Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah

Bab 3 Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah Salah satu bagian terpenting dari sebuah perencanaan pembangunan suatu daerah adalah gambaran tentang kemampuan ekonomi daerah tersebut untuk membiayai rencana program dan kegiatan. Dengan adanya gambaran tersebut maka suatu daerah diharapkan bisa mengalokasikan anggaran secara efektif dan efisien. Kerangka Ekonomi Makro Daerah dan Kerangka Pendanaan dalam RKPD Tahun 2016 ini memberi gambaran tentang kondisi ekonomi makro Kabupaten Jeneponto serta pengaruh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan

besaran

pendapatan

dari

sektor-sektor

potensial

merupakan

dasar

kebijakan dalam pengalokasian anggaran secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja. 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Arah kebijakan pembangunan pada tahun 2016 berdasarkan tahapan RPJMD 2014-2018 Kabupaten Jeneponto, merupakan tahap membangun dan mengukuhkan yang menitik beratkan pada “Percepatan Pembangunan Pembangunan

Infrastruktur yang

untuk

Berkualitas”.

Meletakkan Tahap

Fondasi

pembangunan

ini

mengutamakan pembangunan infrastruktur perkotaan dan perdesaan, penataan kawasan perkotaan terutama terkait kebersihan, ketersediaan ruang terbuka hijau dan pengaturan sistem drainase serta perbaikan tata kelola keuangan dan asset daerah. Tahap pembangunan Tahun 2016 terutama diarahkan untuk mendukung tercapainya hal-hal berikut : a.

Percepatan pembangunan infrastruktur dasar transportasi, pendidikan dan kesehatan.

b. Meningkatkan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). c.

Penguatan pelayanan publik.

d. Peningkatan sumber-sumber pendanaan, pengelolaan anggaran dan ketepatan alokasi investasi pembangunan. e.

Peningkatan perbaikan kehidupan rakyat miskin.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD ) Kab. Jeneponto Tahun 2016

III-1

3.1.1. Kondisi Ekonomi Kabupaten Perkiraan Tahun 2015

Jeneponto

Tahun

2014

dan

Kondisi perekonomian Kabupaten Jeneponto tidak terlepas dari perekonomian regional, nasional bahkan global. Walaupun demikian gejolak level nasional ke atas belum tentu mempengaruhi kondisi perekonomian di wilayah kabupaten/kota, karena diakui dari pembelajaran krisis beberapa tahun lalu, pada tataran akar rumput, terutama yang berkaitan dengan sektor informal terbukti tetap eksis dan tidak berpengaruh. Terdapat berbagai faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti, menyangkut kebijakan pemerintah pusat di sektor moneter maupun sektor riil. Seperti yang terjadi di semester pertama tahun 2015 ini dimana perekonomian nasional mengalami perlambatan yang salah satunya diakibatkan belum berjalan

maksimalnya

kegiatan

kementerian/lembaga

struktur organisasi yang berubah.

akibat

Disamping itu perekonomian

daerah juga dipengaruhi oleh stabilitas politik dunia (misalnya konflik yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan yang melibatkan negara-negara kawasan ASEAN dengan Tiongkok) dan perekonomian global seperti naik turunnya harga minyak dunia dan nilai tukar mata uang asing serta pengaruh krisis keuangan global yang telah berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor. Namun pengalaman memberikan pelajaran bahwa kondisi perokonomian daerah (kabupaten/kota), apabila ada gejolak tidak separah nasional maupun global. Pada tahun

2013 perekonomian

Kabupaten

Jeneponto

mengalami perlambatan pertumbuhan berdasarkan laporan BPS sebesar 6,97 % (data tahun 2014 belum dirilis oleh BPS), lebih rendah dibanding dengan Tahun 2011 yang tumbuh sebesar 7.32%. Perlambatan

pertumbuhan

berkurangnya

kontribusi

tersebut

kegiatan

sebagai

ekonomi

akibat

sektor

dari

pertanian

khususnya sub sektor tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan dan peternakan kemudian semua sektor terkecuali sektor transportasi/komunikasi

dan

Jasa-jasa

yang

mengalami

pertumbuhan.


III-2

Target pertumbuhan ekonomi Tahun 2016 dalam RPJMD Kabupaten Jeneponto diharapkan sebesar 7,8% sampai dengan 8,3%. Perkembangan makro ekonomi Kabupaten Jeneponto untuk kebijakan pembangunan Tahun 2016 dirangkum dalam tabel sebagai berikut: Tabel 3.1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Jeneponto Capaian 2012

Capaian 2013

PDRB Harga Berlaku (Juta)

3.095.249,99

3.551.624,63

3.980.265,23**

PDRB Harga Konstan (Juta)

1.025.837,00

1.097.348,84

1.135.246,53**

No

INDIKATOR MAKRO EKONOMI

1.

Target 2015

2.

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

7.27

6,97

7,2 – 7,91

3.

Tingkat Inflasi

4,87

4,41

<5

4.

