3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Pertumbuhan Ekonomi

3.1

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dari perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Ada faktorfaktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti yang menyangkut kebijakan pemerintah pusat yang menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Kemudian juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia dan nilai tukar mata asing. Pertumbuhan ekonomi diukur dari kenaikan pendapatan nasional yang tercermin pada nilai PDRB dari tahun ke tahun. Indikator yang lazim digunakan untuk memperoleh tingkat pertumbuhan ekonomi riil adalah menggunakan PDRB atas dasar harga konstan yang menjadi petunjuk dari kinerja perekonomian secara umum sebagai ukuran kemajuan suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak dari kebijaksanaan pembangunan yang telah diambil, khususnya dalam bidang ekonomi. Indikator ini memiliki arti penting bagi pemangku kebijakan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai, serta berguna sebagai bahan untuk menentukan kebijaksanaan dan arah pembangunan dimasa yang akan datang. Pertumbuhan

ekonomi

suatu

daerah

adalah

perbandingan

pencapaian kinerja perekonomian suatu daerah pada suatu periode waktu tertentu terhadap periode waktu sebelumnya. Kinerja yang dimaksud berkaitan dengan proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Pada gilirannya, proses ini tentunya juga menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki masyarakat. Indikator

umum

RKPD TAHUN 2015

yang

digunakan

untuk

mengetahui

pencapaian

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah

III - 1

keberhasilan percepatan pembangunan di suatu wilayah pada waktu tertentu adalah laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi baik agregat maupun sektoral dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan, bukan atas dasar harga berlaku. PDRB atas dasar harga berlaku belum menggambarkan kenaikan atau pertumbuhan yang riil, karena masih dipengaruhi kenaikan tingkat harga atau inflasi. Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan diharapkan dapat memberikan dampak pada beberapa aspek terhadap pembangunan. Pertama

meningkatkan

taraf

hidup

masyarakat,

serta

memperluas

kesempatan kerja dan pemerataan pembagian pendapatan masyarakat. Kedua, meningkatkan hubungan ekonomi dan mengusahakan adanya pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sekunder dan tersier. Sehingga tercipta pendapatan masyarakat yang meningkat secara mantap dengan tingkat pemerataan yang baik. Dengan kata lain pembangunan didefinisikan sebagai suatu proses berkelanjutan untuk mencapai suatu hal yang lebih baik. Keberhasilan pembangunan ditentukan oleh adanya pemahaman mengenai tujuan (visi) dan sasaran (misi) yang akan dicapai. Perekonomian Indonesia pada tahun 2013 belum menunjukkan kinerja yang belum cukup baik di tengah situasi perekonomian global yang masih dibayang-bayangi oleh berbagai ketidakpastian, seperti prospek pemulihan ekonomi

di kawasan

Eropa (terutama

di negara

yang

mengalami krisis hutang, yaitu Yunani, Italia, Irlandia, Potugal dan Spanyol) dan ancaman jurang fiskal (fiscal cliff) di AS akibat perbedaan sudut pandang dan kepentingan antara Pemerintahan Barrack Obama (Partai Demokrat) dengan Kongres yang didominasi oleh Partai Republik, terkait strategi kebijakan untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak, efisiensi pengeluaran negara terutama pengurangan pengeluaran untuk perlindungan sosial, serta batasan hutang dan defisit anggaran pemerintah

AS.

Krisis

tersebut

turut

berimbas

pada

penurunan

permintaan eksternal dan perlambatan aktivitas perekonomian di Asia, termasuk China dan India.

RKPD TAHUN 2015


III - 2

Secara keseluruhan,

di tengah

kondisi ekonomi

dunia

yang

melambat, ekonomi Indonesia pada tahun 2013juga ikut melambat yaitu sebesar 5,78 persen. Dalam delapan tahun terakhir, perekonomian Indonesia dapat terus bertumbuh rata-rata di atas 6 persen per tahun, yang merupakan salah satu pertumbuhan tertinggi dan paling stabil di dunia. Namun pada 2013 adanya pelemahan kinerja ekspor nasional sertakenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada bulan Juni 2013, mengakibatkan harga-harga dipasaran khususnya barang konsumsi meningkat memicu inflasi meningkat tajam dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia terkoreksi melambat di tahun 2013. Konsumsi rumah tangga sebagai

salah

satu

komponen

yang

mendorong

tetap

kuatnya

pertumbuhan ekonomi nasional, tumbuh cukup tinggi 5,3 persen pada tahun 2012, tetapi pada 2013 cenderung melambat menjadi sebesar 5,28 persen. Berdasarkan komponennya, pertumbuhan konsumsi rumah tangga tersebut terutama bersumber dari konsumsi non makanan. Menurunnya

konsumsi

rumah

tangga

tersebut

disebabkan

oleh

melemahnya daya beli masyarakat karena tingginya inflasi Indonesia yang mencapai 8,38 persen pada 2013 dibanding tahun sebelumnya sebesar 4,30 persen. Pertumbuhan investasi Indonesia tahun 2011 sebesar 8,8%, pada 2012 mencapai 9,8%, namun pada 2013 menurun tajam sekitar 5,78 persen. Pertumbuhan investasi yang semakin melambat terjadi karena kombinasi ketidakpastian globalyang parah disebabkan oleh perancangan ulang program pembelian aset per bulan Federal Reserve sebesar USD $85 Juta (pelonggaran kuantitatif) yang mengakibatkan arus keluar modal secara signifikan dari negara-negara berkembang dan kelemahan isu finansial internal, defisit transaksi berjalan dengan rekor tertinggi, inflasi tinggi (setelah pemerintah menaikkan BBM bersubsidi pada bulan Juni tahun 2013) dan

nilai tukar rupiah yang terdepresiasi tajam. Untuk

menanggulangi masalah-masalah ini dan menjaga stabilitas keuangan

RKPD TAHUN 2015


III - 3

negara, Bank Indonesia menaikkan suku bunga secara signifikan, walau ini berarti pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dikorbankan. Perkiraan perkembangan perekonomian Indonesia dimasa depan masih cukup positif

tetapi telah direvisi oleh organisasi-organisasi

International dan pemerintah Indonesia karena ketidakpastian global yang berkepanjangan. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi indonesia (MP3EI) yang baru-baru ini dikeluarkan, mencakup tahun 2011 sampai 2025, menunjuk enam sektor sebagai koridor utama perekonomian, dengan tujuan menempatkan Indonesia dalam sepuluh besar perekonomian global pada tahun 2025. Rencana

ini

mengimplikasikan

investasi

besar

pada

sektor

infrastruktur, sektor yang selama ini menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia dan tujuan akhirnya adalah PDB akan naik pertahunnya sebanyak 8-9 persen. Namun target tersebut sepertinya terlalu ambisius jika ingin dicapai dalam waktu dekat (2014-2017). Institusi-institusi otoritas Internasional (Bank Dunia, IMF dan Bank Pembangunan Asia) memproyeksikan pertumbuhan PDB Tahunan Indonesia dalam kisaran 5,3 sampai 6,0 persen untuk periode 2014 sampai 2017. Organisasiorganisasi ini menekankan bahwa reformasi politik dan ekonomi praktis dikombinasikan

investasi

besar

dalam

sektor

infrastruktur

akan

menambahkan satu atau dua persen dari perkiraan pertumbuhan PDB saat ini. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2013 dengan migas tercatat 6,13 persen atau mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya dimana

pada

tahun

2012pertumbuhannya

sebesar

6,82

persen.

Sementara itu pertumbuhan ekonomi tanpa migas juga mengalami penurunan dari 6,87 persen pada 2012 menjai 6,24 persen pada tahun 2013. Perekonomian Kepulauan Riau masih didorong olehtiga sektor utama, yaitu sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, dan

industri pengolahan.

Perlambatan ekonomi pada tahun

2013

utamanya dipicu karena menurunnya tingkat konsumsi rumah tangga RKPD TAHUN 2015


III - 4

dari 7,14 persen pada 2012 menjadi 6,88 persen pada 2013. Hal yang sama juga terjadi pada konsumsi lembaga swasta dan pemerintah yang sama-sama menurun pada 2013. Perlambatan investasi diduga menjadi penyebab perlambatan pertumbuhan industri pengolahan, sementara menurunnya

konsumsi

masyarakat

mengakibatkan

melambatnya

pertumbuhan pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Ditengah kondisi perekonomian global menunjukkan penurunan, perekonomian Kepulauan Riau tetap menunjukkan pertumbuhan walaupun melambat. Salah satu penyebab perlambatan tersebut dipicu oleh adanya tekanan inflasi yang cukup tinggi yang mencapai tiga kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Pemicu besarnya inflasi adalah naiknya harga Bahan Bakar Minyak pada pertengahan tahun 2013. Inflasi tahun ke tahun pada 2013 melonjak menjadi 8,24 persen dari 4,3 persen pada 2012. Lonjakan inflasi terjadi akibat naiknya harga BBM yang mulai terasa pada bulan Juni 2013 dengan tingkat inflasi 0,72 persen hingga mencapai puncaknya pada Juli 2013 dengan tingkat inflasi mencapai 2,45 persen. Selain itu, efek dari naiknya harga BBM juga mendorong terjadinya inflasi pada kelompok bahan makanan (volatile food) yang merupakan tingkat inflasi terbesar dibanding dengan kelompok lainnya. Laju inflasi kelompok volatile food mencapai 15,04 persen (yoy), kelompok administered price 13,88 persen (yoy), dan kelompok inti sebesar 3,95 persen (yoy). Selain itu, laju inflasi kelompok bahan makanan yang tinggi juga disebabkan adanya pembatasan impor produk hortikultura dan penurunan pasokan akibat menurunnya hasil produksi di Jawa dan Sumatera Utara Lonjakan inflasi di Provinsi Kepri lebih dipicu oleh pergerakan inflasi di Kota Batam yang mencapai 7,81 persen (yoy) dengan bobot 82 persen. Selain itu, inflasi yang lebih besar di Kota Tanjung Pinang yang mencapai 10,09 persen (yoy) dengan bobot 18 persen semakin memberikan tekanan ke atas terhadap inflasi di Provinsi Kepri pada tahun 2013 hingga mencapai 8,24 persen. Pembangunan daerah Kabupaten Karimun sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tercantum dalam visi Kabupaten Karimun RKPD TAHUN 2015


III - 5

yaitu terwujudnya masyarakat yang maju, mandiri, adil dan berbudaya, dilandasi iman dan taqwa. Makna yang terkandung didalamnya adalah agar Kabupaten Karimun mampu sejajar dengan kabupaten lainnya di Propinsi Kepulauan Riau, mampu tumbuh dan berkembang dengan memanfaatkan potensi yang ada, dan kesejahteraan dapat terwujud Kondisi makro ekonomi nasional pada tahun 2013 yang kurang kondusif juga dirasakan oleh wilayah regional seperti Kabupaten karimun yang mengalami penurunan pertumbuhan dari 7,26 persen menjadi 7,14 persen pada 2013 (angka sangat sementara). Akan tetapi, pertumbuhan Kabupaten Karimun dinilai masih cukup stabil dan masih berada di atas pertumbuhan Provinsi Kepri yang hanya mencapai 6,13 persen dan pertumbuhan nasional tercatat 5,78 persen. Penurunan pertumbuhan ekonomi yang tidak terlalu besar ini dikarenakan pertumbuhan dua dari tiga sektor andalan yang masih positif, yaitu sektor bangunan yang pertumbuhannya naik dari 10,58 persen menjadi 10,72 persen di tahun 2013

dan

sektor

perdagangan,

hotel,

dan

restoran

yang

meningkatpertumbuhannya dari 12,33 persen menjadi 12,51 persen di tahun 2013. Selain dua sektor tersebut, sektor pengangkutan dan komunikasi juga mengalami peningkatan pertumbuhan masing-masing dari 10,58 persen pada 2012 menjadi 10,72 persen pada 2013. Namun

demikian,

karimundiproyeksikanpada

pertumbuhan

ekonomi

Kabupaten

2014mendatangmasihakan

mengalami

perlambatan yaitu sebesar7,11 persen. Salah satu pendorong perlambatan tersebut adalah kondisi ekonomi global yang masih belum stabil. Selain itu, meningkatnya tingkat suku bunga dan meningkatnya upah regional yang dinilai merugikan dan menimbulkan ketidakstabilan bagi pengusaha menyebabkan menurunnya minat investor asing untuk menanamkan modalnya. Tekanan inflasi yang diproyeksikan masih akan cukup kuat, kondisi politik pada 2014 dimana terjadi perpindahan kepemimpinan juga diduga akan semakin meperlambat tingkat pertumbuhan ekonomi, serta adanya pelarangan ekspor mineralbahan mentah diberlakukan Januari 2014. Pertumbuhan yang positif sektor perdagangan, hotel dan restoran RKPD TAHUN 2015


III - 6

dari 8,10 persen tahun 2012 menjadi 8,15 persen tahun

2013.

