Surat tanda nomor kendaraan

18.000.000

- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

60.000.000

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

48.000.000

Uang Lembur

12.000.000

- Peyediaan Jasa Kebersihan Kantor

73.500.000

5

2

2

1

5

Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

2

7

1

1

10

- Penyedian Alat Tulis Kantor

234.000.000

5

2

2

1

1

Belanja Alat Tulis Kantor

174.000.000

5

2

2

1

4

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

5

2

2

6

1

5

2

2

6

2

5

5

2

2

2

2

1

3

05 01

Belanja Cetak Belanja Penggandaaan

73.500.000

60.000.000 122.000.000 80.000.000 42.000.000

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik

144.000.000

Belanja Alat Listrik dan Elektronik

144.000.000

Kegiatan penyedian jasa pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional

97.620.000

Belanja Jasa Service

69.120.000

5

2

2

05 02

Belanja Penggantian Suku Cadang

12.000.000

5

2

2

05 03

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

16.500.000

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

18.500.000 12.000.000

5

2

2

03 06

Belanja kawat/faksimili/internet

5

2

2

03 07

Belanja paket/pengiriman

5

2

2

15 01

5

2

2

15 02

60.000.000

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

24.000.000

Belanja perjalanan dinas luar daerah

36.000.000

Kegiatan penyedian makan dan minum

18.000.000 12.000.000

2

2

11 02

Belanja makanan dan minuman rapat

5

2

2

11 03

Belanja makanan dan minuman tamu

5

2

3

13 01

5

2

3

13 02

2

3

03 04

6.500.000

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

5

5

6.000.000

Kegiatan Pengadaan Meubiler

200.000.000

Belanja modal Pengadaan meja kerja

200.000.000

Belanja modal Pengadaan meja rapat Kegiatan pengadaan kendaraan

250.000.000

Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor bus

250.000.000

Jumlah

48

Jumlah Anggaran


6.183.620.000


Berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Maju Makmur ditetapkan jumlah uang persedian untuk Dinas Tata Kota sebesar Rp 70.000.000. TRANSAKSI BULAN FEBRUARI 2012 : a., Tanggal 30 Januari diajukan SPP gaji kepada Pengguna Anggaran melalui PPK dengan perincian sebagai berikut: Tabel 5.2

5

1

1

5

1

1

01

Gaji dan Tunjangan

BELANJA PEGAWAI Rp

400.000.000

5

1

1

01 01

Gaji Pokok

Rp

340.000.000

5

1

1

01 02

Tunjangan Keluarga

Rp

30.000.000

5

1

1

01 03

Tunjangan Jabatan

Rp

20.000.000

5

1

1

01 06

Tunjangan Beras

Rp

10.000.000

Berdasarkan SPP yang daijukan oleh Bendahara PPK mengajukan SPM kepada BUD pada tanggal yang sama. b. Pada tanggal 2 Februari 2012 diasumsikan telah diterima SP2D No. 001/SP2D/GJ/2012 dari BUD melalui PPK-SKPD dan pada hari itu dibayarkan gaji bulan Februari 2012 kepada pegawai (gaji dibayarkan dengan transfer langsung ke rekening masing-masing pegawai) sebesar Rp. 400.000.000,- dengan perincian sebagai berikut: Tabel 5.3

49

5

1

1

5

1

1

BELANJA PEGAWAI 01

Gaji dan Tunjangan

Rp

400.000.000

5

1

1

01 01

Gaji Pokok

Rp

340.000.000

5

1

1

01 02

Tunjangan Keluarga

Rp

30.000.000

5

1

1

01 03

Tunjangan Jabatan

Rp

20.000.000

5

1

1

01 06

Tunjangan Beras

Rp

10.000.000



c. Berdasarkan transaksi selama bulan Januari bendahara mengajukan SPJ untuk bulan

Januari sebesar Rp 55.400.000 dengan perician sebagai berikut:

Tabel 5.4

No. Rekening

Uraian

Jumlah Anggaran

1

2

3

BELANJA TIDAK LANGSUNG

50

4.800.000.000

- Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

7.000.000

5

2

2

3

1

Belanja Rekening Telepon

3.000.000

5

2

2

3

2

Belanja Rekening Air

1.000.000

5

2

2

3

3

Belanja Rekening Listrik

3.000.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

1.500.000

5

2

2

5

5

Belanja Surat tanda nomor kendaraan

1.500.000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

5.000.000

5

2

1

1

1

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

4.000.000

5

2

1

3

1

Uang Lembur

1.000.000

Peyediaan Jasa Kebersihan Kantor

6.125.000

5

2

2

1

5

Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

6.125.000

2

7

1

1

10

Penyedian Alat Tulis Kantor

19.500.000

5

2

2

1

1

Belanja Alat Tulis Kantor

14.500.000

5

2

2

1

4

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

5.000.000

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

3.500.000

5

2

2

6

1

Belanja Cetak

5

2

2

6

2

Belanja Penggandaaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik

12.000.000

5

2

2

1

3

Belanja Alat Listrik dan Elektronik

12.000.000

Kegiatan penyedian jasa pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional

2.500.000 1.000.000

3.500.000

5

2

2

05 01

Belanja Jasa Service

5

2

2

05 02

Belanja Penggantian Suku Cadang

5

2

2

05 03

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.500.000

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.500.000

5

2

2

03 06

Belanja kawat/faksimili/internet

1.000.000

5

2

2

03 07

Belanja paket/pengiriman

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah


-

500.000 1.000.000


No. Rekening

Uraian

Jumlah Anggaran

5

2

2

15 01

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

5

2

2

15 02

Belanja perjalanan dinas luar daerah

Kegiatan penyedian makan dan minum

900.000

5

2

2

11 02

Belanja makanan dan minuman rapat

500.000 400.000

1.000.000

5

2

2

11 03

Belanja makanan dan minuman tamu

Kegiatan Pengadaan Meubiler

-

5

2

3

13 01

Belanja modal Pengadaan meja kerja

5

2

3

13 02

Belanja modal Pengadaan meja rapat

Kegiatan pengadaan kendaraan

-

5

2

3

03 04

Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor bus

Jumlah

60.525.000

Pada tanggal 4 Februari yang disahkan oleh Pengguna Anggaran pada tanggal 8 Februari sebesar SPJ diajukan tersebut sekaligus pada tanggal yang sama pihak PPK menebitkan SPM GU untuk diserahkan kepada BUD agar diterbitkan SP2D. Tanggal 9 Februari 2012, bendahara menerima SP2D GU sebesar Rp 55.400.000 dan juga ditembuskan kepada PPK . a. Tanggal 10 Februari 2012 diambil uang oleh bendahara pengeluaran dari Bank sebesar Rp. 10.000.000,b. Tanggal 10 Februari 2012 dibeli kertas dan pulpen sebesar Rp. 2.200.000,- pada Anton Toko ATK Jaya (dikenakan pajak PPN dan PPh). c. Tanggal 11 Februari 2012 diberi panjar kepada Ahmad Basuki sebesar Rp. 150.000,- untuk pembelian materai. d. Tanggal 15 Februari dibayar belanja jasa kantor yang terdiri dari; biaya telpon Rp 3000.000, biaya air Rp 2000.000, biaya listrik Rp 5000.000 dan biaya langganan majalah & surat kabar Rp 100.000 e. Tanggal 17 Februari 2012 diterima oleh Bendahara Penerimaan setoran Retribusi IMB dari Tn. Plinplan sebesar Rp. 350.000,- dan pada hari yang sama disetorkan ke Kas Daerah. f. Tanggal 18 Februari 2012 dibayar pada Anton SPBU Lubuk Sikaping biaya pembelian BBM kendaraan BA 50 D sebesar Rp. 251.000,g. Tanggal 18 Februari dibeli kertas dan toner untuk kegiatan penyedian ATK sebesar Rp 3.300.000 (termasuk PPN) h. Pada tanggal 19 Februari 2012 diterima bukti kuintansi pembelian materai dan perangko dari Jojon Kantor Pos Lubuk Sikaping sebesar Rp. 150.000,- sebagai pertanggungjawaban pengembalian uang panjar dari Ahmad Basuki. Dan pada tanggal yang sama diterima Surat Tanda Setoran dari Ridwan Sianturi Dir. PT. Konsisten Deh Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp. 500.000,i. Tanggal 25 Februari 2012 dibayar biaya nasi bungkus untuk makan siang rapat Rp. 125.000,kepada Juminten RM. Tujuh Saudara. j. Tanggal 26 Februari 2012 dibayar pada Madun Toko AM Center Biaya foto copy Rp. 225.000,51



untuk keperluan kantor dan dibayar pada Lula Kamal CV. Mandi Laut Pembelian Alat Tulis sebesar Rp. 160.000. k. Pada tanggal 28 Februari 2012 disetor ke Kas Negara Pemungutan PPN dan PPh terhadap Pembelian ATK tanggal 10 / 2 / 2012 TRANSAKSI BULAN MARET : a. Pada tanggal 2 Maret 2012 telah diterima SP2D No. 001/LS-GJ/03/07 sebesar Rp. 400.000.000,dengan perincian sebagai berikut : Tabel 5.5

5

1

1

01

Gaji dan Tunjangan

Rp

400.000.000

5

1

1

01 01

Gaji Pokok

Rp

340.000.000

5

1

1

01 02

Tunjangan Keluarga

Rp

30.000.000

5

1

1

01 03

Tunjangan Jabatan

Rp

20.000.000

5

1

1

01 06

Tunjangan Beras

Rp

10.000.000

b. Berdasarkan transaksi pada Bulan Februari diatas pada tanggal 7 Maret Bendahara mengajukan SPJ kepada pengguna anggaran melalui PPK SKPD dan tanggal 8 Maret disyahkan oleh pengguna anggaran c. Pada tanggal 09 Maret 2012 diajukan SPP-GU sebesar SPJ yang disampaikan oleh Bendahara, SPM diterbitkan ditandatangani Pengguna Anggaran tgl 11 Maret 2012 dan SP2D tgl 13 Maret 2012. d. Pada tanggal 19 Maret diajukan SPP-TU sebesar Rp. 1. 997.000 dengan perincian; Belanja Alat Tulis Rp. 561.000,- Belanja prangko materai dan benda pos lainnya Rp. 29.000,- dan Belanja Pengandaan Rp. 630.000,- Belanja Makan dan minum rapat Rp. 427.000,- dan Perjalanan Dinas Rp. 350.000,- SPM ditandatangani Pengguna Anggaran tgl 20 Maret 2012 dan SP2D ditandatangani Kuasa BUD tgl 21 Maret 2012. e. Pada tanggal 26 Maret diajukan SPP-LS atas belanja modal pengadaan meja kerja kepada pihak ketiga (Irvan Hakim / CV. Lupa Melulu di Neraka) sebesar Rp. 20.000.000,- Untuk Kontrak No. 01/ SPK / 2012 dan BAP No. 01 / BAP / 2012 dan SPM diterbitkan tgl 26 Maret tersebut sedangkan SP2D diterbitkan tgl 27 Maret 2012. f. Pada tanggal 27 Maret 2012 diajukan SPP-LS untuk pembayaran honor Panitia Pengadaan sebesar Rp. 600.000,- SPM diterbitkan tgl 27 Maret dan SP2D tgl 28 Maret 2012.

52



Penerimaan Kode Rekening SKPD BENDAHARA PENGELUARAN No. Tanggal

: :

Uraian

KABUPATEN MAJU MAKMUR

BUKU KAS UMUM PENGELUARAN

Pengeluaran

Saldo

Lembar Kerja 2

53


Penerimaan Kode Rekening SKPD BENDAHARA PENGELUARAN No. Tanggal

: :

Uraian


BUKU KAS UMUM PENGELUARAN

Pengeluaran

Saldo


54


55

Tanggal

: Uraian

PANDUAN BAGI PELATIH PENATAUSAHAAN PERBENDAHARAAN DAERAH

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Pengeluaran

NiP.

NiP.


....................................., tgl....................................................

Penerimaan

(...........................................)

Kode Rekening

(..................................................)

Pengguna Anggaran

Mengetahui

Kas di Bendahara Penegelauaran Rp.............................................. (.......................................................................................................) Terdiri dari: a. Tunai Rp............................... b. Bank Rp............................... c. Surat Berharga Rp...............................

SKPD No.

KABUPATEN MAJU MAKMUR BUKU KAS UMUM PENGELUARAN

Saldo


56



2

1

Mengetahui

5

Pengeluaran

NiP.

NiP.


....................................., tgl....................................................

4

Penerimaan

(...........................................)

3

Uraian

(..................................................)

Pengguna Anggaran

No. BKU

Tanggal

SKPD :

BUKU KAS TUNAI


6

Saldo


57



2

1

Mengetahui

5

Pengeluaran

NiP.

NiP.


....................................., tgl....................................................

4

Penerimaan

(...........................................)

3

Uraian

(..................................................)

Pengguna Anggaran

No. BKU

:

Tanggal

SKPD

BUKU SIMPANAN BANK


6

Saldo


58



2

1

Mengetahui

5

Pengeluaran

NiP.

NiP.


....................................., tgl....................................................

4

Penerimaan

(...........................................)

3

Uraian

(..................................................)

Pengguna Anggaran

No. BKU

:

Tanggal

SKPD

BUKU PAJAK


6

Saldo


59



2

1

Mengetahui

5

Pengeluaran

NiP.

NiP.


....................................., tgl....................................................

4

Penerimaan

(...........................................)

3

Uraian

(..................................................)

Pengguna Anggaran

No. BKU

:

Tanggal

SKPD

BUKU PANJAR


6

Saldo


60 2

1



5

UP/GU/TU

NiP.

NiP.


6

Jumlah

....................................., tgl....................................................

4

LS

(...........................................)

Jumlah sampai bulan lalu Jumlah sampai bulan ini

Jumlah Bulan ini

3

Uraian

Pengeluaran (Rp)

(..................................................)

Pengguna Anggaran

Mengetahui

Nomor BKU

:................................................ :................................................ :................................................ :................................................ :................................................