Nilai PDRB Pendekatan Produksi atau Sektoral

1.590.467,69

1.805.621,80

2.166.746,16

- Pertambangan/Penggali an

30.262,07

35.147,38

42.176,86

- Industri Pengolahan

42.695,35

47.016,25

56.419,50

- Listrik, Gas dan Air Bersih

15.518,36

19.143,43

22.972,12

- Bangunan

106.875,67

124.074,05

148.888,86

- Perdagangan, Resto & Hotel

159.488,89

183.755,04

220.506,05

68.308,01

78.700,85

94.441,02

- Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

160.548,69

193.284,51

231.941,41

- Jasa-Jasa

921.085,26

1.064.881,33

1.277.857,60

558,594.82

597.668,75

717.202,50


15,247.07

16.559,82

19.871,78


22,220.22

23.616,39

28.339,67

6,418.79

7.313,37

8.776,04

- Bangunan

48,495.88

52.508,45

63.010,14


76,306.18

83.235,61

99.882,73

- Angkutan & Komunikasi

36,078.45

39.254,39

47.105,27


III-3

Harga Berlaku (Juta) - Pertanian


Harga Konstan (Juta) - Pertanian



78,685.62

87.412,94

104.895,53

183,789.97

189.779,12

227.734,94

51,38

50,84

50,44**


0,98

0,99

0,99**


1,38

1,32

1,50**


0,50

0,54

0,76**

- Bangunan

3,45

3,49

3,49**


5,15

5,17

5,17**


2,21

2,22

2,28**


5,19

5,44

5,44**

29,76

29,98

29,99**

11,60

0,08

0,07

- Jasa-Jasa 5.

Kontribusi Sektor PDRB - Pertanian

- Jasa-Jasa 6.

Persentase Penduduk Miskin

7.

Tingkat Pengangguran

8.

Disparitas Pendapatan Regional (Dilihat dari Perbedaan):

2.91

- Pendapatan Perkapita

3-3,5%

8.890.900

- Besaran Indeks Gini

10.115.700

11.691.228,97

66,22

67-68

0,41

- Besaran IPM

65,56

Sumber : BPS Kebupaten Jeneponto * Data Sementara (Proyeksi) ** Data Sangat Sementara (Asumsi)

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Kabupaten Jeneponto Tahun 2015 dan Tahun 2016 Pada

Tahun

2015-2016,

diperkirakan

perekonomian

Kabupaten Jeneponto masih akan menghadapi sejumlah tantangan akibat dari pengaruh lingkungan perekonomian nasional yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Tantangan yang diperkirakan masih akan dihadapi antara lain : a)

Menyediakan

infrastruktur

yang

cukup

dan

berkualitas.

Infrastruktur, terutama jalan menjadi hal yang krusial karena akan ikut memperlancar arus barang dan jasa sehingga dengan baiknya infrastruktur jalan diharapkan perekonomian juga akan


III-4

meningkat. Selain itu peningkatan infrastruktur lainnya akan mendorong masuknya investasi. b)

Rendahnya kapasitas fiskal daerah yang berarti kurangnya kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan. Karena itu diharapkan peningkatan partisipasi swasta melalui kemitraan antara

pemerintah,

masyarakat

dan

swasta

(public-private

partnership). c)

Meningkatkan

pertumbuhan

ekonomi

daerah

dengan

mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan yang mampu menggeser peran sektor primer ke sektor sekunder dan tersier, yang bertumpu pada peran ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, serta terjaganya stabilitas ekonomi makro. Dengan pembenahan

yang

sungguh-sungguh

pada

sektor

riil,

diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang mempunyai

efek

pengganda

tinggi

dalam

menciptakan

kesempatan kerja. d)

Menciptakan iklim investasi yang sehat dan kondusif merupakan salah satu tantangan yang cukup berat karena ini menyangkut beberapa peraturan baik tingkat Pusat maupun Daerah dan juga ketersediaan SDM didaerah yang bisa merespon dengan cepat peluang-peluang

yang

menarik

investor.

Perbaikan

iklim

investasi perlu dilakukan Pemerintah Daerah dengan menyikapi perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan di daerah, perbaikan

pelayanan,

penyederhanaan

birokrasi

dan

peningkatan SDM. e)

Mengembangkan program-program bagi usaha skala mikro dengan menyediakan modal umpan

(seed capital)

melalui

pendekatan pemberian pinjaman kelompok (a group lending approach) dalam rangka membangun modal sosial kolektif serta meningkatkan kepemilikan dan pembentukan modal lokal di Kabupaten Jeneponto. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD ) Kab. Jeneponto Tahun 2016

III-5

f)

Memfasilitasi pengembangan koperasi di berbagai bidang dan lokasi usaha sebagai bentuk bisnis yang dimiliki dan dikelola bersama-sama

oleh

masyarakat

untuk

meningkatkan

kemampuan menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan melalui sumber daya bersama. g)

Membangun

promosi

bersama

(joint

marketing)

dalam

memasarkan potensi daerah melalui kerjasama pemerintah dengan pemerintah, dan pemerintah dengan swasta serta masyarakat. Berdasarkan kondisi perekonomian Tahun 2012 dan capaian Tahun 2013 serta tantangan yang dihadapi pada 2 (dua) tahun mendatang maka pertumbuhan perekonomian pada Tahun 2015

menurut

harga

konstan

diperkirakan

akan

mengalami

perbaikan dan diharapkan dapat tumbuh sebesar 7,8%-8,3%. 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam konteks otonomi daerah

saat

ini

sangat

dipengaruhi

oleh

perubahan

yang

sangat

fundamental dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Perubahan yang sangat mendasar terutama mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah, khususnya dalam bidang administrasi Pemerintahan maupun dalam hubungan

keuangan

antara Pemerintah

Pusat dan Daerah.

Penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, melalui otonomi daerah membawa konsekuensi meningkatnya tuntutan kebutuhan dana yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan daerah. Disamping itu juga, menuntut berbagai upaya

penyesuaian

manajemen

keuangan

daerah

termasuk

arah

Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah satu instrumen dalam pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara transparan,

partisipatif,

dan

akuntabel

untuk

sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan Anggaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD ) Kab. Jeneponto Tahun 2016

III-6

Pendapatan

dan

Belanja

Daerah

(APBD)

harus

disesuaikan

dan

mempertimbangkan kebutuhan pembangunan daerah yang dilakukan melalui mekanisme dan tahapan yang diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, APBD harus mencerminkan prioritas pembangunan daerah dan dinamika kebutuhan yang berkembang di tengah masyarakat serta perlunya sinkronisasi kebijakan, isu-isu strategis, dan prioritas pemerintah pusat, provinsi, dan daerah berdasarkan kemampuan keuangan daerah sehingga APBD diharapkan

menjadi

instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka pendanaan Kapasitas

fiskal

daerah

mempunyai

implikasi

langsung

terhadap kemampuan keuangan daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Kemampuan pemerintah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah. Pendapatan daerah menurut Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Pasal 1 ayat 13 merupakan hak Pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Berdasarkan ketentuan tersebut, dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas : 1)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, Lain-Lain PAD yang sah;

2)

Dana Perimbangan yang meliputi: Dana Bagi hasil Pajak/bukan pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi khusus;

3)

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah, meliputi: Pendapatan Hibah, dana Bagi hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah. Secara keseluruhan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto

dari Tahun ke Tahun meningkat, hal tersebut terlihat dari kelompok


III-7

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun senantiasa menunjukkan peningkatan, begitupun dengan dana perimbangan khususnya pada Pos Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dari

berbagai

komponen

pendapatan

daerah,

sumber

utama

penerimaan daerah adalah Dana perimbangan, hal ini sebagai pertanda bahwa perlu dilakukan upaya-upaya terobosan untuk mencari

sumber-sumber

alternative

pendapatan

lainnya

yang

memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sumber penerimaan daerah, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dana perimbangan dari pemerintah Pusat.


III-8

Tabel 3.2 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Jeneponto Tahun 2013-2017 Jumlah NO

URAIAN

Realisasi Tahun 2013

Tahun 2014

Target APBD Tahun 2015

Target RPJMD Tahun 2016


721.991.872.061,15

804.412.065.614,61

917.138.054.366,00

1.039.033.631.237,22

1.151.756.812.741,42

1

PENDAPATAN

1.1

Pendapatan Asli Daerah

16.617.581.009,00

46.032.160.889,00

64.000.145.600,00

44.660.585.909,10

45.802.131.130,01

1.1.1

Pajak Daerah

4.800.819.598,00

8.728.179.053,00

11.581.200.360,00

10.125.733.609,10

11.138.306.970,01

1.1.2

Retribusi Daerah

3.660.806.978,00

26.651.809.212,00

37.475.145.600,00

28.037.452.300,00

28.166.424.160,00

1.1.3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

3.997.694.115,00

4.208.140.399,00

5.034.000.000,00

3.997.400.000,00

3.997.400.000,00

1.1.4

Lain-lain PAD yang sah

4.158.260.318,00

6.444.032.225,00

9.909.799.640,00

2.500.000.000,00

2.500.000.000,00

1.2

Dana perimbangan

599.354.219.448,00

637.516.657.732,00

674.453.359.309,00

837.546.942.392,52

941.287.273.529,04

1.2.1

Dana bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

28.971.932.448,00

23.342.734.732,00

20.620.087.309,00

26.369.841.169,82

27.342.888.308,99

1.2.2

Dana Alokasi Umum

494.087.427.000,00

542.150.883.000,00

571.867.452.000,00

721.652.462.502,70

815.467.282.628,05

1.2.3

Dana Alokasi Khusus

76.294.860.000,00

72.023.040.000,00

81.965.820.000,00

89.524.638.720,00

98.477.102.592,00

1.3

Lain-Lain Pendapatan

106.020.071.604,15

120.863.246.993,61

178.684.549.457,00

156.826.102.935,60

164.667.408.082,38


III-9

Jumlah NO

URAIAN

Realisasi Tahun 2013

Target APBD Tahun 2015

Tahun 2014



Daerah yang sah 1.3.1

Hibah

669.675.000,00

442.695.000,00

692.725.000,00

4.450.000.000

9.540.000.000

1.3.3

Dana Bagi hasil pajak dari Provinsi

17.533.833.204,15

26.203.742.820,11

25.620.152.272,00

-

-

1.3.4

Dana penyesuaian dan Otonomi khusus

71.928.297.000,00

76.940.941.000,00

134.759.013.785,00

-

-

1.3.5

Bantuan Keuangan dari Provinsi

15.888.266.400,00

17.275.868.173,50

17.612.658.400,00

-

-

Keterangan : - Realisasi 2013 sumber Perda pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD TA 2013 - Realisasi 2014 Sumber Realisasi APBD TA 2014 (Non Audited) - Target 2015 Sumber Perda APBD TA 2015


