BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

A.

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah perlu mengenali karakter ekonomi, sosial dan fisik daerah itu sendiri, termasuk interaksinya dengan daerah disekitarnya. Dengan demikian tidak ada strategi pembangunan ekonomi daerah yang sama

untuk semua daerah. Namun di pihak lain, dalam menyusun strategi

pembangunan ekonomi daerah baik jangka pendek maupun jangka panjang, pola pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menentukan kualitas rencana pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi daerah perlu memberikan solusi jangka pendek dan jangka panjang terhadap isu-isu ekonomi daerah yang dihadapi, dan perlu mengkoreksi kebijakan yang tidak sesuai. Pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah secara menyeluruh. Keberhasilan pembangunan ekonomi daerah ditentukan oleh keselarasan kebijakan Pemerintah Pusat, Regional serta Daerah dengan tetap bertumpu pada visi dan misi daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), serta memperhatikan kondisi dan potensi serta permasalahan-permasalahan yang berkembang di daerah. Pemerintah menekankan 10 (sepuluh) arahan untuk mendorong pembangunan ekonomi nasional hingga lima tahun mendatang (2011 – 2015), sehingga Indonesia dapat menjadi salah satu negara yang memiliki fondasi ekonomi yang kuat. Lima tahun ke depan diharapkan perekonomian Indonesia lebih baik, yaitu pertumbuhan ekonomi tinggi dengan pemerataan. Adapun 10 (sepuluh) arahan yang harus diperhatikan, yaitu: (1) pertumbuhan ekonomi;

(2)

penurunan

pengangguran

dengan

meningkatkan

lapangan

kerja;

(3) penurunan angka kemiskinan; (4) peningkatan pendapatan perkapita hingga US$4.500 per orang pada 2014; (5) terjaganya stabilitas ekonomi; (6) menekankan pentingnya pembiayaan dalam negeri yang semakin kuat; (7) ketahanan pangan dan air yang semakin meningkat; (8) ketahanan energi; (9) daya saing ekonomi nasional dan (10) memperkuat upaya pembangunan dengan pendekatan “green economy”. Investasi merupakan salah satu indikator yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dapat memberikan iklim yang kondusif untuk terselenggaranya investasi yang memerlukan kejelasan strategi pengembangan industrialisasi. Strategi ini diperlukan sehingga birokrasi pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dapat selaras dan melakukan koordinasi atas rancangan-rancangan pengembangan investasinya di daerah untuk dapat mendukung tercapainya target-target dari strategi industrialisasi nasional tersebut. Pemerintah daerah dalam hal ini dituntut untuk dapat menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan kepastian berusaha dari

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015

III - 1

proses penanaman modal di daerah, sehingga akan memberikan efek ganda terhadap perekonomian lokal. Kondisi perekonomian di Indonesia yang berangsur baik dalam beberapa tahun terakhir masih perlu didorong lebih lanjut dengan memacu kehadiran dan tambahan investasi yang berasal dari masyarakat, investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Arah kebijakan ekonomi pemerintah Pusat selanjutnya menjadi dasar dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi di tingkat regional maupun daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, Provinsi Jawa Tengah akan memasuki tahap perwujudan Masyarakat Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera, Mandiri, Berkemampuan dan Berdaya Saing Tinggi. Tahap ini merupakan perwujudan Visi yang telah ditetapkan, yaitu "Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari - Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi." Peningkatan kesejahteraan ini ditandai dengan tercapainya indikator-indikator agregatif pembangunan daerah, yaitu meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), semakin kecilnya kesenjangan antar kelompok masyarakat, semakin rendahnya kesenjangan antar wilayah, semakin tinggi nilai tukar petani, semakin tinggi kesetaraan gender, semakin tinggi keberdayaan perempuan, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi daerah, semakin kecil disparitas desa-kota, semakin kecil angka inflasi, semakin berkurangnya penduduk miskin, semakin sedikitnya pengangguran dan semakin tingginya partisipasi masyarakat. Tahapan ini terutama untuk mendukung pada tercapainya tujuan: 1. Memantapkan

pemanfaatan

sumberdaya

daerah

secara

berkelanjutan

serta

pengembangan jaringan bisnis ekonomi lokal melalui UMKM yang diarahkan pada pengelolaan usaha oleh pelaku bisnis secara mandiri. 2. Mewujudkan masyarakat yang berkemampuan (empowered) dan berdaya saing (competitive) yang mengarah pada kemandirian, melalui peran aktif pemerintah, swasta dan masyarakat. 3. Mewujudkan perilaku aparatur pemerintah dan masyarakat yang selalu berpegang pada aturan dan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Perencanaan pembangunan daerah merupakan upaya yang terencana untuk memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dan potensi yang dimiliki daerah

dalam

rangka

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat.

Upaya

untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut dilakukan melalui serangkaian pelaksanaan pembangunan daerah dari berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur maupun aspek kehidupan lainnya. RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 merupakan implementasi tahapan RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2005-2025. Sesuai tahapan RPJPD tersebut, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 berada pada tahap II (2010-2014) diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan dasar, peningkatan daya saing ekonomi rakyat, peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif serta berkualitas dan pengelolaan sumberdaya alam, serta tahap III (2015-2019) yang diarahkan pada pemantapan pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang.