Tanggal

SKPD Kode Rekening Nama Rekening Kredit APBD Tahun anggaran

BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK


61

No. Rekening 1



Saldo Kas

Pengeluaran - SPJ (LS + UP/GU/TU) - Peyetoran Pajak a. PPN b. PPh-21 c. PPh-22 d. PPh-23 - Lain-lain Jumlah Pengeluaran

JUMLAH Penerimaan - SP2D - Potongan Pajak a. PPN b. PPh-21 c. PPh-22 d. PPh-23 - Lain-lain Jumlah Penerimaan

Pengguna Anggaran/ : 2)Kuasa Pengguna Anggaran 3) Bendahara Pengeluaran : Tahun Anggaran : 4) : 5) Bulan

2

3

Jumlah Anggaran

(nama lengkap) NIP.

Mengetahui, Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran7)

Uraian

DINAS TATA KOTA PEMERINTAH KABUPATEN MAJU MAKMUR

4

s.d. Bulan Lalu 5

Bulan ini

SPJ - LS Gaji

6 = (4+5)

s.d. Bulan ini

SPJ - LS Barang & Jasa*) s.d. Bulan s.d. Bulan Bulan ini Lalu ini 7 8 9 = (7+8)

SURAT PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA)

10

s.d. Bulan Lalu 11

Bulan ini

SPJ UP/ GU/ TU

13=(6+9+12)

Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini

(nama lengkap) NIP.

Bendahara Penerimaan6)

………………, tanggal ……………

12=(10+11)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu Anggaran 14 = (3-13)



5.5 Catatan Fasilitator •

Fasilitator mengumpulkan lembar jawaban latihan soal para peserta dan membahas beberapa lembar jawaban tersebut. • Fasiltator perlu menekankan pentingnya tentang validitas bukti dan pencatatan yang akurat dan tepat waktu • Untuk topik berikutnya fasilitator mengingatkan peserta untuk membaca Handbook dan menjawab soal latihan yang ada.

5.6 Contoh Hasil Kegiatan PEMERINTAH KABUPATEN MAJU MAKMUR BUKU KAS UMUM SKPD : Dinas Tata Kota No Tanggal 1

Kode Rek

2 1-Feb

1 5.1.1.01.01 5.1.1.01.02 5.1.1.01.03 5.1.1.01.06 2 3 4

10-Feb 5.2.2.01.01

5 6

11-Feb 15-Feb

7

15-Feb 5.2.2.03.01 5.2.2.03.02 5.2.2.03.03 5.2.2.03.05 18-Feb 5.2.2.03.03 18-Feb 5.2.2.01.01

8 9

62

9-Feb 9-Feb

10

19-Feb

11 12 13 14

5.2.2.01.04 25-Feb 5.2.2.11.02 26-Feb 5.2.2.06.02 26-Feb 5.2.2.01.01 28-Feb

Uraian

Penerimaan (Rp)

Pengeluaran (Rp)

4

5

3 Saldo bulan sebelumnya (UP-SPJ) Diterima SP2D gaji Gaji pokok Tunjangan keluarga Tunjangan jabatan Tunjangan beras Diterima SP2D GU Pergeseran uang bank_Tunai Pergeseran uang bank_Tunai Belanja ATK PPN PPh Dibayar panjar A. Basuki Pergeseran uang bank_Tunai Pergeseran uang bank_Tunai Biaya telpon Biaya air Biaya listrik B. Koran & Majalah Belanja Bahan Bakar Minyak B. ATK PPN PPh Diterima SPJ Panjar B. Perangko & materai Belanja Makan dan Minum B. Foto copy B. ATK Disetor PPN Disetor PPh

400.000.000 340.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 60.525.000 10.000.000 10.000.000 2.200.000 200.000 30.000 150.000 10.000.000 10.000.000 3.000.000 2.000.000 5.000.000 100.000 251.000 3.300.000 300.000 45.000 150.000 150.000 125.000 225.000 160.000 500.000 75.000

Saldo (Rp) 14.600.000 414.600.000 74.600.000 44.600.000 24.600.000 14.600.000 75.125.000 65.125.000 75.125.000 72.925.000 73.125.000 73.155.000 73.005.000 63.005.000 73.005.000 70.005.000 68.005.000 63.005.000 62.905.000 62.654.000 59.354.000 59.654.000 59.699.000 59.849.000 59.699.000 59.574.000 59.349.000 59.189.000 58.689.000 58.614.000

Mengetahui, Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

Kab. Maju Makmur, 28 Feb 2013 Bendahara Pengeluaran

( ....................................... )

( ....................................... )



PEMERINTAH KABUPATEN MAJU MAKMUR BUKU KAS TUNAI SKPD : Dinas Tata Kota Tanggal

No. BKU

1 9-Feb 10-Feb

2 3 4

11-Feb 15-Feb 15-Feb

5 6 7

18-Feb 18-Feb

8 9

19-Feb 19-Feb 25-Feb 26-Feb 26-Feb 28-Feb

10 10 11 12 13 14

Uraian

Penerimaan (Rp)

3 Pergeseran uang bank_Tunai Belanja ATK PPN PPh Dibayar panjar A. Basuki Pergeseran uang bank_Tunai Biaya telpon Biaya air Biaya listrik B. Koran & Majalah Belanja Bahan Bakar Minyak B. ATK PPN PPh Diterima SPJ Panjar B. Perangko & materai Belanja Makan dan Minum B. Foto copy B. ATK Disetor PPN Disetor PPh


( Tanda Tangan )

63

PANDUAN BAGI PELATIH PENATAUSAHAAN PERBENDAHARAAN DAERAH (Nama Lengkap)


NIP.

4 10.000.000

Pengeluaran (Rp)

Saldo (Rp)

5 2.200.000

200.000 30.000 150.000 10.000.000 3.000.000 2.000.000 5.000.000 100.000 251.000 3.300.000 300.000 45.000 150.000 150.000 125.000 225.000 160.000 500.000 75.000 Kab. Maju Makmur, 28 Feb 2013 Bendahara Pengeluaran

( Tanda Tangan )

(Nama Lengkap)

NIP.

6 10.000.000 7.800.000 8.000.000 8.030.000 7.880.000 17.880.000 14.880.000 12.880.000 7.880.000 7.780.000 7.529.000 4.229.000 4.529.000 4.574.000 4.724.000 4.574.000 4.449.000 4.224.000 4.064.000 3.564.000 3.489.000


64



BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK SKPD Kode Rekening Nama Rekening Kredit APBD Tahun Anggaran

: Dinas Tata Kota : 5.2.2.01.01 : ATK : 174.000.000 : 2012

Halaman : ………

Tanggal

No. BKU

Uraian

1 10-Feb 18-Feb 26-Feb

2 4 9 13

3 Pembelian ATK Pembelian ATK Pembelian ATK

Pengeluaran (Rp) LS 4

UP/GU/TU

Jumlah

5 2.200.000 3.300.000 160.000

6 2.200.000 3.300.000 160.000

Jumlah bulan ini ...... Jumlah sampai dengan bulan lalu .......

5.660.000 14.500.000

Jumlah sampai dengan bulan ini ........

20.160.000 BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK

SKPD Kode Rekening Nama Rekening Kredit APBD Tahun Anggaran

: Dinas Tata Kota : 5.2.2.03.01 : Belanja Telepon : 36.000.000 : 2012

Halaman : ………….