III-10

Memperhatikan kecenderungan realisasi pendapatan daerah kurun waktu 2013-2014 dan target 2015 terlihat bahwa terdapat peningkatan yang bervariasi, capain sampai dengan 2014 didukung oleh kondisi ekonomi regional yang stabil dan keberhasilan dalam melakukan upaya-upaya peningkatan pendapatan yang lebih intensif dilakukan disertai dengan peningkatan pelayanan public serta upaya intensifikasi/ekstensifikasi yang lebih aktif, diharapkan pada tahun 2015 realisasi pendapatan daerah Kabupaten jeneponto mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Untuk tahun 2016, target pendapatan daerah diproyeksikan meningkat bila dibandingkan target 2015, besarnya target pendapatan daerah ini disebabkan peningkatan target penerimaan masing-masing kelompok pendapatan 10% dari perhitungan realisasi tahun 2015. 3.2.2 Arah Kebijakan keuangan Daerah 3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Kebijakan pendapatan daerah tahun anggaran 2016 yang merupakan perkiraan yang terukur secara nasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum, diarahkan kepada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sector pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah; 1.

Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan;

2.

Penguatan kelembagaan dan SDM petugas pemungut Pajak dan retribusi;

3.

Penggalian potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan Peraturan

Perundang-undangan,

terutama

diluar

Pajak

dan

retribusi Daerah; 4.

Meningkatkan

transparansi

dan

akuntabilitas

pengelolaan

pendapatan daerah dengan memanfaatkan system informasi yang berbasis tekhnologi informasi; 5.

Mendorong pembentukan system pembayaran pendapatan daerah yang langsung ke Bank/Lembaga keuangan;

6.

Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan dukungan antar SKPD yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah;


III-11

7.

Meningkatkan

evaluasi,

monitoring

dan

pengawasan

atas

pengelolaan pendapatan daerah; 8.

Meningkatkan partisipasi dan peranan pihak ketiga penyediaan biaya pembangunan daerah;

9.

Khusus untuk Pajak Daerah, peningkatkan pengelolaan Pajak dilakukan dengan memaksimalkan objek pajak. Adapun

kebijakan pendapatan untuk meningkatkan

dana

perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiscal daerah adalah; 1. Mengoptimalkan penerimaan dari Pajak orang pribadi dalam negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21, Pajak ekspor, dan PPh Badan; 2. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana perimbangan 3. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk dana perimbangan dan untuk obyek pendapatan sesuai wewenang pemerintah kabupaten. Berdasarkan

kebijakan

perencanaan

pendapatan

daerah

tersebut diatas, maka untuk dapat merealisasikan perkiraan rencana penerimaan

pendapatan

Daerah

(Target)

diuraikan

strategi

pencapaiannya sebagai berikut: a.

Strategi pencapaian target pendapatan asli daerah, ditempuh melalui: 1.

Penataan

kelembagaan,

penyempurnaan

dasar

hukum

pemungutan dan regulasi penyesuaian tariff pungutan 2.

Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan system operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibanya

3.

Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;

4.

Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam mebayar pajak melalui melalui satu pintu

5.

Mengembangkan penerapan standar pelayanan public pada satker terkait dengan menggunakan parameter ISOm90012008


III-12

6.

Penyebarluasan informasi dibidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;

7.

Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya antara lain : pengelolaan BUMD secara professional, peningkatan sarana, prasarana

kemudahan

konsumen/nasabah,

prosedur

serta

pelayanan

mengoptimalkan

terhadap

peran

badan

pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan Peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapata kepercayaan dari perbankan; 8.

Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan asset yang diarahkan pada peningatan Pendapatan Asli Daerah

9.

Melakukan korrdinasi dengan kementerian dalam negeri dan kementerian

keuangan

pada

tataran

kebijakan,

dalam

operasional pemungutan dan pelayanan pendapatan daerag, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan OPD penghasil. b.

Strategi pencapaian target dana perimbangan, melalui : 1. Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya penignkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak; 2. Peningkatan akurasi data potensi baik potensi sumber daya alam

bekerja

sama

dengan

kementerian

keuangan

cq.

direktorat Jenderal Pajak Sebagai dasar perhitungan bagi hasil; 3. Peningkatan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam upaya perhitungan lifting migas dan aperhitungan sumberdaya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi; 4. Peningkatan koordinasi dengan kementerian dalam negeri, kementerian keuangan, kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan penignkatan besaran dana perimbangan (DAU, DAK dan Dana Bagi HAsil Pajak/Bagi HAsil Bukan Pajak).


III-13

3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah Belanja daerah menurut Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang

perimbangan

Keuangan

antara

Pemerintah

Pusat

dan

Pemerintahan Daerah, merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan, menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo Permendagri nomor 59 tahun 2007 jo Permendagri nomor 21 Tahun 2011, pada dasarnya terdapat dua jenis belanja, yaitu: belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL), BTL Merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. BL merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal. Belanja urusan

Daerah

pemerintahan

dipergunakan yang

dalam

menjadi

rangka

kewenangan

pelaksanaan provinsi

dan

kabupaten/kota, yang terdiri dari urusan wajib dan pilihan yang ditetapkan dengan perundang-undangan. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun 2016 disusun dengan

pendekatan

anggaran

kinerja

yang

berorientasi

pada

pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan

tugas

pokok

dan

fungsinya.