III - 2

Adapun arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 disusun dengan strategi yang mengarah pada pro poor, pro job, pro growth dan pro environment, terutama untuk: 1. Mendorong percepatan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada Tahun 2015 yang diprediksikan sebesar 6–6,5% dengan asumsi adanya dukungan ketersediaan infrastruktur. Kawasan industri yang terintegrasi dengan sentra-sentra produksi serta iklim usaha yang kondusif. Inflasi diprediksi pada kisaran 5+1% dengan asumsi terjaganya ketersediaan bahan kebutuhan pokok, kelancaran distribusi, stabilitas harga barang dan jasa serta ekspektasi masyarakat. 2. Mengupayakan percepatan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 9,05–8,75% pada tahun 2015. 3. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 4,93–4,62% pada tahun 2015. 4. Mengupayakan peningkatan penanganan infrastruktur utamanya jalan, jembatan, jaringan irigasi dan air bersih sebagai kesatuan sistem untuk mendukung daya saing dan keseimbangan pembangunan antar wilayah. 5. Meningkatkan

produksi

dan

produktivitas

pertanian

dalam

arti

luas

serta

pengendalian alih fungsi lahan untuk mendukung ketahanan pangan. Selanjutnya, dengan memperhatikan arah kebijakan ekonomi di tingkat pusat dan regional serta sesuai dengan kondisi dan potensi daerah serta faktor eksternal yang berkembang, pelaksanaan pembangunan tahun 2015 Kabupaten Semarang mengambil tema: "PERWUJUDAN KABUPATEN SEMARANG MANDIRI, TERTIB, DAN SEJAHTERA DIDUKUNG OPTIMALISASI SUMBERDAYA DAERAH YANG BERKELANJUTAN DAN BERDAYA SAING TINGGI". Dengan tema tersebut disusun kebijakan ekonomi daerah tahun 2015 yang diarahkan pada: 1.

Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian;

2.

Perwujudan diversifikasi usaha pertanian menuju agrobisnis, agroindustri dan agrowisata;

3.

Perwujudan diversifikasi pangan dengan memanfaatkan bahan pangan lokal;

4.

Perwujudan kedaulatan pangan;

5.

Peningkatan kelembagaan dan akses petani terhadap sarana produksi, modal dan pemasaran;

6.

Peningkatan kewirausahaan dan jaringan usaha bagi UMKM dan koperasi berdasarkan klaster;

7.

Fasilitasi pembangunan kawasan industri yang dapat menyerap sumberdaya lokal;

8.

Penerapan teknologi tepat guna dan pengembangan industri kreatif berbahan baku lokal yang berwawasan lingkungan;

9.

Peningkatan kualitas destinasi wisata dan desa wisata yang berbasis masyarakat dan budaya lokal;

10. Pengembangan kemitraan usaha besar dengan UMKM dan koperasi melalui program tanggungjawab sosial perusahaan/Corporate Social Responsibility (CSR);


III - 3

11. Peningkatan pelayanan perijinan terpadu yang mendukung investasi melalui penyederhanaan perijinan; 12. Tersedianya regulasi yang mendukung investasi; 13. Penyelenggaraan promosi yang mendukung investasi; 14. Peningkatan

penyelenggaraan

penataan

ruang

berdasarkan

pada

ketentuan

perundang-undangan untuk mewujudkan ruang wilayah yang nyaman, produktif dan berkelanjutan. Dengan tersusunnya arah kebijakan ekonomi yang sinergi antara pusat, regional dan

daerah

diharapkan

akan

dapat

mempercepat

pertumbuhan

ekonomi

dan

pemerataan pembangunan di daerah, yang berarti semakin sejahteranya tingkat kehidupan masyarakat yang menjadi tujuan pembangunan. 1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2014 Perekonomian

suatu

daerah

merupakan

bagian

integral

dari

sistem

perekonomian nasional dan regional, yang membawa konsekuensi bahwa kondisi perekonomian daerah akan mempengaruhi kondisi perekonomian nasional dan kondisi perekonomian regional dan sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2013 mencapai 5,78%, turun dibandingkan tahun 2012 sebesar 6,2%. Penurunan ini terjadi pada terbatasnya pertumbuhan ekspor akibat melambatnya ekonomi global yang mengakibatkan permintaan barang ekspor menurun. Namun pertumbuhan ekonomi ini terjadi pada semua sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia ini menduduki peringkat kedua terbaik di dunia. Laju inflasi Indonesia tahun 2013 naik cukup signifikan yaitu sebesar 7,66% dibandingkan tahun 2012 sebesar 4,30%. Hal ini terjadi karena adanya kebijakan pengurangan subsidi BBM yang berujung pada kenaikan harga BBM yang berimbas pada kenaikan ongkos transportasi dan tarif dasar listrik. Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Berlaku Indonesia tahun 2013 mencapai Rp9.083.972.200.000.000,00, sedangkan PDB Atas Dasar Harga Konstan 2000 mencapai Rp2.770.345.100.000.000,00. Adapun PDB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku mencapai Rp36.508.486,30 meningkat dibandingkan PDB perkapita pada tahun 2012 yang mencapai Rp33.531.354,60. PDB per kapita Atas Dasar Harga Konstan 2000 mencapai Rp11.134.017,60 meningkat dibandingkan PDB perkapita pada tahun 2012 yang mencapai Rp10.671.024,80. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah Tahun 2013 melambat dibandingkan tahun 2012. Ekonomi Jawa Tengah hanya tumbuh 5,9%, sedangkan tahun 2012 mampu tumbuh 6,2%. Namun demikian angka pertumbuhan tersebut masih di atas angka pertumbuhan Nasional sebesar 5,78%. Kinerja ekonomi Jawa Tengah Tahun 2013 banyak disumbang dari tiga sektor ekonomi, yaitu sektor industri pengolahan; sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR); serta sektor pertanian yang dalam lima tahun terakhir memiliki kontribusi sekitar 73% dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Tahun 2014, ditargetkan pada kisaran 5,8–6,2% sejalan dengan perbaikan ekonomi global di tengah berlanjutnya proses konsolidasi ekonomi domestik mengarah pada kondisi seimbang. Meskipun Tahun