Pertumbuhan sektor ini, dilihat dari sejumlah indikator antara lain meningkatnya nilai ekspor, bongkar muat barang di pelabuhan Karimun yang meningkat 50 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Membaiknya sektor perdagangan, hotel dan rumah makan, diindikasikan meningkatnya tingkat hunian kamar hotel walaupun jumlah wisatawan mancanegara yang tercatat di Pelabuhan Karimun sedikit mengalami penurunan. Sektor bangunan

serta

pengangkutan

dan

komunikasi

juga

mengalami

peningkatan, masing-masing 11,32 persen dan 6,72 persen. Walaupun adanya perlambatan pertumbuhan yang diproyeksikan di tahun 2014, namun Kabupaten Karimun masih merupakan sebagai salah satu

tujuan

pergerakan

arus

modal

global.

Letak

geografis

yang

berdekatan dengan negara tetangga seperti malaysia dan Singapura serta kesiapan infrastruktur menjadi salah satu daya tarik bagi investasi di Kabupaten Karimun. Selain itu predikat “ investment grade” yang dicapai oleh Kepulauan Riau juga turut berpengaruh pada peningkatan arus modal yang masuk ke Kabupaten Karimun. Peningkatan investasi di sektor pertambangan, serta Industri pengolahan akan memacu “multiplier effect” bagi pertumbuhan sektor lain, utamanya bagi sektor perdagangan, hotel dan restauran, serta sektor bangunan dan transportasi. Gambar 3.1 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karimun, Provinsi Kep. Riau, dan Nasional Tahun 2012*, 2013**, dan 2014P

*) Angka Sementara **) Angka sangat sementara P) Angka Proyeksi Sumber: BPS Kab. Karimun dan Bank Dunia

RKPD TAHUN 2015


III - 7

Seiring

dengan

melambatnya

proyeksi

pertumbuhan

ekonomi

nasional maupun global pada 2014, maka proyeksi pertumbuhan ekonomi Karimun juga terkoreksi menjadi 7,11 persen di tahun 2014. Secara umum, penyesuaian kurs tukar dan kebijakan moneter yang dilaksanakan pada 2013 membawa pengaruh positif bagi stabilitas ekonomi makro. Adanya depresiasi rupiah sebagai “peredam kejutan” bagi pelemahan perdagangan mendorong penerimaan ekspor dan mengurangi permintaan impor. Namun penyesuaian-penyesuaian ini menghabiskan biaya dan dapat membawa resiko terutama dengan memberi tekanan pada neraca pemerintah dan swasta melalui peningkatan nilai Rupiah dari hutang luar negeri (terutama jika terdapat selisih penerimaan dan pengeluaran valuta) dan mengikis penerimaan karena lebih tingginya biaya pelunasan hutang dan biaya impor. Dengan terus berlangsungnya dampak dari lebih rendahnya hargaharga komoditas, lebih ketatnya kondisi pembiayaan eksternal, lebih tingginya suku bunga riil dalam negeri, dan Depresiasi Rupiah, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan perekonomian Indonesia pada 2014 akan melambat menjadi 5,3 persen dari 5,78 pada 2013. Pertumbuhan impor yang relatif lemah dan sedikit peningkatan dalam ekspor, defisit neraca transaksi berjalan akan menyusut, menjadi 23 miliar dolar AS pada tahun 2014 (2,6 persen dari PDB), dari 3,1 miliar dolar AS (3,5 persen dari PDB) pada tahun 2013. Namun proyeksi-proyeksi itu juga mengandung faktor ketidakpastian yang cukup besar dan risiko-risiko bersifat condong pada pertumbuhan domestik yang lebih rendah. Tabel 3.1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Karimun No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 4.

Indikator PDRB Harga Konstan (juta Rp) PDRB Harga Berlaku (Juta Rp) Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/PDRB Harga Konstan tahun tertentu Rasio PAD terhadap PDRB Realisasi Belanja Pemerintah Tingkat inflasi (implisit) Tingkat Kemiskinan Makro

RKPD TAHUN 2015

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012 *)

Tahun 2013 **)

Tahun 2014 p)

2.041.431,79

2.185.284,61

2.343.889,00

2.511.210,60

2.689.715,36

4.287.740,28

4.813.661,06

5.431.783,03

6.109.176,49

6.868.413,29

6,56

7,05

7,26

7,14

7,11

5,44 835.904.476.409 5,36 7,28

5,00 891.504.855.827 4,88 5,93

4,61 877.897.881.273,60 5,21 6,37

3,35 1.077.553.093,57 8,38 6,48

2,99 1.152.605.755,92 4,5-5,5 6,12


III - 8

Tahun 2010 7,92

Tahun 2011 6,88

Tahun 2012 *) 5,67

Tahun 2013 **) 5,21

Tahun 2014 p) 5,19

20,084

22,280

24,857

27,658

30,782

73,64

73,99

74,45

74,72

74,90

Realisasi Investasi (Milyar Rp)

9.503,62

10.209,06

11.345,718

9.959,875

10.500

Kemampuan Daya Beli

637,800

640,182

642.100

647.500

650.000

No 7.

Indikator Tingkat Pengangguran (TPT) Disparitas Pendapatan Regional yang dilihat dari 8.. perbedaan : 1. Pendapatan Perkapita (Juta Rp) 2. Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia) 9.

10.

Sumber : BPS Karimun Keterangan : *) angka sementara **) angka sangat sementara p) angka proyeksi

Secara

khusus,

proyeksi

dasar

(baseline)

bergantung

pada

kecukupan dukungan kondisi pembiayaan eksternal untuk menhindari penyesuaian

neraca

eksternal

yang

tiba-tiba,

akan

menyebabkan

gangguan ekonomi dan memperlambat pertumbuhan. Penurunan seperti itu dapat dipicu oleh perkembangan pasar internasional, atau secara lebih khusus lagi karena perkembangan kebijakan dan ekonomi dalam negeri. Selain risiko-risiko yang terkait dengan pertumbuhan, juga ada risiko-risiko terhadap proses fiskal. Misalnya, Bank Dunia memperkirakan bahwa depresiasi Rupiah sebesar 10 persen akan meningkatkan defisit fiskal sebesar 0,3-0,4 poin persentase dari PDB, yang umumnya berasal dari peningkatan biaya subsidi BBM. 3.1.2 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Salah satu indikator ekonomi makro yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan pada suatu wilayah adalah PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). PDRB merupakan jumlah nilai tambah seluruh barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha suatu daerah dalam satu tahun. Dari nilai PDRB tersebut dapat diturunkan tiga indikator penting lainnya, yaitu pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi. PDRB dibagi menjadi dua jenis, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku (current price) dan PDRB atas dasar harga konstan (constant price). PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun yang berlaku. PDRB RKPD TAHUN 2015


III - 9

atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat PDRB per kapita, pendapatan per kapita dan untuk melihat terjadinya pergeseran pada struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan menunjukan nilai tambah harga barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar (tahun 2000). PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Besaran PDRB sering digunakan sebagai indikator untuk menilai kinerja

perekonomian

kemampuan

suatu

suatu

daerah

wilayah, dalam

terutama

mengelola

dikaitkan

sumber

dengan

daya

yang

dimilikinya. Kenaikan produksi serta harga barang dan jasa merupakan faktor utama yang mendorong kenaikan nilai PDRB Kabupaten Karimun. Selama kurun waktu 2010-2013, perkembangan PDRB menurut lapangan usaha di Kabupaten Karimun baik berdasarkan harga berlaku maupun berdasarkan harga konstan tahun 2000 mengalami pertumbuhan positif. PDRB atas dasar harga berlaku pada 2013 tumbuh 12,47 persen, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan tumbuh 7,14 persen. Tabel 3.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas dasar Atas dasar Pertumbuha Pertumbuha Tahun Harga Berlaku Tahun Harga Konstan n (%) n (%) (Juta Rupiah) (Juta Rupiah) (1) (2) (3) (1) (2) (3) 2009 3.818.994,98 10,80 2009 1.915.669,03 6,30 2010 12,27 2010 2.041.431,79 6,56 4.287.740,28 2011 4.813.661,06 12,27 2011 2.185.284,61 7,05 *) *) 2012 5.431.778,26 12,84 2012 2.343.889,00 7,26 2013**) 6.109.172,65 12,47 2013**) 2.511.213,26 7,14 p) p) 2014 6.868.413,29 12,43 2014 2.689.715,36 7,11 Sumber : BPS Karimun Keterangan : *) angka sementara **) angka sangat sementara p) angka proyeksi Nilai PDRB atas dasar harga berlaku yang jauh lebih tinggi daripada nilai PDRB atas dasar harga konstan merefleksikan adanya pengaruh signifikan kenaikan harga dan inflasi terhadap PDRB atas dasar harga RKPD TAHUN 2015

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan III - 10 Kebijakan Keuangan Daerah

berlaku. Pada tahun 2013, pencapaian PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 6.109.172,65 juta rupiah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan sebesar 2.511.213,26 juta rupiah. Seiring beberapa indikator makro ekonomi nasional maupun regional mengalami perlambatan, seperti : kegiatan ekspor impor bahan baku maupun barang jadi, tingkatinflasi yang masih tinggi, serta investasi yang cenderung menurun dan apresiasi nilai kurs rupiah terhadap mata uang asing, maka pertumbuhan ekonomi diproyeksikan juga sedikit melambat sebesar 7,11 persen (data diolah sendiri). 3.1.3 Struktur Ekonomi Struktur

ekonomi

suatu

daerah

diukur

dari

peran

setiap

sektor/lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB. Semakin besar nilai tambah yang tercipta oleh suatu sektor ekonomi, maka peranan sektor tersebut semakin penting. Pada jangka pendek struktur ekonomi berguna untuk menggambarkan corak perekonomian suatu daerah, apakah daerah tersebut didominasi oleh sektor primer (tipe agraris), sekunder (tipe industri), maupun tersier. Struktur ekonomi dipengaruhi oleh potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang tersedia. Corak perekonomian suatu wilayah dikatakan didominasi oleh sektor primer jika pembentukan nilai tambah terbesar masih banyak mengandalkan peran sumber daya alam dalam proses produksi. Sektor perekonomian yang sangat mengandalkan peran sumber daya alam dalam proses produksi tersebut diantaranya sektor Pertanian serta sektor Pertambangan dan Penggalian. Pada tipe sekunder, perekonomian sudah tidak lagi mengandalkan peran sumber daya alam, namun lebih banyak mengandalkan kemajuan teknologi dan peran sumber daya manusia. Sektor ekonomi yang termasuk kedalam tipe ini yaitu sektor Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air, serta Konstruksi. Sementara itu pada tipe tersier, perekonomian dapat dikatakan sudah tidak mengandalkan sumber daya alam sama sekali. Sektor yang termasuk ke dalam tipe ini yaitu sektor Perdagangan, sektor RKPD TAHUN 2015