Tanggal

No. BKU

Uraian

1

2

3

15-Feb

7

Belanja Telepon

Pengeluaran (Rp) LS

UP/GU/TU

Jumlah

4

5

6

3.000.000

3.000.000


3.000.000 3.000.000




: Dinas Tata Kota : 5.2.2.03.02 : Belanja Air : 12.000.000 : 2012

Halaman : ………….

Tanggal

No. BKU

Uraian

1

2

3

15-Feb

7

Belanja Air

Pengeluaran (Rp) LS

UP/GU/TU

Jumlah

4

5

6

2.000.000

2.000.000


2.000.000 1.000.000


3.000.000 ..............., tanggal ...............

65



(Tanda tangan)

(Tanda tangan)

(nama lengkap) NIP.

(nama lengkap) NIP.




: Dinas Tata Kota : 5.2.2.03.02 : Belanja Listrik : 36.000.000 : 2012

Halaman : …………..

Tanggal

No. BKU

Uraian

1

2

3

15-Feb

7

Belanja Listrik

Pengeluaran (Rp) LS

UP/GU/TU

Jumlah

4

5

6

5.000.000

5.500.000


5.500.000 3.000.000




: Dinas Tata Kota : 5.2.2.03.05 : B. Koran & Majalah : 4.000.000 : 2012

Tanggal

No. BKU

Uraian

1

2

3

15-Feb

7

B. Koran & Majalah

Halaman : ………….. Pengeluaran (Rp) LS

UP/GU/TU

Jumlah

4

5

6

100.000

100.000


100.000 -


100.000 BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK


: Dinas Tata Kota : 5.2.2.05.03 : Belanja Air : 16.500.000 : 2012

Halaman : …….......

Tanggal

No. BKU

Uraian

1

2

3

18-Feb

8

Pengeluaran (Rp) LS

UP/GU/TU

Jumlah

4

5

6

Belanja Bahan Bakar Minyak

251.000

251.000


251.000 1.500.000


1.751.000 ..............., tanggal ...............


66


(Tanda tangan)

(Tanda tangan)

(nama lengkap) NIP.

(nama lengkap) NIP.




: Dinas Tata Kota : 5.2.2.01.04 : B. Perangko & Materai : 60.000.000 : 2012


Tanggal

No. BKU

Uraian

1

2

3

19-Feb

10

Pengeluaran (Rp) LS

UP/GU/TU

Jumlah

4

5

6

B. Perangko & Materai

150.000

150.000


150.000 5.000.000




: Dinas Tata Kota : 5.2.2.11.02 : Belanja Makan dan Minum : 12.000.000 : 2012


Tanggal

No. BKU

Uraian

1

2

3

25-Feb

11

Pengeluaran (Rp) LS

UP/GU/TU

Jumlah

4

5

6

Belanja Makan dan Minum

125.000

125.000


125.000 500.000


625.000 BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK


: Dinas Tata Kota : 5.2.2.06.02 : B. Fotokopi : 42.000.000 : 2012

Halaman : …….......

Tanggal

No. BKU

Uraian

1

2

3

26-Feb

12

Pengeluaran (Rp) LS

UP/GU/TU

Jumlah

4

5

6

B. Fotokopi

225.000

225.000


225.000 3.500.000


3.725.000

..............., tanggal ...............

67



(Tanda tangan)

(Tanda tangan)

(nama lengkap) NIP.

(nama lengkap) NIP.



5.7 Ringkasan Materi SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN KAS SKPD Prosedur Pembayaran Belanja SKPD Pelaksanaan belanja di SKPD dapat dilakukan melalui sistim kas kecil melaui Bendahara Pengeluaran (UP, GU, dan TU) maupun langsung melalui kas daerah. Bendahara pengeluaran wajib melaksanakam penataushaan dan mempertanggunjawabakan dana yang dikelolanya. Langkah-langkah teknis pelaksanaan belanja di SKPD sebagai berikut: • Untuk melaksanakan pembayaran belanja, bendahara pengeluaran akan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada PA/KPA melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD. Dokumen SPP yang disusun dan diajukan oleh bendahara pengeluaran dapat berupa; SPP Uang Persediaan (UP), SPP Ganti Uang persediaan (GU), SPP Tambahan Uang (TU) dan SPP Langsung (LS). • PPK-SKPD akan menguji dan/atau memverifikasi SPP yang diajukan oleh bendahara pengeluaran, selanjutnya menyiapkan draft Surat Pertintah Membayar (SPM) kemudian diparaf dan diajukan kepada PA/KPA sesuai kewenangannya. • SPM yang telah ditandatangani oleh PA/KPA disampaikan ke Kuasa BUD. Jika SPM yang diajukan tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, Kuasa BUD selanjutnya akan menerbitkan SP2D. • SP2D merupakan bukti terjadinya transaksi penerimaan kas (uang muka kerja) dari BUD dan/ atau pembayaran belanja (tergantung jenis SP2D-nya), • SP2D dan dokumentasi transaksi lainnya (kwitansi, faktur pajak, surat setoran pajak/SSP, dsb) merupakan dokumen transaksi yang menjadi dasar pembukuan transaksi oleh bendahara pengeluaran maupun pencatatan akuntansi oleh PPK-SKPD. Secara ringkas dapat digambarkan pelaksanaan belanja/sisdur pengeluaran melalui bendahara pengeluaran di SKPD sebagai berikut:

68



PELAKSANAAN BELANJA Gambar 5.1 Uraian

PPTK

PA/Kuasa PA

1. PPTK mengajukan nota permintaan dana untuk melaksanakan kegiatan kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.



2. Pengguna Anggaran memverifikasi Nota Permintaan Dana terhadap kebenaran dan kewajibannya.

Verifikasi

3. Pengguna Anggaran membuat memo persetujuan atas Nota Permintaan Dana tersebut, dan memberikannya kepada bendahara pengeluaran.

4. Bendahara Pengeluaran memberikan uang sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam memo persetujuan.

Memo Persetujuan

Uang

5. Bendahara Pengeluaran mencatat pengeluaran tersebut pada Buku Pembantu Panjar.

69



Memo Persetujuan

Uang



PELAKSANAAN BELANJA (lanjutan) Uraian

PPTK


Dokumen Belanja


3. Bendahara Pengeluaran mencatat pelaksanaan belanja pada: a. Buku Kas Umum Pengeluaran, digunakan untuk mencatat transaksi belanja. b. Buku Pembantu Pengeluaran Per Rincian Obyek, digunakan untuk mendetailkan item pengeluaran yang dilakukan selama 1 bulan. c. Buku Pembantu Kas Tunai, digunakan untuk mencatat saldo SP2D yang telah dicairkan dan belum dibelanjakan dan berada di kas tunai bendahara pengeluaran. d. Buku Pembantu Simpanan Bank, digunakan untuk mencatat saldo SP2D yang telah dicairkan dan belum dibelanjakan dan berada di rekening bendahara pengeluaran. e. Buku Pembantu Panjar, digunakan untuk mencatat jumlah yang telah dibelanjakan untuk membayar jasa yang telah dilaksanakan pihak ketiga (LS barang dan jasa pihak ketiga). f. Buku Pembantu Pajak, digunakan untuk mencatat pajak PPn yang dibayar pada saat membeli barang, atau mencatat PPh yang dipotong pada saat pembayaran gaji pegawai negeri.

