BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 5.1. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah

Di

sisi

penerimaan

daerah,

dengan

berbagai

upaya

untuk

peningkatan pendapatan asli daerah terus dilanjutkan, PAD diharapkan meningkat sebesar 0,5% PDRB setiap tahunnya selama periode 2005-2009. Kinerja Pajak Daerah dan Restribusi tahun anggaran 2001-2004 terus mengalami pertumbuhan, sebagaimana tabel sebagai berikut: TABEL. 6 PERKEMBANGAN PAJAK DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2001 S/D 2004 (Jutaan Rupiah) Uraian

2001

2002

2003

2004

Total Pajak

11.837

16.819

22.142

23.346

TABEL. 7 PERKEMBANGAN RETRIBUSI DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2001 S/D 2004 (Jutaan Rupiah) Uraian

2001

2002

2003

2004

Total Retribusi Daerah

20.546

16.710

21.039

24.859

Sedangkan sumber pendanaan dari Dana Perimbangan untuk Kota Samarinda selalu mengalami kenaikan, namun tidak demikian dengan Penerimaan Daerah

Lainnya. Adapun data Dana Perimbangan dan

Penerimaan Daerah Lainnya Kota Samirinda tahun 2001-2004 adalah sebagai berikut : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kota Samarinda 2005-2010

76


TABEL. 8 PERKEMBANGAN DANA PERIMBANGAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2001 S/D 2004 (Jutaan Rupiah) Uraian

2001

2002

2003

2004

Total Dana Perimbangan

442.204

447.463

546.524

550.373

TABEL. 9 SUMBER PENERIMAAN DAERAH LAINNYA KOTA SAMARINDA TAHUN 2001 S/D 2004 (Jutaan Rupiah) Uraian

2001

2002

2003

2004

Total Penerimaan Daerah Lainnya

460

11.661

15.381

8.791

Dari sumber pendapatan diatas nampak bahwa pembangunan Kota Samarinda masih banyak tergantung pada Dana perimbangan yang memberikan kontribusi sekitar 90% dari strtuktur pendapatan daerah Kota Samarinda. Hal inimengindikasikan bahwa Kota samrinda belum cukup memiliki kemandirian didalam membiayai pembangunannya, dimana untuk mencapai kemandirian struktur pendapatan Kota Samrinda harus didukung oleh minimal 20% dari PAD.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kota Samarinda 2005-2010

77


Struktur Pendapatan Daerah Kota Samarinda (2001-2004) 100% 90% 80%

kontribusi

70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001

2002

2003

2004

tahun Total Pajak




TABEL .10 KONTRIBUSI MASING-MASING SUMBER PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA 2001-2004 Uraian

2001

2002

2003

2004

Total Pajak

2,49%

3,41%

3,66%

3,84%


4,33%

3,39%

3,48%

4,09%


93,09%

90,83%

90,32%

90,62%


0,10%

2,37%

2,54%

1,45%

Total

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Sumber: data diolah


78


Pertumbuhan Kontribusi Pendapatan Daerah Kota Samarinda (2001-2004)

pertumbuhan

100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% 2001

2002

2003

2004

tahun Total Pajak Total Retribusi Daerah Total Dana Perimbangan Total Penerimaan Daerah Lainnya

Dengan demikian pengelolaan anggaran pendapatan daerah harus diperhatikan upaya untuk peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Pendapatan daerah dalam struktur APBD masih sangat rendah kontribusinya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Oleh sebab itu arah pengelolaan Pendapatan daerah kota Samarinda tahun 2005 - 2010 yaitu mobilisasi sumber-sumber PAD lebih difokuskan pada upaya untuk peningkatan retribusi dan pajak daerah yang proporsional dengan memperhatikan pada aspek keadilan.


79


5.2 Arah Pengelolaan Belanja Daerah Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk memihak

kepentingan

publik,

disamping

tetap

menjaga

eksistensi

penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan programprogram strategis daerah. Di sisi belanja daerah, terjadi peningkatan alokasi anggaran untuk sektor

pendidikan,

kesehatan,

meningkatkan

akses

penduduk

untuk

mendapatkan perumahan yang layak, meningkatkan ketahanan pangan serta meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur di perdesaan dan daerah terpencil. Di samping itu, terjadi penurunan subsidi secara bertahap terutama subsidi yang tidak terarah pada masyarakat miskin (untargeted subsidy), dan pengendalian peningkatan anggaran untuk belanja pegawai.

5.3 Kebijakan Umum Anggaran 5.3.1. Pendapatan Daerah Formulasi

kebijakan

dalam

mendukung

pengelolaan

anggaran

pendapatan daerah akan lebih difokuskan pada upaya untuk mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya. Pertumbuhan komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah akan menjadi faktor yang penting dalam

mendorong

kemampuan

pertumbuhan

peranan

perusahaan

PAD

serta

daerah

mendorong

untuk

dapat

peningkatan memberikan

kontribusinya kepada Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan untuk Dana Perimbangan, komponen Bagi Hasil Pajak serta komponen Bagi Hasil Bukan Pajak dan Bantuan Keuangan Provinsi adalah 2 unsur yang cukup penting