III - 4

2014 merupakan tahun politik bagi Indonesia dengan adanya pemilihan umum legislatif dan pemilihan Presiden, namun kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia tidak akan signifikan. Laju inflasi Indonesia pada tahun 2014 diprediksi berada pada kisaran 4,5% plus minus 1%. Laju inflasi ini menjadi dasar dalam penentuan besarnya suku bunga acuan (BI rate). Bank Indonesia diprediksi akan mempertahankan BI rate pada angka 7,5%. Hal ini untuk mendorong masuknya investasi ke Indonesia. Perekonomian Jawa Tengah diprediksi tumbuh 6,2–6,6% yang ditopang oleh perkembangan investasi yang pesat pada infrastruktur dan sektor ekonomi lainnya. Ada beberapa proyek infrastruktur besar yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, yaitu rel ganda kereta api, jalan tol Semarang-Solo dan perluasan Bandara Internasional Ahmad Yani. Selain proyek infrastruktur, juga ada pembangunan fisik “spining” dan “garment” PT. Sritex di Sukoharjo, pembangunan pabrik saus dan sambal PT. Indofood CBP Sukses Makmur di Semarang, pabrik gula PT. Laju Perdana Indah di Pati dan pembangunan pabrik semen PT. Sinar Tambang Artha Lestari di Banyumas yang juga akan mendorong kinerja investasi Jawa Tengah. Namun pertumbuhan ini akan menghadapi tantangan tekanan inflasi yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah seperti kenaikan tarif dasar listrik dan upah minimum kota/kabupaten. Laju inflasi Jawa Tengah Tahun 2014 diprediksi pada angka 4,8–5,3%. Perekonomian Kabupaten Semarang dapat digambarkan melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013 mencapai Rp15.748.380.000.000,00, lebih tinggi dibanding tahun 2012 yang hanya sebesar Rp13.845.496.200.000,00, atau tumbuh sebesar 13,74%. Sedangkan PDRB Atas Dasar

Harga

Konstan

2000

pada

tahun

2013

meningkat

menjadi

sebesar

Rp6.572.986.200.000,00 dari tahun 2012 sebesar Rp6.223.188.300.000,00 atau tumbuh sebesar 5,62%. Kontribusi setiap sektor terhadap PDRB Kabupaten Semarang tahun 2013 masih didominasi oleh 3 sektor unggulan daerah, yakni industri pengolahan, pariwisata dan pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa INTANPARI masih berperan sebagai kontributor utama dalam menopang struktur ekonomi daerah. Adapun kontribusi masing-masing sektor tersebut berturut-turut adalah industri pengolahan sebesar 45,75%, pariwisata (gabungan sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi) sebesar 22,16% dan pertanian sebesar 12,03%. Secara lengkap besaran nilai dan kontribusi tiap sektor dalam PDRB sebagaimana Tabel berikut: Tabel 3.1 Kontribusi Sektor PDRB Kabupaten Semarang Tahun 2013 *) NO 1 2 3 4 5 6 7

SEKTOR Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Minum Konstruksi/Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi


ADH BERLAKU (Juta Rp.) 2.205.223,50 16.306,10 6.584.290,10 211.680,90 677.575,70 3.522.365,70 424.259,30

% 14,00 0,10 41,81 1,34 4,30 22,37 2,69

ADH KONSTAN (Juta Rp.) 790.651,60 6.437,30 3.007.228,20 62.030,00 271.365,60 1.456.922,60 143.330,00

% 12,03 0,10 45,75 0,94 4,13 22,17 2,18 III - 5

NO 8 9

ADH BERLAKU

SEKTOR

(Juta Rp.)

Lembaga Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa – jasa TOTAL PDRB

ADH KONSTAN %

(Juta Rp.)

%

669.664,20

4,25

237.537,10

3,61

1.437.014,50 15.748.380,00

9,12

597.483,80 6.572.986,20

9,09

Sumber : BPS Kabupaten Semarang,2014 *) Angka sangat sementara

Dalam struktur PDRB dapat dilihat kontribusi atau andil tiap sektor terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang. Dengan produk unggulan Kabupaten Semarang yang dinamakan ”INTANPARI” atau industri, pertanian, dan pariwisata, perekomian Kabupaten Semarang sangat dipengaruhi oleh ketiga sektor tersebut. Sektor industri menempati urutan teratas dengan kontribusi di atas 40%, meskipun nilai kontribusinyanya terus menurun dari tahun-tahun sebelumnya sejak tahun 2005. Produktivitas sektor industri di Kabupaten Semarang lebih dari 90% , hal ini dipengaruhi oleh industri besar sedang. Berdasarkan asumsi tersebut, maka INTANPARI masih relevan untuk tetap dijadikan sebagai sektor unggulan dalam upaya memacu pembangunan Kabupaten Semarang. a.