70


PA/Kuasa PA


Dokumen Belanja

Verifikasi

BKU Pengeluaran

Buku Pembantu Pengeluaran Per Rincian Objek

Buku Pembantu Kas Tunai

Buku Pembantu Simpanan/Bank


Buku Pembantu Pajak

TOPIK 6

SISTIM DAN PROSEDUR PENGELUARAN KAS DI PPKD

Sistem Dan Prosedur Pengeluaran Kas PPKD

6.1 Tujuan, Waktu, Kata Kunci, Metode dan Media Peserta dapat memahami tentang prosedur pembayaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran PPKD Tujuan


Kata Kunci

Metode

Media

Bahan Bacaan

72

Bendahara pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Buku Kas Umum (BKU) Laporan Pertanggungjawaban Administratif/Fungsional

• • •

Curah pendapat Diskusi kelompok dan pemaparan Latihan kasus

• • •


• • • •

• • •

Laptop LCD Kasus





1 Curah Pendapat

(10 Menit)

3

Diskusi Kelompok

Presentasi Kelompok

(40 menit)

(30 menit)

4 Kesimpulan

(10 menit)

6.3 Penjelasan Kegiatan 1 : Curah Pendapat (10 menit) Tujuan :

untuk mengetahui pemahaman peserta mengenai tentang prosedur pembayaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran PPKD

1. Fasilitator Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam kegiatan ini dengan mengaitkan hasil pembahasan sebelumnya. 2. Menanyakan kepada peserta – apa yang peserta pahami tentang tentang prosedur pembayaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran PPKD. 3. Setelah semua peserta mengutarakan ide mereka, Fasilitator merangkum input2 tersebut dan memberikan pemamaparan secara umum memahami tentang prosedur pembayaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran PPKD. Kegiatan 2: Diskusi kelompok (40 menit) Tujuan :

Setelah melaksanakan kegiatan ini peserta diharapakan memahami tentang prosedur pembayaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran PPKD

1. Fasilitator membagikan lembar kerja “ Berita Kasus Korupsi Dana Bansos oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD”. 2. Fasilitator menjelaskan tentang hal yang akan didiskusikan oleh peserta dengan menggunakan flipchart/powerpoint. Penjelasan mengenai tugas yang harus dikerjakan dan durasi diskusi dituliskan dalam flipchart. 3. Peserta akan dibagi ke dalam 5 kelompok berdasarkan urutan nomor peserta. 4. Fasilitator mendampingi setiap kelompok dalam mengerjakan tugas. 5. Peserta menuliskan hasil diskusi dalam kertas flipchart. 6. Peserta siap untuk melakukan presentasi di depan kelas

73



Kegiatan 3: Presentasi Kelompok (30 Men0it) Tujuan :


1. Setiap kelompok akan menunjuk 1 orang sebagai wakil kelompok yang akan melakukan presentasi. 2. Presentasi per kelompok dilakukan maksimal 8 menit/kelompok. 3. Fasilitator memberikan kesempatan tanya jawab antar kelompok dalam batas waktu yang ditentukan . 4. Fasilitator merangkum hasil presentasi masing-masing kelompok. Kegiatan 4. Rangkuman /Kesimpulan (10 Menit) Tujuan :

peserta dapat memahami secara baik tentang tentang prosedur pembayaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran PPKD permasalahan dan solusinya

1. Fasilitator memberi rangkuman dan masukan (kekurangan maupun kekuatan) atas hasil diskusi kelompok yang dipresentasikan. 2. Fasilitator merangkum materi sesi ini secara keseluruhan.

6.4 Media 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Flipt Chart, Spidol, Pinboard Laptop LCD Kasus.

6.5 Catatan Untuk Fasilitator 1. Fasilitator menyerahkan tugas peserta yang sudah diperiksa dan dinilai. 2. Fasilitator diminta untuk mengingatkan kembali tentang kualitas SPJ bendahara yanng merupakan input bagi akuntansi sangat menentukan kualitas laporan. Tingkat kualitas laporan keuangan akan menentukan opini audit terhadap laporan keuangan Pemda. 3. Fasilitator mengingatkan peserta untuk membaca materi topik berikutnya dan menjawab soal latihan pada topik yang bersangkutan. 4. Pentingnya peserta memahami kosekuensi hukum akibat kesalahan dalam menjalankan prosedur.

74



6.6 Lembar Kerja Korupsi Bansos, Bendahara PPKD Divonis 30 Bulan Bui Terbukti melakukan korupsi dana bansos, bendahara divonis 30 bulan bui. | KOMPAS.com/ Mei Leandha MEDAN, KOMPAS.com - Terdakwa Subandi, mantan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Biro Umum pada Sekretariat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, divonis 2,5 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor yang diketuai Suhartanto, dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (17/1/2013). Selain hukuman bui, terdakwa mendapat pidana tambahan berupa denda sebesar Rp 50 juta subsidair sebulan kurungan. Hakim menilai, akibat perbuatannya negara dirugikan sebesar Rp 916.500.000, dengan modus biaya pengeluaran anggaran 2011 di Pemprov Sumut. Subandi divonis melanggar dakwaan ke-1 subsider yaitu Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tipikor Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor. Dalam tuntutan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) T Adelina dan Mutiara Herlina Tarigan menjerat terdakwa dengan Pasal 3 subs Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. JPU menuntut 3,5 tahun penjara dan denda sebesar Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan. Alasannya, terdakwa menandatangani surat perintah membayar belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, belanja hibah, belanja sosial, dan bagi hasil. Hal ini dilakukannya Aminuddin (berkas terpisah) yang merupakan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro Umum Sekda Pemprov Sumut. Pada 17 Maret 2011, terdakwa melakukan pindah buku dana sebesar Rp 1.250.000.000 ke rekening pribadinya berdasarkan SP2D No.274. Kemudian, bersama Ashari Siregar (almarhum) yang ketika itu sebagai Kepala Biro Umum, membuka dan menandatangani cek dan melakukan penarikan dana tersebut secara bertahap. Dana disalurkan ke 26 penerima bantuan sebesar Rp 287.650.000 dan bantuan sosial sebesar Rp 202.500.000. Sisanya sebesar Rp 918.200.000, dinilai jaksa dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri bersama Alm Ashari dan Aminuddin. Mendengar vonis tersebut, terdakwa melalui kuasa hukumnya menyatakan putusan hakim kontradiktif dan tidak adil maka pihaknya akan pergunakan waktu yang diberikan undang-undang untuk memikirkan upaya hukum lebih lanjut yang akan di tempuh. Sementara jaksa mengatakan akan melaporkan dulu perkara ini dan berupaya untuk tidak melakukan banding.

