KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEBIJAKAN ALOKASI DAN PENYALURAN DAK TAHUN 2016
Jakarta, 10 Februari 2016
ARAH KEBIJAKAN DAK TA 2016 1.
Mendukung implementasi Nawacita:
•
Ketiga: membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI;
•
Kelima: meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
•
Keenam: meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
•
Ketujuh: kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor domestik.
2.
Mendukung percepatan pembangunan infrastruktur publik daerah;
3.
Mendukung pemenuhan anggaran pendidikan (20%) dan kesehatan (5%) dengan tetap menjaga lingkungan hidup dan kehutanan;
4.
Mengakomodasi usulan kebutuhan dan prioritas daerah dalam mendukung pencapaian prioritas nasional (Proposal Based),
5.
Memperkuat kebijakan afirmasi untuk mempercepat pembangunan daerah perbatasan, tertinggal, terpencil, terluar, dan pesisir/kepulauan;
6.
Mempercepat pengalihan anggaran belanja K/L (dekonsentrasi dan tugas pembantuan) yang sudah menjadi urusan daerah ke DAK;
7.
Merealokasi dana transfer lainnya (BOS, BOP PAUD, TPG, TAMSIL, BOK, BOKB, dan P2D2) ke dalam DAK non fisik;
8.
Menyesuaikan kewajiban penyediaan dana pendamping DAK sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.
Penyederhanaan Bidang DAK Reguler NO
BIDANG DAK 2015
NO
BIDANG DAK 2016
DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA 1
PENDIDIKAN
2
KESEHATAN
3
KELUARGA BERENCANA
4
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
5
INFRASTRUKTUR AIR MINUM DAN SANITASI
1
PENDIDIKAN
2
KESEHATAN dan KELUARGA BERENCANA
3
INFRASTRUKTUR PERUMAHAN, PERMUKIMAN, AIR MINUM DAN SANITASI
DIMENSI SEKTOR UNGGULAN 6
INFRASTRUKTUR IRIGASI
7
PERTANIAN
8
4
KEDAULATAN PANGAN
ENERGI PERDESAAN
5
ENERGI SKALA KECIL
9
KELAUTAN DAN PERIKANAN
6
KELAUTAN DAN PERIKANAN
10
KEHUTANAN
11
LINGKUNGAN HIDUP
7
KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN 12
TRANSPORTASI
8
TRANSPORTASI
13
SARANA PERDAGANGAN
9
SARANA PERDAGANGAN DAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH, PARIWISATA
14
PRASARANA PEMERINTAHAN DAERAH
10
PRASARANA PEMERINTAHAN DAERAH
3
Mekanisme Pengusulan, Penilaian, Pembahasan, dan Penetapan Alokasi DAK TA 2016 Tahap Pengusulan
Penyiapan/Pengisian Template Proposal Standar
Tahap Penilaian 1. Kemenkeu 2. Bappenas 3. K/L Teknis
Tahap Pembahasan dan Penetapan Alokasi Penyampaian ke DPR RI
Kepala Daerah Verifikasi K/L Teknis atas Usulan/Proposal Bappeda/Biro Keuangan/BPKAD (Rekap/Konsolidasi Usulan)
Pembahasan Alokasi DAK 2016
Hasil Verifikasi berupa Konsolidasi Usulan , Data Teknis dan Bobot Usulan SKPD (Data Teknis dan Rencana Kegiatan)
Penilaian oleh Tim Pusat atas Hasil Verifikasi untuk penentuan daerah penerima
Penetapan Alokasi DAK 2016
Perbedaan DAK Fisik TA 2015 dan TA 2016 DAK 2015
DAK 2016
1. Pagu Anggaran : Rp58,82 triliun
1. Pagu Anggaran : 85,45 triliun
2. Jenis DAK : reguler dan tambahan
2. Jenis DAK : Reguler, Afirmasi, dan Infrastruktur Publik Daerah
3. Jumlah bidang 14
3. Jumlah Bidang 10
4. Pengalokasikannya : top down, berdasarkan Kriteria Umum (Kemampuan Keuangan Daerah), Kriteria Khusus (Kewilayahan), dan Kriteria Teknis (Indeks Teknis dari K/L)