Pertumbuhan Ekonomi Angka

pertumbuhan

ekonomi

dan

inflasi

Kabupaten

Semarang

diperkirakan tidak jauh berbeda dengan prediksi angka nasional maupun regional, karena merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan saling mempengaruhi. Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan akumulasi dari pertumbuhan sektor-sektor ekonomi. Pertumbuhan tiap-tiap sektor ekonomi dalam PDRB Tahun 2013 dapat dilihat sebagaimana dalam Tabel berikut: Tabel 3.2 Pertumbuhan PDRB per Sektor Kabupaten Semarang Tahun 2013 *) NO

SEKTOR

1 2 3 4 5 6

Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Minum Konstruksi/Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restoran

7

Pengangkutan dan Komunikasi

8 9

Lemb Keu, Persewaan dan Jasa Persh. Jasa – jasa RATA-RATA

PERTUMBUHAN (%) ADHB ADHK -1,18 5,24 -0,56 1,39 5,74 12,41 7,72 16,82 12,29 21,39 7,51 23,35 7,42

14,04 15,52 8,07 13,74

8,56 5,57 5,62

Sumber : BPS Kabupaten Semarang, 2014; *) Angka sangat sementara, diolah

Tabel 3.3 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Semarang Tahun 2012 - 2013 ADHB TAHUN

NILAI (Jutaan)

ADHK

PERTUMBUHAN (%)

NILAI (Jutaan)

PERTUMBUHAN (%)

2012

13.845.496,20

12,24

6.223.188,30

6,02

2013*)

15.748.380,00

13,74

6.572.986,20

5,62

Sumber : BPS Kabupaten Semarang, 2014; *) Angka sangat sementara


III - 6

b.

Inflasi Inflasi Kabupaten Semarang pada tahun 2013 mengalami fluktuasi dibanding tahun sebelumnya. Dalam tiga tahun terakhir, inflasi tahun 2013 sebesar 8,11% jauh di atas tahun 2012 sebesar 4,56%. Hal ini terutama terjadi karena

adanya

kebijakan

pemerintah

mencabut

subsidi

BBM,

sehingga

berdampak pada kenaikan harga BBM. Selanjutnya kenaikan harga BBM diikuti oleh kenaikan biaya transportasi dan kenaikan harga barang, terutama harga pangan (volatile food). c.

Investasi Investasi

merupakan

salah

satu

indikator

perekonomian

daerah.

Investasi di Kabupaten Semarang terus mengalami pertumbuhan seiring maraknya relokasi industri yang ada di kawasan Jabodetabek dan Provinsi Jawa Barat ke Jawa Tengah. Tabel 3.4 Capaian Urusan Penanaman Modal Kabupaten Semarang Tahun 2012 - 2013 NO

URAIAN

CAPAIAN 2012

SAT

1

Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)

2

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Rp (miliar)

3

Lama proses perijinan

4

Pameran/ekspo

5

Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN

buah

2013 TARGET

REALISASI

%

7

7

18

257,14

259,90

165,00

371,048

224,88

hari

3 s/d 14

3 s/d 14

3 s/d 14

100

kali

2

2

3

100

105,40

8,00

111,148

1,38

Rp (miliar)

Sumber: BPMPPTSP Kabupaten Semarang, 2013

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) yang menanamkan modalnya di Kabupaten Semarang sebanyak 18 investor dengan nilai investasi mencapai Rp371.048.000.000,00. Dalam rangka mendukung investasi yang semakin kondusif, pada tahun 2013 lama proses perijinan antara 3 s.d 14 hari. Upaya yang telah dilakukan untuk lebih mengenalkan potensi di Kabupaten Semarang kepada calon investor antara lain mengikuti pameran/ekspose sebanyak 3 kali, yaitu di Medan, Surakarta dan Semarang. 2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 Tantangan yang harus dihadapi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor internal

dan

eksternal

diperkirakan

belum

sepenuhnya

mendukung

kinerja

perekonomian Kabupaten Semarang secara optimal. Faktor internal antara lain masih rendahnya kuantitas SDM sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja, tuntutan kenaikan upah ketenagakerjaan, rendahnya daya beli masyarakat berpengaruh serta belum terciptanya iklim yang kondusif bagi kinerja sektor riil dan investasi.


III - 7

Sedangkan faktor eksternal diantaranya adalah pengaruh AFTA 2015 yang harus dihadapi dan disikapi dengan strategi. Harapannya dalam globalisasi perdagangan nantinya, Kabupaten Semarang telah siap menghadapinya, baik sumberdaya manusianya, regulasinya maupun produk unggulannya yang memiliki daya saing dengan tetap berbasis pada potensi lokal dan optimalisasi sumberdaya alam yang berkelanjutan. Diperlukan upaya-upaya riil dan kecermatan dari pemerintah daerah dan masyarakat untuk menggali potensi daerah secara optimal. Beroperasinya Jalan Tol Semarang–Bawen diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam jangka pendek pengaruh tersebut akan terjadi terutama pada sektor perdagangan, industri dan jasa. Dalam upaya pengentasan kemiskinan, maka upaya percepatan pertumbuhan ekonomi

harus

menjadi

fokus

perhatian

utama

pada

tahun

2015.