Ini

bertujuan

untuk

meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas

dan

efisiensi

penggunaan

anggaran

dalam

belanja

kebutuhan

Belanja

program/kegiatan. Kecenderungan

semakin

meningkatnya

pegawai, pemenuhan belanja Rutin Perkantoran, Belanja Bantuan keuangan, tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan daerah walaupun pendapatan daerah Kabupaten Jeneponto dari tahun ke Tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini berdampak pada kemampuan riil keuangan daerah yang cenderung semakin menurun. Dengan menggunakan indikator ruang fiskal (Ketersediaan dana dalam APBD yang dapat digunakan secara bebas Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD ) Kab. Jeneponto Tahun 2016

III-14

oleh

Daerah)

maka

Kab.

Jeneponto

tergolong

daerah

yang

berkemampuan fiskal rendah. Kebijakan Belanja Daerah untuk Tahun 2016 antara lain: 1. Program

dan

kegitan

Prioritas

RPJMD

2013-2018,

dengan

pembagian 38 urusan wajib dan 6 urusan pilihan pada SKPD. 2. Dukungan RPJMN 2015 – 2019 dan RKP 2016; 3. Program implementasi janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 4. Penggunaan dan Fungsi Pendidikan 20% dari total Belanja; 5. Penggunaan dan Fungsi Kesehatan 10% dari total Belanja; 6. Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa 7. Penggunaan Dana DAK. Dana bagi hasil, dana Pendidikan dan Kesehatan Gratis 8. Pendukungan untuk optimalisasi penggunaan asset milik daerah Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan lima tahun ke depan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrument pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggung jawaban harus memperhatikan prinsip-pronsip efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Pertanggung

jawaban

belanja

tidak

hanya

dari

aspek

administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.

Belanja

daerah

harus

diarahkan

untuk

mendukung

kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (Efisensi). Keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat (efektivitas). Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan (transparansi). Sehingga

pengelolaan

belanja

harus

diadministrasikan

dan

dipertanggungjawabkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (akuntabilitas). Berdasarkan

hasil

analisis

dan

perkiraan

sumber-sumber

pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah 3(tiga) Tahun terakhir, maka arah kebijakan belanja daerah pada tahun 2016 dituangkan dalam tabel 3.3 dibawah. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD ) Kab. Jeneponto Tahun 2016

III-15

Tabel 3.3 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2013 s/d 2016 Uraian Belanja Tidak Langsung Belanja pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi

Realisasi

Target

Tahun 2013

Tahun 2014

APBD 2015

RPJMD 2016

RKPD 2016

408.490.999.289,00

425.005.781.345,00

516.905.280.421,00

479.307.185.009,42

568.595.808.463,10

373.205.584.165,00

405.748.421.478,00

461.754.892.990,00

-

507.930.382.289,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19.761.864.828,00

3.535.385.000,00

5.255.000.000,00

-

5.780.500.000,00

720.379.332,00

1.484.786.867,00

550.000.000,00

-

605.000.000,00

-

-

4.907.000.000,00

-

5.397.700.000,00

13.529.840.000,00

14.237.188.000,00

43.338.387.431,00

-

47.672.226.174,10

1.273.330.964,00

-

1.000.000.000,00

-

1.100.000.000,00

299.827.314.435,00

369.218.551.837,00

449.023.845.592,00

559.726.446.227,80

493.926.230.151,20

44.049.577.300,00

10.624.271.278,00

10.420.096.443,00

-

11.462.106.087,30

Belanja Barang dan Jasa

108.324.903.138,00

209.019.428.192,00

235.056.885.631,00

-

258.562.574.194,10

Belanja Modal

147.452.833.997,00

149.574.852.367,00

203.546.863.518,00

-

223.901.549.869,80

708.318.313.724,00

794.224.333.182,00

965.929.126.013,00

1.039.033.631.237,22

1.062.522.038.614,30

Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Belanja Tidak terduga Belanja Langsung Belanja Pegawai

Jumlah Belanja

Keterangan : Realisasi 2013 sumber Perda pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD TA 2013 Realisasi 2014 Sumber Realisasi APBD TA 2014 (Non Audited) Target 2015 Sumber Perda APBD TA 2015


III-16

A.

Belanja Tidak Langsung Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1) Belanja Pegawai a) Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD yang disesuaikan dengan hasil rekonsoliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dalam rangka perhitungan DAU tahun anggaran 2016 dengan

memperhitungkan

rencana

kenaikan

gaji

pokok

dan

tunjangan PNSD serta pemberian gaji kertigabelas; b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesua formasi pegawai tahun 2015; c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan Mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan; d) Penganggaran tambahan penghasilan PNSD, baik aspek kebijakan pemberian tambahan penghasilan memaupun penentuan kriterianya harus ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan Kepala Daerah dengan

memperhatikan

Kemampuan

Keuangan

Daerah

sesuai

amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 dan pasal 39 Peraturan menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011. 2) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Tata cara penganggaran, pelaskanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD harus mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan

di

bidang

hibah

dan

bantuan

sosial

yakni

permendagri nomor 32 tahun 2011 dan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. 3) Belanja Bagi HAsil Penganggaran

dana

bagi

hasil

yang

bersumber

dari

pendapatan

pemerintah Provinsi Kepada Pemerinta Kabupaten/Kota atau pendapatan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD ) Kab. Jeneponto Tahun 2016