75



6.6 Ringkasan Materi Sistim dan Prosedur Pengeluaran Kas PPKD Pembayaran yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran PPKD adalah untuk pengeluaran belanja dan/ atau pembiayaan yang tercantum di dalam DPA-PPKD. Adapun anggaran pengeluaran di dalam DPAPPKD terdiri dari: 1. Belanja tidak langsung selain belanja pegawai, terdiri dari: belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan keuangan, bantuan sosial, belanja tak terduga. 2. Pengeluaran pembiayaan, terdiri dari: pembayaran pokok pinjaman, investasi, pemberian pinjaman, pembentukan dana cadangan. Prosedur pembayaran oleh bendahara pengeluaran PPKD dilakukan dengan cara LS (langsung) yaitu dengan mengajukan SPP-LS kepada BUD/Kuasa BUD kepada PPK-SKPKD atau pejabat yang ditunjuk untuk memverifikasi SPP.SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran PPKD. Prosedur Pembukuan Bendahara Pengeluaran PPKD Pembukuan bendahara pengeluaran PPKD merupakan proses pencatatan SP2D LS ke dalam BKU Pengeluaran dan Buku Pembantu yang terkait. Pembukuan dimulai ketika bendahara pengeluaran PPKD menerima SP2D LS (pengeluaran PPKD) dari BUD/Kuasa BUD. Berikut bagan Alir yang menggambarkan proses Pembukuan SP2D LS SKPKD

76



Pembukuan Belanja SP2D LS PPKD Gambar 6.1 Uraian

Bendahara Pengeluaran PPKD

Proses penerbitan SP2D LS PPKD seperti yang dijelaskan dalam peraturan yang berlaku



3. Bendahara pengeluaran PPKD kemudian melakukan proses Pengisian BKU - Bendahara Pengeluaran PPKD pada kolom pengeluaran. Tanggal dan jumlah yang dicatat sama dengan tanggal dan jumlah yang dicatat di kolom penerimaan.

4. Bendahara pengeluaran PPKD melakukan proses pengisian buku rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek - bendahara pengeluaran PPKD.

5. Hasil akhir dari proses ini adalah BKU - bendahara pengeluaran PPKD dan Buku Pembantu BKU Bendahara Pengeluaran PPKD.

SP2D LS PPKD

Melakukan pengisian BKU Bendahara Pengeluaran PPKD pada kolom penerimaan

Melakukan pengisian BKU Bendahara Pengeluaran pada kolom pengeluaran

Melakukan pengisian buku rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek - Bendahara Pengeluaran PPKD

BKU Bendahara Pengeluaran PPKD Buku Rekapitulasi Pengeluaran per obyek - Pengeluaran PPKD

77



Prosedur Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran PPKD Bendahara pengeluaran PPKD menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan fungsi kebendaharaan yang berada dalam tanggung jawabnya setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Secara ringkas dapat digambarkan prosedur pertanggungjawaban bendahara pengeluaran PPKD pada Bagan Alir Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran PPKD berikut ini:

Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran PPKD Gambar 5.2 Uraian

PPKD

PPK SKPKD

Bendahara Pengeluaran PPKD

1. Berdasarkan BKU Pengeluaran PPKD, dan Buku Pembantu BKU pengeluaran PPKD, bendahara pengeluaran PPKD membuat SPJ Bendahara pengeluaran PPKD.

Buku Pembantu BKU Pengeluaran PPKD

SPJ Bendahara Pengeluaran PPKD

2. Bendahara pengeluaran PPKD menyerahkan SPJ bendahara pengeluaran PPKD kepada PPKD melalui PPK SKPKD.

Dokumen pendukung SPJ

3. PPK SKPKD melakukan verifikasi atas SPJ yang disampaikan dan kemudian memberikan kepada PPKD untuk mendapatkan pengesahan.

Apakah disetujui? Ya

4. PPKD melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas SPJ bendahara pengeluaran PPKD yang disampaikan.





5. Selanjutnya PPKD melakukan pengesahan atas SPJ yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran PPKD.

Proses Pengesahan

SPJ Pengeluaran SPKD

78




Tidak

TOPIK 7

LAPORAN PERTANGGUNJAWABAN BUD

Laporan Pertanggungjawaban BUD

7.1 Tujuan, Waktu, Kata Kunci, Metode dan Media “Peserta dapat memahami tentang prosedur penyusunan laporan pertanggungjawaban BUD”. Tujuan


Kata Kunci

Bendahara Umum Daerah Rekonsiliasi Bank Laporan Posisi Kas Harian (LPKH)

• •

Curah pendapat Diskusi dan pemaparan

• • •


Metode

Media

Bahan Bacaan

80

• • •

• • •

Laptop LCD Bahan Bacaan

PP 58/2005; Permendagri 13/2006 jo. 59/2007 jo 21/2011; Permendagri 55/2008;




1

3

Curah Pendapat

Diskusi Kelompok

Presentasi Kelompok

(10 Menit)

(30 menit)

(40 menit

4 Kesimpulan

(10 menit)

7.3 Penjelasan Kegiatan 1 : Curah Pendapat (10 menit) Tujuan:

untuk mengetahui pemahaman peserta mengenai tentang prosedur penyusunan laporan pertanggungjawaban BUD”.

1. Fasilitator Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam kegiatan ini dengan mengaitkan hasil pembahasan sebelumnya 2. Menanyakan kepada peserta–apa yang peserta pahami prosedur penyusunan laporan pertanggungjawaban BUD”. 3. Setelah semua peserta mengutarakan ide mereka, Fasilitator merangkum input2 tersebut Kegiatan 2: Diskusi kelompok (30 menit) Tujuan:

Setelah melaksanakan kegiatan ini peserta diharapakan memahami prosedur penyusunan laporan pertanggungjawaban BUD

1. Fasilitator menyerahkan lembar kerja berupa ”Gambar Website Provinsi Gorontalo yang menggambarkan Posisi Kas Harian” beserta flipchart 2. Fasilitator menjelaskan tentang hal yang akan didiskusikan oleh peserta dengan menggunakan flipchart/powerpoint. 3. Peserta akan dibagi ke dalam 5 kelompok 4. Fasilitator mendampingi setiap kelompok dalam mengerjakan tugas 5. Peserta menuliskan hasil diskusi dalam kertas flipchart

81



Kegiatan 3: Presentasi Kelompok (40 Menit) Tujuan


1. Setiap kelompok akan menunjuk 1 orang sebagai wakil kelompok yang akan melakukan presentasi. 2. Presentasi per kelompok dilakukan maksimal 7 menit/kelompok 3. Fasilitator memberikan kesempatan tanya jawab antar kelompok dalam batas waktu yang ditentukan (5 menit) 4. Fasilitator merangkum hasil presentasi masing-masing kelompok Kegiatan 4. Rangkuman /Kesimpulan Tujuan:

peserta dapat secara baik tentang prosedur penyusunan laporan pertanggungjawaban BUD baik permasalahan maupun solusinya


7.4 Media 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Flipt Chart, Spidol, Pinboard Laptop LCD Gambar Posisi Kas Harian Provinsi Gorontalo

7.5 Catatan Untuk Fasilitator 1. Fasilitator mengingatkan peserta untuk membaca materi topik berikutnya dan menjawab soal latihan pada topik yang bersangkutan. 2. Fasilitator menekankan artinya pentingnya posisi kas hari dalam pengelolaan kas Pemda 3. Pentingnya peserta memahami kosekuensi hukum akibat kesalahan dalam menjalankan prosedur