Pengangkutan dan Komunikasi, sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, serta sektor Jasa-jasa. Dalam jangka panjang struktur ekonomi dapat menunjukan arah dan keberhasilan pembangunan ekonomi dengan melihat transformasi ekonomi yang terjadi dari suatu periode ke periode lainnya. Transformasi struktural dapat dideteksi dengan karakteristik turunnya peranan sektor primer yang tradisional. Sementara itu pada saat yang bersamaan, peranan sektor sekunder dan sektor tersier semakin meningkat. Dalam proses ini, pergeseran peranan harus tetap diikuti oleh pertumbuhan dari masing-masing sektor meskipun dengan laju yang berbeda. Lebih lanjut, laju percepatan dari suatu proses transformasi akan berbeda pada setiap daerah, tergantung pada karakteristik daerah tersebut. Untuk daerah yang kaya sumber daya alam seperti Kabupaten Karimun, proses transformasinya cenderung lebih lambat dibandingkan dengan-daerah kawasan industri seperti Batam dan Bintan. Perbedaan ini terjadi karena daerah yang kaya akan sumber daya alam cenderung memerlukan pertumbuhan yang relatif tinggi pada sektor primer untuk mendukung percepatan pertumbuhan pada sektor lainnya. Tabel 3.3 PDRB Sektoral Harga Berlaku Kabupaten Karimun (Milyar Rupiah) No (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lapangan Usaha (2) Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas, dan Air Bangunan Perdagangan, Hotel, dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan Jasa-Jasa PDRB

2010 (4) 1.144,26 304,13 373,67 14,62 395,42 1.134,78 565,03

2011 (5) 1.247,21 343,03 444,29 16,25 472,98 1.273,04 619,60

2012*) (6) 1.395,03 396,51 528,49 17,92 567,20 1.429,96 685,16

2013**) (7) 1.469,14 453,51 620,66 19,65 681,00 1.608,90 758,59

2014 p) 1585,56 517,14 729,92 21,55 818,44 1.810,60 840,21

134,32

150,48

171,10

191,24

212,12

221,51 4.287,74

246,77 4.813,66

276,40 5.431,78

306,48 6.109,17

332,87 6.868,41

Sumber : BPS Karimun Keterangan : *) angka sementara **) angka sangat sementara p) angka proyeksi RKPD TAHUN 2015


Struktur perekonomian Kabupaten Karimun selama beberapa tahun terakhir didominasi oleh dua sektor, yakni sektor Pertanian dan sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran. Meskipun kontribusi sektor Pertanian

terhadap

pembentukan

PDRB

ADHB

terus

mengalami

penurunan dari tahun ke tahun, sektor ini tetap memiliki peran penting terutama dalam penyerapan tenaga kerja. Seiring dengan bertambahnya investasi dan kegiatan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya kegiatan bongkar muat barang, mencapai 50 persen dibanding tahun 2012, maka pertumbuhan nilai tambah sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran juga mengalami peningkatan kontribusi selama tiga tahun terakhir yakni sebesar 26,34 persen pada tahun 2013. Sedangkan sektor pertanian memberikan nilai tambah sebesar 24,05 persen. Sejalan dengan hal tersebut, sektor pertanian masih memberikan nilai tambah yang besar sekalipun peranan sektor pertanian terus menurun dari tahun ke tahun. Sebaliknya, nilai tambah sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran memiliki kontribusi terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karimun dimana peranannya semakin meningkatsebesar 26,34 persen persen pada 2013 (Tabel 3.4). Bila berdasarkan kontribusinya, sektor-sektor yang menyusun struktur perekonomian Karimun setelah kedua sektor di atas berturutturut adalah sektor Pengangkutan dan Komunikasi (12,42%), sektor Bangunan (11,15%), sektor Industri Pengolahan (10,16%), dan sektor Pertambangan

dan

Penggalian

(7,42%),

Jasa-jasa

(5,02%),

sektor

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan (3,13%) serta sektor Listrik, Gas dan Air (0,32%). Hampir semua sektor memiliki peran dalam peningkatan PDRB ADHB Kabupaten Karimun. Pengelolaan secara profesional dan tepat, akan memberikan hasil yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Perlu adanya

pengenalan

terhadap

potensi

daerah

sehingga

akan

memudahkan dalam pemanfaatan dan penataan setiap sektor. Dengan demikian,

diharapkan

fungsi

ekonominya

dapat

diperoleh

secara

maksimal. RKPD TAHUN 2015


Gambar 3.2 Struktur Perekonomian Kabupaten Karimun 2010-2013 (Persen) 2012*)

2013**)

(2)

(3)

Sumber : BPS Karimun Keterangan : *) angka sementara **) angka sangat sementara Berdasarkan tabel 3.5 dapat dilihat bahwa sektor tersier dan primer mengalami penurunan pada tahun 2013. Meskipun demikian, sektor tersier masih menjadi penyumbang terbesar pembentukan PDRB, yakni sebesar 46,90 persen, sedangkan sektor primer sebesar 31,47 persen. Penurunan kedua sektor tersebut diimbangi dengan naiknya sektor sekunder. Sektor ini mengalami peningkatan pesat, terutama pada sektor Bangunan dan Industri Pengolahan. Pada tahun 2013, peranan sektor sekunder sebesar 21,63 persen, meningkat dari nilai tahun sebelumnya yang besarnya adalah 20,50 persen. Keberadaan Penanaman Modal Asing berperan penting dalam perkembangan sektor sekunder. Penyerapan tenaga kerja dalam jumlah yang besar diiringi adanya tuntutan perusahaan akan keahlian tertentu yang harus dimiliki pekerja, mendorong terjadinya peningkatan kualitas SDM Kabupaten Karimun. Pada tahun 2014, peranan sektor sekunder

RKPD TAHUN 2015


diperkirakan

akan

terus

meningkat

sejalan

dengan

pesatnya

perkembangan industri dan konstruksi. Tabel 3.4 Proyeksi Struktur Perekonomian Kabupaten Karimun, 2012-2013 (Persen) No

Lapangan Usaha

2012*)

2013**

2014p)

)

(1)

(2) Sektor Primer 1 Pertanian 2 Pertambangan dan Penggalian Sektor Sekunder 3 Industri Pengolahan 4 Listrik, Gas, dan Air 5 Bangunan Sektor Tersier 6 Perdagangan, Hotel, dan Restoran 7 Pengangkutan dan Komunikasi 8 Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan 9 Jasa-Jasa PDRB Sumber : BPS Karimun Keterangan : *) angka sementara **) angka sangat sementara p) angka proyeksi

(3) 32,32 25,02 7,30 20,50 9,73 0,33 10,44 47,18 26,33 12,61

(4) 31,47 24,05 7,42 21,63 10,16 0,32 11,55 46,90 26,34 12,42

(5) 30,61 23,08 7,53 22,86 10,63 0,31 11,92 46,53 26,36 12,23

3,15

3,13

3,09

5,09 100

5,02 100

4,85 100

Kabupaten Karimun pada tahun mendatang, nilai tambah sektor primer masih cukup tinggi, walaupun secara nilai

semakin menurun,

namun peranan sektor pertanian masih cukup tinggi, dibanding sektor lainnya

Sub sektor perikanan yang menjadi penopang utama sektor

primer diduga akan mengalami beberapa hambatan kedepan, diantaranya ancaman

oleh

fenomena

perubahan

iklim

global,

overfishing,

dan

pencemaran. Rendahnya produktivitas sektor perikanan dikarenakan nelayan masih banyak yang menggunakan cara tradisional, disamping menggunakan

kapal

pengkap

menyebabkan

lambatnya

ikan

berukuran

perkembangan

sektor

kecil, ini.

juga Bagi

akan sektor

pertambangan, ancaman dirasakan bersumber dari adanya persaingan produk sejenis dari negara lain, terutama negara tetangga seperti Malaysia. Pada jangka panjang, sifat bahan tambang yang merupakan RKPD TAHUN 2015


sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (unrenewable resource), dengan sendirinya akan menjadi hambatan bagi sektor primer. Pergeseran perekonomian Kabupaten Karimun yang ditandai dengan semakin menurunnya peranan sektor primer dan meningkatnya sektor sekunder, dimana sektor tersier tetap masih mendominasi, mencerminkan perekonomian Kabupaten Karimun yang mandiri. 3.1.4 Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak dari kebijaksanaan pembangunan yang telah diambil, khususnya dalam bidang ekonomi. Indikator ini memiliki arti penting bagi pemangku kebijakan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai, serta berguna sebagai bahan untuk menentukan kebijaksanaan dan arah pembangunan dimasa yang akan datang. Pertumbuhan

ekonomi

suatu

daerah

adalah

perbandingan

pencapaian kinerja perekonomian suatu daerah pada suatu periode waktu tertentu terhadap periode waktu sebelumnya. Kinerja yang dimaksud berkaitan dengan proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Pada gilirannya, proses ini tentunya juga menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki masyarakat. Untuk

itu

pertumbuhan

ekonomi

yang

berkesinambungan

diharapkan dapat memberikan dampak positif pada beberapa aspek. Pertama, meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta memperluas kesempatan kerja dan pemerataan pembagian pendapatan masyarakat. Kedua, meningkatkan hubungan ekonomi dan mengusahakan adanya pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier, sehingga tercipta pendapatan masyarakat yang meningkat secara mantap

dengan

tingkat

pemerataan

yang

baik.

Perkembangan

pertumbuhan ekonomi tersebut secara riil dapat tergambar melalui penyajian PDRB atas dasar harga konstan secara berkala. Indikator tersebut digunakan karena PDRB adhk tidak dipengaruhi oleh faktor perubahan harga (inflasi/deflasi). RKPD TAHUN 2015


Pertumbuhan perekonomian,

yang

sebaliknya

positif

menunjukkan

apabila

negatif

adanya

peningkatan

menunjukkan

terjadinya

penurunan. Pertumbuhan persentase.

ekonomi

Pertumbuhan

suatu ekonomi

daerah suatu

dinyatakan daerah

dalam

semata

nilai mata

menyandarkan pada besaran PDRB atas dasar harga konstan. Dengan demikian terjadinya pertumbuhan ekonomi yang tinggi disuatu wilayah tidak selalu berarti terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggi juga didaerah tersebut. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi lebih berorientasi pada pendekatan kewilayahan, sedangkan kesejahteraan masyarakat berorientasi pada pelaku kegiatan ekonomi. Untuk itu perlu kehati-hatian dalam menginterpretasikan makna dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai sektor ekonomi. Hal ini berkaitan erat dengan kontribusi masing-masing sektor yang berpotensi besar maupun sektor sektor yang masih perlu mendapatkan perhatian lebih baik untuk dijadikan prioritas pengembangan. Gambar 3.3 Perkembangan Konstribusi Sektor-sektor Penyusun PDRB Sektoral Harga Konstan Kabupaten Karimun 2009-2013 (persen)

RKPD TAHUN 2015


Tabel 3.5 Proyeksi PDRB Sektoral Harga Konstan Kabupaten Karimun (Milyar Rupiah) No (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lapangan Usaha 2010 2011 2012*) (2) (3) (4) (5) Pertanian 634,66 661,86 689,72 Pertambangan dan Penggalian 88,02 93,65 101,32 Industri Pengolahan 243,30 270,81 301,26 Listrik, Gas, dan Air 5,81 6,23 6,67 Bangunan 157,35 175,52 195,35 Perdagangan, Hotel, dan 530,25 Restoran 571,37 617,67 Pengangkutan dan Komunikasi 210,23 223,13 238,07 Keuangan, Persewaan, dan 68,69 Jasa Perusahaan 73,41 78,61 Jasa-Jasa 103,12 109,29 115,22 PDRB 2.041,43 2.185,28 2.343,89

2013**) (6) 718,03 109,55 332,49 7,14 217,47

2014 p) (7) 746,81 117,27 367,12 7,64 242,12

668,03 254,06

722,52 271,18

83,45 88,21 120,99 126,85 2511,21 2.689,72


Gambar 3.4 Pertumbuhan PDRB Sektoral Harga Konstan Kabupaten Karimun (persen) 2011

2012*)

2013**)

(1)

(2)

(3)


RKPD TAHUN 2015


Pada sisi sektoral, seluruh sektor ekonomi di Kabupaten Karimun cenderung melambat. Perlambatan pertumbuhan ekonomi terutama disumbang oleh perlambatan pada sektor pertambangan dan penggalian dan sektor pertanian. Pada tahun 2013, secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karimun mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni dari 7,26 persen pada tahun 2012 menurun menjadi 7,14 persen pada tahun 2013 (angka sangat sementara, BPS Karimun).Hal ini tidak lepas dari penurunan kondisi ekonomi global, nasional, maupun perekonomian Kepri. Pertumbuhan nilai tambah tertinggi pada tahun 2013 terjadi pada sektor Bangunan, yakni sebesar 11,32 persen, meningkat dibandingkan tahun

sebelumnya

yang

pertumbuhannya

sebesar

11,30

persen.