80


dalam mendorong pertumbuhan Dana Perimbangan yang akan diperoleh nantinya. Ditinjau dari komposisi Pendapatan Daerah, trend kenaikkan peranan PAD dan trend penurunan dari peranan Dana Perimbangan sampai dengan 2010 diperkirakan akan terus berlangsung meskipun dalam kaitan tersebut diperkirakan dominasi peranan Dana Perimbangan dalam membentuk total perolehan Pendapatan Daerah akan tetap diatas peranan PAD. Terdapat beberapa hal yang cukup penting terkait dengan prospek keuangan daerah kedepan yang antara lain adalah : 1. Bahwa peranan sektor Pajak Daerah dan Retribusi dalam memberikan sumbangan ke PAD, kedepan tampaknya akan semakin penting. Untuk itu, upaya untuk terus melakukan ekstensifikasi melalui perluasan basis pajak tanpa harus menambah beban kepada masyarakat maupun intensifikasi melalui upaya yang terus menerus dalam melakukan perbaikan kedalam dan senantiasa meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi dalam memenuhi kewajibannya adalah hal yang mutlak untuk tetap dilanjutkan secara konsisten termasuk dalam upaya untuk terus meningkatkan efisiensi, di tubuh penyelenggara pemerintahan daerah kota Samarinda. Upaya ekstensifikasi pajak sebagaimana yang telah disampaikan, tampaknya tidak cukup hanya mengandalkan kondisi sarana prasarana kota yang ada seperti saat ini. Untuk itu kedepan, prioritas pembangunan kota harus benar-benar fokus pada sektor-sektor yang mampu menarik investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi kota dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat yang dalarn hal ini tentunya harus dilakukan dengan tanpa mengesampingkan konsistensi dalam menekan ketimpangan pendapatan masyarakat sebagai bentuk upaya untuk


81


menekan angka kemiskinan, serta tetap memperhatikan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan masyarakat yang ada di kota Samarinda. Perlunya penetapan formulasi kebijakan diatas, dimaksudkan agar peningkatan pendapatan daerah pada tahun 2005-2010 diupayakan untuk tetap menjaga penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha, sehingga keberadaannya diharapkan dapat mewujudkan stabilitas fiskal daerah khususnya dalam memberikan ketersediaan melalui perluasan basis pajak tanpa harus menambah beban kepada masyarakat maupun intensifikasi melalui upaya yang terus menerus dalarn melakukan perbaikan kedalam dan senantiasa meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi dalarn memenuhi kewajibannya adalah hal yang mutlak untuk tetap dilanjutkan secara konsisten termasuk dalarn upaya untuk terus meningkatkan efisiensi, di tubuh penyelenggara pemerintahan daerah kota Samarinda. 2. Upaya ekstensifikasi pajak sebagaimana yang telah disampaikan, tampaknya tidak cukup hanya mengandalkan kondisi saranaprasarana kota yang ada seperti saat ini. Untuk itu kedepan, prioritas pembangunan kota harus benar-benar fokus pada sektor-sektor yang mampu menarik investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi kota dalarn upaya meningkatkan daya beli masyarakat yang dalam hal ini tentunya harus dilakukan dengan tanpa mengesampingkan konsistensi dalarn menekan ketimpangan pendapatan masyarakat sebagai bentuk upaya untuk menekan angka kemiskinan, serta tetap memperhatikan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan masyarakat yang ada di kota Samarinda. Perlunya penetapan formulasi kebijakan diatas, dimaksudkan agar peningkatan pendapatan daerah pada tahun 2005-2010 diupayakan untuk tetap menjaga penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan dunia Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kota Samarinda 2005-2010

82


usaha, sehingga keberadaannya diharapkan dapat mewujudkan stabilitas fiskal daerah khususnya dalam memberikan ketersediaan sumber pembiayaan dalam menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Secara teoritis, pendapatan daerah akan sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonornian daerah yang akan terjadi sampai dengan tahun 2010, atau dengan kata lain, bahwa suatu pendapatan daerah termasuk Pendapatan Asli Daerah harus benar-benar mampu merespon perkembangan ekonomi yang diperkirakan akan terjadi. Dengan menggunakan pendekatan analisis pertumbuhan elastisitas dalam menghitung proyeksi PAD, serta dengan meletakkan beberapa asumsi, seperti: a. Pertumbuhan ekonomi kota Samarinda. b. Tingkat inflasi. c. ICOR tahunan selama periode proyeksi. d. Kebutuhan investasi selama periode proyeksi. e. Tax Ratio (PAD terhadap PDRB) selama periode proyeksi. f.

Komponen Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Propinsi pada Dana Perimbangan.

g. Komponen DAU, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak pada Dana Perimbangan, serta Lain-lain Pendapatan yang Sah.

5.3.2. Belanja Daerah Kebijakan belanja daerah pada periode 5 (lima) tahun kedepan (2005-2010) akan melanjutkan efisiensi dan efektifitas pengeluaran untuk belanja aparatur, sehingga trend kedepan komposisinya untuk pelayanan publik semakin bertambah besar. Selain itu untuk belanja pelayanan publik yang bernilai ekonomis akan lebih didorong kepada pengeluaran yang bersifat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kota Samarinda 2005-2010

83


cost recovery dan menjadi faktor pendorong keterlibatan sektor swasta dan masyarakat untuk melakukan investasi, sehingga nantinya belanja pelayanan publik yang bernilai ekonomis tidak lagi membebani belanja daerah, tetapi sebaliknya akan menjadikan sebagai pendapatan daerah. Perhitungan secara teoris dengan asumsi dasar yang kuat tentang kedua kebijakan diatas yang berkaitan dengan proyeksi pendapatan daerah dan proyeksi belanja daerah akan sangat strategis di dalam penyusunan Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2005 - 2010. Guna mewujudkan Kota Samarinda yang mandiri, sebagai antisipasi kemungkinan terus menurunnya dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat, perlu diusahakan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dengan tetap mengusahakan semaksimal mungkin berbagai kebijakan yang akan dilakukan tidak membebani masyarakat.


84

BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Recommend Documents