III-17

Pemerintah

Kabupaten/Kota

mempedomani

kepada

pemerintah

undang-undang nomor 28 tahun

desa

harus

2009, tata cara

penganggaran dana bagi hasil tersebut harus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun anggaran 2014, sedangkan pelampauan target tahun anggaran 2013 yang belum direalisasikan kepada pemerintah daerah dan menjadi hak pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah desa ditampung dalam perubahan APBD tahun anggaran 2016. 4) Belanja Bantuan Keuangan a) Pemerintah kabupaten menggarkan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada desa, bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan

untuk

membantu

capain

kinerja

program

prioritas

pemerintah daerah/desa penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan, pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan. b) Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik c) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 27 ayat (1) huruf b dan ayat (2) undang-undang nomor 6 tahun 2014, pemerintah kabupaten/kota menganggarkan alokasi dana untuk desa dan desa adat yang diterima dari APBN dalam jenis bantuan keuangan kepada Pemerintah desa daam APBD kabupaten/kota tahun anggaran 2016 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masayaraka, kemasyarakatan, Selain itu, pemerintah kabupaten/kota menganggarkan alokasi dana desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh kab/kota dalam APBD Tahun anggaran 2016 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-undang nomor 6 tahun 2014. d) Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuanga tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah daerah/desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berekenaan. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD ) Kab. Jeneponto Tahun 2016

III-18

5) Belanja tidak terduga Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2014 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada tahun anggaran 2015, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun –tahun sebelumnya. B.

Belanja Langsung Penganggaran Belanja Langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Penganggaran Belanja langsung Penganggaran

Belanja

langsung

dalam

APBD

digunakan

untuk

pelaksanaan urusan pemerintah daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capain kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan

public

dan

keberpihakan

pemerintah

daerah

kepada

kepentingan public. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan, analisis standar belanja (ASB) dan standar satuan harga, ASB dan standar satuan harga ditetapkan dengan keputusan kepada daerah dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD dan RKA PPKD. Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasa agar mengutamkan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisensi, persaingan sehat, kesatuan system dan kualitas kemampuan teknis. 2) Belanja Pegawai Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD ) Kab. Jeneponto Tahun 2016

III-19

dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD sesuai

ketentuan

tersebut

pada

a.1).f)

dan

pemberian

Insentif

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan tersebut pada a.1).g). Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan Non PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 3) Belanja barang dan jasa a)

Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan menambahkan obyek dan rincian obyek belanja baru serta besarannya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

b)

Penganggaran

uang

untuk

diberikan

kepada

pihak

ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan. c)

Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi

SKPD,

jumlah

pegawai

dan

volume

pekerjaan

serta

memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2015. d)

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakirmiskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah dapat menganggarkannya dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.


III-20

e)

Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan

Nasional Untuk Jasa Pelayanan

Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014. f)

Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah dialokasikan pada masing-masing SKPD sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarannya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.

g)

Pengadaan

barang/jasa

yang

akan

diserahkan

kepada

pihak

ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran

berkenaan

dimaksud

dianggarkan

sebesar

harga

beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan. h) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai

di

lingkungan

Kementerian

Dalam

Negeri,

Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD. i)

Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah,

penganggaran

belanja

perjalanan


dinas

harus

III-21

memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:  Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen

sewa

kendaraan

hanya

diberikan

untuk

Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD Provinsi;  Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;  Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil; Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.  Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.  Standar

satuan

harga

perjalanan

dinas

ditetapkan

dengan

Keputusan Kepala Daerah, dengan mempedomani besaran satuan biaya yang berlaku dalam APBN sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan. j)

Penyediaan

anggaran

untuk

mengikutsertakan

non

PNSD

perjalanan

dinas.

Tata

dimaksud

mengacu

cara

pada

perjalanan

dinas

diperhitungkan penganggaran

ketentuan

yang

dalam

belanja

perjalanan

perjalanan

dinas

dinas

yang

ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. k)

Penganggaran bimbingan

untuk

teknis

menghadiri atau

pendidikan

sejenisnya

yang

dan

pelatihan,

terkait

dengan

pengembangan sumber daya manusia Pimpinan dan Anggota DPRD serta

pejabat/staf

pemerintah

daerah,

yang

tempat

penyelenggaraannya di luar daerah harus dilakukan sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna pencapaian efektifitas penggunaan anggaran daerah. Dalam rangka orientasi dan pendalaman tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman

Tugas

Anggota

DPRD

Provinsi

dan

DPRD

Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD ) Kab. Jeneponto Tahun 2016

III-22

Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. l)

Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.

m) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya mempedomani Pasal 46 ayat Peraturan Pemerintah Nomor

27

Tahun

2014

tentang

Pengelolaan

Barang

Milik

Negara/Daerah dan Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. 4) Belanja Modal a)

Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2016 untuk pembangunan dan pengembangan

sarana

dan

prasarana

yang

terkait

dengan

peningkatan pelayanan kepada masyarakat. b)

Penganggaran untuk pengadaan kebutuhan barang milik daerah dan pemeliharaan barang milik daerah menggunakan dasar perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007. Selanjutnya,

untuk

pengadaan

barang

milik

daerah

juga

memperhatikan standar sarana dan prasarana kerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah. Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.