Terjadinya peningkatan ini diduga karenainvestasi Penanaman Modal Asing pada tahun 2013 meningkat secara signifikan.Disamping itu, aktifnya

pembangunan

fisik

di

Karimunmeningkat

seiring

dengan

meningkatnya kebutuhan akan perumahan serta sarana dan prasarana yang merupakan efek dari pertambahan jumlah penduduk. Adanya penambahan anggaran di APBD Kabupaten Karimun untuk sarana dan prasarana dibandingkan tahun 2012 dalam rangka menyambut MTQ tingkat Provinsi pada Maret 2014. Pertumbuhan

tertinggi

kedua

terjadi

pada

sektor

Industri

Pengolahan sebesar 10,37 persen. Meskipun mengalami perlambatan dibandingkan

dengan

tahun

sebelumnya

yang

pertumbuhannya

mencapai11,24 persen, namun nilai tambah sektor ini tetap tinggi. Pada tahun 2014, pertumbuhannya diperkirakan akan mengalami peningkatan postitif. Dilakukannya perbaikan terhadap infrastruktur, baik jalan maupun ketersediaan listrik akan mendorong pertumbuhan sektor ini kearah yang lebih baik. Dukungan pemerintah terhadap para pelaku industri, baik industri mikro dan kecil maupun industri besar sedang juga sangat diperlukan guna peningkatan produktivitas. Pada urutan ketiga, pertumbuhan tertinggi selanjutnya terjadi pada sektor Pertambangan dan Penggalian. Pada tahun 2013, pertumbuhannya RKPD TAHUN 2015


mencapai 8,12 persen, sedikit menurun bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang pertumbuhannya sebesar 8,19 persen. Penurunan sektor ini disebabkan oleh peraturan Menteri ESDM mengenai larangan ekspor bahan mineral. Serta adanya penutupan perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Kabupaten Karimun. Sektor

Perdagangan,

Hotel

dan

Restoran

menempati

urutan

pertumbuhan tertinggi keempat. Pada tahun 2013, sektor ini tumbuh sebesar 8,15 persen, meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang pertumbuhannya sebesar 8,10 persen. Peningkatan ini didorong oleh adanya kenaikan volume dan nilai ekspor serta bertambahnya permintaan barang di Kabupaten Karimun yang terlihat dari volume bongkar muat yang meningkattajam. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan menempati urutan tertinggi kelima dalam pertumbuhannya. Pada tahun 2013 sektor ini tumbuh sebesar 6,16 persen, menurun dari tahun sebelumnya yang nilainya adalah 7,08 persen. Meningkatnya tingkat suku bunga dan semakinmelemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing berimbas pada lesunya permintaan pendanaan dan kredit usaha sehingga menurunkan pertumbuhan pada sektor ini. Sektor Listrik, Gas dan Air secara kuantitas mengalami peningkatan nilai tambah, akan tetapi pertumbuhannya mengalami perlambatan dari7,21 persen pada 2012 menjadi 7,05 persen pada 2013. Belum adanya sumber listrik tambahan menghambat laju pertumbuhan dari sektor ini. Namun demikian, pertumbuhannya diperkirakan akan meningkat di tahun 2014 sebagai dampak dari tingginya kebutuhan akan listrik dan air bersih seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan pemanfaatan teknologi

masa

kini

yang

sangat

membutuhkan

listrik

dalam

penggunaanya. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi mengalami pertumbuhan sebesar

6,72

persen

pada

tahun

2013,

sedikit

meningkat

bila

dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang pertumbuhannya sebesar 6,70 persen. Capaian ini salah satunya dukung oleh peningkatan lalu RKPD TAHUN 2015


lintas penumpang di pelabuhan Tanjung Balai Karimun, baik pelayaran domestik maupun pelayaran luar negeri, serta meningkatnya volume bongkar muat barang di Karimun. Pada tahun berikutnya, sektor ini diperkirakan akan tetap mengalami pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan nilai tambah terendah pada tahun 2013 terjadi pada sektor pertanian, yakni sebesar 4,10 persen. Angka ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya dimana pertumbuhan yang terjadi sebesar 4,21 persen. Penggunaan cara tradisional oleh para nelayan Karimun diduga mengakibatkan kurang maksimalnya produktivitas sub sektor perikanan yang menjadi penyokong utama sektor ini. Meskipun secara kuantitas sektor ini memberikan nilai tambah terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Karimun, dalam pertumbuhannya sektor ini diperkirakan akan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Namun demikian, sektor Pertanian tetap memiliki peran penting bagi Karimun, sebab penyerapan tenaga kerja tertinggi pada tahun 2013 berada pada sektor ini. 3.2

Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015

3.2.1 Ekonomi Global Ekonomi dunia tahun 2013 masih tumbuh lemah. Kawasan Euro diperkirakan masih terkontraksi pada kondisi akhir tahun 2013 di tengah terbatasnya pengeluaran masyarkat, tingginya angka pengangguran, rentannya

sektor

keuangan

dan

pemerintah,

serta

meningkatnya

ketidakpastian politik di beberapa negara. Sementara itu ekonomi Amerika Serikat yang diharapkan mampu mengompensasi perlambatan di kawasan Euro juga mengalami pertumbuhan yang melemah pada kondisi akhir tahun. Masih lemahnya permintaan dunia dan rentannya kepercayan masyarakat dan investor serta pemulihan sektor perumahan yang belum stabil berada di balik pelemahan kinerja ekonomi. Hanya sektor tenaga kerja yang sedikit membaik. Ekonomi Jepang yang diharapkan kembali puih

pasca

bencana

tsunami

2011

juga

masih

menunjukkan

perkembangan yang lesu di akhir tahun 2013. Ekonomi dunia sedikit terbantu oleh tren perbaikan kinerja ekonomi di sejumlah negara emerging RKPD TAHUN 2015


Asia seperti China, India da Thaiand. Di sisi lain, rambatan perlambatan permintaan dunia masih terasa di sejumlah Negara emerging lain seperti Korea, Singapura, dan Brazil. Dari gambaran tersebut, laju pertumbuhan ekonomi dunia 2012 diperkirakan hanya mencapai 3,2% (yoy). Seiring dengan lambatnya upaya pemulihan ekonomi sepanjang tahun 2013, khususnya di negara-negara maju, proyeksi pertumbuhan ekonomi 2014 ikut dipangkas. IMF dalam WEO Januari 2013 update memangkas proyeksi pertumbuhan dunia 2013 sebesar 0,1% menjadi 3,2% (yoy). Proyeksi kawasan Euro 2013 diturunkan menjadi minus 0,2%, Laju pertumbuhan PDB 2013 Amerika Serikat juga direvisi ke bawah sebesar 2,0% menjadi 2,0% (yoy). Selain lambatnya proses pemulihan, koreksi proyeksi laju pertumbuhan 2013 tidak terlepas dari tingginya downside risk yang membayangi perokonomian global. Namun, ekonomi di negara emerging dan berkembang diproyeksikan masih solid dengan ekspansi 2013 diperkirakan mencapai 5,5% (yoy) dari 5,01 (yoy) di tahun 2012. Pertumbuhan negara emerging lebih ditopang oleh kebijakan makro yang kondusif di tengah permintaan impor Negara maju yang masih lemah. Selain itu, ruang kebijakan (policy space) juga cenderung menipis dengan sejumlah bottleneck sisi pasokan masih membebani sejumlah negara seperti India dan Brazil. Di 2013, negara maju masih menghadapi risiko fundamental perekonomian yang dapat mendorong perlambatan ekonomi. Sebagai contoh, kawasan Euro masih menghadapi risiko yang tinggi apabila terjadi pemburukan kondisi sovereign debt, potensi kembali meningkatnya risiko sistematik perbaikan kawasan, dan potensi dampak dari kebijakan austerity measure. Di negara berkembang, risiko yang dihadapi cenderung bervariasi.

juga

dihadapkan

Sementara

itu,

resilensi

oleh

risiko

perekonomian

meningkatnya ASEAN

akan

ekspektasi. menghadapi

tantangan sejalan dengan masih lemahnya ekonomi global. Terlebih lagi, negara ASEAN juga dihadapkan oleh risiko meningkatnya ekspektasi infasi akibat tingginya permintaan domestik, peningkatan upah minimum seperti

yang

terjadi

RKPD TAHUN 2015

di

Malasyia

dan

Thailand,

serta

perkiraan


pengurangan subsidi BBM di Malaysia dan Thailand, serta perkiraan pengurangan subsidi BBM di Malaysia pasca pemilu April 2013. Berbagai perkembangan dan risiko tersebut membuat sebagian besar negara maju mempertahankan kebijakan yang cenderung longgar. Negara maju akan akan terus mempertahankan kebijakan suku bunga rendah

dan

memperpanjang

kebijakan

quantitative

easing.

China

diperkirakan akan lebih menggunakan kebijakan fiscal dan moneternya untuk

mendorong

pertumbuhan,

namun

diperkirakan

mempertahankan kebijakan ketat di sektor property Di ASEAN,

masih Merrill

Lynch memperkirakan bahwa Thailand akan menurunkan suku bunga kebijakan untuk mencapai level pertumbuhan 4% - 5% (yoy) di tahun 2013. 3.2.2. Ekonomi Nasional Dalam

10

tahun

terakhir

pertumbuhan

ekonomi

Indonesia

cenderung stabil di kisaran 5,5% ± 1% dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 6,11%. Sejak tahun 2007 hingga 2012, tingkat pertumbuhan hampir selalu di atas 6% dengan pengecualian tahun 2009 (4,6%) sejalan dengan krisis ekonomi global akibat kegagalan sektor kredit properti (subprime mortgage crises) dimana sebagian besar negara bahkan mengalami pertumbuhan minus.Trend tersebut berbeda bila dibandingkan dengan

negara

tetangga

kita

Singapura,

yang

memiliki

tingkat

pertumbuhan rata-rata sebesar 6,55%, namun fluktuasinya sangat tinggi mulai dari 14,7% (2010) setelah mengalami kontraksi -1,3% (2009). Demikian pula halnya dengan Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam yang tidak lepas dari imbas krisis global tahun 2009, sehingga turut mengalami

pertumbuhan

yang

minus.