Upaya

penanggulangan kemiskinan pada tahun 2012 telah menekan jumlah kemiskinan menjadi 88.800 jiwa atau 9,40% dari total jumlah penduduk Kabupaten Semarang (947.317 jiwa). Angka ini turun 0,9% dari tahun 2011. Upaya menekan angka kemiskinan juga perlu dibarengi dengan upaya penurunan angka pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Semarang pada tahun 2012 sebesar 4,88% sedangkan tahun 2013 sebesar 3,89%. Hal ini menunjukkan bahwa TPT di Kabupaten Semarang mengalami penurunan sebesar 0,99%. Namun demikian, perlu upaya lebih untuk menurunkan TPT, antara lain dengan memperluas lapangan kerja melalui upaya meningkatkan daya tarik investasi di Kabupaten Semarang. Disamping itu juga perlu dilakukan peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pemerataan kualitas pendidikan serta pemberian keterampilan bagi anak didik di seluruh wilayah Kabupaten Semarang. Pengelolaan sarana dan prasarana serta sumberdaya alam dan lingkungan juga harus menjadi perhatian pada tahun 2015. Wilayah Kabupaten Semarang memiliki potensi dan daya tarik yang besar untuk pengembangan aktivitas perekonomian

masyarakat.

Berkembangnya

berbagai

fasilitas

berbagai

usaha

perekonomian perlu dikaji dan ditata kembali regulasi, sarana dan prasarana infrastruktur publik, kelayakan terhadap sumberdaya alam dan lingkungan serta terhadap kesinambungan aktivitas perekonomian itu sendiri. Hal ini sangat penting agar perkembangan dan pertumbuhan wilayah tidak menimbulkan permasalahan dan biaya sosial yang tinggi dan juga kondisi yang kontra produktif. Konsep pengembangan perekonomian pada tahun 2015 difokuskan pada kegiatan perluasan lahan pertanian, optimalisasi wisata dan pengembangan kawasan terpadu. Konsep ini disesuaikan dengan kondisi demografis masyarakat yang sebagian besar bermata pencaharian di bidang pertanian. Upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian perlu didukung intervensi pemerintah agar petani terbantu dalam mempertahankan asset lahan pertanian mereka. Upaya pemberian insentif adalah dengan tidak menaikkan pajak bagi lahan pertanian yang tentunya memberikan angin segar bagi pemilik lahan pertanian untuk tetap mempertahankan bahkan mengembangkan fungsi pertaniannya untuk mengundang daya tarik agrowisata yang tengah marak saat ini. Kedepan pemberian insentif yang lain kepada


III - 8

wilayah-wilayah yang telah ditetapkan sebagai kawasan hijau untuk lahan pertanian dan konservasi alam harus diupayakan. Selain itu perlu mendorong warga petani untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi pada produk hasil pertaniannya. Bahkan melindungi produk yang dihasilkan dan menciptakan pasar bagi produk tersebut. Kedepan untuk memberikan nilai tambah ekonomi, pengembangan pertanian menjadi agrobisnis, agroindustri dan agrowisata maupun ekowisata harus lebih didorong. Mindset petani tidak perlu dirubah, yang perlu dilakukan adalah memberdayakan budaya masyarakat petani menjadi sebuah komoditas wisata. Budaya petani hanya perlu dikemas secara menarik sehingga dapat dijadikan komoditas wisata dan petani mendapatkan tambahan nilai ekonomis yang nyata. Upaya meningkatkan investasi di Kabupaten Semarang terus didorong, baik melalui PMDN maupun PMA. Upaya ini harus didukung oleh regulasi dan perijinan yang mendukung investasi dengan menyederhanakan perijinan dan meningkatkan pelayanan perijinan, menciptakan iklim investasi yang mendukung melalui peraturan yang konsisten, penegakan hukum yang tegas dan keamanan. Disamping itu perlu adanya promosi investasi dan pariwisata serta produk unggulan di Kabupaten Semarang, baik pada tingkat regional, nasional maupun internasional. Selain itu perlu dikembangkan pula Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus. Dari tantangan yang dihadapi dan asumsi-asumsi tersebut serta dengan mempertimbangkan kemungkinan pertumbuhan sektor riil pada tahun-tahun sebelumnya,

maka

pada

Rp18.907.940.000.000,00,

tahun

2015

sedang

PDRB

ADHB

PDRB

diperkirakan

ADHK

mencapai

2000

sebesar

Rp7.222.360.000.000,00, dengan tingkat pertumbuhan 6,5-7,3%. Secara umum proyeksi indikator makro ekonomi daerah tahun 2014 dan 2015 dapat digambarkan sebagaimana Tabel berikut: Tabel 3.5 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Semarang Tahun 2012 - 2015 NO

INDIKATOR MAKRO EKONOMI

REALISASI

PROYEKSI

2012

2013

2014

2015

PDRB Harga Berlaku (milyar Rp.)

13.845,49

15.748,38

17.189,65

18.907,94

PDRB Harga Konstan 2000 (milyar Rp.)