III-23

c)

Penganggaran

pengadaan

tanah

untuk

kepentingan

umum

mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan

Pengadaan

Tanah

Bagi

Pembangunan

Untuk

Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah

Bagi

Pembangunan

Untuk

Kepentingan

Umum,

dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya

Operasional

dan

Biaya

Pendukung

Penyelenggaraan

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD. d)

Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaranyang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai asset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset

ditambah

seluruh

belanja

yang

terkait

dengan

pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. 3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerahg dan pengeluaran pembiyaan daerah, kebijakan penerimaan pembiyaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daerai pada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA), Transfer dari

dana

dipisahkan, pemberian pengeluaran

cadangan, peneriman pinjaman, pembiyaan

hasil

penjualan

pinjaman penerimaan daerah

kekayaan

daerah, piutang

diantaranya

daerah

penerimaan daerah.

yang

kembali

kebijakana

diperuntukkan

bagi

pembentukan Dana Cadangan, Investasi ( Penyertaan Modal dan pemberian pembelian surat berharga/saham) pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan Sisa Lebih Perhitungan.


III-24

a.

Penerimaan Pembiayaan Penganggaran

Sisa

Lebih

Perhitungan

Anggaran

Tahu

Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraa realisasi anggaran Tahun Anggaran 2015 dalam rangka

menghindari

kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2016 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan

pinjaman

daerah

berdasarkan

peraturan

perundangundangan di bidang pinjaman daerah. Bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah. Untuk pinjaman jangka menengah sesuai Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan, sedangkan

pinjaman

jangka

panjang

yang

bersumber

dari

pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank sesuai Pasal 14 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan sarana tersebut,

menghasilkan penerimaan tidak

langsung berupa penghematan terhadap belanja APBD yang seharusnya

dikeluarkan

apabila

kegiatan

tersebut

tidak

dilaksanakan; dan/atau memberikan manfaat ekonomi dan sosial. b.

Pengeluaran pembiayaan Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun


III-25

pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis penyertaan

modal/investasi

pemerintah

daerah,

obyek

dana

bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima. Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang

penyertaan

modal

dimaksud,

pemerintah

daerah

melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut. Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha

Milik

Daerah

(BUMD)

untuk

memperkuat

struktur

permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sector perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal

dimaksud

guna

menambah

modal

inti

sebagaimana

dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR). Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah daerah dapat melakukan

penyertaan

modal

dan/atau

penambahan

modal

kepada bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka mendukung pencapaian target

Millenium

Development Goal’s (MDG’s) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD ) Kab. Jeneponto Tahun 2016

III-26

persen),

pemerintah

daerah

perlu

memperkuat

struktur

permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur

permodalan

tersebut

dilakukan

dengan

menambah

penyertaan modal pemerintah daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan bagian laba bersih PDAM. Penyertaan Modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana

dan

sarana

sistem

penyediaa

air

minum,

serta

peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas dan kapasitas

pelayanan

air

minum

kepada

masyarakat

untuk

mencapai MDG’s dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan. Untuk menganggarkan dana cadangan, pemerintah daerah harus menetapkan terlebih dahulu peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan, dengan mempedomani Pasal 122 dan Pasal 123 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 serta Pasal 63 Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

13

Tahun

2006,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. c.

Sisa Lebih pembiayaan (SILPA) Tahun berjalan 1) Pemerintah daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2016 bersaldo nol. 2) Dalam

hal

perhitungan

penyusunan

Rancangan

APBD

menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD ) Kab. Jeneponto Tahun 2016

III-27

kegiatan

yang

telah

dianggarkan,

dan/atau

pengeluaran

pembiayaan. 3) Dalam

hal

pemerintah

perhitungan daerah

SILPA

melakukan

Tahun

Berjalan

negatif,

pengurangan

bahkan

penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya. Untuk investasi pembelian surat berharga (Pembelian Saham) sesuai Peraturan pemerintah PP N0. 1 Tahun 2008 tentang investasi Pemerintah dan ditindaklanjuti dengan permendagri No. 52 Tahun 2012 menyatakan bahwa investasi pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila Anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD) dapat diperkirakan surplus serta pemerintah Daerah

harus

memenuhi

kewajibannya

untuk

melayani

masyarakat dan membangun daerah melalui APBD terlebih dahulu, sebelum

merencanakan

untuk

berinvestasi.

Apabila

APBD

diperkirakan surplus saat pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA), maka rencana investasi Pemerintah Daerah akan disetujui dengan membuat perencanaan dan kajian investasi, sedangkan kebijakan pengeluaran pembiayaan diharapkan dapat memberikan keuntungan sebagai berikut: 1. Pemerintah

ddaerah

dapat

melakukan

percepatan

pembangunan (khususnya melalui peningkatan pelayanan public) 2. Adanya unsure keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah akan menjadi daya dukung tersendiri bagi pemerintah daerah 3. Peningkatan ekonomi daerah melalui penyediaan layanan umum yang menunjang aktivitas perekonomian. 4. Promosi kepada pihak luar melalui publikasi di pasar modal akan mampu menarik investor menanamkan modalnya yang dapat melebihi nilai penerbitan obligasi daerah. Hasil anlisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiyaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD ) Kab. Jeneponto Tahun 2016

III-28

proyeksi/target tahun rencana serta 1 (satu) tahun rencana dalam ranga perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam Tabel 3.4 sebagai berikut :


III-29

Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2013-2016 Realisasi Uraian ENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan kembali Pemberian pinjaman Penerimaan Piutang Daerah JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN Pembentukan Dana cadangan Penyertaan Modal (Investasi) pemerintah Daerah Pembayaran Pokok utang Pemberian Pinjaman Daerah JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembiayaan Netto