Namun

pada

tahun

2013

pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan menjadi 5,78 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 6,26 persen. Melemahnya perekonomian Indonesia pada tahun 2013 tidak lepas dari

situasi

perekonomian

global

yang

perekonomian global memang telah

masih

tidak

stabil.Prospek

membaik tetapi masih

terjadi

ketidakpastian dan tantangan kebijakan yang cukup besar. Berjalannya RKPD TAHUN 2015


pemulihan ekonomi di kawasan

Eropa (terutama di negara

yang

mengalami krisis hutang, yaitu Yunani, Italia, Irlandia, Potugal dan Spanyol) dirasa masih rapuh dan kurang merata.Sementara di Asia, terjadi keberagaman kecepatan dan kebijakan seperti penerapan reformasi struktural yang ambisius di China dan Jepang serta pemilu di India dapat mempengaruhi prospeknya. Penetapan waktu dan kecepatan penghapusan bertahap dari program pembelian aset Bank Sentral AS atau tapering tidaklah pasti, namun telah mampu manjaga resiko serta meredam gejolak pasar dunia dan kondisi pembiayaan. Saat kondisi perekonomian global terbilang sulit, perekonomian Indonesia pada tahun 2013 mampu tumbuh 5,78 persen. Hal ini tidak terlepas dari penyesuaian kebijakan moneter dankurs tukar yang secara umum membawa dampak positif meskipun menelan biaya yang tidak sedikit

dan

mengandung

berbagai

resiko.

Meskipun

lebih

rendah

dibanding tahun sebelumnya namun angka ini merupakan sebuah prestasi bila kita menengok pada tekanan Neraca Pembayaran Indonesia yang disertai dengan melemahnya nilai tukar rupiah serta meningkatnya angka inflasi hingga dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Melemahnya

perekonomian

Indonesia

tidak

terlepas

dari

melemahnya ekspor serta ketidakstabilan kondisi investasi. Namun karakter perekonomian yang masih ditopang oleh kuatnya konsumsi domestik mampu mengurangi imbas krisis keuangan global tersebut. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV-2013 bila dibandingkan triwulan IV-2012 tercatat sebesar 5,72 persen((yoy)) dan secara kumulatif mengalami pertumbuhan sebesar 5,78 persen. Pada 2013, tingkat inflasi Indonesia meningkat dari 4,3 persen menjadi 8,38 persen((yoy)), naik hampir dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Inflasi terjadi karena ada kenaikan harga pada seluruh kelompok pengeluaran. Hal ini disebabkan adanya penyesuaian harga BBM yang dilakukan pemerintah pada pertengahan tahun sehingga memicu kenaikan harga barang secara umum.

RKPD TAHUN 2015


Laju kemiskinan Indonesia telah melambat pada beberapa tahun terakhir. Pada Maret 2013 tingkat kemiskinan sebesar 11,4 persen atau menurun 0,6 poin dari Maret 2012. Dengan peningkatan harga bahan pangan maupun non pangan akibat kenaikan harga BBM diperkirakan dapat berdampak buruk bagi rumah tangga miskin dan rawan

miskin

dalam jangka pendek. Sebagian

perlemahan

pada

neraca

berjalan

Indonesia

terjadi

semenjak 2011 yang dikarenakan jatuhnya surplus perdagangan nonmigas, yang secara umum didorong oleh penurunan harga komoditas ekspor. Selain itu, pada 2013 telah terjadi pelemahan ekspor karena penurunan permintaan dari negara tujuan ekspor akibat krisis global. Di sisi lain, terjadi pula perlambatan impor yang disebabkan moderasi pertumbuhan riil dan depresiasi rupiah. Akibatnya,defisit dalam neraca berjalan kini semakin berkurang dan menuju pada kestabilan. Pada masa mendatang pemerintah diharapkan mampu mendukung peningkatan ekspor karena kondisi perekonomian dunia yang berangsur membaik memicu meningkatnya jumlah permintaan barang serta ada indikasi peningkatan harga pada 10 komoditi ekspor utama Indonesia. Selain itu, pelarangan ekspor bahan mentah sejak Januari 2014 harus mampu dipersiapkan secara matang. Kebijakan ini dapat memberi dampak positif jangka pendek dengan adanya ekspor barang-barang untuk kostruksi peleburan dalam rangka membangun industri pengolahan bahan mineral. Dalam jangka panjang, kemampuan untuk mengolah mineral mentah menjadi setengah jadi atau jadi dapat memberikan nilai tambah yang lebih. Akan tetapi, bila kebijakan ini tidak dipersiapkan dan disikapi dengan baik, seperti tidak siapnya industri peleburan mineral pada masa yang telah ditetapkan, maka akan terjadi penurunan ekspor mineral yang signifikan sehingga akan membebani neraca perdagangan. Bercermin dari kinerja perekonomian nasional tahun 2013 yang mengalami perlambatan di tengah perekonomian global yang masih belum menentu

dan

RKPD TAHUN 2015

berbagai

tantangan

pada

masa

mendatang,

maka


pengembangan

perekonomian

nasional

tahun

2014

menjadi

suatu

pekerjaan rumah yang harus ditangani dengan baik.Dengan penetapan kebijakan yang tepat, diharapkan perekonomian yang mulai melemah dapat kembali meningkat. 3.2.3. Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau PDRB Kepulauan Riau tahun 2013 tumbuh sebesar 6,13 persen, terjadi perlambatan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,82 persen. Pertumbuhan tertinggi dihasilkan oleh sektor bangunan yang tumbuh sebesar 11,45 persen. Berdasarkan besaran PDRB atas dasar harga Berlaku pada tahun 2013 mencapai Rp 100.310.415,69 juta, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2000 sebesar Rp 49.667.224,63 juta. PDRB Kepri Triwulan IV tahun 2013 mengalami pertumbuhan sebesar 2,15 persen jika dibandingkan Triwulan

III Tahun 2013.

Pertumbuhan ini terjadi pada semua sektor dalam PDRB, dengan pertumbuhan tertinggi pada sektor konstruksi 5,02 persen. Perekonomian Kepri yang diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku pada Triwulan IV tahun 2013 mencapai Rp 26.053.300,72 juta

sedangkan

untuk

PDRB

harga

konstan

2000

sebesar

Rp 12.752.662,00 Juta. Dari sisi penggunaan, laju pertumbuhan PDRB Kepri tahun 2013 sebesar 6,13 persen. Tiga komponen penggunaan yang memberikan kontribusi paling besar terhadap laju pertumbuhan ekonomi tersebut adalah komponen pembentukan modal tetap bruto, komponen pengeluaran

konsumsi

rumah

tangga

dan

komponen

pengeluaran

konsumsi pemerintah yaitu masing-masing 11,33 persen; 6,88 persen; dan 5,99 persen. Laju pertumbuhan terhadap triwulan sebelumnya (q to q), komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 2,78 persen,

Komponen

PMTB

sebesar

2,66

persen.

Sedangkan

untuk

komponen pengeluaran konsumsi pemerintah, komponen ekspor dan impor barang dan jasa masing-masing sebesar 2,51 persen; 2,87 persen; dan 2,18 persen.

RKPD TAHUN 2015


Pertumbuhan perekonomian Kepulauan Riau pada triwulan I-2014 diperkirakan

mengalami

perlambatan

dibandingkan

dengan

posisi

triwulan sebelumnya. Masih belum membaiknya perekonomian global yang dipengaruhi krisis Eropa menyebabkan perlambatan kinerja ekspor di Kepulauan Riau. Meski demikian, daya tarik Kepulauan Riau sebagai salah satu tujuan pergerakan arus modal global serta strategi BP Batam dalam melakukan promosi investasi diperkirakan membawa dampak positif

terhadap

pertumbuhan

perekonomian

Kepulauan

Riau.

Hal

tersebut didukung oleh diperolehnya predikat “investment grade” oleh Indonesia. Inflasi

pada

triwulan

I-2014

diperkirakan

akan

mengalami

peningkatan, seiring dengan peningkatan permintaan masyarakat dan faktor ekspektasi masyarakat serta pelaku usaha terkait perayaan Tahun Baru Imlek. Dari sisi supply, kondisi cuaca yang tidak menentu pada daerah sentra produksi dikhawatirkan akan menyebabkan penurunan pasokan. Selain itu, Musim Utara yang membawa gelombang tinggi juga berpengaruh terhadap hasil tangkapan ikan. Dengan kondisi tersebut, laju inflasi pada triwulan I-2014 diperkirakan lebih tinggi dari triwulan sebelumnya. Dengan asumsi tersebut, laju inflasi Kepulauan Riau pada triwulan I-2014 diperkirakan berada

dalam kisaran 4,52%

((yoy)),

mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode triwulan I-2012 yang tercatat sebesar 2,73% ((yoy)). 3.2.4. Ekonomi Kabupaten Karimun Dengan memperhatikan perkembangan internal dan dinamika ekonomi regional, nasional dan global yang terjadi pada beberapa tahun terakhir

ini,

perkembangan

ekonomi

Kabupaten

Karimun

akan

dihadapkan pada berbagai tantangan yang perlu segera direspon secara komprehensif melalui aksi nyata, yang mencakup: Pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi disertai dengan keseimbangan yang lebih baik dari sumber pertumbuhan maupun dari segi kewilayahannya. Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Karimun saat RKPD TAHUN 2015


ini masih belum merata. Kecamatan-kecamatan yang terletak di pulau Karimun

memiliki

pertumbuhan

ekonomi

yang

relatif

lebih

tinggi

dibandingkan kecamatan-kecamatan lainnya. Kecamatan-kecamatan yang masih bercirikan perdesaan dengan andalan sektor pertanian memiliki LPE yang relatif lebih rendah, sebaliknya kecamatan-kecamatan dengan sektor industri dan jasa yang berkembang memiliki LPE yang lebih tinggi. Dengan demikian, kegiatan ekonomi daerah kedepan perlu ditata hingga diantara lapangan usaha yang berkembang saling sinergi agar tidak menambah beban masalah terhadap kondisi makro ekonomi Kabupaten Karimun. Penguatan ekonomi antara kecamatan dan desa perlu

mendapatkan perhatian kebijakan

dalam kerangka saling memperkuat potensi ekonomi yang sejalan dengan pembangunan strategis yang memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat. Kedua, penyediaan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai akan menentukan proses pemulihan perekonomian Kabupaten Karimun yang pada

akhirnya

dapat

menekan

kemiskinan

dan

mengurangi

pengangguran. Masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tidak dapat menikmati pemulihan ekonomi, karena mereka tidak memiliki pendapatan untuk dibelanjakan. Karena itu, lapangan kerja bukan hanya merupakan mesin penggerak pembaruan ekonomi, tetapi juga sebuah hasil dari proses pemulihan

ekonomi.