82



7.6 Lembar Kerja Gambar 7.1

7.7 Ringkasan Materi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Umum Daerah Bendahara Umum Daerah membuat laporan atas kas umum daerah yang berada dalam pengelolaannya. Bendahara Umum Daerah menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Daerah. Dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh penatausahaan dan bukti-bukti transaksi pada kas umum daerah akan dijadikan dasar dalam membuat laporan SUD. Laporan Bendahara Umum Daerah disusun dalam bentuk: 1. Laporan Posisi Kas Harian (LPKH); dan 2. Rekonsiliasi Bank. Laporan tersebut dibuat setiap hari dan diserahkan kepada Kepala Daerah setiap hari kerja pertama setiap minggunya. Secara ringkas dapat digambarkan proses penyusunan laporan pertanggungjawaban BUD sebagai berikut: 83



Pertanggungjawaban Bendahara Umum Daerah Gambar 7.2

Uraian

KDH

Bank

BUD Prosedur piñatausahaan keuangan daerah telah diatur dalam PerKDH mengenai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

SP2D/STS/ Bukti lainnya yang sah

1. Bendahara Umum Daerah mengumpulkan semua bukti-bukti transaksi yang terjadi dalam satu hari

Menyusun laporan posisi kas harian

2. Berdasarkan bukti-bukti yang ada Bendahara Umum Daerah menyusun laporan posisi kas harian

Laporan Posisi Kas Harian

3. Laporan posisi kas harian akan dijadikan dasar penyesunan rekonsiliasi bak

4. Laporan posisi kas harian akan dijadikan dasar penyesunan rekonsiliasi bak 5. BUD menyusun Rekonsiliasi Bank dengan membandingkan saldo kas pada laporan posisi kas harian dan saldo kas rekening koran

Rekening Bank

Laporan Posisi Kas Harian Rekonsiliasi Bank

6. BUD menyerahkan laporan posisi kas harian kepada kepala daerah setiap hari pertama kerja setiap minggunya

84


Pembuatan Rekonsiliasi Bank

Rekonsiliasi Bank

Rekening Bank

TOPIK 8

PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA

Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara

8.1 Tujuan, Waktu, Kata Kunci, Metode dan Media “Peserta dapat memahami tentang proses penyelesaian kerugian negara terhadap Bendahara”. Tujuan


Kata Kunci

• • • •

Badan Pemeriksa Keuangan Bendahara Tim Penyelesaian Kerugian Negara Surat Keterangan Tanggungjawab mutlak

• •

Curah pendapat Diskusi dan pemaparan

• • •


Metode

Media

Bahan Bacaan

86

• • • • •

• • •

Laptop LCD Bahan Bacaan

UU No 1/2004 UU No 15/2004 PP 58/2005; Permendagri 13/2006 jo. 59/2007 jo 21/2011; Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tatat Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara




1

3

Curah Pendapat

Diskusi Kelompok

Presentasi Kelompok

(5 Menit)

(25 menit)

(10 menit

4 Kesimpulan

(5 menit)

8.3 Penjelasan Kegiatan 1 : Curah Pendapat (5 menit) Tujuan:

untuk mengetahui pemahaman peserta mengenai proses penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara.

1. Fasilitator Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam kegiatan ini dengan mengaitkan hasil pembahasan sebelumnya. 2. Menanyakan kepada peserta – apa yang peserta pahami tentang keuangan daerah. 3. Setelah semua peserta mengutarakan ide mereka, Fasilitator merangkum pendapat peserta tersebut. Kegiatan 2: Diskusi kelompok (25 menit) Tujuan:

Setelah melaksanakan kegiatan ini peserta diharapakan memahami mengenai proses penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara.

1. Fasilitator menjelaskan tentang hal yang akan didiskusikan oleh peserta dengan menggunakan flipchart/powerpoint. Penjelasan mengenai tugas yang harus dikerjakan dan durasi diskusi dituliskan dalam flipchart. 2. Fasilitator memberikan contoh kasus tentang penyelesaian kerugian negara. 3. Berdasarkan contoh kasus diatas peserta diminta memberikan komentar dan bagaimana yang seharusnya tentang penyelesaian kerugian negara terhadap bendahara. 4. Fasilitator mendampingi setiap kelompok dalam mengerjakan tugas. 5. Peserta menuliskan hasil diskusi dalam kertas flipchart.

87



Kegiatan 3: Presentasi Kelompok (10 Menit) Tujuan Peserta dapat menjelaskan hasil diskusi kelompok kepada peserta kelompok lainya dan memahami permasalah dan solusi dari setiap kelompok 1. Setiap kelompok akan menunjuk 1 orang sebagai wakil kelompok yang akan melakukan presentasi. 2. Karena keterbatasan waktu, Fasilitator akan menunjuk hanya 3 kelompok untuk melakukan presentasi. 3. Presentasi per kelompok dilakukan maksimal 5 menit/kelompok. 4. Fasilitator memberikan kesempatan tanya jawab antar kelompok dalam batas waktu yang ditentukan. Kegiatan 4. Rangkuman /Kesimpulan Tujuan:

peserta dapat secara baik tentang proses penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara.


8.4 Catatan Untuk Fasilitator •

Fasilitator menyerahkan tugas peserta yang sudah diperiksa dan dinilai

•

Fasilitator mengingatkan kepada peserta tentang penting penyelesaian kerugian negara secara administrasi dibandingakan penyelesaian secara hukum pidana.

8.5 Lembar Kerja Contoh Kasus Penyelesaian Kerugian Negara

88



Kerugian APBD Lampung Rp 67 Miliar BANDAR LAMPUNG (Lampost.Co): Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung mencatat kerugian APBD se-Lampung hingga 7 Oktober 2013 mencapai Rp67.450.861.713,82. Kabupaten Way Kanan menjadi daerah dengan tingkat presentase penyelesaian kerugian terendah hingga 28 November 2013 dengan 52,08 %. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, V.M. Ambar Wahyuni menguraikan pihaknya melakukan pemantauan sebanyak tiga kali dalam 2013 yakni pada Juni, Oktober, dan November. Berdasarkan pemantauan penyelesaian kerugian daerah per 7 oktober 2013 pada 15 Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota terdapat nilai kerguian sebesar Rp164.047.216.771,53. Tetapi telah diselesaikan/lunas sebesar Rp55.278.215.946,67. “Hingga saat ini masih dalam proses pengembalian/ angsuran sebesar Rp41.318.139.111,04, sehingga masih terdapat sisa nilai kerugian sebesar Rp67.450.861.713,82 atau 41,12 persen,”jelas Ambar dalam Media Workshop di Kantor BPK RI Perwakilan Lampung, Bandar Lampung, Selasa (17/12). Menurut Ambar, penyelesaian kerugian daerah di wilayah provinsi Lampung belumoptimal. Untuk itu pihaknya berharap kepala daerah setempat segera memproses tuntutan ganti rugi (TGR) yang telah diketahui dari hasil pemeriksaan. “selanjutnya, bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang melanggar hukum atau melalikan kewajiban segera dimintakan Surat Keterangan