Tahun 2013

Jumlah Target RPJMD Tahun 2015

Tahun 2014



7.829.484.405,98

18.828.045.669,13

10.276.542.155,12

9.770.851.399,68

9.265.160.644,23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32.011.851.271,00

-

-

-

-

-

-

-

-

7.829.484.405,98

18.828.045.669,13

-

-

48.791.071.647,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.380.329.448,00

696.808.903,00

1.380.329.448,00

696.808.903,00

-

-

-

6.449.154.957,98

18.131.236.766,13

48.791.071.647

-

-

Keterangan : Realisasi 2013 sumber Perda pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD TA 2013 Realisasi 2014 Sumber Realisasi APBD TA 2014 (Non Audited) Target 2015 Sumber Perda APBD TA 2015


III-30

Kebijakan Alokasi Anggaran setiap SKPD mengacu pada kebijakan alokasi anggaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jeneponto 2014-2018 dapat dilihat pada tabel 3.5. Tabel. 3.5 Kebijakan Alokasi Anggaran Setiap SKPD Kabupaten Jeneponto Tahun 2015 dan Tahun 2016 NO.

KELOMPOK PRIORITAS

1

2

TARGET 2015

PROYEKSI 2016

3

4

836.203.466.542

924.963.928.183

1

PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA KESEHATAN

67.943.633.904

73.379.124.616

2

DINAS KESEHATAN

58.647.316.476

64.512.048.123

3

KANTOR RSUD LANTO DG. PASEWANG

39.502.920.922

41.873.096.177

88.763.415.166

105.445.514.048

10.173.315.000

11.190.646.500

5.615.923.358

6.682.948.796

5.784.185.240

6.246.920.059

3.512.663.785

3.934.183.439

1.043.727.500

1.556.845.750

2.786.436.617

2.953.622.814

2.062.256.300

2.330.349.619

2.027.000.000

2.588.181.927

524.700.000

577.170.000

21.579.696.349

23.737.665.984

6.002.568.640

6.482.774.131

KELOMPOK PRIORITAS I

PEKERJAAN UMUM 4

DINAS PEKERJAAN UMUM PANATAAN RUANG

5 6

7 8 9

10

11

12 13

DINAS TATA RUANG & KEBERSIHAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI & INFORMATIKA LINGKUNGAN HIDUP KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA BADAN KELUARGA BERENCANA & PEMBERDAYAAN PEREMPUAN TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI & SOSIAL DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI & SOSIAL KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL & MENENGAH PENANAMAN MODAL KANTOR PENANAMAN MODAL PERTANIAN

14 15

DINAS PERTANIAN BADAN KETAHANAN PANGAN & PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN


III-31

NO.

KELOMPOK PRIORITAS

TARGET 2015

PROYEKSI 2016

1

2

3

4

KEHUTANAN 16

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

3.975.002.580

4.332.752.812

10.708.254.695

11.779.080.164

6.753.775.347

7.564.228.389

930.000.000

1.292.305.698

12.907.536.718

13.681.988.921

2.750.436.000

3.092.966.520

3.335.281.500

2.968.751.205

478.873.420.446

526.760.762.490

79.499.094.269

87.589.870.716

1.100.000.000

1.378.151.382

1.573.470.110

1.840.960.029

6.500.000.000

6.532.500.000

43.167.963.759

47.639.444.334

15.184.173.900

16.550.749.551

4.065.000.000

4.471.500.000

870.000.000

965.700.000

KELAUTAN DAN PERIKANAN 17

DINAS KELAUTAN & PERIKANAN

18

PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN & ENERGI PELAYANAN TERPADU

19

KANTOR PELAYANAN TERPADU

20

PEMERINTAHAN UMUM DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH INSPEKTORAT

21

PEMBERDAYAAN MASY & PEMDES 22

BADAN PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DAN PEMERINTAH DESA GAJI DAN TUNJANGAN

KELOMPOK PRIORITAS II KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK 1 DAN LINMAS KANTOR SATUAN POLISI PAMONG 2 PRAJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 3 DAERAH OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN UMUM 4 SEKRETARIAT DAERAH 5

7

SEKRETARIAT DPRD BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH KECAMATAN BINAMU

8

KECAMATAN TAMALATEA

650.000.000

721.500.000

9

KECAMATAN BANGKALA

600.000.000

666.000.000

10

KECAMATAN BATANG

500.000.000

555.000.000

11

KECAMATAN KELARA

600.000.000

666.000.000

12

KECAMATAN TURATEA

500.000.000

555.000.000

13

KECAMATAN BONTORAMBA

500.000.000

555.000.000

14

KECAMATAN BANGKALA BARAT

500.000.000

555.000.000

15

KECAMATAN ARUNGKEKE

500.000.000

555.000.000

16

KECAMATAN RUMBIA

500.000.000

555.000.000

17

KECAMATAN TAROWANG

500.000.000

555.000.000

18

SEKRETARIAT KORPRI

265.000.000

341.500.000

6


III-32

NO.

KELOMPOK PRIORITAS

TARGET 2015

PROYEKSI 2016

1

2

3

4

PARIWISATA 19 20

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN PERPUSTAKAAN KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

973.486.500

1.051.365.420

450.000.000

879.500.000


III-33

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah

Recommend Documents