Begitu

pentingnya

masalah

kemiskinan

dan

pengangguran, sehingga Gubernur Provinsi Kepri dan Bupati Karimun mempunyai komitmen untuk menciptakan lapangan kerja baru, melalui berbagai perluasan peluang kerja multi sektor baik formal maupun non formal. Tingkat pengangguran yang masih cukup tinggi di Kabupaten Karimun pada saat ini mencerminkan bahwa kegiatan ekonomi yang berkembang kemampuannya belum optimal dalam mendayagunakan angkatan kerja lokal, atau sebaliknya angkatan kerja lokal tersebut memiliki kemampuan yang lemah untuk mengakses peluang kerja yang RKPD TAHUN 2015


berkembang. Dengan demikian, permasalahan mendasar terkait dengan lapangan pekerjaan adalah masih relatif rendahnya tingkat pendidikan sebagian masyarakat Kabupaten Karimun. Perkembangan lapangan usaha baru, baik yang digerakan oleh investasi maupuan kebijakan pembangunan, pada gilirannya menuntut kualitas SDM yang memadai. Bila kualitas SDM tidak sesuai dengan perkembangan dunia usaha, hasilnya adalah pengangguran yang menjadi salah satu sumber timbulnya kemiskinan. Apalagi kedepan dengan masuknya investasi yang semakin berkembang baik Investasi Dalam Negeri (PMDN) maupun Investasi Asing (PMA) dengan masuknya arus modal yang begitu besar Perubahan struktur mata pencaharian penduduk di daerah yang terkena dampak Investasi tersebut kalau tidak diantisipasi akan berujung pada peningkatan pengangguran dan kemiskinan. Ketiga, menciptakan iklim investasi yang kondusif mengingat investasi merupakan salah satu penggerak kegiatan ekonomi daerah. Berdirinya

perusahaan-perusahaan

baru

melalui

investasi

domestik

maupun asing sangat berpotensi untuk mendayagunakan angkatan kerja lokal dan meningkatkan intensitas kegiatan ekonomi dengan lapangan usaha lainnya, ditempuh melalui berbagai aktivitas promosi investasi dan perbaikan-perbaikan layanan dengan

orientasi biaya murah dalam

menopang investasi. Dalam hal investasi ini, maka berbagai pembangunan strategis yang akan dibangun di Kabupaten Karimun bisa menjadi peluang yang cukup baik dalam upaya peningkatan investasi di Kabupaten Karimun. Dengan adanya tren pertumbuhan investasi di Provinsi Kepri yang semakin baik terutama di Pulau Batam, maka Kabupaten Karimun sebagai kabupaten terdekat harus mampu menangkap berbagai peluang tersebut. Keempat, meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur. Pembangunan infrastruktur mutlak diperlukan terutama dalam upaya meningkatkan perekonomian suatu wilayah. Dengan adanya infrastruktur dapat

mempermudah

meningkatkan RKPD TAHUN 2015

aktivitas

produktivitas

serta

ekonomi

masyarakat

output/pendapatan.

dan

juga

Infrastruktur


ekonomi merupakan aset fisik yang menyediakan jasa dan digunakan dalam

produksi

dan

konsumsi

akhir

meliputi

public

utilities

(telekomunikasi, air minum, sanitasi dan gas), public works (jalan,saluran irigasi dan drainase) serta sektor transportasi jalan. Infrastruktur sangat dibutuhkan karena mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, karena infrastruktur tersebut dapat

menyokong

Infrastruktur

banyak

dihadirkan

aspek

pula

ekonomi

untuk

secara

dan

kegiatan

bertahap

sosial.

mengurangi

kesenjangan pembangunan antara wilayah dan mengurangi hadirnya wilayah yang bersifat terisolasi. Kelima, meningkatkan daya saing potensi ekonomi lokal. Dengan masukknya Kabupaten Karimun sebagai wilayah FTZ dan Bagian dari pengembangan MP3Ei, fokus pembangunan khususnya di Pulau Karimun Besar ditujukan sebesar-besarnya dalam rangka pengembangan sektor perindustrian berbasis kelautan. Hal ini sangat penting mengingat, sektor kelautan sangat cocok dengan kondisi geografis wilayah Kabupaten Karimun, serta diperkirakan memiliki prospek yang cerah pada masa mendatang. Apa lagi jika mempertimbangkan bahwa sektor industri memiliki kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah dan kemapuan untuk menyerap tenaga kerja yang lebih besar daripada sektor lainnya. Keenam,

meningkatkan

partisipasi

masyarakat/swasta.

Tidak

hanya pemerintah daerah, tetapi juga perusahaan swasta, organisasiorganisasi masyarakat, dan warga lokal semua harus didorong untuk berpartisipasi secara positif dalam pembangunan daerah berdasarkan saling kerjasama yang memungkinkan setiap entitas untuk menampilkan kemampuannya dalam spirit kompetitif dan unggulan yang mampu tampil dalam kancah perekonomian global. Kondisi saat ini dan kedepan menghendaki

pergeseran

peranan

masyarakat

yang

lebih

dominan

daripada pemerintah. Ketujuh, membangun fondasi yang lebih kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan regional, baik perkotaan RKPD TAHUN 2015


maupun pedesaan, tidak lagi dapat didasarkan pada pembangunan ekonomi semata, akan tetapi harus didasarkan pada pembangunan yang berkelanjutan dengan memenuhi kriteria ekonomis, bermanfaat secara sosial,

didukung

oleh

kelembagaan

yang

memadai,

dan

menjaga

kelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian, proses yang ditempuh adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh distribusi pendapatan yang lebih merata dan menurunnya kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, kualitas kelembagaan dan lingkungan, menempatkan posisi perkotaan dan daerah-daerah strategis sebagai pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan yang mampu menggerakkan dinamika perekonomian desa yang lebih meningkat secara fungsional. Kedelapan, mendorong peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah agar mampu memberikan pelayanan yang optimal utamanya dalam mengakselerasi penguatan ekonomi makro daerah dan laju pertumbuhan investasi di daerah. Tabel 3.6 Analisis Kondisi Lingkungan Internal dan Eksternal Kabupaten Karimun No

1.

2

3

4

Kondisi Internal Daerah Kekuatan Kelemahan Pemberdayaan ekonomi masyarakat Pembangunan infrastruktur

Keberadaan UKM

Beberapa produk potensial karimun

RKPD TAHUN 2015

Kurangnya kemampuan SDM Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang Belum optimalnya koperasi, penyaluran kredit Masih rendahnya pengelolaan, penataan, promosi

Kondisi Eksternal Daerah Peluang Ancaman Potensi Persaingan dari perekonomian segi komoditas yang belum dan tenaga tergali kerja Perluasan fungsi kota

Populasi penduduk yang semakin meningkat

Meningkatnya jumlah lembaga keuangan

Perdagangan bebas yg mengancam persaingan

Pasar yang luas, serta tingkat konsumsi yang meningkat

Era perdagangan bebas memicu persaingan produk


No

Kondisi Internal Daerah Kekuatan Kelemahan

5

Potensi pariwisata kelautan

Kurangnya pengelolaan dan permodalan yang cukup

6

Keamanan yang terjaga

Keterbatasan perlengkapan

7

Ketenagakerjaa n

SDM yang masih rendah

8

Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan

Kuantitas SDM yang belum terpenuhi dan kurang meratanya sebaran SDM

9

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi

Gini rasio yang semakin meningkat

3.3

Kondisi Eksternal Daerah Peluang Ancaman Tutupnya sarana penunjang Potensi belum seperti hotel termanfaatkan akibat biaya secara operasional maksimal tidak sebanding dengan tingkat hunian Masih adanya norma dan nilai di masyarakat Adanya investasi yang menyebabkan terbukanya lapangan pekerjaan Adanya anggaran untuk pembiayaan penambahan sarana dan perbaikan kualitas SDM Memiliki kemampuan daya

Pengaruh budaya luar yang negative Tenaga kerja lokal yang kurang bisa bersaing

Populasi penduduk yang semakin meningkat Pertumbuhan yang bersifat capital intensive

Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.3.1 Kebijakan Anggaran Kebijakan penganggaran tahun 2015 diarahkan untuk memberikan dorongan dalam kesinambungan pembangunan dengan tetap menjaga langkah-langkah penganggaran yang telah disesuaikan dengan UndangUndang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UndangUndang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang tersebut ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kemudian operasionalisasinya RKPD TAHUN 2015


diterbitkan Permendagri 13 tahun 2006 Jo Permendagri 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. APBD yang merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan. Disamping itu kebijakan pengganggaran diarahkan untuk menjawab berbagai permasalahan, hambatan dan tantangan pembangunan daerah, serta

upaya

perbaikan

pembangunan

daerah.

system

penyelenggaraan

Kebijakan

anggaran

pemerintahan

dalam

Rencana

dan Kerja

Pemerintah Daerah tahun 2015 melalui perkiraan pesimistis, dimana pendapatan, belanja dan pembiayaan tidak jauh dengan tahun 2014. Perkiraan ini untuk mengantisipasi kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) dan dikeluarkan oleh pemerintah yaitu kebijakan Penerapan Non Hold Harmless (formula murni sesuai Pasal 107 ayat (2) UU Nomor 33 tahun 2004).

3.3.2 Kebijakan Pendapatan Daerah Indonesia memiliki dasar hukum Undang - Undang Nomor 32 tahun 2003 revisi dari Undang - Undang Nomor 22 tahun 1999 sebagai dasar otonomi daerah, Undang - Undang Nomor 34 tahun 2000 revisi Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagai dasar pemungutan pajak dan retribusi daerah. Sumber penerimaan daerah untuk tingkat Kabupaten adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa pajak dan retribusi yang dipungut oleh Kabupaten. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 157, sumber pendapatan daerah adalah : a. Pendapatan Asli Daerah ( Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain - Lain PAD yang sah ). b. Dana Perimbangan. c.

Lain - Lain Pendapatan yang sah. Undang - Undang Nomor 34 tahun 2000 menetapkan 7 jenis pajak

Kabupaten/ Kota dimana ketujuh pajak tersebut terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Galian Golongan C, Pajak Pakir.

RKPD TAHUN 2015


Kebijakan peningkatan PAD dilakukan melalui kebijakan intensifikasi (peningkatan tarif pungutan, penyempurnaan sistem pungutan dan administrasi,

peningkatan

personil/petugas,

peningkatan

peralatan,

peningkatan pengawasan, peningkatan penyuluhan dan penerangan kepada masyarakat dan pelaksanaan sanksi yang wajar). Sementara itu kebijakan ekstensifikasi meliputi penggalian sumber - sumber PAD namun masih dalam batas yang diatur oleh Undang - Undang.

Kabupaten

Karimun memiliki PAD yang bersumber dari PAD, dana perimbangan dan Lain - Lain Penerimaan yang sah. Potensi PAD yang cukup dapat diandalkan adalah dari sektor pajak pengambilan Bahan Galian Golongan C dibidang pertambangan umum (granit), realisasinya dipengaruhi oleh permintaan pasar, dan adanya kenaikan harga pada Bahan Galian Golongan C khususnya pada Golongan Galian C yaitu Batu Granit.

Disamping pajak tersebut terdapat Pajak

Daerah yang potensial yakni Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Hotel, Pajak Reklame, Penerimaan dari pas pelabuhan luar negeri serta penerimaan dari Retribusi Daerah. Perkembangan Pendapatan Kabupaten Karimun menunjukkan hasil yang cukup singnifikan setiap tahunnya. Tahun 2011 realisasi pendapatan daerah adalah 781.638 milyar, tahun 2012 sebesar Rp.966.848 milyar, sementara itu pada tahun anggaran 2013 realisasi pendapatan Kabupaten Karimun sebesar Rp. 1.046.758.634.579,93,- terdiri dari PAD sebesar Rp. 268.458.962.412,84,- atau 25,64%, Dana Perimbangan sebesar Rp. 673.121.433.215,00 atau 64,30 % dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar Rp. 105.178.238.952.09,- atau 10,04%, dan pada tahun 2014 proyeksi pendapatan sebesar Rp. 945.915 milyar yang terdiri dari PAD sebesar Rp. 205.306 Milyar Dana Perimbangan sebesar Rp. 618.939 Milyar dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar Rp. 121.670 Milyar. Upaya Pendapatan

peningkatan Asli

Daerah

penerimaan (PAD),

daerah

dapat

yang

dilakukan

bersumber dengan

dari usaha

intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan daerah.