6.223,19

6.572,99

6.839,03

7.222,36

2

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (%)

6,02

5,62

6,0 - 7,0

6,5 - 7,3

3

Tingkat Inflasi (%)

4,56

8,11

6,0 - 6,5

5,5 - 6,0

4

Jumlah penduduk (jiwa)

944.227

949.815

962.135

974.642

5

Laju pertumbuhan penduduk (%)

0,58

0,58

1,30

1,30

6

Tingkat Kesejahteraan Keluarga/ Keluarga Pra KS (%)

24,95

22,76

20,00

22,10

7

PDRB/kapita hrg berlaku (Rp)

14.707.752,90

16.624.192,30

18.330.171,00

20.220.939,00

PDRB/kapita hrg konstan (Rp)

6.610.750,10

6.938.528,80

6.791.013,00

7.018.290,00

1

Sumber : BPS Kabupaten Semarang, 2013 dan RPJMD Kabupaten Semarang


III - 9

B.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumbersumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Kebijakan keuangan daerah yang direncanakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diarahkan untuk menjadi salah satu sumber pendanaan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mencapai visi dan misi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Struktur APBD Kabupaten Semarang terdiri dari: (1) Pendapatan Daerah; (2) Belanja Daerah; dan (3) Pembiayaan Daerah. Pada struktur Pendapatan Daerah meliputi: (1) Pendapatan Asli Daerah meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; (2) Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya. Selanjutnya pada komponen Belanja Daerah terdiri dari: (1) Belanja Tidak Langsung meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga; (2) Belanja Langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal. Pada struktur Pembiayaan Daerah Kabupaten Semarang terdiri dari: (1)

Pembiayaan

Penerimaan

meliputi

Sisa

Lebih

Perhitungan

Anggaran

tahun

sebelumnya (SiLPA), Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; (2) Pembiayaan pengeluaran

meliputi

Penyertaan

modal

(investasi)

daerah,

pembentukan

dana

cadangan, dan Pembayaran pokok utang. 1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Salah satu sumber utama penerimaan daerah adalah pendapatan daerah. Pendapatan daerah yang direncanakan dalam APBD terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Dana transfer dalam bentuk dana perimbangan maupun dana bagi hasil dan bantuan keuangan Provinsi diprediksikan masih dominan dalam sumber penerimaan APBD. Guna mendukung pembangunan daerah, pendapatan daerah harus dioptimalkan sehingga menghasilkan kapasitas keuangan daerah yang semakin tinggi. Realisasi pendapatan daerah pada masa sebelum tahun perencanaan serta target pada APBD tahun berjalan, akan memberikan gambaran peta kemampuan penerimaan daerah, yang

selanjutnya

dapat

digunakan

untuk

menyusun

proyeksi

pada

tahun

perencanaan. Pada Tabel berikut ini disajikan data realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2013, rencana pendapatan Tahun Anggaran 2014, proyeksi pendapatan Tahun Anggaran 2015, serta proyeksi pendapatan Tahun Anggaran 2016.


III - 10

Tabel 3.6 Realisasi, Prediksi dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2013-2016 Kabupaten Semarang JUMLAH NO 1.1

URAIAN Pendapatan asli daerah

RENCANA TAHUN 2014

PROYEKSI TAHUN 2015

PREDIKSI TAHUN 2016

215.679.554.472,00

211.839.753.000,00

218.540.845.000,00

221.018.920.000,00

REALISASI TAHUN 2013

1.1.1

Pajak daerah

82.603.475.216,00

76.779.729.000,00

82.603.475.000,00

84.585.958.000,00

1.1.2

Retribusi daerah

28.353.829.274,00

45.722.231.000,00

46.179.453.000,00

46.233.914.000,00

1.1.3

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

8.193.157.136,00

8.402.497.000,00

8.822.621.000,00

9.263.752.000,00

1.1.4

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

96.529.092.846,00

80.935.296.000,00

80.935.296.000,00

80.935.296.000,00

879.109.713.026,00

954.036.301.000,00

1.004.960.461.000,00

1.058.940.071.000,00

41.391.323.026,00

37.892.951.000,00

37.892.951.000,00

37.892.951.000,00

778.604.920.000,00

848.736.010.000,00

899.660.170.000,00

953.639.780.000,00

59.113.470.000,00

67.407.340.000,00

67.407.340.000,00

67.407.340.000,00

278.593.755.815,00

66.225.764.000,00

102.699.040.000,00

103.457.749.000,00

63.225.764.000,00

63.225.764.000,00

63.984.473.000,00

39.473.276.000,00

39.473.276.000,00

1.326.200.346.000,00

1.383.416.740.000,00

1.2

Dana perimbangan 1.2.1

Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak

1.2.2

Dana alokasi umum

1.2.3

Dana alokasi khusus

1.3

Lain-lain pendapatan daerah yang sah 1.3.1

Hibah

1.3.2

Dana darurat

1.3.3

Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya

1.3.4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1.3.5

Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya

1.3.6

Pendapatan Sumbangan dari pihak ketiga

1.3.8

Pendapatan Dana Intensif Daerah JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 +1.2+1.3)

25.178.600,00

80.987.773.921,00 179.511.614.000,00 18.060.644.294,00 8.545.000,00

3.000.000.000,00 1.373.383.023.313,00

1.232.101.818.000,00

Sumber: DPPKAD Kabupaten Semarang, 2014


III - 11

2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan efektif dan efisien maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan

kapasitas

(riil)

keuangan

daerah

dan

mengefisiensikan

penggunaannya. a.

Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Berdasarkan realisasi pendapatan daerah pada tahun terakhir, target pada APBD tahun berjalan, dan proyeksi tahun rencana serta pertimbangan kemungkinan

kebutuhan

pendanaan

dimasa

mendatang,

selanjutnya

dirumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Semarang. Adapun arah kebijakan pendapatan daerah meliputi: 1)

Merencanakan penerimaan pendapatan daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kepastian hukum;

2)

Merencanaan pendapatan daerah secara terukur, rasional, sesuai potensi riil;

3)

Meningkatkan koordinasi, konsultasi dan dukungan data dalam rangka optimalisasi penerimaan dana transfer dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi;

4)

Optimalisasi kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah khususnya PAD;

5)

Optimalisasi

sumber-sumber

PAD

melalui

pendataan,

analisis

dan

perhitungan; 6)

Memperbaiki kualitas pelayanan kepada wajib pajak dengan merencanakan peningkatan tempat-tempat pembayaran pajak daerah khususnya PBB;

7)

Meningkatkan sistem dan prosedur pemungutan dan sosialisasi kepada wajib pajak;

8)

Meningkatkan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan dan penatausahaan pendapatan daerah;

9)

Melaksanakan kajian potensi pendapatan daerah dan melakukan peninjauan kembali berbagai kebijakan dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah;

10) Meningkatkan dukungan operasional pemungutan pajak dan retribusi, dengan menyiapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. b.

Arah Kebijakan Belanja Daerah Belanja daerah adalah salah satu komponen pengeluaran pemerintah daerah, yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintah daerah,

baik

urusan

wajib

maupun

urusan

pilihan.

Belanja

daerah

diklasifikasikan berdasarkan organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja yang penganggarannya didasarkan kepada kemampuan keuangan daerah.


III - 12

Belanja daerah yang direncanakan tersebut dikelompokkan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD, sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD. Arah kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2015, sebagai berikut: 1)

Memenuhi belanja wajib dan mengikat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung, antara lain: belanja pegawai khususnya gaji dan tunjangan, belanja bunga, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan untuk Dana Alokasi Umum Desa, belanja pembayaran rekening LPJU, belanja untuk GTT/PTT kependidikan.

2)

Merencanakan belanja dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015.

3)

Merencanakan alokasi anggaran untuk belanja daerah sesuai prioritas daerah tahun 2015 yang merupakan tahun terakhir RPJMD Kabupaten Semarang, yaitu: a)

Perwujudan masyarakat sehat;

b)

Perwujudan masyarakat berpendidikan dan berdaya saing;

c)

Perwujudan kedaulatan pangan;

d)

Perwujudan kemandirian ekonomi yang berdaya saing;

e)

Perwujudan

pemerintahan

yang

partisipatif,

efektif,

efisien

dan

akuntabel;

4)

f)

Perwujudan iklim usaha yang kondusif;

g)

Perwujudan budaya tertib;

h)

Perwujudan infrastruktur yang berkualitas dan merata;

i)

Perwujudan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;

j)

Perwujudan kemandirian kelembagan desa dan masyarakat;

k)

Perwujudan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Merencanakan alokasi belanja tidak langsung untuk hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada desa, belanja tidak terduga, berdasarkan prioritas dan keterkaitan dengan pelaksanaan visi

misi

Pemerintah Daerah, serta disesuaikan dengan ketersediaan dana dan pemenuhan prioritas kebutuhan belanja langsung. 5)

Efisiensi dengan menekan belanja: a)

Honorarium kepanitiaan kegiatan, pembentukan Tim yang bersifat kepanitiaan hanya untuk kegiatan yang memerlukan koordinasi lintas sektoral atau dipersyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

b)

Sewa gedung dan kendaraan, dengan memanfaatkan aset yang tersedia. Pelaksanaan

kegiatan

memperhatikan

kemanfaatan

dan

prioritas

kebutuhan, sewa hanya boleh dilakukan apabila gedung pemerintah daerah dan kendaraan yang tersedia tidak mampu memenuhi kriteria yang dibutuhkan.


III - 13

c)

Perjalanan dinas ke luar daerah, kegiatan perjalanan dinas luar daerah ditekankan untuk menghasilkan masukan bagi rumusan kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah, dengan tetap membatasi volume dan jumlah peserta.

d)

Belanja modal untuk pengadaan peralatan kantor dan perlengkapan gedung

kantor,

pengadaan

barang

modal

dimaksud

harus

memperhatikan rencana kebutuhan barang unit kerja dan ketersediaan barang tersebut di SKPD. Dihindari penganggaran belanja modal yang tidak memberikan kontribusi optimal untuk penyelesaian tugas dan fungsi SKPD. Sebagai gambaran penerimaan dan kebutuhan pengeluaran daerah Kabupaten Semarang, Tabel di bawah ini menampilkan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, Rencana Belanja Tahun Anggaran 2014, Proyeksi Pada Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016.