4. Pengalokasiannya : bottom-up, berdasarkan usulan kebutuhan teknis daerah (proposal based).
5. Dana Pendamping dari daerah 10%
5. Tidak perlu dana pendamping
6. Tidak dapat digunakan untuk kegiatan penunjang bersifat nonfisik (perencanaan, lelang, pelaporan, pengawasan)
6. Maksimal 5% dapat digunakan untuk kegiatan penunjang nonfisik
7. Pelaporan keuangan dan fisik kegiatan terpisah dan manual
7. Pelaporan terintegrasi dan berbasis aplikasi
8. Juknis/Juklak ditetapkan K/L paling lambat 2 minggu setelah Perpres Rincian APBN
8. Juknis/Juklak ditetapkan paling lambat 7 hari setelah Perpres Rincian APBN
9. Lelang/tender kegiatan dilaksanakan setelah 9. Lelang/tender kegiatan dilaksanakan DPA-SKPD setelah Perpres Rincian APBN 5
Postur Dana Alokasi Khusus TA 2015 dan TA 2016 2015
Selisih APBN 2016 - RAPBN
2016
URAIAN APBNP
RAPBN
APBN
Jumlah
%
Triliun Rupiah
Dana Alokasi Khusus (DAK) 1. DAK Fisik / DAK* a. DAK Reguler dan Tambahan P3K2 & UD b. DAK Infrastruktur Publik Daerah c. DAK Afirmasi 2. DAK Non Fisik / Dana Transfer Lainnya**
208,93 85,45 55,09 27,54 2,82 123,48
-6,33 -6,33 -2,48 -3,85 -
-2,94 -6,89 -4,30 -12,27 -
Tunjangan Profesi Guru PNSD
70,25
71,02
71,02
-
-
b.
Bantuan Operasional Sekolah
31,30
43,92
43,92
-
-
c.
Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD
1,10
1,02
1,02
-
-
0,10
0,40
0,40
-
-
-
4,57
4,57
-
-
-
2,28
2,28
-
-
-
0,26
0,26
-
-
e. f.
g. **
215,26 91,78 57,57 31,39 2,82 123,48
a.
d.
*
161,57 58,82 56,00 2,82 102,75
Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Bantuan Operasional Kesehatan dan KB (BOK & BOKB) Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD Peningkatan Kapasitas Kop., UKM dan Ketenagakerjaan
Terjadi perubahan nomenklatur dimana TA. 2015 disebut sebagai Dana Alokasi Khusus (DAK) sedangkan TA. 2016 menjadi DAK Fisik Terjadi perubahan nomenklatur dimana TA. 2015 disebut sebagai Dana Transfer Lainnya dan termasuk Dana Insentif Daerah (DID) sedangkan TA. 2016 menjadi DAK Non Fisik dan tidak termasuk DID
6
DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah Sasaran Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan daerah yang belum memadai serta meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sejalan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. I. Ruang Lingkup Kegiatan Sub-Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah: 1. Konstruksi gedung kantor Gubernur, Bupati/Walikota; 2. Konstruksi gedung kantor DPRD Provinsi/Kab/Kota; 3. Konstruksi gedung kantor SKPD Provinsi/Kab/Kota. II. Ruang Lingkup Kegiatan Sub-Bidang Satuan Polisi Pamong Praja: 1. Konstruksi gedung kantor Satuan Polisi Pamong Praja; 2. Pengadaan kendaraan Satuan Polisi Pamong Praja; 3. Pengadaan peralatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat. III. Ruang Lingkup Kegiatan Sub-Bidang Pemadam Kebakaran: 1. Konstruksi gedung kantor pemadam kebakaran; 2. Pengadaan kendaraan pemadam kebakaran; 3. Pengadaan peralatan pemadam kebakaran.
7
KEBIJAKAN PENDUKUNG PELAKSANAAN DAK 2016 Alokasi DAK per daerah ditetapkan segera dengan Peraturan Presiden tentang rincian APBN setelah UU APBN diterbitkan. Juknis/Juklak harus sudah ditetapkan oleh K/L paling lama 7 hari kerja setelah alokasi DAK ditetapkan dalam Perpres Rincian APBN. Juknis berlaku minimal 3 tahun, apabila ada tambahan sub bidang atau menu kegiatan baru, cukup dibuatkan Juknis/Juklak tambahan. Tidak ada kewajiban penyediaan Dana Pendamping DAK. Sebagian alokasi DAK Fisik, yakni maksimum 5% dapat digunakan untuk kegiatan penunjang, seperti perencanaan kegiatan, pelaporan, pengawasan, dan pengendalian. Daerah dapat segera melakukan proses lelang/tender kegiatan DAK setelah alokasi DAK ditetapkan dalam Perpres tentang Rincian APBN TA. 2016, sedangkan penandatangan kontrak dilakukan setelah APBD dan DPA SKPD ditetapkan. Laporan realisasi DAK, dibuat terintegrasi (laporan fisik dan keuangan), sederhana (1 laporan untuk K/L teknis, Bappenas dan Kemenkeu), cepat (berbasis aplikasi melalui website), dan efektif (capaian outputnya jelas dan apabila ada permasalahan dapat diatasi pada tahun berjalan). Sistem monitoring dan evaluasi berbasis laporan realisasi DAK.