RKPD TAHUN 2015


Menyadari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karimun yang relatif kecil, maka upaya yang dapat dilakukan adalah mengoptimalkan penerapan pola intensifikasi maupun ektensifikasi terhadap sumbersumber pendapatan untuk menciptakan ketahanan keuangan daerah. Disisi lain juga dilakukan upaya-upaya untuk merebut sumber-sumber pendapatan dari pemerintah provinsi maupun pusat, untuk dimanfaatkan sebagai

motorisator

pembangunan

yang

diharapkan

mampu

meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah. Upaya optimalisasi penerimaan daerah ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas fiskal,

sebagai

sumber

dana

untuk

pembiayaan

penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat. Dalam

rangka

meningkatkan

penerimaan

daerah

Pemerintah

Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah telah melaksanakan beberapa upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah melalui beberapa kegiatan, antara lain : A. Upaya

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Kegiatan

Intensifikasi 1. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia dan Prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan pendapatan asli daerah agar sesuai dengan potensi yang memiliki; 2. Meningkatkan Pelayanan; 3. Meningkatkan akurasi dan Verifikasi Pajak Daerah; 4. Penagihan aktif tunggakan pajak daerah maupun pajak bulan berjalan; 5. Mengadakan evaluasi realisasi penerimaan setiap triwulan kepada setiap

Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah

yang

melaksanakan

pemungutan penerimaan daerah dan memberikan teguran bagi unit kerja yang tidak mencapai target; 6. Melakukan pendekatan kepada wajib pajak melalui sosialisasi dalam upaya lebih meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi; 7. Meningkatkan keterampilan petugas melalui diklat perpajakan; 8. Pemberian piagam penghargaan kepada wajib pajak teladan; RKPD TAHUN 2015


9. Melaksanakan himbauan kepada wajib pajak dan wajib retribusi melalui media cetak dan elektronik; 10. Melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada para wajib pajak untuk menumbuhkan kesadaran dan ketaatan dalam membayar pajak; 11. Memberikan

bimbingan

dan

penyuluhan

kepada

petugas

pungut/pengelola Retribusi Daerah; B. Upaya

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Kegiatan

Ektensifikasi 1. Mencari sumber pendapatan baru dari penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Karimun ; 2. Melakukan pendapatan untuk mencari Wajib Pajak baru ; 3. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pertambangan Energi, agar setiap

pemilik

kewajibannya,

Kuasa baik

Penambangan

berupa

pajak

Baru

supaya

membayar

daerah,

iuran

eksplorasi,

eksploitasi, maupun sumbanan pihak ketiga ; 4. Melakukan konsultasi ke daerah lain untuk mencari peluang sumber pendapatan baru yang potensinya di karimun ada tapi belum dipungut seperti Pajak Walet dan Penerimaan dari sektor pelabuhan, pajak catering dll. Adapun realiasi dan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Karimun dari tahun 2011 s/d 2013 serta perkiraan pendapatan tahun 2014 dan 2015 seperti tergambar pada tabel dibawah ini :

RKPD TAHUN 2015


Tabel 3.7 Realisasi dan Poyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun tahun 2011 s/d 2013 dan Perkiraan Tahun 2014 dan 2015 Jumlah N0

Uraian

1

2

1. 1.1

Bertambah/Berkurang

Raliasi Tahun

Realisasi Tahun

Realisasi Tahun

Proyeksi Tahun

Proyeksi Tahun

Rp.

%

2011

2012

2013

2014 (Murni)

2015

3

4

5

6

7

8 (7-6)

9 (100 *8/6)

PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah

1.1.1

Pajak Daerah

1.1.2

Retribusi Daerah

1.1.3

Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah

240.819.873.680

250.445.024.985,56

268.458.962.412,84

205.306.277.745,00

181.628.616.159,00

(23.677.661.586,00)

186.210.331.736

250.445.024.985.56

224.889.123,014

178.989.450.613

156.667.639.024

(22.321.811.589)

23.712.853.059

8.730.236.213,75

4.436.346.049

2.793.021.000

2.687.600.000

(105.421.000)

5.615.480.239

4.921.926.185,71

1.533.337.132

1.733.377.132

1.733.377.132

0

25.281.208.646

29.173.442.330,10

37.600.116.218

21.790.429.000

20.540.000.000

(1.250.429.000)

444.452.083.429

615.584.901.229

673.121.433.215

618.939.295.308

595.782.464.480

(23.156.830.828)

280.750.403.429

364.399.495.229

356.077.716.215

285.462.297.308

271.611.946.490

(13.850.347.818)

159.844.980.000

246.833.306.000

306.219.557.000

324.170.518.000

324.170.518.000

0

3.856.700.000

4.352.100.000

10.824.160.000

9.306.480.000

0

(9.306.480.000)

96.366.152.755

100.819.019.233

105.178.238.952,09

121.670.306.947

66.384.894.206

(55.285.412.741)

yang dipisahkan 1.1.4

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1.2 1.2.1

Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

1.2.2

Dana Alokasi Umum

1.2.3

Dana Alokasi Khusus

1.3

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Syah

1.3.1

Pendapatan Hibah

1.3.2

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan

0

6.170.988.320

5.965.098.000

6.000.000.000

0

(6.000.000.000)

29.924.086.115

27.833.225.492

35.140.152.175,09

25.000.000.000

29.284.644.206

4.284.644.206

Dari Pemerintah Daerah Lainnya 1.3.4

Dana Penyesuaian dan Otsus

0

32.244.654.000

39.082.728.000

42.850.730.000

37.100.250.000

(5.750.480.000)

1.3.5

Bantuan Keuangan dari Provinsi

0

34.570.151.421

24.990.260.777

24.375.276.947

0

(24.375.276.947))

1.3.6

Pendapatan Lainnya

JUMLAH PENDAPATAN

69.442.066.640

0

0

23.444.300.000

0

(23.444.300.000)

781.638.109.865,67

966.848.945.447,56

1.046.758.634.579,93

945.915.880.000,00

843.795.974.852,00

(102.119.905.148)

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kab. Karimun Tahun 2013

RKPD TAHUN 2015


3.3.3 Permasalahan Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah mempunyai arti yang sangat penting dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah atau Rumah Tangga Daerah. Kondisi pendapatan

daerah

sangat

menentukan

berbagai

kemungkinan

penyelenggaraan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh daerah tersebut, sehingga permasalahan yang timbul perlu diambil langkah-langkah yang nyata, dalam meningkatkan penerimaan daerah dari berbagai sektor penerimaan yang potensial, namun belum optimal diupayakan. Beberapa

permasalahan

yang

dihadapi

Pemerintah

Daerah

Kabupaten Karimun dibidang pendapatan antara lain sebagai berikut : -

Masih

terbatasnya kemampuan aparatur dalam verifikasi Pajak

Daerah ; -

Masih rendahnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu ;

-

Dalam

memprediksi

hambatan/kendala

target

karena

pendapatan

keputusan

menteri

selalu

ditemui

keuangan

atau

keputusan gubernur tentang bagian perolehan dana perimbangan sering diterima melewati waktu penyusunan prediksi pendapatan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) maupun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) (Rancangan KUA RAPBD sudah sampai ke DPRD pada awal Juni sementara Keputusan Menteri Keuangan biasanya baru diterima pada akhir Juli atau awal Agustus tahun berjalan). -

Penegakan

hukum

(low

enforcement)

belum

dapat

berjalan

sebagaimana mestinya ; -

Ekstensifikasi pendapatan daerah terkendala oleh kewenangan dan kebijakan Pemerintah Pusat. Untuk mengatasi segala permasalahan dan hambatan yang ditemui,

Pemerintah Kabupaten Karimun melalui Satuan Kerja Dinas Pendapatan Daerah telah mengambil langkah-langkah sebagai alternative solusi guna untuk terus meningkatkan Penerimaan Daerah, antara lain : -

Mengadakan sosialisasi dan himbauan melalui media cetak maupun media elektronik ;

RKPD TAHUN 2015


-

Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait termasuk dengan Badan Pusat Statistik Karimun dalam rangka untuk menyusun data-data indicator Dana Alokasi Umum yang dikemudian disinkronkan dan dikoordinasikan dengan Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan.

3.4

Kebijakan Belanja Daerah

3.4.1 Arah Kebijakan Belanja Daerah Kebijakan Belanja disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektifitas

dan

efesiensi

penggunaan

anggaran

ke

dalam

program/kegiatan. Belanja APBD dikelompokkan kedalam Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). Dimana didalam menyusun APBD diharapkan agar daerah-daerah berpedoman pada hal-hal berikut : 1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi/Kabupaten/Kota yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 2. Dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan system jaminan sosial. 3. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. 4. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah daerah supaya memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya RKPD TAHUN 2015


peningkatan

investasi

di

daerah,

termasuk

investasi

bidang

pendidikan. 5. Selain yang tercantum dalam butir 1 (satu), belanja daerah juga memprioritaskan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap SKPD harus terukur dan diikuti peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 6. Penggunaan

sumber

penerimaan

dana

perimbangan

agar

diprioritaskan untuk beberapa kebutuhan berikut : a. Sumber penerimaan dana bagi hasil pajak supaya diprioritaskan pada

perbaikan

lingkungan

permukiman

di

perkotaan

dan

pedesaan, pembangunan irigasi, serta jaringan jalan dan jembatan. b. Sumber penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam agar diutamakan

pengalokasiannya

untuk

mendanai

pelestarian

lingkungan areal pertambangan, perbaikan dan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial, fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya Standart Pelayanan Minimal (SPM), reboisasi hutan dan lahan, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman, serta pembuatan bangunan konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produktif yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. c. Sumber Penerimaan dari DAU agar ditujukan untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai negeri sipil daerah dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum. d. Sumber penerimaan dari Dana Alokasi Khusus dialokasikan pada daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan fisik, yakni sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program dan kegiatan pendidikan, kesehatan, dan lain-lain sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait dalam peraturan perundang-undangan.

RKPD TAHUN 2015


Arah kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, yang terkait langsung dengan pengelolaan belanja (Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung) dalam APBD adalah dengan mengedepankan akuntabilitas

prinsip

penggunaan

efektifitas,

efisiensi,

pendapatan

transparansi

daerah

dan

dan

penerimaan

pembiayaan daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2015. Kebijakan belanja daerah pada Tahun 2015 didasarkan pada korelasi antara alokasi belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Karimun, serta memperhatikan sinergitasnya dengan prioritas pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Kepulauau Riau yang diarahkan untuk memperkuat bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. Kebijakan belanja daerah Tahun 2015

diupayakan

dengan

pengaturan

pola

pembelanjaan

yang

proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain : a. Alokasi belanja tidak langsung antara lain diprioritaskan untuk pemenuhan kewajiban mutlak yang bersifat tetap (fixed cost) dalam kerangka peningkatan kinerja pemerintahan, serta diarahkan dalam kerangka pemberian insentif dan disinsentif yang berbasis kompetensi kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan publik; b. Alokasi belanja langsung dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, diarahkan untuk membidik kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah meliputi : 1.

Peningkatan

dan

Pemerataan

Infrastruktur

Daerah

guna

meningkatkan daya saing daerah, yang yang meliputi antara lain pembangunan jalan, Dermaga,Air Bersih,Listrik,dan Irigasi ; 2.

Penguatan

Konektivitas

Antar

Pulau,

guna

meningkatkan

keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar wilayah, mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi atar pulau

RKPD TAHUN 2015


dan

mempercepat

pembangunan

infrastruktur

di

wilayah

kepulauan. 3.

Pengentasan Kemiskinan, melalui penyediaan dan peningkatan sarana layanan dasar seperti Rumah Layak Huni, Listrik, Cakupan Air Bersih, Sanitasi, Pendidikan, Kesehatan, dan juga meningkatkan Keterampilan dan Kemandirian penduduk miskin terhadap pengelolaan sumber daya alam dan juga meningkatkan akses ;

4.

Optimalisasi potensi sektor pertanian, perikanan dan kelautan sebagai

basis

ekonomi

kerakyatan,

berupa

peningkatan

Infrastruktur pendukung kegiatan pertanian, dan perikanan, pembinaan dan pengembangan aspek-aspek teknis budidaya pertanian dan perikanan

dan peningkatanan aksebilitas petani

dan nelayan terhadap sumber-sumber permodalan ; 5.

Peningkatan

aksebilitas

terhadap

layanan

pendidikan

dan

kesehatan berupa peningkatan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, menumbuhkembangkan budaya baca di masyarakat dan peningaktan kualitas layanan melalui revitalisasi pelayanan publik dibidang pendidikan dan Kesehatan ; 6.

Pengendalian Kependudukan dan penciptaan lapangan kerja dan tenaga

kerja

yang

terampil

yang

meliputi

penekanan

laju

pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh kelahiran maupun migrasi penduduk dan juga peningkatan tenaga kerja yang terampil yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha yang sedang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Karimun ; 7.