8.6 Ringkasan Materi Informasi Kerugian Negara/Daerah Kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sebagaimana yang dimaksud peraturak kepala BPK No 3 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara. Informasi mengenai adanya kekurangan perbendaharaan yang mengakibatkan kerugian Negara/ Daerah dapat diketahui dari berbagai sumber, antara lain : 1. Hasil pengawasan/hasil pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Eksternal dan Aparat Pengawasan Fungsional/Internal Pemerintah dalam hal ini BPK dan Inspektorat/BPKP 2. pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung bendahara kantor/satuan kerja. 3. perhitungan ex officio. Tim Penyelesaian Kerugian Negara Tim Penyelesaian Kerugian Negara, yang selanjutnya disebut TPKN, adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian negara yang diangkat oleh pimpinan instansi yang bersangkutan, TPKN terdiri dari : 1. sekretaris jenderal/kepala kesekretariatan badan-badan lain/sekretaris daerah provinsi/ kabupaten/kota sebagai ketua; 89



2. inspektur jenderal/kepala satuan pengawasan internal/inspektur provinsi/kabupaten/kota sebagai wakil ketua; 3. kepala biro/bagian keuangan/kepala badan pengelola keuangan daerah sebagai sekretaris; 4. personil lain yang berasal dari unit kerja di bidang pengawasan, keuangan, kepegawaian, hukum, umum, dan bidang lain terkait sebagai anggota; 5. sekretariat. Tugas TPKN TPKN bertugas membantu pimpinan instansi dalam memproses penyelesaian kerugian negara terhadap bendahara yang pembebanannya akan ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam rangka melaksanakan tugas, TPKN menyelenggarakan fungsi untuk : 1. menginventarisasi kasus kerugian negara yang diterima; 2. menghitung jumlah kerugian negara; 3. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara; 4. menginventarisasi harta kekayaan milik bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara; 5. menyelesaikan kerugian negara melalui SKTJM; 6. memberikan pertimbangan kepada pimpinan instansi tentang kerugian negara sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara; 7. menatausahakan penyelesaian kerugian negara; 8. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara kepada pimpinan instansi dengan tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disebut SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat dari Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam hal bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada TPKN, antara lain dalam bentuk dokumen-dokumen sebagai berikut : 1. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama bendahara; 2. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari bendahara. SKTJM yang telah ditandatangani oleh bendahara tidak dapat ditarik kembali. Surat kuasa menjual dan/ atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijaminkan berlaku setelah Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat keputusan pembebanan. Jangka Waktu Penggantian Kerugian Negara Penggantian kerugian negara dilakukan secara tunai selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani. Apabila bendahara telah mengganti kerugian negara, TPKN mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual.Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminkan, setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan TPKN. 90



1. TPKN melaporkan hasil penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian negara kepada pimpinan instansi. 2. Pimpinan instansi memberitahukan hasil penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan TPKN. Pembebanan Kerugian Negara Sementara Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara, pimpinan instansi mengeluarkan surat keputusan pembebanan sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM. Pimpinan instansi memberitahukan surat keputusan pembebanan sementara kepada Badan Pemeriksa Keuangan Surat keputusan pembebanan sementara mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan. Pelaksanaan sita jaminan diajukan oleh instansi yang bersangkutan kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya surat keputusan pembebanan sementara. Pelaksanaan sita jaminan dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Penetapan Batas Waktu Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan SK PBW apabila : 1. Badan Pemeriksa Keuangan tidak menerima Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara dari pimpinan instansi dan 2. Berdasarkan pemberitahuan pimpinan instansi tentang pelaksanaan SKTJM ternyata bendahara tidak melaksanakan SKTJM. SK PBW disampaikan kepada bendahara melalui atasan langsung bendahara atau kepala kantor/satuan kerja dengan tembusan kepada pimpinan instansi dengan tanda terima dari bendahara. Tanda terima dari bendahara disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan oleh atasan langsung bendahara atau kepala kantor/satuan kerja selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak SK PBW diterima bendahara. Pengajuan Keberatan atas SK PBW • Bendahara dapat mengajukan keberatan atas SK PBW kepada Badan Pemeriksa Keuangan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan SK PBW yang tertera pada tanda terima • Badan Pemeriksa Keuangan menerima atau menolak keberatan bendahara, dalam kurun waktu waktu 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari bendahara tersebut diterima oleh Badan Pemeriksa Keuangan. • Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan terlampaui, Badan Pemeriksa Keuangan tidak mengeluarkan putusan atas keberatan yang diajukan bendahara, maka keberatan dari Bendahara diterima. • Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat keputusan pembebasan, apabila menerima keberatan yang diajukan oleh bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

91



Pembebanan Kerugian Negara Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat keputusan pembebanan apabila : 1. jangka waktu untuk mengajukan keberatan telah terlampaui dan bendahara tidak mengajukan keberatan; atau 2. bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak; atau 3. telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTJM namun kerugian negara belum diganti sepenuhnya. Surat Keputusan Pembebanan disampaikan kepada bendahara melalui atasan langsung bendahara atau kepala kantor/ satuan kerja bendahara dengan tembusan kepada pimpinan instansi yang bersangkutan dengan tanda terima dari bendahara. Surat Keputusan Pembebanan telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final. Pelaksanaan Keputusan Pembebanan Berdasarkan surat keputusan pembebanan dari Badan Pemeriksa Keuangan, bendahara wajib mengganti kerugian negara dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas negara/daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima surat keputusan pembebanan. Dalam hal bendahara telah mengganti kerugian negara secara tunai, maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan. Surat keputusan pembebanan memiliki hak mendahului. 1. Surat keputusan pembebanan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi. 2. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari telah terlampaui dan bendahara tidak mengganti kerugian negara secara tunai, instansi yang bersangkutan mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan bendahara. 3. Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima bendahara sebesar 50% (lima puluh persen) dari setiap bulan sampai lunas. Pelaksanaan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan diatur lebih lanjut oleh masing-masing instansi, setelah berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dalam melakukan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan. Apabila bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian negara, maka pimpinan instansi yang bersangkutan mengupayakan pengembalian kerugian negara melalui pemotongan serendahrendahnya sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas. Sedangkan bagi bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam SKPP dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara dan taspen yang menjadi hak bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian negara. Kadaluwarsa • Kewajiban bendahara untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian negara atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak 92



terjadinya kerugian negara tidak dilakukan penuntutan ganti rugi. •

Tanggung jawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak dari bendahara menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada bendahara, atau sejak bendahara diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang kerugian negara.

Sanksi Bendahara yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atasan langsung bendahara atau kepala kantor/satuan kerja yang tidak melaksanakan kewajiban melaporkan setiap kerugian negara kepada pimpinan instansi dan memberitahukan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara diketahui. Badan Pemeriksa Keuangan segera mengeluarkan surat keputusan pencatatan apabila :

93

•

bendahara melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarga;

•

bendahara meninggal dunia dan ahli waris tidak diketahui keberadaannya.


PANDUAN BAGI PELATIH PENATAUSAHAAN PERBENDAHARAAN DAERAH Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Recommend Documents