8
REWARD DAN PUNISHMENT PELAKSANAAN DAK
Reward
No
Punishment
Indikator
Bentuk Reward
Indikator
Bentuk Punishment
1
Peloran tepat waktu
Penyaluran tepat waktu
Peloran tidak tepat waktu
2
Penyerapan maksimal
Penyaluran ditunda dan/atau dipotong
3
4
Penyerapan Pengalokasian tidak DAK tahun maksimal berikutnya Sisa DAK di Sisa DAK di akan akhir TA rendah akhir TA disesuaikan tinggi dengan Output kegiatan Indeks Output penyerapan sesuai target kegiatan dan indeks tidak sesuai kinerja target capaian output 9
Pengalokasian DAK tahun berikutnya dikurangi sesuai Indeks penyerapan dan kinerja capaian output.
Penyaluran DAK Penyaluran DAK Fisik Per Bidang • 30% • Paling cepat Februari • Paling lambat 31 Juli
Triwulan I
Triwulan II • 25% • Setelah daerah menyampaikan laporan realisasi triwulan I (minimal terserap 75%)
• 25% • Setelah daerah menyampaikan laporan realisasi triwuan II (minimal terserap 75%)
Triwulan III
Triwulan IV • 20% • Setelah daerah menyampaikan laporan realisasi triwulan ((I (minimal terserap 90%)
Penyampaian Laporan Realisasi Penyerapan DAK Fisik per Bidang 1. Laporan realisasi berisi penyerapan dana dan capaian output. 2. Laporan realisasi disampaikan via system aplikasi dan penyampaian langsung ke Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu. 3. Laporan realisasi disusun dg menggunakan format yang ditentukan. 4. Penyampaian Laporan realisasi dilakukan : • Laporan tahunan, paling lambat bulan Maret • Laporan triwulan I paling lambat bulan Juni • Laporan triwulan II paling lambat bulan September • Laporan triwulan III paling lambat 7 hari kerja sebelum akhir bulan Desember
Perbedaan Penyaluran DAK Fisik TA 2015 dan TA 2016 TAHUN 2015
TAHUN 2016
1. Penyaluran tidak per bidang (gelondongan dari pagu alokasi per daerah)
1. Penyaluran per bidang
2. Penyaluran per triwulan prosentase dari total pagu alokasi DAK per daerah
2. Penyaluran per triwulan prosentase dari total pagu alokasi DAK per bidang per daerah
3. Persyaratan : laporan realisasi tidak harus menunjukkan penyerapan tertentu
3. Persyaratan : laporan realisasi triwulan I dan triwulan II harus menunjukkan penyerapan dana minimal 75%
4. Laporan yang dipersyaratkan untuk dasar penyaluran hanya laporan realisasi penyerapan dana.
4. Laporan yang dipersyaratkan untuk dasar penyaluran mencakup realisasi penyerapan dana dan realisasi capaian output dari kegiatan fisik.
4. Laporan realisasi DAK sebagai syarat penyaluran disampaikan langsung daerah dlm bentuk hardcopy asli
4. Laporan realisasi DAK sebagai syarat penyaluran disampaikan langsung oleh daerah dalam bentuk softcopy melalui system aplikasi dan hardcopy asli.
5. Kepala daerah harus menyampaikan surat pernyataan penyediaan Dana Pendamping minimal10%
5. Tidak perlu surat pernyataan dana pendamping
6. Penyampaian laporan realisasi per triwulan tidak dibatasi waktunya.
6. Penyampaian laporan realisasi per triwulanan dibatasi waktunya.
11
Optimalisasi dan Penggunaan Sisa DAK
Apabila akumulasi nilai kontrak suatu bidang/subbidang DAK Fisik lebih kecil dari pagu bidang/subbidang DAK Fisik, Daerah dapat mengoptimalkan sisa pagu tersebut untuk menambah frekuensi kegiatan pada bidang/subbidang yg sama, setelah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.
Apabila sampai akhir tahun anggaran, terdapat sisa DAK pada bidang/sub bidang yang output kegiatannya sudah tercapai, maka sisa tsb dapat digunakan untuk mendanai kegiatan:
DAK Fisik pada bidang/sub bidang yang sama; dan/atau
DAK Fisik pada bidang/sub bidang tertentu sesuai kebutuhan daerah;
dengan menggunakan Juknis tahun berjalan.
Apabila sampai akhir tahun anggaran, terdapat sisa DAK pada bidang/subbidang yang output kegiatannya belum tercapai, maka sisa tsb akan diperhitungkan dalam pengalokasian DAK Fisik pada tahun anggaran berikutnya. 12
Terima Kasih Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Gedung Radius Prawiro, Jalan Dr Wahidin No. 1 Jakarta Pusat 10710 Telp./Fax. 021 3509442 www.djpk.depkeu.go.id