Penguatan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar melalui optimalisasi pemberdayaan potensi kawasan perbatasan dan wilayah pesisir baik secara pendekatan pertahanan maupun pendekatan ekonomi dan sosial budaya ;

8.

Peningkatan

kapasitas

aparatur

pemerintah

daerah

melalui

peningkatan layanan publik dan pemanfaatan, pengembangan dan peningkatan penguasaan teknologi informasi bagi Aparatur Pemerintah ; RKPD TAHUN 2015


9.

Pengendalian/Penurunan/Peningkatan

pengawasan

peredaran

narkoba,HIV/AIDS dan mengatasi kenakalan remaja ; 10. Melaksanakan

komitmen

pembangunan

berkelanjutan

yang

sifatnya multi years ; 11. Melaksanakan

program

pembangunan

yang

berkeadilan

sebagaimana Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2010 yang meliputi program : pro rakyat, keadilan untuk semua (justice for all) ;

RKPD TAHUN 2015


Tabel 3.10 Realisasi dan Poyeksi Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun tahun 2011 s/d 2013 dan Proyeksi Tahun 2014 s/d 2015 Jumlah N0

Uraian

1

2 1

Belanja Tidak Langsung

Bertambah/Berkurang

Raliasi Tahun

Realisasi Tahun

Realisasi Tahun

Proyeksi Tahun

Proyeksi Tahun

2011

2012

2013

2014

2015

3

3

5

6

7

393.590.218.722

Rp.

%

8 (6-5)

9 (100 *8/6)

424.935.492.959

459.047.436.358

459.338.093.766

523.454.426.062

290.657.408

37

298.223.711.152

330.686.960.780

347.814.719.728

336.315.702.420

406.943.222.082

(11.499.017.308)

(3)

1.1

Belanja Pegawai

1.2

Belanja Hibah

34.099.752.341

40.383.706.900

33.825.000.000

59.051.500.000

55.825.000.000

25.226.500.000

75

1.3

Belanja Bantuan Sosial

48.655.535.279

39.602.600.000

56.399.274.050

42.221.615.000

36.602.000.000

(14.177.659.050)

(25)

1.4

Belanja

12.256.220.000

13.712.225.279

20.549.542.080

21.349.276.346

23.484.203.981

799.734.266

4

355.000.000

550.000.000

459.900.500

400.000.000

600.000.000

(58.900.500)

(13)

497.914.637.055

452.962.388.315

613.822.129.249

617.845.411.234

669.390.404.897

4.023.281.985

5

78.816.546.000

90.702.894.068

105.771.899.734

116.223.004.000

127.845.304.400

10.451.104.266

10

Bantuan

Keuangan

Kepada Pemerintah Desa 1.5 2

Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung

2.1

Belanja Pegawai

2.2

Belanja Barang & Jasa

245.961.100.724

255.094.479.043

298.743.544.741

310.217.770.419

331.000.000.000

11.474.225.678

4

2.3

Belanja Modal

173.136.990.331

107.165.015.204

209.306.684.774

191.404.636.815

210.545.100.497

(17.902.047.959)

(9)

891.504.855.827

877.897.881.274

1.072.869.565.607

1.077.183.505.000

1.192.844.830.959

4.313.939.393

42

Jumlah Belanja

Sumber : Bagian Keuangan Kab. Karimun

RKPD TAHUN 2015


3.5

Kebijakan Pembiayaan Daerah

3.5.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Pembiayaan

merupakan

transaksi

keuangan

daerah

yang

dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Selisih lebih pendapatan daerah terhadap belanja daerah disebut surplus anggaran, dan selisih kurang pendapatan daerah terhadap belanja daerah disebut difisit anggaran. Kebijakan penerimaan pembiayaan Kabupaten Karimun setiap tahunnya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran (SILPA) yang terdiri atas : (1) Penghematan Belanja SKPD ; (2) Pelampauan (over target) penerimaan Pendapatan Daerah. Penerimaan pembiayaan tersebut setiap tahunnya adalah dalam rangka untuk menutup difisit anggaran belanja. Adapun Realisasi dan proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut : Tabel 3.11 Realisasi dan Poyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Karimun tahun 2011 s/d 2015 N0

1

Jenis Penerimaan Pembiayaan Daerah 2 Sisa Lebih Perhitungan Tahun Sebelumnya Jumlah

Raliasi Tahun 2011

Realisasi Tahun 2012

Jumlah Realisasi Tahun 2013

Proyeksi Tahun 2014

Proyeksi Tahun 2015

3

3

5

6

7

Bertambah/Berkurang Rp. %

8 (6-5)

200.370.515.018

95.690.188.550

145.107.323.906

133.267.625.000

30.000.000.000

(11.839.698.906)

9 (100 *8/5) (8)

200.370.515.018

95.690.188.550

145.107.323.906

133.267.625.000

30.000.000.000

(11.839.698.906)

(8)

Sumber : Bagian Keuangan Kab. Karimun

3.5.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Arah kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah dalam empat tahun terakhir adalah melalui penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.

Adapun

Realisasi

dan proyeksi pengeluaran daerah Kabupaten Karimun Tahun 20102014 adalah sebagai berikut :

RKPD TAHUN 2015


Tabel 3.12 Realisasi dan Poyeksi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011 s/d 2015 N0

1 1.

2.

Jenis Pengeluaran Pembiayaan Daerah 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah ke BPR Karimun Perusda Jumlah

Raliasi Tahun 2011


3

3

Jumlah Realisasi Tahun 2013

Proyeksi Tahun 2014

5

Proyeksi Tahun 2015

Bertambah/Berkurang Rp. %

0

0

0

6 2.000.000.000

7 2.000.000.000

8 (6-5) 2.000.000.000

0

0

0

2.000.000.000

2.000.000.000 4.000.000.000

0 2.000.000.000

9 (100 *8/5)

Sumber : Bagian Keuangan Kabupaten Karimun 3.5.3 Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Rekapitulasi realisasi dan proyeksi pendapatan daerah, penerimaan pembiayaan daerah, belanja tidak langsung daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah dirangkum ke dalam tabel rekapitulasi realisasi dan proyeksi (pagu indikatif) kerangka pendanaan pembangunan daerah, sebagai berikut :

RKPD TAHUN 2015


Tabel 3.13 Rekapitulasi Realisasi dan Poyeksi (Pagu Indikatif) Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011 s/d 2015 Jumlah N0

Uraian

1

Raliasi Tahun 2011

2 A 1.1

3

PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah

205.306.277.745,00

181.628.616.159,00

(23.677.661.586,00)

- 3,0

178.989.450.613

156.667.639.024

(22.321.811.589)

-18,4

23.712.853.059

8.730.236.213,75

4.436.346.049

2.793.021.000

2.687.600.000

(105.421.000)

-16,0

5.615.480.239

4.921.926.185,71

1.533.337.132

1.733.377.132

1.733.377.132

0

-25,5

25.281.208.646

29.173.442.330,10

37.600.116.218

21.790.429.000

20.540.000.000

(1.250.429.000)

27,0

444.452.083.429

615.584.901.229

673.121.433.215

618.939.295.308

595.782.464.480

(23.156.830.828)

-40,5

280.750.403.429

364.399.495.229

356.077.716.215

285.462.297.308

271.611.946.490

(13.850.347.818)

3,2

159.844.980.000

246.833.306.000

306.219.557.000

324.170.518.000

324.170.518.000

0

-12,7

3.856.700.000

4.352.100.000

10.824.160.000

9.306.480.000

0

(9.306.480.000)

24,1

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Syah Pendapatan Hibah

96.366.152.755

100.819.019.233

105.178.238.952,09

121.670.306.947

66.384.894.206

(55.285.412.741)

148,7

0

6.170.988.320

5.965.098.000

6.000.000.000

0

(6.000.000.000)

-2,0

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Dari Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otsus

29.924.086.115

27.833.225.492

35.140.152.175,09

25.000.000.000

29.284.644.206

4.284.644.206

13,4

0

32.244.654.000

39.082.728.000

42.850.730.000

37.100.250.000

(5.750.480.000)

4,2

0

34.570.151.421

24.990.260.777

24.375.276.947

0

(24.375.276.947))

17,3

1.2.2

Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Dana Alokasi Umum

1.2.3

Dana Alokasi Khusus

1.3.4 1.3.5 1.3.6

8 (6-5)

224.889.123,014

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Dana Perimbangan

1.3.2

7

% 9 (100 *8/5)

268.458.962.412,84

Retribusi Daerah

1.3.1

6

Rp.

250.445.024.985.56

1.1.3

1.3

5

Proyeksi Tahun 2015

250.445.024.985,56

1.1.2

1.2

Proyeksi Tahun 2014

186.210.331.736

Pajak Daerah

1.2.1

3

Bertambah/Berkurang


240.819.873.680

1.1.1

1.1.4


Bantuan Keuangan Provinsi Pendapatan Lainnya JUMLAH PENDAPATAN

B

BELANJA DAERAH

1

Belanja Tidak Langsung

dari

69.442.066.640

0

0

23.444.300.000

0

(23.444.300.000)

-27,7

781.638.109.865,67

966.848.945.447,56

1.046.758.634.579,93

945.915.880.000,00

843.795.974.852,00

(102.119.905.148)

-3,0

393.590.218.722

424.935.492.959

459.047.436.358

459.338.093.766

523.454.426.062

290.657.408

37

298.223.711.152

330.686.960.780

347.814.719.728

336.315.702.420

406.943.222.082

(11.499.017.308)

(3)

1.1

Belanja Pegawai

1.2

Belanja Hibah

34.099.752.341

40.383.706.900

33.825.000.000

59.051.500.000

55.825.000.000

25.226.500.000

75

1.3

Belanja Bantuan Sosial

48.655.535.279

39.602.600.000

56.399.274.050

42.221.615.000

36.602.000.000

(14.177.659.050)

(25)

RKPD TAHUN 2015


Jumlah

Bertambah/Berkurang

N0

Uraian

Raliasi Tahun 2011



Proyeksi Tahun 2014

Proyeksi Tahun 2015

Rp.

1

2

3

3

5

6

7

8 (6-5)

1.4 1.5 2

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung

%

12.256.220.000

13.712.225.279

20.549.542.080

21.349.276.346

23.484.203.981

799.734.266

9 (100 *8/5) 4

355.000.000

550.000.000

459.900.500

400.000.000

600.000.000

(58.900.500)

(13)

497.914.637.055

452.962.388.315

613.822.129.249

617.845.411.234

669.390.404.897

4.023.281.985

5

78.816.546.000

90.702.894.068

105.771.899.734

116.223.004.000

127.845.304.400

10.451.104.266

10

2.1

Belanja Pegawai

2.2

Belanja Barang & Jasa

245.961.100.724

255.094.479.043

298.743.544.741

310.217.770.419

331.000.000.000

11.474.225.678

4

2.3

Belanja Modal

173.136.990.331

107.165.015.204

209.306.684.774

191.404.636.815

210.545.100.497

(17.902.047.959)

(9)

891.504.855.827

877.897.881.274

1.072.869.565.607

1.077.183.505.000

1.192.844.830.959

4.313.939.393

42

200.370.515.018

95.690.188.550

145.107.323.906

133.267.625.000

30.000.000.000

(11.839.698.906)

(8)

200.370.515.018

95.690.188.550

145.107.323.906

133.267.625.000

30.000.000.000

(11.839.698.906)

(8)

0

0

0

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

Jumlah Belanja C C1

C2 1 2 C3

PEMBIAYAAN DAERAH Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Tahun Sebelumnya Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah ke BPR Karimun Perusda Jumlah Pembiayaan Neto Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Rencana (Silpa)

RKPD TAHUN 2015

0

0

0

0

2.000.000.000

0

0

0

0

2.000.000.000

4.000.000.000

2.000.000.000


3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Pertumbuhan Ekonomi

Recommend Documents