III - 14

Tabel 3.7 Realisasi, Prediksi dan Proyeksi Belanja Tahun 2013-2016 Kabupaten Semarang JUMLAH RENCANA TAHUN PROYEKSI TAHUN 2014 2015

PROYEKSI TAHUN 2016

803.779.368.214,00

668.439.864.000,00

801.742.644.900,00

797.572.956.300,00

709.552.103.984,00

599.670.820.000,00

662.558.214.000,00

670.565.280.000,00

5.652.576,00

3.520.000,00

3.520.000,00

3.520.000,00

-

-

34.158.865.554,00

4.206.000.000,00

21.157.000.000,00

6.157.000.000,00

6.730.575.000,00

5.505.750.000,00

5.505.750.000,00

2.727.340.000,00

172.225.000,00

172.225.000,00

172.225.000,00

172.225.000,00

50.670.337.100,00

56.881.549.000,00

110.345.935.900,00

115.947.591.300,00

2.489.609.000,00

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG

803.779.368.214,00

668.439.864.000,00

801.742.644.900,00

797.572.956.300,00

Belanja Langsung

529.758.415.048,07

582.861.522.000,00

533.540.434.100,00

578.826.516.700,00

34.181.869.191,00

24.880.620.000,00

-

-

NO 2.1

URAIAN Belanja Tidak Langsung

2.1.1

Belanja Pegawai

2.1.2

Belanja Bunga

2.1.3

Belanja Subsidi

2.1.4

Belanja Hibah

2.1.5

Belanja Bantuan Sosial

2.1.6 2.1.7

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa dan Kepada Parpol

2.1.9

Belanja Tidak Terduga

B 2.2


-

0,00

2.2.1

Belanja Pegawai

2.2.2

Belanja Barang dan Jasa

267.992.167.199,07

309.756.840.000,00

-

-

2.2.3

Belanja Modal

227.584.378.658,00

248.224.062.000,00

-

-

529.758.415.048,07

582.861.522.000,00

533.540.434.100,00

578.826.516.700,00

1.333.537.783.262,07

1.251.301.386.000,00

1.335.283.079.000,00

1.376.399.473.000,00

C

JUMLAH BELANJA LANGSUNG

D

TOTAL JUMLAH BELANJA Sumber: DPPKAD Kabupaten Semarang, 2014


III - 15

Pada proses penyusunan perencanaan Tahun Anggaran 2015, maka proyeksi pendapatan dan belanja Tahun Anggaran 2016 yang disajikan sebagaimana Tabel di atas, akan ditinjau kembali sesuai dengan kondisi satu tahun sebelum tahun perencanaan. c.

Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), hasil divestasi (dana bergulir) atau pinjaman daerah. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo. Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2015, diarahkan sebagai berikut: 1)

Kebijakan Pembiayaan Penerimaan: a)

Merencanakan pencairan dana cadangan untuk pendanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2015.

2)

Kebijakan Pembiayaan Pengeluaran: a)

Memenuhi kewajiban pembayaran pokok hutang.

b)

Memenuhi alokasi pengeluaran untuk Dana Cadangan Pemilu Kepala Daerah tahap kelima.

c)

Memenuhi kewajiban penyertaan modal kepada BUMD berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal yang sudah ditetapkan. Perkembangan pembiayaan daerah disajikan sebagaimana Tabel sebagai

berikut:


III - 16

Tabel 3.8 Realisasi, Prediksi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2013-2016 Kabupaten Semarang NO 6.1

JENIS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Penerimaan pembiayaan


RENCANA TAHUN 2014

PROYEKSI TAHUN 2015

PROYEKSI TAHUN 2016

125.943.759.247,23

22.716.835.000,00

17.500.000.000,00

0,00

125.943.759.247,23

22.716.835.000,00

-

-

-

-

17.500.000.000,00

-

6.1.2

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) Pencairan Dana Cadangan

6.1.3

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

-

-

-

-

6.1.4

Penerimaan pinjaman daerah

-

-

-

-

6.1.5

Penerimaan kembali pemberian pinjaman

-

-

-

-

6.1.6

Penerimaan piutang daerah

-

-

-

-

6.1.1

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 6.2

Pengeluaran pembiayaan

125.943.759.247,23

22.716.835.000,00

17.500.000.000,00

0,00

13.257.266.728,00

3.517.267.000,00

8.417.267.000,00

7.017.267.000,00

6.2.1

Pembentukan dana cadangan

3.500.000.000,00

3.500.000.000,00

5.400.000.000,00

4.000.000.000,00

6.2.2

Penyertaan modal (Investasi) daerah

9.740.000.000,00

-

3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

6.2.3

Pembayaran pokok utang

17.266.728,00

17.267.000,00

17.267.000,00

17.267.000,00

6.2.4

Pemberian pinjaman daerah

-

-

-

-

6.2.6

Pembayaran hutang jangka pendek

-

-

-

-

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO

13.257.266.728,00

3.517.267.000,00

8.417.267.000,00

7.017.267.000,00

112.686.492.519,23

19.199.568.000,00

9.082.733.000,00

(7.017.267.000,00)

Sumber: DPPKAD Kabupaten Semarang, 2014


III - 17

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya merupakan salah satu komponen pembiayaan penerimaan, seiring dengan terus dilakukannya upaya untuk menyusun perencanaan daerah serta penggunaan sumber dana secara efektif dan efisien. Pada perencanaan awal Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 tidak diproyeksikan penerimaan pembiayaan dari SiLPA Tahun

Anggaran

sebelumnya,

selanjutnya

akan

diperkirakan

pada

saat

perencanaan perubahan APBD.


III - 18

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Recommend Documents